Jumat, 30 Januari 2015
PASIR PANGARAIAN-Perum Bulog telah sering diminta untuk meningkatkan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat lewat program beras miskin (raskin). Namun tampaknya belum diindahkan. Sebab warga di Rohul malah terima Raskin berkutu dan berulat.
Raskin tak layak ini diterima warga Desa Karya Mulia Kecamatan Rambah Samo, untuk jatah Januari 2015.
Informasi sejumlah masyarakat Karya Mula, karena adanya ulat dan kutu Raskin, warga tidak bersedia menerimanya. Bahkan dengan ditemukannya ulat dan kutu di Raskin tersebut sudah dilaporkan warga ke Camat Rambah Samo, Irwandi.
"Kita sudah melaporkannya ke Camat, dan menurut Camat, agar jangan dibagikan dulu ke masyarakat penerima Raskin,"terang Anto, salah seorang warga Karya Mulya, Jumat (30/1/2015) sore.
Sedangkan menurut pengakuan Camat Rambah Samo, Irwandi, dirinya membenarkan bahwa ada laporan warga Karya Mulya, terkait adanya Raskin yang sudah mengandung ulat dan kutu.
Secara langsung terang Irwandi, dirinya sudah ingatkan semua aparatur di pemerintahan desa, agar tidak membagikan Raskin yang diterima dari Bulog.
"Kita sudah meningatkan, seluruh desa di Rambah Samo, untuk tidak membagikan Raskin tersebut sementara ini, karena akan dikembalikan ke Bulog,"ucap Irwandi melalui telepon selularnya, saat ditanya wartawan.
http://www.halloriau.com/read-rohul-59629-2015-01-30-gila-raskin-jatah-warga-rohul-berulat-dan-berkutu.html
Jumat, 30 Januari 2015
DPR Pertimbangkan Temuan BPK Sebelum Suntik Modal BUMN
Kamis, 29 Januari 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melayangkan surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait hasil pemeriksaan 2009-2014 yang belum ditindaklanjuti oleh BUMN. Surat bernomor 20/S/IX-XX/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015 tersebut dikirim sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan perusahaan pelat merah yang laik mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) pada tahun ini.
Sampai 16 Januari 2015, tercatat 86 temuan yang belum ditindaklanjuti dengan total nilai temuan senilai Rp 3,15 triliun dari 14 BUMN calon penerima PMN. BUMN-BUMN tersebut antara lain PT Aneka Tambang, PT Angkasa Pura II, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Garam, PT Pindad, PT Pelabuhan Indonesia IV, PT Kereta Api Indonesia, Perum Perumnas, PT Perikanan Nusantara, PT Syang Hyang Seri, PT Perum Perikanan Indonesia, PTPN IX,PTPN X, dan Perum Bulog.
Jumlah temuan BPK terbanyak yang belum ditindaklanjuti ada di Perum Perikanan Indonesia, yakni sebanyak 14 temuan. Sementara itu, Perum Bulog tercatat memiliki total nilai temuan belum ditindaklanjuti terbesar dengan Rp 1,7 triliun.
Ditemui di sela rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu malam(28/1), Fadel Muhammad selaku pimpinan rapat menyatakan laporan audit BPK merupakan salah satu bahan pertimbangan DPR untuk meluluskan usulan PMN pemerintah. Selain itu, DPR juga akan melihat kondisi BUMN, baik dari sisi kinerja maupun neraca, serta urgensi dan manfaatnya bagi rakyat banyak.
"Laporan BPK ini kan penting. BUMN mana yang bermasalah nanti kami akan bikin tabel, baru nanti kami lihat mana (yang laik dapat PMN)," tuturnya.
(ags/gen)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129112548-78-28230/dpr-pertimbangkan-temuan-bpk-sebelum-suntik-modal-bumn/
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melayangkan surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait hasil pemeriksaan 2009-2014 yang belum ditindaklanjuti oleh BUMN. Surat bernomor 20/S/IX-XX/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015 tersebut dikirim sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan perusahaan pelat merah yang laik mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) pada tahun ini.
Sampai 16 Januari 2015, tercatat 86 temuan yang belum ditindaklanjuti dengan total nilai temuan senilai Rp 3,15 triliun dari 14 BUMN calon penerima PMN. BUMN-BUMN tersebut antara lain PT Aneka Tambang, PT Angkasa Pura II, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Garam, PT Pindad, PT Pelabuhan Indonesia IV, PT Kereta Api Indonesia, Perum Perumnas, PT Perikanan Nusantara, PT Syang Hyang Seri, PT Perum Perikanan Indonesia, PTPN IX,PTPN X, dan Perum Bulog.
Jumlah temuan BPK terbanyak yang belum ditindaklanjuti ada di Perum Perikanan Indonesia, yakni sebanyak 14 temuan. Sementara itu, Perum Bulog tercatat memiliki total nilai temuan belum ditindaklanjuti terbesar dengan Rp 1,7 triliun.
Ditemui di sela rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu malam(28/1), Fadel Muhammad selaku pimpinan rapat menyatakan laporan audit BPK merupakan salah satu bahan pertimbangan DPR untuk meluluskan usulan PMN pemerintah. Selain itu, DPR juga akan melihat kondisi BUMN, baik dari sisi kinerja maupun neraca, serta urgensi dan manfaatnya bagi rakyat banyak.
"Laporan BPK ini kan penting. BUMN mana yang bermasalah nanti kami akan bikin tabel, baru nanti kami lihat mana (yang laik dapat PMN)," tuturnya.
(ags/gen)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129112548-78-28230/dpr-pertimbangkan-temuan-bpk-sebelum-suntik-modal-bumn/
Relawan Akan Laporkan Mafia Pangan ke Jokowi
KAMIS, 29 JANUARI 2015
Jakarta, Seruu.com - Inisiator Jokowers, Dadan Hamdani akan melaporkan data-data yang berkaitan dengan modus operandi dan Aktor-aktor di balik mafia pangan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.
"Sebagaimana diketahui oleh publik, tentang ditemukannya gudang penimbunan beras yang digeruduk oleh Kemendag beberapa waktu lalu," ujar Dadan, dalam pesan singkatnya, Kamis (29/1/2015).
Namun, Dadan meyakini Menteri Perdagangan Rahmat Gobel belum mendapatkan laporan seutuhnya dibalik penangkapan itu. Karena, boleh jadi ini melibatkan orang- orang yang menjadi Kepala Instansi terkait yang berhubungan dengan food station.
Bahkan, Dadan mengungkapkan, oknum mafia beras ini mengaku-ngaku juga sebagai orang dekat dengan Presiden Jokowi. Oknum berinisial BL ini, imbuh Dadan, sebetulnya pemain baru dalam perberasan namun sudah menguasai pasar luar biasa.
"Sedikitnya mereka menangguk keuntungan paling sedikit 10 milyar satu minggu. Modusnya sederhana dengan mengoplos beras Operasi Pasar (OP) yang merupakan Beras Cadangan Pemerintah (CBP)," kata Dadan.
Maka, Dadan yakin, dengan data-data yang sudah didapatkan dari laporan masyarakat, juga dari fakta yang diketemukan dilapangan, Presiden Jokowi juga harus tahu bahwa orang yang mengaku-ngaku dekat dengan Jokowi ini ternyata malah menimbulkan keresahan di masyarakat karena ujungnya harga beras tidak akan turun.
"Ini yang membuat kami yakin kita harus laporkan secara menyeluruh pada menteri terkait dan tentu pada Pak Jokowi," pungkas Dadan. [Bowo]
http://utama.seruu.com/read/2015/01/29/241533/relawan-akan-laporkan-mafia-pangan-ke-jokowi
Jakarta, Seruu.com - Inisiator Jokowers, Dadan Hamdani akan melaporkan data-data yang berkaitan dengan modus operandi dan Aktor-aktor di balik mafia pangan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.
"Sebagaimana diketahui oleh publik, tentang ditemukannya gudang penimbunan beras yang digeruduk oleh Kemendag beberapa waktu lalu," ujar Dadan, dalam pesan singkatnya, Kamis (29/1/2015).
Namun, Dadan meyakini Menteri Perdagangan Rahmat Gobel belum mendapatkan laporan seutuhnya dibalik penangkapan itu. Karena, boleh jadi ini melibatkan orang- orang yang menjadi Kepala Instansi terkait yang berhubungan dengan food station.
Bahkan, Dadan mengungkapkan, oknum mafia beras ini mengaku-ngaku juga sebagai orang dekat dengan Presiden Jokowi. Oknum berinisial BL ini, imbuh Dadan, sebetulnya pemain baru dalam perberasan namun sudah menguasai pasar luar biasa.
"Sedikitnya mereka menangguk keuntungan paling sedikit 10 milyar satu minggu. Modusnya sederhana dengan mengoplos beras Operasi Pasar (OP) yang merupakan Beras Cadangan Pemerintah (CBP)," kata Dadan.
Maka, Dadan yakin, dengan data-data yang sudah didapatkan dari laporan masyarakat, juga dari fakta yang diketemukan dilapangan, Presiden Jokowi juga harus tahu bahwa orang yang mengaku-ngaku dekat dengan Jokowi ini ternyata malah menimbulkan keresahan di masyarakat karena ujungnya harga beras tidak akan turun.
"Ini yang membuat kami yakin kita harus laporkan secara menyeluruh pada menteri terkait dan tentu pada Pak Jokowi," pungkas Dadan. [Bowo]
http://utama.seruu.com/read/2015/01/29/241533/relawan-akan-laporkan-mafia-pangan-ke-jokowi
Dewan Sebut Bulog Sebagai Makelar
Kamis, 29 Januari 2015
JAMBI - Pihak Bulog Jambi dicecar anggota DPRD Kota Jambi dalam hearing mengenai beras oplosan PD Sejahtera. Dikatakan Junedi Singarimbun, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, fungsi Bulog Jambi cuma makelar.
Padahal, kata dia, Bulog seharusnya menjaga kestabilan pasar, bukannya menjual beras ke pengusaha. "Saat ini Bulog jual ke pengusaha, pengusaha yang atur harga pasar. Bulog ini cuma makelar," kata Junedi dalam hearing.
http://www.metrojambi.com/v1/metro/33940-dewan-sebut-bulog-sebagai-makelar-.html
JAMBI - Pihak Bulog Jambi dicecar anggota DPRD Kota Jambi dalam hearing mengenai beras oplosan PD Sejahtera. Dikatakan Junedi Singarimbun, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, fungsi Bulog Jambi cuma makelar.
Padahal, kata dia, Bulog seharusnya menjaga kestabilan pasar, bukannya menjual beras ke pengusaha. "Saat ini Bulog jual ke pengusaha, pengusaha yang atur harga pasar. Bulog ini cuma makelar," kata Junedi dalam hearing.
http://www.metrojambi.com/v1/metro/33940-dewan-sebut-bulog-sebagai-makelar-.html
Kamis, 29 Januari 2015
Hearing Beras Oplosan, Dewan Semprot Kepala Bulog Jambi
Kamis, 29 Januari 2015
KILAS JAMBI - Kepala Bulog Jambi, Alwi Amri diminta untuk tidak memprovokasi suasana dengan statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini diserukan anggota DPRD Kota Jambi, M Fuad Safari kala rapat dengar pendapat (hearing) membahas masalah beras oplosan hasil temuan dewan belum lama ini.
"Jangan mengeluarkan statement yang mengada-ada. Itu bisa membuat masalah baru, tolong dijaga semua ucapan yang keluar dari pernyataan anda," ujar Fuad dalam hearing, Kamis 29 Januari 2015 pagi tadi.
Fuad menilai jawaban dari Kepala Bulog yang dinilai mengada-ada. Dimana saat dewan bertanya ihwal darimana PD. Sejahtera mendapatkan jatah 800 kilogram beras Bulog.
Kemudian dewan juga menanyakan bagaimana cara penyimpanan beras sehingga menghasilkan beras yang tidak layak dipakai. Namun dijawab oleh Kepala Bulog kalau PD sejahtera memiliki kompetensi untuk melakukan itu semua.
Menurut Fuad, Bulog seringkali menjawab berbeda dengan pertanyaan yang diajukan. Bahkan, anggota dewan lainnya, Soni Zainul seketika emosi dan meminta agar Kepala Bulog diam dan tidak usah banyak bicara.
"Sekarang begini saja pimpinan, Kepala Bulog diam saja tidak usah menjawab lagi. Saya minta kita rekomendasikan tiga hal. Pertama kita langsung sidak. Kedua kita adukan ke kepolisian agar menjadi masalah pidana. Dan Pemkot Jambi selaku pemilik wilayah tegas. Dari tadi kepala Bulog ini ngomongnya tidak jelas," ujar Soni geram dan langsung berdiri meninggalkan ruang hearing.
Hingga berita ini ditulis, hearing masih berlangsung. Hearing dihadiri Kepala Bulog Jambi, Kepala BPMPPT Kota Jambi, Kepala Disperindag dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Jambi. (Poppy)
http://kilasjambi.com/index.php/seputar-jambi/item/2450-hearing-beras-oplosan-dewan-semprot-kepala-bulog-jambi
KILAS JAMBI - Kepala Bulog Jambi, Alwi Amri diminta untuk tidak memprovokasi suasana dengan statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini diserukan anggota DPRD Kota Jambi, M Fuad Safari kala rapat dengar pendapat (hearing) membahas masalah beras oplosan hasil temuan dewan belum lama ini.
"Jangan mengeluarkan statement yang mengada-ada. Itu bisa membuat masalah baru, tolong dijaga semua ucapan yang keluar dari pernyataan anda," ujar Fuad dalam hearing, Kamis 29 Januari 2015 pagi tadi.
Fuad menilai jawaban dari Kepala Bulog yang dinilai mengada-ada. Dimana saat dewan bertanya ihwal darimana PD. Sejahtera mendapatkan jatah 800 kilogram beras Bulog.
Kemudian dewan juga menanyakan bagaimana cara penyimpanan beras sehingga menghasilkan beras yang tidak layak dipakai. Namun dijawab oleh Kepala Bulog kalau PD sejahtera memiliki kompetensi untuk melakukan itu semua.
 |
Menurut Fuad, Bulog seringkali menjawab berbeda dengan pertanyaan yang diajukan. Bahkan, anggota dewan lainnya, Soni Zainul seketika emosi dan meminta agar Kepala Bulog diam dan tidak usah banyak bicara.
"Sekarang begini saja pimpinan, Kepala Bulog diam saja tidak usah menjawab lagi. Saya minta kita rekomendasikan tiga hal. Pertama kita langsung sidak. Kedua kita adukan ke kepolisian agar menjadi masalah pidana. Dan Pemkot Jambi selaku pemilik wilayah tegas. Dari tadi kepala Bulog ini ngomongnya tidak jelas," ujar Soni geram dan langsung berdiri meninggalkan ruang hearing.
Hingga berita ini ditulis, hearing masih berlangsung. Hearing dihadiri Kepala Bulog Jambi, Kepala BPMPPT Kota Jambi, Kepala Disperindag dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Jambi. (Poppy)
http://kilasjambi.com/index.php/seputar-jambi/item/2450-hearing-beras-oplosan-dewan-semprot-kepala-bulog-jambi
Menko PMK: Jangan Curi Beras Rakyat
Rabu, 28 Januari 2015
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengingatkan, hak rakyat untuk memperoleh beras dengan harga murah dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan dicuri atau diselewengkan.
“Kalau ada rakyat yang tidak sampai mendapatkan haknya lapor ke saya biar saya evaluasi. Ini hak rakyat, milik rakyat dan harus sampai ke rakyat,” kata Puan saat memantau pembagian beras miskin atau raskin di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Rabu (28/1/2015).
Acara pembagian raskin itu dihadiri di antaranya oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan para kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat. Di hadapan pemerintah daerah, Puan mengatakan, dirinya mendengar masih banyak warga miskin yang mendapatkan jatah raskin kurang dari 15 kilogram.
“Setelah saya melakukan evaluasi masalahnya ada di titik bagi. Rakyat yang seharusnya mendapat haknya sebesar 15 kilogram, tapi di lapangan tidak sampai 15 kilogram,” ungkap Puan.
Oleh karena itu, kata Puan, seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah jangan ada yang menyelewengkan hak rakyat mendapatkan raskin. Ia pun meminta masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan jika menemukan penyelewengan.
“Laporkan! Kita akan evaluasi per tiga bulan,” ujar Puan. Di samping itu, Puan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan raskin kepada masyarakat. Menurutnya, beras raskin jangan terlalu lama disimpan di gedung Bulog hingga menjadi busuk.
Puan mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukannya juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian masyarakat juga memperoleh beras busuk. “Pemerintah sudah memberikan anggaran ke Bulog untuk memperbaiki gudang-gudang Bulog. Beras jangan terlalu lama disimpan di Bulog. Jangan ditahan. Semua harus mendapatkan haknya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut menyukseskan tekad pemerintah mewujudkan swasembada beras. “Kita negara besar gemah ripah loh jinawi, tapi kenapa berasnya tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia. Kita harus swasembada beras,” ujar Puan.
Secara khusus, Puan meminta kepada Jawa Barat untuk bisa menjadi salah satu wilayah lumbung beras di Indonesia. “Tadi pak gubernur bertekad Jawa Barat sebagai swasembada beras. Coba buktikan. Nanti kita cek lagi apakah benar,” tandasnya.
http://www.javanews.co/2015/01/28/menko-pmk-jangan-curi-beras-rakyat/
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengingatkan, hak rakyat untuk memperoleh beras dengan harga murah dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan dicuri atau diselewengkan.
“Kalau ada rakyat yang tidak sampai mendapatkan haknya lapor ke saya biar saya evaluasi. Ini hak rakyat, milik rakyat dan harus sampai ke rakyat,” kata Puan saat memantau pembagian beras miskin atau raskin di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Rabu (28/1/2015).
Acara pembagian raskin itu dihadiri di antaranya oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan para kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat. Di hadapan pemerintah daerah, Puan mengatakan, dirinya mendengar masih banyak warga miskin yang mendapatkan jatah raskin kurang dari 15 kilogram.
“Setelah saya melakukan evaluasi masalahnya ada di titik bagi. Rakyat yang seharusnya mendapat haknya sebesar 15 kilogram, tapi di lapangan tidak sampai 15 kilogram,” ungkap Puan.
Oleh karena itu, kata Puan, seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah jangan ada yang menyelewengkan hak rakyat mendapatkan raskin. Ia pun meminta masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan jika menemukan penyelewengan.
“Laporkan! Kita akan evaluasi per tiga bulan,” ujar Puan. Di samping itu, Puan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan raskin kepada masyarakat. Menurutnya, beras raskin jangan terlalu lama disimpan di gedung Bulog hingga menjadi busuk.
Puan mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukannya juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian masyarakat juga memperoleh beras busuk. “Pemerintah sudah memberikan anggaran ke Bulog untuk memperbaiki gudang-gudang Bulog. Beras jangan terlalu lama disimpan di Bulog. Jangan ditahan. Semua harus mendapatkan haknya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut menyukseskan tekad pemerintah mewujudkan swasembada beras. “Kita negara besar gemah ripah loh jinawi, tapi kenapa berasnya tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia. Kita harus swasembada beras,” ujar Puan.
Secara khusus, Puan meminta kepada Jawa Barat untuk bisa menjadi salah satu wilayah lumbung beras di Indonesia. “Tadi pak gubernur bertekad Jawa Barat sebagai swasembada beras. Coba buktikan. Nanti kita cek lagi apakah benar,” tandasnya.
http://www.javanews.co/2015/01/28/menko-pmk-jangan-curi-beras-rakyat/
PENGOPLOS BERAS LANGGAR UU KONSUMEN
Rabu, 28 Januari 2015
JAMBI - Polresta Jambi terus mendalami temuan adanya dugaan pengoplosan beras di Gudang PT Sejahetra, yang disegel Senin (26/1) kemarin. Kuat dugaan, pengoplosan yang dilakukan itu melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen. Sehingga, perusahaan tersebut disangkakan dengan UU Perlindungan Konsumen.
Waksat Reskrim Polresta Jambi AKP Deni Mulyadi mengatakan, saat ini setidaknya sudah ada delapan saksi yang dimintai keterangan. ”Terkait kasus ini, baru tadi pagi (kemarin, red) dilimpahkan ke Polresta. Dan sudah ada delapan saksi yang kita periksa,” ungkapnya, kemarin (27/1).
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan BPOM Jambi, Disperindag dan Bulog Sub Divre Jambi. Koordinasi dilakukan untuk melihat pelanggaran yang dilakukan PT Sejahtera. Jika memang nanti PT Sejahtera terbukti melakukan tindak pidana, maka persoalan tersebut akan terus diproses. ”Untuk sementara kita sangkakan UU Perlindungan Konsumen,” lanjutnya.
Seperti diberitakan, dua gudang beras PT Sejahtera di Jalan Gunung Semeru RT 24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, disegel dan dihentikan sementara aktivitasnya oleh pihak kepolisian. Soalnya, perusahaan tersebut diduga mengoplos beras bulog untuk dijual di pasaran.
Selain melakukan pengoplosan, polisi juga menduga perusahaan tersebut telah melakukan aksi penipuan terhadap masyarakat. Karena, ada indikasi pengelola perusahaan mendaur ulang beras usang dengan cara mencampurkan beras usang dengan beras bulog, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan berbagai macam merek.
Pantauan di lapangan, ratusan ton beras bulog di gudang tersebut dikemas ulang ke dalam karung ukuran 20 Kg dan 10 Kg dengan berbagai merek. Mulai dari merek Beras Slyp Ramos Kualitas Ekspor, Cap Dua Panda, Beras 899 AX dan Cap Koki. Setelah dikemas ulang, beras ini akan dijual ke pasaran.
Kapolsek Jambi Timur Kompol Zuhairi mengatakan, setelah melakukan koordinasi, pihaknya melakukan penyegelan dan memasang police line (garis polisi) di gudang tersebut. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengembangan untuk mendalami dugaan pengoplosan beras tersebut.
“Kita belum bisa menentukan apakah ini termasuk pidana apa, masih dikembangkan. Penutupan gudang sesuai koordinasi kita dengan anggota dewan,” katanya.
Zuhairi mengatakan, anggotanya sudah mengambil beberapa sampel beras dan karung yang ada di gudang tersebut untuk proses penyelidikan. “Untuk sementara aktivitas di sini (gudang) kita hentikan dulu,” tegasnya.
Sementara, pemilik PT Sejahtera, Alex, tidak terima gudang miliknya ditutup. Dia mengklaim punya izin resmi dari pemerintah dan bulog. Makanya, dia menolak menandatangani surat penyegelan yang disodorkan pihak kepolisian.
Menurut Alex, usahanya itu sudah berjalan sejak 20 tahun lalu, tapi baru saat ini dipersoalkan. Lagi pula, yang menjadi persoalan masih tanda tanya besar baginya. Karena beras bulog yang diperjualbelikannya itu merupakan beras-beras premium yang boleh dikomersialkan. Bukan beras bulog bersubsidi.
Bahkan, lanjut Alex, perusahaannya justru diminta oleh pihak bulog untuk membantu menjual beras yang memang sudah dikomersialkan, dengan harapan beras di pasaran tetap stabil, tidak ada inflasi. Lagi pula ia tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Hanya lima persen.
“Tidak ada yang salah, izin lengkap. Ini beras yang boleh dikomersialkan. Saya sudah puluhan tahun usaha ini,” ujarnya.
Saat ditanya soal beras temuan yang disebut dewan tidak layak konsumsi karena hancur dan berkutu, Alex menegaskan bahwa semua beras yang ada di dalam gudangnya itu layak untuk dikonsumsi. “Memang ada beberapa yang rusak, tapi di sinilah yang namanya usaha, tentunya sebagai manusia, beras yang rusak tidak dijual. Maknya ada pekerja yang memilah beras sebelum dikemas ulang,” katanya.
Alex menjelaskan, terkait pengemasan ke karung ukuran 20 kg dan 10 kg dengan berbagai merek, itu karena kemampuan masyarakat tidak sama. Ada masyarakat yang hanya mampu membeli 10 Kg dan 20 Kg, makanya dikemas dengan ukuran seperti itu. Tapi jika ada masyarakat yang membeli langsung 50 Kg, juga dijual.
“Intinya kami hanya membantu bulog menjual beras ini. Merubah kemasan dan ukuran diperbolehkan, sesuai dengan izin,” tegasnya.
Bulog: Beras Boleh Dioplos
Bulog Divre Jambi mengaku, ditemukannya beras oplosan yang tersimpan di dalam gudang PT Sejahtera milik Alex, yang berada di Jalan Gunung Semeru RT 24 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur, bukan merupakan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Beras tersebut menurut Kepala Bulog Divre Jambi Alwiumri, merupakan beras premium yang memang diperbolehkan diperjualbelikan untuk umum.
Kepada wartawan, Alwi mengaku beras-beras yang ditemukan dalam kemasan yang berlabel Bulog memang diambil dari Bulog Jambi. Namun ia membantah bahwa beras tersebut beras sortiran dari Bulog yang kualitas buruk sebagai bahan untuk dioplos dengan beras lain.
"Itu bukan raskin, beras itu jenisnya beras premium yang memang didatangkan dan dijual untuk umum," kata Alwi, kemarin (27/1).
Beras-beras tersebut menurutnya dari Vietnam yang memang bebas diperjualbelikan. "Itu beras komersial, didatangkan khusus untuk komersial dan Operasi Pasar. Beras memang diperdagangkan secara bebas dan legal di seluruh Indonesia," kata Alwi.
Meski ada dugaan beras yang didatangkan dari Bulog itu dioplos dengan beras yang kualitas buruk, lalu dikemas lagi menjadi beras bermerek, Alwi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun menurutnya tidak ada larangan untuk mengoplos beras. Hanya saja, pengoplos harus jujur dan mesti dicantumkan jenis beras tersebut.
"Kita tidak diberikan aturan pasti untuk pencampuran beras. Belum ada peraturan yang melarang pencampuran beras,” sebutnya.
Diakui Alwi, Bulog memang memasok beras ke perusahaan Sejahtera pada Desember 2014 lalu, jumlahnya 200 ton dari sebanyak 2.072 ton yang didatangkan Bulog untuk pasokan di seluruh Provinsi Jambi.
"Memang jumlahnya agak banyak dari biasanya. Kalau biasanya secara bertahap, tapi ini karena harus segera terjual, kita pasok lebih banyak," katanya.
Senin kemarin, polisi menyegel gudang beras milik PT Sejahtera di Payo Selincah karena diduga melakukan pengoplosan dari beras buruk dan dikemas ke dalam kemasan bermerek. Seperti beras Koki, dua Panda, beras 899 AX dan berbagai merk lain. Beras-beras tersebut di lapangan banyak yang sudah berkutu, berwarna hitam dan banyak sampah.
Disebutkan Alwi, beras yang dipasok oleh Bulog merupakan beras dengan kualitas bagus karena rutin dilakukan pemeliharaan. Kalau ditemukan beras kualitas buruk, dipastikan itu bukan dari Bulog. "Kalau gudang milik mitra, lumrah kalau ada ditemukan banyak kutunya, karena mungkin jarang dilakukan perawatan. Kalau di Bulog, kita tidak ada, karena kita secara rutin melakukan perawatan," katanya.
Ditanya mekanisme pengawasan Bulog terhadap terhadap kualitas beras yang beredar di pasaran, termasuk beras pasokan Bulog ke mitra Bulog, Alwi mengatakan belum ada mekanismenya.
Terkait ditemukannya beras premium di gudang PT Sejahtera, dikatakan Alwi merupakan beras legal, dan diperdagangkan untuk umum. PT Sejahtera menurutnya telah memesan sejak awal Desember lalu. Ini juga menurut Kadivre Bulog Jambi menindaklanjuti perintah dari Bulog Pusat yang memerintahkan agar dilakukan percepatan penjualan Gula Kristal Putih (GKP).(ami/mui/nas)
http://www.jambi-independent.co.id/index.php/kota-jambi/item/851-pengoplos-beras-langgar-uu-konsumen
JAMBI - Polresta Jambi terus mendalami temuan adanya dugaan pengoplosan beras di Gudang PT Sejahetra, yang disegel Senin (26/1) kemarin. Kuat dugaan, pengoplosan yang dilakukan itu melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen. Sehingga, perusahaan tersebut disangkakan dengan UU Perlindungan Konsumen.
Waksat Reskrim Polresta Jambi AKP Deni Mulyadi mengatakan, saat ini setidaknya sudah ada delapan saksi yang dimintai keterangan. ”Terkait kasus ini, baru tadi pagi (kemarin, red) dilimpahkan ke Polresta. Dan sudah ada delapan saksi yang kita periksa,” ungkapnya, kemarin (27/1).
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan BPOM Jambi, Disperindag dan Bulog Sub Divre Jambi. Koordinasi dilakukan untuk melihat pelanggaran yang dilakukan PT Sejahtera. Jika memang nanti PT Sejahtera terbukti melakukan tindak pidana, maka persoalan tersebut akan terus diproses. ”Untuk sementara kita sangkakan UU Perlindungan Konsumen,” lanjutnya.
Seperti diberitakan, dua gudang beras PT Sejahtera di Jalan Gunung Semeru RT 24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, disegel dan dihentikan sementara aktivitasnya oleh pihak kepolisian. Soalnya, perusahaan tersebut diduga mengoplos beras bulog untuk dijual di pasaran.
Selain melakukan pengoplosan, polisi juga menduga perusahaan tersebut telah melakukan aksi penipuan terhadap masyarakat. Karena, ada indikasi pengelola perusahaan mendaur ulang beras usang dengan cara mencampurkan beras usang dengan beras bulog, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan berbagai macam merek.
Pantauan di lapangan, ratusan ton beras bulog di gudang tersebut dikemas ulang ke dalam karung ukuran 20 Kg dan 10 Kg dengan berbagai merek. Mulai dari merek Beras Slyp Ramos Kualitas Ekspor, Cap Dua Panda, Beras 899 AX dan Cap Koki. Setelah dikemas ulang, beras ini akan dijual ke pasaran.
Kapolsek Jambi Timur Kompol Zuhairi mengatakan, setelah melakukan koordinasi, pihaknya melakukan penyegelan dan memasang police line (garis polisi) di gudang tersebut. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengembangan untuk mendalami dugaan pengoplosan beras tersebut.
“Kita belum bisa menentukan apakah ini termasuk pidana apa, masih dikembangkan. Penutupan gudang sesuai koordinasi kita dengan anggota dewan,” katanya.
Zuhairi mengatakan, anggotanya sudah mengambil beberapa sampel beras dan karung yang ada di gudang tersebut untuk proses penyelidikan. “Untuk sementara aktivitas di sini (gudang) kita hentikan dulu,” tegasnya.
Sementara, pemilik PT Sejahtera, Alex, tidak terima gudang miliknya ditutup. Dia mengklaim punya izin resmi dari pemerintah dan bulog. Makanya, dia menolak menandatangani surat penyegelan yang disodorkan pihak kepolisian.
Menurut Alex, usahanya itu sudah berjalan sejak 20 tahun lalu, tapi baru saat ini dipersoalkan. Lagi pula, yang menjadi persoalan masih tanda tanya besar baginya. Karena beras bulog yang diperjualbelikannya itu merupakan beras-beras premium yang boleh dikomersialkan. Bukan beras bulog bersubsidi.
Bahkan, lanjut Alex, perusahaannya justru diminta oleh pihak bulog untuk membantu menjual beras yang memang sudah dikomersialkan, dengan harapan beras di pasaran tetap stabil, tidak ada inflasi. Lagi pula ia tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Hanya lima persen.
“Tidak ada yang salah, izin lengkap. Ini beras yang boleh dikomersialkan. Saya sudah puluhan tahun usaha ini,” ujarnya.
Saat ditanya soal beras temuan yang disebut dewan tidak layak konsumsi karena hancur dan berkutu, Alex menegaskan bahwa semua beras yang ada di dalam gudangnya itu layak untuk dikonsumsi. “Memang ada beberapa yang rusak, tapi di sinilah yang namanya usaha, tentunya sebagai manusia, beras yang rusak tidak dijual. Maknya ada pekerja yang memilah beras sebelum dikemas ulang,” katanya.
Alex menjelaskan, terkait pengemasan ke karung ukuran 20 kg dan 10 kg dengan berbagai merek, itu karena kemampuan masyarakat tidak sama. Ada masyarakat yang hanya mampu membeli 10 Kg dan 20 Kg, makanya dikemas dengan ukuran seperti itu. Tapi jika ada masyarakat yang membeli langsung 50 Kg, juga dijual.
“Intinya kami hanya membantu bulog menjual beras ini. Merubah kemasan dan ukuran diperbolehkan, sesuai dengan izin,” tegasnya.
Bulog: Beras Boleh Dioplos
Bulog Divre Jambi mengaku, ditemukannya beras oplosan yang tersimpan di dalam gudang PT Sejahtera milik Alex, yang berada di Jalan Gunung Semeru RT 24 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur, bukan merupakan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Beras tersebut menurut Kepala Bulog Divre Jambi Alwiumri, merupakan beras premium yang memang diperbolehkan diperjualbelikan untuk umum.
Kepada wartawan, Alwi mengaku beras-beras yang ditemukan dalam kemasan yang berlabel Bulog memang diambil dari Bulog Jambi. Namun ia membantah bahwa beras tersebut beras sortiran dari Bulog yang kualitas buruk sebagai bahan untuk dioplos dengan beras lain.
"Itu bukan raskin, beras itu jenisnya beras premium yang memang didatangkan dan dijual untuk umum," kata Alwi, kemarin (27/1).
Beras-beras tersebut menurutnya dari Vietnam yang memang bebas diperjualbelikan. "Itu beras komersial, didatangkan khusus untuk komersial dan Operasi Pasar. Beras memang diperdagangkan secara bebas dan legal di seluruh Indonesia," kata Alwi.
Meski ada dugaan beras yang didatangkan dari Bulog itu dioplos dengan beras yang kualitas buruk, lalu dikemas lagi menjadi beras bermerek, Alwi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun menurutnya tidak ada larangan untuk mengoplos beras. Hanya saja, pengoplos harus jujur dan mesti dicantumkan jenis beras tersebut.
"Kita tidak diberikan aturan pasti untuk pencampuran beras. Belum ada peraturan yang melarang pencampuran beras,” sebutnya.
Diakui Alwi, Bulog memang memasok beras ke perusahaan Sejahtera pada Desember 2014 lalu, jumlahnya 200 ton dari sebanyak 2.072 ton yang didatangkan Bulog untuk pasokan di seluruh Provinsi Jambi.
"Memang jumlahnya agak banyak dari biasanya. Kalau biasanya secara bertahap, tapi ini karena harus segera terjual, kita pasok lebih banyak," katanya.
Senin kemarin, polisi menyegel gudang beras milik PT Sejahtera di Payo Selincah karena diduga melakukan pengoplosan dari beras buruk dan dikemas ke dalam kemasan bermerek. Seperti beras Koki, dua Panda, beras 899 AX dan berbagai merk lain. Beras-beras tersebut di lapangan banyak yang sudah berkutu, berwarna hitam dan banyak sampah.
Disebutkan Alwi, beras yang dipasok oleh Bulog merupakan beras dengan kualitas bagus karena rutin dilakukan pemeliharaan. Kalau ditemukan beras kualitas buruk, dipastikan itu bukan dari Bulog. "Kalau gudang milik mitra, lumrah kalau ada ditemukan banyak kutunya, karena mungkin jarang dilakukan perawatan. Kalau di Bulog, kita tidak ada, karena kita secara rutin melakukan perawatan," katanya.
Ditanya mekanisme pengawasan Bulog terhadap terhadap kualitas beras yang beredar di pasaran, termasuk beras pasokan Bulog ke mitra Bulog, Alwi mengatakan belum ada mekanismenya.
Terkait ditemukannya beras premium di gudang PT Sejahtera, dikatakan Alwi merupakan beras legal, dan diperdagangkan untuk umum. PT Sejahtera menurutnya telah memesan sejak awal Desember lalu. Ini juga menurut Kadivre Bulog Jambi menindaklanjuti perintah dari Bulog Pusat yang memerintahkan agar dilakukan percepatan penjualan Gula Kristal Putih (GKP).(ami/mui/nas)
http://www.jambi-independent.co.id/index.php/kota-jambi/item/851-pengoplos-beras-langgar-uu-konsumen
Rabu, 28 Januari 2015
Harga Beras Mahal, Bulog OKU Tunggu SK Bupati untuk Operasi Pasar
Rabu, 28 Januari 2015
SRIPOKU.COM, BATURAJA - Perum Bulog Sub Divre III OKU siap melakukan operasi pasar apabila sudah ada Surat Keputusan Bupati, setelah dilakukan analisa pasar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperarasi dan UKM.
Hal itu dikatakan Kepala Perum Bulog Sub Divre III OKU Meizarani SH MM menyikapi banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga beras di Kabupaten OKU yang berkisar Rp 10.000/kg-Rp 11.000/kg.
”Pada prinsipnya kita siap melakukan operasi pasar apabila sudah ada Surat Keputusan Bupati,” terang Meizarani.
Menurut Meizarani, untuk mengendalikan harga beras selama satu bulan terakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2014 hingga 23 Januari 2015 Bulog OKU sudah melakukan OPK CBP (Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah).
Target OPK CBP ini adalah masyarakat penerima manfaat raskin yang tersebar di Kabupaten OKU.
http://palembang.tribunnews.com/2015/01/28/harga-beras-mahal-bulog-oku-tunggu-sk-bupati-untuk-operasi-pasar
SRIPOKU.COM, BATURAJA - Perum Bulog Sub Divre III OKU siap melakukan operasi pasar apabila sudah ada Surat Keputusan Bupati, setelah dilakukan analisa pasar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperarasi dan UKM.
Hal itu dikatakan Kepala Perum Bulog Sub Divre III OKU Meizarani SH MM menyikapi banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga beras di Kabupaten OKU yang berkisar Rp 10.000/kg-Rp 11.000/kg.
”Pada prinsipnya kita siap melakukan operasi pasar apabila sudah ada Surat Keputusan Bupati,” terang Meizarani.
Menurut Meizarani, untuk mengendalikan harga beras selama satu bulan terakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2014 hingga 23 Januari 2015 Bulog OKU sudah melakukan OPK CBP (Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah).
Target OPK CBP ini adalah masyarakat penerima manfaat raskin yang tersebar di Kabupaten OKU.
http://palembang.tribunnews.com/2015/01/28/harga-beras-mahal-bulog-oku-tunggu-sk-bupati-untuk-operasi-pasar
Bulog Diminta Perbaiki Mutu Beras
Rabu, 28 Januari 2015
Bisnis.com, BANDUNG -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta Perum Bulog untuk meningkatkan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat lewat program beras miskin (raskin).
Pasalnya, pihaknya seringkali menerima informasi bahwa di lapangan ada beras yang mengandung kutu.
Hal itu disampaikan putri Megawati Soekarnoputri tersebut saat peluncuran Raskin tingkat nasional 2015 di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kab Bandung Barat, Rabu (28/1/2015).
"Berapa lama beras itu di simpan di gudang? Berapa lama penyalurannya. Kita mengetahui di lapangan ada masalah di lapangan. Salah satu kendalanya di simpan terlalu lama," katanya.
Untuk itu, Bulog diminta memperbaiki tata kelola penyimpanan berasnya di gudang. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi barcode dan memperbaiki kondisi gudangnya agar tahan cuaca dan terhindari dari kutu.
Hal yang samapun disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang meminta agar Bulog meningkatkan kualitas beras raskin. Karena dirinya kerap mendengar bahwa beras Bulog sering berkutu sehingga kurang bagus apabila dikonsumsi.
Meski begitu, pihaknya mengapresiasi upaya perusahaan plat merah itu yang bertindak cepat dalam mengatasi persoalan tersebut dengan menggantinya dengan beras yang baru yang lebih bagus.
"Kadang beras itu bagus, kadang sudah kutuan. Tapi, mereka cerdas diganti dengan yang baru," ujarnya.
http://industri.bisnis.com/read/20150128/12/396141/bulog-diminta-perbaiki-mutu-beras-
Bisnis.com, BANDUNG -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta Perum Bulog untuk meningkatkan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat lewat program beras miskin (raskin).
Pasalnya, pihaknya seringkali menerima informasi bahwa di lapangan ada beras yang mengandung kutu.
Hal itu disampaikan putri Megawati Soekarnoputri tersebut saat peluncuran Raskin tingkat nasional 2015 di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kab Bandung Barat, Rabu (28/1/2015).
"Berapa lama beras itu di simpan di gudang? Berapa lama penyalurannya. Kita mengetahui di lapangan ada masalah di lapangan. Salah satu kendalanya di simpan terlalu lama," katanya.
Untuk itu, Bulog diminta memperbaiki tata kelola penyimpanan berasnya di gudang. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi barcode dan memperbaiki kondisi gudangnya agar tahan cuaca dan terhindari dari kutu.
Hal yang samapun disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang meminta agar Bulog meningkatkan kualitas beras raskin. Karena dirinya kerap mendengar bahwa beras Bulog sering berkutu sehingga kurang bagus apabila dikonsumsi.
Meski begitu, pihaknya mengapresiasi upaya perusahaan plat merah itu yang bertindak cepat dalam mengatasi persoalan tersebut dengan menggantinya dengan beras yang baru yang lebih bagus.
"Kadang beras itu bagus, kadang sudah kutuan. Tapi, mereka cerdas diganti dengan yang baru," ujarnya.
http://industri.bisnis.com/read/20150128/12/396141/bulog-diminta-perbaiki-mutu-beras-
Diduga Ngoplos, Gudang Beras Disegel
Selasa, 27 Januari 2015
JAMBI - Dua gudang beras PT Sejahtera di Jalan Gunung Semeru RT 24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Jambi disegel dan dihentikan sementara aktivitasnya oleh pihak kepolisian. Masalahnya, perusahaan tersebut diduga mengoplos beras bulog untuk dijual di pasaran.
Selain melakukan pengoplosan, polisi juga menduga perusahaan tersebut telah melakukan aksi penipuan terhadap masyarakat. Karena ada indika pengelola perusahaan mendaur ulang beras usang dengan cara mencampurkan beras usang dengan beras dolog, kemudian dimasukkan kedalam kemasan berbagai macam merek.
Pantauan Jambi Independent (harian satu grup dengan RadarPena.com di WSM Media Group) di lapangan, ratusan ton beras bulog di gudang tersebut dikemas ulang ke dalam karung ukuran 20 Kg dan 10 Kg dengan berbagai merek. Mulai dari merek Beras Slyp Ramos Kualitas Ekspor, Cap Dua Panda, Beras 899 AX dan Cap Koki. Setelah dikemas ulang, beras ini akan dijual ke pasaran.
Penyegelan gudang itu berawal dari inspeksi mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Kota Jambi ke lokasi gudang. Sdiak dilakukan karena Komisi III mendapat laporan pagar PT Sejahtera roboh akibat limbah gudang tersebut meluap. Ketika anggota dewan masuk ke dalam gudang, mereka menumukan keganjilan, beras berkutu dikemas ulang dan yang membuat dewan lebih heran, ditemukannya beras dolog yang diperkirakan mencapai 100 ton.
Mendapat temuan itu, komisi III melakukan koordinasi dengan kepolisian Sektor Jambi Timur dan Polresta Jambi. Anggota dewan meminta gudang beras itu disegel dan seluruh aktivitas di gudang tersebut dihentikan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Sony Zainul yang ditemui di lokasi mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk membahas temuan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik dari pemerintah maupun pihak bulog. "Dalam dua hari ini kita akan memanggil pihak bulog, kenapa beras bulog ada di gudang itu dalam jumlah yang cukup banyak. Begitu juga dengan beras yang tidak layak komsumsi dikemas ulang, kita akan telusuri,"katanya Senin (26/1).
Beradasarkan keterangan Zainal Aripin, Ketua RT 24 Payo Selincah, gudang tersebut berdiri sejak tahun 1995. Zainal mengaku tidak mengetahui jika di dalam gudang tersebut ada penyulingan beras. "Setahu kami ini hanya gudang biasa," ujarnya.
Zainal menyebutkan, pekerja di gudang tersebut diperkirakan mencapai 15 orang. Aktifitas di gudang tersebut juga selalu ramai. Setiap hari mobil selalu keluar masuk mengangkut beras yang ada di dalam gudang. "Kalau di jual kemana, saya kurang tahu. Mobil memang setiap hari masuk,"katanya.
Kapolsek Jambi Timur Kompol Zuhairi mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan dewan, pihaknya melakukan penyegelan dan memasang police line (garis polisi) di Gudang tersebut. Disamping itu, kepolisian akan melakukan pengembangan untuk mendalami dugaan pengoplosan beras tersebut. " kita belum bisa menentukan apakah ini termasuk pidana apa, kita masih kembangkan. Penutupan gudang itu sesuai dengan koordinasi kita dengan DPRD,"katanya.
Zuhairi mengatakan, anggotanya sudah mengambil beberapa sample beras dan karung yang ada di gudang tersebut untuk proses penyelidikan. Jika nanti ada unsur pelanggaran pidana akan diproses secara hukum."kita kembangkan dulu. Untuk sementara aktivitas di sini (gudang) kita hentikan dulu,"tegasnya.
Sementara itu, pemilk PT Sejahtra, Alex, tidak terima gudang miliknya ditutup. Dia mengaku memiliki izin resmi dari pemerintah dan bulog. Makanya, dia menolak menandatangani surat penyegelan yang disodorkan pihak kepolisian. "Saya bingung kenapa ini ditutup, salahnya apa, saya punya izin. Saya tidak terima diperlakukan seperti ini,"katanya dengan sura sedikit tinggi.
Menurut Alex, usahnya itu sudah berjalan sejak 20 tahun lalu, kenapa baru saat ini dipersoalkan. Lagi pula, yang menjadi persoalan masih tanda tanya besar baginya. Karena beras bulog yang diperjual belikannya itu merupakan beras beras premium yang boleh dikomersilkan. Bukan beras bulog bersubsidi.
Bahkan lanjut Alex, usahanya itu justru diminta oleh pihak blog untuk membantu menjual beras yang memang sudah dikomersilkan, dengan harapan beras dipasaran tetap stabil, tidak ada imflasi. Lagi pula dirinya tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Hanya lima persen. "Tidak ada yang salah, izin lengkap. Ini beras yang boleh dikomersilkan. Saya sudah puluhan tahun usaha ini,"ujarnya.
Saat ditanya soal beras temuan yang disebut dewan tidak layak komsumsi karena hancur dan berkutu, Alex menegaskan bahwa semua beras yang ada di dalam gudangnya itu layak untuk dikomsumsi. '' Memang ada beberapa yang rusak, tapi di sinilah yang namanya usaha, tentunya sebagai manusia beras yang rusak tidak dijual. Maknya ada pekerja yang memilah beras sebelum dikemas ulang,'' katanya.
Lebih lanjut Alex menjelaskan, terkait pengemasan ke karung ukuran 20 kg dan 10 kg dengan berbagai merek, lebih karena kemampuan masyarakat tidak sama. Ada masyarakat yang hanya mampu membeli 10 Kg dan 20 Kg, makanya dikemas dengan ukuran seperti itu. Tapi jika ada masyarakat yang membeli langsung 50 Kg juga dijual. "Intinya kami hanya membantu bulog menjual beras ini. Merubah kemasan dan ukuran diperbolehkan, sesuai dengan izin,"tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Humas Bulog Regional Jambi, Dapid Susanto mengatakan, sepanjang beras bulog yang dikemas ke berbagai merek dan ukuran merupakan beras bulog jenis premium tidak ada masalah. Sebab, beras bulog jenis premium merupakan jenis beras yang dikomersilkan. "Kalau itu jenisnya premium tidak ada masalah. Itukan beras yang memang dikomersilkan," katanya.
http://m.radarpena.com/welcome/read/2015/01/27/15126/2/2/Diduga-Ngoplos-Gudang-Beras-Disegel
Selain melakukan pengoplosan, polisi juga menduga perusahaan tersebut telah melakukan aksi penipuan terhadap masyarakat. Karena ada indika pengelola perusahaan mendaur ulang beras usang dengan cara mencampurkan beras usang dengan beras dolog, kemudian dimasukkan kedalam kemasan berbagai macam merek.
Pantauan Jambi Independent (harian satu grup dengan RadarPena.com di WSM Media Group) di lapangan, ratusan ton beras bulog di gudang tersebut dikemas ulang ke dalam karung ukuran 20 Kg dan 10 Kg dengan berbagai merek. Mulai dari merek Beras Slyp Ramos Kualitas Ekspor, Cap Dua Panda, Beras 899 AX dan Cap Koki. Setelah dikemas ulang, beras ini akan dijual ke pasaran.
Penyegelan gudang itu berawal dari inspeksi mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Kota Jambi ke lokasi gudang. Sdiak dilakukan karena Komisi III mendapat laporan pagar PT Sejahtera roboh akibat limbah gudang tersebut meluap. Ketika anggota dewan masuk ke dalam gudang, mereka menumukan keganjilan, beras berkutu dikemas ulang dan yang membuat dewan lebih heran, ditemukannya beras dolog yang diperkirakan mencapai 100 ton.
Mendapat temuan itu, komisi III melakukan koordinasi dengan kepolisian Sektor Jambi Timur dan Polresta Jambi. Anggota dewan meminta gudang beras itu disegel dan seluruh aktivitas di gudang tersebut dihentikan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Sony Zainul yang ditemui di lokasi mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk membahas temuan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik dari pemerintah maupun pihak bulog. "Dalam dua hari ini kita akan memanggil pihak bulog, kenapa beras bulog ada di gudang itu dalam jumlah yang cukup banyak. Begitu juga dengan beras yang tidak layak komsumsi dikemas ulang, kita akan telusuri,"katanya Senin (26/1).
Beradasarkan keterangan Zainal Aripin, Ketua RT 24 Payo Selincah, gudang tersebut berdiri sejak tahun 1995. Zainal mengaku tidak mengetahui jika di dalam gudang tersebut ada penyulingan beras. "Setahu kami ini hanya gudang biasa," ujarnya.
Zainal menyebutkan, pekerja di gudang tersebut diperkirakan mencapai 15 orang. Aktifitas di gudang tersebut juga selalu ramai. Setiap hari mobil selalu keluar masuk mengangkut beras yang ada di dalam gudang. "Kalau di jual kemana, saya kurang tahu. Mobil memang setiap hari masuk,"katanya.
Kapolsek Jambi Timur Kompol Zuhairi mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan dewan, pihaknya melakukan penyegelan dan memasang police line (garis polisi) di Gudang tersebut. Disamping itu, kepolisian akan melakukan pengembangan untuk mendalami dugaan pengoplosan beras tersebut. " kita belum bisa menentukan apakah ini termasuk pidana apa, kita masih kembangkan. Penutupan gudang itu sesuai dengan koordinasi kita dengan DPRD,"katanya.
Zuhairi mengatakan, anggotanya sudah mengambil beberapa sample beras dan karung yang ada di gudang tersebut untuk proses penyelidikan. Jika nanti ada unsur pelanggaran pidana akan diproses secara hukum."kita kembangkan dulu. Untuk sementara aktivitas di sini (gudang) kita hentikan dulu,"tegasnya.
Sementara itu, pemilk PT Sejahtra, Alex, tidak terima gudang miliknya ditutup. Dia mengaku memiliki izin resmi dari pemerintah dan bulog. Makanya, dia menolak menandatangani surat penyegelan yang disodorkan pihak kepolisian. "Saya bingung kenapa ini ditutup, salahnya apa, saya punya izin. Saya tidak terima diperlakukan seperti ini,"katanya dengan sura sedikit tinggi.
Menurut Alex, usahnya itu sudah berjalan sejak 20 tahun lalu, kenapa baru saat ini dipersoalkan. Lagi pula, yang menjadi persoalan masih tanda tanya besar baginya. Karena beras bulog yang diperjual belikannya itu merupakan beras beras premium yang boleh dikomersilkan. Bukan beras bulog bersubsidi.
Bahkan lanjut Alex, usahanya itu justru diminta oleh pihak blog untuk membantu menjual beras yang memang sudah dikomersilkan, dengan harapan beras dipasaran tetap stabil, tidak ada imflasi. Lagi pula dirinya tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Hanya lima persen. "Tidak ada yang salah, izin lengkap. Ini beras yang boleh dikomersilkan. Saya sudah puluhan tahun usaha ini,"ujarnya.
Saat ditanya soal beras temuan yang disebut dewan tidak layak komsumsi karena hancur dan berkutu, Alex menegaskan bahwa semua beras yang ada di dalam gudangnya itu layak untuk dikomsumsi. '' Memang ada beberapa yang rusak, tapi di sinilah yang namanya usaha, tentunya sebagai manusia beras yang rusak tidak dijual. Maknya ada pekerja yang memilah beras sebelum dikemas ulang,'' katanya.
Lebih lanjut Alex menjelaskan, terkait pengemasan ke karung ukuran 20 kg dan 10 kg dengan berbagai merek, lebih karena kemampuan masyarakat tidak sama. Ada masyarakat yang hanya mampu membeli 10 Kg dan 20 Kg, makanya dikemas dengan ukuran seperti itu. Tapi jika ada masyarakat yang membeli langsung 50 Kg juga dijual. "Intinya kami hanya membantu bulog menjual beras ini. Merubah kemasan dan ukuran diperbolehkan, sesuai dengan izin,"tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Humas Bulog Regional Jambi, Dapid Susanto mengatakan, sepanjang beras bulog yang dikemas ke berbagai merek dan ukuran merupakan beras bulog jenis premium tidak ada masalah. Sebab, beras bulog jenis premium merupakan jenis beras yang dikomersilkan. "Kalau itu jenisnya premium tidak ada masalah. Itukan beras yang memang dikomersilkan," katanya.
http://m.radarpena.com/welcome/read/2015/01/27/15126/2/2/Diduga-Ngoplos-Gudang-Beras-Disegel
Direksi Bulog Lama Bertahan, Mafia Pangan Makin Berkibar
Rabu, 28 Januari 2015
JAKARTA,SOROTNews.com: Mafia pangan di Indonesia di era pemerintahan Jokowi-JK diperkirakan akan terus bergentayangan. Pasalnya, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Lenny Sugihat hingga kini belum melakukan pembersihan terhadap para Direksi bermasalah.
"Setelah ditunjuk oleh Meneg BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Bulog, Lenny Sugihat masih juga mempertahankan Direksi lama Bulog. Ini artinya mafia pangan makin berkibar," ujar Koordinator Aliansi Rakyat Relawan Indonesia (ARRI), Dadan Hamdani, di Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Dadan melanjutkan, jika Dirut BUMN, Lenny Sugihat memiliki itikad baik untuk memajukan Perum Bulog, sejatinya harus ada pembersihan di tingkatan Direksi atas dasar alasan bahwa laporan keuangan Perum Bulog yang terus merugi beberapa tahun belakangan ini.
"Kita boleh curiga bahwa ini bagian dari kerja-kerja mafia pangan. Mafia-mafia pangan itu justru menangguk keuntungan yang luar biasa. Mulai dari mafia beras, kedele, gula, dan daging. Kemungkinan besar masih mengendalikan para direksi-direksi Bulog," tutur Dadan.
Dengan demikian, sambung Dadan, ada suatu asumsi yang wajar, bila kerugian Perum Bulog sudah disetting untuk terus merugi. Karena, menurut Dadan, kerugian Perum Bulog akan memberikan celah bagi mafia pangan untuk menguasai harga komoditi di pasaran, lantaran Perum Bulog tak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat.
"Yang makin membuat kita miris adalah kemarin di DPR Lenny Sugihat Dirut Bulog yang baru, meminta penambahan modal pemerintah kepada DPR sebesar Rp 3 Triliun. Itu sebetulnya gak akan membuat Bulog berkinerja lebih baik jika logikanya orang-orang dan SDM titipan mafia itu masih tetap langgeng bertengger di Bulog," tegas Dadan.
"Logikanya orang-orang yang gagal dan sudah membuat rugi itu pastinya diganti. tapi ini malah di pertahankan itu artinya. kita boleh curiga jangan-jangan benar dugaan kita semua bahwa Bulog ini juga sudah dikuasai oleh Mafia Pangan bahkan boleh jadi sudah sampai kementriannya pun ikut-ikutan dikuasai," pungkas penggagas Jokowers ini. (Bowo)
http://www.sorotnews.com/berita/view/direksi-bulog-lama-bertahan.10217.html#.VMggKtKsUXs
JAKARTA,SOROTNews.com: Mafia pangan di Indonesia di era pemerintahan Jokowi-JK diperkirakan akan terus bergentayangan. Pasalnya, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Lenny Sugihat hingga kini belum melakukan pembersihan terhadap para Direksi bermasalah.
"Setelah ditunjuk oleh Meneg BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Bulog, Lenny Sugihat masih juga mempertahankan Direksi lama Bulog. Ini artinya mafia pangan makin berkibar," ujar Koordinator Aliansi Rakyat Relawan Indonesia (ARRI), Dadan Hamdani, di Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Dadan melanjutkan, jika Dirut BUMN, Lenny Sugihat memiliki itikad baik untuk memajukan Perum Bulog, sejatinya harus ada pembersihan di tingkatan Direksi atas dasar alasan bahwa laporan keuangan Perum Bulog yang terus merugi beberapa tahun belakangan ini.
"Kita boleh curiga bahwa ini bagian dari kerja-kerja mafia pangan. Mafia-mafia pangan itu justru menangguk keuntungan yang luar biasa. Mulai dari mafia beras, kedele, gula, dan daging. Kemungkinan besar masih mengendalikan para direksi-direksi Bulog," tutur Dadan.
Dengan demikian, sambung Dadan, ada suatu asumsi yang wajar, bila kerugian Perum Bulog sudah disetting untuk terus merugi. Karena, menurut Dadan, kerugian Perum Bulog akan memberikan celah bagi mafia pangan untuk menguasai harga komoditi di pasaran, lantaran Perum Bulog tak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat.
"Yang makin membuat kita miris adalah kemarin di DPR Lenny Sugihat Dirut Bulog yang baru, meminta penambahan modal pemerintah kepada DPR sebesar Rp 3 Triliun. Itu sebetulnya gak akan membuat Bulog berkinerja lebih baik jika logikanya orang-orang dan SDM titipan mafia itu masih tetap langgeng bertengger di Bulog," tegas Dadan.
"Logikanya orang-orang yang gagal dan sudah membuat rugi itu pastinya diganti. tapi ini malah di pertahankan itu artinya. kita boleh curiga jangan-jangan benar dugaan kita semua bahwa Bulog ini juga sudah dikuasai oleh Mafia Pangan bahkan boleh jadi sudah sampai kementriannya pun ikut-ikutan dikuasai," pungkas penggagas Jokowers ini. (Bowo)
http://www.sorotnews.com/berita/view/direksi-bulog-lama-bertahan.10217.html#.VMggKtKsUXs
Warga Protes, Jatah Raskin 1,5 Kg Per KK
Selasa, 27 Januari 2015
Mempawah. Sebagian masyarakat penerima Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Kuala Secapah memprotes kebijakan aparatur desa setempat. Sebab, warga hanya mendapatkan jatah raskin sebanyak 1,5 kilogram (Kg) per Kepala Keluarga (KK). Parahnya, raskin yang diterima warga juga tidak setiap bulan layaknya ketentuan dari pemerintah.
“Memang ada beberapa masyarakat yang mempertanyakan tentang pembagian raskin kali ini yang hanya mendapatkan jatah 1,5 kg per KK. Kita juga tidak tahu, karena kami hanya membagikan kepada masyarakat di wilayah RT masing-masing,” kata Ketua RT 3 Desa Kuala Secapah, Muslimin, Senin (26/1) sore.
Dirinya membenarkan biasanya jatah raskin yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak. Namun, dia pun tidak tahu pasti penyebab hingga desa hanya memberikan 1,5 kg kepada masyarakat. “Ada yang tetap mengambil jatahnya walaupun hanya 1,5 kg, ada pula yang tidak mau mengambil sama sekali. Kita tidak bisa memaksa, karena semua itu kan hak masyarakat,” ujarnya.
Salah satu warga Desa Kuala Secapah, Hidayah menyarankan, agar aparatur desa bersikap bijaksana dalam pembagian raskin. Jika memang diharuskan raskin diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, hendaknya desa bisa mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah daerah. Agar, masyarakat bisa mendapatkan raskin dalam jumlah yang lebih besar. “Silakan dipikirkan sendiri dalam waktu beberapa bulan hanya mendapatkan 1,5 kg rasanya sangat tidak membantu. Apalagi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan beras, tidak mungkin beras sebanyak 1,5 kg bisa dikonsumsi untuk 1-2 bulan,” cetusnya.
Dirinya juga meminta agar Pemkab Mempawah tidak tutup mata dalam menangani persoalan itu. Mengingat, raskin merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin. Jika raskin tidak bisa disalurkan dengan baik, maka bisa dikatakan Pemkab Mempawah gagal dalam melaksanakan program pusat. “Pemerintah daerah jangan diam saja melihat kondisi masyarakat yang miris seperti itu. Jika dirasakan program raskin tidak tersalurkan dengan baik, segera lakukan evaluasi. Sehingga permasalahannya dapat diatasi, dan masyarakat bisa mendapatkan raskin dengan layak,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Kuala Secapah, Mawardi ketikan dikonfirmasi membenarkan pihaknya hanya membagikan raskin sebanyak 1,5 kg per KK. Salah satu penyebab pengurangan jatah raskin adalah kuota dari Bulog yang mendistribusikan raskin ke-13 ini hanya sebanyak 1.090 kg. “Kuota yang kita terima tidak seperti biasanya. Yakni hanya 1 ton 90 kg, harus dibagi rata untuk lebih dari seribu KK. Sehingga pembagiannya di luar dari jatah normal sebanyak kurang lebih 6 kg per KK,” terang Mawardi.
Mawardi mengaku pembagian raskin ke-13 tersebut menjadi dilema bagi dirinya. Sebab, jumlah beras yang dibagikan lebih sedikit dibandingkan biasanya yang dibagikan setiap empat bulan sekali. Kebijakan pembagian raskin empat bulan sekali itupun dilakukannya berdasarkan petunjuk dari Camat. “Per bulannya jatah raskin untuk Desa Kuala Secapah 1 ton 90 kg. Makanya atas petunjuk pak Camat, raskin kita bagikan setiap 4 bulan agar setiap KK mendapatkan jatah lebih banyak. Namun, kali ini raskin yang dibagikan hanya untuk satu bulan, makanya setiap KK hanya dapat 1,5 kg. Untuk raskin yang terakhir ini memang sempat kita berpikir untuk tidak mengambilnya. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di masyarakat, dan ternyata memang terjadi,” ucapnya.
Setiap pengambilan raskin terangnya, dikenakan biaya tebusan sebesar Rp 2.500 per kg. Biaya itu digunakan sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk transportasi, pengelolaan dan pemakaian dana pihak ketiga. ”Sebab, kita harus menetebus beras ke Bulog seharga Rp 1.600 per kg,” pungkasnya. (fia)
http://rkonline.id/mempawah/warga-protes-jatah-raskin-15-kg-per-kk
Mempawah. Sebagian masyarakat penerima Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Kuala Secapah memprotes kebijakan aparatur desa setempat. Sebab, warga hanya mendapatkan jatah raskin sebanyak 1,5 kilogram (Kg) per Kepala Keluarga (KK). Parahnya, raskin yang diterima warga juga tidak setiap bulan layaknya ketentuan dari pemerintah.
“Memang ada beberapa masyarakat yang mempertanyakan tentang pembagian raskin kali ini yang hanya mendapatkan jatah 1,5 kg per KK. Kita juga tidak tahu, karena kami hanya membagikan kepada masyarakat di wilayah RT masing-masing,” kata Ketua RT 3 Desa Kuala Secapah, Muslimin, Senin (26/1) sore.
Dirinya membenarkan biasanya jatah raskin yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak. Namun, dia pun tidak tahu pasti penyebab hingga desa hanya memberikan 1,5 kg kepada masyarakat. “Ada yang tetap mengambil jatahnya walaupun hanya 1,5 kg, ada pula yang tidak mau mengambil sama sekali. Kita tidak bisa memaksa, karena semua itu kan hak masyarakat,” ujarnya.
Salah satu warga Desa Kuala Secapah, Hidayah menyarankan, agar aparatur desa bersikap bijaksana dalam pembagian raskin. Jika memang diharuskan raskin diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, hendaknya desa bisa mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah daerah. Agar, masyarakat bisa mendapatkan raskin dalam jumlah yang lebih besar. “Silakan dipikirkan sendiri dalam waktu beberapa bulan hanya mendapatkan 1,5 kg rasanya sangat tidak membantu. Apalagi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan beras, tidak mungkin beras sebanyak 1,5 kg bisa dikonsumsi untuk 1-2 bulan,” cetusnya.
Dirinya juga meminta agar Pemkab Mempawah tidak tutup mata dalam menangani persoalan itu. Mengingat, raskin merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin. Jika raskin tidak bisa disalurkan dengan baik, maka bisa dikatakan Pemkab Mempawah gagal dalam melaksanakan program pusat. “Pemerintah daerah jangan diam saja melihat kondisi masyarakat yang miris seperti itu. Jika dirasakan program raskin tidak tersalurkan dengan baik, segera lakukan evaluasi. Sehingga permasalahannya dapat diatasi, dan masyarakat bisa mendapatkan raskin dengan layak,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Kuala Secapah, Mawardi ketikan dikonfirmasi membenarkan pihaknya hanya membagikan raskin sebanyak 1,5 kg per KK. Salah satu penyebab pengurangan jatah raskin adalah kuota dari Bulog yang mendistribusikan raskin ke-13 ini hanya sebanyak 1.090 kg. “Kuota yang kita terima tidak seperti biasanya. Yakni hanya 1 ton 90 kg, harus dibagi rata untuk lebih dari seribu KK. Sehingga pembagiannya di luar dari jatah normal sebanyak kurang lebih 6 kg per KK,” terang Mawardi.
Mawardi mengaku pembagian raskin ke-13 tersebut menjadi dilema bagi dirinya. Sebab, jumlah beras yang dibagikan lebih sedikit dibandingkan biasanya yang dibagikan setiap empat bulan sekali. Kebijakan pembagian raskin empat bulan sekali itupun dilakukannya berdasarkan petunjuk dari Camat. “Per bulannya jatah raskin untuk Desa Kuala Secapah 1 ton 90 kg. Makanya atas petunjuk pak Camat, raskin kita bagikan setiap 4 bulan agar setiap KK mendapatkan jatah lebih banyak. Namun, kali ini raskin yang dibagikan hanya untuk satu bulan, makanya setiap KK hanya dapat 1,5 kg. Untuk raskin yang terakhir ini memang sempat kita berpikir untuk tidak mengambilnya. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di masyarakat, dan ternyata memang terjadi,” ucapnya.
Setiap pengambilan raskin terangnya, dikenakan biaya tebusan sebesar Rp 2.500 per kg. Biaya itu digunakan sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk transportasi, pengelolaan dan pemakaian dana pihak ketiga. ”Sebab, kita harus menetebus beras ke Bulog seharga Rp 1.600 per kg,” pungkasnya. (fia)
http://rkonline.id/mempawah/warga-protes-jatah-raskin-15-kg-per-kk
5 Tahun Warga Tak Dapat Raskin
Selasa, 27 Januari 2015
Sumenep,maduracorner.com-Ribuan warga Desa, Kecamatan Guluk-Guluk, menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Selasa (27/1/15). Mereka mendesak supaya segera menahan Ikbal, yang diduga tidak merealisasikan beras miskin (raskin) pada penerima selama lima tahun.
Para pengunjuk rasa membawa poster dengan bertuliskan “Ikbal Maling dan Kejaksaan harus adil, 5 tahun Rakyat Guluk-Guluk kelaparan”.
“Ikbal, selama menjabat kepala desa raskin sering tidak didistribusikan kepada masyarakat,” terang Ahmad, salah satu warga setempat.
Sementara Kejari Sumenep, Adi Wibowo, saat menemui para pengujuk rasa menyampaikan saat ini kasus tersebut masih dalam proses pra penyelidikan.
“Saat ini masih dalam proses , dan saat ini sudah 27 saksi yang sudah dipanggil, salah satu camat setempat,” ujarnya.
Penulis : Ari
Editor : Gebril Altsaqib
http://www.maduracorner.com/5-tahun-warga-tak-dapat-raskin/
Sumenep,maduracorner.com-Ribuan warga Desa, Kecamatan Guluk-Guluk, menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Selasa (27/1/15). Mereka mendesak supaya segera menahan Ikbal, yang diduga tidak merealisasikan beras miskin (raskin) pada penerima selama lima tahun.
Para pengunjuk rasa membawa poster dengan bertuliskan “Ikbal Maling dan Kejaksaan harus adil, 5 tahun Rakyat Guluk-Guluk kelaparan”.
“Ikbal, selama menjabat kepala desa raskin sering tidak didistribusikan kepada masyarakat,” terang Ahmad, salah satu warga setempat.
Sementara Kejari Sumenep, Adi Wibowo, saat menemui para pengujuk rasa menyampaikan saat ini kasus tersebut masih dalam proses pra penyelidikan.
“Saat ini masih dalam proses , dan saat ini sudah 27 saksi yang sudah dipanggil, salah satu camat setempat,” ujarnya.
Penulis : Ari
Editor : Gebril Altsaqib
http://www.maduracorner.com/5-tahun-warga-tak-dapat-raskin/
Selasa, 27 Januari 2015
Ditemukan Beras Kualitas Jelek
Selasa, 27 Januari 2015
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Beras kualitas jelek ditemukan tim pengawas pada operasi pasar khusus (OPK) beras yang digelar pemerintah dan bulog pada Januari 2015. Tim lantas meminta bulog untuk menggantinya dengan beras kualitas yang bagus.
Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Entargo Yutri Wardono, Selasa (27/01/2015) mengatakan pemerintah telah mengingatkan bulog untuk lebih selektif mengeluarkan beras bagi masyarakat, jangan sampai kualitas yang tidak layak turut terdistribusi. Bulog juga langsung mengganti beras dengan kulitas yang bagus usai mendapat laporan.
Dia mengemukakan, berdasar evaluasi kualitas beras jelek akibat penyimpanan beras di gudang bulog yang kurang bagus. Beras OP, juga merupakan beras yang sebelumnya direncanakan untuk raskin November dan Desember, yang kemudian ditiadakan pemerintah. "Jadi penyimpanan agak lama, sehingga kualitas beras ada yang menurun," katanya.
Dia mengatakan OPK pada Januari sebagai ganti distribusi raskin yang belum dilaksanakan pemerintah, sebab distribusi raskin rencana baru akan dilaksanakan awal Februari. (Osy)
http://krjogja.com/read/246225/ditemukan-beras-kualitas-jelek.kr
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Beras kualitas jelek ditemukan tim pengawas pada operasi pasar khusus (OPK) beras yang digelar pemerintah dan bulog pada Januari 2015. Tim lantas meminta bulog untuk menggantinya dengan beras kualitas yang bagus.
Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Entargo Yutri Wardono, Selasa (27/01/2015) mengatakan pemerintah telah mengingatkan bulog untuk lebih selektif mengeluarkan beras bagi masyarakat, jangan sampai kualitas yang tidak layak turut terdistribusi. Bulog juga langsung mengganti beras dengan kulitas yang bagus usai mendapat laporan.
Dia mengemukakan, berdasar evaluasi kualitas beras jelek akibat penyimpanan beras di gudang bulog yang kurang bagus. Beras OP, juga merupakan beras yang sebelumnya direncanakan untuk raskin November dan Desember, yang kemudian ditiadakan pemerintah. "Jadi penyimpanan agak lama, sehingga kualitas beras ada yang menurun," katanya.
Dia mengatakan OPK pada Januari sebagai ganti distribusi raskin yang belum dilaksanakan pemerintah, sebab distribusi raskin rencana baru akan dilaksanakan awal Februari. (Osy)
http://krjogja.com/read/246225/ditemukan-beras-kualitas-jelek.kr
Pemerintah dan Bulog Harus Jelaskan, Kemana Raibnya 17 Juta Ton Beras?
Selasa, 27 Januari 2015
KONFRONTASI-Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mempertanyakan hilangnya 17 juta ton beras selama tahun 2014.
"Dari data resmi pemerintah tahun 2014, produksi beras tahun 2014 adalah 42 juta ton lebih. Sementara konsumsi masyarakat dengan jumlah 240 juta warga hanya 25 juta ton. Artinya, kita sudah surplus beras 17 juta ton. Tapi kenapa selama ini kita masih impor beras? kemana hilangnya dan siapa yang bermain," kata Daniel di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia memprediksi, beras yang diimpor oleh pemerintah selama ini, tidak tertutup kemungkinan adalah beras petani sendiri.
"17 juta ton ini kemana barangnya. Seharusnya kita bisa ekspor. Jangan-jangan yang kita impor adalah beras kita sendiri, hanya ganti baju. 17 juta ton sama dengan Rp170 triliun dan siapa yang main," katanya.
"Kita minta penjelasan sejelas-jelasnya kepada pemerintah dan Bulog raibnya 17 juta ton beras itu," imbuh dia.
Dengan data yang ada tersebut, tidak ada alasan bagi pemerintah maupun Bulog untuk melakukan import.
"Kenapa selama ini kita terus melakukan impor beras. Apapun alasannya impor segera distop karena menghabiskan devisa dan merugikan petani kita," tutur Daniel.
Ia juga menyatakan, pemerintah, untuk tahun 2015 akan melakukan impor. Padahal, pemerintah menargetkan produksi padi atau beras 10 persen dibanding tahun 2014.
"Ada kebijakan impor tahun 2015, tapi belum tahu berapa besarnya, kita juga akan minta penjelasan Bulog," kata Daniel Johan.[mr/ant]
KONFRONTASI-Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mempertanyakan hilangnya 17 juta ton beras selama tahun 2014.
"Dari data resmi pemerintah tahun 2014, produksi beras tahun 2014 adalah 42 juta ton lebih. Sementara konsumsi masyarakat dengan jumlah 240 juta warga hanya 25 juta ton. Artinya, kita sudah surplus beras 17 juta ton. Tapi kenapa selama ini kita masih impor beras? kemana hilangnya dan siapa yang bermain," kata Daniel di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia memprediksi, beras yang diimpor oleh pemerintah selama ini, tidak tertutup kemungkinan adalah beras petani sendiri.
"17 juta ton ini kemana barangnya. Seharusnya kita bisa ekspor. Jangan-jangan yang kita impor adalah beras kita sendiri, hanya ganti baju. 17 juta ton sama dengan Rp170 triliun dan siapa yang main," katanya.
"Kita minta penjelasan sejelas-jelasnya kepada pemerintah dan Bulog raibnya 17 juta ton beras itu," imbuh dia.
Dengan data yang ada tersebut, tidak ada alasan bagi pemerintah maupun Bulog untuk melakukan import.
"Kenapa selama ini kita terus melakukan impor beras. Apapun alasannya impor segera distop karena menghabiskan devisa dan merugikan petani kita," tutur Daniel.
Ia juga menyatakan, pemerintah, untuk tahun 2015 akan melakukan impor. Padahal, pemerintah menargetkan produksi padi atau beras 10 persen dibanding tahun 2014.
"Ada kebijakan impor tahun 2015, tapi belum tahu berapa besarnya, kita juga akan minta penjelasan Bulog," kata Daniel Johan.[mr/ant]
Kejaksaan: Kasus Bulog di Madura Rugikan Negara Rp 12 M
Selasa, 27 Januari 2015
Pamekasan - Kerugian negara dalam kasus korupsi yang terjadi di Bulog Sub-Divre XII Madura mencapai Rp12 miliar, kata tim penyidik Kejari Pamekasan Yulistiono.
"Jumlah kerugian negara sebesar Rp 12 miliar ini berdasarkan hasil perkembangan penyidikan oleh Kejati Jatim," kata Yulistiono di Pamekasan, Selasa (27/1).
Sebelumnya, Kejari merilis, kerugian negara dalam kasus pengadaan beras fiktif itu hanya Rp 1,8 miliar berdasarkan harga tebus raskin oleh warga penerima bantuan.
Akan tetapi, katanya, setelah dilakukan penghitungan berdasarkan harga normal, yakni harga pembelian oleh pihak Bulog kepada rekanan, diketahui bahwa jumlah total kerugian negara dalam kasus pengadaan beras fiktif itu sebesar Rp 12 miliar.
Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka itu masing-masing berinisial SU, PA, ES, HA, SM, PA, MA, KA, ID, NS dan SU.
Penetapan 11 orang tersangka ini setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan maraton kepada 30 orang, baik dari pihak Bulog, tim pengawas dan mitra atau rekanan pengadaan beras Bulog.
Semula, pihak Bulog Sub Divre Jatim melaporkan, beras sebanyak 1.504,7 ton itu hilang dari Gudang Bulog yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.
Namun, setelah Kejari melakukan penyidikan, beras itu bukan hilang, akan tetapi karena pengadaan fiktif yang dilakukan oknum pegawai Bulog bekerja sama dengan mitra kerjananya atau rekanan pengadaan beras.
"Kesimpulan tentang adanya pengadaan beras fiktif di Bulog Madura itu, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada sekitar 30 orang, terkait kasus hilangnya beras di Gudang Bulog Madura yang dilaporkan ke Kejari Pamekasan," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Samiadji Zakaria.
Jumlah kerugian negara sebesar Rp 12 miliar ini belum termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp 58 miliar lebih hingga 2014 ini, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab berdasarkan hasil kajian Forum Kajian Kabijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 bulan, termasuk bantuan raskin ke-13.
Usut Tuntas Wakil Ketua DPRD Pamekasan M Suli Faris meminta agar Kejari bisa mengusut tuntas korupsi yang terjadi di Bulog Sub Divre XII Madura itu, karena penggelapan bantuan raskin yang terjadi selama ini memang sangat parah.
Jika, sambung dia, korupsi raskin yang merugikan uang negara tersebut memang melibatkan pihak rekanan, maka Kejari juga harus memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak rekanan, bukan hanya beberapa rekanan saja.
"Jumlah kerugian negara sebesar Rp12 miliar itu tidak sedikit, dan kami berharap kasus ini serius ditangani, terutama dalang atau aktor intelektual dalam kasus penggelapan raskin ini," pinta politikus Partai Bulan Bintang Pamekasan itu.
Selain rekanan, yang perlu juga diperiksa dalam kasus korupsi di Bulog Madura itu, kemungkinan keterlibatan tim pemantau di lapangan.
http://www.beritasatu.com/nasional/243970-kejaksaan-kasus-bulog-di-madura-rugikan-negara-rp-12-m.html
Pamekasan - Kerugian negara dalam kasus korupsi yang terjadi di Bulog Sub-Divre XII Madura mencapai Rp12 miliar, kata tim penyidik Kejari Pamekasan Yulistiono.
"Jumlah kerugian negara sebesar Rp 12 miliar ini berdasarkan hasil perkembangan penyidikan oleh Kejati Jatim," kata Yulistiono di Pamekasan, Selasa (27/1).
Sebelumnya, Kejari merilis, kerugian negara dalam kasus pengadaan beras fiktif itu hanya Rp 1,8 miliar berdasarkan harga tebus raskin oleh warga penerima bantuan.
Akan tetapi, katanya, setelah dilakukan penghitungan berdasarkan harga normal, yakni harga pembelian oleh pihak Bulog kepada rekanan, diketahui bahwa jumlah total kerugian negara dalam kasus pengadaan beras fiktif itu sebesar Rp 12 miliar.
Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka itu masing-masing berinisial SU, PA, ES, HA, SM, PA, MA, KA, ID, NS dan SU.
Penetapan 11 orang tersangka ini setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan maraton kepada 30 orang, baik dari pihak Bulog, tim pengawas dan mitra atau rekanan pengadaan beras Bulog.
Semula, pihak Bulog Sub Divre Jatim melaporkan, beras sebanyak 1.504,7 ton itu hilang dari Gudang Bulog yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.
Namun, setelah Kejari melakukan penyidikan, beras itu bukan hilang, akan tetapi karena pengadaan fiktif yang dilakukan oknum pegawai Bulog bekerja sama dengan mitra kerjananya atau rekanan pengadaan beras.
"Kesimpulan tentang adanya pengadaan beras fiktif di Bulog Madura itu, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada sekitar 30 orang, terkait kasus hilangnya beras di Gudang Bulog Madura yang dilaporkan ke Kejari Pamekasan," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Samiadji Zakaria.
Jumlah kerugian negara sebesar Rp 12 miliar ini belum termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp 58 miliar lebih hingga 2014 ini, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab berdasarkan hasil kajian Forum Kajian Kabijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 bulan, termasuk bantuan raskin ke-13.
Usut Tuntas Wakil Ketua DPRD Pamekasan M Suli Faris meminta agar Kejari bisa mengusut tuntas korupsi yang terjadi di Bulog Sub Divre XII Madura itu, karena penggelapan bantuan raskin yang terjadi selama ini memang sangat parah.
Jika, sambung dia, korupsi raskin yang merugikan uang negara tersebut memang melibatkan pihak rekanan, maka Kejari juga harus memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak rekanan, bukan hanya beberapa rekanan saja.
"Jumlah kerugian negara sebesar Rp12 miliar itu tidak sedikit, dan kami berharap kasus ini serius ditangani, terutama dalang atau aktor intelektual dalam kasus penggelapan raskin ini," pinta politikus Partai Bulan Bintang Pamekasan itu.
Selain rekanan, yang perlu juga diperiksa dalam kasus korupsi di Bulog Madura itu, kemungkinan keterlibatan tim pemantau di lapangan.
http://www.beritasatu.com/nasional/243970-kejaksaan-kasus-bulog-di-madura-rugikan-negara-rp-12-m.html
Mendag Siap Tindak Pedagang Beras Nakal
Senin, 26 Januari 2015
Ada beras operasi khusus Bulog di gudang pedagang.
VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan menduga ada permainan sejumlah pedagang untuk mengekspor beras tidak sesuai standar yang berlaku. Beras yang diekspor diduga merupakan beras yang didistribusikan untuk rakyat miskin (raskin).
Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, Senin 26 Januari 2015, menyatakan bahwa hasil inspeksi yang dilakukan, jajarannya menemukan banyak beras murah untuk operasi khusus yang disimpan di gudang-gudang milik pedagang. Ditengarai pedagang menampung raskin yang disalurkan oleh Perum Badan Usaha Logistik (Bulog).
"Jadi, memang banyak beras operasi khusus yang jatuh ke tangan pedagang," ujar Rachmat di Jakarta.
Ia menjelaskan, modus yang dilakukan pedagang, yaitu menampung beras Bulog di daerah lalu kemudian diproses kembali alias dioplos. Sehingga terkesan menjadi beras dengan kualitas tinggi.
"Kan dua minggu lalu didapat dia (pedagang) ada pegang beras Bulog. Ada proses yang diolah kembali, jadi merknya dia sendiri. Ini yang mau saya beresin," kata dia.
Kementerian Perdagangan pun segera berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengatasi hal ini. "Itu jadi beras ilegal, orang itu beras operasi khusus. Itu yang akan kami lanjutkan dengan Kejakasaan Agung, Polisi, dan BIN," kata Rachmat.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/582174-mendag-siap-tindak-pedagang-beras-nakal
Ada beras operasi khusus Bulog di gudang pedagang.
VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan menduga ada permainan sejumlah pedagang untuk mengekspor beras tidak sesuai standar yang berlaku. Beras yang diekspor diduga merupakan beras yang didistribusikan untuk rakyat miskin (raskin).
Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, Senin 26 Januari 2015, menyatakan bahwa hasil inspeksi yang dilakukan, jajarannya menemukan banyak beras murah untuk operasi khusus yang disimpan di gudang-gudang milik pedagang. Ditengarai pedagang menampung raskin yang disalurkan oleh Perum Badan Usaha Logistik (Bulog).
"Jadi, memang banyak beras operasi khusus yang jatuh ke tangan pedagang," ujar Rachmat di Jakarta.
Ia menjelaskan, modus yang dilakukan pedagang, yaitu menampung beras Bulog di daerah lalu kemudian diproses kembali alias dioplos. Sehingga terkesan menjadi beras dengan kualitas tinggi.
"Kan dua minggu lalu didapat dia (pedagang) ada pegang beras Bulog. Ada proses yang diolah kembali, jadi merknya dia sendiri. Ini yang mau saya beresin," kata dia.
Kementerian Perdagangan pun segera berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengatasi hal ini. "Itu jadi beras ilegal, orang itu beras operasi khusus. Itu yang akan kami lanjutkan dengan Kejakasaan Agung, Polisi, dan BIN," kata Rachmat.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/582174-mendag-siap-tindak-pedagang-beras-nakal
Dewan Temukan 800 Ton Beras Bulog Diduga akan Dioplos
Senin, 26 Jan 2015
KILAS JAMBI – Temuan mencengangkan berhasil didapai rombongan Komisi III DPRD Kota Jambi serta aparat kepolisian setempat.
Pada inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Senin 26 Januari 2015 siang tadi, berhasil didapati sekitar 800 ton beras bulog yang diduga akan dioplos dan disimpan di gudang perusahaan PT. Sejahtera Indonesia yang berlokasi di Jalan Gunung Semeru, RT 24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur.
Pada sidak itu, diduga kuat beras bulog itu akan dioplos dengan beras berkualitas jelek. Selanjutnya dibersihkan dan dikemas dengan jenis beras bermerek, seperti Beras Koki, Cap Dua Panda, Beras 899 AX dan merek lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Wahyudi Panpri Asmara menduga ratusan ton beras bulog tersebut akan dioplos baru kemudian dipasarkan menggunakan merek beras tertentu. (Rian)
Editor: Bangun Santoso
http://kilasjambi.com/index.php/seputar-jambi/item/2336-dewan-temukan-800-ton-beras-bulog-diduga-akan-dioplos
KILAS JAMBI – Temuan mencengangkan berhasil didapai rombongan Komisi III DPRD Kota Jambi serta aparat kepolisian setempat.
Pada inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Senin 26 Januari 2015 siang tadi, berhasil didapati sekitar 800 ton beras bulog yang diduga akan dioplos dan disimpan di gudang perusahaan PT. Sejahtera Indonesia yang berlokasi di Jalan Gunung Semeru, RT 24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur.
Pada sidak itu, diduga kuat beras bulog itu akan dioplos dengan beras berkualitas jelek. Selanjutnya dibersihkan dan dikemas dengan jenis beras bermerek, seperti Beras Koki, Cap Dua Panda, Beras 899 AX dan merek lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Wahyudi Panpri Asmara menduga ratusan ton beras bulog tersebut akan dioplos baru kemudian dipasarkan menggunakan merek beras tertentu. (Rian)
Editor: Bangun Santoso
http://kilasjambi.com/index.php/seputar-jambi/item/2336-dewan-temukan-800-ton-beras-bulog-diduga-akan-dioplos
Senin, 26 Januari 2015
Bulog akui beras untuk rakyat miskin berkualitas buruk
Senin, 26 Januari 2015
Merdeka.com - Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) tidak menampik beras untuk masyarakat miskin atau raskin berkualitas jelek. Menurut BUMN tersebut, kondisi saat ini sangat sulit menjaga kualitas beras.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengatakan saat ini Bulog harus menyimpan cadangan beras dalam jumlah besar, mencapai 3,2 juta ton. Bahkan, beras ini disimpan dalam waktu tidak sebentar sehingga memicu penurunan kualitas raskin.
"Ada kutu tidak bisa dihindari karena gudang Bulog simpan 3,2 juta ton beras. Itu tidak bisa dipungkiri karena standar itu tergantung produksi. Sedangkan kompleksitas produksi banyak," ujarnya di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (26/1).
Meski begitu, lanjutnya, Bulog memiliki cara agar menjaga kualitas raskin bisa lebih baik. Salah satunya ialah menghindari penggunaan bahan kimia untuk menjaga kualitas beras.
"Kami berusaha jaga kualitas. Negara tropis gudang diusahakan sirkulasinya baik, terus pakai CO2 step untuk hilangkan kutu," ungkapnya.
Bulog juga memiliki ide untuk membuat lahan tanaman padi seluas 1 juta sampai 2 juta hektar. Dengan hamparan yang luas, kualitas padi bisa seragam dan terawasi.
"Terus ada sedikit campur tangan manusia, pabrik giling modern memakai computerized. Pokoknya ini harus higienis," tutup dia.
http://www.merdeka.com/uang/bulog-akui-beras-untuk-rakyat-miskin-berkualitas-buruk.html
Merdeka.com - Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) tidak menampik beras untuk masyarakat miskin atau raskin berkualitas jelek. Menurut BUMN tersebut, kondisi saat ini sangat sulit menjaga kualitas beras.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengatakan saat ini Bulog harus menyimpan cadangan beras dalam jumlah besar, mencapai 3,2 juta ton. Bahkan, beras ini disimpan dalam waktu tidak sebentar sehingga memicu penurunan kualitas raskin.
"Ada kutu tidak bisa dihindari karena gudang Bulog simpan 3,2 juta ton beras. Itu tidak bisa dipungkiri karena standar itu tergantung produksi. Sedangkan kompleksitas produksi banyak," ujarnya di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (26/1).
Meski begitu, lanjutnya, Bulog memiliki cara agar menjaga kualitas raskin bisa lebih baik. Salah satunya ialah menghindari penggunaan bahan kimia untuk menjaga kualitas beras.
"Kami berusaha jaga kualitas. Negara tropis gudang diusahakan sirkulasinya baik, terus pakai CO2 step untuk hilangkan kutu," ungkapnya.
Bulog juga memiliki ide untuk membuat lahan tanaman padi seluas 1 juta sampai 2 juta hektar. Dengan hamparan yang luas, kualitas padi bisa seragam dan terawasi.
"Terus ada sedikit campur tangan manusia, pabrik giling modern memakai computerized. Pokoknya ini harus higienis," tutup dia.
http://www.merdeka.com/uang/bulog-akui-beras-untuk-rakyat-miskin-berkualitas-buruk.html
Minta Tambahan Modal Rp 3 Triliun, Bos Bulog Dikritik DPR
Senin, 26 Januari 2015
Jakarta -Perum Bulog bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini mengajukan permohonan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3 triliun.
Permohonan ini disampaikan kepada panitia kerja PMN di Komisi VI DPR. Dana triliun itu akan dipakai mendukung pengadaan gabah dari petani.
"Dengan modal Rp 3 triliun akan dipakai untuk percepatan penyerapan gabah saat panen raya karena Maret ini sudah masuki panen raya. Biasanya Maret sampai Juni," kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat saat rapat panja di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/1/2015).
Selama ini, Bulog meminjam dana perbankan untuk pengadaan gabah dari petani. Dengan suntikan sebesar dana Rp 3 triliun, setidaknya Bulog mampu menghilangkan beban biaya bunga pinjaman sekitar 10% per tahun karena memperoleh dana segar dari pemerintah.
"PNM mampu mengurangi beban pinjaman bunga bank Rp 300 miliar per tahun," jelasnya.
Permohonan PMN oleh Bulog ini menuai kritikan dari parlemen di Senayan. Salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto. Darmadi menilai suntikan modal pemerintah dinilai tidak membuat kinerja keuangan Bulog menjadi lebih baik.
Dalam prognosa keuangan, pendapatan Bulog pada tahun 2015 tanpa PMN senilai Rp 31,95 triliun sedangkan adanya PMN senilai Rp 3 triliun membuat pendapatan Bulog menjadi Rp 32,09 triliun. Artinya suntikan modal Rp 3 triliun hanya mampu menaikkan pendapatan sekitar Rp 140 miliar."Ibu nggak bisa genjot pendapatan. Enggak bisa upaya genjot pendapatan yang lain. Kecil kenaikan pendapatan pasca PMN. Dikasih uang hanya bayar utang tapi kinerja nggak digenjot," jelasnya.
Ada juga kritikan ke Bulog terkait kualitas beras. Beras Bulog dinilai kerap tidak layak dikonsumsi masyarakat. Hal ini harus dibereskan oleh manajemen Bulog yang baru sebelum pencairan PMN dilakukan.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji Muhammad menyebut Bulog seharusnya tidak melulu mengejar keuntungan semata. Bulog, sebagai BUMN pangan, memiliki peran strategis untuk menjamin harga dan ketersediaan beras di pasar.
"Saya terima bahan ini. Urusan Rp 3 triliun bahannya simple sekali. Saya pandang keuangan penting, tapi bukan utama. Ada misi negara yakni Bulog didirikan supaya harga di tingkat petani nggak jatuh," jelasnya.
Jakarta -Perum Bulog bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini mengajukan permohonan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3 triliun.
Permohonan ini disampaikan kepada panitia kerja PMN di Komisi VI DPR. Dana triliun itu akan dipakai mendukung pengadaan gabah dari petani.
"Dengan modal Rp 3 triliun akan dipakai untuk percepatan penyerapan gabah saat panen raya karena Maret ini sudah masuki panen raya. Biasanya Maret sampai Juni," kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat saat rapat panja di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/1/2015).
Selama ini, Bulog meminjam dana perbankan untuk pengadaan gabah dari petani. Dengan suntikan sebesar dana Rp 3 triliun, setidaknya Bulog mampu menghilangkan beban biaya bunga pinjaman sekitar 10% per tahun karena memperoleh dana segar dari pemerintah.
"PNM mampu mengurangi beban pinjaman bunga bank Rp 300 miliar per tahun," jelasnya.
Permohonan PMN oleh Bulog ini menuai kritikan dari parlemen di Senayan. Salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto. Darmadi menilai suntikan modal pemerintah dinilai tidak membuat kinerja keuangan Bulog menjadi lebih baik.
Dalam prognosa keuangan, pendapatan Bulog pada tahun 2015 tanpa PMN senilai Rp 31,95 triliun sedangkan adanya PMN senilai Rp 3 triliun membuat pendapatan Bulog menjadi Rp 32,09 triliun. Artinya suntikan modal Rp 3 triliun hanya mampu menaikkan pendapatan sekitar Rp 140 miliar."Ibu nggak bisa genjot pendapatan. Enggak bisa upaya genjot pendapatan yang lain. Kecil kenaikan pendapatan pasca PMN. Dikasih uang hanya bayar utang tapi kinerja nggak digenjot," jelasnya.
Ada juga kritikan ke Bulog terkait kualitas beras. Beras Bulog dinilai kerap tidak layak dikonsumsi masyarakat. Hal ini harus dibereskan oleh manajemen Bulog yang baru sebelum pencairan PMN dilakukan.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji Muhammad menyebut Bulog seharusnya tidak melulu mengejar keuntungan semata. Bulog, sebagai BUMN pangan, memiliki peran strategis untuk menjamin harga dan ketersediaan beras di pasar.
"Saya terima bahan ini. Urusan Rp 3 triliun bahannya simple sekali. Saya pandang keuangan penting, tapi bukan utama. Ada misi negara yakni Bulog didirikan supaya harga di tingkat petani nggak jatuh," jelasnya.
DPR kritisi kualitas raskin Bulog masih buruk
Senin, 26 Januari 2015
Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR mengkritisi Perum Bulog yang menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin) dengan kualitas di bawah standar yang ditentukan yaitu beras kualitas medium.
"Bulog harus memperbaiki kualitas sistem pergudangan dan termasuk sumber daya manusia di daerah. Saya menemukan di daerah, beras raskin umumnya banyak kutu, menir dan pecah-pecah," kata Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, di sela Rapat Panja Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Perum Bulog, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Achmad, penyebab beras raskin berkualitas buruk antara lain karena terlalu lama disimpan di Bulog.
Selain itu, petugas gudang Bulog juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola stok beras sehingga beras rusak karena kadar air yang tinggi dan pecah-pecah.
"Perlu revolusi mental juga bagi petugas gudang Bulog, sehingga kualitas raskin tetap bagus," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan menerima kritik dari Komisi VI, namun buruknya kualitas raskin juga disebabkan berbagai hal.
Ia menjelaskan, kualitas raskin sangat tergantung pada produksi. Bibit padi yang berbeda atau tidak seragam dapat menyebabkan kualitas beras menurun demikian juga pada tingkat penggilingan.
"Mesin penggilingan sudah tua juga dapat menyebabkan padi yang digiling menjadi pecah-pecah. Di penggilingan yang tidak higienis juga mempengaruhi kualitas beras," katanya.
Demikian juga ketika memasuki tahap penjemuran, distribusi sangat berpotensi memperburuk kualitas beras.
"Kami tentu berusaha mengurangi atau mempertahankan kualitas padi. Indonesia masuk dalam negara tropis yang tingkat kelembabannya tinggi, jadi potensi membuat beras di dalam gudang cepat basah," ujarnya.
Meski begitu klaim Lenny, Bulog memiliki sistem pergudangan yang bagus untuk menjaga kualitas beras. Untuk menghilangan kutu, digunakan teknologi vacuum dan menghindari penggunaan bahan kimia.
"Kutu beras tidak bisa dihindari, tapi diminimalisasi karena beras di gudang Bulog bisa mencapai 3,2 juta ton dalam periode tertentu," ujarnya.
Prinsipnya kata Lenny, yang baru menjabat menjadi Dirut Bulog pada awal Januari 2015 ini, Bulog masih sebatas melakukan pengawalan pada pergudangan dan distribusi beras, sedangkan pada tataran produksi melibatkan pihak lain seperti Kementerian Pertanian mulai dari pembibitan, pola penanaman hingga panen.
Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR mengkritisi Perum Bulog yang menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin) dengan kualitas di bawah standar yang ditentukan yaitu beras kualitas medium.
"Bulog harus memperbaiki kualitas sistem pergudangan dan termasuk sumber daya manusia di daerah. Saya menemukan di daerah, beras raskin umumnya banyak kutu, menir dan pecah-pecah," kata Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, di sela Rapat Panja Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Perum Bulog, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Achmad, penyebab beras raskin berkualitas buruk antara lain karena terlalu lama disimpan di Bulog.
Selain itu, petugas gudang Bulog juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola stok beras sehingga beras rusak karena kadar air yang tinggi dan pecah-pecah.
"Perlu revolusi mental juga bagi petugas gudang Bulog, sehingga kualitas raskin tetap bagus," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan menerima kritik dari Komisi VI, namun buruknya kualitas raskin juga disebabkan berbagai hal.
Ia menjelaskan, kualitas raskin sangat tergantung pada produksi. Bibit padi yang berbeda atau tidak seragam dapat menyebabkan kualitas beras menurun demikian juga pada tingkat penggilingan.
"Mesin penggilingan sudah tua juga dapat menyebabkan padi yang digiling menjadi pecah-pecah. Di penggilingan yang tidak higienis juga mempengaruhi kualitas beras," katanya.
Demikian juga ketika memasuki tahap penjemuran, distribusi sangat berpotensi memperburuk kualitas beras.
"Kami tentu berusaha mengurangi atau mempertahankan kualitas padi. Indonesia masuk dalam negara tropis yang tingkat kelembabannya tinggi, jadi potensi membuat beras di dalam gudang cepat basah," ujarnya.
Meski begitu klaim Lenny, Bulog memiliki sistem pergudangan yang bagus untuk menjaga kualitas beras. Untuk menghilangan kutu, digunakan teknologi vacuum dan menghindari penggunaan bahan kimia.
"Kutu beras tidak bisa dihindari, tapi diminimalisasi karena beras di gudang Bulog bisa mencapai 3,2 juta ton dalam periode tertentu," ujarnya.
Prinsipnya kata Lenny, yang baru menjabat menjadi Dirut Bulog pada awal Januari 2015 ini, Bulog masih sebatas melakukan pengawalan pada pergudangan dan distribusi beras, sedangkan pada tataran produksi melibatkan pihak lain seperti Kementerian Pertanian mulai dari pembibitan, pola penanaman hingga panen.
Pejabat Bulog Pengungkap Penggelapan Beras Malah Jadi Tersangka
Senin, 26 Januari 2015
PAMEKASAN, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, sudah menetapkan 11 tersangka dalam perkara penggelapan beras sebanyak 1.504,7 ton milik Bulog Sub Divre XII Madura.
Sebanyak 11 tersangka ditetapkan, antara lain Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Prayitno. Penetapan Prayitno sebagai tersangka dianggap janggal. Pasalnya, Prayitno merasa bahwa dirinyalah yang membongkar raibnya beras di gudang Bulog Pamekasan.
Prayitno memaparkan, pembongkaran kasus penggelapan beras itu berawal dari pemeriksaan stok beras yang ada di dalam gudang oleh tim yang terdiri dari pihak internal Bulog dan pengawas Bulog.
"Tim menemukan adanya kekurangan jumlah beras sebanyak 1.600 ton. Saya minta kepala gudang, Kadiono, agar beras yang hilang itu dikembalikan. Pengembalian beras saya jadwalkan tiga minggu," ujar Prayitno melalui telepon selulernya, Senin (26/1/2015).
Tiga minggu tidak ada pengembalian beras, Prayitno membentuk tim lagi. Hasilnya, ada pengembalian beras sebanyak 1.000 ton. Namun, karena pengembalian beras tak kunjung sesuai dengan jumlah sebelumnya, Prayitno kemudian melaporkan hal ini ke Bulog Divre Jawa Timur di Surabaya.
Di pihak internal Bulog Sub Divre XII Madura, kehilangan beras itu kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk diusut. Namun, Prayitno mengaku heran atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
"Seharusnya pimpinan Bulog mendapat penghargaan karena berhasil mengungkap hilangnya beras. Namun, justru pimpinan yang ditetapkan sebagai tersangka," ungkap dia.
Walau demikin, sebagai warga negara yang baik, dia mengaku akan tetap menjalani proses hukum yang sudah ditangani Kejari Pamekasan. Dia mengaku yakin proses hukum yang tengah berjalan saat ini akan mengungkap kebobrokan kondisi di internal Bulog Sub Divre XII Madura.
Samiji Zakaria, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, mengatakan, penetapan 11 tersangka sudah memenuhi dua unsur alat bukti. Proses hukum yang dilakukan Kejari Pamekasan sudah berdasarkan prosedur.
"Hasil penyidikan, Waka Sub Bulog XII Madura sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka," kata Samiji melalui pesan Blackberry Messenger.
Adapun 11 tersangka perkara penggelapan raskin di Bulog Sub Divre XII Madura masing-masing berinisial SUH (mantan Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), PRA atau Prayitno (mantan Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), ESA (petugas administrasi Bulog Sub Divre XII Madura), HAS (pengawas internal Bulog), P (penghubung), serta SM, M, KAD, IDP, NS, dan SUN yang merupakan mitra Bulog.
Dalam perkara ini, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan adanya kerugian negara hingga lebih dari Rp 12 miliar.
http://regional.kompas.com/read/2015/01/26/1058157/Pejabat.Bulog.Ungkap.Penggelapan.Beras.Malah.Jadi.Tersangka
PAMEKASAN, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, sudah menetapkan 11 tersangka dalam perkara penggelapan beras sebanyak 1.504,7 ton milik Bulog Sub Divre XII Madura.
Sebanyak 11 tersangka ditetapkan, antara lain Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Prayitno. Penetapan Prayitno sebagai tersangka dianggap janggal. Pasalnya, Prayitno merasa bahwa dirinyalah yang membongkar raibnya beras di gudang Bulog Pamekasan.
Prayitno memaparkan, pembongkaran kasus penggelapan beras itu berawal dari pemeriksaan stok beras yang ada di dalam gudang oleh tim yang terdiri dari pihak internal Bulog dan pengawas Bulog.
"Tim menemukan adanya kekurangan jumlah beras sebanyak 1.600 ton. Saya minta kepala gudang, Kadiono, agar beras yang hilang itu dikembalikan. Pengembalian beras saya jadwalkan tiga minggu," ujar Prayitno melalui telepon selulernya, Senin (26/1/2015).
Tiga minggu tidak ada pengembalian beras, Prayitno membentuk tim lagi. Hasilnya, ada pengembalian beras sebanyak 1.000 ton. Namun, karena pengembalian beras tak kunjung sesuai dengan jumlah sebelumnya, Prayitno kemudian melaporkan hal ini ke Bulog Divre Jawa Timur di Surabaya.
Di pihak internal Bulog Sub Divre XII Madura, kehilangan beras itu kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk diusut. Namun, Prayitno mengaku heran atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
"Seharusnya pimpinan Bulog mendapat penghargaan karena berhasil mengungkap hilangnya beras. Namun, justru pimpinan yang ditetapkan sebagai tersangka," ungkap dia.
Walau demikin, sebagai warga negara yang baik, dia mengaku akan tetap menjalani proses hukum yang sudah ditangani Kejari Pamekasan. Dia mengaku yakin proses hukum yang tengah berjalan saat ini akan mengungkap kebobrokan kondisi di internal Bulog Sub Divre XII Madura.
Samiji Zakaria, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, mengatakan, penetapan 11 tersangka sudah memenuhi dua unsur alat bukti. Proses hukum yang dilakukan Kejari Pamekasan sudah berdasarkan prosedur.
"Hasil penyidikan, Waka Sub Bulog XII Madura sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka," kata Samiji melalui pesan Blackberry Messenger.
Adapun 11 tersangka perkara penggelapan raskin di Bulog Sub Divre XII Madura masing-masing berinisial SUH (mantan Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), PRA atau Prayitno (mantan Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), ESA (petugas administrasi Bulog Sub Divre XII Madura), HAS (pengawas internal Bulog), P (penghubung), serta SM, M, KAD, IDP, NS, dan SUN yang merupakan mitra Bulog.
Dalam perkara ini, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan adanya kerugian negara hingga lebih dari Rp 12 miliar.
http://regional.kompas.com/read/2015/01/26/1058157/Pejabat.Bulog.Ungkap.Penggelapan.Beras.Malah.Jadi.Tersangka
Harga pangan masih meroket
Minggu, 25 Januari 2015
JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan terus menurunnya harga minyak dunia. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berimbas pada harga kebutuhan pokok. Banyaknya pihak yang enggan menurunkan harga kebutuhan pokok dan saling lempar tanggung jawab atas harga yang masih tinggi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ina Primiana Syinar menilai, pemerintah harus menelusuri sepanjang rantai pasokan dari hulu hingga ke hilirnya. Bila hal tersebut dilakukan, Ina yakin pihak yang memang memainkan harga kebutuhan bahan pokok akan terlihat.
"Tidak bisa hanya dilihat dari ujungnya saja, yang dalam hal ini pedagangnya saja, sebab ada keterkaitan dari hulu hingga ke hilirnya. Secara parsial mereka tentu tidak ingin menurunkan harga, sebab mereka juga membayar mahal dari proses sebelumnya," tukas Ina, hari ini.
Pemerintah, lanjut Ina seharusnya menyoroti pihak pedagang besarnya yang dari mulai hulunya apakah sudah ada penurunan harganya termasuk ke pengusaha distributornya. Pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pembentukan harga tersebut.
Ina memandang Perum Bulog dapat diberdayakan kembali untuk mengatur harga maupun ketersediaan kedepannya. Namun dalam pelaksanaannya Ina mengingatkan bahwa perlu diciptakan mekanisme pengawasan untuk mengawasi kegiatan Bulog. "Bulog itu di satu sisi memang diperlukan akan tetapi disisi lain keberadaannya memang perlu pengawasan," tutur Ina.
Pengawasan Bulog menurut Ina dapat berupa sistem yang terbuka yang menjamin dalam pelaksanaan kegiatannya tidak akan terdapat penumpukan dan harus memastikan distribusi yang lancar. Bulog sendiri memang diharapkan peranannya dapat kembali maksimal terutama untuk sampai di tingkatan pedagang.
"Peran Bulog sebaiknya juga diperluas untuk komoditi selain beras, termasuk komoditas strategis agar pengendalian persediaan dan harga tidak seperti sekarang yang tidak terkendali," katanya.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=347399:harga-pangan-masih-meroket&catid=18:bisnis&Itemid=95
JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan terus menurunnya harga minyak dunia. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berimbas pada harga kebutuhan pokok. Banyaknya pihak yang enggan menurunkan harga kebutuhan pokok dan saling lempar tanggung jawab atas harga yang masih tinggi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ina Primiana Syinar menilai, pemerintah harus menelusuri sepanjang rantai pasokan dari hulu hingga ke hilirnya. Bila hal tersebut dilakukan, Ina yakin pihak yang memang memainkan harga kebutuhan bahan pokok akan terlihat.
"Tidak bisa hanya dilihat dari ujungnya saja, yang dalam hal ini pedagangnya saja, sebab ada keterkaitan dari hulu hingga ke hilirnya. Secara parsial mereka tentu tidak ingin menurunkan harga, sebab mereka juga membayar mahal dari proses sebelumnya," tukas Ina, hari ini.
Pemerintah, lanjut Ina seharusnya menyoroti pihak pedagang besarnya yang dari mulai hulunya apakah sudah ada penurunan harganya termasuk ke pengusaha distributornya. Pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pembentukan harga tersebut.
Ina memandang Perum Bulog dapat diberdayakan kembali untuk mengatur harga maupun ketersediaan kedepannya. Namun dalam pelaksanaannya Ina mengingatkan bahwa perlu diciptakan mekanisme pengawasan untuk mengawasi kegiatan Bulog. "Bulog itu di satu sisi memang diperlukan akan tetapi disisi lain keberadaannya memang perlu pengawasan," tutur Ina.
Pengawasan Bulog menurut Ina dapat berupa sistem yang terbuka yang menjamin dalam pelaksanaan kegiatannya tidak akan terdapat penumpukan dan harus memastikan distribusi yang lancar. Bulog sendiri memang diharapkan peranannya dapat kembali maksimal terutama untuk sampai di tingkatan pedagang.
"Peran Bulog sebaiknya juga diperluas untuk komoditi selain beras, termasuk komoditas strategis agar pengendalian persediaan dan harga tidak seperti sekarang yang tidak terkendali," katanya.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=347399:harga-pangan-masih-meroket&catid=18:bisnis&Itemid=95
Harga Beras Di Kendari Masih Rp440.000/karung
Minggu, 25 Januari 2015
Kendari (Antara News) - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, masih bertahan pada Rp440.000/karung pascapemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pantauan di Pasar Tradisional Andonohu Kendari, Sabtu harga beras jenis kepala masih bertahan pada harga Rp440.000/karung (ukuran 50 kilogram).
Demikian pula dengan harga beras jenis ciliwung dan pandan wangi, masih bertahan pada harga Rp430.000/karung.
Para pedagang memberlakukan harga beras Rp430.000-Rp440.000/karung tersebut setelah pemerintah menaikan harga BBM pada 18 November 2015.
"Kami belum menurunkan harga beras karena harga yang kami terima dari distributor beras di daerah ini juga belum turun," kata salah seorang pedagang beras di Pasar Andonohu Kendari, Ny Irun (34), Sabtu.
Menurut dia pihak distributor beras belum menurunkan harga, karena harga beras di sentra-sentra produksi beras juga belum turun setelah pemerintah menurunkkan harga BBM.
Selain itu kata dia, ongkos angkutan dari sentra produksi beras ke pasar-pasar tradisional, juga belum turun.
"Makanya, pascapemerintah menurunkan harga BBM, pihak distributor belum menurunkan harga beras," katanya.
Keterangan serupa juga diungkapkan H Sjasumddin (42) yang juga pedagang beras di Pasar Andonohu Kendari.
Menurut dia, para distributor beras belum menurunkan harga beras, karena selain harga beras di tingkat produsen tidak turun, juga ongkos jasa buruh masih tinggi.
"Alasan dari pihak distributor belum menurunkan beras, selain harga di tingkat produsen tidak turun, juga ongkos jasa buruh masih tinggi," katanya.
http://www.antarasultra.com/berita/276444/harga-beras-di-kendari-masih-rp440000karung
Kendari (Antara News) - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, masih bertahan pada Rp440.000/karung pascapemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pantauan di Pasar Tradisional Andonohu Kendari, Sabtu harga beras jenis kepala masih bertahan pada harga Rp440.000/karung (ukuran 50 kilogram).
Demikian pula dengan harga beras jenis ciliwung dan pandan wangi, masih bertahan pada harga Rp430.000/karung.
Para pedagang memberlakukan harga beras Rp430.000-Rp440.000/karung tersebut setelah pemerintah menaikan harga BBM pada 18 November 2015.
"Kami belum menurunkan harga beras karena harga yang kami terima dari distributor beras di daerah ini juga belum turun," kata salah seorang pedagang beras di Pasar Andonohu Kendari, Ny Irun (34), Sabtu.
Menurut dia pihak distributor beras belum menurunkan harga, karena harga beras di sentra-sentra produksi beras juga belum turun setelah pemerintah menurunkkan harga BBM.
Selain itu kata dia, ongkos angkutan dari sentra produksi beras ke pasar-pasar tradisional, juga belum turun.
"Makanya, pascapemerintah menurunkan harga BBM, pihak distributor belum menurunkan harga beras," katanya.
Keterangan serupa juga diungkapkan H Sjasumddin (42) yang juga pedagang beras di Pasar Andonohu Kendari.
Menurut dia, para distributor beras belum menurunkan harga beras, karena selain harga beras di tingkat produsen tidak turun, juga ongkos jasa buruh masih tinggi.
"Alasan dari pihak distributor belum menurunkan beras, selain harga di tingkat produsen tidak turun, juga ongkos jasa buruh masih tinggi," katanya.
http://www.antarasultra.com/berita/276444/harga-beras-di-kendari-masih-rp440000karung
Jumat, 23 Januari 2015
Kendalikan Harga Bahan Pokok, Butuh Intervensi Pemerintah
Kamis, 22 Januari 2015
Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Didik J Rachbini menilai, untuk menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), maka perlu ada campur tangan pemerintah. Seperti diketahui, baru-baru ini pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta membuat harga bahan kebutuhan pokok ikut turun.
Didik menilai, selama ini kebijakan pemerintah terkait persoalan BBM sudah salah kaprah dan sekarang merupakan saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk membenahinya.
"Harus ada instrumen untuk mengontrol kestabilan harga, dan itu sifatnya wajib. Stabilitas bahan bokok itu tidak hanya soal BBM kalau beras itu suplainya banyak dan jembatannya tidak putus sehingga suplainya bagus maka harganya tidak akan naik," ujar Didik usai acara Ekonomy Outlook 2015 di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurut Didik, peran Perum Bulog harus diberdayakan dan jangan justru dihilangkan. Di sisi lain, pemerintah juga harus turun bekerja. Bulog dapat menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan kontrol harga di pasaran dan intervensi pemerintah itu harus ada.
Rencana pemerintah untuk mengintervensi harga dengan batas atas dan bawah, menurutnya bagus dan platformnya sudah ada sejak dahulu dan hal tersebut memang merupakan jalan terbaik. "Stabilitas itu ada diantara harga tertinggi dan terendah, bila terlalu tinggi konsumen yang menjerit dan bila terlalu rendah petani bisa gulung tikar," cetus Didik.
Didik mendukung sepenuhnya review harga BBM setiap dua minggu sekali sebab bila harganya terlalu murah. Kalau tidak di-review secara berkala, menurut Didik hal itu akan cenderung boros. Dia menganggap hal itu sudah hukum Tuhan, bahwa kalau harga tinggi masyarakat akan mengontrol konsumsinya. BBM bukan menjadi satu-satunya faktor yang memengaruhi harga barang kebutuhan.
"Silakan naikkan hingga 100 persen, tetapi kalau suplainya dipasok banyak ya tidak akan naik. Pemerintah yang harus turun tangan, kalau pedagang itu yang menimbun banyak, karena itu kan spekulasi juga dan itu ada di lapangan," tutur Didik.
Kontrol harga yang paling efektif menurut Didik adalah melalui operasi pasar dan juga saluran distribusi yang tidak boleh putus. Bila ada pihak yang menimbun dan mempermainkan harga harus segera ditindak. Sistem tersebut sudah puluhan tahun diterapkan di Indonesia pada masa lalu.
"Sekarang ini pemerintah tidak punya instrumen untuk mengontrol harga, timnya saja tidak ada. Dulu itu ada di Setkab (Sekretariat Kabinet) informal dibawah presiden, sekarang pemerintah ibarat mau memancing ikan tetapi tidak punya alat pancingannya, Jadi ya dibikin dulu," kata Didik.
WID
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/22/348551/kendalikan-harga-bahan-pokok-butuh-intervensi-pemerintah
Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Didik J Rachbini menilai, untuk menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), maka perlu ada campur tangan pemerintah. Seperti diketahui, baru-baru ini pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta membuat harga bahan kebutuhan pokok ikut turun.
Didik menilai, selama ini kebijakan pemerintah terkait persoalan BBM sudah salah kaprah dan sekarang merupakan saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk membenahinya.
"Harus ada instrumen untuk mengontrol kestabilan harga, dan itu sifatnya wajib. Stabilitas bahan bokok itu tidak hanya soal BBM kalau beras itu suplainya banyak dan jembatannya tidak putus sehingga suplainya bagus maka harganya tidak akan naik," ujar Didik usai acara Ekonomy Outlook 2015 di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurut Didik, peran Perum Bulog harus diberdayakan dan jangan justru dihilangkan. Di sisi lain, pemerintah juga harus turun bekerja. Bulog dapat menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan kontrol harga di pasaran dan intervensi pemerintah itu harus ada.
Rencana pemerintah untuk mengintervensi harga dengan batas atas dan bawah, menurutnya bagus dan platformnya sudah ada sejak dahulu dan hal tersebut memang merupakan jalan terbaik. "Stabilitas itu ada diantara harga tertinggi dan terendah, bila terlalu tinggi konsumen yang menjerit dan bila terlalu rendah petani bisa gulung tikar," cetus Didik.
Didik mendukung sepenuhnya review harga BBM setiap dua minggu sekali sebab bila harganya terlalu murah. Kalau tidak di-review secara berkala, menurut Didik hal itu akan cenderung boros. Dia menganggap hal itu sudah hukum Tuhan, bahwa kalau harga tinggi masyarakat akan mengontrol konsumsinya. BBM bukan menjadi satu-satunya faktor yang memengaruhi harga barang kebutuhan.
"Silakan naikkan hingga 100 persen, tetapi kalau suplainya dipasok banyak ya tidak akan naik. Pemerintah yang harus turun tangan, kalau pedagang itu yang menimbun banyak, karena itu kan spekulasi juga dan itu ada di lapangan," tutur Didik.
Kontrol harga yang paling efektif menurut Didik adalah melalui operasi pasar dan juga saluran distribusi yang tidak boleh putus. Bila ada pihak yang menimbun dan mempermainkan harga harus segera ditindak. Sistem tersebut sudah puluhan tahun diterapkan di Indonesia pada masa lalu.
"Sekarang ini pemerintah tidak punya instrumen untuk mengontrol harga, timnya saja tidak ada. Dulu itu ada di Setkab (Sekretariat Kabinet) informal dibawah presiden, sekarang pemerintah ibarat mau memancing ikan tetapi tidak punya alat pancingannya, Jadi ya dibikin dulu," kata Didik.
WID
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/22/348551/kendalikan-harga-bahan-pokok-butuh-intervensi-pemerintah
Kamis, 22 Januari 2015
Titik Soeharto Klaim Sektor Perikanan Lebih Maju di Masa Bapaknya
Rabu, 21 Januari 2015
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto yang juga merupakan putri Mantan Presiden RI Soeharto mengatakan, kebijakan pemerintah masa orde baru untuk sektor kelautan dan perikanan lebih baik jika dibandingkan dengan saat ini. Hal tersebut terlihat dari perbedaan kondisi nelayan yang begitu mencolok.
"Tapi kenyataannya, di berbagai daerah, petani mengeluhkan hal yang sama. Zaman Pak Harto sangat diperhatikan, lebih baik dari saat ini. Petani dan nelayan bisa menabung, bisa naik haji. Sekarang ini mencekik sekali," kata dia, Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Wanita yang mempunyai nama lengkap Siti Hediati Hariyadi ini menambahkan, seharusnya nelayan mendapat perhatian khusus. Pasalnya, petani dan nelayan merupakan tulang punggung perekonomian Tanah Air.
Maka, dia bilang jika sektor kelautan dan perikanan ingin maju lebih baik meniru kebijakan yang diterapkan Soeharto. Dia menuturkan pemerintah saat ini tak perlu malu kendati mencontek dari kebijakan lama.
"Mbok nyontek kebijakan Pak Harto apa, mau nyontek aja malu. Tentu disesuaikan kekinian. Kalau dulu bagus tolong dilihat. Bisa ditiru lagi. Kenapa dulu swasembada pangan ikan, kenapa sekarang tidak bisa. Untuk diketahui kebijakan Pak Harto, bukan Pak Harto sendiri, itu anak-anak bangsa," kata dia.
Dia mengatakan, salah kebijakan yang bisa dicontoh seperti memanfaatkan PT Perum Bulog sebagai pengendali harga.
"Pokoknya, kalau di petani Bulog difungsikan menjadi stabilitator harga, bukan BUMN profit," tutup dia. (Amd/Gdn)
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2164230/titik-soeharto-klaim-sektor-perikanan-lebih-maju-di-masa-bapaknya
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto yang juga merupakan putri Mantan Presiden RI Soeharto mengatakan, kebijakan pemerintah masa orde baru untuk sektor kelautan dan perikanan lebih baik jika dibandingkan dengan saat ini. Hal tersebut terlihat dari perbedaan kondisi nelayan yang begitu mencolok.
"Tapi kenyataannya, di berbagai daerah, petani mengeluhkan hal yang sama. Zaman Pak Harto sangat diperhatikan, lebih baik dari saat ini. Petani dan nelayan bisa menabung, bisa naik haji. Sekarang ini mencekik sekali," kata dia, Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Wanita yang mempunyai nama lengkap Siti Hediati Hariyadi ini menambahkan, seharusnya nelayan mendapat perhatian khusus. Pasalnya, petani dan nelayan merupakan tulang punggung perekonomian Tanah Air.
Maka, dia bilang jika sektor kelautan dan perikanan ingin maju lebih baik meniru kebijakan yang diterapkan Soeharto. Dia menuturkan pemerintah saat ini tak perlu malu kendati mencontek dari kebijakan lama.
"Mbok nyontek kebijakan Pak Harto apa, mau nyontek aja malu. Tentu disesuaikan kekinian. Kalau dulu bagus tolong dilihat. Bisa ditiru lagi. Kenapa dulu swasembada pangan ikan, kenapa sekarang tidak bisa. Untuk diketahui kebijakan Pak Harto, bukan Pak Harto sendiri, itu anak-anak bangsa," kata dia.
Dia mengatakan, salah kebijakan yang bisa dicontoh seperti memanfaatkan PT Perum Bulog sebagai pengendali harga.
"Pokoknya, kalau di petani Bulog difungsikan menjadi stabilitator harga, bukan BUMN profit," tutup dia. (Amd/Gdn)
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2164230/titik-soeharto-klaim-sektor-perikanan-lebih-maju-di-masa-bapaknya
Sidak Pasar, Dewan Temukan Raskin Dijual Bebas
Rabu, 21 januari 2015
Kepahiang, Bengkulutoday.com – Dalam sidak harga sembako di Pasar Kepahiang, anggota Komisi II DPRD Kepahiang menemukan beras miskin (raskin) dari Bulog, dijual bebas di salah satu kios pedagang beras Pasar Kepahiang.
“Dinas terkait harusnya mendapatkan data pemasok beras Bulog di Kepahiang. Bagaimana ini bisa terjadi, masak beras raskin tak layak makan dijual bebas di pasar,” ujar Supianto, selaku ketua Komisi II DPRD Kepahiang, Rabu (21/1/2015).
Sementara itu, menurut Sekdis Koperasi UKM dan Perdagangan Kepahiang, sejauh ini tidak ada rekomendasi dari pihak Bulog, yang memasok jumlah beras di setiap kios beras di Pasar Kepahiang. Dikaetahui pedagang beras tersebut menjual beras raskin itu mencapai Rp.8 ribu/kg.
“Mengenai hal ini kamai akan mengkonsultasikan ke pusat, atau ke Bulog Provinsi,” ungkap Sekdis.
Dalam hal ini, pedagang beras, Budi mengaku beras raskin itu didapat dari distributor Bulog Provinsi Bengkulu.
“Kami dapatkan beras Bulog ini dari distributor Bulog Provinsi Bengkulu,” singkat Budi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kepahiang, Wansyah akan meminta dinas terkait segera menindaklanjuti tekait beredarnya beras raskin itu dipasaran Kabupaten Kepahiang.
“Sekarangkan sudah banyak beras bulog di setiap kios-kios beras, nah Dinas terkait ketahui dari mana asal beras tersebut,” kata Wansyah.
http://bengkulutoday.com/sidak-pasar-dewan-temukan-raskin-dijual-bebas/
Kepahiang, Bengkulutoday.com – Dalam sidak harga sembako di Pasar Kepahiang, anggota Komisi II DPRD Kepahiang menemukan beras miskin (raskin) dari Bulog, dijual bebas di salah satu kios pedagang beras Pasar Kepahiang.
“Dinas terkait harusnya mendapatkan data pemasok beras Bulog di Kepahiang. Bagaimana ini bisa terjadi, masak beras raskin tak layak makan dijual bebas di pasar,” ujar Supianto, selaku ketua Komisi II DPRD Kepahiang, Rabu (21/1/2015).
Sementara itu, menurut Sekdis Koperasi UKM dan Perdagangan Kepahiang, sejauh ini tidak ada rekomendasi dari pihak Bulog, yang memasok jumlah beras di setiap kios beras di Pasar Kepahiang. Dikaetahui pedagang beras tersebut menjual beras raskin itu mencapai Rp.8 ribu/kg.
“Mengenai hal ini kamai akan mengkonsultasikan ke pusat, atau ke Bulog Provinsi,” ungkap Sekdis.
Dalam hal ini, pedagang beras, Budi mengaku beras raskin itu didapat dari distributor Bulog Provinsi Bengkulu.
“Kami dapatkan beras Bulog ini dari distributor Bulog Provinsi Bengkulu,” singkat Budi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kepahiang, Wansyah akan meminta dinas terkait segera menindaklanjuti tekait beredarnya beras raskin itu dipasaran Kabupaten Kepahiang.
“Sekarangkan sudah banyak beras bulog di setiap kios-kios beras, nah Dinas terkait ketahui dari mana asal beras tersebut,” kata Wansyah.
http://bengkulutoday.com/sidak-pasar-dewan-temukan-raskin-dijual-bebas/
Bulog Teriak Maling, Negara Rugi Miliaran Rupiah
Rabu, 21 Januari 2015
suararakyat.org – Kerugian negara, akibat pengadaan raskin fiktif di gudang Bulog Sub Drive XII Madura di Pamekasan diperkirakan miliaran rupiah.
Kasi Pidana Khusus Kejari Samiadji Zakaria menjelaskan, jumlah beras di gudang Bulog Sub Divre XII Madura yang dilaporkan hilang oleh pihak Bulog ke Kejari Pamekasan itu sebanyak 1.504, 07 ton, atau setara dengan Rp1,8 miliar.
Kasus hilangnya beras Bulog itu terungkap setelah Bulog Sub Divre Jatim melakukan audit internal di Bulog Sub Divre XII Madura. Dari hasil audit itu lalu ditemukan bahwa sebanyak 1.504,07 ton beras hilang, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.
“Jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar ini belum termasuk termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp 58 miliar lebih, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab berdasarkan hasil kajian Forum Kajian Kebijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram,”tutur Samiadji.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah raskin seharusnya 12 bulan dalam setahun, termasuk bantuan raskin bulan ke-13. (SR)
http://koransuararakyat.org/ksr/2015/01/bulog-teriak-maling-negara-rugi-miliaran-rupiah/
suararakyat.org – Kerugian negara, akibat pengadaan raskin fiktif di gudang Bulog Sub Drive XII Madura di Pamekasan diperkirakan miliaran rupiah.
Kasi Pidana Khusus Kejari Samiadji Zakaria menjelaskan, jumlah beras di gudang Bulog Sub Divre XII Madura yang dilaporkan hilang oleh pihak Bulog ke Kejari Pamekasan itu sebanyak 1.504, 07 ton, atau setara dengan Rp1,8 miliar.
Kasus hilangnya beras Bulog itu terungkap setelah Bulog Sub Divre Jatim melakukan audit internal di Bulog Sub Divre XII Madura. Dari hasil audit itu lalu ditemukan bahwa sebanyak 1.504,07 ton beras hilang, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.
“Jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar ini belum termasuk termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp 58 miliar lebih, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab berdasarkan hasil kajian Forum Kajian Kebijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram,”tutur Samiadji.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah raskin seharusnya 12 bulan dalam setahun, termasuk bantuan raskin bulan ke-13. (SR)
http://koransuararakyat.org/ksr/2015/01/bulog-teriak-maling-negara-rugi-miliaran-rupiah/
Rabu, 21 Januari 2015
Tuntut Suwardani Mundur, Warga Demo Perum Bulog Sub Divre XII Madura
Rabu, 21 Januari 2015
PAMEKASAN – Puluhan warga Pamekasan mendatangi Kantor Perum Bulog Sub Divre XII Madura di Jalan Raya Panglegur, kemarin (20/1). Warga menuntut Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura RR Suwardani mundur dari jabatannya. Suwardani dinilai sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas lenyapnya 1.500 ton beras di gudang Bulog.
Romali, koordinator warga yang berdemo mengatakan, Suwardani sudah mengetahui secara detail hilangnya beras yang terjadi di tahun 2014. Sebab, sebelum menjabat Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura, Suwardani menjadi pengawas Bulog.
Menurut Romali, selaku pengawas saat itu, Suwardani pasti mengetahui adanya beras yang hilang. Namun, dalam laporannya beras dinyatakan masih ada. Karena itu, agar proses hukum berjalan lancar, warga mendesak Suwardani mundur secara hormat.
”Sebaiknya Suwardani mundur dari jabatannya. Jangan melempar tanggung jawab dan memfitnah sehingga orang lain yang menjadi korban demi jabatan pribadi dan kelompok,” teriak Romali.
Selain menuntut mundur, massa juga menuntut pihak Bulog Sub Divre XII Madura merealisasikan distribusi beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahap ke-13 tahun 2014. Menurut Romali, sejauh ini pihak Bulog belum merealisasikan raskin 100 persen. Yang terjadi justru adanya dugaan penggelapan raskin dengan jumlah yang fantastis.
”Kepada pimpinan Bulog, kami minta segera merealisasikan pendistribusian raskin ke-13 tahun 2014. Beras itu merupakan hak rakyat. Apa pihak Bulog masih mau menunggu beras tersebut membusuk, baru akan direalisasikan,” tegas Romali.
Menanggapi tuntutan warga itu, Suwardani mengaku hanya bekerja sesuai prosedur. Dia hanya akan taat kepada hukum yang berlaku. Terkait raskin ke-13, menurutnya, tidak ada di Bulog. Yang ada adalah raskin operasi pasar khusus (OPK) cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2014.
”Kami tegaskan, tidak ada raskin ke-13, yang ada raskin operasi pasar khusus cadangan beras pemerintah tahun 2014. Pendistribusiannya dilakukan mulai 1 Januari 2015 hingga 26 Januari 2015 mendatang,” papar Suwardani. (c13/amr/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/01/tuntut-suwardani-mundur-warga-demo-perum-bulog-sub-divre-xii-madura/
PAMEKASAN – Puluhan warga Pamekasan mendatangi Kantor Perum Bulog Sub Divre XII Madura di Jalan Raya Panglegur, kemarin (20/1). Warga menuntut Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura RR Suwardani mundur dari jabatannya. Suwardani dinilai sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas lenyapnya 1.500 ton beras di gudang Bulog.
Romali, koordinator warga yang berdemo mengatakan, Suwardani sudah mengetahui secara detail hilangnya beras yang terjadi di tahun 2014. Sebab, sebelum menjabat Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura, Suwardani menjadi pengawas Bulog.
Menurut Romali, selaku pengawas saat itu, Suwardani pasti mengetahui adanya beras yang hilang. Namun, dalam laporannya beras dinyatakan masih ada. Karena itu, agar proses hukum berjalan lancar, warga mendesak Suwardani mundur secara hormat.
”Sebaiknya Suwardani mundur dari jabatannya. Jangan melempar tanggung jawab dan memfitnah sehingga orang lain yang menjadi korban demi jabatan pribadi dan kelompok,” teriak Romali.
Selain menuntut mundur, massa juga menuntut pihak Bulog Sub Divre XII Madura merealisasikan distribusi beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahap ke-13 tahun 2014. Menurut Romali, sejauh ini pihak Bulog belum merealisasikan raskin 100 persen. Yang terjadi justru adanya dugaan penggelapan raskin dengan jumlah yang fantastis.
”Kepada pimpinan Bulog, kami minta segera merealisasikan pendistribusian raskin ke-13 tahun 2014. Beras itu merupakan hak rakyat. Apa pihak Bulog masih mau menunggu beras tersebut membusuk, baru akan direalisasikan,” tegas Romali.
Menanggapi tuntutan warga itu, Suwardani mengaku hanya bekerja sesuai prosedur. Dia hanya akan taat kepada hukum yang berlaku. Terkait raskin ke-13, menurutnya, tidak ada di Bulog. Yang ada adalah raskin operasi pasar khusus (OPK) cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2014.
”Kami tegaskan, tidak ada raskin ke-13, yang ada raskin operasi pasar khusus cadangan beras pemerintah tahun 2014. Pendistribusiannya dilakukan mulai 1 Januari 2015 hingga 26 Januari 2015 mendatang,” papar Suwardani. (c13/amr/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/01/tuntut-suwardani-mundur-warga-demo-perum-bulog-sub-divre-xii-madura/
Selasa, 20 Januari 2015
Banyak Modus Digunakan Bulog untuk Dapat Dana
Selasa, 20 Januari 2015
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji ulang mengenai Penanaman Modal Nasional (PMN) untuk Perum Bulog sebesar Rp3 triliun.
Anggota Banggar fraksi PDIP Sudin mengatakan, Bulog merupakan salah satu perseroan yang banyak 'modusnya'
"Dipikirkan lagi PMN buat Bulog, Bulog ini paling banyak modusnya, Rp3 triliun itu uang banyak, kalau main dikasih bisa 'bengawan solo' mengalir begitu saja," ucapnya dalam rapat Banggar di Gedung DPR, Selasa (20/1/2015).
Kalau kata rakyat Lampung, lanjutnya, orang dapat beras raskin Alhamdulillah ada lauknya (kutu beras). "Jadi benahi dulu sumber daya manusianya dari di provinsinya, kabupaten, kecamatan, dipikirkan lagi," imbuhnya.
Pihaknya juga menyebut bahwa Bulog pernah mengajukan pembuatan gudang padahal perseroan memiliki gudang yang disewakan untuk pihak swasta.
"Bulog itu pernah minta buatin gudang sama komisi IV, Saya enggak tahu mereka pintar atau terlalu pintar, mereka punya gudang disewakan untuk main bola, disewakan ke swasta tapi mereka minta buatin gudang, jadi dipikirkan lagi dulu," tandasnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/01/20/320/1094846/banyak-modus-digunakan-bulog-untuk-dapat-dana
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji ulang mengenai Penanaman Modal Nasional (PMN) untuk Perum Bulog sebesar Rp3 triliun.
Anggota Banggar fraksi PDIP Sudin mengatakan, Bulog merupakan salah satu perseroan yang banyak 'modusnya'
"Dipikirkan lagi PMN buat Bulog, Bulog ini paling banyak modusnya, Rp3 triliun itu uang banyak, kalau main dikasih bisa 'bengawan solo' mengalir begitu saja," ucapnya dalam rapat Banggar di Gedung DPR, Selasa (20/1/2015).
Kalau kata rakyat Lampung, lanjutnya, orang dapat beras raskin Alhamdulillah ada lauknya (kutu beras). "Jadi benahi dulu sumber daya manusianya dari di provinsinya, kabupaten, kecamatan, dipikirkan lagi," imbuhnya.
Pihaknya juga menyebut bahwa Bulog pernah mengajukan pembuatan gudang padahal perseroan memiliki gudang yang disewakan untuk pihak swasta.
"Bulog itu pernah minta buatin gudang sama komisi IV, Saya enggak tahu mereka pintar atau terlalu pintar, mereka punya gudang disewakan untuk main bola, disewakan ke swasta tapi mereka minta buatin gudang, jadi dipikirkan lagi dulu," tandasnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/01/20/320/1094846/banyak-modus-digunakan-bulog-untuk-dapat-dana
Kantor Bulog Sub Divre Madura Kembali Di Demo
Selasa, 20 Januari 2015
PortalMadura.Com, Pamekasan – Puluhan aktifis pemantau anti korupsi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar unjuk rasa ke Kantor Bulog Sub Divre Madura, Jl Raya Panglegur, Selasa (20/1/2015).
Mereka mempertanyakan realisasi raskin ke-13 tahun 2014, dan meminta Bulog benar-benar selektif dalam menentukan mitra bulog yang sesuai dengan kreteria dan ketentuan yang ada.
“Kami hanya ingin bertanya kapan raskin ke-13 itu akan dicairkan kepada masyarakat? Dan kapan raskin 2015 ini akan juga dicairkan,” kata salah seorang orator.
Orator yang lain menjelaskan, terkait dengan hilangnya 1.500 ton raskin selama tahun 2014, benar-benar diambil secara nyata oleh oknom bulog sendiri dan diketahui secara langsung oleh tim pengawas saat itu.
“Ini semua harus dipertanggungjawabkan oleh pihak bulog dan jangan selalu melempar tanggung jawab jika ditanya soal distribusi,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Waka Sub Divre Bulog Madura, Suwardani di hadapan pendemo bilang, tidak ada raskin ke-13 saat ini. Dan terkait dengan distribusi raskin pada tahun 2014 apabila tidak sampai kepada masyarakat, maka disilahkan untuk bertanya kepada pengawas lapangan dan koordinator raskin kabupaten.
“Terkait dengan kasus raskin di Madura, ada yang sudah ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada juga yang telah ditangani oleh kejaksaan, jadi silahkan tunggu saja,” jelas perempuan yang biasa dipanggil Bu Dani tersebut. (reiza/htn)
http://portalmadura.com/kantor-bulog-sub-divre-madura-kembali-di-demo-24663
PortalMadura.Com, Pamekasan – Puluhan aktifis pemantau anti korupsi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar unjuk rasa ke Kantor Bulog Sub Divre Madura, Jl Raya Panglegur, Selasa (20/1/2015).
Mereka mempertanyakan realisasi raskin ke-13 tahun 2014, dan meminta Bulog benar-benar selektif dalam menentukan mitra bulog yang sesuai dengan kreteria dan ketentuan yang ada.
“Kami hanya ingin bertanya kapan raskin ke-13 itu akan dicairkan kepada masyarakat? Dan kapan raskin 2015 ini akan juga dicairkan,” kata salah seorang orator.
Orator yang lain menjelaskan, terkait dengan hilangnya 1.500 ton raskin selama tahun 2014, benar-benar diambil secara nyata oleh oknom bulog sendiri dan diketahui secara langsung oleh tim pengawas saat itu.
“Ini semua harus dipertanggungjawabkan oleh pihak bulog dan jangan selalu melempar tanggung jawab jika ditanya soal distribusi,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Waka Sub Divre Bulog Madura, Suwardani di hadapan pendemo bilang, tidak ada raskin ke-13 saat ini. Dan terkait dengan distribusi raskin pada tahun 2014 apabila tidak sampai kepada masyarakat, maka disilahkan untuk bertanya kepada pengawas lapangan dan koordinator raskin kabupaten.
“Terkait dengan kasus raskin di Madura, ada yang sudah ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada juga yang telah ditangani oleh kejaksaan, jadi silahkan tunggu saja,” jelas perempuan yang biasa dipanggil Bu Dani tersebut. (reiza/htn)
http://portalmadura.com/kantor-bulog-sub-divre-madura-kembali-di-demo-24663
TAJUK RENCANA Menurunkan Harga Pangan
Selasa, 20 Januari 2015
PEMERINTAH kembali menurunkan harga bensin dan solar, Senin (19/1), menjadi Rp 6.700 dan Rp 6.400 di Jakarta. Harapannya, harga pangan ikut turun. Ini merupakan penurunan kedua harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebelumnya, pada 1 Januari 2015, harga bensin turun menjadi Rp 7.600 per liter dan harga solar Rp 7.250.
Pemerintah menginginkan harga pangan dan harga kebutuhan pokok lain ikut turun seiring turunnya harga BBM, Kamis (15/1) lalu. Presiden memperingatkan agar tak ada yang menimbun barang dan mempermainkan harga karena akan mempersulit upaya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok setelah turunnya harga BBM.
Dalam kenyataan, setelah harga BBM turun pada awal Januari lalu, harga pangan tidak turun. Harga pangan telanjur naik ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada 17 November 2014 dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 untuk premium dan dari Rp 5.500 menjadi 7.500 untuk solar. Begitu juga biaya angkutan umum.
Untuk menurunkan harga pangan, terutama beras, pemerintah sebetulnya memiliki mekanisme pengendalian harga melalui Bulog. Sebagai badan usaha milik negara yang ditugasi menjaga stabilitas harga beras, Bulog dapat melepas cadangan berasnya melalui operasi pasar atau beras untuk rakyat miskin (raskin).
Saat ini harga beras berada pada aras cukup tinggi. Harga rata-rata beras kualitas medium di Jakarta hari Senin Rp 9.961 per kilogram menurut informasi di situs Informasi Pangan Jakarta. Pada akhir Desember harga masih Rp 9.200. Menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional Winarno Tohir, harga gabah saat ini Rp 6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Harga barang dan jasa, termasuk pangan, dibentuk melalui permintaan dan pasokan. BBM diperkirakan hanya menyumbang kurang dari 5 persen komponen harga. Karena itu, harga yang terbentuk saat ini harus dilihat sebagai akibat kurangnya pasokan di pasar.
Terutama untuk pangan, tingginya harga saat ini dipengaruhi mundurnya awal musim hujan. Harga cabai, misalnya, melonjak sampai di atas Rp 100.000 per kilogram di beberapa daerah bulan lalu karena musim kemarau yang panjang, selain aktivitas vulkanik beberapa gunung berapi di sekitar kawasan produksi cabai.
Jika pemerintah ingin segera menurunkan harga pangan, terutama beras yang merupakan kebutuhan vital rakyat dan memengaruhi inflasi, Bulog harus segera diperintah melakukan operasi pasar atau menyalurkan raskin. Bulog punya cukup cadangan beras karena telah mengantisipasi turunnya produksi tahun 2014.
Menurunkan biaya angkutan tidak serta-merta menurunkan harga kebutuhan pokok. Pemerintah perlu bekerja menyeluruh untuk menurunkan biaya logistik seraya memastikan keberhasilan panen raya padi pada Maret mendatang.
http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2015/01/tajuk-rencana-menurunkan-harga-pangan.html
PEMERINTAH kembali menurunkan harga bensin dan solar, Senin (19/1), menjadi Rp 6.700 dan Rp 6.400 di Jakarta. Harapannya, harga pangan ikut turun. Ini merupakan penurunan kedua harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebelumnya, pada 1 Januari 2015, harga bensin turun menjadi Rp 7.600 per liter dan harga solar Rp 7.250.
Pemerintah menginginkan harga pangan dan harga kebutuhan pokok lain ikut turun seiring turunnya harga BBM, Kamis (15/1) lalu. Presiden memperingatkan agar tak ada yang menimbun barang dan mempermainkan harga karena akan mempersulit upaya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok setelah turunnya harga BBM.
Dalam kenyataan, setelah harga BBM turun pada awal Januari lalu, harga pangan tidak turun. Harga pangan telanjur naik ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada 17 November 2014 dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 untuk premium dan dari Rp 5.500 menjadi 7.500 untuk solar. Begitu juga biaya angkutan umum.
Untuk menurunkan harga pangan, terutama beras, pemerintah sebetulnya memiliki mekanisme pengendalian harga melalui Bulog. Sebagai badan usaha milik negara yang ditugasi menjaga stabilitas harga beras, Bulog dapat melepas cadangan berasnya melalui operasi pasar atau beras untuk rakyat miskin (raskin).
Saat ini harga beras berada pada aras cukup tinggi. Harga rata-rata beras kualitas medium di Jakarta hari Senin Rp 9.961 per kilogram menurut informasi di situs Informasi Pangan Jakarta. Pada akhir Desember harga masih Rp 9.200. Menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional Winarno Tohir, harga gabah saat ini Rp 6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Harga barang dan jasa, termasuk pangan, dibentuk melalui permintaan dan pasokan. BBM diperkirakan hanya menyumbang kurang dari 5 persen komponen harga. Karena itu, harga yang terbentuk saat ini harus dilihat sebagai akibat kurangnya pasokan di pasar.
Terutama untuk pangan, tingginya harga saat ini dipengaruhi mundurnya awal musim hujan. Harga cabai, misalnya, melonjak sampai di atas Rp 100.000 per kilogram di beberapa daerah bulan lalu karena musim kemarau yang panjang, selain aktivitas vulkanik beberapa gunung berapi di sekitar kawasan produksi cabai.
Jika pemerintah ingin segera menurunkan harga pangan, terutama beras yang merupakan kebutuhan vital rakyat dan memengaruhi inflasi, Bulog harus segera diperintah melakukan operasi pasar atau menyalurkan raskin. Bulog punya cukup cadangan beras karena telah mengantisipasi turunnya produksi tahun 2014.
Menurunkan biaya angkutan tidak serta-merta menurunkan harga kebutuhan pokok. Pemerintah perlu bekerja menyeluruh untuk menurunkan biaya logistik seraya memastikan keberhasilan panen raya padi pada Maret mendatang.
http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2015/01/tajuk-rencana-menurunkan-harga-pangan.html
Senin, 19 Januari 2015
Gelapkan Beras, Mantan Pejabat Bulog Madura Jadi Tersangka
Minggu, 18 Januari 2015
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN – Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menyatakan pengadaan beras bulog sebanyak 1.504 ton di Pamekasan fiktif, kini kejari menetapkan mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Shy dan mantan Wakil Kepala Subdivre XII Madura, Pry, sebagai tersangka penggelapan beras, yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.
Selain mantan kepala dan mantan wakil kepala Bulog Sub Divre XII Madura, kejari juga menetapkan 9 tersangka lainnya. Baik dari lingkungan bulog, pengawas internal bulog, dan pihak luar bulog (mitra bulog).
Dari sembilan tersangka itu yakni, HS (pengawas internal bulog), ES (petugas admin bulog), KDR, SN, NS, SM, MN, IDP (mitra bulog) dan P (perantara).
Namun dari 11 orang yang sudah dinyatakan tersangka, sampai sekarang belum ada satupun yang ditahan. Pihak kejari beralasan belum ada penahanan, karena sampai sekarang masih dalam tahap awal penyidikan.
Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, menyatakan, kasus raibnya beras sebanyak 1.504 ton di gudang bulog di Jl Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, tidak dilakukan sekaligus. Namun dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun, dengan cara mengajukan pengadaan beras fiktif.
Menurut Sudiharto, setelah menetapkan 11 tersangka, pihaknya akan mengungkap siapa dalang pengadaan beras fiktif dan bagaimana peran masing-masing tersangka.
“Karena ini masih dalam proses penyidikan awal, kami belum mengetahui siapa dalang dan apa peran masing-masing tersangka itu,” kata Sudiharto, Minggu (18/1/2015).
Diakui, berdasarkan taksiran sementara akibat pengadaan beras fiktif itu, negara dirugikan sebanyak Rp 12 miliar. Namun angka pastinya masih belum, karena menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK).
http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/18/gelapkan-beras-mantan-pejabat-bulog-madura-jadi-tersangka
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN – Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menyatakan pengadaan beras bulog sebanyak 1.504 ton di Pamekasan fiktif, kini kejari menetapkan mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Shy dan mantan Wakil Kepala Subdivre XII Madura, Pry, sebagai tersangka penggelapan beras, yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.
Selain mantan kepala dan mantan wakil kepala Bulog Sub Divre XII Madura, kejari juga menetapkan 9 tersangka lainnya. Baik dari lingkungan bulog, pengawas internal bulog, dan pihak luar bulog (mitra bulog).
Dari sembilan tersangka itu yakni, HS (pengawas internal bulog), ES (petugas admin bulog), KDR, SN, NS, SM, MN, IDP (mitra bulog) dan P (perantara).
Namun dari 11 orang yang sudah dinyatakan tersangka, sampai sekarang belum ada satupun yang ditahan. Pihak kejari beralasan belum ada penahanan, karena sampai sekarang masih dalam tahap awal penyidikan.
Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, menyatakan, kasus raibnya beras sebanyak 1.504 ton di gudang bulog di Jl Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, tidak dilakukan sekaligus. Namun dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun, dengan cara mengajukan pengadaan beras fiktif.
Menurut Sudiharto, setelah menetapkan 11 tersangka, pihaknya akan mengungkap siapa dalang pengadaan beras fiktif dan bagaimana peran masing-masing tersangka.
“Karena ini masih dalam proses penyidikan awal, kami belum mengetahui siapa dalang dan apa peran masing-masing tersangka itu,” kata Sudiharto, Minggu (18/1/2015).
Diakui, berdasarkan taksiran sementara akibat pengadaan beras fiktif itu, negara dirugikan sebanyak Rp 12 miliar. Namun angka pastinya masih belum, karena menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK).
http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/18/gelapkan-beras-mantan-pejabat-bulog-madura-jadi-tersangka
DIIDENTIFIKASI, GUDANG CAKUNG TIMBUN BERAS
Minggu, 18 Januari 2015
Srie: Tidak boleh seharusnya (beras Bulog) ada di sana, harusnya operasi pasar khusus datang ke distribusi kemudian disalurkan begitu.
PENIMBUNAN beras adalah sebuah kejahatan pidana yang dilakukan oknum Bulog. Beras bulog sejatinya menjadi penolong masyarakat bawah yang hidupnya dibawah rata-rata ekonomi miskin.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina mengungkapkan, gudang yang diidentifikasi melakukan penimbunan berada di wilayah Cakung, Jakarta timur. Di dalam gudang beras tersebut ditemukan beras yang berasal dari operasi pasar khusus Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Tidak boleh seharusnya (beras Bulog) ada di sana, harusnya operasi pasar khusus datang ke distribusi kemudian disalurkan begitu," ujar Srie di Jakarta, Minggu (18/1/2015).
Identifikasi penimbunan berasal itu ditemukan Kementeri Perdagangan pada beberapa waktu lalu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa gudang beras di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dari sidak tersebut diketahui adanya indikasi penimbunan beras.
"Ada indikasi menimbun karena beras yang disimpan di sana menurut saya kapasitasnya penuh, sangat penuh. Intinya penimbunan itu tidak diperbolehkan apabila terjadi harga yang tinggi, dia bergejolak dan ingin mengambil keuntungan," ujarnya.
Menurut Srie, tindakan penimbunan tersebut telah menyalahi Undang-Undang (UU) Perdagangan. Pelakunya pun bisa dijatuhi sanksi minimal lima tahun, dan denda hingga Rp20 miliar.
"Apa lagi kalau banyak ditemukan identifikasi lain, seperti izin gudang, administrasi penutupan gudang," tandas Srie. | POL
Srie: Tidak boleh seharusnya (beras Bulog) ada di sana, harusnya operasi pasar khusus datang ke distribusi kemudian disalurkan begitu.
PENIMBUNAN beras adalah sebuah kejahatan pidana yang dilakukan oknum Bulog. Beras bulog sejatinya menjadi penolong masyarakat bawah yang hidupnya dibawah rata-rata ekonomi miskin.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina mengungkapkan, gudang yang diidentifikasi melakukan penimbunan berada di wilayah Cakung, Jakarta timur. Di dalam gudang beras tersebut ditemukan beras yang berasal dari operasi pasar khusus Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Tidak boleh seharusnya (beras Bulog) ada di sana, harusnya operasi pasar khusus datang ke distribusi kemudian disalurkan begitu," ujar Srie di Jakarta, Minggu (18/1/2015).
Identifikasi penimbunan berasal itu ditemukan Kementeri Perdagangan pada beberapa waktu lalu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa gudang beras di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dari sidak tersebut diketahui adanya indikasi penimbunan beras.
"Ada indikasi menimbun karena beras yang disimpan di sana menurut saya kapasitasnya penuh, sangat penuh. Intinya penimbunan itu tidak diperbolehkan apabila terjadi harga yang tinggi, dia bergejolak dan ingin mengambil keuntungan," ujarnya.
Menurut Srie, tindakan penimbunan tersebut telah menyalahi Undang-Undang (UU) Perdagangan. Pelakunya pun bisa dijatuhi sanksi minimal lima tahun, dan denda hingga Rp20 miliar.
"Apa lagi kalau banyak ditemukan identifikasi lain, seperti izin gudang, administrasi penutupan gudang," tandas Srie. | POL
Sabtu, 17 Januari 2015
Penjarah Raskin
Sabtu, 17 Januari 2015
"ZAMAN sekarang ini aneh. Orang miskin dibuat makin sengsara, sedangkan mereka yang secara ekonomi kecukupan justru tanpa malu dan dengan bangganya mengaku miskin. Benar-benar keblinger!" ujar teman sambil menggelengkan kepalanya usai membaca berita pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin) yang salah sasaran.
"Siapa bilang? Kesimpulan dari mana itu. Enggak semuanya orang yang mampu mengaku miskin. Bisa saja itu terjadi karena ketidaktahuan mereka atau memang datanya yang salah," celetuk teman lainnya.
"Apa pun alasannya, tidak berhak jatah untuk orang miskin dijarah. Kalau masih mampu beli beras reguler, kenapa harus berharap raskin. Malu sedikitlah," jawab teman.
Masalah pembagian raskin di Lampung pada 2014 memang cukup memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin menggelembung dari 574 ribu RTS menjadi 1,36 juta RTS. Akibatnya, jatah raskin yang semestinya diterima warga miskin sebanyak 15 kg/bulan terpangkas hanya menjadi 5,63 kg/bulan.
Lebih ironisnya lagi, hasil survei BPS menemukan fakta 32,83% penerima raskin adalah golongan kuintal 5 atau warga dengan level ekonomi tertinggi. Umumnya raskin banyak dinikmati masyarakat perkotaan.
Buruknya sistem distribusi raskin mungkin saja menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah warga miskin di perdesaan lantaran beban hidupnya yang semakin menggunung. Berdasar data BPS, selama periode Maret—September 2014 penduduk miskin di Lampung yang tinggal di perdesaan bertambah 7,44 ribu orang.
Polemik distribusi raskin ini tentu saja perlu dibenahi secara masif. Bukan mustahil kesalahan sasaran bakal kembali terulang tahun ini. Pemerintah daerah bersama Bulog Divre Lampung harus betul-betul melakukan pengawasan secara ketat dalam pembagian jatah untuk warga miskin tersebut.
Bulog sebagai regulator pengadaan raskin dan pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan hendaknya melakukan kontrol sehingga raskin dapat disalurkan sesuai dengan penerimanya. "Tindak tegas juga oknum-oknum yang bermain dengan jatah rakyat miskin. Beri sanksi hukum yang tegas biar jera. Bukan sekadar peringatan lisan," sindir teman.
Raskin adalah program yang bertujuan meringankan beban warga tidak mampu. Semua pihak harus sadar betul betapa pentingnya beras tersebut dalam menopang hidup mereka. Jangan anggap remeh masalah ini karena sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup orang lain.
Jika di antara kita secara pribadi masih belum tersentuh untuk membantu warga yang tidak mampu keluar dari jerat kemiskinannya, paling tidak kita bisa ikut mengontrol agar mereka benar-benar bisa mendapatkan haknya. Bukan malah semakin menyusahkan, apalagi sampai ikut menjarah jatah milik warga miskin. n
http://lampost.co/berita/penjarah-raskin
"ZAMAN sekarang ini aneh. Orang miskin dibuat makin sengsara, sedangkan mereka yang secara ekonomi kecukupan justru tanpa malu dan dengan bangganya mengaku miskin. Benar-benar keblinger!" ujar teman sambil menggelengkan kepalanya usai membaca berita pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin) yang salah sasaran.
"Siapa bilang? Kesimpulan dari mana itu. Enggak semuanya orang yang mampu mengaku miskin. Bisa saja itu terjadi karena ketidaktahuan mereka atau memang datanya yang salah," celetuk teman lainnya.
"Apa pun alasannya, tidak berhak jatah untuk orang miskin dijarah. Kalau masih mampu beli beras reguler, kenapa harus berharap raskin. Malu sedikitlah," jawab teman.
Masalah pembagian raskin di Lampung pada 2014 memang cukup memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin menggelembung dari 574 ribu RTS menjadi 1,36 juta RTS. Akibatnya, jatah raskin yang semestinya diterima warga miskin sebanyak 15 kg/bulan terpangkas hanya menjadi 5,63 kg/bulan.
Lebih ironisnya lagi, hasil survei BPS menemukan fakta 32,83% penerima raskin adalah golongan kuintal 5 atau warga dengan level ekonomi tertinggi. Umumnya raskin banyak dinikmati masyarakat perkotaan.
Buruknya sistem distribusi raskin mungkin saja menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah warga miskin di perdesaan lantaran beban hidupnya yang semakin menggunung. Berdasar data BPS, selama periode Maret—September 2014 penduduk miskin di Lampung yang tinggal di perdesaan bertambah 7,44 ribu orang.
Polemik distribusi raskin ini tentu saja perlu dibenahi secara masif. Bukan mustahil kesalahan sasaran bakal kembali terulang tahun ini. Pemerintah daerah bersama Bulog Divre Lampung harus betul-betul melakukan pengawasan secara ketat dalam pembagian jatah untuk warga miskin tersebut.
Bulog sebagai regulator pengadaan raskin dan pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan hendaknya melakukan kontrol sehingga raskin dapat disalurkan sesuai dengan penerimanya. "Tindak tegas juga oknum-oknum yang bermain dengan jatah rakyat miskin. Beri sanksi hukum yang tegas biar jera. Bukan sekadar peringatan lisan," sindir teman.
Raskin adalah program yang bertujuan meringankan beban warga tidak mampu. Semua pihak harus sadar betul betapa pentingnya beras tersebut dalam menopang hidup mereka. Jangan anggap remeh masalah ini karena sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup orang lain.
Jika di antara kita secara pribadi masih belum tersentuh untuk membantu warga yang tidak mampu keluar dari jerat kemiskinannya, paling tidak kita bisa ikut mengontrol agar mereka benar-benar bisa mendapatkan haknya. Bukan malah semakin menyusahkan, apalagi sampai ikut menjarah jatah milik warga miskin. n
http://lampost.co/berita/penjarah-raskin
BREAKING NEWS: Ada Kutu di Beras Raskin Kampar, Seperti Makanan Ayam Saja
Jumat, 16 Januari 2015
TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Beras untuk rakyat miskin (Raskin) dikeluhkan masyarakat Kampar yang menerimanya. Beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog) itu bercampur kutu ditemukan di Kantor Lurah Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Jumat (16/1/2015).
Kutu tampak berkeliaran di sekitar karung pembungkus beras berlabel Bulog. Bau tak sedap tercium di dekat tumpukan karung berisi beras. Bahkan seorang staf Kantor Kelurahan mengenakan masker saat duduk di dekat tumpukan beras. Karung berisi 15 kilogram beras itu diproduksi di Jember, Jawa Timur pada Maret 2014.
"Berasnya kayak makanan ayam," ketus seorang wanita yang sedang menunggu beras itu dibagikan, Jumat sore.
Wanita dengan mengenakan helm itu kecewa karena beras bantuan itu sering berkualitas buruk. Bahkan nyaris tidak dapat dikonsumsi. Namun apalah daya, dirinya harus menyadari bahwa beras itu adalah bantuan. (*)
TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Beras untuk rakyat miskin (Raskin) dikeluhkan masyarakat Kampar yang menerimanya. Beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog) itu bercampur kutu ditemukan di Kantor Lurah Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Jumat (16/1/2015).
Kutu tampak berkeliaran di sekitar karung pembungkus beras berlabel Bulog. Bau tak sedap tercium di dekat tumpukan karung berisi beras. Bahkan seorang staf Kantor Kelurahan mengenakan masker saat duduk di dekat tumpukan beras. Karung berisi 15 kilogram beras itu diproduksi di Jember, Jawa Timur pada Maret 2014.
"Berasnya kayak makanan ayam," ketus seorang wanita yang sedang menunggu beras itu dibagikan, Jumat sore.
Wanita dengan mengenakan helm itu kecewa karena beras bantuan itu sering berkualitas buruk. Bahkan nyaris tidak dapat dikonsumsi. Namun apalah daya, dirinya harus menyadari bahwa beras itu adalah bantuan. (*)
Jumat, 16 Januari 2015
Kejari Pamekasan Tetapkan 11 Orang Tersangka Hilangnya Beras Bulog
Jumat, 16 Januari 2015
Pamekasan (Antara Jatim) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan sebanyak 11 tersangka dalam kasus hilangnya 1.504,7 ton beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura.
"Dua diantara tersangka yang telah kami tetapkan hari ini adalah Mantan Kepala Bulog Sud Divre XII Madura dan Wakilnya," kata Kepala Kejari Pamekasan Sudiharto di Pamekasan, Jumat.
Ke-11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu dari berbagai pihak, seperti pejabat tewas Bulog Madura, Pengawas Bulog, bagian administrasi, dan mitra atau rekanan pengadaan beras di Gudang Bulog Madura.
Para tersangka itu masing-masing berinisial SU, PA, ES, HA, SM, PA, MA, KA, ID, NS dan SU.
Menurut Kajari, penetapan sebanyak 11 orang tersangka ini setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan marator kepada 30 orang, baik dari pihak Bulog, tim pengawas dan mitra atau rekanan pengadaan beras Bulog.
"Status mereka sama, dan kami belum melakukan penyidikan lebih lanjut siapa aktor intelektual dibalik kasus ini," katanya menjelaskan.
Berdasarkan hasil penyidikan tim penyidik Kejari Pamekasan dalam sepekan terakhir ini, hilangnya beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura itu, bukan karena hilang, akan tetapi karena pengadaan beras fiktif yang dilakukan oknum pegawai Bulog bekerja sama dengan mitra kerjananya atau rekanan pengadaan beras.
"Kesimpulan tentang adanya pengadaan beras fiktif di Bulog Madura itu, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada sekitar 30 orang, terkait kasus hilangnya beras di Gudang Bulog Madura yang dilaporkan ke Kejari Pamekasan," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Samiadji Zakaria di Pamekasan.
Ke-30 orang yang dimintai keterangan itu dari pihak Bulog, baik Bulog Pamekasan maupun Bulog Sub Duvre XII Madura.
"Nah, dari hasil pemeriksaan itu, maka kami mendapatkan kesimpulan bahwa beras di gudang Bulog itu sebenarnya tidak hilang, akan tetapi, pengadaannya memang fiktif," terang Samiadji.
Jumlah beras di gudang Bulog Sub Divre XII Madura yang dilaporkan hilang oleh pihak Bulog ke Kejari Pamekasan itu sebanyak 1.504, 07 ton, atau setara dengan Rp1,8 miliar.
Kasus hilangnya beras Bulog itu terungkap setelah Bulog Sub Divre Jatim melakukan audit internal di Bulog Sub Divre XII Madura.
Dari hasil audit itu lalu ditemukan bahwa sebanyak 1.504,07 ton beras hilang, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.
Jumlah kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar ini belum termasuk termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp58 miliar lebih, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab berdasarkan hasil kajian Farum Kajian Kabijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan raskin ke-13. (*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/149603/kejari-pamekasan-tetapkan-11-orang-tersangka-hilangnya-beras-bulog
Pamekasan (Antara Jatim) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan sebanyak 11 tersangka dalam kasus hilangnya 1.504,7 ton beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura.
"Dua diantara tersangka yang telah kami tetapkan hari ini adalah Mantan Kepala Bulog Sud Divre XII Madura dan Wakilnya," kata Kepala Kejari Pamekasan Sudiharto di Pamekasan, Jumat.
Ke-11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu dari berbagai pihak, seperti pejabat tewas Bulog Madura, Pengawas Bulog, bagian administrasi, dan mitra atau rekanan pengadaan beras di Gudang Bulog Madura.
Para tersangka itu masing-masing berinisial SU, PA, ES, HA, SM, PA, MA, KA, ID, NS dan SU.
Menurut Kajari, penetapan sebanyak 11 orang tersangka ini setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan marator kepada 30 orang, baik dari pihak Bulog, tim pengawas dan mitra atau rekanan pengadaan beras Bulog.
"Status mereka sama, dan kami belum melakukan penyidikan lebih lanjut siapa aktor intelektual dibalik kasus ini," katanya menjelaskan.
Berdasarkan hasil penyidikan tim penyidik Kejari Pamekasan dalam sepekan terakhir ini, hilangnya beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura itu, bukan karena hilang, akan tetapi karena pengadaan beras fiktif yang dilakukan oknum pegawai Bulog bekerja sama dengan mitra kerjananya atau rekanan pengadaan beras.
"Kesimpulan tentang adanya pengadaan beras fiktif di Bulog Madura itu, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada sekitar 30 orang, terkait kasus hilangnya beras di Gudang Bulog Madura yang dilaporkan ke Kejari Pamekasan," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Samiadji Zakaria di Pamekasan.
Ke-30 orang yang dimintai keterangan itu dari pihak Bulog, baik Bulog Pamekasan maupun Bulog Sub Duvre XII Madura.
"Nah, dari hasil pemeriksaan itu, maka kami mendapatkan kesimpulan bahwa beras di gudang Bulog itu sebenarnya tidak hilang, akan tetapi, pengadaannya memang fiktif," terang Samiadji.
Jumlah beras di gudang Bulog Sub Divre XII Madura yang dilaporkan hilang oleh pihak Bulog ke Kejari Pamekasan itu sebanyak 1.504, 07 ton, atau setara dengan Rp1,8 miliar.
Kasus hilangnya beras Bulog itu terungkap setelah Bulog Sub Divre Jatim melakukan audit internal di Bulog Sub Divre XII Madura.
Dari hasil audit itu lalu ditemukan bahwa sebanyak 1.504,07 ton beras hilang, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.
Jumlah kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar ini belum termasuk termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara sebesar Rp58 miliar lebih, karena digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab berdasarkan hasil kajian Farum Kajian Kabijakan Publik (FPPK), setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan raskin ke-13. (*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/149603/kejari-pamekasan-tetapkan-11-orang-tersangka-hilangnya-beras-bulog
Ada Operasi Senyap Menguasai BUMN
KAMIS, 15 JANUARI 2015
Jakarta, Seruu.com - Menteri Negara BUMN dinilai telah mempecundangi kewenangan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penunjukan jajaran direksi BUMN. Pasalnya dalam menunjuk jajaran direksi BUMN seperti Telkom, PLN dan BULOG sangat membabi-buta dan tidak memakai prosedur.
Demikian diungkapkan Jubir Aliansi Relawan Dan Rakyat Indonesia Dian Setiowati dalam keterangan persnya kepada wartawan pada Kamis (15/1/2015).
"Rini Soewandi boleh jadi telah mempecundangi kewenangan dan peran presiden yang seharusnya terlibat dalam penunjukan-penunjukan direksi-direksi BUMN, " ungkap Dian.
"Dan ada operasi senyap untuk menguasai BUMN basah dengan menunjuk direktur BUMN secara tidak transparan," tambahnya..
Dian mensinyalir bahwa para direksi itu adalah teman-teman dekat menteri atau wakil presiden, sehingga penunjukan mereka bagian dari nepotisme.
Bahkan menurut Dian, dalam beberapa putaran penggantian jajaran direksi tercium adanya tangan-tangan mafia yang ingin menempatkan orang-orangnya dan menjadikan BUMN sebagai ladang bisnisnya.
"Saat ini beberapa direktur utama BUMN ditengarai adalah orang-orang yang tergabung dalam mafia perbankan atau mafia lainnya," cetus Dian.
"Bancakan BUMN ini menggila saat Presiden Jokowi akan menyuntikan BUMN dengan dana puluhan triliun dan menghilangkan tradisi pembagian deviden," kata Dian.
Oleh karena itu, Dian menyarankan Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi kerja Meneg BUMN, jika tidak maka kinerja BUMN akan berantakan.
"Kalau perlu segera digantinya, karena mengancam keberadaan dan keselamatan aset negara. Ini jelas bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti yang diusung oleh Presiden Jokowi," tandasnya. [Sm]
http://utama.seruu.com/read/2015/01/15/240239/ada-operasi-senyap-menguasai-bumn
Jakarta, Seruu.com - Menteri Negara BUMN dinilai telah mempecundangi kewenangan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penunjukan jajaran direksi BUMN. Pasalnya dalam menunjuk jajaran direksi BUMN seperti Telkom, PLN dan BULOG sangat membabi-buta dan tidak memakai prosedur.
Demikian diungkapkan Jubir Aliansi Relawan Dan Rakyat Indonesia Dian Setiowati dalam keterangan persnya kepada wartawan pada Kamis (15/1/2015).
"Rini Soewandi boleh jadi telah mempecundangi kewenangan dan peran presiden yang seharusnya terlibat dalam penunjukan-penunjukan direksi-direksi BUMN, " ungkap Dian.
"Dan ada operasi senyap untuk menguasai BUMN basah dengan menunjuk direktur BUMN secara tidak transparan," tambahnya..
Dian mensinyalir bahwa para direksi itu adalah teman-teman dekat menteri atau wakil presiden, sehingga penunjukan mereka bagian dari nepotisme.
Bahkan menurut Dian, dalam beberapa putaran penggantian jajaran direksi tercium adanya tangan-tangan mafia yang ingin menempatkan orang-orangnya dan menjadikan BUMN sebagai ladang bisnisnya.
"Saat ini beberapa direktur utama BUMN ditengarai adalah orang-orang yang tergabung dalam mafia perbankan atau mafia lainnya," cetus Dian.
"Bancakan BUMN ini menggila saat Presiden Jokowi akan menyuntikan BUMN dengan dana puluhan triliun dan menghilangkan tradisi pembagian deviden," kata Dian.
Oleh karena itu, Dian menyarankan Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi kerja Meneg BUMN, jika tidak maka kinerja BUMN akan berantakan.
"Kalau perlu segera digantinya, karena mengancam keberadaan dan keselamatan aset negara. Ini jelas bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti yang diusung oleh Presiden Jokowi," tandasnya. [Sm]
http://utama.seruu.com/read/2015/01/15/240239/ada-operasi-senyap-menguasai-bumn
Diduga Konsumsi Beras Bulog, Sejumlah Warga Mengaku Pusing-pusing
Kamis, 15 Januari 2015
Boltim, detiKawanua.com - Sejumlah warga Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengeluhkan bantuan beras dari pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Kotamobagu. Pasalnya, belum lama ini, warga Desa Bulawan mengakui pernah mengalami rasa pusing, diduga akibat mengkonsumsi beras tersebut.
Menurut salah satu warga Desa Bulawan, Sukri Bachmid, beberapa waktu lalu, salah satu keluarganya pernah mengalami pusing. Diduga, keracunan karena mengknosumsi beras bulog, "setelah saya makan nasi dari beras bulog, kepala saya jadi sakit dan mengalami rasa pusing," ungkap Sukri, mengutip perkataan salah satu keluarganya tersebut.
Bahkan katanya, tidak hanya keluarganya saja, Kepala Dusun Satu Desa Bulawan Halik Mokodompit, juga pernah mengalami hal yang serupa, "selain keluarga saya, salah satu Kadus (Kepala Dusun) Desa Bulawan, juga pernah mengalami hal yang sama, yakni pusing-pusing. Diduga, karena mengkonsumsi beras bantuan yang sama," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bulog Kotamobagu, Hani Andris ketika dikonfirmasi, soal adanya warga Boltim, yang diduga keracunan akibat konsumsi beras bantuan dari bulog Kotamobagu mengatakan, dirinya bukan lagi Kepala Bulog Kotamobagu.
"Sudah enam bulan ini, saya tidak menjabat kepala bulog, yang gantikan saya Johandri, jadi tanyakan ke Dia. Tapi, mungkin dia tidak bisa di hubungi, karena yang bersangkutan lagi berada di luar daerah (Palu-red) Sulawesi Tengah," kata Andris.
Reporter : Mufid
Boltim, detiKawanua.com - Sejumlah warga Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengeluhkan bantuan beras dari pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Kotamobagu. Pasalnya, belum lama ini, warga Desa Bulawan mengakui pernah mengalami rasa pusing, diduga akibat mengkonsumsi beras tersebut.
Menurut salah satu warga Desa Bulawan, Sukri Bachmid, beberapa waktu lalu, salah satu keluarganya pernah mengalami pusing. Diduga, keracunan karena mengknosumsi beras bulog, "setelah saya makan nasi dari beras bulog, kepala saya jadi sakit dan mengalami rasa pusing," ungkap Sukri, mengutip perkataan salah satu keluarganya tersebut.
Bahkan katanya, tidak hanya keluarganya saja, Kepala Dusun Satu Desa Bulawan Halik Mokodompit, juga pernah mengalami hal yang serupa, "selain keluarga saya, salah satu Kadus (Kepala Dusun) Desa Bulawan, juga pernah mengalami hal yang sama, yakni pusing-pusing. Diduga, karena mengkonsumsi beras bantuan yang sama," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bulog Kotamobagu, Hani Andris ketika dikonfirmasi, soal adanya warga Boltim, yang diduga keracunan akibat konsumsi beras bantuan dari bulog Kotamobagu mengatakan, dirinya bukan lagi Kepala Bulog Kotamobagu.
"Sudah enam bulan ini, saya tidak menjabat kepala bulog, yang gantikan saya Johandri, jadi tanyakan ke Dia. Tapi, mungkin dia tidak bisa di hubungi, karena yang bersangkutan lagi berada di luar daerah (Palu-red) Sulawesi Tengah," kata Andris.
Reporter : Mufid
Kualitas Raskin Banyak Dikeluhkan
Kamis, 15 Januari 2015
BATANG – Belasan anggota Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Jawa Tengah dan Kabupaten Batang, Senin (12/1) melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Batang. Pada kesempatan itu, sejumlah persoalan diadukan, termasuk diantaranya kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang dianggap jelek. Selain itu, sejumlah persoalan yang merupakan pengaduan dari masyarakat juga ikut di laporkan ke Wakil Ketua DPRD, H Fauzi dan Nur Untung Slamet yang menerima mereka.
Ketua Serikat PEKKA Provinsi Jawa Tengah, Kartiningsih menjelaskan, berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat dari hasil program SMS Monitoring yang dilakukan pihaknya disampaikan kepada wakil rakyat, agar bisa disikapi dengan baik. Dan Serikat PEKKA merupakan mitra Dewan siap bekerja sama untuk memberikan sumbangsih bagi terwujudnya keadilan dan martabat bagi masyarakat miskin, khususnya bagi perempuan kepala keluarga.
“Terkait SMS Monitoring, kami telah menerima sekitar 183 SMS dari warga, baik yang tergabung dalam tim jurnalis warga maupun tidak. SMS yang masuk kami pilah kedalam 11 kategori, yakni kategori pelayanan publik, sosial dan budaya, pangan, hukum, keamanan, budaya, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujar Kartiningsih.
Pengurus Serikat Pekka, Rusmini, memaparkan bahwa pihaknya menerima sekitar 25 SMS terkait pangan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menyoroti masalah raskin, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, serta metode pembagiannya yang sebagian besar menjadi rasta (beras merata).
“Warga yang menerima raskin sebagian besar mengeluhkan kualitas beras yang jelek. Yaitu beras berwarna kuning, banyak menir, berbau penguk, bahkan berkutu, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Distribusi raskin pun sebagian besar dilakukan merata, bukan hanya untuk warga miskin. Yang kaya pun juga dapat raskin,” jelas Rusmini.
Atas kondisi tersebut, pihak Pekka mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar kualitas raskin bisa lebih baik. Dan yang juga penting adalah tepat sasaran, yati untuk rakyat miskin.
Menanggapi soal raskin tersebut, H Fausi mengungkapkan bahwa pihak DPRD Batang sudah beberapa kali memanggil Bagian Perekonomian Setda setempat terkait kualitas beras
raskin yang jelek. Pihaknya tidak memungkiri adanya keluhan dari masyarakat tentang kualitas beras raskin. Misalnya beras berkutu, atau beras kadaluwarsa dimasukkan untuk beras raskin, sehingga kualitasnya buruk.
“Raskin memang beras murah, namun ya jangan keterlaluan. Kontrol dari Bulog pun masih lemah, sehingga yang dirugikan masyarakat,” tegasnya.
Fauzi juga mengakui bahwa sejak dulu pembagian raskin dilakukan dengan sistem bagi rata. Hal itu terjadi akibat warga yang berkecukupan juga meminta untuk mendapat jatah, sehingga kepala desa maupun perangkatnya pusing dalam pembagianya. Bahkan ada juga kasus perangkat desa yang tidak berani pulang akibat dikejar-kejar warga yang meminta jatah raskin.
“Dengan kondisi yang ada tersebut, memang diperkukan ketegasan dalam pengaturan pendistribusianya. Namun akibat kondisi di lapangan, banyak kades ataupun perangkat yang pusing, hingga akhirnya raskin dibagi rata,” tandas H Fauzi. (don)
BATANG – Belasan anggota Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Jawa Tengah dan Kabupaten Batang, Senin (12/1) melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Batang. Pada kesempatan itu, sejumlah persoalan diadukan, termasuk diantaranya kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang dianggap jelek. Selain itu, sejumlah persoalan yang merupakan pengaduan dari masyarakat juga ikut di laporkan ke Wakil Ketua DPRD, H Fauzi dan Nur Untung Slamet yang menerima mereka.
Ketua Serikat PEKKA Provinsi Jawa Tengah, Kartiningsih menjelaskan, berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat dari hasil program SMS Monitoring yang dilakukan pihaknya disampaikan kepada wakil rakyat, agar bisa disikapi dengan baik. Dan Serikat PEKKA merupakan mitra Dewan siap bekerja sama untuk memberikan sumbangsih bagi terwujudnya keadilan dan martabat bagi masyarakat miskin, khususnya bagi perempuan kepala keluarga.
“Terkait SMS Monitoring, kami telah menerima sekitar 183 SMS dari warga, baik yang tergabung dalam tim jurnalis warga maupun tidak. SMS yang masuk kami pilah kedalam 11 kategori, yakni kategori pelayanan publik, sosial dan budaya, pangan, hukum, keamanan, budaya, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujar Kartiningsih.
Pengurus Serikat Pekka, Rusmini, memaparkan bahwa pihaknya menerima sekitar 25 SMS terkait pangan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menyoroti masalah raskin, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, serta metode pembagiannya yang sebagian besar menjadi rasta (beras merata).
“Warga yang menerima raskin sebagian besar mengeluhkan kualitas beras yang jelek. Yaitu beras berwarna kuning, banyak menir, berbau penguk, bahkan berkutu, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Distribusi raskin pun sebagian besar dilakukan merata, bukan hanya untuk warga miskin. Yang kaya pun juga dapat raskin,” jelas Rusmini.
Atas kondisi tersebut, pihak Pekka mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar kualitas raskin bisa lebih baik. Dan yang juga penting adalah tepat sasaran, yati untuk rakyat miskin.
Menanggapi soal raskin tersebut, H Fausi mengungkapkan bahwa pihak DPRD Batang sudah beberapa kali memanggil Bagian Perekonomian Setda setempat terkait kualitas beras
raskin yang jelek. Pihaknya tidak memungkiri adanya keluhan dari masyarakat tentang kualitas beras raskin. Misalnya beras berkutu, atau beras kadaluwarsa dimasukkan untuk beras raskin, sehingga kualitasnya buruk.
“Raskin memang beras murah, namun ya jangan keterlaluan. Kontrol dari Bulog pun masih lemah, sehingga yang dirugikan masyarakat,” tegasnya.
Fauzi juga mengakui bahwa sejak dulu pembagian raskin dilakukan dengan sistem bagi rata. Hal itu terjadi akibat warga yang berkecukupan juga meminta untuk mendapat jatah, sehingga kepala desa maupun perangkatnya pusing dalam pembagianya. Bahkan ada juga kasus perangkat desa yang tidak berani pulang akibat dikejar-kejar warga yang meminta jatah raskin.
“Dengan kondisi yang ada tersebut, memang diperkukan ketegasan dalam pengaturan pendistribusianya. Namun akibat kondisi di lapangan, banyak kades ataupun perangkat yang pusing, hingga akhirnya raskin dibagi rata,” tandas H Fauzi. (don)
Warga Desa Kanci Kulon Keluhkan Kualitas Raskin yang Dianggap tidak Layak Konsumsi
Kamis, 15 Januari 2015
CIREBON (CT) – Kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) dikeluhkan oleh masyarakat di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Cabupaten Cirebon. Sebagian masyarakat di desa tersebut, mengaku menerima raskin yang kondisinya sudah bau apek dan dianggap tidak layak konsumsi.
Menurut sejumlah warga, beras yang dterimanya terpaksa untuk pakan ternak unggas mereka. seperti yang disampaikan oleh Wati (34), warga Rw.04/Rt.03, Blok Karang Pojok, desa setempat, dirinya sangat mengeluhkan terkait Raskin yang sangat jelek kualitasnya.
Menurutnya beras tersebut lebih pantas untuk pakan ayam atau bebek.”Berasnya sangat jelek, banyak kutunya. Pantasnya buat pakan ayam atau bebek,” ujarnya, kepada CT (14/01).
Beras yang dibagikan setiap satu bulan sebayak dua kali tersebut, khususnya untuk warga miskin. Sejak lama kualitasnya sangat jelek atau tidak layak konsumsi.
Hal senada disampaikan Ketua Rw 04 Desa Kanci Kulon, Elang Kadnan, dirinya khawatir kalau warga tetap mengkonsumsi nasi dari beras tersebut, bisa menimbulkan penyakit, karena kualitas beras sangat jelek. Dirinya juga berharap, agar pemerintah memperhatikan hal tersebut, agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Saya harap pemerintah memperhatikan kualitas beras tersebut, karena saya khawatir kalau terus-terusan dibiarkan, akan muncul masalah, yaitu menimbulkan penyakit,” pungkasnya. (CT-127)
CIREBON (CT) – Kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) dikeluhkan oleh masyarakat di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Cabupaten Cirebon. Sebagian masyarakat di desa tersebut, mengaku menerima raskin yang kondisinya sudah bau apek dan dianggap tidak layak konsumsi.
Menurut sejumlah warga, beras yang dterimanya terpaksa untuk pakan ternak unggas mereka. seperti yang disampaikan oleh Wati (34), warga Rw.04/Rt.03, Blok Karang Pojok, desa setempat, dirinya sangat mengeluhkan terkait Raskin yang sangat jelek kualitasnya.
Menurutnya beras tersebut lebih pantas untuk pakan ayam atau bebek.”Berasnya sangat jelek, banyak kutunya. Pantasnya buat pakan ayam atau bebek,” ujarnya, kepada CT (14/01).
Beras yang dibagikan setiap satu bulan sebayak dua kali tersebut, khususnya untuk warga miskin. Sejak lama kualitasnya sangat jelek atau tidak layak konsumsi.
Hal senada disampaikan Ketua Rw 04 Desa Kanci Kulon, Elang Kadnan, dirinya khawatir kalau warga tetap mengkonsumsi nasi dari beras tersebut, bisa menimbulkan penyakit, karena kualitas beras sangat jelek. Dirinya juga berharap, agar pemerintah memperhatikan hal tersebut, agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Saya harap pemerintah memperhatikan kualitas beras tersebut, karena saya khawatir kalau terus-terusan dibiarkan, akan muncul masalah, yaitu menimbulkan penyakit,” pungkasnya. (CT-127)
Bulog Harus Rambah Pasar Domestik Modern
Kamis, 15 Januari 2015
Jakarta - Swasembada beras nasional yang digadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terancam gagal. Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghapuskan program beras masyarakat miskin (Raskin) dan menggantinya dengan e-money (uang elektronik) mulai tahun ini, bak petir menyambar di siang bolong.
Saat ini harga beras berkualitas di pasar tradisional dibanderol Rp 9.000-10.000 per kg. Namun, jika pasar ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan, masyarakat bisa mendapatkan beras kualitas sama dengan harga jauh lebih murah. Thailand siap mengekspor hingga 12 juta ton beras, dengan harga Rp 6.000-6.500 per kg, demikian pula Vietnam, siap melepas berasnya dengan harga Rp 5.000–5.500 per kg di Jakarta.
Dampaknya, harga beras dalam negeri jatuh dan 14 juta rumah tangga tani saat ini, terancam jatuh miskin akibat semakin rendahnya pendapatan mereka. Kemudian efek lain yang dirasakan adalah gulung tikarnya pelaku usaha kecil (UKM) penggilingan kecil yang berjumlah sekitar 105.000 kelompok.
Walhasil, kata Ketua DPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Yeka Hendra Fatika, alih-alih menyiapkan solusi, rencana tersebut ibarat bom waktu bagi pemerintah. Penghapusan dipandang sebagai upaya melepaskan instrumen pasar dalam mengendalikan harga dan pasokan beras domestik kepada asing. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling liberal di dunia dalam mengatur kebijakan pangannya.
Dalam Undang-Undang Pasal 13 Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dengan demikian wacana penghapusan Raskin sejatinya bertentangan dengan undang-undang.
Selain itu, rencana penghapusan raskin itu sendiri tidak sejalan dengan program Kabinet Kerja Jokowi yang mentargetkan pencapaian swasembada beras 2017. Naif rasanya menempatkan janji pencapaian swasembada di tengah bayangan serbuan impor akibat liberalisasi pasar ASEAN dan upaya penghapusan Raskin.
Kemudian dampak paling besar penghapusan itu, bakal dirasakan Perum Bulog, perusahaan negara itu terancam kehilangan pekerjaan utamanya, sebagai tangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Raskin, operasi pasar dan cadangan bencana. Pemerintah sengaja memperlemah peran jangkar Perum Bulog.
"Tidak cukup dipreteli oleh IMF, keberadaan Perum Bulog pun terus diusik agar mati suri. Hal ini tentunya sangat ironis, karena disaat yang sama, pemerintah negara ASEAN justru memperkuat lembaga ketahanan pangannya menghadapi persaingan itu, seperti Bernas Malaysia, NFA Filipina, Vinafood Vietnam dan PWO Thailand. Dalam periode 2003-2012, harga beras di keempat negara tersebut mengalami peningkatan, rinciannya Malaysia naik 27,73 persen, Filipina 135,6 persen, Vietnam 139 persen dan Thailand 197,2 persen, namun khusus Indonesia, kenaikannya hingga 523 persen, jauh meninggalkan mereka, luar biasa," jelas Yeka di Jakarta, Kamis (15/1).
Bahkan di tingkat produsen harga beras Indonesia dua kali lipat dengan harga beras Vietnam, Filipina dan Thailand, dan tiga kali lipat dengan harga beras di Malaysia. Kenaikan harga beras fantastis itu justru tumbuh disaat produktifitas padi Indonesia paling besar dibanding keempat negara tersebut.
Bulog, tambah Yeka, bukan hanya sebagai penyalur Raskin saja, tetapi harus masuk ke kelompok sasaran lainnya seperti PNS, TNI dan Polri, termasuk merambah pasar modern domestik, sehingga penyerapan Bulog terhadap gabah petani menembus 7,5 juta ton setara beras. Dengan upaya itu, maka rantai pasok beras akan terkoreksi.
"Dengan dibukanya kran MEA, semangat menggebu Presiden Jokowi untuk menjadikan bangsanya mandiri dan berdaulat disemua sektor terutama pangan, harus mampu disokong perbaikan di segala lini, tidak hanya infrastruktur seperti irigasi dan jalur distribusi, pemberian subsidi dan insentif kepada petani, penguatan kelembagaan pangan negara seperti Bulog mutlak dilakukan pemerintah," katanya.
Suara Pembaruan
Penulis: O-2/YS
http://www.beritasatu.com/ekonomi/240911-bulog-harus-rambah-pasar-domestik-modern.html
Jakarta - Swasembada beras nasional yang digadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terancam gagal. Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghapuskan program beras masyarakat miskin (Raskin) dan menggantinya dengan e-money (uang elektronik) mulai tahun ini, bak petir menyambar di siang bolong.
Saat ini harga beras berkualitas di pasar tradisional dibanderol Rp 9.000-10.000 per kg. Namun, jika pasar ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan, masyarakat bisa mendapatkan beras kualitas sama dengan harga jauh lebih murah. Thailand siap mengekspor hingga 12 juta ton beras, dengan harga Rp 6.000-6.500 per kg, demikian pula Vietnam, siap melepas berasnya dengan harga Rp 5.000–5.500 per kg di Jakarta.
Dampaknya, harga beras dalam negeri jatuh dan 14 juta rumah tangga tani saat ini, terancam jatuh miskin akibat semakin rendahnya pendapatan mereka. Kemudian efek lain yang dirasakan adalah gulung tikarnya pelaku usaha kecil (UKM) penggilingan kecil yang berjumlah sekitar 105.000 kelompok.
Walhasil, kata Ketua DPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Yeka Hendra Fatika, alih-alih menyiapkan solusi, rencana tersebut ibarat bom waktu bagi pemerintah. Penghapusan dipandang sebagai upaya melepaskan instrumen pasar dalam mengendalikan harga dan pasokan beras domestik kepada asing. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling liberal di dunia dalam mengatur kebijakan pangannya.
Dalam Undang-Undang Pasal 13 Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dengan demikian wacana penghapusan Raskin sejatinya bertentangan dengan undang-undang.
Selain itu, rencana penghapusan raskin itu sendiri tidak sejalan dengan program Kabinet Kerja Jokowi yang mentargetkan pencapaian swasembada beras 2017. Naif rasanya menempatkan janji pencapaian swasembada di tengah bayangan serbuan impor akibat liberalisasi pasar ASEAN dan upaya penghapusan Raskin.
Kemudian dampak paling besar penghapusan itu, bakal dirasakan Perum Bulog, perusahaan negara itu terancam kehilangan pekerjaan utamanya, sebagai tangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Raskin, operasi pasar dan cadangan bencana. Pemerintah sengaja memperlemah peran jangkar Perum Bulog.
"Tidak cukup dipreteli oleh IMF, keberadaan Perum Bulog pun terus diusik agar mati suri. Hal ini tentunya sangat ironis, karena disaat yang sama, pemerintah negara ASEAN justru memperkuat lembaga ketahanan pangannya menghadapi persaingan itu, seperti Bernas Malaysia, NFA Filipina, Vinafood Vietnam dan PWO Thailand. Dalam periode 2003-2012, harga beras di keempat negara tersebut mengalami peningkatan, rinciannya Malaysia naik 27,73 persen, Filipina 135,6 persen, Vietnam 139 persen dan Thailand 197,2 persen, namun khusus Indonesia, kenaikannya hingga 523 persen, jauh meninggalkan mereka, luar biasa," jelas Yeka di Jakarta, Kamis (15/1).
Bahkan di tingkat produsen harga beras Indonesia dua kali lipat dengan harga beras Vietnam, Filipina dan Thailand, dan tiga kali lipat dengan harga beras di Malaysia. Kenaikan harga beras fantastis itu justru tumbuh disaat produktifitas padi Indonesia paling besar dibanding keempat negara tersebut.
Bulog, tambah Yeka, bukan hanya sebagai penyalur Raskin saja, tetapi harus masuk ke kelompok sasaran lainnya seperti PNS, TNI dan Polri, termasuk merambah pasar modern domestik, sehingga penyerapan Bulog terhadap gabah petani menembus 7,5 juta ton setara beras. Dengan upaya itu, maka rantai pasok beras akan terkoreksi.
"Dengan dibukanya kran MEA, semangat menggebu Presiden Jokowi untuk menjadikan bangsanya mandiri dan berdaulat disemua sektor terutama pangan, harus mampu disokong perbaikan di segala lini, tidak hanya infrastruktur seperti irigasi dan jalur distribusi, pemberian subsidi dan insentif kepada petani, penguatan kelembagaan pangan negara seperti Bulog mutlak dilakukan pemerintah," katanya.
Suara Pembaruan
Penulis: O-2/YS
http://www.beritasatu.com/ekonomi/240911-bulog-harus-rambah-pasar-domestik-modern.html
Langganan:
Postingan (Atom)