Rabu, 23 April 2014

Jaga Kualitas Raskin, Persediaan Beras Bulog Akan Diganti Gabah

Rabu, 23 April 2014

VIVAnews - Menteri Pertanian, Suswono, Rabu 23 April 2014, berpendapat bahwa semakin menurunnya kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin) yang didistribusikan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada masyarakat, akibat manajemen penyimpanan beras yang diterapkan belum maksimal.

Hasil evaluasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran raskin menemukan bahwa beras yang disalurkan tidak sesuai dengan standar kualitas beras medium, seperti berbau apek, berkutu, berwarna kuning. Akibat beras yang tak tepat kualitas, beras Raskin justru lebih banyak dijual kembali oleh penerima, sehingga menciptakan praktik pemburuan rente.

Menurut Suswono, manajemen penyimpanan beras yang baik diperlukan, karena saat ini beras yang digunakan untuk raskin sebenarnya sudah sesuai dengan standar.

"Itu SNI 4, jadi relatif cukup baik. Apalagi, pemerintah mengganti beras raskin cukup banyak, hampir sekitar Rp8.000-an. Jadi, beras ini relatif cukup baik kualitasnya dengan kadar air 14 persen kalau tidak salah," ungkap Suswono, saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Suswono mengakui, menyimpan beras, apalagi dalam waktu yang cukup lama bukan hal yang mudah. Selain itu, biaya yang dikeluarkan tidak murah. Meskipun dari sisi harga, biaya tersebut telah dimasukkan dalam harga yang ditetapkan.

"Perlu ekstra, karena beras kalau tidak dirawat baik memang mudah patah, banyak kutu. Itu bisa terjadi seperti itu," tambahnya.

Ke depannya, lanjut Suswono, karena saat ini Bulog semakin banyak menyerap beras dari produksi nasional, persediaan yang disimpan adalah dalam bentuk gabah, sehingga kualitasnya dapat lebih baik ketika disalurkan.

Selain itu, unit pengolahan gabah dan beras (UPGB) yang ada di Bulog dapat dimaksimalkan untuk menjaga kualitas beras secara maksimal. "Sehingga, beras yang dibagikan relatif fresh dibandingkan yang disimpan di gudang lebih dari enam bulan," ujarnya. (art)


KPK Diminta Tidak Sekedar Melaporkan Kajian Kelemahan Raskin

Selasa, 22 April 2014


Jakarta (22/4) - Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak sekedar membuat dan melaporkan temuan-temuan kelemahan dalam program raskin. Ia mendesak KPK agar menindaklanjutinya dengan penyelidikan. ”Kalau sekedar membuat kajian dan melaporkan temuan-temuan, tidak akan berdampak pada perbaikan yang cepat dalam pengelolaan raskin,” kata Nabiel.

Sebelum Kajian oleh KPK, menurutnya, kajian telah dilakukan dan dilaporkan juga oleh pihak-pihak lain sebelumnya sejak tahun 2003 seperti: Bank Dunia, LSM, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi bahkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. ”Jadi kalau sekarang KPK hanya sekedar membuat kajian dan laporan maka nasibnya akan sama dengan kajian dan laporan sebelumnya, tidak akan memberikan perubahan yang signifikan,” tegasnya.

Kajian dan laporan yang diserahkan kepada pengelola, menurutnya, sama artinya dengan meminta pengelola agar melakukan pembenahan dan perbaikan secara internal. ”Kajian dan laporan sudah diberikan sejak tahun 2003. Ini artinya pengelola sudah diminta melakukan pembenahan internal sejak tahun 2003 tetapi nyatanya berbagai kelemahan itu tak kunjung selesai,” tutur Nabiel.

Nabiel berpendapat, perbaikan yang signifikan tidak bisa diserahkan pada mekanisme internal semata. Perlu ada pihak luar yang mengintervensi. ”KPK, lakukanlah penyelidikan. Ini akan menjadi shock terapy dan diharapkan bisa membuat pengelola raskin sungguh-sungguh dalam bekerja,” pungkas Nabiel.

http://www.fraksipks.or.id/content/kpk-diminta-tidak-sekedar-melaporkan-kajian-kelemahan-raskin

Selasa, 22 April 2014

MENUMPUK DI BULOG, PAGU RASKIN KOTA SERANG TERSERAP 73,31%

Senin, 21 April 2014

SERANG, (KB).-
Pagu beras miskin (raskin) untuk Kota Serang pada semester pertama 2014 baru terserap 73,31 persen. Hal ini membuat jatah raskin Kota Serang menumpuk di Gudang Bulog Subdivre Serang.
Menurut Humas Bulog Subdivre Serang, Haerullah, penyerapan raskin untuk Kota Serang baru mencapai 73,31 persen pada semester pertama 2014. Sementara untuk sisanya belum ditebus oleh beberapa desa atau kelurahan.
“Untuk Kecamatan Curug saja terdapat empat kelurahan yang belum menebus raskin, yakni Kelurahan Curug, Cilaku, Pancalaksana, dan Kelurahan Sukajaya. Rata-rata yang belum diambil April 2014,” katanya.
Padahal, Haerul menambahkan, saat ini Menkokesra telah memberi surat edaran yang menetapkan penebusan raskin bisa diambil hingga tujuh bulan ke depan. Dengan demikian, seharusnya seluruh masyarakat Kota Serang sudah dapat menebus raskin hingga November 2014.
“Kemungkinan ini terjadi karena di tingkat kelurahan. Warga sebenarnya ingin mendapatkan raskin,” katanya.
Segera distribusikan
Haerul menambahkan, pagu raskin Kota Serang mencapai 256.815 kg per bulan. Dengan demikian, dalam enam bulan ke depan mencapai 1.540.890 kg, namun karena baru terserap 73,31 persen, sisa pagu mencapai 411.195 kg.
“Jika terjadi penumpukan seperti ini tentu akhirnya mempengaruhi kualitas beras, meskipun tidak signifikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, perubahan akan terjadi pada beras yang menumpuk di gudang di antaranya berupa perubahan warna beras, berkutu hingga perubahan aroma. Bahkan, dengan adanya penumpukan ini tentu akan menambah biaya perawatan yang dikeluarkan Bulog Sub Divre Serang.
“Oleh karena itu, kami berharap seluruh kelurahan se-Kota Serang segera mendistribusikan raskin ke desa masing-masing. Apalagi, raskin ini merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga penumpukan menyebabkan mereka kekurangan besar. Apalagi, beras di pasaran saat ini harganya mahal,” tuturnya. (H-43)***

http://kabar-banten.com/news/detail/18503

Senin, 21 April 2014

"KERUGIAN NEGARA AKIBAT AKUISISI BUKOPIN OLEH BOSOWA" BY @TrioMacan2000

Minggu, 20 April 2014

Akuisisi 30% saham pengendali di Bank Bukopin oleh Bosowa sarat pelanggaran peraturan dan perUUan. Sejumlah elemen aakn ajukan gugatan
TrioMacan2000 1 day ago

1. Kami bahas dulu akuisisi Bank Bukopin oleh Bosowa Corp, rencana akuisisi Bank BTN oleh B Mandiri nanti giliran dibahas setelah Bukopin
TrioMacan2000 1 day ago

2. Rencana akuisisi Bank Bukopin oleh Bosowa Corp diduga sarat pelanggaran hukum dan konstitusi. Mari kita bahas garis besarnya lebih dulu
TrioMacan2000 1 day ago

3. Bank Bukopin awalnya adalah bank koperasi, sahamnya dimiliki 2 BUMN : Telkom& PLN masing2 50%. Tujuannya : pembangunan koperasi Indonesia
TrioMacan2000 1 day ago

4. Pendirian Bukopin dimaksudkan utk mendukung pembangunan koperasi sesuai amanat konstitusi pasal 33, koperasi = soko guru ekonomi RI
TrioMacan2000 1 day ago

5. Sejalan bergulirnya waktu, kepemilikan saham Bukopin berubah. Tdk lagi dimiliki TELKOM dan PLN, tetapi oleh yayasan dan koperasi BULOG
TrioMacan2000 1 day ago

6. Peran Bukopin pun bergeser. Tdk lagi jadi bank terdepan dlm pembangunan koperasi sbg soko guru perekonomian RI. Hmpir sama dgn bank lain
TrioMacan2000 1 day ago

7. Yang lebih parah lagi, kepemilikan saham di Bukopin tanpa diketahui rakyat mengalami perubahan besar. Tiba2 saja saham negara mengecil
TrioMacan2000 1 day ago

8. Dengan pat gulipat sim salabim, saham negara di Bukopin makin mengecil dan saham koperasi /yayasan BULOG juga mengecil. Dirampok oknum2
TrioMacan2000 1 day ago

9. Kemudian Bank Bukopin menjadi sarang korupsi. Kami sdh banyak bahas betapa banyak uang dikorupsi di Bukopin namun tdk tersentuh hukum
TrioMacan2000 1 day ago

10. Penyebabnya adalah aturan UU anti korupsi yg menetapkan bhw selama saham negara tdk mayoritas, maka bank tsb bukan berstatus BUMN
TrioMacan2000 1 day ago

11. Jika bank atau perseroan tdk dianggap BUMN oleh UU maka tindak pidana korupsi tdk bisa dikenakan pada kerugian bank yg terjadi. Pesta !
TrioMacan2000 1 day ago

12. BUKOPIN pun semakin menjadi2. Kerugian akibat KKN dgn banyak modus terjadi di BUKOPIN. Perampokan berjamaah. Tdk ada hukum yg menjerat
TrioMacan2000 1 day ago

13. Tidak hanya itu, Bukopin jd sarana pencucian uang, money politics, bahkan digunakan utk operasi asing. transfer US$ 100 juta dari Israel
TrioMacan2000 1 day ago

14. Tahun lalu kami pernah ungkap sebagian korupsi2, TPPU, pendanaan operasi negara asing, dana politik, hingga bancakan pejabat2 BULOG
TrioMacan2000 1 day ago

15. Diduga, gara2 mengungkapkan fakta2 di bank @bukopin ini pencetus akun TM2000 pernah mau dibunuh oleh sekelompok orang tdk dikenal
TrioMacan2000 1 day ago

16. Besok kami akan bongkar tuntas kerugian negara akibat akuisisi bukopin oleh Bosowa dan pelanggaran2 lain termasuk pelanggaran konstitusi
TrioMacan2000 1 day ago

17. Untuk tahap awal, kami akan refresh sedikit kultwit2 kami tahun lalu yg membongkar korupsi dan kejahatan keuangan di bank bukopin
TrioMacan2000 1 day ago

18. Seharusnya @OJKIndonesia @BankIndonesia @KemenkeuRI dll selidiki terlebih dahulu raibnya saham negara di @Bukopin sblm setujui akuisisi
TrioMacan2000 1 day ago

19. Juga harus diselidiki kenapa modal bank bukopin yg sbgn besar berasal dari dana non budgeter BULOG, kok tiba2 hilang tdk berbekas
TrioMacan2000 1 day ago

20. Korupsi dan tindak pidana lainnya di Bukopin 1 http://t.co/awOdycNbCV
TrioMacan2000 1 day ago

21. Korupsi dan tindak pidana lainnya di Bukopin 2

@KPK_RI - @OJKindonesia
@bank_indonesia http://t.co/71gFoUmu4f
Reply RT Favorite TrioMacan2000 1 day ago

22. Kasus2 di Bank Bukopin 3

@Ojkindonesia @bank_indonesia
@kemenkeuRI @KPK_RI http://t.co/10Dkay3kQc
TrioMacan2000 1 day ago

23. Dan belasan kasus korupsi / pidana perbankan di bank bukopin

@KPK_RI @bank_indonesia

http://t.co/ZWlk7w20j6

http://chirpstory.com/li/200972

Selasa, 15 April 2014

Waspadai Impor Gula Untuk Dana Pemilu Parpol

Selasa, 15 April 2014

Jakarta, HanTer – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai, izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Perum Bulog patut diwaspadai.

Pasalnya, hal ini terjadi di saat pemilu sedang berlangsung dan hal ini tentu saja bisa mengundang kecurigaan cukup besar ada apa dibalik Pemerintah melakukan impor gula dari luar negeri.

"Impor gula dalam jumlah besar di sela sela pemilu ini patut diwaspadai, terutama karena rentan menjadi bancakan pengusaha untuk mendanai partainya dalam pemilu. Selain bahwa impor gula ini jelas merugikan kepentingan nasional, industri nasional, dan petani tebu kita," kata Salamudin menjawab Harian Terbit.

Dirinya berpandangan bahwa sejak awal pemerintah memang tidak serius membenahi pertanian tebu dan industri gula nasional. Akibatnya produksi gula merosot dibandingkan kebutuhan nasional. Untuk itu, pemerintah harus perlu mengevaluasi kembali liberalisasi gula di Indonesia. Salamudin mencontohkan, Liberalissi gula sebagaimana rekomendasi IMF 1998-2003 telah menyebabkan ambruknya tata niaga gula nasional dan tidak adanya mekanisme perlindungn terhadap petani tebu.

"Dengan demikian Bulog seharusnya menjalankan peran strategisnya melindungi petani dan industri nasional, jangan menjadi agen impor," kata Salamuddin.(za)



Titik Rawan Program Raskin Bermula dari Gudang Bulog ke Titik Distribusi

Selasa, 15 April 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menengarai titik rawan penyimpangan pada program beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) berada di bagian distribusi.
"Distribusi raskin yang tidak transparan berpotensi terjadi penyimpangan," kata Direktur Eksekutif PATTIRO, Sad Dian Utomo dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Sad menuturkan, titik kritis distribusi Raskin terletak pada saat pengiriman beras dari gudang Bulog ke titik distribusi, dan kedua pada saat penyaluran beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM).
Titik rawan distribusi berikutnya, adalah jumlah beras yang sampai di titik distribusi. Selain itu, daftar RTM penerima Raskin, juga jarang sekali diumumkan, sehingga masyarakat tidak tahu berapa jatah Raskin di wilayahnya.
"Masyarakat hanya menerima beras sesuai jatah yang telah ditetapkan oleh aparat desa/pelaksana distribusi," imbuhnya.
Di titik ini, penyalahgunaan raskin banyak terjadi karena masyarakat tidak tahu jumlah Raskin yang didistribusikan. Sad mencontohkan, praktik penyimpangan banyak terjadi seperti yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, di mana Raskin dijual ke toko oleh aparat desa.
"Raskin dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk renovasi kantor desa," kata dia lagi.
Sementara itu, di Gresik dan kota Serang, Banten ditemukan jatah Raskin dibagikan ke aparat desa yang tidak termasuk RTM. Melihat kenyataan ini, diharapkan semua pemangku kepentingan memiliki kesamaan persepsi. (Estu Suryowati)

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/15/titik-rawan-program-raskin-bermula-dari-gudang-bulog-ke-titik-distribusi

Mengenal AKBP Umar yang Mengungkap Kasus Korupsi Beras untuk Rakyat Miskin

Selasa, 15 April 2014

Jakarta - Bagi sebagian orang mungkin membeli beras bukan masalah besar. Tapi bagi rakyat miskin, makanan pokok itu menjadi barang mahal sehingga pemerintah mengucurkan program beras untuk rakyat miskin. Tapi apa jadinya jika anggaran itu tetap dikorup?

Mereka yang diduga mengkorupsi anggaran itu yaitu Kades Cibiuk Kidul, Agus Suganda (46), Kades Cibiuk Kelar, Asep Gojali (44), Kades Majasari, Tatang Koswara (58), Kades Cipareuan, Ata Sutisna (57). Semuanya merupakan Kades di Garut, Jawa Barat. Keempatnya digulung oleh Polres Garut pada 2013 silam, langsung di bawah komando Kapolres Garut kala itu, AKBP Umar Surya Fana.

"Ini untuk pembelajaran bagi yang lain," kata Umar saat dihubungi detikcom, Selasa (15/4/2014).

Kasus bermula saat pemerintah memberikan program beras bagi rakyat miskin kurun Januari-Februari 2012. Dalam program itu, rakyat cukup membeli beras Rp 1.600 per Kg. Harga tersebut jauh di bawah harga pasaran karena pemerintah telah merogoh APBN Rp 5.900 per Kg guna membeli beras dari Bulog.

Nah, dalam penyalurannya ternyata beras tersebut mengalami kebocoran di sana-sini. Para kades menjual kembali beras tersebut kepada warga yang tidak miskin dengan harga pasar. Dari hasil penjualan itu, para kades pun meraup untung. Seperti Kades Agus yang mengantongi sebesar Rp 49 juta, Kades Asep sebesar Rp 30 juta, Kades Tatang sebesar Rp 50 juta dan Kades Ata sebanyak Rp 42 juta.

"Awalnya jaksa sempat menolak karena kerugiannya kecil dan akan disidik dengan pasal 374 (penggelapan)," ujar mantan Kapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat itu.

Atas kegigihan AKBP Umar dan seluruh jajaran Polres Garut, akhirnya kasus itu bisa dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Pada 6 Januari 2014, Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman kepada keempatnya selama 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan.

"Baru selesai 4 berkas saya keburu dipindah," ucap Umar yang dipindah menjadi Wakapolres Jakarta Pusat hingga saat ini.

Hukuman itu lalu dilipatgandakan menjadi 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada 5 Maret 2014. Khusus kepada Kades Agus, hukumannya malah dinaikan menjadi 2,5 tahun penjara.

"Baguslah kalau ditambah di tingkat Pengadilan Tinggi," kata perwira menengah yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cilegon tersebut.

http://news.detik.com/read/2014/04/15/181632/2556171/10/?992204topnews