Senin, 02 Maret 2015

Beras Raskin Di Gudang Bulog Banjarnegara Berkutu Dan Tidak Layak Konsumsi

Senin, 2 Maret 2015

KBRN, Banjarnegara: Ketua DPRD Banjarnegara, Saeful Muzad melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Gudang Bulog Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Senin (2/3/2015) pagi.

Dalam sidak yang dilakukan sendirian tersebut, Ketua DPRD Banjarnegara, menemukan beras yang akan dibagikan untuk warga miskin di Banjarnegara, tidak layak konsumsi karena telah berkutu dan menjadi tepung, serta berwarna kekuningan.
 
"Setelah saya lihat secara acak, di sini memang menemukan beras yang menurut saya tidak layak konsumsi, selain pecah dan remuk, beras ini juga bau dan sebagian sudah berkutu," katanya.

Menurut Saeful, sidak ke Gudang Bulog dilakukan inisiatif sendiri, karena ia menerima banyak laporan dari masyarakat, terkait jeleknya kualitas Raskin yang diterimanya.

"Kami berharap setelah sidak ini Bulog dapat meningkatkan kualitas berasnya, sehingga sehingga warga miskin yang menerima beras tidak kecewa, apalagi disaat harga beras sedang tinggi seperti saat ini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Purwanegara, Setyabudi mengatakan, stok beras yang ada di Gudang Bulog Purwanegara saat ini, merupakan hasil pengadaan enam hingga tujuh bulan yang lalu.

Namun demikian, menurutnya tidak semua beras yang saat ini ada di gudang mengalami kerusakan atau tidak layak konsumsi.

"Kalau masalah kutu, saya kira nggak ada disini, karena setiap bulan kita selalu melakukan fumigasi spraying, sehingga kalaupun ada itu pasti kutu yang sudah masti, sehingga tidak masalah," jelasnya.

Dikatakan, dalam melakukan pendistribusian beras ke masyarakat, pihaknya juga selalu mendistribusikan beras yang masuk lebih awal.

"Jika memang ada warga yang menerima beras dengan kualitas sangat jelek saya minta langsung saja laporkan kepada kami, dan nanti akan kami ganti," lanjutnya.

Pihaknya juga mengaku telah meminta petugas di lapangan untuk tidak membagikan raskin jika menemukan beras yang tidak layak. (JKW/BCS)

http://www.rri.co.id/post/berita/144196/daerah/beras_raskin_di_gudang_bulog_banjarnegara_berkutu_dan_tidak_layak_konsumsi.html

Kualitas Rendah, Beras OP Diprotes

Senin, 2 Maret 2015

Harga di Pasar Terus Naik

BENGKULU – Kenaikan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Bengkulu terjadi. Perum Devisi Regional (Divre) Bulog Bengkulu hingga kemarin (28/2) terus melakukan Operasi Pasar (OP) di sejumlah titik. Tidak hanya di Kota Bengkulu, OP juga digelar di kabupaten. Bahkan Bulog juga menggelar OP keliling hingga ke pemukiman warga. Pantauan RB beras yang dijual dengan harga Rp 7.500/kg oleh Bulog mulai diprotes.

Walaupun harganya murah, tetapi kualitasnya rendah. Bahkan berasnya kotor sehingga ditemukan banyak atah (padi belum jadi beras, red) dan debu.  Namun beras yang dijual dalam kemasan 6-15 kg tersebut tetap laris manis diserbu warga. Misalnya saat OP di Pasar Minggu, Barukoto II, Panorama dan Pagar Dewa beras habis hanya hitungan 2-3 jam. Sekitar pukul 09.00 WIB kemarin (28/2) Kepala Bulog Bengkulu bersama Dandim 047 Kota Bengkulu dan Kadisperindag Provinsi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi OP.

‘’Harganya murah, tetapi kualitas berasnya lebih jelek dari beras yang paling murah di pasar. Kalau beras di pasar tidak putih, tapi beras Bulog nasinya hampa dan kotor. Harus dibersihkan dulu dan masih banyak padinya. Kalaupun warga banyak beli itu biasanya untuk dicampur dengan beras lokal,’’ protes Yudian warga Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara kepada RB kemarin (28/2).

Sedangkan Farida Iriyani (40) warga RT 8, Malabero yang ikut membeli beras di lokasi OP mengaku membeli beras tersebut karena harga beras lokal sangat tinggi. Dia terbantu dengan OP tersebut. Dia sudah terbiasa makan beras Bulog.  Karena selisih harga beras di pasar dengan Bulog cukup tinggi mencpai Rp 2.500 – 5.000/kg. Kini di pasar beras paling jelek dijual Rp 17.500/liter. Sedangkan beras berkualitas Manggis naik dari Rp 215 ribu jadi Rp 245 ribu per 20 kg. Beras lokal yang kualitasnya menengah dijual Rp 18 ribu – 20 ribu/liter.

‘’Beras Bulog kami suka untuk obat agar tidak terkena diabet atau kencing manis. Nasinya memang bau dan berderai, mirip raskin. Tapi sudah dua – 3 bulan ini belum ada tanda-tanda raskin turun. Biasanya kalau akan ada raskin kami diminta menyetorkan uang tebusan. Padahal kami berharap tiap bulan raskin dibagi. Walaupun hanya 15 kg/RTM tetap terbantu,’’ tutur Farida.

 Stok Raskin Terancam

Sementara Kepala Prum Divre Bulog Bengkulu Sugeng Rahayu didampingi Humas Heriswan, SE mengatakan OP dilakukan untuk menekan tingginya harga beras di pasar yang semakin melonjak. Beras yang dijual saat OP hanya diberikan pada masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, penjualannya juga dibatasi paling banyak 30 kg atau dua sak kemasan 15 kg. Untuk mengantisipasi spekulan yang menimbun dan menjual kembali beras tersebut. Beras yang dijual juga sama dengan stok raskin. Karena kabupaten/kota masih banyak belum mengambil raskin. Stok yang ada saat ini 8 ribu ton. Itu stok untuk OP dan jatah raskin empat bulan ke depan.

‘’Kualitasnya standar. Buktinya stok 6 ton yang dijual per hari habis hanya dalam hitungan jam. Warga tidak perlu khawatir OP akan digelar sampai akhir Maret. Selain masa panen belum mulai, pasokan beras dari luar menipis. Sehingga harga beras akan semakin tinggi. Kami juga mengimbau kabupaten/kota segera mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan menyetor uang tebusan raskin Rp 1.600/kg/RTS. Sehingga bisa membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan beras dengan harga rendah,’’ terang Sugeng.

Sugeng menambahkan meski OP menggunakan jatah raskin tetapi tidak akan kekurangan. “Sebab kami tengah mengupayakan suplai dari Jawa Timur. Untuk raskin memang baru BU, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong dan Kaur sudah mulai distribusi. Mudah-mudahan selain OP, pembagian raskin dapat ikut membantu menornalkan harga beras,’’ bebernya.

Terpisah Kadisperindag Provinsi Bengkulu, Ismet Lakoni mengaku sudah mengintruksikan kabupaten/kota segera mengambil raskin. Dia juga mengawasi distributor beras di Bengkulu, untuk mengatasi jika ada yang sengaja melakukan penimbunan. Agar harga makin mahal. ‘’Kini kendala raskin masih banyak belum tersalurkan karena biaya tebusan dan distribusinya. Kita akan dibahas lebih lanjut,’’ pungkas Ismet.(che)

http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2015/03/02/kualitas-rendah-beras-op-diprotes/

Beras Bulog Ada Ulatnya, Ini Saran Wakil Ketua Komisi VI DPR

Senin, 2 Maret 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana menyatakan harus ada pengawasan secara ketat terkait pengadaan beras Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu menyikapi banyaknya ditemukan beras Bulog yang kualitasnya di bawah standar beras yang dijual di pasaran.

Azam menyatakan saat ini banyak laporan terkait beras Bulog yang baunya tidak sedap. Bahkan, ditemukan juga beras bulog yang ternyata ada ulatnya. Kondisi itu baginya sangat menyengsarakan rakyat. ”Jadi jangan karena harga murah Bulog abai pada kualitas beras,” ujarnya, Senin (2/3).

Dia menyatakan yang harus menjadi fokus agar kejadian ini tak terjadi yakni pembenahan di sisi pengadaan beras oleh Bulog. Azam menyatakan proses yang paling rawan yakni ketika penggilingan. Soalnya kata dia, di celah itulah beras banyak yang tiba tiba menjadi jelek kualitasnya.
Padahal saat sebelum digiling dan masih menjadi gabah, kualitas beras masih bagus. “Mungkin bisa ditukar oleh beras kualitas jelek saat proses penggilingan,” kata politikus Partai Demokrat tersebut.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemenper) dan juga Bulog sedang giat melakukan operasi pasar. Hal ini menyikapi naiknya harga beras di berbagai daerah saat ini. Meski sudah terjadi operasi pasar, namun sampai sejauh ini upaya tersebut belum  berhasil untuk meredam kenaikan harga pada beras di pasaran.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/15/03/02/nkkbjx-beras-bulog-ada-ulatnya-ini-saran-wakil-ketua-komisi-vi-dpr

Beras Mahal: Permainan Mafia, Stok & Distribusi

Senin, 2 Maret 2015

MAHALNYA harga beras dalam beberapa waktu terakhir membuat rakyat menjerit, terlebih bagi Keluarga Miskin (Gakin) yang hidup dibawah garis kemiskinan. Jika ditelisik dari sejumlah fakta yang mengemuka, maka tidak lagi dapat dibantah bahwa ada mafia yang bermain dibalik melambungnya harga beras tersebut.

Bukan hanya pengamat, geram dengan permainan mafia beras, Presiden Jokowi bahkan memerintahkan kepada aparat hukum agar menangkap para mafia yang terbukti bermain dalam tata niaga beras.

Jokowi menilai, pihak-pihak (mafia-red) yang bermain dengan memanfaatkan situasi tata niaga beras memiliki tujuan agar pemerintah membuka keran impor.

Jakarta, Seruu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi alias "bermain" dalam tata niaga beras agar kemudian pemerintah memutuskan membuka keran impor yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dalam situasi harga beras yang mencekik leher, tiba-tiba Perum Bulog bicara kenaikan harga beras disebabkan kekosongan stok medio November-Desember 2014 hingga Januari 2015. Seperti dikemukakan Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Leli Pritasari Subekti.

Pernyataan Leli itu sekaligus merespon adanya mafia yang bermain seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi. Hal ini tentu membingungkan rakyat sebagai penerima manfaat dari buruknya pelayanan pemerintah terkait tata niaga beras.

Pernyataan Leli ternyata tidak hanya merespon pernyataan Presiden, tapi sekaligus membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal aman-nya stok beras nasional. Menurut JK, stok beras nasional akan tetap aman, sebab ketika ia menjadi Ketua Bulog, stok nasional hanya 500.000 ton. Karenanya JK yakin stok 1,4 juta ton (tidak termasik Raskin 300.000 ton) itu berada pada posisi aman untuk mencukupi kebutuhan nasional.

Lalu kenapa Perum Bulog tiba-tiba menggelar jumpa pers dengan menyatakan bahwa pemerintah kekurangan stok beras? Sebenarnya peran apa yang tengah dimainkan Perum Bulog? Sebab, pada satu kesempatan, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Robert J Bintaryo menyatakan, bahwa gejolak harga beras terjadi karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk 15,5 juta Rakyat Miskin (Raskin), khususnya November-Desember.

Melonjaknya harga beras, menurut Robert, lebih disebabkan masalah stok dan distribusi. Operasi Pasar (OP) yang dilakukan Bulog setiap kali terjadi lonjakan harga beras, menurutnya tidak efektif. Karena tidak benar-benar menjangkau masyarakat miskin. Tidak efektifnya OP Bulog, karena Bulog menggandeng pedagang, dan dilapangan tidak ada pedagang yang menjual beras seharga Rp 7.400,- per Kg, meskipun Bulog telah menggelontorkan 75.000 ton beras.***

Oleh: Redaksi

http://beritabarak.blogspot.com/2015/03/beras-mahal-permainan-mafia-stok_2.html#more

Akal-akalan Kuras Rp2,1 Triliun

Senin, 2 Maret 2015

ATAS dasar alasan ingin mengejar target pengadaan beras sebesar 3,4 juta ton pada 2012-2014, Perum Bulog jorjoran menggelontorkan dana.
Dana mengucur tanpa aturan. Banyak penyimpangan terjadi. Potensi kerugian setidaknya Rp2,1 triliun.

Kerugian itu melingkupi beras yang hilang dan kualitas beras yang tidak memenuhi syarat Instruksi Presiden No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Seorang pejabat Perum Bulog yang dikonfirmasi pekan lalu mengatakan ribuan ton beras yang dinyatakan hilang sebenarnya barangnya tidak ada. “Barangnya ada hanya di pembukuan administrasi,“ ujarnya.

Wilayah yang paling besar melaporkan kehilangan beras dari gudang Bulog ialah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur (Jatim). Papua menyebutkan 1.700 ton dengan nilai Rp13,6 miliar, NTB sebanyak 400 ton dengan kerugian Rp3 miliar, Madura seberat 1.600 dengan harga Rp12 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Samiaji Zakariya yang dihubungi di kantornya menyatakan telah menetapkan 12 tersangka.Tidak tertutup kemungkinan bertambah lagi atas inisial AL, yang disebut-sebut sebagai otak pelaku. “Kami menyimpulkan kasus ini adalah pengadaan beras fiktif,“ terangnya.

Pejabat Bulog yang telah dijadikan tersangka, yakni Kepala Bulog Subdivre XII Madura Suharyono, Wakil Kepala Bulog Subdivre XII Madura Prayitno, petugas administrasi Eki Youri Sutriono, serta pengawas internal Hariyanto Ali Sabri.

Tersangka selanjutnya ialah Shohibul Muniri (mitra Bulog, UD Perpadi), Pardi (penghubung), Marzuki (mitra Bulog, UD Dua Anak dan UD Vina Jaya), mantan Kepala Gudang Subdivre XII Madura Kardiono, serta tiga orang lainnya dengan inisial Kad, IDP, dan Sun.

Kerugian karena laporan fiktif cukup besar, tetapi yang terbesar ialah biaya untuk memperbaiki stok karena beras Bulog yang ada di gudang berkualitas rendah.

Sumber di Bulog Jakarta menyebutkan beras yang ada di gudang saat ini berkualitas brokens sekitar 40% dan menir 8%. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2012 tentang perberasan hanya memperbolehkan brokens (beras hancur) maksimum 20%, menir 2%, dan sosoh 95%.

“Jika dihitung dari perkiraan susut kuantum 27% (20% + 6% + 1%) plus biaya reproses sebesar 3%, itu setara dengan uang Rp4,08 triliun. Potensi kerugian itu dikurangi hasil penjualan brokens bercampur menir senilai Rp1,989 triliun (26% x 1,7 juta ton = 442 juta kg x Rp4.500),“ paparnya.

Dengan demikian, Bulog menderita kerugian dalam memperbaiki stok selama periode 2012-2014 yang diperkirakan sekitar Rp2,091 triliun (Rp4,08 triliun-Rp1,989 triliun).Bila ditambahkan dengan kasus laporan fiktif kehilangan beras di Papua, NTB, Madura, belum termasuk provinsi lain, angkanya menjadi Rp2,119 triliun. (Faw/MG/T-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2015/03/02/ArticleHtmls/Akal-akalan-Kuras-Rp21-Triliun-02032015013016.shtml?Mode=1#

WAWANCARA Menteri Korupsi Kenapa Presiden yang Dicurigai

Senin, 2 Maret 2015

SEBELUM menjabat Direktur Utama Perum Bulog, Soetarto Ali Muso menduduki pos strategis selaku Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Ia paham tentang perberasan dan tanaman pangan. Banyak yang berharap Soetarto bisa membenahi kekarut-marutan perberasan nasional. Hingga Soetarto pensiun pada November 2014, Bulog belum juga stabil. Tiga bulan setelah Soetarto pensiun, harga beras bahkan melambung dan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 30%. Biasanya kenaikan hanya pada kisaran 3%-10%. Banyak pihak menuding Soetarto meninggalkan bom waktu. Apalagi terungkap kualitas raskin pada masa jabatannya tidak sesuai dengan Inpres No 3/2012 tentang Perberasan dan merugikan negara triliunan rupiah. Ahmad Fauzi dari Media Indonesia mewawancarai Soetarto dan disajikan dalam bentuk tanya jawab.
Kenaikan harga beras di awal 2015 merupakan kenaikan tertinggi sepanjang sejarah bangsa ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak menjabat Dirut Bulog lagi. Seharusnya pihak berwenang yang menjawab.

Ini artinya, peralihan jabatan dari Soetarto ke Lenny Sugihat (dirut baru), pada Januari 2015, menunjukkan Anda tidak mempersiapkan transisi dengan baik.?
Kalau dibilang seperti itu, ya tidak benar. Saat saya meninggalkan Bulog, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Ada cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog jumlahnya lebih dari cukup untuk mengantisipasi masalah saat ini.Tinggal bagaimana pemerintah mengaturnya.

Caranya?
Dengan menggelar operasi pasar beras. Upaya itu untuk menahan kenaikan harga beras lebih tinggi lagi. Kita sulit menurunkan harga beras saat ini. Paling mungkin ialah menahan kenaikan tidak lebih tinggi lagi. Total cadangan beras pemerin tah di Bulog sekitar 1,4 juta ton.Saya rasa operasi pasar beras hingga Maret masih cukup. April sudah panen raya, harga akan kembali normal. Saat panen raya, Bulog menyerap hasil panen petani.Jika tidak, harga akan jatuh dan merugikan petani.

Apa sebenarnya penyebab kenaikan harga beras Januari-Februari ini?
Harga beras naik karena permintaan cenderung naik, tapi hasil panen (pasokan) kurang. Ada beberapa faktor penyebab, di antaranya pengaruh musim yang tidak bersahabat pada awal tahun (2014) membuat banyak petani gagal panen. Situasi itu mendorong Bulog memajukan penyaluran raskin pada awal 2014 sehingga September atau Oktober tidak ada lagi penyaluran raskin.

Kenapa penyaluran raskin dipercepat? Ya, karena penerima raskin cukup banyak. Ada sekitar 15 juta keluarga miskin yang mendapat kannya. Mereka sangat rentan dengan kenaikan harga beras.

Penyerapan beras saat Anda menjabat Dirut Bulog terkesan asal-asalan dan tidak memenuhi standar Inpres Perberasan? Karena kualitasnya jelek, khususnya untuk raskin, beras Bulog tidak laku untuk operasi pasar beras.Mengapa begitu?
Info dari mana? Saya sudah melakukan sesuai dengan aturan main.Di masa saya, banyak kepala sub divre dan kepala gudang Bulog yang saya mutasikan bahkan saya pecat. Mereka yang coba-coba bermain sudah saya peringatkan dan diberi sanksi sesuai dengan derajat kesalahannya. Kalau ada yang bermain-main dengan pengadaan raskin, pasti saya tindak.

Jika sudah banyak orang Bulog nakal yang ditindak, mengapa masih timbul kasus raskin di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Madura?
Dari tiga lokasi itu, potensi kerugian negara/Bulog mencapai Rp1 triliun lebih. Tolong dijelaskan. Sebagai dirut, saya tidak bisa memantau langsung dari Papua hingga Aceh. Ada mekanisme pengawasan yang dilakukan divre Bulog ke subdivre, kepala gudang, hingga mitra-mitra Bulog. Mekanismenya berjenjang. Mereka yang salah dan terlibat mendapat sanksi atau hukuman. Tidak bisa semua ditimpakan kepada atasan, misalnya menteri yang korupsi lalu presiden pun dikatakan terlibat. Kepala subdivre yang nakal kemudian kepala divre dikatakan terlibat. Saya lihat rentang tanggung jawabnya. Jika memang bersalah, saya laporkan ke aparat penegak hukum.

Kemungkinan keterlibatan antara pejabat yang di bawah dan di atas sangat terbuka, tapi mengapa yang diberi sanksi hanya setingkat kepala gudang dan kepala subdivre?
Seperti yang saya bilang tadi, semua yang bermasalah sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Biarlah aparat penegak hukum bekerja. Saya tidak mau berandai-andai. (T-1)



http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2015/03/02/ArticleHtmls/WAWANCARA-Menteri-Korupsi-Kenapa-Presiden-yang-Dicurigai-02032015013020.shtml?Mode=1#

Kekarut-marutan Soal Beras

Senin, 2 Maret 2015

Kita yang selalu bangga mengklaim diri sebagai bangsa agraris ternyata tidak pernah meraih kemakmuran dari bidang pertanian.

Kebijakan pertanian yang tepat ialah yang berpihak kepada petani.

HARGA beras yang telah mencapai Rp10.000 per kilogram mem buat rakyat menjerit. Kenaikan harga beras itu mungkin sudah di atas ambang psikologis yang bisa diterima. Mengandalkan beras sebagai pangan pokok berkonsekuensi pada upaya ekstra di bidang pertanian sehingga produksinya bisa mencukupi kebutuhan 250 juta penduduk Indonesia.
Menteri Perdagangan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah siap dengan operasi pasar, dan itu akan terus dilakukan hingga harga beras turun. Dengan harga beras di tingkat operasi pasar Rp6.800-Rp7.400 per kg, hal itu diharapkan dapat membantu masyarakat agar tetap bisa mengakses beras.

Operasi langsung penjualan beras ada untung ruginya. Menjual langsung beras kepada masyarakat akan mampu meredam gejolak harga karena tidak melewati rantai pasar yang panjang, tetapi kapasitasnya mungkin tidak besar. Bila melalui pedagang, penjualan amat mungkin dapat menjangkau titik-titik yang lebih banyak, tetapi dampaknya bisa tidak efektif karena pedagang akan ikut bermain. Kalau pemerintah akan melakukan penjualan langsung, barangkali itu pilihan yang lebih baik untuk saat ini.

Keputusan pemerintah untuk tidak mengimpor beras menunjukkan keberpihakan kepada petani yang selama ini masih banyak yang dirundung kemiskinan. Sekaranglah saatnya petani harus diberdayakan sehingga kebutuhan dalam negeri akan beras bisa menjadi pasar yang menguntungkan bagi petani. Namun, entah mengapa, harga beras yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan petani. Dengan kenaikan harga beras saat ini, seharusnya petani bisa menikmati harga gabah Rp6.500 per kg. Namun, kenyataannya, petani hanya menerima hasil penjualan gabah dengan harga stagnan Rp4.500 per kg.Anomali itu yang harusnya ditelaah, mengapa bisa terjadi demikian.

Ekonom pertanian Bustanul Arifin memperkirakan pasar membutuhkan operasi langsung sekitar 300 ribu ton beras per bulan. Namun, dengan prediksi panen raya yang sebentar lagi akan tiba, semoga krisis beras dapat segera diatasi.Pernyataan Menteri Pertanian menyebutkan Januari yang lalu 600 ribu hektare padi telah memasuki masa panen. Adapun Februari sekitar 1,2 juta hektare lahan padi akan panen. Total Januari-Februari ada panen 1,8 juta hektare, atau setara 10 juta-11 juta ton gabah. Artinya akan tersedia beras sekitar 9 juta ton. Itu ditambah lagi Jawa Timur mulai Maret akan panen 500 ribu hektare lahan padi sehingga kondisi perberasan akan segera aman. Dengan masih adanya stok beras nasional sejumlah 1,5 juta ton, stok itu saja diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan enam bulan ke depan.Krisis pangan Kondisi paceklik yang berlangsung lama telah menyebabkan siklus hama terputus.Namun, Kementerian Pertanian sebaiknya tidak lalai untuk melakukan pantauan terusmenerus sehingga potensi panen hingga Maret nanti tetap aman dan bisa terwujud.Krisis pangan harus diwaspadai jangan sampai memunculkan krisis politik.

Kalau rakyat bisa makan dengan kenyang, urusan politik biarlah diurus politisi, para birokrat eksekutif dan legislatif serta pengamat politik di luar lingkaran pemerintahan. Namun, apabila rakyat kelaparan karena harga beras mahal dan pendapatan kurang, kekhawatiran akan ketidakstabilan politik semakin besar.

Beras bagi bangsa Indonesia ialah komoditas strategis karena hampir seluruh rakyatnya makan beras. Kebijakan pertanian harus diupayakan agar bisa memberikan insentif yang menguntungkan bagi petani beras sehingga gairah menanam padi terus tumbuh dan kita menjadi tidak terlalu bergantung pada impor dari luar negeri.

Indonesia ialah negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa. Negara kita akan mengalami instabilitas yang hebat apabila tidak bisa memacu bidang pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Gejolak beras di tingkat internasional akan membahayakan ketersediaan pangan Indonesia, bila kita terusmenerus mengandalkan impor beras. Untuk mengantisipasi krisis pangan, harus ada persepsi bahwa daerah-daerah tetap mempunyai kewajiban untuk mendukung ketersediaan beras nasional. Pemerintah pusat pun harus mempunyai grand design tentang pembangunan pertanian untuk penyediaan pangan nasional. Kepada setiap daerah perlu ditekankan pentingnya menciptakan ketahanan pangan. Isu ketahanan pangan mulai mencuat sejak dirumuskan dalam International Congress of Nutrition di Roma, 1992. Dinyatakan bahwa ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari.

Masyarakat miskin pasti akan mengalami ketidaktahanan pangan, tetapi mereka yang rawan pangan belum tentu hanya dari golongan miskin. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Batas kemiskinan di Indonesia mungkin ditetapkan dengan cut-off point terlalu rendah sehingga yang dikatakan rumah tangga miskin sebenarnya sudah masuk kategori sangat-sangat miskin dan mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebenarnya sudah sangat miskin.

Ketahanan pangan sebenarnya menyangkut tiga hal penting, yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan pangan bergantung pada sumber daya alam, fisik, dan manusia. Pemilikan lahan yang ditunjang iklim yang mendukung dan disertai dengan SDM yang baik akan menjamin ketersediaan pangan yang kontinu. Perangkat lunak berupa kebijakan pertanian/pangan juga sangat menentukan pelaku produksi atau pasar untuk menyediakan pangan yang cukup secara nasional. Sementara itu, akses pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup.Apabila pendapatan stabil, tetapi harga pangan bergejolak dan mempunyai tendensi naik, akses pangan keluarga juga akan terganggu. Konsumsi pangan pun akan sangat menentukan apakah seluruh anggota rumah tangga nantinya bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal.Ada ketidakberesan Di era otonomi daerah pembangunan pertanian harus menggeser paradigma dari pembangunan yang bersifat non-resource based menjadi resource based. Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, pemanfaatanresources agraris itu hendaknya dimaksimalkan. Daerah dipacu untuk menghasilkan komoditas pertanian yang bersifat site specific dan laku di pasar. Daerah-daerah penghasil beras dipertahankan, konversi lahan pertanian subur untuk kepentingan industri dan perumahan dihindari.

Krisis pangan yang muncul saat ini bisa menjadi indikator ketidakberhasilan pembangunan pangan. Krisis pangan artinya terjadi ketidakberesan di tingkat produksi, distribusi, dan daya beli (kesejahteraan). Semangat untuk berswasembada pangan (beras) tiga tahun yang akan datang memerlukan persiapan matang, termasuk bagaimana kita bisa meningkatkan penguasaan lahan di tingkat petani padi. Petani-petani guram memikul beban berat bila dipaksa memenuhi target swasembada. Oleh karena itu, pembukaan lahan-lahan baru untuk mendukung sektor pertanian harus segera diwujudkan. Pulau Jawa masih bisa diandalkan sebagai pro dusen padi utama, tetapi jangan abaikan peran pulau-pulau lain untuk menghasil kan padi sehingga menjadi penopang lumbung pangan nasional.

Negara besar seperti Amerika Serikat sebelum menjadi negara industri seperti saat ini berjuang keras selama 100 tahun (1836-1936) untuk memiliki kekuatan di bidang pangan. Setelah menjadi negara maju, mereka tidak melupakan sektor maju, mereka tidak melupakan sektor pertanian. Sampai saat ini Amerika te tap menjadi salah satu lumbung dunia untuk komoditas pangan tertentu.

Perlu disadari di sini bahwa ter cukupinya kebutuhan pangan bagi seluruh anggota masyarakat ialah wujud penerapan HAM di bidang pangan. Namun, hal itu jangan dilakukan dengan mengorbankan petani melalui kebijakan pertani an yang disinsentif. Petani harus tetap mempunyai posisi tawar yang baik sehingga pendapatan nya memenuhi syarat untuk hidup layak.

Di sisi lain, negara wajib menyediakan pangan bagi rakyatnya dengan harga ter jangkau sehingga tujuan akhir berupa terbentuknya masyarakat yang sehat da pat terwujud. Pemerintah telah sejak lama mendis tribusikan raskin (beras untuk keluarga miskin) bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Dengan harga hanya Rp2.000 per kg, raskin telah menyela matkan jutaan rakyat dari kemungkinan kurang pa ngan akibat harga beras normal yang tinggi.

Harus dipahami, petani tidak bisa hidup tenteram karena kemelaratan, pegawai negeri tak dihormati karena korupsi, dan pedagang pun banyak yang bangkrut karena produknya tak mampu bersaing dengan produk impor. Kita yang selalu bangga mengklaim diri sebagai bangsa agraris ternyata tidak pernah meraih kemakmuran dari bidang pertanian. Kebijakan pertani an yang tepat ialah yang berpihak ke pada petani. Sa lah kebijakan, korbannya ialah per taruhan nasib jutaan petani. Hal itu akan mening katkan jumlah o rang miskin di Indonesia. Fokus pem bangunan pertanian ialah keberdayaan petani, daya saing produk, dan kelestarian lingkungan. Inilah paradigma baru pertanian di abad ke-21.

Ali Khomsan Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2015/03/02/ArticleHtmls/Kekarut-marutan-Soal-Beras-02032015006003.shtml?Mode=1#