Senin, 22 Desember 2014

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghentian Raskin

Minggu, 21 Desember 2014

PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.

"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara Minggu (21/12).

Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.

Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.

"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," ujar dia.

Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.

Jon juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.

Menurut Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.

"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," kata Jon.

Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.

Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.

"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," kata dia.

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-penghentian-raskin

Sabtu, 20 Desember 2014

Kecewa Tak Ditemui, Warga Desa Guluk-guluk Ancam Lurug Kejari Sumenep

Jumat, 19 Desember 2014

suararakyat.org – Menindaklanjuti penyelewengan raskin yang ada di desanya, sejumlah warga Desa/Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Jum’at (19/12).

Namun, setelah sampai di kantor penegak hukum tersebut, mereka sangat kecewa karena tidak satu pun orang yang ditemuinya, kecuali petugas satpam. “Padahal sudah jelas, sekarang masih jam aktif,”terang Mohammad Haris, Jum’at (19/18).

Untuk itu, dia menyayangkan keadaan tersebut. Bagaimana institusi penegak hukum bisa menjamin tegaknya keadilan bagi masyarakat, jika tanggungjawabnya sendiri menjadi pelayan masyarakat yang digaji negara tidak terpenuhi.

“Kami dapat informasi dari petugas satpam, jika seluruh staf kejaksaan ada acara di Surabaya,”ucapnya.

Padahal tujuan dirinya datang ke kantor tersebut hanya untuk memastikan proses kelanjutan kasus Raskin yang telah dilaporkannya beberapa pekan yang lalu.

“Saat kami melaporkan kasus penyewengan raskin ke kejaksaan. Mereka bilang, banyak menerima laporan kasus raskin. Sehingga mereka minta kami untuk selalu bersabar,”bebernya.

Apabila dalam minggu ini, aparat hukum masih mengaburkan kasus raskin yang terjadi di desanya. Pihaknya akan mengerahkan warga Guluk-guluk untuk melakukan aksi kembali ke kantor Kejari.

“Intinya kami sangat kecewa dengan dengan pihak kejaksaan yang bertele-tele dalam menyelesaikan kasus ini,”terangnya. (Syem)

http://koransuararakyat.org/ksr/2014/12/kecewa-tak-ditemui-warga-desa-guluk-guluk-ancam-lurug-kejari-sumenep/

Kamis, 18 Desember 2014

JK: Tak Ada Pengimpor Beras 2-3 Juta Ton Selain Negeri Ini!

Kamis, 18 Desember 2014

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa swasembada pangan akan menjadi salah satu prioritas di pemerintahannya. Bahkan Jokowi ingin dalam 3 tahun ke depan tidak ada lagi impor beras.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa tidak ada negara yang bisa hebat tanpa mencapai swasembada pangan. Ini bukan hal yang mudah, karena kebutuhan pangan pasti naik, tidak pernah turun.

"Kebutuhan tak pernah turun dan ini kebutuhan mutlak. Memalukan negeri begitu luas tapi impor terus," tegasnya dalam penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Menurut JK, Indonesia adalah salah satu importir beras terbesar di dunia. "Tidak ada pengimpor beras 2-3 juta ton selain negeri ini," sindirnya.

Oleh karena itu, JK ingin ahli-ahli pertanian langsung turun ke lapangan. "Semua yang ahli kembali ke ladang, jangan di kantor. Kalau tidak, kita jual kantornya," tutur dia.

Selain dari sisi sumber daya manusia, menurut JK, pemerintah juga akan membangun infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan. Bendungan, waduk, dan irigasi akan dibenahi.

"Hampir semua pengairan tidak dipelihara dengan baik di daerah. Tersier itu tanggung jawab bupati. Kita akan berikan biaya besar untuk pelihara agar rakyat dapat air betul dan rakyat bisa berhasil," katanya.

Pembangunan waduk, demikian JK, akan diambil sebagian dari hasil penghematan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sebagian biaya dari pengurangan BBM itu diberi pada pangan. Semua harus siap," ucapnya.

(hds/hen)

http://finance.detik.com/read/2014/12/18/184228/2781782/4/jk-tak-ada-pengimpor-beras-2-3-juta-ton-selain-negeri-ini?991101mainnews

Program Raskin Apa Perlu Dihapuskan ?

Rabu, 17 Desember 2014

Pada - tanggal 9 Desember 2014 diadakan rapat Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat untuk mendiskusikan program beras raskin dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pusat (baca:Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan) melalui Menteri Pertanian RI selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional.  Meskipun rapat hanya satu hari tetapi begitu alot pembahasan raskin dari hulu hingga ke hilir agar tata kelola lebih baik, apalagi setelah mendengar paparan Bulog dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Amanah UU
Tujuan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketahanan pangan dalam arti luas. Selama ini ada beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga Ketahanan Pangan Indonesia antara lain: peningkatan produksi pangan dalam negeri, penguatan stok nasional termasuk cadangan pangan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, distributor, pedagang, hingga rumah tangga.

Tidak ketinggalan juga dilakukan eliminasi tingkat losses terutama menekan waste di dapur dan atau meja makan.  Strategi lainnya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat lewat pengendalian harga pangan pokok (tingkat produsen dan pada tingkat konsumen-market operation).

Pemerintah pusat juga melaksanakan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan dengan harga subsidi/targeted food subsidy, kios raskin serta penguatan lembaga pangan.  Pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan peningkatan kesejahteraan petani dan rumah tangga miskin.  Itulah beberapa hal yang dapat dijabarkan dari UU No 18 tahun 2012 tentang pangan.

Peraturan lain tentang beras miskin dapat kita lihat pada Inpres Perberasan No 3/2012 yang mengatur antara lain bahwa pembelian harga gabah dan beras sesuai HPP  dilaksanakan oleh Bulog dengan kualitas beras medium, penggunaan yang lain adalah untuk cadangan beras Pemerintah.

Peraturan lain juga sudah dikeluarkan kementerian terkait tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Agar lebih jelas disusun juga Pedum Raskin 2014 dengan penjabarannya Juklak pada tataran provinsi dan Juknis pada level Kabupaten/Kota.  Penanggung jawab utama termasuk BPS dalam hal pendataan RTS, Bulog  untuk penyediaan dan penyaluran beras, Pemda dalam hal pendistribusian beras hingga kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM)).

 Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya aturan mulai dari level Pusat hingga rumah tangga sasaran penerima manfaat. Penyimpangan tentunya akan menjadi temuan.

Dua Jenis Kajian
Sebagai kaum akademisi sudah pasti tidak pernah berhenti kepada apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, tetapi terus mengkaji hingga ke akar persoalan, artinya hasil kajian tidak otomatis diterima untuk generalisasi.  Ke satu, Bulog melakukan kajian bahwa harga gabah dan beras pada dua tahun terakhir (2012 - 2013) relatif stabil dengan posisi stok Bulog yang cukup kuat.

Kenaikan harga mengikuti kenaikan HPP.  Pada awal tahun 2014, harga beras masih menunjukkan trend kenaikan sampai dengan bulan Maret 2014 sehingga alokasi Raskin November - Desember 2014 dipercepat untuk disalurkan pada awal tahun.  Harga di akhir tahun kembali menunjukkan kenaikan, harga beras tingkat grosir di PIBC pada 29 Oktober sebesar Rp 7 650/kg atau naik Rp 400/kg dari awal September.

Pada tataran internasional Bulog juga memaparkan bahwa Harga beras di Indonesia berada jauh di atas harga   beras parity impor dari Thailand dan Vietnam. Hal ini harus disikapi dengan ekstra hati-hati, kalau tidak serbuan impor akan meraja lela.

 Ke dua, hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menyebut anggaran Raskin di APBN 2014 cukup signifikan sebesar Rp 18,8 triliun, namun pelaksanaan program Raskin masih belum sesuai harapan menyebabkan dampaknya pada pengurangan angka kemiskinan belum sesuai dengan harapan.

Lebih detail dikemukakan TNP2K bahwa fakta program Raskin tidak tepat sasaran artinya Exclusion & inclusion error masih tinggi. Bahkan data Susenas 2013 menunjukkan lenkage ke kelompok non targeted masih memiliki trend yang sama dengan 2009 dan 2012.

Mengerikan memang, ada oknum yang mempermainkan jatah orang miskin, bahkan ada dianut sistem barito (bagi roto) agar lebih aman secara sosial sebab jumlah penerima lebih banyak dari daftar penerima manfaat. Terungkap juga bahwa hasil monitoring Raskin TNP2K (2013) menunjukkan 61.9% kualitas yang didistribusikan ke RTS-PM dalam kondisi yang kurang baik.  Hal ini mungkin karena penyimpanannya relatif lama.

Selain itu program raskin konvensional tidak tepat jumlah yang diberikan, artinya rata-rata RTS PM ada yang menerima 4-6 kg/bulan pada hal seharusnya 15 kg/bulan.

Juga ditemukan tidak tepat harga, rata-rata RTS-PM membeli Rp 2 000/kg pada hal seharusnya hanya      Rp 1 600/kg.  Apakah ini indikasi adanya penyaluran ke pengepul? Melengkapi kajian TNP2K disebut juga tidak tepat waktu artinya terjadi keterlambatan-ditemukan adanya rapel distribusi, sepertinya ada sistem arisan.

Di akhir pemaparannya TNP2K merekomendasikan beberapa alternatif yang dapat dipilih, ke satu berdasar segmentasi, agar Raskin diberikan hanya di wilayah dengan kerawanan pangan tinggi dalam bentuk tunai. Alternatif ke dua, Raskin haruslah dirubah dengan memberikan voucher/kupon belanja bahan makanan karena hal ini cepat, biaya distribusi rendah, kebocoran bantuan relatif rendah, dan memudahkan penyesuaian pangan sesuai kebutuhan. Alternatif ke tiga dalam bentuk tunai, Raskin dirubah dengan memberikan bantuan tunai dan diintegrasikan dengan program bantuan tunai lainnya.  Hal ini akan berdampak positif antara lain cepat, cakupan dan jumlah memadai, biaya distribusi rendah, kebocoran rendah, dapat langsung dimanfaatkan sesuai kebutuhan rumah tangga, dan sejalan dengan program simpanan produktif

Dampak raskin dihapus
Apabila raskin dihapus maka stabilitas harga di produsen dan penyangga stok akan sulit dilakukan.

  Perlu diketahui bahwa Raskin adalah outlet pengadaan dengan HPP.

Selain itu, apa instrument Pemerintah menghadapi saat panen raya di bulan Maret - Mei atau Oktober-November apabila Raskin  dihapus sebab produksi petani melimpah, dan siapa mampu membeli karena ada akumulasi carry over stock dan tidak ada jaminan outlet penyaluran.  Hal ini akan mengusik para petani karena tidak memiliki jaminan harga dan pasar lagi.

Ini berimplikasi bahwa tanpa jaminan harga dan pasar akan menurunkan semangat petani untuk menanam sehingga produksi padi pada tahun berjalan akan drastis turun yang berarti ketersediaan pangan Indonesia akan tergantung pada pasar dunia (food trap).

Ini bisa diartikan Indonesia sedang menyiapkan tali ke leher.

 AEC mulai akhir 2015, dengan harga beras dunia lebih rendah daripada beras domestik, akan mengakibatkan beras dunia semakin banyak yang masuk, siapa yang mengatur hal tersebut apabila Bulog dikerdilkan? Apalagi produksi petani masih belum bisa bersaing di kancah global.  Pemerintah harus menyadari dan belajar dari komoditas lain, misalnya kedelai dibiarkan masuk ke harga pasar maka terbukti margin antara paritas impor dengan harga jual eceran semakin lebar, sehingga pedagang mengambil keuntungan besar.  Hal ini salah satu alasan terjadinya dekedeIisasi.

 Importir kedele terbatas pada pelaku tertentu sehingga sekaligus umumnya mengendalikan harga kedelai.

Demikian juga untuk komoditas gula, gula importir dalam bentuk rafinasi lebih murah dibanding harga gula petani, dengan distributor gula terbatas pada pelaku tertentu akan tetap mengendalikan harga gula.  Hal ini rentan terhadap kartel.

Apakah ini yang diinginkan?

Penutup
Program Raskin selama ini telah membantu memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah.  Kami sangat setuju apabila program Raskin diperbaiki dalam beberapa hal, terutama dari aspek "delivery system", untuk memenuhi enam tepat: tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan tepat administrasi.

Beberapa bentuk perlindungan sosial dalam hal bantuan pangan dapat diberikan dalam bentuk: a) voucher, b) uang tunai, c) e-money (kartu uang elektronik), dan d) beras. Yang penting komplementer sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dan kesiapan penyelenggara ketahanan pangan.  Dalam rangka pengawasan dan pengendalian program Raskin, perlu dilakukan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Oleh : Bilter A. Sirait
(Guru Besar Kopertis Wil.I dpk UDA-Dosen tidak tetap FP UMI/ Ketua Tim Teknis DKP Sumut-Medan/Anggota Pokja Ahli DKP Pusat/ r)

http://hariansib.co/view/Opini/40298/Program-Raskin-Apa-Perlu-Dihapuskan--.html#.VJISRdKsUXs

3 Kelurahan di Depok Tolak Raskin Kualitas Buruk

Kamis, 18 Desember 2014

DEPOK - Tiga kelurahan di Kota Depok, Jawa Barat menolak pendistribusian beras miskin (Raskin) dari Badan Urusan Logistik lantaran kualitasnya buruk. Seperti Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap.

"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," kata Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya di Depok, Rabu 17 Desember 2014.

Pihaknya akan mengembalikan beras tersebut pada Bulog. Beras yang diterima saat ini kondisinya berwarna kuning, berbau, dan bubuk. Akibat buruknya kualitas beras, maka beras itu tidak layak konsumsi.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai, hal itu merugikan masyarakat yang membutuhkan. Karena masyarakat sasaran tidak dapat mengonsumsi beras dan terpaksa membeli beras di pasar dengan harga lebih mahal.

"Jelas merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka berharap bisa membeli beras murah tapi ternyata kualitasnya buruk. Selain itu pendistribusian sering telat," katanya.

Warga yang membeli beras kualitas buruk itu akhirnya hanya menjadikan raskin sebagai pakan hewan. Mereka terpaksa membeli karena kuatir tidak mendapatkan jatah raskin di bulan berikutnya.

"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," ungkap Kiki.

Satu kilo raskin dijual Rp1.800. Maka itu, dia meminta agar pemerintah mengontrol dan memperbaiki kualitas beras. Karena percuma saja disalurkan raskin jika tidak dikonsumsi warga.

"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," tutupnya.

(mhd)

http://metro.sindonews.com/read/938767/31/3-kelurahan-di-depok-tolak-raskin-kualitas-buruk-1418831296

Bulog Pandeglang Libatkan Kejari Tagih Utang Raskin

Rabu, 17 Desember 2014

RaskinPANDEGLANG, BANPOS – Hingga akhir 2014 jumlah tunggakan beras rumah tangga miskin (Raskin) di Kabupaten Pandeglang cukup tinggi. Berdasar data Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang, piutang berjalan Raskin Kabupaten Pandeglang per 12 Desember masih diangka Rp1,9 miliar.
“Terkait piutang Raskin untuk Kabupaten Pandeglang pada berjalan sebesar Rp1,9 miliar. Salah satu upaya penagihannya dengan melakukan monitoring evaluasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ujar Kepala Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang Herman Sadik kepada BANPOS, Rabu (17/12/2014).
Selain upaya tersebut, lanjut Herman, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Kejari Pandeglang. Sebab, tahun ini pihaknya telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait tunggakan Raksin.
“Jika pada akhir tahun ini tunggakan itu masih ada, maka kami akan menggunakan MoU dengan Kejari Pandeglang untuk menagih piutang Raskin. Kami pun meminta desa yang menunggak Raskin untuk segera melunasinya,” kata dia.
Kajari Pandeglang Sitti Ratnah mengaku, belum menerima permohonan penagihan piutang Raskin dari Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang. “Baru MoU saja dan belum ada SK tunggakan Raksin,” singkat Kajari.
Sementara Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengancam, kepada kepala desa yang menunggak Raskin akan berusan dengan dirinya. “Kepala desa yang menunggak Raskin akan berurusan dengan saya,” tegas Bupati Erwan.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Pandeglang Lukman Hakim meminta, desa yang masih menunggak Raksin untuk segera menyelesaikannya. Sebab, jika tunggakan ini sampai berlahir ke tahun berikutnya dikhawatirkan akan menjadi cacatan tersendiri bagi Bulog untuk mengalokasi Raskin ke Pandeglang.
“Kami meminta tunggakan Raksin itu segera dilunasi. Karena bagaimana pun masyarakat masih membutuhkan Raskin, jika masih ada tunggakan dan pagu tidak terserap maka dikhawatirkan tahun depan jatah Raskin Pandeglang berkurang,” ungkapnya. (ARI).

 http://bantenpos.co/arsip/2014/12/bulog-pandeglang-libatkan-kejari-tagih-utang-raskin/

Rabu, 17 Desember 2014

Kualitas Raskin di Depok Buruk

Rabu, 17 Desember 2014

KONFRONTASI-Anggota DPRD Kota Depok Rezky M Noor menilai kualitas beras untuk warga miskin di Kota Depok selama ini buruk dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.

"Kami mendapatkan laporan dari warga kami, dimana mereka mengeluhkan kualitas buruk seperti bau, kuning, kutuan bahkan pendistribusian sering telat," katanya saat menemui warga RT 03/15 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Selasa.

Menurut dia, akibat kualitas beras raskin kurang layak maka banyak warga yang tidak menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya membeli beras raskin untuk digunakan sebagai pakan makanan hewan piaraan mereka karena kulitas beras raskin yang kuliatasnya tidak baik.

"Kami dapat keluhan dari warga kalau para warga Rumah Tepat Sasaran tidak mengambil beras raskin maka dimarahin, dan tidak mendapatkan jatah di bulan berikutnya dan terpaksa warga membelinya," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan untuk mendapatkan jatah beras raskin itu warga harus mengoceh uang sekitar Rp1800 untuk mendapatkan beras raskin satu kilogramnya.

Pihaknya meminta kepada Badan Urusan Logistik Bogor-Cianjur untuk memperbaiki kualitas beras raskin tersebut pada tahun depan.

"Kami belum tahu apakah pemerintah pusat akan menghentikan distribusi raskin ke warga miskin atau tidak, jika dilanjutkan ya kami minta kualitasnya diperbaiki," katanya.

Sementara itu Ketua Seksi Pertahanan Pangan Dinas Program Masyarakat Ketahanan Pangan (PMKP) Kota Depok Emma Lidya mengakui adanya beras raskin kualitasnya buruk ditiga kelurahan yakni Kelurahan Grogol, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Cilangkap. Warga menolak melakukan pendistribusian beras untuk orang miskis (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan jumlah mencapai 29 ton.

Beras tersebut dikembalikan karena memiliki kualitas yang buruk yaitu kuning, berbau, dan bubuk.

"Ada tiga kelurahan di Kota Depok yang menolak kepada pihak kami untuk melakukan pendistribusian raskin kepada warganya. Beras ditolak karena memiliki kualitas yang sangat buruk," katanya.[mr/rol]