Selasa, 15 April 2014

Waspadai Impor Gula Untuk Dana Pemilu Parpol

Selasa, 15 April 2014

Jakarta, HanTer – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai, izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Perum Bulog patut diwaspadai.

Pasalnya, hal ini terjadi di saat pemilu sedang berlangsung dan hal ini tentu saja bisa mengundang kecurigaan cukup besar ada apa dibalik Pemerintah melakukan impor gula dari luar negeri.

"Impor gula dalam jumlah besar di sela sela pemilu ini patut diwaspadai, terutama karena rentan menjadi bancakan pengusaha untuk mendanai partainya dalam pemilu. Selain bahwa impor gula ini jelas merugikan kepentingan nasional, industri nasional, dan petani tebu kita," kata Salamudin menjawab Harian Terbit.

Dirinya berpandangan bahwa sejak awal pemerintah memang tidak serius membenahi pertanian tebu dan industri gula nasional. Akibatnya produksi gula merosot dibandingkan kebutuhan nasional. Untuk itu, pemerintah harus perlu mengevaluasi kembali liberalisasi gula di Indonesia. Salamudin mencontohkan, Liberalissi gula sebagaimana rekomendasi IMF 1998-2003 telah menyebabkan ambruknya tata niaga gula nasional dan tidak adanya mekanisme perlindungn terhadap petani tebu.

"Dengan demikian Bulog seharusnya menjalankan peran strategisnya melindungi petani dan industri nasional, jangan menjadi agen impor," kata Salamuddin.(za)



Titik Rawan Program Raskin Bermula dari Gudang Bulog ke Titik Distribusi

Selasa, 15 April 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menengarai titik rawan penyimpangan pada program beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) berada di bagian distribusi.
"Distribusi raskin yang tidak transparan berpotensi terjadi penyimpangan," kata Direktur Eksekutif PATTIRO, Sad Dian Utomo dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Sad menuturkan, titik kritis distribusi Raskin terletak pada saat pengiriman beras dari gudang Bulog ke titik distribusi, dan kedua pada saat penyaluran beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM).
Titik rawan distribusi berikutnya, adalah jumlah beras yang sampai di titik distribusi. Selain itu, daftar RTM penerima Raskin, juga jarang sekali diumumkan, sehingga masyarakat tidak tahu berapa jatah Raskin di wilayahnya.
"Masyarakat hanya menerima beras sesuai jatah yang telah ditetapkan oleh aparat desa/pelaksana distribusi," imbuhnya.
Di titik ini, penyalahgunaan raskin banyak terjadi karena masyarakat tidak tahu jumlah Raskin yang didistribusikan. Sad mencontohkan, praktik penyimpangan banyak terjadi seperti yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, di mana Raskin dijual ke toko oleh aparat desa.
"Raskin dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk renovasi kantor desa," kata dia lagi.
Sementara itu, di Gresik dan kota Serang, Banten ditemukan jatah Raskin dibagikan ke aparat desa yang tidak termasuk RTM. Melihat kenyataan ini, diharapkan semua pemangku kepentingan memiliki kesamaan persepsi. (Estu Suryowati)

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/15/titik-rawan-program-raskin-bermula-dari-gudang-bulog-ke-titik-distribusi

Mengenal AKBP Umar yang Mengungkap Kasus Korupsi Beras untuk Rakyat Miskin

Selasa, 15 April 2014

Jakarta - Bagi sebagian orang mungkin membeli beras bukan masalah besar. Tapi bagi rakyat miskin, makanan pokok itu menjadi barang mahal sehingga pemerintah mengucurkan program beras untuk rakyat miskin. Tapi apa jadinya jika anggaran itu tetap dikorup?

Mereka yang diduga mengkorupsi anggaran itu yaitu Kades Cibiuk Kidul, Agus Suganda (46), Kades Cibiuk Kelar, Asep Gojali (44), Kades Majasari, Tatang Koswara (58), Kades Cipareuan, Ata Sutisna (57). Semuanya merupakan Kades di Garut, Jawa Barat. Keempatnya digulung oleh Polres Garut pada 2013 silam, langsung di bawah komando Kapolres Garut kala itu, AKBP Umar Surya Fana.

"Ini untuk pembelajaran bagi yang lain," kata Umar saat dihubungi detikcom, Selasa (15/4/2014).

Kasus bermula saat pemerintah memberikan program beras bagi rakyat miskin kurun Januari-Februari 2012. Dalam program itu, rakyat cukup membeli beras Rp 1.600 per Kg. Harga tersebut jauh di bawah harga pasaran karena pemerintah telah merogoh APBN Rp 5.900 per Kg guna membeli beras dari Bulog.

Nah, dalam penyalurannya ternyata beras tersebut mengalami kebocoran di sana-sini. Para kades menjual kembali beras tersebut kepada warga yang tidak miskin dengan harga pasar. Dari hasil penjualan itu, para kades pun meraup untung. Seperti Kades Agus yang mengantongi sebesar Rp 49 juta, Kades Asep sebesar Rp 30 juta, Kades Tatang sebesar Rp 50 juta dan Kades Ata sebanyak Rp 42 juta.

"Awalnya jaksa sempat menolak karena kerugiannya kecil dan akan disidik dengan pasal 374 (penggelapan)," ujar mantan Kapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat itu.

Atas kegigihan AKBP Umar dan seluruh jajaran Polres Garut, akhirnya kasus itu bisa dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Pada 6 Januari 2014, Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman kepada keempatnya selama 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan.

"Baru selesai 4 berkas saya keburu dipindah," ucap Umar yang dipindah menjadi Wakapolres Jakarta Pusat hingga saat ini.

Hukuman itu lalu dilipatgandakan menjadi 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada 5 Maret 2014. Khusus kepada Kades Agus, hukumannya malah dinaikan menjadi 2,5 tahun penjara.

"Baguslah kalau ditambah di tingkat Pengadilan Tinggi," kata perwira menengah yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cilegon tersebut.

http://news.detik.com/read/2014/04/15/181632/2556171/10/?992204topnews

Raskin dibalut masalah

Selasa, 15 April 2014

ANDAIKAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ”mengutak-atik” program beras untuk rakyat miskin (raskin), barangkali masyarakat tidak akan pernah menyangka betapa banyak jejak busuk di balik program mulia yang membantu masyarakat miskin untuk kelangsungan hidupnya.

Setelah KPK membeberkan sejumlah kelemahan di balik program yang diluncurkan sejak 1998 itu, pemerintah mengamini bahkan secara terbuka mengakui selama ini tak pernah ada evaluasi secara menyeluruh, apakah program tersebut sudah berjalan pada rel yang diinginkan. Padahal, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan untuk program tersebut tidak sedikit dan setiap tahun jumlahnya meningkat.

Anggaran program raskin diakui Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengalami peningkatan setiap tahun, sementara jumlah rumah tangga sasaran (RTS) mengalami penurunan. Angka berbicara, pada 2011 anggaran raskin mencapai Rp15,27 triliun untuk menyasar sebanyak 17,4 juta atau 25% dari jumlah penduduk dengan ekonomi terendah di negeri ini yang dijatah sebanyak 15 kg per bulan selama 12 kali.

Setahun kemudian, pada 2012, nilai anggaran naik menjadi sebesar Rp15,70 triliun. Peningkatan anggaran tersebut memang tipis, tetapi jumlah RTS yang menjadi sasaran tidak berubah. Selanjutnya pada 2013, anggaran raskin melonjak mencapai Rp17,1 triliun untuk 15,5 juta RTS yang jumlahnya lebih kecil dari dua tahun sebelumnya, bahkan pada pertengahan tahun pemerintah meningkatkan anggaran raskin menjadi Rp21,4 triliun sebagai mitigasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dan, tahun ini anggaran raskin membengkak lagi menjadi sebesar Rp18,8 triliun dengan jumlah RTS sama dengan tahun lalu. Anggaran raskin yang terus bertambah dari tahun ke tahun yang diiringi penurunan jumlah RTS, oleh Menkeu Chatib Basri dinilai wajar. Anggaran yang terus menggelembung itu menurut Menkeu dipicu oleh kenaikan harga beras yang memaksa pemerintah harus menambah anggaran meski jumlah RTS mengalami penurunan.

Logika kenaikan harga yang dilontarkan Menkeu memang bisa diterima akal sehat. Namun, yang menjadi persoalan anggaran yang terus menggelembung itu tidak mencerminkan kemuliaan program tersebut.Berdasarkan temuan KPK pada program yang menghabiskan anggaran puluhan triliun rupiah itu terdapat sejumlah kelemahan, mulai soal sasaran yang tidak tepat, jumlah yang disalurkan tidak sesuai dengan laporan, mutu beras di bawah standar, harga lebih mahal dari yang seharusnya, hingga administrasi yang amburadul.

Padahal, soal mutu beras yang tidak baik seharusnya tak terjadi sebagaimana diatur Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Inpres tersebut mengatur bahwa pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) membeli beras petani dengan persyaratan yang cukup ketat. Pembelian gabah kering panen dalam negeri harus memenuhi kualitas kadar air maksimum 25%, dan kadar hampa/kotoran maksimum 10%.

Selain itu, gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3%. Seharusnya dengan standar sesuai Inpres itu, maka patut dipertanyakan mengapa mutu raskin jauh dari yang diharapkan? Dari sisiharga, juga sangat memprihatinkan. Penduduk miskin untuk mendapatkan raskin cukup merogoh kocek sekitar Rp1.600 per kg. Ternyata harga tersebut hanya di atas kertas, fakta lapangan menunjukkan harga melebar menjadi Rp2.000 per kg hingga Rp2.500 kg.

Mengenai harga yang tinggi itu, pihak Kementerian Keuangan berdalih bahwa harga sebesar Rp1.600 per kg hanya berlaku di tingkat penyerahan dari Bulog ke pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menambahkan ongkos transportasi dan beberapa biaya lainnya. Itu menurut versi pemerintah, tetapi jamak informasi yang berkembang bahwa bukan sekadar kenaikan harga, melainkan kebocoran raskin ke pasar bebas justru tak kalah memprihatinkan.

Kita berharap KPK tidak berhenti di tengah jalan dalam mengurai benang kusut raskin. Tidak cukup sekadar meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Sementaraitu, pemerintahwajib mempertajam   program mulia ini agar tepat sasaran dan tidak menjadi bancakan oknum pemerintah di daerah.

Harus ada kebijakan yang tegas, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara yang mencapai puluh triliun rupiah setiap tahun.

http://daerah.sindonews.com/read/2014/04/15/16/854158/raskin-dibalut-masalah

Jumat, 11 April 2014

Setelah 'Disentil' KPK, Pemerintah Sibuk Evaluasi Raskin

Jumat, 11 April 2014

Jakarta -Pemerintah sepertinya baru kebakaran jenggot soal program beras untuk rakyat miskin (raskin), setelah ada kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal isi kajian tersebut sudah ada sejak tahun 2003.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui selama ini kurang memperhatikan soal pelaksanaan program tersebut. Meskipun anggaran yang disediakan setiap tahunnya mencapai belasan triliun rupiah.

"Setahu saya selama ini nggak ada evaluasi. Karena itu dari Kemenko Kesra dan Kementerian Sosial (Kemensos), tapi saya nggak aware mengenai itu," kata Chatib seperti dikutip, Jumat (11/4/2014).

Chatib mengungkapkan, akan segera mempelajari hasil kajian dari KPK tersebut. Termasuk dengan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga lainnya.

"Ini kemarin saya terima studinya KPK. ini mau kita pelajarin termasuk Bansos (bantuan sosial) ini, kita akan seperti di sidang kabinet, saya ditugaskan untuk koordinasi dengan KPK. Karena KPK mintanya supaya dikonsentrasikan di Kemensos," jelasnya.

Chatib menilai, dari sisi teknis pelaksanaan raskin memang cukup merepotkan. Akan dicari upaya dari sisi penyaluran agar efektif dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dituju juga tepat.

"Nanti kita bicarain deh gimana caranya karena ada soal-soal teknis yang membuat orang-orang jadi sulit gitu. Jadi sulit misalnya kayak Kemensos, dia ngurusin raskin aja dia repot," imbuh Chatib.

Dirjen Anggaran Askolani menambahkan dalam waktu dekat akan digelar rapat koordinasi di Kemenko Kesra untuk evaluasi secara menyeluruh soal raskin. Selama ini evaluasi cenderung parsial.

"Jadi evaluasi semua sesuai dengan rekomendasi dari KPK. Kalau sebelumnya ada evaluasi tapi hanya sebagian jadi efeknya pun cuma sebagian nggak signifikan," ungkap Askolani.
(mkl/rrd)

http://finance.detik.com/read/2014/04/11/114550/2552093/4/setelah-disentil-kpk-pemerintah-sibuk-evaluasi-raskin

Kemenkeu Akui Kualitas Raskin Kadang Tak Sesuai Harapan

Jumat, 11 April 2014

Jakarta -Pemerintah mengakui beras untuk ditujukan untuk masyarakat miskin (raskin) memiliki kualitas kurang baik. Padahal seharusnya beras sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

"Kadang yang di stok Bulog ini memang kadang-kadang kualitas tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani seperti dikutip, Jumat (11/4/2014).

Askolani menilai ini adalah catatan penting untuk Bulog selaku penyalur raskin. Karena anggaran sudah disediakan untuk pengadaan beras sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Ini akan menjadi evaluasi ke Bulog. Kita setuju dengan kajian dari KPK," sebutnya.

Berdasarkan Inpres tersebut, pemerintah melalui Bulog membeli beras petani dengan persyaratan untuk gabah kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% Rp 3.300 per kg di petani, atau Rp 3.350 per kg di penggilingan.

Bulog juga disyaratkan jika membeli gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% Rp 4.150 per kg di penggilingan, atau Rp 4.200 per kg di gudang Bulog.

Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% Rp 6.600 per kilogram di gudang Bulog.
Sebelumnya dalam temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kondisi penetapan harga dan spesifikasi untuk beras kualitas medium yang ditetapkan (harga) flat sepanjang tahun menyulitkan Bulog untuk menyerap beras kualitas baik.

"Sulitnya Bulog menyerap beras dari petani mendorong diserapnya beras 'kualitas asalan'. Ditambah dengan target pengadaan yang dilakukan Bulog untuk memenuhi jumlah beras Raskin, dengan infrastruktur penyimpanan beras yang terbatas dan beras disimpan dalam waktu lama mengakibatkan menurunnya kualitas beras Raskin," jelas KPK.

Sehingga KPK menemukan beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) tidak sesuai dengan standar kualitas beras medium, seperti berbau apek, berkutu, dan berwarna kuning.

"Alih-alih dikonsumsi, akibat beras yang tak tepat kualitas, maka beras Raskin justru lebih banyak dijual kembali oleh penerima sehingga menciptakan praktek pemburuan rente," katanya.

Dalam situs resmi Perum Bulog disebutkan beras yang disediakan adalah beras dengan kualitas medium. Perum BULOG melakukan pengawasan intensif mulai dari beras itu dikemas di tempat penggilingan sampai di gudang Perum BULOG.

http://finance.detik.com/read/2014/04/11/105538/2552031/4/2/kemenkeu-akui-kualitas-raskin-kadang-tak-sesuai-harapan

Tak Hanya KPK, Mulai Dari Lembaga Lokal Hingga Asing Sebut Raskin Bermasalah

Jumat, 11 April 2014

Jakarta -Program beras miskin (raskin) kembali menjadi hangat diperbincangkan. Padahal program ini sudah ada saat terjadinya krisis moneter 1998. Kala itu namanya adalah Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin pada 2002.

Suara protes itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. KPK menilai program dengan anggaran triliunan rupiah tersebut tidak tepat dari sisi apapun. Yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi.

Dalam rangkuman detikFinance, kajian tersebut ternyata sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sejak satu tahun berjalan program raskin. Bank Dunia adalah salah lembaga yang mengutarakannya pada tahun 2003.

Disebutkan tahun 2003 raskin yang disalurkan salah sasaran, karena 74% beras tersebut ternyata jatuh ke kelompok non miskin. Bahkan, dilihat dari alokasi dananya, dari anggaran Rp 4,83 triliun yang dialokasikan ke Perum Bulog tahun 2003, hanya 18% yang benar-benar dinikmati kelompok miskin. Sementara 52% lainnya menjadi subsidi untuk kelompok non miskin dan 30% sisanya habis untuk biaya operasional dan keuntungan Perum Bulog.

Kajian Bank Dunia tidak hanya berhenti di situ. Tahun 2006, raskin kembali menjadi bahan evaluasi. Dilaporkan ada 30% penyaluran raskin oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Meski sudah ada perbaikan, namun masih jauh dari target tepat sasaran. Itu pun didukung oleh kajian LSM dalam negeri Smeru.

Pada tahun 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengeluarkan kajian yang sama. Raskin dinilai masih sangat lemah dalam sasaran. Sehingga konstribusinya untuk pengurangan kemiskinan tidak besar.

BPS mencatat sebanyak 31,2 Juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima beras miskin (raskin) pada bulan Maret 2013. Padahal pemerintah hanya menargetkan 15,5 juta RTS untuk menerima subsidi harga pembelian beras untuk orang miskin tersebut atau naik 100%

"Ada kelompok raskin yang tidak seharusnya mendapatkan tetapi mendapatkan raskin, itu dugaan sementara," ujar Kepala BPS Suryamin saat itu.

Pada bulan September 2012, tercatat sebanyak 33,5 juta rumah tangga menerima raskin. Rata-rata kuantitas yang dibeli sebanyak 8,5 kg dan rata-rata harganya Rp 2.106 per kg.

Di samping itu, ternyata Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga memiliki kajian soal raskin. Disebutkan hasilnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang telah disimpulkan oleh lembaga lainnya.

"Memang sudah banyak kajian soal itu. Dari tahun 2003, kemudian 2004 dan 2005 saya ingat mulai dari Bank Dunia, LSM Smeru, dan universitas tinggi di Indonesia dan juga BKF dari Kemenkeu juga melakukan kajian. Hasilnya memang benar, sesuai dengan kajian KPK," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani seperti dikutip, Jumat (11/4/2014)

Artinya temuan seperti Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi sudah diketahui. Akan tetapi, memang belum ada perubahan yang signifikan setiap tahunnya.

"Temuannya tidak jauh. Bahwa raskin itu tidak tepat sasaran. paling tidak tepat jumlah, orang, kualitas dan tidak tepat waktu. Semua sudah tahu tapi masih seperti itu," ujarnya

http://finance.detik.com/read/2014/04/11/070646/2551844/4/tak-hanya-kpk-mulai-dari-lembaga-lokal-hingga-asing-sebut-raskin-bermasalah