Rabu, 22 Oktober 2014

Raskin di Minsel Kuning dan Berkutu, Bulog harus Bertanggungjawab

Rabu, 22 Oktober 2014

AMURANG (BK): Sekertaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Robby Sangkoy Mpd mengatakan, polisi dan kejaksaan negeri untuk periksa pihak Bulog terkait pengadaan beras miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi.

"Warga miskin kan juga manusia, jadi harus diperlakukan secara manusiawi. Namun kenyataan saat ini, raskin yang diperuntukan bagi mereka tidak layak konsumsi karena warna kuning dan berbau serta berkutu," tegas Sangkoy kepada beritakawanua.com.

Sementara itu, lanjut Sangkoy, Pemkab menjadi bahan makian oleh warga, karena memberikan beras yang tidak layak konsumsi. Padahal yang bertanggungjawab sebenarnya adalah Bulog.

"Saya minta kepada pihak yang berwajib dalam hal ini polisi dan kejari agar menyelidiki dan mengusut terkait pengadaan raskin oleh Bulog," tukasnya.

(endo/bk-1)

http://beritakawanua.com/berita/minsel/raskin-di-minsel-kuning-dan-berkutu-bulog-harus-bertanggungjawab#sthash.E1BqCftz.dpbs

Korupsi Rp 84 Juta, Mitra Kerja Bulog Dituntut 4 Tahun Penjara

Rabu, 22 Oktober 2014

Bandung - Daud bin Damiri, pemilik CV Khalil Jaya, Mitra Kerja Bulog Subdivre Indramayu dituntut 4 tahun penjara oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (22/10/2014). Ia dinilai terbukti ikut serta dalam penggelapan raskin di Gudang Bulog Singakerta 2, Kecamatan Krangkeng Indramayu.

Daud merupakan terdakwa keempat dalam perkara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar. Sebelumnya Kepala Gudang Risa Darmanto dan anakbuahnya Jejen telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dari tuntutan 7 tahun penjara dan kini menempuh banding.

Wartono, mitra kerja dari CV Jaya Mandiri juga dijatuhi 6 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun penjara dan kini masih dalam proses banding.

"Terdakwa dinilai ikut andil mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 84 juta," ujar JPU Bima.

Modus yang dilakukan terdakwa yaitu kurang dalam mengirimkan beras sesuai kewajiban, namun tetap mengurus andministrasi seolah pengiriman dilakukan.

"Jadi dia mengambil untung untuk diri sendiri," tuturnya.

Daud dituntut hukuman selama 4 tahun penjara dan denga Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 84 juta.

Terdakwa yang menjalani persidangan tanpa didampingi kuasa hukum langsung menyampaikan nota pembelaannya secara lisan. "Saya memohon keringanan hukuman," kata Daud.

Tya Eka Yulianti - detikNews


Raskin Dari Bulog Tanjungpinang Tidak Layak Konsumsi

Selasa, 21 Oktober 2014

SEBANYAK 20 karung beras untuk rakyat miskin (raskin) yang dibagikan kepada warga Kecamatan Lingga Utara dinilai tak layak konsumsi. Akibatnya, beras tersebut terpaksa ditarik kembali oleh pihak kecamatan selaku penyalur beras tersebut.

Menurut seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Raskin yang dibagikan kondisinya berdebu. Jika disentuh, debu berwarna putih tersebut menempel di tangan dan menimbulkan bau apek.

“Mungkin beras yang dibagikan itu sudah terlalu lama disimpan. Sampai bau dan warnanya kusam,” ungkapnya.

Melihat kondisi beras tersebut, warga yang mendapat Raskin pun tak berani mengkonsumsi beras bantuan.

Hal tersebut juga membuat kecewa salah satu tokoh masyarakat di Pancur, Lingga Utara, Tamrin.

“Kalau kondisinya seperti ini, mana mungkin masyarakat bisa makan. Ini bukan membantu, malah justru sebaliknya, mau membunuh masyarakat,” kata Tamrin.

Tamrin mengatakan, meski namanya beras miskin, seharusnya pemerintah benar-benar memperhatikan kualitas beras yang akan dibagikan. Sehingga beras tersebut bisa dikonsumsi warga.

Camat Lingga Utara, Zulsyafri, membenarkan hal ini. “Ya memang benar. Itu sekitar 20 karung yang sudah disalurkan tak layak konsumsi,” katanya.

Namun karena melihat beras yang sudah sampai ke masyarakat dengan kondisinya yang menghawatirkan jika dikonsumsi, Zulsyafri menarik kembali beras tersebut. Dikatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingga untuk memastikan beras yang ditarik tersebut diganti dengan beras yang layak konsumsi. Dia juga mengajak warganya untuk ikut mengawasi. “Berasnya itu kemarin dari Bulog Tanjungpinang. Bagi warga yang berasnya ditarik, nanti minta ganti lagi,” katanya. ***

Selasa, 21 Oktober 2014

Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang Tidak Diganti

Selasa, 21 Oktober 2014

Barak Siapkan Gugatan Class Action Bagi Perum Bulog

Jakarta_Barakindo- Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s menegaskan, pihaknya akan melayangkan gugatan class action atas keputusan Direksi Perum Bulog yang tidak juga mengganti Kepala Subdivisi Regional (Subdivre) Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik.

Menurut Danil’s, buruknya kinerja pengelolaan beras miskin (raskin) oleh Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang selama ini, telah banyak merugikan masyarakat penerima manfaat, baik di Kabupaten Lebak maupun di Kabupaten Pandeglang.

“Kami akan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) atas sikap pembiaran yang dilakukan oleh Direksi Perum Bulog. Disaat sejumlah pejabat dialih tugaskan, Kasubdivre Lebak-Pandeglang justeru tidak masuk daftar. Kami menganggap ini adalah “penghinaan” terhadap aspirasi publik secara luas. Makanya kami menggagas gerakan perlawanan secara hukum,” tegasnya.

Kata Danil’s, pihaknya memiliki hak untuk mengajukan gugatan class action atas setiap kebijakan pemerintah ataupun perusahaan milik negara yang merugikan masyarakat banyak. “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kami (Barak-red) memungkinkan untuk menggugat kebijakan pemerintah yang tidak mengadopsi kepentingan publik secara luas. Terlebih yang dirugikan adalah du’afa wal masakin,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dalam menjalankan fungsinya, pemerintah merupakan pihak yang melayani dan masyarakat adalah pihak yang dilayani. Pelayanan yang baik dalam pemerintahan adalah sarana menuju masyarakat negara yang sejahtera (welfare state). Pelayanan dimaksud, lanjut Danil’s, pada dasarnya merupakan cerminan dari perbuatan pemerintah yang tidak saja berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (wetmatigheid and rechtmatigheid), akan tetapi lebih dari itu, bahwa administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan harus juga berdasarkan kepatutan (billijkheid) serta kesusilaan, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membuat keputusan (beschikking).

“Untuk mendukung gugatan class action nanti, kami sudah mulai mengumpulkan bukti dan saksi-saksi dari masyarakat penerima manfaat raskin yang merasa dirugikan oleh Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang. Pada saatnya nanti, kami akan mengundang semua media massa untuk mendukung gerakan moral hukum yang kami gagas ini,” pungkasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/10/kasubdivre-bulog-lebak-pandeglang-tidak.html

Kasus Beras Raskin Biak Masih Penyelidikan

Senin, 20 Oktober 2014

Jayapura, Jubi – Kejaksaan negeri Biak masih melakukan penyelidikan dugaan penyelewangan Beras Miskin (Raskin) di Distrik Wayandori, Kabupaten Biak Numfor Papua.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, E.S. Maruli Hutagalung mengatakan, belum ada perkembangan yang dilaporkan Kejari Biak ke Kejati Papua mengenai perkembangan kasus tersebut.

“Itu kasusnya ditangani Kejari Biak. Tapi masih penyelidikan. Masih berproses. Hanya saja saya belum tahu pasti berapa besar kerugian negara dalam kasus ini, dan kasusnya terjadi tahun berapa. Coba tanya ke pihak Kejari Biak saja langsung, karena penanganannya di sana,” kata Maruli, Senin (20/10).

Namun menurutnya, jika sudah memenuni unsur pidana tentu status kasus dugaan penyelewenangan Raskin tersebut akan naik stastunya jadi P21 atau dinyatakan lengkap.

“Kalau sudah lengkap akan segera dinaikkan atau P21. Nanti kita lihat saja. Tapi saya belum cek sudah sampai dimana perkembangan kasusnya,” ucapnya.

Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Biak, Arnolda Awom ketika dikonfirmasi akan kasus tersebut tak menjawab pesan singkat yang dikirim kepadanya. (Arjuna Pademme)

http://tabloidjubi.com/2014/10/20/kasus-beras-raskin-biak-masih-penyelidikan/

Senin, 20 Oktober 2014

Perum Bulog Rombak Pejabat Struktural Jenjang I & III

Senin, 20 Oktober 2014

Barak Harap Kinerja Pejabat Baru Lebih Baik

Jakarta_Barakindo- Per 15 Oktober 2014, Perum Bulog merombak (alih tugas) pejabat struktural jenjang I dan III terhadap 10 pejabat dari tingkat pusat hingga daerah.

Ke-10 pejabat yang di alih tugas itu terdiri atas Achmad Ma’mun yang semula menjabat sebagai Kepala Divisi Regional (Kadivre) DKI dan Banten beralih tugas menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog. Sementara posisi Achmad Ma’mun digantikan oleh Awaludin Iqbal yang semula menjabat sebagai Kadivre Yogyakarta.

Pejabat lain yang di alih tugaskan adalah Langgeng Wisnu yang semula menjabat sebagai Kepala Bulog Subdivre (Kasubdivre) Malang, menempati posisi baru sebagai Kadivre Yogyakarta. Kemudian Arsad yang semula menjabat sebagai Kepala Subdivisi Perberasan Divisi Industri memikul jabatan baru sebagai Kasubdivre Bulog Malang, Didin Syamsudin yang semula sebagai Kasubdivre Ciamis menjabat sebagai Wakil Kadivre Jatim, dan Cecep Panji Nandia yang semula menjabat sebagai Kepala Subdivisi Pengadaan Dalam Negeri pada Divisi Pengadaan menjabat sebagai Kasubdivre Ciamis.

Selanjutnya, Yayat Hidayat yang semula sebagai Kasubdivre Cirebon menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Direktorat Pelayanan Publik, Miftahul Ulum yang semula sebagai Kasubdivre Tangerang menjabat sebagai Kasubdivre Cirebon, Sri Handayani yang semula sebagai Kepala Subdivisi Pengamatan Harga dan Pasar pada Divisi Analisa Harga dan Pasar menjabat sebagai Kasubdivre Tangerang, dan Nurman Susilo yang semula sebagai Kepala Subdivisi Non Perberasan pada Divisi Industri dipecaya sebagai Kepala Subdivisi Pengamatan Harga dan Pasar pada Divisi Analisa Harga dan Pasar.

Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, yang selama ini intens mengkritik kebijakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras miskin (raskin) berharap, agar semua pejabat yang dilantik pada 20 Oktober 2014 tersebut dapat mengemban amanah.

“Utamanya pada lingkungan Divre DKI dan Banten. Kami harap Kadivre dan Kasubdivre yang baru mampu mengelola raskin dengan baik, sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat. Kami tidak ingin lagi mendengar ada keluhan kurangnya timbangan, buruknya kualitas, dan tidak sampainya raskin ke tangan masyarakat penerima manfaat,” harap Danil’s. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/10/perum-bulog-rombak-pejabat-struktural.html#more