Jumat, 27 Maret 2015

Akses Bulog Rumit, Petani Terpaksa Jual ke Tengkulak Dibawah HPP

Kamis, 26 Maret 2015

Jombang-(satujurnal.com) Kendati pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur kenaikan harga pembelian pemerintah,(HPP) gabah sebesar Rp 3.700 perkilogram, namun tidak berimbas di kalangan petani. Gabah petani sampai saat ini masih dihargai Rp 3.500 perkilogram. Mereka terpaksa menjualnya dengan harga dibawah HPP, karena tidak bisa menjual gabahnya ke gudang Perum Bulog. Kondisi ini yang dialami sebagian petani padi di kawasan Kabupaten Jombang yang tengah panen raya. Harga gabah tidak seperti yang diharapkan petani. Petani saat ini terpaksa menjual gabahnya seharga Rp 3.500 perkilogramnya ke tengkulak. Pasalnya mereka tidak bisa menyetorkan gabahnya ke perum gudang Bulog. Hudi, ketua kelompok tani Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben Jombang mengakui harga gabah masih belum sesuai dengan harapan petani, meskipun pemerintah sudah menetapkan harga HPP namun tidak berlaku dilapangan. "Para petani terpaksa menjual ke tengkulak meskipun masih merugi," katanya, Kamis (25/3/2015). Menurut Hudi, sejumlah petani tidak bisa mengakses penjualan ke gudang perum Bulog karena birokrasi dan terkendala modal. Lilia Agustina, anggota komisi B DPRD Jawa Timur menyayangkan masih rendahnya harga gabah ditingkat petani. Dia berharap petani memiliki strategi untuk bisa menjual gabahnya dengan harga tinggi. Pasalnya, meskipun HPP sudah ditentukan, saat panen raya harga gabah cenderung anjlok dan petani merugi. Wakil rakyat ini menambahkan saat ini DPRD masih menyiapkan perda untuk penundaan penjualan gabah petani. Dengan perda penundaan penjualan gabah ini diharapkan petani bisa mendapatkan untung besar. Gabah baru akan dikeluarkan setelah musim panen habis dan harga cenderung bagus. Sedang untuk kebutuhan petani pasca panen akan dibiayai oleh lembaga keuangan yang akan ditunjuk dalam perda tersebut.(rg)

Tujuh Proyek Bulog Ikut Dilidik

Kamis , 26 Maret 2015 10:16

Kajari Sudah Terbitkan Sprintug

FAJARONLINE,SIDRAP — Penyidik kejaksaan memastikan tujuh proyek lainnya yang dilelang Sub Divre Bulog Sidrap tahun 2014 ikut diselidiki. Kemarin, surat perintah tugas (sprintug) diterbitkan Kajari Sidrap, J Simanullang.

Tujuh proyek lainnya yang ikut dilidik itu adalah rehabilitasi atap GSP Padalloang anggaran Rp300 juta, rehab gudang Otting yang menghabiskan Rp200 juta, rehabilitasi rumah jabatan kasub divre Pangkajene Rp400 juta.

Pembangunan kantor baru Rp1 miliar, dan pembangunan Pos Satpam Gudang Tanete Rp55 juta. Adapun proyek pembangunan yang akan ditangani Kejari Soppeng salah satunya adalah rehabilitasi bangunan GSP Panincong.(eby/abg)

Kamis, 26 Maret 2015

Tak Layak Konsumsi, Gempa Kembalikan Raskin ke Bulog

Kamis, 26 Maret 2015


Tak Layak Konsumsi, Gempa Kembalikan Raskin ke Bulog

PAMEKASAN - Sejumlah anggota Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pantura (Gempa) melakukan pengembalian Beras Miskin (Raskin) ke kantor Sub Divre Bulog XII Madura, Jawa Timur, Kamis (26/3) pagi. Sebab, raskin yang warga terima tak layak konsumsi.

Di forum tersebut, Gempa ditemui oleh Kasub Divre, dan sejumlah pegawai lainnya dan perwakilan dari anggota Polres Pamekasan.

Koordinator Gempa, Abdul Hakim mengaku sudah tidak percaya lagi terhadap lingkaran bulog yang selalu liar memainkan hak masyarakat miskin.

"Saya curiga ada unsur kesengajaan, seharusnya, sebelum beras di distribusikan sudah ada pengecekan dari pihak bulog sendiri, namun faktanya masih banyak yang tidak layak konsumsi," ujar Hakim dengan tegas di dalam forum audensi tersebut.

Kendati demikian, Gempa saat ini masih bisa memaklumi dan menghargai dengan kesalahan yang telah di perbuat selama ini sampai meresahkan masyarakat miskin. "Namun kalau tetap tidak ada perubahan, kami tidak akan pandang bulu lagi, bahkan kami akan mengawal masyarakat, untuk menyuarakan langsung ke Blog," ancamnya.

Kepala Sub Divre XII Madura, Amrullah,  menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat berkenaan dengan Raskin, diperbolehkan untuk dikembalikan. "Kalau terdapat beras yang tidak layak pakai. Maka secepatnya sampaikan ke bulog, kalau besar maka akan di ganti dengan transport PP," ujarnya. (ri/bsr)

Tak Mampu Atasi Mafia, Jokowi Evaluasi Kinerja Dirut Bulog

Kamis, 26 Maret 2015

Jakarta_Barakindo- Dinilai tak mampu menjaga stabilitas harga beras akibat ulah para mafia, Prosiden Jokowi yang mendapat laporan meminta kinerja Perum Bulog segera dievaluasi. Hal itu diungkapkan mantan Dirut Bulog era Gus Dur (Abdurrahman Wahid-red), Rizal Ramli kepada wartawan beberapa waktu lalu.

“Informasi yang saya peroleh, Presiden Jokowi juga sudah mendengar dan meminta agar kinerja Bulog segera dievaluasi,” ujarnya.

Menurut Rizal, Lenny Sugihat orang baik, namun Dirut Bulog bukanlah posisi yang tepat baginya. “Ibu Lenny itu bankir yang profesional, karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Risiko pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tapi Perum Bulog bukan tempat yang tepat untuk dia,” katanya.

Ditanya soal kebimbangan Perum Bulog saat menghadapi musim panen raya tahun ini, Rizal menjelaskan, bahwa selain soal harga, Bulog juga gagal mematok harga beli gabah dari petani.

“Seharusnya pemerintah mengumumkan berapa beras yang akan dibeli oleh Perum Bulog pada masa panen. Dengan demikian petani dapat memutuskan berapa dari hasil panennya yang mau dijual atau dikonsumsi sendiri. Misalnya, pemerintah mematok harga beli gabah dari petani sebesar Rp 4.500 per kilogram. Tetapi karena tidak disosialisasikan dengan tepat, spekulan masih bisa bermain, dan memaksa petani menyerahkan gabahnya dengan harga di bahwa itu. Akhirnya yang untung bukan petani, tetapi tengkulak dan spekulan,” jelasnya.

Menanggapi hambatan yang dihadapi Lenny Sugihat dalam menurunkan harga yang dimainkan para mafia beras, Rizal mengatakan, hal itu sulit diatasi Lenny karena permainan mafia beras yang mengaku-ngaku dekat dengan pusat kekuasaan. “Itulah mengapa Dirut Bulog tidak cukup sekedar profesional, tetapi butuh sosok yang memiliki keberanian moral tinggi,” tegasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2015/03/tak-mampu-atasi-mafia-jokowi-evaluasi.html

Beras Impor Beredar, Bulog: Itu Stok Tahun Lalu

Rabu, 25 Maret 2015

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Bulog Sumatra Utara membantah adanya penjualan beras Bulog dari Thailand pada 2015. Dia mengatakan tahun ini Bulog tidak melakukan impor beras.

“Kalau ada beras bulog impor yang beredar di pasaran, barangkali itu hasil impor kami pada 2014,” ujar Humas Bulog Sumut Rudi Adlyn kepada Republika,  Rabu (25/3).

Dia mengatakan pada 2014 Bulog Sumut menerima beras impor dari Bulog pusat jenis premium sebanyak 50 ton. Namun, keseluruhan stok beras yang didatangkan dari Thailand dan Vientnam sudah dilepas ke pasaran.

Untuk 2015 Bulog tidak berencana melakukan import beras. Bulog berencana memaksimalkan hasil panen beras di masing-masing daerah. Selain itu, ketersediaan beras hasil panen lokal daerah mencukupi untuk menutupi kebutuhan beras di Sumut.

Rudi mengatakan, sumber utama beras di Sumut berasal dari beberapa daerah seperti  Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, dan Langkat. Kabupaten Deli Serdang dan Serdang. Bedagai merupakan kabupaten penghasil beras paling banyak di Sumut.

“Kalau  panennya bagus, ya kita serap. Saat ini kita berusaha memaksimalkan pembelian beras dari daerah masing-masing,” ujarnya.

Sebelumnya, pedagang beras di pasar Sukarame, Medan mengaku masih menjual beras jenis Bulog Thailand jenis premium. Beras tersebut dijual seharga Rp 9.000 per kilogram.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/25/nlrfsb-beras-impor-beredar-bulog-itu-stok-tahun-lalu

Rabu, 25 Maret 2015

Bulog Semakin Kedodoran

Selasa, 24 Maret 2015

Pembentukan Badan Pangan Nasional Mendesak


DIREKTUR Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat yang ditunjuk dan dilantik secara sembunyi-sembunyi pada 31 Desember 2014, ternyata bagai Srikandi terserang penyakit Tetelo. Fungsi BULOG untuk menstabilkan harga pasar tersungkur, karena harga beras melejit hingga 22 persen berada pada kisaran 10-12 ribu rupiah per kilogram. Bingung apa yang harus dilakukan, Perum Bulog langsung menggelar Operasi Pasar (OP) kilat di seluruh Indonesia. Namun sayang, OP Bulog kali ini “impoten” turunkan harga.

Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo terpaksa terjun langsung saat OP on the spot. Tapi lagi-lagi anehnya, meskipun Presiden sudah blusukan ke pusat-pusat perdagangan dan gudang beras, harga beras tidak juga bergeming. Menteri perdagangan menuduh, ada mafia yang bermain dalam penyaluran  beras. Padahal OP dilakukan langsung ke komunitas menggunakan kendaraan militer TNI.

Seperti dikatakan presiden, kelangkaan beras adalah modus untuk kembali menjebol saluran impor setelah jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo menyatakan impor beras akan di stop. Apapun yang telah dilakukan Bulog, sampai detik ini harga beras tetap bertengger di papan atas pada harga tertinggi sejak BULOG berdiri.

Lalu Mengapa Bisa Terjadi ???
Sejak dijadikan Perum (Perusahaan Umum), Bulog diharapkan lebih konsinten menjalankan tugas dan fungsinya berbasis pada mekanisme pasar. Karena itu, apa yang dilakukan Bulog terbatas hanya mempengaruhi hukum permintaan (demand) dan pasokan (supply) sebagai variabel dari harga beras. Jika harga beras melambung, pasokan beras akan ditambah dengan mengambil stok beras yang disimpan di gudang-gudang Perum Bulog. Pasokan ini di distribusikan kepada pedagang beras atau melalui OP langsung kepada konsumen.

Tentu tugas dan fungsi Bulog melakukan stabilisasi harga berlawanan dengan kepentingan para pedagang yang menginginkan keuntungan dan harga beras tetap tinggi. Pedagang di lain pihak juga ingin stok beras yang mereka miliki tetap mencukupi untuk memainkan spekulasi atau tarik-ulur dalam kontek hukum demand-supply ditingkat pasar. Mereka akan menahan pasokan di gudang mereka, dan akan melepas sedikit-sedikit agar harga beras tetap tinggi.

Bahkan, jika “kelangkaan beras buatan” ini kemudian diantisipasi oleh Bulog dengan menambah volume  beras di pasar, dan dilakukan operasi pasar, pedagang justru menyimpan pada gudang-gudang rahasia milik mereka lagi. Mereka juga bisa memborong beras yang disalurkan Bulog melalui OP dengan mengerahkan banyak orang. Gerakan mereka sudah  seperti mafia, karena dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan pedagang yang tersebar diseluruh Indonesia.

Apa yang dilakukan mafia pedagang beras ini, tentu berjalan lancar berkat bantuan orang dalam Bulog, atau justru difasilitasi oleh oknum-oknum di Perum Bulog. Sudah banyak terjadi penyaluran beras fiktif oleh oknum-oknum di Perum Bulog yang nakal. Hal ini tentu menolong mafia pedagang beras yang menginginkan tetap terjadi kelangkaan, agar harga beras tetap tinggi dan tidak menggerus keuntungan mereka. Oknum-oknum di Perum Bulog ini adalah sisa-sisa pasukan mantan Dirut Bulog pada saat Bulog masih menggunakan paradigma lama yang menjadikan Bulog sebagai ATM atau sapi perah penguasa (partai politik).

Ulah Oknum-Oknum Nakal
Dengan pernyataan Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menerapkan prinsip kedaulatan pangan dan melarang impor beras, maka nasib oknum-oknum Bulog yang koruptif tersungkur. Oknum-oknum yang juga bermain, baik dalam pembelian maupun dalam penyaluran akan semakin tersudut. Mereka ini diduga menciptakan kelangkaan beras berkomplot dengan para mafia beras agar kran impor beras kembali dibuka.

Permainan impor beras di Bulog sudah menjadi rahasia umum. Selisih yang tinggi antara harga beras di negara pengekspor dan Indonesia sebagai negara importir cukup besar. Terlebih selama ini, Perum Bulog mengimpor beras stok lama dari gudang negara eksportir. Karena itu, korupsi impor beras merupakan korupsi yang paling signifigkan, sehingga oknum-oknum Bulog yang bermain di sini harus mempertahankannya mati-matian. Beras inilah yang dijadikan sebagai sebagian stok Bulog.

Oknum-oknum di Bulog tidak merasa risih mendistribusikan beras di bawah standar mutu dan tidak layak konsumsi. Sebelum Lenny Sugihat dilantik menjadi Dirut Bulog, diperkirakan terdapat 1,7 juta ton beras stok lama. Untuk memperbaiki mutu agar layak konsumsi dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Itulah warisan Direksi masa lalu.

Beras yang dikecam oleh masyarakat dan LSM diberbagai daerah tersebut adalah beras yang disalurkan melalui OP dan raskin. Karena sangat buruknya kualitas, beberapa orang menggunakan untuk makanan ternak. Sedangkan kualitas beras yang tersimpan dibeberapa gudang Bulog seperti di Banjarnegara, Tegal, Grobogan, Kebumen dan lainnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.

Cara Baru Manipulasi di Bulog
Korupsi gaya lama di Perum Bulog cukup kompleks. Misalnya dengan memainkan harga pembelian dan mutu gabah atau beras yang dibeli. Beras dengan kadar air tinggi tetap dibeli menggunakan harga normal dengan memainkan alat pengukur kadar air. Beras dengan kadar air lebih tinggi tentu akan cepat membusuk selama penyimpanan. Tetapi beras dengan kualitas rendah dan tidak layak konsumsi ini tetap didistribusikan, karena di labeli sebagai beras raskin.

Oknum-oknum Bulog juga membuat laporan-laporan manipulatif tentang jumlah gabah yang dibeli dan digiling. Biasanya ada puluhan atau sampai ratusan truk yang berkeliling membawa gabah di administrasikan sebagai gabah yang akan “digiling”. Anehnya, rombongan yang sama membawa gabah yang sama ke penggilingan lain untuk dicatat sebagai gabah hasil pembelian Bulog. Inilah yang sering disebut sebagai pembelian fiktif.

Yang lebih mutakhir, oknum-oknum Bulog melakukan korupsi secara portofolio. Obyek korupsi jenis ini adalah manipulasi bantuan dari Bank Bukopin milik Bulog dengan pemberian suap 2%-3% selisih bunga jasa giro, korupsi fee (10%-20%) dalam pembelian barang-barang dan bangunan untuk Bulog, pencucian uang hasil korupsi melalui Bank Bukopin, serta korupsi dana (tunai dan kredit) yang didapat dari Bank Bukopin untuk berbagai kepentingan Bulog. Korupsi secara portofolio ini pada masa mantan Presiden SBY sulit diungkap, karena Bulog bisa jadi adalah ATM untuk Partai Demokrat.

Kecenderungan menteri BUMN Rini M Soemarno menunjuk orang-orang bank menduduki BUMN, Seperti PLN dan Bulog, dikhawatirkan akan melanjutkan modus korupsi protofolio Bulog semasa SBY. Hal itu ditengarai dengan pernyataannya, bahwa raskin akan diganti dengan pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin. Pendistribusian raskin secara in natura saja telah menciptakan korupsi penyaluran beras secara gila-gilaan, apalagi jika raskin diganti dengan uang.

Sebagai Dirut Bulog, Lenni Sugihat, mantan Direktur management Resiko BRI bisa mamainkan hal sama seperti yang dilakukan oleh Sofyan Basir saat menjabat Dirut Bukopin. Lenni bisa memanipulasi fee dalam setiap pembelian untuk kebutuhan Bulog atau sebaliknya sebagai Dirut dapat mendongkrak kebutuhan-kebutuhan Bulog yang berdampak kepada peminjaman dana dari BRI. Apalagi melihat oknum pelaku korupsi di Bulog masih berada disekitar Lenni Sugihat.

Hal ini patut dicermati, karena mengindikasikan bahwa modus korupsi portofolio Bulog semasa Sutarto Ali Moeso teman dekat SBY menjadi Dirut Bulog akan terulang kembali. Langkanya beras dan kenaikan harga yang tinggi dicurigai adalah permainan atau kiprah para mafia beras untuk mendapat jastifikasi impor kembali. Ini dapat dipahami karena korupsi selisih harga pembelian yang didapat dari bantuan kredit beras (dari BRI) cukup tinggi, yakni sekitar 10-20 persen.

Perlu Badan Pangan Yang Powerfull
Melihat dinamika dan dialektika dalam pelakasanaan tugas dan fungsi Bulog selama ini, persoalan yang timbul jelas tidak mungkin diselesaikan melalui pemikiran teoritik-akademis. Sekalipun diserahkan seribu dokter dan profesor untuk memperbaiki kinerja Bulog ini, tentu akan sia-sia. Apa yang terjadi di Bulog kebanyakan merupakan penyimpangan-penyimpangan pada tataran menajerial dan teknik, tetapi bukan kesalahan-kesalahan pada kebijakan dan strategi.

Selain itu kepemimpinan dan mentalitas para aktor sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dan kegagagalan Bulog dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan Bulog menjaga kredibilitas kelembagaannya sangat penting mengingat banyak kepentingan yang bermain dalam urusan pangan. Bulog memerlukan minimum posisi tawar politik, ekonomi, dan sosial agar Bulog mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta berkoordinasi dengan sektor-sektor lain terkait pangan.

Bulog harus menyadari bahwa perberasan memiliki kompleksitas persoalan yang melibatkan berbagai sektor terkait beras/pangan. Bulog bukan sekedar agen yang melakukan stabilisasi harga dengan mengendalikan kebutuhan dan pasokan. Beras harus dijaga kuantitas, kulaitas, dan kontinuitasnya, sehingga mampu memenuhi hajat orang banyak. Dalam hal kontinuitasnya, Bulog harus mampu menjaga stok yang cukup untuk jangka waktu tertentu dan mampu memobilisasi pendistribusian beras secara cepat.

Untuk itulah bidang pangan harus memiliki dua lembaga yang memiliki tugas dan fungsi berbeda, apalagi jika Indonesia berorientasi pada kedaulatan pangan. Kebijakan dalam produksi pangan atau kebijakan bidang pertanian harus mampu memback-up tugas dan fungsi Bulog menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam penyelenggaraan pangan, khususnya beras. Faktor-faktor produkasi pertanian atau agrikultur seperti lahan, sumber daya petani, tekhnologi, dan sarana produksi pertanian harus terselenggara dengan baik. Hal ini akan melibatkan tugas dan fungsi banyak kementerian dan lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, harus dipisahkan antara badan yang berurusan dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung prinsip kedaulatan pangan dan badan yang bertanggungjawab menjalankan kebijakan alias operator ditingkat lapangan. Pertama, adalah Badan Pangan Nasional (BPN) yang bertugas merumuskan kebijakan multi dan interdisipliner berbagai sektor terkait pangan secara menyeluruh dan terpadu. Kedua, adalah Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertugas dalam mejalankan kebijakan atau bersifat operasional.

Dengan adanya BPN, maka Bulog tidak bekerja sebagai agen tunggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga stok dan melakukan stabilisasi harga. Pada saat krisis stok beras dan menerapkan kebijakan tanpa impor, Bulog akan di back-up oleh kebijakan pertanian yang taft. Bulog bisa didorong menjalankan kebijakan onfarm agar produksi besar mampu berfungsi sebagai substitusi impor dan menjamin stok beras yang aman. Dengan demikian Bulog punya posisi tawar yang substansial dalam mengantisipasi kiat-kiat mafia beras.***

Oleh: Sukmadji Indro Tjahyono
Penulis Adalah: Pengamat Pangan

Kualitas Apek dan Berkutu, Warga Susukan Tonggoh Gunakan Raskin untuk Pakan Ternak

Selasa, 24 Maret 2015

CIREBON (CT) – Kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Susukan Tonggoh, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon. Mayoritas warga di desa tersebut, mengaku menerima raskin yang kondisinya sudah bau apek dan dianggap tidak layak konsumsi.

Menurut sejumlah warga, beras yang diterimanya terpaksa untuk pakan ternak. Seperti yang disampaikan oleh Santi (34), warga desa setempat, dirinya sangat mengeluhkan terkait Raskin yang sangat jelek kualitasnya.

Menurutnya beras tersebut lebih pantas untuk pakan ayam.”Berasnya bau apek, banyak kutunya. Harusnya buat pakan ternak,” ujarnya, kepada CT (24/03).

Hal senada dikatakan Murni (40), Beras yang dibagikan setiap satu bulan sebanyak dua kali tersebut, khususnya untuk warga miskin. Sudah lama dari segi kualitas tidak pernah ada perubahan, bahkan semakin buruk dan tidak layak konsumsi.

“Saya harap pemerintah memperhatikan kualitas Raskin, karena kami bukan ayam atau bebek,” pungkasnya. (Riky)

http://www.cirebontrust.com/kualitas-apek-dan-berkutu-warga-susukan-tonggoh-gunakan-raskin-untuk-pakan-ternak.html