Jumat, 29 Mei 2015

Kasus Raskin di Mabar: Dua Karyawan Bulog Bersaksi di Tipikor

Kamis, 28 Mei 2015

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Badan Urusan Logistik (Bulog) Labuan Bajo mengeluarkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) sesuai usulan pemerintah daerah. Usulan pemerintah biasanya tercantum dalam surat keputusan (SK) bupati.
Hal ini disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Logistik Bulog Labuan Bajo, Hanafi, ketika diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (26/5/2015).
Sidang lanjutan ini dipimpin hakim ketua, Khairulludin, S.H, M.H dengan anggota, Jult M Lumban Gaol, Ak dan Benny Supriyadi, S.H, M.H.
Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Labuan Bajo, Onenta Sahid, S.H adalah dua karyawan Bulog Labuan Bajo, yakni Hanafi dan Yohanes Harapan.
Sementara terdakwa adalah Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Hendrikus Rubin, didampingi Makarius Paskalis Baut, S.H.
Hanafi mengatakan, ia mengetahui persoalan raskin di Pong Majok tahun 2009-2012 melalui dokumen di bulog. Sedangkan soal pengeluaran raskin oleh bulog, ia menjelaskan, biasanya pengeluaran beras berdasarkan usulan dari pemerintah. "Usulan itu tertuang dalam SK bupati. Usulan itu tentu berasal dari desa, kecamatan kemudian disampaikan ke bupati. Bupati kemudian keluarkan SK," jelas Hanafi, seraya menambahkan, penyaluran raskin itu ada juga rekomendasi dari camat diikuti penyetoran dana.
Hanafi merincikan, tahun 2010 ada pengeluaran raskin dari bulog sebanyak empat ton, tahun 2011 sebanyak enam ton, tahun 2012 sebanyak lima ton.
"Penyaluran ini ada berapa tahap?" tanya Khairulludin. Hanafi mengakui, pada tahun 2010 ada dua kali penyaluran, yaitu pada Maret 2010 sebanyak 2.468 kg dan pada Agustus 2010 sebanyak 28 ton lebih. Sedangkan untuk alokasi raskin per kepala keluarga (KK), Hanafi mengakui sebanyak 15 kg.
Dalam kasus ini, ada penyaluran raskin yang diduga tidak sesuai mekanisme sehingga dari jatah raskin sekitar 300 ton hanya disalurkan sekitar 100 ton lebih oleh terdakwa. (yel)

http://kupang.tribunnews.com/2015/05/28/kasus-raskin-di-mabar-dua-karyawan-bulog-bersaksi-di-tipikor

Raskin dari Bulog Dijadikan Pakan Ayam

Kamis, 28 Mei 2015

INILAHCOM, Sampang - Sejumlah warga di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang mengeluhkan kualitas beras miskin (raskin) yang diterima tiga hari yang lalu.

Beras Raskin tersebut setelah dibuka dari bungkusnya ternyata berwarna coklat, kotor dan berbau apek. Sehingga warga memilih untuk tidak mengkonsumsi dan hanya dijadikan pakan ayam.

Mutiah salah satu warga penerima raskin mengatakan, dengan kualitas beras yang rendah tersebut, dirinya tidak berani untuk mengkonsumsi. Dia khawatir keracunan.

"Seperti ini, warnanya coklat dan apek. Tidak berani saya makan, mending buat pakan ayam saja," kata Mutiah warga Jalan Aji Guning, Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan kota Sampang, Kamis (28/5/2015).

Ibu rumah tangga ini menginginkan, pihak Bulog melakukan penarikan dan mengganti beras yang rusak tersebut dengan beras yang lebih bagus.

"Untuk 15 kilogram saya tebus dengan uang 25 ribu rupiah, tapi berasnya jelek. Saya harap diganti dengan yang lebih baik," harapnya.

Sementara itu Dwi Heru Kiswanto selaku Korlap Raskin Bulog Sampang saat dikonfirmasi di kantornya enggan untuk menanggapi adanya kualitas Raskin yang rusak tersebut.

"Menurut surat dari Kepala Bulog Jawa Timur, yang berhak menjawab keluhan itu adalah Kepala Bulok Sub Divre, jadi bukan di Sampang tapi Pemekasan," jelas Dwi Heru Kiswanto saat ditemui sejumlah awak media.

Heru menyatakan, untuk kewenangan dalam menyikapi keluhan warga terkait kualitas raskin yang rusak, itu menjadi ranah Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan.

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun, kuota penerima raskin di Kabupaten Sampang untuk tahun 2015 ini sebanyak 108.647 Rumah Tangga Sasaran. [beritajatim]

Kamis, 28 Mei 2015

17 Karyawan Jastasma Menginap di Kantor Perum Bulog

Kamis, 28 Mei 2015

Makassar - Sebanyak 17 Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) Unit Bisnis Jasa Survey dan Pemberantasan Hama (UB Jastasma) Perum Bulog Divre VII Sulawesi Selatan (Sulsel) berunjukrasa di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta untuk menuntut perbaikan nasib.

Mustafa, salah seorang pengunjukrasa asal Makassar kepada SP, Kamis (28/5) mengatakan, dia dan rekan-rekannya sudah 11 hari menginap di kantor Perum Bulog, menuntut keadilan sebab sudah 10 tahun bekerja dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tidak diberikan jaminan kesehatan.

Jastasma awalnya dibentuk 2005 dengan nama Proyek Bisnis Usaha Jasa dan Pemberantasan Hama (Probis Ujastasma), berdasarkan surat keputusan direksi KD : 266/DS-200/04/2004.

Menurutnya, selama mereka bekerja sebagai tenaga pemeriksa kualitas beras di Perum Bulog, mereka telah memberikan kontribusi dalam keberhasilan Perum Bulog meningkatkan kualitas, kuantitas dan membebaskan hama. Namun, sumbangsihnya tidak pernah dinilai dengan layak dan nasibnya tidak menentu.

Pendudukan kantor pusat perum bulog itu dilakukan sekitar 17 karyawan UB Jastasma untuk menuntut agar di kukuhkan sebagai karyawan UB Jastasma Perum Bulog dari pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) menjadi pekerja kontrak waktu tidak tertentu (PKWTT) Perum Bulog tanpa syarat.

Menghapus sistem outsourching dan meminta Perum Bulog menjalankan rekomendasi Panja Komisi IX DPR RI tahun 2013 yang pernah memediasi karyawan dengan Perum Bulog.

Mendesak Perum Bulog segera membayarkan hak-hak karyawan UB Jastasma dari tahun 2005 hingga sekarang dan membayarkan pesangon karyawan yang telah pensiun dan wafat.

Para pengunjukrasa, Rabu (26/5) juga telah mengadukan nasibnya ke Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan pihak kementerian berjanji akan memediasi dengan Dirut Perum Bulog.

Para karyawan yang datang dari Makassar membawa tenda dan Rabu malam sudah memasuki hari ke sebelas menginap di lapangan tenis kantor tersebut, beberapa diantaranya sejak Rabu kemarin mulai mogok makan karena belum mendapat tanggapan dari pimpinan Perum Bulog.

“Kami tidak akan meninggalkan kantor pusat Perum Bulog sebelum tuntutan kami diterpenuhi,” ujar Mustafa melalui telepon selulernya.

http://www.beritasatu.com/megapolitan/277779-17-karyawan-jastasma-mengingap-di-kantor-perum-bulog.html

Beras Raskin Dijual ke Pengepul

Rabu, 27 Mei 2015

MUNGKID— Kualitas beras untuk rakyat miskin dinilai oleh sebagian penerimanya tidak layak konsumsi. Mereka memilih untuk menjual kembali beras subsidi itu dan ditukarkan dengan kualitas yang lebih baik.

Setidaknya hal ini yang ditemukan saat Satuan Reskrim Polres Magelang menggelar sidak untuk memastikan wilayahnya aman dari beras plastik, kemarin. Tim justru menemukan kuintalan beras raksin di pengepul.

“Dari hasil pemeriksaan di beberapa titik di Kecamatan Muntilan kami tidak menemukan adanya beras sintetis itu. Yang kami temukan justru beras-beras raskin di pengepul,” kata Kasat Reskrim Polres Magelang AKP Ismanto Yuwono, kemarin.

Beras raskin itu ditemukan di Toko Beras Murah Gunung Mas Desa Pucungrejo, Muntilan. Di toko itu memang dijual beras-beras dari berbagai jenis. “Ada kuintalan beras raskin tadi,” katanya.

Pihaknya kemudian mengambil sample beras tersebut untuk dditeliti lebih lanjut. Karena ada dugaan beras raskin dioplos dengan beras jenis lainnya. “Kami akan selidiki karena ada dugaan beras raskin dari masyarakat ditampung dan diolah menjadi beras bagus dan kembali dipasarkan,” kata dia.

Sementara itu, pemilik toko, Dulhadi mengaku beras raskin itu didapatkannya dari warga yang tinggal di sekitarnya. Mereka menjualnya seharga Rp 6.200 per kilogramm. Usai distribusi raskin ke wilayah itu, dia biasa mendapatkan sekitar 5 kuiintal beras.

Menurutnya, warga kemudian menambahkan sejumlah uang untuk mendapatkan beras yang lebih baik. “Tidak tahu alasannya. Katanya sih berasnya jelek,” terangnya.

Dulhadi membantah telah mengoplos beras raskin tersebut dengan beras lainnya. “Tidak (dioplos). Yang kami jual di sini hanya beras-beras berkualitas,” tuturnya.

Beras raskin itu, katanya, dijual kembali kepada produsen pembuat tepung karena tidak diminati jika untuk konsumsi sehari-hari. “Biasanya dibuat tepung karena banyak yang tidak mau jika dimasak,” kata dia. Setiap kilogram beras raskin, dia jual seharga Rp 6.500.

Untuk diketahui, di Kabupaten Magelang raskin dibagikan kepada 90.150 keluarga miskin di 267 desa dan lima kelurahan. Bulog Sub Divre Kedu menyiapkan 1.352.250 kilogram untuk kepentingan itu. Setiap keluarga miskin berhak menerima 15 kilogram, dengan harga tebus Rp 1.600/kg.

Kepala Bulog Subdivre Kedu, Fansuri Perbatasari, untuk menjamin kualitas raskin yang disalurkan benar-benar layak konsumsi, kata dia, Bulog terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan. Di antaranya dengan memperketat dalam proses pengadaan, termasuk pasokan dari para mitra Bulog. “Kalau di lapangan nanti, ternyata ditemukan ada keluarga menerima raskin yang berbau apek atau berkutu, silakan laporkan kepada petugas penyalur. Kami akan siapkan beras pengganti,” tandas Fansuri, dihubungi secara terpisah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyo Susaptoyono menilai temuan beras raskin yang dijual tersebut menunjukkan bahwa kualitasnya sangat buruk. Sehingga orang rela menukar tambah dengan beras yang lebih baik.

“Kami minta supaya pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi peredaran beras bulog dengan kualitas yang buruk. Kasus ini sudah terus berulang namun tidak ada perbaikan yang signifikan,” kata dia. (vie/ton)


http://www.radarkedu.com/mungkid/beras-raskin-dijual-ke-pengepul/

Raskin Tersendat, Pimpinan DPRD Tinjau Langsung Stok di Bulog

Rabu, 27 Mei 2015

Sumenep, 27/5 (Media Madura) – Pendistribusian beras miskin (raskin) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, selama tahun 2015 tersendat-sendat, bahkan diperkirakan masih tersisa 4 bulan yang hingga kini belum diterima masyarakat penerima, entah itu didaratan maupun dikepulauan.

Sementara, alasan yang diberikan oleh Kabag Perkenomian Pemkab Sumenep keterlambatan distribusi lantaran pengiriman dari drive Jawa Timur yang memang terlambat, ditambah kondisi yang banyak dikembalikan karena kualitasnya yang tidak layak makan.

Sehingga, persediaan beras digudang Bulog minim dan selalu kekurangan setiap jadwal distribusi, dimana sumenep membutuhkan kurang lebih 1.745.670 ton untuk sekali distibusi.

Kondisi yang terus dikeluhkan masyarakat tersebut, mendapat respon dari wakil rakyat dengan meninjau langsung stok beras yang ada digudang bulog guna memastikan kendala sebenarnya yang menyebabkan distribusi beras tidak lancar.

“Informasi masyarakat selama 5 bulan ini raskin hanya turun 1 sampai 2 bulan, jadi kami ingin memastikan kondisi dan kendala sebenarnya, mengapa distribusi bisa tersendat-sendat seperti ini,” terang Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma pada wartawan. (Rosy/Esa)

http://mediamadura.com/raskin-tersendat-pimpinan-dprd-tinjau-langsung-stok-di-bulog/

Rabu, 27 Mei 2015

Soal Beras Plastik Temuan Sucofindo dan BPOM Berbeda, kok Bisa?

Rabu, 27 Mei 2015

Jakarta (SI Online) - Pemerintah akhirnya mengumumkan tidak adanya beras plastik yang beredar di Bekasi, Jawa Barat. Pengumuman pemerintah ini berbeda dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan Sucofindo.

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan Laboratorium forensik Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, pemerintah menyimpulkan bahwa tidak ada unsur plastik dalam beras itu.

"Hasil pemeriksaan di Labfor Polri, BPOM, dan Kemendag, Kementan itu negatif. Artinya, tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium," ujar Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Lalu, mengapa hasil tes itu berbeda dengan hasil uji laboratorium Sucofindo sebelumnya yang mengkonfirmasi adanya unsur plastik di beras tersebut? Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, perbedaan terjadi karena adanya perbedaan interprestasi dari hasil analisis yang dikeluarkan. Sucofindo menggunakan metode kualitatif.

"Hasil tes Sucofindo juga tanpa dikonfirmasi dengan senyawa baku dari bahan plastik yang diduga terkandung dalam sampel analisis," ujar Badrodin.

Selain itu, Badrodin mengungkapkan kemungkinan kedua adalah adanya kontaminasi pada peralatan analisis, yang digunakan dalam proses analisis sampel itu. Atas perbedaan hasil uji ini, Badrodin mengaku masih akan mendiskusikannya dengan peneliti lain.

"Apakah itu memang berdasarkan pada analisis karena metodenya sama, sampelnya sama, kok hasilnya beda. Ini jadi pertanyaan bagi kami, nanti kami akan diskusikan dengan peneliti-peneliti yang ada," ucap dia.

Kepala BPOM Roy Sparingga menjelaskan, pihaknya menggunakan baku banding untuk memvalidasi proses penelitian. BPOM pun menggunakan uji kesetaraan substansi antara beras normal dengan sampel tersebut.

"Kalau mengandung bahan plastik atau yang dilaporkan di Sucofindo, kami juga uji logam berat. Salah satu indikasi ini berhubungan erat, hasil sudah jelas, tidak beda nyata antara beras sampel dengan beras standar," ucap Roy.

BPOM juga telah mencari data apakah kasus beras plastik ini pernah ditemukan di negara lain kepada badan di bawah WHO. Hasilnya pun negatif. Dengan demikian, BPOM menyimpulkan bahwa beras yang ditemukan di Bekasi bukanlah beras plastik karena tak mengandung syntetic polymer.

"Jadi jelas, bahwa masyarakat diimbau tenang. BPOM sudah instruksikan jajaran BPOM di daerah dan seluruh Indonesia untuk kerja sama lintas sektor untuk mengawal kasus ini dan siap untuk menguji jika diduga ada," ujar Roy.

http://www.suara-islam.com/read/index/14384/Soal-Beras-Plastik-Temuan-Sucofindo-dan-BPOM-Berbeda--kok-Bisa-

Ini Versi Mentan Penyebab Bulog Sulit Serap Beras Petani

Rabu, 27 Mei 2015

Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengakui, saat ini Perum Bulog kesulitan menyerap beras petani, bukan karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah, melainkan kadar air berasnya petani di atas ambang batas yang ditentukan.

"Beras petani sulit terserap Bulog, karena kadar air yang ditentukan kurang dari 25%. Beras petani kadar airnya masih 30%," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa malam (26/5/2015).

Sementara terkait HPP beras, Amran memastikan tidak jadi masalah utama Bulog, karena di banyak daerah harga beras petani masih di bawah HPP yaitu Rp 7.200 per kg.

"Satu bulan saya keliling dari Sabang sampai Marauke. Harga gabah di lapangan berkisar Rp 3.300/kg sampai Rp 4.000/kg, di Marauke sampai Rp 6.500/kg. Masih banyak harga di bawah HPP yaitu Rp 7.200 per kg. Harga yang bagus itu Rp 7.500/kg, itu beli di Karawang harganya malah Rp 6.800/kg," ungkapnya.

Namun, walau Bulog masih kesulitan serap beras dari petani karena kadar air, tapi pasokan beras masih cukup. Terutama pasokan beras ke pasar-pasar induk seperti Cipinang.

"Saya amati beras yang masuk Pasar Cipinang biasanya ada 2000 ton per hari. Terakhir tercatat masuk 3.354 ton per hari. Tidak pernah terjadi selama ini, ada yang harus ditelisik. Betul memang soal di Sumsel ada aksi borong beras, tandanya bisnis ini masih menggiurkan," ungkapnya.


Sebelumnya Bulog mengakui serapan beras petani di awal Mei 2015, masih sekitar 700.000 ton (terus bertambah) dari target 2,5 juta ton. Rata-rata serapan per hari mencapai 30.000 ton per hari. Stok beras Bulog terakhir mencapai 1,3 juta ton, atau masih di bawah target 2 juta ton minimal.

(rrd/hen)

http://finance.detik.com/read/2015/05/27/121310/2926283/4/ini-versi-mentan-penyebab-bulog-sulit-serap-beras-petani