Kamis, 23 Oktober 2014

Masih Ada Raskin Berkualitas Buruk di Banten

Kamis, 23 Oktober 2014

BANPOS – Meski sudah ada jaminan dari pemerintah dan bulog kualitas beras untuk orang miskin (raskin) baik, akan tetapi masih saja ditemukan kondisinya buruk.

Kabid Distibusi dan Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan pangan dan Penyuluh Provinsi Banten, Budiana membenarkan masih ada temuan kualitas raskin diterima masyarakat rendah.

“Kalau temuan raskin kualitasnya jelek, sampai sekarang masih ditemukan di lapangan,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Budi, kualitas raskin yang rendah tersebut dapat dikembalikan oleh pihak desa atau kelurahan sebelum disitribusikan kepada masyarakat berhak.

“Sesuai dengan aturan dan komitmen dari Bulog, raskin berkualitas rendah dapat dipulangkan dan ditukarkan kembali dengan beras yang baik,” ujarnya.

Kualitas beras raskin rendah ini biasanya ditemukan setelah serah terima dari pihak desa atau kelurahan dari Bulog. “Memang masalahnya itu ada di pengecekan sebelum disalurkan oleh Bulog. Jadi memang mengecek satu persatu karung beras itu sangat sulit, karena sekali datang raskin jumlahnya banyak,” ungkapnya.

Saat ini lanjut Budi, pihaknya terus melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kulitas raskin agar tidak ada keluhan dari masyarakat. “Pendampingan dari provinsi tetap kami lakukan, termasuk melihat sejauh mana serapan raskin,” jelas dia.(RUS)

Kasatreskrim menambahkan, tidak menutup kemungkinan, jumlah tersangka akan bertambah. Namun untuk memastikannya, pihaknya masih menunggu hasil audit lebih lanjut dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Sementara ini yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka masih satu orang. Tetapi ada kemungkinan akan bertambah,” tandasnya.

Bambang mengungkapkan, kasus dugaan korupsi raskin ini sudah bergulir cukup lama, dan sudah naik ke tingkat penyidikan sejak 30 April 2014. Pihaknya sudah memeriksa puluhan orang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Antara lain terdiri dari warga penerima manfaat, aparat pemerintahan setempat, sampai pihak Bulog. “Sudah banyak saksi yang kita periksa,” ungkapnya.

Kasus ini berawal, ketika Nuh Saefudin masih menjabat sebagai Kades Samborejo. Nuh diduga menyalahgunakan wewenang dengan menyelewengkan bantuan raskin tahun 2013 di desa tersebut. “Tersangka menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak mendistribusikan raskin sesuai dengan peruntukannya. Melainkan diselewengkan untuk kepentingan sendiri,” jelasnya.

Atas perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 62.010.748. Nilai kerugian ini didasarkan atas perhitungan bahwa pada tahun 2013, Desa Samborejo mendapat bantuan raskin sebanyak 15 kali. Dengan alokasi sebanyak 12 kali, dari bulan Januari hingga Desember 2013. Ditambah dengan 3 kali tambahan alokasi, yakni alokasi ke 13, 14, dan 15, dengan jumlah raskin setiap alokasi sebanyak 1.040 kilogram.

Diketahui pula berdasar Surat Menteri Keuangan Nomor S167/MK.2/2013, harga jual raskin tahun 2013 sebesar Rp 7.751,86 perkilogram. Harga subsidi pemerintah sebesar Rp 6.151,86 perkilogram. Sedangkan harga jual raskin kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp 1.600 perkilogram.

Bambang menyatakan, dari penyidikan yang dilakukan, tersangka melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni, dengan cara menjual alokasi raskin untuk dua bulan, yakni alokasi bulan Juli dan September 2013. “Alokasi raskin tersebut seharusnya disalurkan ke masyarakat penerima manfaat, tetapi dijual ke orang lain. Akibat penyelewengan itu, negara dirugikan Rp 62juta lebih,” terangnya. (way)

http://bantenpos.co/arsip/2014/10/masih-ada-raskin-berkualitas-buruk-di-banten/

Tersangka Korupsi Raskin Dijebloskan ke Bui

Kamis, 23 Oktober 2014

Tersangka Mungkin Bertambah.

Nuh Saefudin (54), mantan Kepala Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Rabu (22/10) siang, ditahan Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pekalongan Kota.

Ia menjadi tersangka dugaan penyelewengan beras untuk warga miskin (raskin) di Desa Samborejo tahun 2013, ketika masih menjabat sebagai Kepala Desa.

Proses penahanan terhadap tersangka berjalan mulus karena tersangka bersikap kooperatif. Nuh Saefudin, kemarin pukul 13.00 WIB memenuhi panggilan Satreskrim terkait kasus tersebut. Ia yang datang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat, datang sendiri menemui penyidik di ruangan Unit Tipikor Satreskrim setempat.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar satu jam, tersangka kemudian langsung ditahan oleh penyidik, dan menandatangani berita acara penahanan atas dirinya. Namun, Nuh Saefudin menolak memberikan keterangan ke awak media terkait kasus yang menyeretnya tersebut.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Luthfie Sulistiawan, melalui Kasatreskrim AKP Bambang Purnomo, menjelaskan penahanan terhadap Nuh Saefudin itu dilakukan karena berkas penyidikan dinyatakan sudah lengkap. “Berkas sudah lengkap. Tersangka kini kita tahan,” jelasnya.

Bambang menuturkan, selama proses pemeriksaan sampai dengan penahanan kemarin, tersangka Nuh Saefudin bersikap kooperatif terhadap penyidik. “Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tersangka kita tahan,” ujarnya.

Rencananya, hari ini (23/10) pihaknya akan melanjutkan ke proses tahap 2. Yakni, penyerahan tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen. “Kita sudah koordinasi dengan Kejari Kajen untuk teknis penyerahan tahap 2 ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, berkas penyidikan kasus dugaan korupsi raskin ini sudah dinyatakan lengkap atau ‘P21′ oleh pihak kejaksaan. Berkas kasus ini oleh kepolisian diserahkan ke Kejari Pekalongan untuk proses hukum selanjutnya. Namun lantaran kasus tersebut berada di wilayah kewenangan Kejari Kajen, maka berkas perkara dilimpahkan oleh Kejari Pekalongan ke Kejari Kajen.


http://www.radarpekalonganonline.com/47061/tersangka-korupsi-raskin-dijebloskan-ke-bui/


Pelaku Penggelapan Raskin Dituntut 4 Tahun Penjara

Rabu, 22 Oktober 2014

BANDUNG, (PRLM).- Daud bin Damiri, pemilik CV Khalil Jaya, Mitra Kerja Bulog Subdivre Indramayu dituntut 4 tahun penjara oleh JPU dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (22/10/2014).

Jaksa menilai terdakwa terbukti ikut serta dalam penggelapan raskin di Gudang Bulog Singakerta 2, Kecamatan Krangkeng Indramayu.

Daud merupakan terdakwa keempat dalam perkara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar. Sebelumnya Kepala Gudang Risa Darmanto dan anakbuahnya Jejen telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dari tuntutan 7 tahun penjara dan kini menempuh banding.

Wartono, mitra kerja dari CV Jaya Mandiri juga dijatuhi 6 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun penjara dan kini masih dalam proses banding.
"Terdakwa dinilai ikut andil mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 84 juta," ujar JPU Bima.

Modus yang dilakukan terdakwa yaitu kurang dalam mengirimkan beras sesuai kewajiban, namun tetap mengurus andministrasi seolah pengiriman dilakukan. "Jadi dia mengabil untung untuk diri sendiri," tuturnya.

Daud dituntut hukuman selama 4 tahun penjara dan denga Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 84 juta.

Terdakwa yang menjalani persidangan tanpa didampingi kuasa hukum langsung menyampaikan nota pembelaannya secara lisan. "Saya memohon keringanan hukuman," kata Daud. Sidang diundur pekan depan dengan agenda putusan. (Yedi Supriadi/A-89)***


Rabu, 22 Oktober 2014

Raskin di Minsel Kuning dan Berkutu, Bulog harus Bertanggungjawab

Rabu, 22 Oktober 2014

AMURANG (BK): Sekertaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Robby Sangkoy Mpd mengatakan, polisi dan kejaksaan negeri untuk periksa pihak Bulog terkait pengadaan beras miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi.

"Warga miskin kan juga manusia, jadi harus diperlakukan secara manusiawi. Namun kenyataan saat ini, raskin yang diperuntukan bagi mereka tidak layak konsumsi karena warna kuning dan berbau serta berkutu," tegas Sangkoy kepada beritakawanua.com.

Sementara itu, lanjut Sangkoy, Pemkab menjadi bahan makian oleh warga, karena memberikan beras yang tidak layak konsumsi. Padahal yang bertanggungjawab sebenarnya adalah Bulog.

"Saya minta kepada pihak yang berwajib dalam hal ini polisi dan kejari agar menyelidiki dan mengusut terkait pengadaan raskin oleh Bulog," tukasnya.

(endo/bk-1)

http://beritakawanua.com/berita/minsel/raskin-di-minsel-kuning-dan-berkutu-bulog-harus-bertanggungjawab#sthash.E1BqCftz.dpbs

Korupsi Rp 84 Juta, Mitra Kerja Bulog Dituntut 4 Tahun Penjara

Rabu, 22 Oktober 2014

Bandung - Daud bin Damiri, pemilik CV Khalil Jaya, Mitra Kerja Bulog Subdivre Indramayu dituntut 4 tahun penjara oleh JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (22/10/2014). Ia dinilai terbukti ikut serta dalam penggelapan raskin di Gudang Bulog Singakerta 2, Kecamatan Krangkeng Indramayu.

Daud merupakan terdakwa keempat dalam perkara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar. Sebelumnya Kepala Gudang Risa Darmanto dan anakbuahnya Jejen telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dari tuntutan 7 tahun penjara dan kini menempuh banding.

Wartono, mitra kerja dari CV Jaya Mandiri juga dijatuhi 6 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun penjara dan kini masih dalam proses banding.

"Terdakwa dinilai ikut andil mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 84 juta," ujar JPU Bima.

Modus yang dilakukan terdakwa yaitu kurang dalam mengirimkan beras sesuai kewajiban, namun tetap mengurus andministrasi seolah pengiriman dilakukan.

"Jadi dia mengambil untung untuk diri sendiri," tuturnya.

Daud dituntut hukuman selama 4 tahun penjara dan denga Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 84 juta.

Terdakwa yang menjalani persidangan tanpa didampingi kuasa hukum langsung menyampaikan nota pembelaannya secara lisan. "Saya memohon keringanan hukuman," kata Daud.

Tya Eka Yulianti - detikNews


Raskin Dari Bulog Tanjungpinang Tidak Layak Konsumsi

Selasa, 21 Oktober 2014

SEBANYAK 20 karung beras untuk rakyat miskin (raskin) yang dibagikan kepada warga Kecamatan Lingga Utara dinilai tak layak konsumsi. Akibatnya, beras tersebut terpaksa ditarik kembali oleh pihak kecamatan selaku penyalur beras tersebut.

Menurut seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Raskin yang dibagikan kondisinya berdebu. Jika disentuh, debu berwarna putih tersebut menempel di tangan dan menimbulkan bau apek.

“Mungkin beras yang dibagikan itu sudah terlalu lama disimpan. Sampai bau dan warnanya kusam,” ungkapnya.

Melihat kondisi beras tersebut, warga yang mendapat Raskin pun tak berani mengkonsumsi beras bantuan.

Hal tersebut juga membuat kecewa salah satu tokoh masyarakat di Pancur, Lingga Utara, Tamrin.

“Kalau kondisinya seperti ini, mana mungkin masyarakat bisa makan. Ini bukan membantu, malah justru sebaliknya, mau membunuh masyarakat,” kata Tamrin.

Tamrin mengatakan, meski namanya beras miskin, seharusnya pemerintah benar-benar memperhatikan kualitas beras yang akan dibagikan. Sehingga beras tersebut bisa dikonsumsi warga.

Camat Lingga Utara, Zulsyafri, membenarkan hal ini. “Ya memang benar. Itu sekitar 20 karung yang sudah disalurkan tak layak konsumsi,” katanya.

Namun karena melihat beras yang sudah sampai ke masyarakat dengan kondisinya yang menghawatirkan jika dikonsumsi, Zulsyafri menarik kembali beras tersebut. Dikatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingga untuk memastikan beras yang ditarik tersebut diganti dengan beras yang layak konsumsi. Dia juga mengajak warganya untuk ikut mengawasi. “Berasnya itu kemarin dari Bulog Tanjungpinang. Bagi warga yang berasnya ditarik, nanti minta ganti lagi,” katanya. ***

Selasa, 21 Oktober 2014

Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang Tidak Diganti

Selasa, 21 Oktober 2014

Barak Siapkan Gugatan Class Action Bagi Perum Bulog

Jakarta_Barakindo- Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s menegaskan, pihaknya akan melayangkan gugatan class action atas keputusan Direksi Perum Bulog yang tidak juga mengganti Kepala Subdivisi Regional (Subdivre) Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik.

Menurut Danil’s, buruknya kinerja pengelolaan beras miskin (raskin) oleh Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang selama ini, telah banyak merugikan masyarakat penerima manfaat, baik di Kabupaten Lebak maupun di Kabupaten Pandeglang.

“Kami akan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) atas sikap pembiaran yang dilakukan oleh Direksi Perum Bulog. Disaat sejumlah pejabat dialih tugaskan, Kasubdivre Lebak-Pandeglang justeru tidak masuk daftar. Kami menganggap ini adalah “penghinaan” terhadap aspirasi publik secara luas. Makanya kami menggagas gerakan perlawanan secara hukum,” tegasnya.

Kata Danil’s, pihaknya memiliki hak untuk mengajukan gugatan class action atas setiap kebijakan pemerintah ataupun perusahaan milik negara yang merugikan masyarakat banyak. “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kami (Barak-red) memungkinkan untuk menggugat kebijakan pemerintah yang tidak mengadopsi kepentingan publik secara luas. Terlebih yang dirugikan adalah du’afa wal masakin,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dalam menjalankan fungsinya, pemerintah merupakan pihak yang melayani dan masyarakat adalah pihak yang dilayani. Pelayanan yang baik dalam pemerintahan adalah sarana menuju masyarakat negara yang sejahtera (welfare state). Pelayanan dimaksud, lanjut Danil’s, pada dasarnya merupakan cerminan dari perbuatan pemerintah yang tidak saja berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (wetmatigheid and rechtmatigheid), akan tetapi lebih dari itu, bahwa administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan harus juga berdasarkan kepatutan (billijkheid) serta kesusilaan, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membuat keputusan (beschikking).

“Untuk mendukung gugatan class action nanti, kami sudah mulai mengumpulkan bukti dan saksi-saksi dari masyarakat penerima manfaat raskin yang merasa dirugikan oleh Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang. Pada saatnya nanti, kami akan mengundang semua media massa untuk mendukung gerakan moral hukum yang kami gagas ini,” pungkasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/10/kasubdivre-bulog-lebak-pandeglang-tidak.html