Jumat, 25 Juli 2014

Bupati Garut Kecewa Temukan Beras Berwarna Kuning di Gudang Bulog

Kamis, 24 Juli 2014

GARUT, TRIBUN - Bupati Garut Rudy Gunawan kecewa saat menemukan beras berwarna kekuningan di Gudang Bulog Kabupaten Garut, Kamis (24/7). Hal tersebut terjadi dalam rangkaian inspeksi mendadaknya ke sejumlah tempat untuk memeriksa kesiapan menjelang Idulfitri.
Awalnya, Bupati melakukan inspeksi mendadak ke pasar moderen Ramayana bersama tim dari sejumlah dinas. Mereka memeriksa sejumlah komoditas utama, terutama bahan pangan seperti daging sapi, daging ayam, dan makanan kemasan. Tidak ditemukan hal negatif di supermarket tersebut.
Inspeksi dilanjutkan ke Terminal Guntur dengan memeriksa kesiapan armada angkutan penumpang, mulai dari bus sampai angkutan umum. Bupati pun berbincang-bincang dengan sejumlah penumpang, supir, sampai penjual oleh-oleh, di sekitar terminal. Bupati mendapati seluruh angkutan umum menaikkan tarifnya, sesuai kesepakatan dengan para penumpangnya.
Inspeksi dilanjutkan ke Pasar Induk Guntur. Bupati menemukan kenaikan harga sejumlah bahan makanan. Harga ayam mencapai Rp 30 ribu per kilogram dan daging sapi mencapai Rp 93 ribu per kilogram. Kondisi pasar pun disesaki para pembeli walaupun becek setelah diguyur hujan deras.
Selanjutnya, Bupati dan timnya memantau sentra perajin tahu di Jayaraga. Tidak lama setelahnya, langsung mendatangi Gudang Bulog Kabupaten Garut. Bersama timnya, Bupati langsung meminta contoh beras yang akan didistribusikan kepada warga Kabupaten Garut tersebut. (sam)

http://jabar.tribunnews.com/2014/07/24/bupati-garut-kecewa-temukan-beras-berwarna-kuning-di-gudang-bulog

Kamis, 24 Juli 2014

Distribusi Merusak Kualitas Raskin

Rabu, 23 Juli 2014

GUDANG BULOG: Tempat penyimpanan Raskin milik Bulog yang dapat menampung hingga 2000 ton di Jalan Tjilik Riwut Km 7,5 Kota Palangka Raya.
PALANGKA RAYA – Ditemukannya sejumlah Beras Miskin (Raskin) yang tidak layak konsumsi di masyarakat, diduga disebabkan proses pendistribusiannya. Terlebih diyakini kecil kemungkinan kerusakan ini terjadi dalam gudang penyimpanan, karena sistem dan tempatnya sudah sesuai standar.
“Adanya Raskin yang diterima masyarakat tidak layak untuk dikonsumsi, kemungkinan akibat proses distribusinya, baik yang lewat darat, laut dan sungai, seperti terkena air pada saat pengiriman dan ketika diserahkan kepada masyarakat baru hal ini terlihat,” kata Kepala Bulog Divre Kalteng Soejono kepada Kalteng Pos di kantornya, Senin (21/7).
Menurutnya, ratusan ton beras yang disalurkan ke masyarakat baru kali ini terjadi ada yang tidak layak dimakan. Ia menegaskan, dari 1.672 karung hanya ditemukan 3 karung raskin yang tidak layak dikonsumsi.
Hal itu bisa terjadi, kata dia, karena saat ini sudah tidak boleh lagi ada pemeriksaan mengambil sampel atau contoh dengan memakai gancu, karena akan ada penyusutan berat.
“Sebenarnya untuk hal ini sudah kita sosialisasikan, kalau ditemukan Raskin yang tidak layak konsumsi harus segera dilaporkan kepada petugas di titik bagi atau dapat langsung ke kami tergantung mana yang lebih mudah dan cepat tanpa dipungut biaya apapun, sesuai dengan pedoman  umum dan petunjuk pelaksanaan penyaluran raskin,” kata Soejono.
Ditambahkannya, pendistribusian raskin dari gudang Bulog sampai titik distribusi tanggung jawab Bulog. Sedangkan dari titik distribusi ke titik bagi atau titik sasaran penerima tanggung jawab pelaksana titik bagi.
Di tempat terpisah, Noor Rahmadan, kepala gudang GBB Bukit Tunggal, menjelaskan penyimpanan di gudang Bulog hingga 2000 ton beras ini sesuai standar sistem penyimpanan. Selain itu, juga dilakukan penanganan hama dengan spraying rutin 1 bulan sekali dan fumigasi (memasukkan gas ke dalam sungkup) 3 bulan sekali kecuali jika ditemukan serangan hama yang sedang, maka akan dilakukan fumigasi secepatnya.
“Beras yang disimpan di gudang kami paling lama 6 bulan, dan fasilitas penyimpanan beras kami sudah sesuai standar serta layak dan dilakukan penanganan hama secara rutin, jadi kemungkinan kerusakan akibat penyimpanan sangat kecil,” tutur Noor Rahmadan.
Dijelaskan, dua gudang yang ada semuanya dalam kondisi baik, hanya pelaksanaan bongkar muat dan penyimpanan berasnya masih secara manual tidak menggunakan alat bantu apapun, mengandalkan 14 pekerja bongkar muat harian. (*/ryo/abe)

http://kaltengpos.web.id/berita/detail/9663/-distribusi-merusak-kualitas-raskin.html

Rabu, 23 Juli 2014

6.000 PNS di Papua Terima Beras Busuk

Rabu, 23 Juli 2014

JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 6.000 pegawai negeri sipil di tujuh kabupaten di Papua terpaksa menerima beras dalam kondisi busuk yang tersimpan di gudang Perusahaan Daerah Irian Bhakti Jayawijaya. Total beras yang didatangkan dari Purbolinggo, Jawa Timur, dalam kondisi tidak layak tersebut sebanyak 28.000 ton.
Fakta itu ditemukan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Irian Bhakti Jayawijaya pada 11 Juli lalu. Sebanyak 28.000 ton beras yang tersimpan di gudang milik badan usaha milik daerah itu didatangkan dari Depot Logistik Jayawijaya sejak Januari lalu.

”Kami sebenarnya hanya ingin mengecek aset-aset BUMD Irian Bhakti sesuai dengan fungsi Komisi C. Namun, saat mengecek gudang beras milik mereka, kami menemukan puluhan ribu ton beras yang didatangkan dari Dolog Cabang Jayawijaya dalam keadaan busuk dan berkutu,” kata Bob Pattipawae, anggota Komisi C DPRP, di Kota Jayapura, Selasa (22/7).

Bob mengatakan, 28.000 ton beras itu ditujukan ke semua PNS di tujuh kabupaten, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. ”Setiap bulan, Irian Bhakti mengirimkan sebanyak 400 ton beras ke tujuh kabupaten itu. Seharusnya, beras tersebut sudah tak layak dikonsumsi. Saat dimasukkan ke dalam air, beras itu mengeluarkan bau busuk. Akibatnya, banyak PNS tak mau mengambil jatah beras milik mereka,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, Komisi C DPRP akan menyampaikan temuan tersebut kepada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat ini.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat Benhur Ngkaimi mengatakan, dirinya belum menerima laporan temuan Komisi C DPRP terkait 28.000 ton beras dalam kondisi busuk tersebut. ”Saya akan berkoordinasi dengan pihak Dolog Jayawijaya terkait masalah itu. Apabila temuan tersebut benar, saya akan memerintahkan Dolog Jayawijaya mengganti seluruh beras busuk,” kata Benhur.

Benhur menyatakan, beras yang didatangkan dari Jawa dan Sulawesi Selatan biasanya tersimpan di gudang Bulog selama enam bulan hingga setahun.

Sementara itu, semua kabupaten dan kota di Sulawesi Utara menunggak pembayaran beras untuk warga miskin ke Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sulawesi Utara. Total tunggakan 15 kabupaten dan kota mencapai Rp 9,7 miliar, dengan tunggakan terbesar adalah Rp 1,5 miliar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas Pemerintah Sulawesi Utara Jemmy Kumendong, Senin lalu. (FLO/ZAL)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140723kompas/#/24/

Bulog Papua Tidak Tahu,28 Ribu Ton Beras Busuk

Rabu, 23 Juli 2014

JAYAPURA [PAPOS] – Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat sama sekali tidak mengetahui temuan 28 ribu ton beras bulog yang sudah dalam keadaan busuk, berkutu dan tak layak konsumsi di gudang milik PD Irian Bhakti cabang Wamena.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi mengklaim, pihaknya baru mengetahui lewat media soal adanya temuan beras bulog dalam keadaan rusak dan tidak pantas dikonsumsi, pada gudang milik PD Irian Bhakti di Wamena.

“Kami baru mengetahui lewat media dan akan mengecek langsung lewat sub bulog di Wamena,” ungkap Benhur Ngkaimi kepada wartawan, Selasa (22/7/2017).

Benhur menyampaikan, mekanisme di bulog sudah sangat jelas, bilamana ada pihak-pihak yang menemukan beras kurang layak atau rusak, segera dilaporkan dan bulog siap mengganti.

“Kita kan sudah punya mekanisme. Kita sudah sampaikan beras apapun yang kira-kira ditemukan kurang layak, silahkan dilaporkan dan kita siap ganti,” tegas Benhur.

Ia menjelaskan beras-beras bulog itu dapat tersimpan 6 bulan atau hingga 1 tahun, itu bila tersimpan di gudang dolog. Sebab mereka punya sistim penyimpanan yang terkontrol dan selalu diawasi. Berbeda dengan gudang penyimpanan pihak lain.

Ngkaimi yang sebelumnya menjabat 14 bulan di Bulog Kadivre Sulawesi Utara menambahkan, apalagi Papua yang bukan daerah sentra dan masih tergantung atau ketergantungan dengan daerah-daerah luar Papua seperti pulau Jawa dan Sulawesi Selatan sangat tinggi.

“Kebutuhan kita setahun itu kurang lebih 200 ribu ton untuk Papua dan Papua Barat,” katanya merinci.

Benhur bilang untuk di tanah Papua baru bisa menghasilkan produksi sendiri kurang lebih 30 ribu ton, itu pun hanya Merauke kurang lebih 29 ribu ton, Manokwari seribuan ton dan Nabire 200 ton hingga 300 ton tiap tahun.

Artinya kita di Papua itu harus datangkan kurang lebih 170 ribu ton dari Jawa dan Sulsel. Menurutnya beras adalah barang organik, dan sudah pasti di-atas 3 bulan tentu mengalami penurunan kualitas. Sehingga dengan begitu bulog sadar, tahu hal itu akan terjadi, maka pihaknya selalu memperingatkan kepada semua pihak bila ditemukan beras yang tidak layak silahkan melapor dan siap diganti.

“Kami pun warning kepada teman-teman, PNS maupun beras raskin, ya monggo, kalau ada yang ditemukan kualitasnya di-bawah menurut teman-teman laporkan saja akan kita ganti,” demikian Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi. [jen]

http://www.papuapos.com/index.php/utama/item/4692-bulog-papua-tidak-tahu28-ribu-ton-beras-busuk

Minggu, 20 Juli 2014

Jaringan Pencurian Beras Raskin Terbongkar

Sabtu, 19 Juli 2014

RMOL. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya, berhasil mengungkap jaringan pencurian beras untuk rakyat miskin (raskin), Sabtu siang.

Dua orang pelaku dan 300 kilogram raskin yang diangkut dua unit truk diamankan polisi. Selain itu, polisi juga menyegel gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin.

Ya, gudang beras itu milik Asep Ayo di Jalan Karikil, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Di dalam gudang tersebut polisi menemukan puluhan ton beras raskin, ratusan karung berlogo Bulog dan mesin jahit khusus untuk karung Bulog.

Rencananya, beras bersubsidi tersebut akan dijual kepada masyarakat seharga Rp 3 ribu per kilogram dan sebagian lainnya dijual kepada pengusaha yang sudah bermitra dengan Bulog Tasikmalaya.

Penangkapannya berawal dari laporan warga yang curiga karena setiap membeli raskin per karung yang beratnya 15 kilogram, selalu berkurang dua hingga tiga kilo gram.
Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan.

Akhirnya seorang sopir dan mobil truk diamankan ketika hendak mendistribusikan raskin ke Kantor Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Kapolres Tasikmalaya AKBP Widjonarko, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara karung disobek kemudian memasukan alat khusus dan beras curian terkumpul.

Polisi masih masih melakukan penyelidikan lebih intensif, karena diduga pemilik gudang yang kini masih buron ada keterkaitan dengan oknum pegawai Bulog Tasikmalaya. [zul]

Jumat, 18 Juli 2014

Dugaan Korupsi Bulog Divre Sumut Mengemuka

Jumat, 18 Juli 2014

Medan-ORBIT: Indonesia pernah diguncang kasus Buloggate. Kini Provinsi Sumatera Utara tampaknya juga akan mengurusi persoalan yang ada di Badan Urusan Logistik Divisi Regional I Sumut (Bulog Divre I Sumut). Belakangan ini, persoalan yang ada di Bulog Divre Sumut terungkap ke permukaan. Dari informasi dihimpun Harian Orbit hingga Rabu (16/7), masyarakat mempertanyakan distribusi beras untuk orang miskin (raskin) yang disalurkan setiap tahunnya.
Kata Aktivis Barisan Rakyat Pemantau Aparatur Korupsi (Barapaksi) Otti S Batubara, tahun 2013 masyarakat yang berhak seharusnya memperoleh raskin sebanyak 15 kali dalam setahun. Namun nyatanya, Bulog hanya menyalurkan sebanyak 12 kali dalam tahun itu.
”Ke mana penyaluran 3 kali lagi itu. Seharusnya jatah tersebut diberikan kepada masyarakat,” kata Otti tanpa merinci jumlah anggaran untuk penyaluran raskin tersebut.
Tambah Otti, prosedur pendistribusian raskin ke sejumlah wilayah di Sumut juga dipertanyakan. Kata Otti, mendistribusikan raskin itu tentunya memerlukan armada angkutan yang tidak sedikit jumlahnya.
Kemudian, dari armada angkutan darat atau pun laut, Otti juga mempertanyakan pengadaan bahanbakar untuk armada angkutan tersebut.
”Nah, pengadaan armada angkutan beserta bahanbakarnya itu bagaimana mekanismenya. Apakah ini proses tender atau penunjukan langsung. Jika penunjukan langsung, ini menyalah karena sudah pasti untuk armada dan bahanbakarnya membutuhkan biaya miliaran rupiah dalam setahun,” terang Otti.
Tak hanya itu, pertanyaan yang sama juga diungkap elemen Forum Komunitas Orang Miskin (Formikom) Sumut, Lipen Simanjuntak. Bahkan dikatakan Lipen, pada tahun 2013 masyarakat penerima raskin hanya memperoleh 12 kali pembagian raskin dari 15 kali yang seharusnya.
”Jika sudah begini, kami menganggap ada dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Bulog Sumut beserta mitra kerjanya selama ini,” kata Lipen.
Di sisi lain, Lipen juga membeberkan kualitas raskin yang diterima masyarakat yang tidak laik konsumsi. ”Dari hasil temuan dimasyarakat, raskin yang diterima masyarakat banyak yang berkutu dan tidak layak konsumsi,” katanya.
Meninggal di Kampung
Untuk itu, Lipen dan Formikom akan menggelar aksi demonstrasi ke Bulog Divre Sumut Jalan Gatot Subroto Medan pada Kamis (hari ini-red) untuk mempertanyakan persoalan itu kepada pimpinan Bulog.
”Makanya kami akan demo karena pertanyaan ini tidak pernah ditanggapi,” kata Lipen.
Harian Orbit dalam dua hari ini mengkonfirmasi langsung ke Bulog Divre Sumut. Hari pertama konfirmasi pada Selasa (15/7), Harian Orbit berusaha menjumpai Kabag Humas Bulog Divre I Sumut Rudy Adlyn Damanik. Namun dia tak berada di tempat.
Salah satu pegawai Bulog Divre Sumut, I Purba mengatakan seluruh pimpinan dan humas sedang pergi ke luar kantor untuk menghadiri suatu acara.
”Semua pergi bang, humasnya pun tidak ada. Besok saja lah datang,” kata pegawai itu.
Konfirmasi kedua pada Rabu (16/7) Harian Orbit kembali mendatangi Kantor Bulog Divre Sumut. Namun salah seorang petugas sekuriti yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan humas tidak juga bisa ditemui karena tidak berada di tempat. ”Humasnya mungkin keluar rapat,” katanya.
Tidak berapa lama, Harian Orbit mencoba masuk ke ruangan. Namun petugas sekuriti mengeluarkan pernyataan berbeda. ”Katanya dalam seminggu dia (humas) tidak masuk karena keluarganya ada yang meninggal di kampung,” ujarnya.
Harian Orbit pun mengkonfirmasi humas Rudy Adlyn Damanik ke nomor selulernya di nomor 082162174xxx. Namun tak ada tanggapan atas sambungan telepon dan pesan yang terkirim.Om-Jam

http://www.harianorbit.com/dugaan-korupsi-bulog-divre-sumut-mengemuka/

Komisi IV DPR Temukan Sejumlah Masalah Dalam Pengadaan Beras Bulog di NTB

Jumat, 18 Juli 2014

Komisi IV DPR RI  menemukan sejumlah masalah dalam pengadaan beras Bulog di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Provinsi NTB, Rabu (16/7).

"Permasalahan tersebut diantaranya kondisi beras yang ada di gudang Bulog NTB yang ternyata masih terdapat menir di beberapa contoh karung beras yang kita lihat. Padahal seharusnya Bulog memiliki quality control untuk menyaring bahkan menolak beras dari mitra kerja yang tidak bagus," kata Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam di Lombok, NTB.

Ditambahkan Ibnu, meski beras dalam Bulog ini termasuk dalam raskin (beras untuk rakyat miskin), namun bukan berarti kualitasnya dikesampingkan begitu saja. Selain itu, Tim Kunker Komisi IV DPR juga menemukan ada beberapa karung beras yang sampul belakangnya (back cover) tidak mencantumkan perusahaan yang menjadi mitra kerja Bulog dalam menyediakan beras.

Padahal menurut Politisi dari Fraksi PKB ini,dalam SOP (Standard Operational Procedure) yang telah disepakati bahwa identitas perusahaan mitra Bulog yang menjadi penyedia beras wajib mencantumkan pada setiap karung beras.

Hal ini untuk mengetahui kualitas beras dari masing-masing mitra kerja Bulog. Dengan begitu jika ditemukan beras dengan kualitas yang sangat rendah dapat segera diketahui perusahaan penyedianya, sehingga ke depannya Bulog dapat mengevaluasi kembali kerjasama atau proses kemitraannya dengan perusahaan tersebut.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bulog, Budi Purwanto yang ikut mendampingi Tim Kunker Komisi IV DPR mengatakan, akan segera menindaklanjuti temuan dari DPR tersebut dengan mengevaluasi beberapa mitra kerjanya yang memang belum seutuhnya menjalankan SOP yang telah disepakati bersama. Hal tersebut semata untuk memberikan pelayanan terbaik pada rakyat Indonesia secara keseluruhan.(Ayu)

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2014/jul/18/8415/komisi-iv-dpr-temukan-sejumlah-masalah-dalam-pengadaan-beras-bulog-di-ntb