Selasa, 26 Juli 2016

Mantan Kepala Bulog Semarang Ditahan

Senin, 25 Juli 2016

Semarang, Antara Jateng - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan mantan Kepala Perum Bulog Subdivre Semarang Mustafa Kamal dalam perkara dugaan korupsi penggelapan beras di badan urusan logistik tersebut.

"Ditahan 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang," kata Ende Yono, Ketua Tim Penyidikan perkara tersebut di Semarang, Senin.

Ia menuturkan staf peneliti Perum Bulog tersebut diduga terkait dengan penyelewenangan pengelolaan beras pada tahun 2013.

Ia menjelaskan Mustafa tersangkut dengan kasus yang sudah disidik sebelumnya yang menyeret mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto.

Selain itu, lanjut dia, Mustafa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut juga tersangkut dengan penyimpangan pengiriman ratusan ton beras dari Semarang ke Kalimantan.

"Ada yang kaitannya dengan kehilangan persediaanm beras yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas," katanya.

Nilai kerugian atas dugaan perbuatan penyelewengan yang dilakukan Mustafa tersebut diperkirakan mencapai Rp6,3 miliar.

Terpisah, kuasa hukum Mustafa Kamal, Alananto, menyatakan, penahanan tersebut merupakan kewenangan kejaksaan.

Namun, menurut dia, kasus yang dialami kliennya tersebut secara substansi tidak terkait dengan kasus yang menyeret pegawai di Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Kota Semarang.

"Kasusnya terkait pengiriman beras ke Kalimantan pada 2013, hanya sekitar 50 ton," katanya.

Sebelumnya diberitakan mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto, telah dimejahijaukan atas dugaan penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp7,1 miliar yang terungkap pada 2015.

Dugaan penggelapan ratusan ton beras tersebut berawal dari serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon dari tersangka ke pejabat yang baru.

Pejabat baru tersebut kemudian meminta dilakukan pengecekan stok yang ada yang ternyata ditemukan kekurangan fisik sebanyak 93.942 kilogram.

Setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, diketahui terdapat selisih persediaan sebanyak 864.273 kilogram.

Dengan harga jual beras sebesar Rp8.325 per kilogram, maka diperoleh nilai kerugian akibat selisih persediaan tersebut sekitar Rp7,1 miliar.

Rabu, 20 Juli 2016

Jaksa Tahan Dua Pejabat Bulog Madura terkait Kasus Dugaan Korupsi Beras Miskin

Selasa, 19 Juli 2016

SURYA.co.id | PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, kembali menahan dua tersangka kasus korupsi beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 1.504 ton, di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII, Madura, di Pamekasan, Selasa (19/7/2016).
Kedua tersangka adalah Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik (PP) Bulog Sub divre XII Madura dan Suharso, koordinator kualitas PT PAN Asia, selaku penentu kualitas beras di Bulog Sub divre XII Madura.
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi, dititipkan di Lapas Kelas II-A, Pamekasan, sekitar pukul 15.45, setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama 5 jam, di Kejari Pamekasan.
Usai menjalani pemeriksaan, keduanya dinaikkan ke mobil Toyota Avanza hitam, diapit Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Agita Tri Moertjahjanto dan sejumlah staf Kejari Pamekasan.
Ketika tiba di halaman Lapas Pamekasan keduanya selama pemeriksaan tidak didampingi kuasa hukum, berjalan sambil menundukkan wajahnya, seperti tidak ingin dilihat orang lain.
Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memilik peran yang berbeda.
Hardiyanto sebagai ferifikasi pengadaan beras. Sedang Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
“Kecorobohan dari keduanya cukup fatal, melakukan kesalahan dalam pengadaan kualitas beras fiktif. Keduanya tidak melihat kondisi berasnya bagaimana lalu tanda tangan saja,” ujar Agita Tri.
Kedua tersangkan dijerat Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang pemberabtasan tindak pidana korupsi, jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta jo pasal 55 10 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

http://surabaya.tribunnews.com/2016/07/19/jaksa-tahan-dua-pejabat-bulog-madura-terkait-kasus-dugaan-korupsi-beras-miskin

Rabu, 13 Juli 2016

Berkas Mantan Kepala Gudang Bulog Mangkang Dilimpahkan

Selasa, 12 Juli 2016

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jateng akhirnya melimpahkan berkas perkara dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi stock opname Gudang Bulog Baru (GBB) Mangkang Kulon Sub Divre Semarang. Mereka adalah Sudarmono, pensiunan yang juga mantan Kepala Gudang serta Agus Priyanto staf TU di GBB Mangkang Kulon.

Berkas tersebut sudah teregister dengan nomor perkara 83/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg untuk Sudarmono dan 84/Pid.Sus TPK/2016/PN Smg untuk Agus Priyanto. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo membenarkan hal tersebut.

“Betul sudah dilimpahkan segera akan ditetapkan majelis hakim pemeriksanya,” papar Heru, Selasa (12/7).

Beras yang sedianya digunakan untuk keperluan <I>move nasional<P> dengan tujuan Kalimantan Barat sebanyak 500 ribu kilogram dari gudang Bulog 102 Mangkang dan sudah ditindaklanjuti Sudarmono. Selain itu juga dikeluarkan 500 ribu kilogram dari gudang filial Bulog Mutiara Jaya milik Edhi Wijaya.

Agus sendiri saat melaksanakan tugas di gudang filial Bulog ternyata tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dan sudah dicampur menir oleh Edhi Wijaya. Namun kejadian itu tidak dilaporkan kepada Sudarmono dan keesokan harinya baru Sudarmono bersama Kasubdivre Semarang saat itu dijabat Mustafa Kamal mendatangi gudang filial dan dilakukan pembicaraan bertiga secara tertutup.

Di hari berikutnya, tersangka melihat beras ditimbang tidak sesuai ketentuan bahkan angka digital dimatikan dan beras masih juga bercampur menir. Hal ini tidak dilaporkan kepada Sudarmono selaku kepala gudang namun membiarkan hal itu tetap dilakukan Edhi Wijaya.

Beras darl Divre Jawa Tengah Subdivre Semarang tersebut diterima Divre Kalimantan Barat Subdivre Slngkawang mulai tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 19 Februari 2013 sebanyak 64.535 karung dengan seberat 940.984 kg sehingga ada kekurangan beras sebanyak 59.016 kg.

Kekurangan berat tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00034/01/2013/022/01/ MON tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPBB) / Delivery Order (DO) Nomor 00035/01/2013/022/01/MON tanggal 28 Januari 2013.

(Modesta Fiska/CN39/SM Network)

Jumat, 17 Juni 2016

DPR Sebut Banyak Hal Ganggu Penguatan Bulog

Kamis, 16 Juni 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.

"Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).

Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.

Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. "Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi," lanjut Herman.

Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.

Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. "Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin," katanya.

http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/06/16/o8v4g6-dpr-sebut-banyak-hal-ganggu-penguatan-bulog

Selasa, 14 Juni 2016

Modus Korupsi Raskin Bulog Madura Rapi

Senin, 13 Juni 2016

PAMEKASAN – Sidang pemeriksaan terdakwa dugaan korupsi raskin di Bulog Sub Divre XII Madura belum tuntas. Kepala Kejari Pamekasan Toto Sucasto melalui Kasi Pidsus Agita Tri Moertjahjanto mengatakan, pemeriksaan tiga terdakwa belum tuntas. Karena itu, ketiganya diperiksa hari ini (13/6).

Tiga terdakwa itu antara lain, Kepala Bulog Sub Divre XII Madura 2014 Suharyono. Kemudian, mantan Waka Bulog Sub Divre XII Prayitno. Ketiga, Asisten Muda Pengawasan Bulog Sub Divre Madura Anugrah Rahman.

”Kami akan terus membeberkan barang bukti yang kami miliki. Sedikitnya tiga kontainer berisi barang bukti kami bawa ke pengadilan,” katanya Minggu (12/6).

Agita menyatakan, dugaan korupsi raskin dilakukan dengan rapi. Terdakwa diduga sengaja merekayasa jumlah raskin di gudang Bulog. Salah satunya dengan meninggikan kayu di bawah tumpukan raskin. Modus itu membuat raskin terlihat utuh dan tidak berkurang.

Tiga terdakwa diancam pasal 2, 3, dan 9 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan minimal satu tahun.

Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre XII Madura Slamet Kurniawan menyatakan tidak ikut campur persidangan tiga terdakwa. Kurniawan mengatakan, kasus dugaan penggelapan raskin terjadi sebelum dia berada di Sub Bulog Divre Madura. ”Yang sudah terjadi kami tidak ikut campur. Sekarang jangan sampai terjadi hal yang sama,” ucapnya singkat. (fat/hud/luq)


http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/06/13/1632/modus-korupsi-raskin-bulog-madura-rapi

Kamis, 09 Juni 2016

6.400 Ton Beras Bulog Sub Drive OKU Tidak Layak Makan

Baturaja, KomperNews.Com- Keluhan minimnya serapan gabah pada pihak bulog sub drive OKU di kalangan para petani dan buruknya kualitas beras raskin yang didistribusikan mulai terkuak.

Pengelolaan sistem keluar masuk beras dalam gudang bulog merupakan masalah utamanya, hal ini diketahui setelah adanya temuan dari pihak Mabes TNI Kol.Kav. Edry Jimmi Lumintang saat melakukan sidak pengawasan kegudang beras Bulog sub drive OKU di Kabupaten OKU Timur.

Dari hasil pantauan ditemukan tumpukan beras yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi sebanyak 2.400 ton beras, merupakan stok beras Tahun 2014.

Stok beras pada tahun 2015 hingga saat ini masih menyisahkan 4.000 ton beras yang masih belum terdistribusikan dengan keadaan mutu yang sudah mengalami penurunan, hingga harus dilakukan pengolahan secara khusus.

Penumpukkan yang terjadi di gudang bulog tersebut diakui Armansyah Harahap kepala sub drive Bulog OKU dan menjelaskan bahwa memang ada kerjasama antara Bulog pusat dengan pihak TNI dalam pengawasan serapan gabah dikalangan petani.

Sistem pengelolaan gudang Armansyah mengakui menggunakan sistem FIFO dinamis ( First In Fisrt Out Dinamic) yang berarti beras yang masuk pertama akan keluar pertama berjalan secara dinamis dengan tujuan untuk menghindari kerusakan beras karena lama menumpuk di gudang.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Armansyah pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog pusat untuk mengamankan beras yang sudah tidak layak dan mengajukan pengolahan perbaikan beras untuk yang masih layak konsumsi, salah satu caranya dengan mencapur beras tersebut dengan beras lebih baik.

Lain halnya tanggapan Nopriadi, Ketua Umum LSM MPHP OKU mengatakan, jika yang disampaikan oleh Armansyah menggunakan sistem FIFO Dinamic tentunya penumpukkan stok beras pada tahun 2014 tidak akan terjadi ,apalagi sampai rusak sehingga merugikan negara dan masyarakat.

Ditambahkannya, dugaan kuat ada permainan pihak bulog dalam melakukan pendistribusian beras dan penyerapan beras itu sendiri. Hal ini tentunya harus menjadi pekerjaan rumah pihak terkait terutama pengawasan mutu dan sistem pendistribusian yang baik sehingga tidak merugikan masyarakat yang mendapat asupan beras yang tidak layak dengan mutu rendah padahal sudah di subsidi.

http://www.kompernews.com/6-400-ton-beras-bulog-sub-drive-oku-tidak-layak-makan.html

Lagi, Keuchik Protes Raskin Busuk

Kamis, 9 Juni 2016

MEULABOH - Protes terhadap beras miskin (raskin) bersumber dari Bulog yang berkualitas rendah atau buruk kembali dilayangkan keuchik di Aceh Barat. Setelah sebelumnya Keuchik Ie Itam Tunong, Kecamatan Woyla, kini giliaran Keuchik Gampong Baro, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat, Basri yang meminta raskin jatah masyarakat yang buruk itu diganti dengan beras yang lain.
“Raskin jatah desa kami sekitar 60 sak sudah ditebus lima hari lalu. Karena berasnya busuk, sehingga ditunda disalurkan kepada masyarakat. Kalau dibagikan maka akan menuai protes sebab tidak layak konsumsi,” kata Keuchik Basri.
Ia meminta beras yang jelek tersebut diganti yang baru, serta kasus seperti ini ke depan tidak lagi terulang. Beras tersebut ditebusnya melalui kecamatan yang sebelumnya bersumber dari Bulog Meulaboh untuk jatah bulan April-Juni atau untuk 3 bulan.
Ketua Komisi B DPRK Aceh Barat, Masrizal SSi dan anggota komisi, Nurhayati SPdI mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan dari keuchik bahwa raskin yang bersumber dari Bulog sangat jelek dan tidak layak konsumsi. “Kasus seperti ini sudah dua kali kami terima. Kita sudah jadwalkan Kamis turun ke lapangan. Kami menyesalkan, apalagi masyarakat menggunakan untuk Ramadhan,” kata Nurhayati.
Masrizal menambahkan, temuan raskin ini akan diklarifikasikan kepada Bulog Meulabih, sehingga kasus ini tidak lagi terulang. “DPRK setelah turun ke lapangan akan memanggil Bulog. Kita meminta ke depan tidak lagi terjadi,” kata Masrizal.
Kepala Perum Bulog Divre Meulaboh, Ardiman yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, sejauh ini belum dilaporkan dari kecamatan adanya temuan beras yang kualitas rendah. Namun, terhadap beras yang dipersoalkan di Gampong Baro sudah berkoordinasi dengan keuchik, dan akan diganti dengan beras lain.
“Artinya, kalau ada temuan langsung kita ganti. Ini tidak ada laporan dari desa dan kecamatan ke kita. Kita baru tahu ketika dikonfirmasi oleh wartawan,” katanya.
Diakuinya, penyebab baras rendah kualias perlu dilakukan pemeriksaan dan bisa saja penyebab ketika dibawa terkena hujan atau ketika diletakkan di desa atau kecamatan. Sebab, sebentar saja kena air hujan, maka langsung berubah berasnya.
Namun, ia berharap kepada pihak desa yang menemukan beras yang kualitas rendah, selain dilaporkan ke kecamatan, juga ke BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) atau langsung ke Bulog Hp 08126924454, sehingga diganti dengan beras lain.(riz)

http://aceh.tribunnews.com/2016/06/09/lagi-keuchik-protes-raskin-busuk