Senin, 24 November 2014

Sutarto Alimoeso Tak Lagi Jadi Dirut Perum Bulog

Senin, 24 November 2014

Jakarta -Sutarto Alimoeso sudah masuk usia pensiun sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Kini Sutarto digantikan oleh Budi Purwanto yang merupakan Direktur Keuangan Bulog, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perum Bulog.

"Iya penyerahan SK (pemberhentian direksi) saya pensiun, kan 5 tahun harus pensiun," kata Sutarto di kantor Kementerian BUMN, Senin (24/11/2014)

Sutarto mengatakan belum bisa memastikan sampai kapan penggantinya menjalani tugas sebagai Plt Dirut Perum Bulog. "Wah ndak tahu, tanya kementerian BUMN, jangan saya. Saya kan hanya menerima SK selesai," kilahnya.

Ia mengakui secara kinerja keuangan, Perum Bulog belum begitu baik. "Belum begitu bagus kondisinya kita lihat dulu. Sesuai dengan PSO kita," katanya.

Menurutnya setelah tak lagi di Perum Bulog, Sutarto berencana mengajar sebagai dosen di perguruan tinggi. "Mengabdi pada negara masih, mudah-mudahan masih bisa. Kemungkinan saya ngajar," katanya.

Sebelumnya Sutarto dilantik jadi dirut Bulog pada 23 November 2009. Mantan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian ini menggantikan posisi Mustafa Abubakar yang pada waktu itu menjadi Menteri BUMN.

(hen/hds)

http://finance.detik.com/read/2014/11/24/171744/2757663/4/sutarto-alimoeso-tak-lagi-jadi-dirut-perum-bulog

Kementerian BUMN Tak Perpanjang Masa Jabatan Dirut Perum Bulog

Senin, 24 November 2014


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Ali Moeso menerima Surat Keputusan pemberhentian dari jabatannya, terhitung tanggal 24 November 2014.

"Saya menerima SK Pemberhentian, karena memang saya 5 tahun, tanggal 23 November 2014," ungkap Soetarto, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (24/11/2014).

Jabatan Direktur Utama Perum Bulog untuk sementara waktu diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirut, Budi Purwanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan.

Saat ditanyakan, alasan tidak diperpanjang, Soetarto mengaku tidak tahu. Namun, dia mengatakan, masih akan mengabdi kepada negara meski tidak di Bulog lagi.

Budi Purwanto yang turut hadir mendampingi Soetarto sore ini memperkirakan hanya akan mengemban tugas Plt tak lama. Terlepas dari hal tersebut, Budi menyampaikan kondisi penerimaan Bulog belum begitu baik, sebab dana subsidi belum sepenuhnya dibayarkan oeh pemerintah.


http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/24/175006126/Kementerian.BUMN.Tak.Perpanjang.Masa.Jabatan.Dirut.Perum.Bulog

Rini Tunjuk Budi Purwanto jadi Plt Dirut Bulog

Senin, 24 November 2014

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menunjuk Budi Purwanto sebagai pelaksana tugas sementara (Plt) Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Sutarto Alimoeso. Budi sebelumnya menjabat Direktur Keuangan Perum Bulog.

"Bu Menteri sementara ngangkat dirkeu sebagai plt dirut sampai ada penetapan definitif," ujar Sekretaris Kementerian BUMN (Sesmen), Imam A Putro melalui pesan singkatnya, Senin (24/11).

Mengenai tidak diperpanjangnya Sutarto mengingat baru satu periode menjabat sebagai dirut Bulog, Imam tak menjelaskan alasan lebih detailnya. "Iya beliau (Sutarto) tidak diperpanjang," jawabnya singkat.

Sebelumnya, Sutarto mengatakan bahwa pergantian ini dilakukan lantaran dirinya sudah memasuki masa pensiun, yakni 65 tahun dan telah habis masa jabatannya. Kehadirannya di kementerian BUMN, Senin (24/11), untuk menerima SK pemberhentian direksi.

"Saya kan tanggal 23 November diangkatnya, itu udah 5 tahun, itu satu periode. Saya sudah pensiun, kan 5 tahun harus pensiun," kata Sutarto saat ditemui di Kementerian BUMN.

Mengenai alasan mengapa jabatannya tidak diperpanjang, mengingat baru satu periode menjabat, pria berusia 65 tahun ini menyarankan untuk menanyakan hal tersebut pada kementerian. "Jangan tanya saya," seru alumnus Universitas Gajah Mada ini. (chi/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2014/11/24/271753/Rini-Tunjuk-Budi-Purwanto-jadi-Plt-Dirut-Bulog-

Minggu, 23 November 2014

CENTRIS Demo Gudang Bulog Pamekasan

Sabtu, 22 November 2014

CENTRIS Demo Gudang Bulog Pamekasan

PAMEKASAN – Sebanyak 30 anggota Central Political and Religious Studies (CENTRIS) menggelar aksi di depan kantor Bulog Pamekasan, Jum’at (21/11). Mereka mendesak transparannya dana operasional pendistribusian beras untuk keluarga miskin (raskin).

 Massa memulai aksinya dari simpang tiga depan RSUD pamekasan. Mereka berjalan kaki menuju kantor Bulog. Aksi cukup riuh, nyanyian-nyanyian gerakan dikumandangkan oleh para peserta aksi. Sambil melakukan orasi, massa membentangkan sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan usut 100 ton raskin yang hilang.

Zammil orator aksi, menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah melayangkan audensi tapi tidak digubris oleh Bulog. Sehingga, pihaknya langsung menggelar aksi saat ini. ”Kami ingin baik-baik, tidak akan ramai-ramai ternyata tidak direspon, terpaksa kami demo,” katanya.

Dia menjelaskan, masalah operasional distribusi raskin ini memang rawan. Sebab, dana operasional distribusi raskin itu hanya dicairkan tiga bulan sekali, padahal raskin disitribusikan setiap bulan. "Kami hanya menuntut biaya oprasional yang hanya turun tiap tiga bulan sekali, dan seratus ton yang gak jelas. Serta penambahan pagu dari 15 kg hingga 20 kg" katanya.

Wakil Kepala sub Bulog Pamekasan, Prayitno menjelaskan, masalah operasional itu bukan wewenang pihaknya melainkan pemkab. Sedangkan terkait penambahan pagu sampai detik ini pihaknya tidak tau. ”Kalau soal kelayakan beras bulog itu menjadadi wewenang bulog,” katanya.

Dia menambahkan, apabila dalam pendistribusian raskin ditemukan ada kualitas jelek. Maka pihaknya meminta untuk segera dikembalikan ke gudang Bulog. (ri/yt)

http://madurazone.com/article-centris-demo-gudang-bulog-pamekasan.html

Sabtu, 22 November 2014

Raskin Diharapkan Masih Tetap Ada

Sabtu, 22 November 2014

BANDUNG - Program beras miskin (Raskin) dinilai masih efektif dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu. Karenanya, di era pemerintahan baru program ini diharapkan masih tetap ada, jangan sampai dihapuskan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khoeron mengatakan, program raskin bagian dari perintah konstitusi dan juga hak rakyat. Menurutnya, beras merupakan pangan pokok, karenanya raskin harus tetap dipertahankan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

"Tidak ada bensin gak jadi masalah, tapi ketiadaan pangan pasti jadi masalah," sebutnya dalam kunjungan kerja spesifik komisi IV DPR-RI ke Perum Bulog Divre Jabar, Jumat (21/11/2014).

Berdasarkan amanat Undang-undang 18 nomor 2012 tentang ketahanan pangan, jelas dia, ada dua misi yang diemban oleh Bulog. Pertama sebagai penyedia pangan yang menjaga agar beras tidak sampai kehabisan stok. Kedua sebagai stabilisator harga yang menjaga harga beras tetap pada titik aman.

"Menilik sejarah lembaga pemerintah yang menangani ketahanan pangan, Bulog sudah memiliki pengalaman panjang. Bulog harus diperkuat posisinya. Raskinnya saja jangan sampai dihilangkan, apalagi lembaganya," katanya.

Dia mengakui adanya selentingan bahwa Bulog akan dihilangkan. Dia mengatakan, hal tersebut keliru jika sampai terjadi. Pasalnya, institusi Bulog sebagai mandatori undang-undang yang tidak bisa dibuat sebagai perusahaan.

"Bulog dibentuk bukan untuk cari untung. Tidak bisa dijadikan sebuah perusahaan. Karenanya tidak bisa dijadikan alat investasi," sebutnya.

Ke depan, kata dia, pihaknya akan mendorong agar Bulog tidak hanya mengurusi beras. Tetapi lebih dari itu, kedelai, sapi, dan lain-lain juga diurusi oleh Bulog. "Subsidi pangan harus tetap ada, Bulog harus diperkuat posisinya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jabar Alip Apandi merasa khawatir raskin akan dihilangkan mengingat pemerintah baru fokus dalam pengurangan dan pengalihan subsidi.

"Kami harap raskin tetap ada. Ini sesuai dengan masukan yang kami dapat saat melakukaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Merekaselalu bilang bahwa raskin harus tetap ada," ungkapnya.

Pihaknya sadar nasib keberadaan raskin berada di tangan pemerintah. Bulog hanya bertugas sebagai operator penyalur raskin. Karena itu, pihaknya harus patuh terhadap kebijakan pemerintah.

"Sebagian raskin berasal dari hasil penyerapan beras dari sejumlah daerah. Ini juga yang membuat raskin menjadi salah satu alat untuk mengendalikan harga beras di pasaran," katanya.

Dia menyebutkan, hingga saat ini penyaluran raskin di Jabar telah mencapai di atas 95%. Penyaluran di beberapa daerah seperti Cirebon bahkan telah mencapai 100%. Berbeda dengan Cianjur dan Depok yang menempati tingkat penyaluran raskin yang terbilang rendah.

"Selalu ada daerah yang masih menunggak pembayaran raskin termasuk Cianjur. Namun tunggakan tersebut diharapkan tuntas pada akhir tahun ini," ucapnya.

Dari informasi yang didapat, Alip mengaku pagu raskin untuk 2015 telah dibuat dan dimasukkan dalam APBN 2015. Pedoman umum untuk raskin juga sudah dikeluarkan, namun posisinya masih berada di tingkat provinsi.

"Pagu raskin untuk tahun 2015 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini yakni sebesar 470.000 ton atau 39.000/bulan. Selain itu, kami juga mendapat informasi akan ada raskin ke-13 tapi masih digodok pemerintah," jelasnya.

(gpr)

http://ekbis.sindonews.com/read/927762/34/raskin-diharapkan-masih-tetap-ada-1416589200

Jumat, 21 November 2014

Jaksa Agung Jadi Taruhan

Jumat, 21 November 2014

Pemilihan Prasetyo dari Partai Nasdem Banyak Menuai Kritik



JAKARTA, KOMPAS — Setelah satu bulan tertunda, Presiden Joko Widodo akhirnya memilih HM Prasetyo, anggota DPR dari Partai Nasdem, sebagai Jaksa Agung. Pilihan ini akan menjadi taruhan bagi Joko Widodo karena banyak menuai kritik tajam.
Kendati Prasetyo pernah lama berkarier di kejaksaan, terakhir menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tahun 2005-2006, banyak kalangan meragukan kemampuannya melakukan perbaikan berarti di internal kejaksaan dan independensinya dalam penegakan hukum.

Pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11) siang, juga tertunda lebih dari 1,5 jam karena menunggu Jokowi selesai berdiskusi dengan sejumlah relawan yang mendukungnya dalam pemilihan presiden lalu.

Pelantikan hanya dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, sebagian menteri Kabinet Kerja, dan sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung.

Gerus dukungan
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra menilai keputusan tersebut melawan aspirasi sebagian besar pendukung Jokowi yang mengharapkan Jaksa Agung independen. Apabila di kemudian hari penunjukan ini berujung masalah, hal tersebut juga akan menggerus dukungan publik kepada Jokowi.

”Ketika Jokowi memisahkan pemilihan Jaksa Agung dengan menteri, orang kemarin berpikir bahwa hal itu bagus karena Jokowi ingin agar pemilihan Jaksa Agung tak tergerus politik. Namun, ternyata sama saja,” ujar Saldi.

Dia menyarankan agar Jokowi memberikan target yang jelas kepada Prasetyo untuk membuktikan kinerja sekaligus menunjukkan bahwa kekhawatiran publik selama ini keliru.

Pemilihan Prasetyo juga menuai kritik dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai Jokowi bernaung. Ketua DPP PDI-P Trimedya Panjaitan merasa terpilihnya Prasetyo di luar ekspektasi publik.

”Kami menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih Jaksa Agung. Namun, terpilihnya Prasetyo sepertinya tidak akan menjanjikan penegakan hukum yang lebih baik. Ini mirip seperti era presiden sebelumnya yang memilih mantan jaksa, yang pada akhirnya membuat kejaksaan berjalan stagnan, tidak mundur, tetapi juga tidak ada kemajuan berarti,” kata Trimedya.

Keraguan terhadap sosok Prasetyo itu, menurut dia, juga didasari ketiadaan prestasi yang menonjol yang ditunjukkan Prasetyo saat menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Seharusnya jika Presiden Jokowi mencari sosok yang memahami anatomi kejaksaan, lebih tepat jika dipilih dari jaksa aktif yang relatif masih muda dan memiliki mobilitas tinggi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman di Jakarta menilai penunjukan Jaksa Agung dari partai politik sangat rentan intervensi kekuasaan.

”Meski Jaksa Agung dari partai politik, kami minta Jaksa Agung tetap independen dalam menjalankan tugas dan menjauhi praktik menjadikan hukum sebagai alat politik kekuasaan,” kata Benny.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, pun sangat kecewa.

”Ini berita buruk untuk kepastian hukum. Jaksa Agung itu haram memiliki relasi apa pun dengan politik dan bisnis,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resource Center Uli Parulian Sihombing juga meragukan independensi Jaksa Agung baru dari Partai Nasdem ini.

”Dia harus buktikan dengan segera menangani dan membawa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat seperti Tanjung Priok, Munir, dan kasus korupsi,” ujarnya.

Beri waktu
Saat ditanya tentang keraguan sejumlah kalangan akan kemampuan dan independensinya itu, Prasetyo meminta diberi waktu.

”Nanti dilihat saja, seperti apa. Saya tidak bisa memberikannya sekarang. Namun, saya katakan tadi, begitu bangsa memanggil kita, segala kepentingan lain, pribadi, golongan, dan yang lainnya, kita tinggalkan,” ujarnya.

Prasetyo mengaku baru dihubungi Presiden untuk diangkat menjadi Jaksa Agung pada Kamis pagi itu juga.

Pada Kamis siang, ia juga baru menerima surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella tentang pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Nasdem dan sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem.

Saat ditanya tentang prioritas tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi, dia hanya menyebutkan diminta bekerja sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara serta meningkatkan penegakan hukum.

Menanggapi penilaian publik tentang kejaksaan yang lemah dalam pemberantasan korupsi, ia hanya menyatakan akan mengajak jajaran kejaksaan untuk meningkatkan kinerja.

”Ya, kita bekerja keras, bekerja, dan bekerja. Itu komitmen kita,” ujarnya kepada pers.

Berdasarkan pantauan Kompas, seusai pelantikan kemarin, Jaksa Agung Prasetyo tak segera mendatangi kantor barunya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, awalnya, pihaknya telah menyiapkan tempat untuk menggelar jumpa pers atas terpilihnya Prasetyo. Namun, acara itu dibatalkan.

”Yang pasti, kejaksaan menyambut baik Jaksa Agung baru karena setelah menunggu selama sebulan, akhirnya sudah ada yang definitif,” ujar Tony.

Terkait kemungkinan ada perombakan di jajaran Jaksa Agung Muda, Tony tak mau berspekulasi. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang Presiden atas usul dari Jaksa Agung. Sementara itu, jabatan Wakil Jaksa Agung merupakan jabatan karier.

Patrice Rio Capella secara terpisah membantah terpilihnya kader Nasdem, Prasetyo, menjadi Jaksa Agung merupakan alat politik.

”Tidak benar itu kalau Prasetyo akan menjadi bemper atau sarana menyerang lawan politik. Prasetyo lebih lama berada di lingkungan Kejaksaan Agung daripada di Nasdem yang diawali tahun 2011,” kata Rio Capella.

Dia juga menegaskan bahwa sejak pukul 11.00 kemarin, Prasetyo telah diberhentikan dari Partai Nasdem. Posisi Prasetyo di DPR akan digantikan kader Nasdem yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum. Adapun pengganti posisi Prasetyo di mahkamah partai belum ditentukan.

Rio optimistis Prasetyo bisa mengangkat martabat Kejaksaan Agung dengan melakukan gebrakan penegakan hukum.

Ada tujuh anggota Mahkamah Partai Nasdem. Ketua Mahkamah Partai Nasdem adalah OC Kaligis.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang sebelumnya kolega Prasetyo di Partai Nasdem juga mendukungnya. Menurut dia, Presiden mempertimbangkan kapabilitas, kredibilitas, dan loyalitas Prasetyo yang diberi kepercayaan menjabat Jaksa Agung.

Tak libatkan KPK-PPATK
Pengangkatan Prasetyo tertuang dalam Surat Keputusan Presiden No 131/2014 tertanggal 20 November 2014. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan, keppres tersebut ditandatangani Presiden pada Kamis pagi. Selanjutnya Presiden memerintahkan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk mempersiapkan pelantikan.

Penelusuran rekam jejak Prasetyo untuk menduduki jabatan Jaksa Agung tersebut, menurut Andi, tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Hal ini berbeda saat Presiden Jokowi memilih menteri kabinetnya, yang melibatkan KPK dan PPATK.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, juga mempertanyakan mengapa tak terdengar pemeriksaan rekam jejak Prasetyo oleh PPATK dan KPK.

Erwin menilai sisi positif Prasetyo hanya dapat cepat menyesuaikan diri dengan kultur kejaksaan karena mantan orang kejaksaan. ”Hanya itu positifnya. Saya belum melihat ada komitmen yang kuat dari Prasetyo untuk melakukan reformasi di kejaksaan,” katanya.

Dia yakin, pegiat pembaruan hukum sangat kecewa. Agenda-agenda penegakan hukum rentan menjadi barter politik

(NTA/RYO/ONG/AGE/IAN/BDM)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141121kompas/#/1/

Bongkar Jual-Beli Soal hingga Korupsi Bulog

Jumat, 21 November 2014

Amien Sunaryadi, dari KPK ke SKK Migas


Pejuang. Demikian ”gelar” yang diberikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Amien Sunaryadi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

DI mata Sudirman, Amien adalah sosok yang masuk kategori pejuang. Sebab, sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid pertama (2003- 2007), Amien berjasa mendesain sistem kerja di lembaga itu sehingga bisa sekuat sekarang.

Dalam periode pertama, atau bisa dikatakan periode ”babat alas”, Amien adalah pimpinan KPK termuda. Bersama Taufiequrachman Ruki (ketua), Sjahruddin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas (ketiganya wakil ketua), Amien memulai kerja di KPK dalam keadaan fasilitas serbaterbatas.

Bermodal semangat memberantas korupsi, mereka pun mampu bangkit dan membangun sistem kerja. Di sisi lain, penunjukan Amien, menurut Sudirman, adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada SKK Migas.

Ini penting dilakukan setelah lembaga itu tercoreng kasus suap yang menimpa Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Rudi yang pernah dua kali menjadi dosen teladan di institusi tempatnya meniti karier, Institut Teknologi Bandung, jelas mengecewakan publik.

Dia juga ikut menambah daftar kegagalan akademisi yang diharapkan memberikan perubahan pada birokrasi yang dimasukinya. Bukannya mengubah, ternyata malah ikut menjadi pelaku korupsi. Selama ini karier dan rekam jejak Amien baik. Sebelum menjabat wakil ketua KPK, dia adalah mantan kepala Subdirektorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pria kelahiran Malang, 23 Januari 1960 ini juga pernah menjabat sebagai manajer pada unit Dispute Analysis and Investigations PT PricewaterhouseCoopers FAS pada Oktober 2000-Juni 2003. Pada 1988, Amien meraih gelar Akuntan (Ak), Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1988).

Langkah Amien memerangi korupsi dimulai ketika menjadi asisten dosen di perguruan tinggi itu. Dia menginvestigasi kasus kebocoran soal ujian. Amien berhasil membongkar praktik jual-beli soal ujian yang melibatkan sejumlah mahasiswa senior dan pegawai STAN.

Sebelumnya, pada 1982 dia meraih gelar Ajun Akuntan (AAk), Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta. Pada 1996, pria berkacamata tersebut memperoleh Certified Information Systems Auditor (CISA).

Sertifikat ini diberikan oleh Information System Audit and Control Foundation, USA. Tiga tahun sebelumnya (1993), Amien meraih Master of Professional Accountancy (MPA), program S-2 dari School of Accountancy pada College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta.

Pada 1998, Amien mengikuti program pendidikan jangka pendek (satu bulan) The Corruption and Anti-Corruption Training yang diselenggarakan oleh National Center for Development Studies (NCDS) pada Australian National University di Canberra, Australia.

Paparkan Langkah

Pendidikan ini berfokus pada analisis korupsi secara mendalam dan konsep memeranginya secara luas. Oktober 2000-Juni 2003, Amien menjabat manajer pada Unit Dispute Analysis and Investigations PT PricewaterhouseCoopers FAS dan pada Juli 2003-Desember 2003 jabatannya berubah menjadi Senior Manager pada unit dan perusahaan yang sama. Di luar pekerjaannya di perusahaan tersebut, ayah tiga orang anak ini menjabat Program Director Lembaga Pengkajian Good Governance (LPGG) dalam kurun waktu September 1999- Agustus 2004.

Semasa bertugas di KPK, Amien memimpin pengungkapan sejumlah kasus besar, di antaranya kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam pernyataan pers pertamanya usai diumumkan sebagai kepala SKK Migas oleh Menteri ESDM, Amien langsung memaparkan langkah-langkah yang akan dia ambil.

Pertama, dia ingin ada proses yang jelas dan cepat atas berbagai transaksi di SKK Migas. Dengan adanya 300 kontraktor kotrak kerja sama (K3S) maka akan ada banyak transaksi. “Kalau proses itu dibenahi, sistem dibenahi, akan ada kecepatan proses yang tinggi,” ujar Amien. Di samping itu, ia juga konsentrasi untuk membenahi sektor perizinan, manajemen, dan struktur organisasi SKK Migas.

Sebab keberadaan instansi ini sangat melekat dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kalau itu dibenahi dalam industri hulu migas, proses akan jelas, keputusan akan cepat, kepastian bisnis akan tinggi.

Kalau ini dilakukan, saya yakin bahwa hasil eksplorasi akan cepat diprediksi dan produksi ditingkatkan,” kata Amien yang pernah kembali mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK periode 20017- 2011, namun tak berhasil. (Hartono Harimurti-59)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bongkar-jual-beli-soal-hingga-korupsi-bulog/