Senin, 26 Januari 2015

Bulog akui beras untuk rakyat miskin berkualitas buruk

Senin, 26 Januari 2015

Merdeka.com - Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) tidak menampik beras untuk masyarakat miskin atau raskin berkualitas jelek. Menurut BUMN tersebut, kondisi saat ini sangat sulit menjaga kualitas beras.

Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengatakan saat ini Bulog harus menyimpan cadangan beras dalam jumlah besar, mencapai 3,2 juta ton. Bahkan, beras ini disimpan dalam waktu tidak sebentar sehingga memicu penurunan kualitas raskin.

"Ada kutu tidak bisa dihindari karena gudang Bulog simpan 3,2 juta ton beras. Itu tidak bisa dipungkiri karena standar itu tergantung produksi. Sedangkan kompleksitas produksi banyak," ujarnya di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (26/1).

Meski begitu, lanjutnya, Bulog memiliki cara agar menjaga kualitas raskin bisa lebih baik. Salah satunya ialah menghindari penggunaan bahan kimia untuk menjaga kualitas beras.

"Kami berusaha jaga kualitas. Negara tropis gudang diusahakan sirkulasinya baik, terus pakai CO2 step untuk hilangkan kutu," ungkapnya.

Bulog juga memiliki ide untuk membuat lahan tanaman padi seluas 1 juta sampai 2 juta hektar. Dengan hamparan yang luas, kualitas padi bisa seragam dan terawasi.

"Terus ada sedikit campur tangan manusia, pabrik giling modern memakai computerized. Pokoknya ini harus higienis," tutup dia.

http://www.merdeka.com/uang/bulog-akui-beras-untuk-rakyat-miskin-berkualitas-buruk.html

Minta Tambahan Modal Rp 3 Triliun, Bos Bulog Dikritik DPR

Senin, 26 Januari 2015

Jakarta -Perum Bulog bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini mengajukan permohonan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3 triliun.

Permohonan ini disampaikan kepada panitia kerja PMN di Komisi VI DPR. Dana triliun itu akan dipakai mendukung pengadaan gabah dari petani.

"Dengan modal Rp 3 triliun akan dipakai untuk percepatan penyerapan gabah saat panen raya karena Maret ini sudah masuki panen raya. Biasanya Maret sampai Juni," kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat saat rapat panja di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/1/2015).

Selama ini, Bulog meminjam dana perbankan untuk pengadaan gabah dari petani. Dengan suntikan sebesar dana Rp 3 triliun, setidaknya Bulog mampu menghilangkan beban biaya bunga pinjaman sekitar 10% per tahun karena memperoleh dana segar dari pemerintah.

"PNM mampu mengurangi beban pinjaman bunga bank Rp 300 miliar per tahun," jelasnya.

Permohonan PMN oleh Bulog ini menuai kritikan dari parlemen di Senayan. Salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto. Darmadi menilai suntikan modal pemerintah dinilai tidak membuat kinerja keuangan Bulog menjadi lebih baik.

Dalam prognosa keuangan, pendapatan Bulog pada tahun 2015 tanpa PMN senilai Rp 31,95 triliun sedangkan adanya PMN senilai Rp 3 triliun membuat pendapatan Bulog menjadi Rp 32,09 triliun. Artinya suntikan modal Rp 3 triliun hanya mampu menaikkan pendapatan sekitar Rp 140 miliar."Ibu nggak bisa genjot pendapatan. Enggak bisa upaya genjot pendapatan yang lain. Kecil kenaikan pendapatan pasca PMN. Dikasih uang hanya bayar utang tapi kinerja nggak digenjot," jelasnya.

Ada juga kritikan ke Bulog terkait kualitas beras. Beras Bulog dinilai kerap tidak layak dikonsumsi masyarakat. Hal ini harus dibereskan oleh manajemen Bulog yang baru sebelum pencairan PMN dilakukan.

Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji Muhammad menyebut Bulog seharusnya tidak melulu mengejar keuntungan semata. Bulog, sebagai BUMN pangan, memiliki peran strategis untuk menjamin harga dan ketersediaan beras di pasar.

"Saya terima bahan ini. Urusan Rp 3 triliun bahannya simple sekali. Saya pandang keuangan penting, tapi bukan utama. Ada misi negara yakni Bulog didirikan supaya harga di tingkat petani nggak jatuh," jelasnya.


DPR kritisi kualitas raskin Bulog masih buruk

Senin, 26 Januari 2015

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR mengkritisi Perum Bulog yang menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin) dengan kualitas di bawah standar yang ditentukan yaitu beras kualitas medium.

"Bulog harus memperbaiki kualitas sistem pergudangan dan termasuk sumber daya manusia di daerah. Saya menemukan di daerah, beras raskin umumnya banyak kutu, menir dan pecah-pecah," kata Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, di sela Rapat Panja Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Perum Bulog, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Achmad, penyebab beras raskin berkualitas buruk antara lain karena terlalu lama disimpan di Bulog.

Selain itu, petugas gudang Bulog juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola stok beras sehingga beras rusak karena kadar air yang tinggi dan pecah-pecah.

"Perlu revolusi mental juga bagi petugas gudang Bulog, sehingga kualitas raskin tetap bagus," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan menerima kritik dari Komisi VI, namun buruknya kualitas raskin juga disebabkan berbagai hal.

Ia menjelaskan, kualitas raskin sangat tergantung pada produksi. Bibit padi yang berbeda atau tidak seragam dapat menyebabkan kualitas beras menurun demikian juga pada tingkat penggilingan.

"Mesin penggilingan sudah tua juga dapat menyebabkan padi yang digiling menjadi pecah-pecah. Di penggilingan yang tidak higienis juga mempengaruhi kualitas beras," katanya.

Demikian juga ketika memasuki tahap penjemuran, distribusi sangat berpotensi memperburuk kualitas beras.

"Kami tentu berusaha mengurangi atau mempertahankan kualitas padi. Indonesia masuk dalam negara tropis yang tingkat kelembabannya tinggi, jadi potensi membuat beras di dalam gudang cepat basah," ujarnya.

Meski begitu klaim Lenny, Bulog memiliki sistem pergudangan yang bagus untuk menjaga kualitas beras. Untuk menghilangan kutu, digunakan teknologi vacuum dan menghindari penggunaan bahan kimia.

"Kutu beras tidak bisa dihindari, tapi diminimalisasi karena beras di gudang Bulog bisa mencapai 3,2 juta ton dalam periode tertentu," ujarnya.

Prinsipnya kata Lenny, yang baru menjabat menjadi Dirut Bulog pada awal Januari 2015 ini, Bulog masih sebatas melakukan pengawalan pada pergudangan dan distribusi beras, sedangkan pada tataran produksi melibatkan pihak lain seperti Kementerian Pertanian mulai dari pembibitan, pola penanaman hingga panen.


Pejabat Bulog Pengungkap Penggelapan Beras Malah Jadi Tersangka

Senin, 26 Januari 2015 

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, sudah menetapkan 11 tersangka dalam perkara penggelapan beras sebanyak 1.504,7 ton milik Bulog Sub Divre XII Madura.

Sebanyak 11 tersangka ditetapkan, antara lain Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Prayitno. Penetapan Prayitno sebagai tersangka dianggap janggal. Pasalnya, Prayitno merasa bahwa dirinyalah yang membongkar raibnya beras di gudang Bulog Pamekasan.

Prayitno memaparkan, pembongkaran kasus penggelapan beras itu berawal dari pemeriksaan stok beras yang ada di dalam gudang oleh tim yang terdiri dari pihak internal Bulog dan pengawas Bulog.

"Tim menemukan adanya kekurangan jumlah beras sebanyak 1.600 ton. Saya minta kepala gudang, Kadiono, agar beras yang hilang itu dikembalikan. Pengembalian beras saya jadwalkan tiga minggu," ujar Prayitno melalui telepon selulernya, Senin (26/1/2015).

Tiga minggu tidak ada pengembalian beras, Prayitno membentuk tim lagi. Hasilnya, ada pengembalian beras sebanyak 1.000 ton. Namun, karena pengembalian beras tak kunjung sesuai dengan jumlah sebelumnya, Prayitno kemudian melaporkan hal ini ke Bulog Divre Jawa Timur di Surabaya.

Di pihak internal Bulog Sub Divre XII Madura, kehilangan beras itu kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk diusut. Namun, Prayitno mengaku heran atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

"Seharusnya pimpinan Bulog mendapat penghargaan karena berhasil mengungkap hilangnya beras. Namun, justru pimpinan yang ditetapkan sebagai tersangka," ungkap dia.

Walau demikin, sebagai warga negara yang baik, dia mengaku akan tetap menjalani proses hukum yang sudah ditangani Kejari Pamekasan. Dia mengaku yakin proses hukum yang tengah berjalan saat ini akan mengungkap kebobrokan kondisi di internal Bulog Sub Divre XII Madura.

Samiji Zakaria, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, mengatakan, penetapan 11 tersangka sudah memenuhi dua unsur alat bukti. Proses hukum yang dilakukan Kejari Pamekasan sudah berdasarkan prosedur.

"Hasil penyidikan, Waka Sub Bulog XII Madura sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka," kata Samiji melalui pesan Blackberry Messenger.

Adapun 11 tersangka perkara penggelapan raskin di Bulog Sub Divre XII Madura masing-masing berinisial SUH (mantan Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), PRA atau Prayitno (mantan Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), ESA (petugas administrasi Bulog Sub Divre XII Madura), HAS (pengawas internal Bulog), P (penghubung), serta SM, M, KAD, IDP, NS, dan SUN yang merupakan mitra Bulog.

Dalam perkara ini, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan adanya kerugian negara hingga lebih dari Rp 12 miliar.

http://regional.kompas.com/read/2015/01/26/1058157/Pejabat.Bulog.Ungkap.Penggelapan.Beras.Malah.Jadi.Tersangka

Harga pangan masih meroket

Minggu, 25 Januari 2015

JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan terus menurunnya harga minyak dunia. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berimbas pada harga kebutuhan pokok. Banyaknya pihak yang enggan menurunkan harga kebutuhan pokok dan saling lempar tanggung jawab atas harga yang masih tinggi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ina Primiana Syinar menilai, pemerintah harus menelusuri sepanjang rantai pasokan dari hulu hingga ke hilirnya. Bila hal tersebut dilakukan, Ina yakin pihak yang memang memainkan harga kebutuhan bahan pokok akan terlihat.

"Tidak bisa hanya dilihat dari ujungnya saja, yang dalam hal ini pedagangnya saja, sebab ada keterkaitan dari hulu hingga ke hilirnya. Secara parsial mereka tentu tidak ingin menurunkan harga, sebab mereka juga membayar mahal dari proses sebelumnya," tukas Ina, hari ini.

Pemerintah, lanjut Ina seharusnya menyoroti pihak pedagang besarnya yang dari mulai hulunya apakah sudah ada penurunan harganya termasuk ke pengusaha distributornya. Pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pembentukan harga tersebut.

Ina memandang Perum Bulog dapat diberdayakan kembali untuk mengatur harga maupun ketersediaan kedepannya. Namun dalam pelaksanaannya Ina mengingatkan bahwa perlu diciptakan mekanisme pengawasan untuk mengawasi kegiatan Bulog. "Bulog itu di satu sisi memang diperlukan akan tetapi disisi lain keberadaannya memang perlu pengawasan," tutur Ina.

Pengawasan Bulog menurut Ina dapat berupa sistem yang terbuka yang menjamin dalam pelaksanaan kegiatannya tidak akan terdapat penumpukan dan harus memastikan distribusi yang lancar. Bulog sendiri memang diharapkan peranannya dapat kembali maksimal terutama untuk sampai di tingkatan pedagang.

"Peran Bulog sebaiknya juga diperluas untuk komoditi selain beras, termasuk komoditas strategis agar pengendalian persediaan dan harga tidak seperti sekarang yang tidak terkendali," katanya.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=347399:harga-pangan-masih-meroket&catid=18:bisnis&Itemid=95

Harga Beras Di Kendari Masih Rp440.000/karung

Minggu, 25 Januari 2015

Kendari   (Antara News) - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, masih bertahan pada Rp440.000/karung pascapemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pantauan di Pasar Tradisional Andonohu Kendari, Sabtu harga beras jenis kepala masih bertahan pada harga Rp440.000/karung (ukuran 50 kilogram).

Demikian pula dengan harga beras jenis ciliwung dan pandan wangi, masih bertahan pada harga Rp430.000/karung.

Para pedagang memberlakukan harga beras Rp430.000-Rp440.000/karung tersebut setelah pemerintah menaikan harga BBM pada 18 November 2015.

"Kami belum menurunkan harga beras karena harga yang kami terima dari distributor beras di daerah ini juga belum turun," kata salah seorang pedagang beras di Pasar Andonohu Kendari, Ny Irun (34), Sabtu.

Menurut dia pihak distributor beras belum menurunkan harga, karena harga beras di sentra-sentra produksi beras juga belum turun setelah pemerintah menurunkkan harga BBM.

Selain itu kata dia, ongkos angkutan dari sentra produksi beras ke pasar-pasar tradisional, juga belum turun.

"Makanya, pascapemerintah menurunkan harga BBM, pihak distributor belum menurunkan harga beras," katanya.

Keterangan serupa juga diungkapkan H Sjasumddin (42) yang juga pedagang beras di Pasar Andonohu Kendari.

Menurut dia, para distributor beras belum menurunkan harga beras, karena selain harga beras di tingkat produsen tidak turun, juga ongkos jasa buruh masih tinggi.

"Alasan dari pihak distributor belum menurunkan beras, selain harga di tingkat produsen tidak turun, juga ongkos jasa buruh masih tinggi," katanya.

http://www.antarasultra.com/berita/276444/harga-beras-di-kendari-masih-rp440000karung

Jumat, 23 Januari 2015

Kendalikan Harga Bahan Pokok, Butuh Intervensi Pemerintah

Kamis, 22 Januari 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Didik J Rachbini menilai, untuk menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), maka perlu ada campur tangan pemerintah. Seperti diketahui, baru-baru ini pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta membuat harga bahan kebutuhan pokok ikut turun.

Didik menilai, selama ini kebijakan pemerintah terkait persoalan BBM sudah salah kaprah dan sekarang merupakan saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk membenahinya.

"Harus ada instrumen untuk mengontrol kestabilan harga, dan itu sifatnya wajib. Stabilitas bahan bokok itu tidak hanya soal BBM kalau beras itu suplainya banyak dan jembatannya tidak putus sehingga suplainya bagus maka harganya tidak akan naik," ujar Didik usai acara Ekonomy Outlook 2015 di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Menurut Didik, peran Perum Bulog harus diberdayakan dan jangan justru dihilangkan. Di sisi lain, pemerintah juga harus turun bekerja. Bulog dapat menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan kontrol harga di pasaran dan intervensi pemerintah itu harus ada.

Rencana pemerintah untuk mengintervensi harga dengan batas atas dan bawah, menurutnya bagus dan platformnya sudah ada sejak dahulu dan hal tersebut memang merupakan jalan terbaik. "Stabilitas itu ada diantara harga tertinggi dan terendah, bila terlalu tinggi konsumen yang menjerit dan bila terlalu rendah petani bisa gulung tikar," cetus Didik.

Didik mendukung sepenuhnya review harga BBM setiap dua minggu sekali sebab bila harganya terlalu murah. Kalau tidak di-review secara berkala, menurut Didik hal itu akan cenderung boros. Dia menganggap hal itu sudah hukum Tuhan, bahwa kalau harga tinggi masyarakat akan mengontrol konsumsinya. BBM bukan menjadi satu-satunya faktor yang memengaruhi harga barang kebutuhan.

"Silakan naikkan hingga 100 persen, tetapi kalau suplainya dipasok banyak ya tidak akan naik. Pemerintah yang harus turun tangan, kalau pedagang itu yang menimbun banyak, karena itu kan spekulasi juga dan itu ada di lapangan," tutur Didik.

Kontrol harga yang paling efektif menurut Didik adalah melalui operasi pasar dan juga saluran distribusi yang tidak boleh putus. Bila ada pihak yang menimbun dan mempermainkan harga harus segera ditindak. Sistem tersebut sudah puluhan tahun diterapkan di Indonesia pada masa lalu.

"Sekarang ini pemerintah tidak punya instrumen untuk mengontrol harga, timnya saja tidak ada. Dulu itu ada di Setkab (Sekretariat Kabinet) informal dibawah presiden, sekarang pemerintah ibarat mau memancing ikan tetapi tidak punya alat pancingannya, Jadi ya dibikin dulu," kata Didik.
WID

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/22/348551/kendalikan-harga-bahan-pokok-butuh-intervensi-pemerintah