Jumat, 17 Juni 2016

DPR Sebut Banyak Hal Ganggu Penguatan Bulog

Kamis, 16 Juni 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.

"Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).

Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.

Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. "Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi," lanjut Herman.

Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.

Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. "Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin," katanya.

http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/06/16/o8v4g6-dpr-sebut-banyak-hal-ganggu-penguatan-bulog

Selasa, 14 Juni 2016

Modus Korupsi Raskin Bulog Madura Rapi

Senin, 13 Juni 2016

PAMEKASAN – Sidang pemeriksaan terdakwa dugaan korupsi raskin di Bulog Sub Divre XII Madura belum tuntas. Kepala Kejari Pamekasan Toto Sucasto melalui Kasi Pidsus Agita Tri Moertjahjanto mengatakan, pemeriksaan tiga terdakwa belum tuntas. Karena itu, ketiganya diperiksa hari ini (13/6).

Tiga terdakwa itu antara lain, Kepala Bulog Sub Divre XII Madura 2014 Suharyono. Kemudian, mantan Waka Bulog Sub Divre XII Prayitno. Ketiga, Asisten Muda Pengawasan Bulog Sub Divre Madura Anugrah Rahman.

”Kami akan terus membeberkan barang bukti yang kami miliki. Sedikitnya tiga kontainer berisi barang bukti kami bawa ke pengadilan,” katanya Minggu (12/6).

Agita menyatakan, dugaan korupsi raskin dilakukan dengan rapi. Terdakwa diduga sengaja merekayasa jumlah raskin di gudang Bulog. Salah satunya dengan meninggikan kayu di bawah tumpukan raskin. Modus itu membuat raskin terlihat utuh dan tidak berkurang.

Tiga terdakwa diancam pasal 2, 3, dan 9 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan minimal satu tahun.

Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre XII Madura Slamet Kurniawan menyatakan tidak ikut campur persidangan tiga terdakwa. Kurniawan mengatakan, kasus dugaan penggelapan raskin terjadi sebelum dia berada di Sub Bulog Divre Madura. ”Yang sudah terjadi kami tidak ikut campur. Sekarang jangan sampai terjadi hal yang sama,” ucapnya singkat. (fat/hud/luq)


http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/06/13/1632/modus-korupsi-raskin-bulog-madura-rapi

Kamis, 09 Juni 2016

6.400 Ton Beras Bulog Sub Drive OKU Tidak Layak Makan

Baturaja, KomperNews.Com- Keluhan minimnya serapan gabah pada pihak bulog sub drive OKU di kalangan para petani dan buruknya kualitas beras raskin yang didistribusikan mulai terkuak.

Pengelolaan sistem keluar masuk beras dalam gudang bulog merupakan masalah utamanya, hal ini diketahui setelah adanya temuan dari pihak Mabes TNI Kol.Kav. Edry Jimmi Lumintang saat melakukan sidak pengawasan kegudang beras Bulog sub drive OKU di Kabupaten OKU Timur.

Dari hasil pantauan ditemukan tumpukan beras yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi sebanyak 2.400 ton beras, merupakan stok beras Tahun 2014.

Stok beras pada tahun 2015 hingga saat ini masih menyisahkan 4.000 ton beras yang masih belum terdistribusikan dengan keadaan mutu yang sudah mengalami penurunan, hingga harus dilakukan pengolahan secara khusus.

Penumpukkan yang terjadi di gudang bulog tersebut diakui Armansyah Harahap kepala sub drive Bulog OKU dan menjelaskan bahwa memang ada kerjasama antara Bulog pusat dengan pihak TNI dalam pengawasan serapan gabah dikalangan petani.

Sistem pengelolaan gudang Armansyah mengakui menggunakan sistem FIFO dinamis ( First In Fisrt Out Dinamic) yang berarti beras yang masuk pertama akan keluar pertama berjalan secara dinamis dengan tujuan untuk menghindari kerusakan beras karena lama menumpuk di gudang.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Armansyah pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog pusat untuk mengamankan beras yang sudah tidak layak dan mengajukan pengolahan perbaikan beras untuk yang masih layak konsumsi, salah satu caranya dengan mencapur beras tersebut dengan beras lebih baik.

Lain halnya tanggapan Nopriadi, Ketua Umum LSM MPHP OKU mengatakan, jika yang disampaikan oleh Armansyah menggunakan sistem FIFO Dinamic tentunya penumpukkan stok beras pada tahun 2014 tidak akan terjadi ,apalagi sampai rusak sehingga merugikan negara dan masyarakat.

Ditambahkannya, dugaan kuat ada permainan pihak bulog dalam melakukan pendistribusian beras dan penyerapan beras itu sendiri. Hal ini tentunya harus menjadi pekerjaan rumah pihak terkait terutama pengawasan mutu dan sistem pendistribusian yang baik sehingga tidak merugikan masyarakat yang mendapat asupan beras yang tidak layak dengan mutu rendah padahal sudah di subsidi.

http://www.kompernews.com/6-400-ton-beras-bulog-sub-drive-oku-tidak-layak-makan.html

Lagi, Keuchik Protes Raskin Busuk

Kamis, 9 Juni 2016

MEULABOH - Protes terhadap beras miskin (raskin) bersumber dari Bulog yang berkualitas rendah atau buruk kembali dilayangkan keuchik di Aceh Barat. Setelah sebelumnya Keuchik Ie Itam Tunong, Kecamatan Woyla, kini giliaran Keuchik Gampong Baro, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat, Basri yang meminta raskin jatah masyarakat yang buruk itu diganti dengan beras yang lain.
“Raskin jatah desa kami sekitar 60 sak sudah ditebus lima hari lalu. Karena berasnya busuk, sehingga ditunda disalurkan kepada masyarakat. Kalau dibagikan maka akan menuai protes sebab tidak layak konsumsi,” kata Keuchik Basri.
Ia meminta beras yang jelek tersebut diganti yang baru, serta kasus seperti ini ke depan tidak lagi terulang. Beras tersebut ditebusnya melalui kecamatan yang sebelumnya bersumber dari Bulog Meulaboh untuk jatah bulan April-Juni atau untuk 3 bulan.
Ketua Komisi B DPRK Aceh Barat, Masrizal SSi dan anggota komisi, Nurhayati SPdI mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan dari keuchik bahwa raskin yang bersumber dari Bulog sangat jelek dan tidak layak konsumsi. “Kasus seperti ini sudah dua kali kami terima. Kita sudah jadwalkan Kamis turun ke lapangan. Kami menyesalkan, apalagi masyarakat menggunakan untuk Ramadhan,” kata Nurhayati.
Masrizal menambahkan, temuan raskin ini akan diklarifikasikan kepada Bulog Meulabih, sehingga kasus ini tidak lagi terulang. “DPRK setelah turun ke lapangan akan memanggil Bulog. Kita meminta ke depan tidak lagi terjadi,” kata Masrizal.
Kepala Perum Bulog Divre Meulaboh, Ardiman yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, sejauh ini belum dilaporkan dari kecamatan adanya temuan beras yang kualitas rendah. Namun, terhadap beras yang dipersoalkan di Gampong Baro sudah berkoordinasi dengan keuchik, dan akan diganti dengan beras lain.
“Artinya, kalau ada temuan langsung kita ganti. Ini tidak ada laporan dari desa dan kecamatan ke kita. Kita baru tahu ketika dikonfirmasi oleh wartawan,” katanya.
Diakuinya, penyebab baras rendah kualias perlu dilakukan pemeriksaan dan bisa saja penyebab ketika dibawa terkena hujan atau ketika diletakkan di desa atau kecamatan. Sebab, sebentar saja kena air hujan, maka langsung berubah berasnya.
Namun, ia berharap kepada pihak desa yang menemukan beras yang kualitas rendah, selain dilaporkan ke kecamatan, juga ke BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) atau langsung ke Bulog Hp 08126924454, sehingga diganti dengan beras lain.(riz)

http://aceh.tribunnews.com/2016/06/09/lagi-keuchik-protes-raskin-busuk

Rabu, 08 Juni 2016

BULOG BIKIN PETANI TERMISKINKAN SECARA SISTEMIK

SELASA, 07 JUNI 2016

IMPOR BAWANG-BERAS

RMOL. Rencana Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melakukan impor beras dan bawang merah dikritik Nawacita Watch. Alasan impor guna menstabilkan harga selama Ramadhan hingga lebaran dianggap tidak masuk akal.

Harga beras saat ini sedang mengalami kenaikan mencapai Rp 12.500 per kg sedangkan bawang merah Rp 41.000 per kg. Dengan adanya impor, harga yang diinginkan pemerintah untuk beras yaitu Rp 9.500 per kg dan bawang merah Rp 25.000 per kg.

Untuk mencapai harga itu, bawang merah akan diimpor 2.500 ton hingga 5.000 ton sedangkan untuk beras, Bulog sudah mengimpor per Februari 2016 sebanyak 900.000 ton dan total hingga Oktober sebanyak 1,5 juta ton dari Vietnam dan Thailand

Direktur Kajian Pangan dan Ekonomi Kerakyatan, Nawacita Watch, Tenri Ajeng menjelaskan bahwa Pemerintah terlalu tergesa-gesa. Kebijakan itu malah berpotensi membuat Pemerintah tidak dipercaya rakyat. Apalagi, beras baru saja melewati masa panen dan bawang sedang memasuki panen raya di bulan Juni-Juli.

Tenri menilai, Bulog gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga stabilisator stok dan harga pangan. Bulog hanya terlihat sebagai lembaga yang dominan menjalankan fungsi komersial yakni pencari keuntungan atau pemburu rente.

"Ini menguatkan Bulog mempunyai jaring laba-laba distribusi sehingga pasokan tidak langsung sampai ke pasar. Inilah yang menyebabkan stok dimainkan sehingga harga pangan tinggi," kata Tenri dalam diskusi bertajuk Membedah Optimalisisa Peran Bulog Sebagai Stabilitas Pasok dan Harga Pangan di Jakarta, Selasa (7/6).

Dia juga menilai, Bulog dengan mudah menjalankan posisinya sebagai operator akan mendeskreditkan petani yang merupakan ujung tombak untuk mengoptimalkan fungsinya. Bulog membuat petani akan semakin termiskinkan secara sistemik.

"Keempat, dengan surplus kedua komoditas ini, Bulog lebih merasionalisasi kepentingan pelaku usaha pencari keuntungan. Harusnya Bulog dengan segala persiapan infrastruktur sudah siap menampung surplus dan mendistribusikan stok bawang yang ada di gudang 1,2 juta ton dan beras 2 juta ton sehingga petani tidak merugi dan konsumen tidak terbebani biaya pangan yang mahal," jelasnya.

Tenri mengusulkan agar Bulog bisa menginventarisir problematika yang ada pada mata rantai produksi-sirkulasi-konsumsi. Ketiga mata rantai ini tidak boleh disikapi secara parsial, sehingga Bulog mampu membuatkan skema pengadaan stok dan stabilisasi harga ketika terjadi kelangkaan dan surplus pangan.

"Sehingga ketika terjadi surplus namun harga melonjak, itu bermasalah pada rantai distribusi yang terlalu panjang dan Bulog tidak menjalankan sepenuhnya mata rantai produksi-sirkulasi-konsumsi," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras dan bawang merah selama bulan Ramadhan hingga Lebaran melebihi kebutuhan. Stok beras tersebut mencapai 7.417.487 ton sedangkan kebutuhan hanya 5.626.400 ton, sehingga diperoleh surplusnya sebesar 1.791.087 ton. Untuk bawang merah, stoknya 251.513 ton dan kebutuhan hanya 175.642 ton sehingga surplusnya mencapai 75.871 ton.

Ketua Umum KTNA Nasional, Winarno Tohir mengungkapkan tingginya harga pangan akibat tingginya biaya distribusi yang mencapai 21 persen. Menurutnya ini mencerminkan belum efisiennya sistem distribusi. Ini berdampak pada gagalnya capaian produksi yang melimpah dan berulangnya carut marut stok dan harga pada setiap tradisi Ramadhan.

"Sedangkan untuk impor agar hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa saja. Sebab petani menginginkan harga stabil dan petani pun perlu mendapat jaminan harga,” pungkas Winarno. [sam]

http://www.rmol.co/read/2016/06/07/249085/Bulog-Bikin-Petani-Termiskinkan-Secara-Sistemik-

Ada Raskin Tak Layak Konsumsi, Komisi II DPRD Banyuwangi Sidak Bulog

Selasa 07 Jun 2016

Banyuwangi - Komisi II DPRD Banyuwangi melakukan sidak ke Bulog Sub Divre IX. Sidak ini dilakukan lantaran banyaknya laporan pembagian raskin yang tidak layak dikonsumsi dan penyebarannya tidak sesuai sasaran.

"Ada masukan dari masyarakat tentang beras raskin dan beras beredar yang tidak layak di konsumsi dan harus di tarik dari lapangan. Tentang adanya dugaan monopoli dalam persebaran beras yang juga tidak tepat sasaran," ungkap Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila saat memimpin sidak di Bulog Subdivre IX di Jl. Argopuro No.43, Klatak, Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (7/6/2016).

Rombongan sidak Komisi II yang langsung dipimpin oleh perempuan asal Fraksi Golkar tersebut tak hanya melakukan mediasi bersama dengan pejabat Bulog, tetapi juga langsung meninjau lokasi gudang pengepakan beras yang berada di areal Bulog. Tak hanya beras raskin, rombongan komisi II juga mengecek stock beras, gula pasir dan minyak selama Ramadhan.

Menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan oleh Komisi II tersebut, Kepala Bulog Subdivre IX Banyuwangi, Dadang Kosasi, menambahkan, tidak semua informasi yang disampaikan masyarakat itu benar.

Pasalnya kondisi beras yang disimpan di gudang Bulog bisa berubah lantaran cuaca dan lama penyimpanan. Pihaknya juga menegaskan jika kewajiban Bulog hanya mendistribusikan raskin hanya berbatas di Desa saja. Untuk kewenangan selebihnya merupakan kewenangan dari masing-masing Desa.

"Kita (Bulog) hanya memberikan beras raskin sampai titik distribusi yaitu di desa. Kondisi beras dikatakan baik jika disimpan hingga 3 bulan setelah itu pasti ada penurunan kualitas," imbuh Dadang.

Meski begitu, pihak Bulog tetap menerima jika ada keluhan dari masyarakat terkait kualitas raskin yang diterima. Bulog juga bersedia mengganti dengan beras yang baru jika raskin yang diterima warga terbukti tidak layak konsumsi.

"Jika ada beras yang tak layak konsumsi silahkan di kembalikan ke Bulog dan tidak ada biaya," pungkasnya.
(fat/fat)

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3227481/ada-raskin-tak-layak-konsumsi-komisi-ii-dprd-banyuwangi-sidak-bulog

Selasa, 07 Juni 2016

Kecewa, Petani Buang Bawang Merah di Kantor Bulog

Selasa, 07 Juni 2016


TEMPO.CO, Bima - Massa dari kelompok tani dan pedagang bawang merah di Kecamatan Monta dan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendatangi kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional II Bima, Selasa, 7 Juni 2016. Mereka mempertanyakan sikap Bulog soal kelanjutan penyerapan bawang.

Seorang petani bawang merah, Marwan, 35 tahun, mengatakan kelompok tani tiba di kantor Bulog pukul 14.00 Wita. Mereka membawa 20 ton bawang merah menggunakan truk dan mobil pikap. "Kami ingin minta kejelasan dari Bulog. Tapi justru pihak Bulog tidak ada di kantornya," katanya.

Menurut Marwan, pada dasarnya petani bawang memaklumi perubahan harga dari pemerintah, termasuk harga baru yang ditetapkan sekarang sebesar Rp 16 ribu per kilogram. "Kami siap dengan harga Rp 16 ribu, itu konsekuensi yang memang harus diterima petani dan pedagang bawang. Tapi Bulog juga harus memberi kami kepastian," katanya.

Marwan menuturkan, saat ini baru warga Monta dan Woha yang datang ke kantor Bulog. Namun ia yakin kelompok tani dan pedagang dari Belo, Sape, dan Lambu juga akan datang. "Kami tidak akan pernah bergeser dari kantor Bulog kalau belum ada kejelasan, biarkan kami busuk bersama bawang kami di sini," ucapnya.

Kepala Bulog Bima R. Guna Dharma Nugrahawan tidak berada di kantornya saat para petani membuang bawang merah ke halaman. Tidak ada satu pun pegawai yang berada di ruangan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, untuk mengikuti panen raya bawang merah. Di Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Amran mendapati harga bawang merah hanya sekitar Rp 8.000 per kilogram di tingkat petani.

"Harga bawang dari sini hanya Rp 8.000 per kilogram. Benih akan kami beri gratis seratus hektare. Kami ada refocusing anggaran untuk bawang merah seribu hektare," ujarnya.

Lahan yang siap dipanen di wilayah ini seluas 105 hektare dengan produktivitas mencapai 14 ton per hektare. Sedangkan komoditas yang dipanen hari ini adalah bawang varietas supercross.

Panen bawang merah di Bima menghasilkan 40 ribu ton. Sedangkan panen di Brebes, Jawa Tengah, menghasilkan produksi bawang merah 50 ribu ton, sehingga total produksi dua sentra produksi tersebut mencapai 90 ribu ton.

Menurut Amran, hasil panen di Bima akan langsung dibeli Perum Bulog untuk segera disebarkan ke daerah-daerah yang menunjukkan harga bawang merah tinggi, seperti Jakarta, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan. "Panen di sini kualitasnya bagus. Kita tanam 2.000 hektare saja selesai ini masalah bawang merah, tidak impar-impor saja," ujar Mentan.

AKHYAR M. NUR

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/090777508/kecewa-petani-buang-bawang-merah-di-kantor-bulog