Selasa, 21 April 2015

Mitra Kerja Bulog Mulai Sulit Pasok Beras

Senin, 20 April 2015
     
Stok beras di Demak terus diupayakan untuk dijaga. Sayangnya mitra kerja Bulog mulai sulit memasok beras ke gedung Bulog karena tidak memenuhi kualitas beras sesuai Instruksi Presiden

 Kanalsemarang.com, SEMARANG – Mitra kerja Bulog di daerah Demak mulai kesulitan memasok beras ke gudang Bulog karena tidak bisa memenuhi kualitas beras sesuai dengan Instruksi Presiden No.5/2015.

“Sekarang ini mencari gabah sesuai dengan persyaratan inpres cukup sulit karena intensitas hujan yang tinggi sehingga kadar air pada beras juga tinggi,” kata salah satu mitra kerja Bulog Ari Sulistianto saat ditemui di lokasi penggilingan gabah di Kabupaten Demak seperti dikutip Antara, Senin (20/4/2015).

Menurutnya, kadar air beras yang saat ini banyak ditemui kebanyakan lebih dari 15%, padahal syarat dari inpres tersebut kadar air tidak boleh lebih dari 14 persen.

Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya baru bisa melakukan kontrak kerja sama dengan Bulog Divisi Regional Jateng sebesar 180 ton yang dibagi pada tiga pengiriman. Bahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ke depan akan kembali melakukan kontrak dengan Bulog atau tidak.

“Saat ini harga beras di pasar lebih baik dibandingkan dengan harga beras yang sudah diatur dalam inpres tersebut, jadi kami banyak menjual ke pasar luar kota di antaranya Jakarta dan Lumajang,” kata pemilik UD Rajawali tersebut.

Senada, mitra kerja Bulog yang lain Subur mengatakan pada musim panen kali ini pihaknya belum bisa memasukkan beras ke gudang bulog karena beras yang dikirimkan ditolak oleh Bulog akibat tidak sesuai dengan peraturan inpres.

Diakuinya, setelah dilakukan pengujian ke gudang Bulog diperoleh hasil tingkat derajat sosok atau terkelupasnya kulit ari dari beras mencapai 10%. Padahal, ketentuan dari inpres adalah tidak boleh lebih dari 5%.

Selain itu, untuk kadar air beras juga melebihi dari batas maksimal yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pihaknya lebih memilih untuk menjual ke pasaran karena lebih mudah terjual tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

http://semarang.solopos.com/2015/04/20/stok-beras-di-demak-mitra-kerja-bulog-mulai-sulit-pasok-beras-596557

Bulog Salurkan Raskin Rusak

Senin, 20 April 2015


BADAN Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Ruteng salurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dalam kondisi rusak. Hal itu diketahui saat pembagian raskin untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Senin (20/4) siang.


Pantauan VN di kantor Lurah Watu, Kampung Nekang, Ruteng, sejumlah warga terlihat mengantre pembagian raskin oleh petugas kelurahan. Beberapa warga yang telah mendapatkan bagiannya dan memeriksa kondisi beras menyampaikan kekecewaannya.


“Beras yang kami terima dalam kondisi rusak. Tahun-tahun sebelumnya juga kami terima beras seperti ini,” ujar salah seorang warga. Ia mengaku tak tahu akan berbuat apa setelah menerima beras itu. “Kalau ada warga yang lain yang mengembalikannya, saya juga ikut,” imbuhnya.


Lurah Watu Hendrik Jegaut menunjukkan kepada wartawan kondisi beras yang baru didroping Senin pagi itu. “Teman-teman wartawan silakan melihat sendiri. Inilah kondisi beras yang kami terima. Kami arahkan agar kalau ditemukan yang rusak supaya dikembalikan,” ujar Hendrik.


Tampak kondisi beras berwarna kekuning-kuningan dengan sebagian butir beras patah-patah dan banyak terdapat dedak halus. “Kalau masyarakat mau tolak, silakan. Kalau kami yang tolak nanti kami dianggap memprovokasi masyarakat,” imbuhnya.


Ia mengatakan, jika ada yang menolak raskin karena kondisinya rusak, mereka akan mengarahkan warga ke Dolog Divisi Regional Ruteng. Di Kelurahan Watu terdapat 108 RTSPM. Penerimaan beras kali ini merupakan semester pertama yakni untuk bulan Januari sampai Juni 2015. Setiap RTSPM mendapat jatah 90 kg.


Dikonfirmasi langsung di kantornya, Kepala Sub Divisi Regional Bulog Ruteng Imanuel Louk mengatakan, raskin yang dibagikan saat ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selain Banyuwangi, ada pula dari Sumbawa, NTB. Beras dari kedua wilayah itu merupakan hasil panen tahun lalu.


Ia mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) terpaksa mendatangkan beras dari luar Manggarai, karena harga beras petani saat ini lebih tinggi dari harga yang ditentukan pemerintah. Harga pemerintah Rp 7.300 per kilogram beras medium. Namun harga beras medium petani lokal saat ini di atas Rp 7.500 per kilogram.


Terkait kondisi beras yang rusak, ia mengatakan telah memeriksa kondisi beras tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat. “Kita sudah periksa dan tidak ada yang rusak. Hanya memang dia kuning dan patah-patah saja. Tapi patahnya di bawah 20 persen dan itu masih normal. Tetapi kalau masyarakat temukan ada yang rusak, silakan kembalikan ke kami dan kami siap ganti,” ujarnya.


Senin sore, Imanuel mengirim pesan singkat kepada VN memberitahukan bahwa warga Kelurahan Watu mengembalikan 13 karung raskin yang kondisinya kurang baik. Ia juga mengatakan, raskin yang dikembalikan itu sudah diganti dengan raskin yang baik. (R-3)

http://www.vnewsmedia.com/bulog-salurkan-raskin-rusak/

Senin, 20 April 2015

DPR Tak Setuju Bulog Dibubarkan

Minggu,  19 April 2015

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron tidak setuju dengan rencana menteri dalam negeri membubarkan Perum Bulog.

Menurut Herman, Bulog merupakan lembaga penyangga dan penjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional. ”Jadi, menurut saya, sebagai pejabat negara, saya mohon tidak mengambil sikap secara emosional karena bagaimanapun dalam sistem ketatanegaraan, semuanya ada aturan dan ada mekanismenya,” kata Herman di Jakarta kemarin.

Ia menanggapi wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ingin membubarkan Bulog. Jika Bulog dibubarkan, lanjut Herman, siapa atau dibubarkan lembaga pemerintah mana yang akan menggantikan fungsi dan peran Bulog. ”Lantas kalau Bulog dibubarkan, siapa pelaksana stabilisasi harga dan pengelola stok pangan nasional itu?” tandasnya.

Menurut Herman, semua pihak harus melihat histori pembentukan Bulog yang lahir dari amanat Undang-Undang (UU) Pangan, kemudian diimplementasikan melalui keputusan presiden (kepres) untuk mendirikan Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional. Terlebih, seluruh negara di dunia pun mempunyai institusi yang menangani stok pangan nasionalnya seperti Bulog. India bahkan mempunyai dua institusi di bidang ini yakni satu di dalam pemerintahan dan satunya berbentuk badan usaha milik negara (BUMN).

”Jadi saya kira, kalau menilik pada konvensi internasional, kemudian diperkuat UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan sebagai hak asasi manusia. Saya kira, dengan membubarkan institusi pangan merupakan kemunduran bagi bangsa kita,” ungkap Herman. Semestinya, lanjut Herman, pemerintahmemperkuatinstitusi- institusi pangan seperti Bulog karena negara wajib menyediakan pangan agar harganya ter-jangkaurakyat.

” Sayakira, tersedianya pangan dan terjangkaunya harga pangan bagi rakyat menjadi tugas pemerintah. Lantas, kalau tidak ada institusinya, siapa yang akan melaksanakan itu?” ungkapnya dengan nada tinggi.

”Saya melihatnya secara obyektif, sebagai ketua Panja Pangan, berdasarkan pada masukan komprehensif, baik dari rakyat, para pakar, perguruan tinggi, maupun praktisi. Semua berdasarkan aturan dan hukum, negara harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan stabilitas harga, melalui sebuah institusi yang kuat,” tuturnya.

Sudarsono

http://www.koran-sindo.com/read/991180/150/dpr-tak-setuju-bulog-dibubarkan-1429414890

Jumat, 17 April 2015

Tidak Layak, Warga Rame-Rame Kembalikan Raskin ke RT

Jumat, 17 April 2015

Warga empat RT 1,2,3 dan 4 yang mendapatkan jatah beras Misikin (Raskin) di Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmlaya, rame-rame kembalikan beras miskin (Raskin) ke pihak RT masing-masing, akibat kualitas jelek. Beras tersebut banyak, kutu, kotor dan berbau.

Mereka menilai beras tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, sejumlah Kepala RT di desa tersebut berencana untuk mengembalikan kembali beras bantuan tersebut ke pihak Pemerintah Desa.

Menurut Ketua RT 2, Wati , harga beras raskin tersebut Rp 2.000 per kilogram, setiap KK mendapatkan 2 kilogram. Tetapi sangat disayangkan, meski harganya murah tapi beras tersebut tidak layak konsumsi.

"Jika dimasak nasinya berwarna kuning dan bau, sehingga tidak menggugah selera makan. Bila pemerintah memang yakin beras-beras yang dibagikan kepada warga tersebut layak untuk dikonsumsi, semestinya mereka juga memakan beras yang sama," ujarnya, Kamis (16/4/2015).

Hampir seluruh warga yang sudah membeli akhirnya mengembalikan beras tersebut karena tidak layak konsumsi. Mereka mengeluhkan kondisi beras yang bau, hancur, berkutu, bahkan terdapat ulat. Kalaupun tidak dikembalikan, raskin tersebut digunakan sebagai pakan ayam." ujar Ibu RT 02, Eutik di rumahnya, Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

Ia menjelaskan, setiap RT pada desa tersebut dibagikan sebanyak 7 karung  raskin. Satu karung berisi sekitar 15 kg raskin, ada juga yang berisi sekitar 14 kg raskin.

"Saya merasa prihatin karena warganya diberikan makanan seperti demikian," katanya.

Salah satu warga di RT tersebut, Tati (35) mengatakan, dirinya memang warga miskin, tapi bukan berarti bisa diberikan makanan bantuan yang tidak layak konsumsi.  Raskin itu hanya pantas diberikan untuk hewan. Menurutnya, sudah miskin, warga juga akan semakin bodoh dan kekurangan gizi bila mesti memakan raskin seperti demikian.

"Saya mana bisa memberikan anak saya makanan seperti demikian. Bila mesti memakan nasi dari beras seperti itu, saya malah khawatir anak saya menjadi kekurangan gizi dan bodoh. Bagaimana pemerintah mau menyejahterakan dan mengangkat derajat masyarakat miskin bila memberikan beras saja kualitasnya seperti ini," katanya.

Pada hari ketiga sejak pembagian raskin, sejumlah warga berangsur terus menerus mengembalikan beras tersebut. Total beras yang dibagikan ke desa tersebut yakni sekitar 420 kg dan dibagikan ke 4 RT. Masyarakat sangat berharap kondisi yang sudah berulang terjadi tersebut bisa berubah.

Septian Danardi

http://m.galamedianews.com/bandung-raya/18202/tidak-layak-warga-ramerame-kembalikan-raskin-ke-rt.html

ADA TUNGGAKAN, BULOG TAK SALURKAN BERAS RASKIN

Kamis, 16 April 2015

WE Online, Manado - Penyaluran beras masyarakat miskin (raskin) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih terkendala dengan tunggakan sehingga ada masyarakat yang belum menerima.

"Bulog akan mengeluarkan beras raskin jika petugas di desa dan kecamatan telah melakukan pembayaran," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut, Yayan Suparyan di Manado, Kamis (16/4/2015).

Yayan mengatakan, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut masih ada beberapa daerah yang masih memiliki tunggakan sehingga penyaluran raskin masih terkendala. Kendati sudah mengagendakan penyaluran raskin, Bulog tetap akan menahan bagi pelaksana raskin di masing-masing desa dan kelurahan yang masih menunggak. Dia berharap kabupaten/kota yang masih ada tunggakan agar segera melunasi tunggakan tersebut.

"Raskin itu merupakan hak warga berpendapatan rendah, karena itu pelaksana di desa dan kelurahan agar melunasi bila masih ada tunggakan," kata Yayan.

Dari 15 kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai ini, tunggakan terbanyak di Kabupaten Minahasa Utara, karena daerah ini luas dan pagunya besar, katanya. Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2014 sudah 68 persen hingga pertengahan April 2015 dengan alokasi bulan Maret.

Dia mengatakan, sebenarnya penyaluran raskin dapat dituntaskan tepat waktu, namun karena masih banyak tunggakan dari kantor desa/kelurahan, Bulog sedikit menahan. Padahal, katanya, masyarakat sudah membayar ke petugas di desa, namun belum melakukan penyetoran ke Bulog. (Ant)

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/04/16/53659/ada-tunggakan-bulog-tak-salurkan-beras-raskin.html

Kamis, 16 April 2015

Bau Apek, Pemkab Tolak Kiriman Raskin

Kamis, 16 April 2015

Sumenep (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menolak beras untuk program raskin yang dikirim Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.

"Sebagian beras yang dikirim itu kualitasnya jelek. Bau apek, warnanya kuning, dan patah-patah. Pokoknya tidak memenuhi syaratlah. Makanya kami menolak kiriman beras itu," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi, Kamis (16/04/15).

Namun ia mengaku belum tahu persis, berapa jumlah raskin yang berkualitas jelek itu. Yang jelas, raskin tidak layak itu segera dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  "Beras yang berkualitas jelek itu pasti kami kembalikan. Kami tidak tahu persis darimana beras untuk raskin itu. Informasinya dari luar Madura," ungkapnya.

Pantauan di lapangan, ada 17 truk mengangkut raskin yang dikirim dari Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.

"Raskin yang dikirim ke Bulog Sumenep tersebut cukup untuk jatah lebih dari 1 bulan. Tapi karena sebagian kualitasnya jelek, maka kami kembalikan. Namun untuk raskin 1 bulan jatah bulan Januari, sudah siap di gudang Bulog," terang Hanafi.

Ia menambahkan, raskin tersebut segera didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat. "Dalam waktu dekat, kami segera memanggil para Camat, untuk persiapan pendistribusian raskin jatah 1 bulan," terangnya.

Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, jatah raskin Sumenep per bulan sebanyak 1.745 ton dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat 116.378. [tem/but]

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/236006/bau_apek,_pemkab_tolak_kiriman_raskin.html#.VS-wzdK8PGc

Bau Apek, Sumenep Tolak Beras Miskin dari Bulog Jatim

KAMIS, 16 APRIL 2015


TEMPO.CO, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mengembalikan kiriman beras untuk warga miskin dari Bulog Jawa Timur. Beras Bulog itu ditolak karena kualitas beras jatah untuk penduduk miskin Sumenep sangat buruk.

"Sebagian beras itu bau apek," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep Mohammad Hanafi saat dikonfirmasi Kamis, 16 April 2015. Warnanya pun kuning dan banyak yang patah.

Hanafi belum memastikan berapa total jumlah raskin kiriman dari Bulog Jatim itu. Namun menurut data, kata dia, beras yang apek itu harusnya jatah untuk Februari. Beras diangkut dengan menggunakan 17 truk. "Jatah Januari sudah siap didistribusikan."

Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur beras jatah warga miskin Sumenep sebanyak 1.745 ton per bulan. Jatah itu untuk 116.378 rumah tangga sasaran.

Kepala Bulog Subdivre Madura Amrullah belum dapat dikonfirmasi soal penolakan kiriman beras berbau itu. Telepon dan pesan pendek yang dikirim Tempo belum direspons.