Rabu, 23 Juli 2014

6.000 PNS di Papua Terima Beras Busuk

Rabu, 23 Juli 2014

JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 6.000 pegawai negeri sipil di tujuh kabupaten di Papua terpaksa menerima beras dalam kondisi busuk yang tersimpan di gudang Perusahaan Daerah Irian Bhakti Jayawijaya. Total beras yang didatangkan dari Purbolinggo, Jawa Timur, dalam kondisi tidak layak tersebut sebanyak 28.000 ton.
Fakta itu ditemukan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Irian Bhakti Jayawijaya pada 11 Juli lalu. Sebanyak 28.000 ton beras yang tersimpan di gudang milik badan usaha milik daerah itu didatangkan dari Depot Logistik Jayawijaya sejak Januari lalu.

”Kami sebenarnya hanya ingin mengecek aset-aset BUMD Irian Bhakti sesuai dengan fungsi Komisi C. Namun, saat mengecek gudang beras milik mereka, kami menemukan puluhan ribu ton beras yang didatangkan dari Dolog Cabang Jayawijaya dalam keadaan busuk dan berkutu,” kata Bob Pattipawae, anggota Komisi C DPRP, di Kota Jayapura, Selasa (22/7).

Bob mengatakan, 28.000 ton beras itu ditujukan ke semua PNS di tujuh kabupaten, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. ”Setiap bulan, Irian Bhakti mengirimkan sebanyak 400 ton beras ke tujuh kabupaten itu. Seharusnya, beras tersebut sudah tak layak dikonsumsi. Saat dimasukkan ke dalam air, beras itu mengeluarkan bau busuk. Akibatnya, banyak PNS tak mau mengambil jatah beras milik mereka,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, Komisi C DPRP akan menyampaikan temuan tersebut kepada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat ini.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat Benhur Ngkaimi mengatakan, dirinya belum menerima laporan temuan Komisi C DPRP terkait 28.000 ton beras dalam kondisi busuk tersebut. ”Saya akan berkoordinasi dengan pihak Dolog Jayawijaya terkait masalah itu. Apabila temuan tersebut benar, saya akan memerintahkan Dolog Jayawijaya mengganti seluruh beras busuk,” kata Benhur.

Benhur menyatakan, beras yang didatangkan dari Jawa dan Sulawesi Selatan biasanya tersimpan di gudang Bulog selama enam bulan hingga setahun.

Sementara itu, semua kabupaten dan kota di Sulawesi Utara menunggak pembayaran beras untuk warga miskin ke Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sulawesi Utara. Total tunggakan 15 kabupaten dan kota mencapai Rp 9,7 miliar, dengan tunggakan terbesar adalah Rp 1,5 miliar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas Pemerintah Sulawesi Utara Jemmy Kumendong, Senin lalu. (FLO/ZAL)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140723kompas/#/24/

Bulog Papua Tidak Tahu,28 Ribu Ton Beras Busuk

Rabu, 23 Juli 2014

JAYAPURA [PAPOS] – Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat sama sekali tidak mengetahui temuan 28 ribu ton beras bulog yang sudah dalam keadaan busuk, berkutu dan tak layak konsumsi di gudang milik PD Irian Bhakti cabang Wamena.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi mengklaim, pihaknya baru mengetahui lewat media soal adanya temuan beras bulog dalam keadaan rusak dan tidak pantas dikonsumsi, pada gudang milik PD Irian Bhakti di Wamena.

“Kami baru mengetahui lewat media dan akan mengecek langsung lewat sub bulog di Wamena,” ungkap Benhur Ngkaimi kepada wartawan, Selasa (22/7/2017).

Benhur menyampaikan, mekanisme di bulog sudah sangat jelas, bilamana ada pihak-pihak yang menemukan beras kurang layak atau rusak, segera dilaporkan dan bulog siap mengganti.

“Kita kan sudah punya mekanisme. Kita sudah sampaikan beras apapun yang kira-kira ditemukan kurang layak, silahkan dilaporkan dan kita siap ganti,” tegas Benhur.

Ia menjelaskan beras-beras bulog itu dapat tersimpan 6 bulan atau hingga 1 tahun, itu bila tersimpan di gudang dolog. Sebab mereka punya sistim penyimpanan yang terkontrol dan selalu diawasi. Berbeda dengan gudang penyimpanan pihak lain.

Ngkaimi yang sebelumnya menjabat 14 bulan di Bulog Kadivre Sulawesi Utara menambahkan, apalagi Papua yang bukan daerah sentra dan masih tergantung atau ketergantungan dengan daerah-daerah luar Papua seperti pulau Jawa dan Sulawesi Selatan sangat tinggi.

“Kebutuhan kita setahun itu kurang lebih 200 ribu ton untuk Papua dan Papua Barat,” katanya merinci.

Benhur bilang untuk di tanah Papua baru bisa menghasilkan produksi sendiri kurang lebih 30 ribu ton, itu pun hanya Merauke kurang lebih 29 ribu ton, Manokwari seribuan ton dan Nabire 200 ton hingga 300 ton tiap tahun.

Artinya kita di Papua itu harus datangkan kurang lebih 170 ribu ton dari Jawa dan Sulsel. Menurutnya beras adalah barang organik, dan sudah pasti di-atas 3 bulan tentu mengalami penurunan kualitas. Sehingga dengan begitu bulog sadar, tahu hal itu akan terjadi, maka pihaknya selalu memperingatkan kepada semua pihak bila ditemukan beras yang tidak layak silahkan melapor dan siap diganti.

“Kami pun warning kepada teman-teman, PNS maupun beras raskin, ya monggo, kalau ada yang ditemukan kualitasnya di-bawah menurut teman-teman laporkan saja akan kita ganti,” demikian Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi. [jen]

http://www.papuapos.com/index.php/utama/item/4692-bulog-papua-tidak-tahu28-ribu-ton-beras-busuk

Minggu, 20 Juli 2014

Jaringan Pencurian Beras Raskin Terbongkar

Sabtu, 19 Juli 2014

RMOL. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya, berhasil mengungkap jaringan pencurian beras untuk rakyat miskin (raskin), Sabtu siang.

Dua orang pelaku dan 300 kilogram raskin yang diangkut dua unit truk diamankan polisi. Selain itu, polisi juga menyegel gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin.

Ya, gudang beras itu milik Asep Ayo di Jalan Karikil, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Di dalam gudang tersebut polisi menemukan puluhan ton beras raskin, ratusan karung berlogo Bulog dan mesin jahit khusus untuk karung Bulog.

Rencananya, beras bersubsidi tersebut akan dijual kepada masyarakat seharga Rp 3 ribu per kilogram dan sebagian lainnya dijual kepada pengusaha yang sudah bermitra dengan Bulog Tasikmalaya.

Penangkapannya berawal dari laporan warga yang curiga karena setiap membeli raskin per karung yang beratnya 15 kilogram, selalu berkurang dua hingga tiga kilo gram.
Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan.

Akhirnya seorang sopir dan mobil truk diamankan ketika hendak mendistribusikan raskin ke Kantor Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Kapolres Tasikmalaya AKBP Widjonarko, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara karung disobek kemudian memasukan alat khusus dan beras curian terkumpul.

Polisi masih masih melakukan penyelidikan lebih intensif, karena diduga pemilik gudang yang kini masih buron ada keterkaitan dengan oknum pegawai Bulog Tasikmalaya. [zul]

Jumat, 18 Juli 2014

Dugaan Korupsi Bulog Divre Sumut Mengemuka

Jumat, 18 Juli 2014

Medan-ORBIT: Indonesia pernah diguncang kasus Buloggate. Kini Provinsi Sumatera Utara tampaknya juga akan mengurusi persoalan yang ada di Badan Urusan Logistik Divisi Regional I Sumut (Bulog Divre I Sumut). Belakangan ini, persoalan yang ada di Bulog Divre Sumut terungkap ke permukaan. Dari informasi dihimpun Harian Orbit hingga Rabu (16/7), masyarakat mempertanyakan distribusi beras untuk orang miskin (raskin) yang disalurkan setiap tahunnya.
Kata Aktivis Barisan Rakyat Pemantau Aparatur Korupsi (Barapaksi) Otti S Batubara, tahun 2013 masyarakat yang berhak seharusnya memperoleh raskin sebanyak 15 kali dalam setahun. Namun nyatanya, Bulog hanya menyalurkan sebanyak 12 kali dalam tahun itu.
”Ke mana penyaluran 3 kali lagi itu. Seharusnya jatah tersebut diberikan kepada masyarakat,” kata Otti tanpa merinci jumlah anggaran untuk penyaluran raskin tersebut.
Tambah Otti, prosedur pendistribusian raskin ke sejumlah wilayah di Sumut juga dipertanyakan. Kata Otti, mendistribusikan raskin itu tentunya memerlukan armada angkutan yang tidak sedikit jumlahnya.
Kemudian, dari armada angkutan darat atau pun laut, Otti juga mempertanyakan pengadaan bahanbakar untuk armada angkutan tersebut.
”Nah, pengadaan armada angkutan beserta bahanbakarnya itu bagaimana mekanismenya. Apakah ini proses tender atau penunjukan langsung. Jika penunjukan langsung, ini menyalah karena sudah pasti untuk armada dan bahanbakarnya membutuhkan biaya miliaran rupiah dalam setahun,” terang Otti.
Tak hanya itu, pertanyaan yang sama juga diungkap elemen Forum Komunitas Orang Miskin (Formikom) Sumut, Lipen Simanjuntak. Bahkan dikatakan Lipen, pada tahun 2013 masyarakat penerima raskin hanya memperoleh 12 kali pembagian raskin dari 15 kali yang seharusnya.
”Jika sudah begini, kami menganggap ada dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Bulog Sumut beserta mitra kerjanya selama ini,” kata Lipen.
Di sisi lain, Lipen juga membeberkan kualitas raskin yang diterima masyarakat yang tidak laik konsumsi. ”Dari hasil temuan dimasyarakat, raskin yang diterima masyarakat banyak yang berkutu dan tidak layak konsumsi,” katanya.
Meninggal di Kampung
Untuk itu, Lipen dan Formikom akan menggelar aksi demonstrasi ke Bulog Divre Sumut Jalan Gatot Subroto Medan pada Kamis (hari ini-red) untuk mempertanyakan persoalan itu kepada pimpinan Bulog.
”Makanya kami akan demo karena pertanyaan ini tidak pernah ditanggapi,” kata Lipen.
Harian Orbit dalam dua hari ini mengkonfirmasi langsung ke Bulog Divre Sumut. Hari pertama konfirmasi pada Selasa (15/7), Harian Orbit berusaha menjumpai Kabag Humas Bulog Divre I Sumut Rudy Adlyn Damanik. Namun dia tak berada di tempat.
Salah satu pegawai Bulog Divre Sumut, I Purba mengatakan seluruh pimpinan dan humas sedang pergi ke luar kantor untuk menghadiri suatu acara.
”Semua pergi bang, humasnya pun tidak ada. Besok saja lah datang,” kata pegawai itu.
Konfirmasi kedua pada Rabu (16/7) Harian Orbit kembali mendatangi Kantor Bulog Divre Sumut. Namun salah seorang petugas sekuriti yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan humas tidak juga bisa ditemui karena tidak berada di tempat. ”Humasnya mungkin keluar rapat,” katanya.
Tidak berapa lama, Harian Orbit mencoba masuk ke ruangan. Namun petugas sekuriti mengeluarkan pernyataan berbeda. ”Katanya dalam seminggu dia (humas) tidak masuk karena keluarganya ada yang meninggal di kampung,” ujarnya.
Harian Orbit pun mengkonfirmasi humas Rudy Adlyn Damanik ke nomor selulernya di nomor 082162174xxx. Namun tak ada tanggapan atas sambungan telepon dan pesan yang terkirim.Om-Jam

http://www.harianorbit.com/dugaan-korupsi-bulog-divre-sumut-mengemuka/

Komisi IV DPR Temukan Sejumlah Masalah Dalam Pengadaan Beras Bulog di NTB

Jumat, 18 Juli 2014

Komisi IV DPR RI  menemukan sejumlah masalah dalam pengadaan beras Bulog di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Provinsi NTB, Rabu (16/7).

"Permasalahan tersebut diantaranya kondisi beras yang ada di gudang Bulog NTB yang ternyata masih terdapat menir di beberapa contoh karung beras yang kita lihat. Padahal seharusnya Bulog memiliki quality control untuk menyaring bahkan menolak beras dari mitra kerja yang tidak bagus," kata Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam di Lombok, NTB.

Ditambahkan Ibnu, meski beras dalam Bulog ini termasuk dalam raskin (beras untuk rakyat miskin), namun bukan berarti kualitasnya dikesampingkan begitu saja. Selain itu, Tim Kunker Komisi IV DPR juga menemukan ada beberapa karung beras yang sampul belakangnya (back cover) tidak mencantumkan perusahaan yang menjadi mitra kerja Bulog dalam menyediakan beras.

Padahal menurut Politisi dari Fraksi PKB ini,dalam SOP (Standard Operational Procedure) yang telah disepakati bahwa identitas perusahaan mitra Bulog yang menjadi penyedia beras wajib mencantumkan pada setiap karung beras.

Hal ini untuk mengetahui kualitas beras dari masing-masing mitra kerja Bulog. Dengan begitu jika ditemukan beras dengan kualitas yang sangat rendah dapat segera diketahui perusahaan penyedianya, sehingga ke depannya Bulog dapat mengevaluasi kembali kerjasama atau proses kemitraannya dengan perusahaan tersebut.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bulog, Budi Purwanto yang ikut mendampingi Tim Kunker Komisi IV DPR mengatakan, akan segera menindaklanjuti temuan dari DPR tersebut dengan mengevaluasi beberapa mitra kerjanya yang memang belum seutuhnya menjalankan SOP yang telah disepakati bersama. Hal tersebut semata untuk memberikan pelayanan terbaik pada rakyat Indonesia secara keseluruhan.(Ayu)

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2014/jul/18/8415/komisi-iv-dpr-temukan-sejumlah-masalah-dalam-pengadaan-beras-bulog-di-ntb

Polres Tasikmalaya Segel Gudang Raskin Hasil Curian

Jumat, 18 Juli 2014

RMOL. Jajaran kepolisian Polres Tasikmalaya Kabupaten menangkap dan menyegel gudang Bulog berada di Kampung Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Dari hasil pemeriksaan, gudang tersebut ternyata dijadikan sebagai tempat penampungan pencurian beras miskin (raskin).

Informasi yang diperoleh di lapangan, petugas Desa Sukaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mengeluhkan banyaknya penyusutan raskin yang dikirim dari Bulog. Bahkan dalam satu karung penyusut sebanyak 1-2 kilogram.

Para pelaku tersebut di antaranya adalah Jaj (42) supir, Did (36) kernet dan Aa (50) selaku pemilik gudang.

Mereka melakukan aksinya dengan cara melubangi karung-karung raskin yang akan dikirimkan ke masing-masing desa. Saat di perjalanan, raskin yang jadi target dipindahkan terlebih dulu ke karung bermerk bulog.

"Keduanya menyimpan di penampungan gudang dan menjual kepada penadah di Mangkubumi," kata AKBP Wijonarko.

Kepala Gudang Sub Divre III Ciamis, E Rahmawan saat dihubungi mengaku kerap menerima laporan volume raskin menyusut.

"Banyak laporan dari desa dan kelurahan selalu mengeluhkan kurangnya berat beras yang dikirimkan," katanya.

Rahmawan memastikan, gudang yang disegel itu bukan salah satu rekanan Bulog.

"Diperkirakan gudang itu ilegal dan beras yang dikirim ke Bulog harus sesuai standar operasional prosedur (SOP) termasuk harus mengecek kadar air dari beras," pungkasnya.[wid]

http://jabar.rmol.co/read/2014/07/18/164511/Polres-Tasikmalaya-Segel-Gudang-Raskin-Hasil-Curian-

Rabu, 16 Juli 2014

Aneh, Kalau Bulog Tak Tahu Aturan Menperindag

Selasa, 15 Juli 2014

Zulkarnaen Ajak DPRD Kota Pontianak Bentuk Pansus

Pontianak. Anggota Komisi B yang membidangi ekonomi DPRD Kalbar, Zulkarnaen Siregar SH MH menganggap Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Kalbar tidak transparan dalam proses pengadaan gula ke Kalbar. Terlebih gula yang diimpor Bulog melalui CV Agro Abadi berasal dari Thailand yang juga banyak beredar di Kalbar dengan cara ilegal.

“Saya menyesalkan kalau memang betul Bulog tidak mengetahui aturan yang dibuat Kementerian Perdagangan, ini sangat-sangat aneh. Sedangkan Bulog itu seharusnya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengimpor kebutuhan pangan, khususnya gula,” kata Zulkarnaen menjawab Harian Rakyat Kalbar, Senin (14/7).

Legislator Partai Golkar itu mengaku geram atas tindakan Bulog Kalbar, karena gula yang asal Thailand yang beredar saat ini mengancam kesehatan masyarakat. Sebab gula tersebut mestinya untuk industri, malah dikonsumsi masyarakat.

“Apalagi berkaitan dengan rafinasi yang tidak boleh dikonsumsi masyarakat secara langsung. Sementara Bulog menyatakan itu untuk konsumsi masyarakat menghadapi lebaran. Nah ini berarti Bulog sudah menyalahi aturan, sama dengan ingin membunuh rakyat Kalbar,” tegasnya.

Politisi Kota Pontianak ini mengajak jajaran DPRD Kalbar maupun Kota Pontianak untuk membentuk panitia khusus (Pansus), guna menuntaskan praktik penyelundupan gula ilegal di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Dengan adanya kewenangan Bulog yang memfasilitasi para pengusaha gula di Kalbar, berpotensi besar dimanfaatkan oleh pengusaha lainnya untuk memasok gula ilegal ke Kalbar.

“Ini sangat kita sesalkan kenapa Bulog tidak memerhatikan hajat hidup orang banyak, tentang kesehatan nyawa manusia. Sebaiknya kita di Kalbar khususnya DPR Kota Pontianak dan provinsi sekarang membentuk Pansus, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan lagi perampok-perampok berkeliaran di Kalbar, jangan biarkan penyelundup-penyelundup bisa hidup di Kalbar,” tegas Zulkarnaen.

Zulkarnaen mengapresiasi kinerja dan komitmen Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto yang berani mengusut sejumlah kasus kejahatan ekonomi, meski baru menjabat beberapa bulan di Kalbar.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolda yang baru ini. Kapolda yang tegas seperti ini yang kita harapkan. Tapi jangan sampai ketegasan Pak Kapolda itu dilunturkan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah yang tidak benar di Kalbar ini,” ucapnya.

Zulkarnaen meminta aparat penegak hukum lainnya di Kalbar juga tidak berpangku tangan. Sehingga kejahatan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir. Sebab begitu banyak celah untuk memasukkan barang ilegal, karena geografis Kalbar berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

“Kota Pontianak ini sudah menjadi sarangnya penyamun, penyelundup gula. Tapi dengan masuknya Kapolda baru ini, saya acungkan jempol. Jangan pernah diam terhadap indikasi-indikasi kejahatan. Lawan perampok-perampok uang negara, termasuk Bulog kalau memang salah. Kita angkat kasus ini ke permukaan agar diproses secara hukum dan saya berharap Kapolda Kalbar ikut menyoroti impor gula Thailand yang dilakukan Bulog Kalbar ini,” kata Zulkarnaen.

Laporan: Andreas

Editor: Hamka Saptono

http://www.rakyat-kalbar.com/patroli/150714/aneh-kalau-bulog-tak-tahu-aturan-menperindag