BATANG – Belasan anggota Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Jawa Tengah dan Kabupaten Batang, Senin (12/1) melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Batang. Pada kesempatan itu, sejumlah persoalan diadukan, termasuk diantaranya kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang dianggap jelek. Selain itu, sejumlah persoalan yang merupakan pengaduan dari masyarakat juga ikut di laporkan ke Wakil Ketua DPRD, H Fauzi dan Nur Untung Slamet yang menerima mereka.
Ketua Serikat PEKKA Provinsi Jawa Tengah, Kartiningsih menjelaskan, berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat dari hasil program SMS Monitoring yang dilakukan pihaknya disampaikan kepada wakil rakyat, agar bisa disikapi dengan baik. Dan Serikat PEKKA merupakan mitra Dewan siap bekerja sama untuk memberikan sumbangsih bagi terwujudnya keadilan dan martabat bagi masyarakat miskin, khususnya bagi perempuan kepala keluarga.
“Terkait SMS Monitoring, kami telah menerima sekitar 183 SMS dari warga, baik yang tergabung dalam tim jurnalis warga maupun tidak. SMS yang masuk kami pilah kedalam 11 kategori, yakni kategori pelayanan publik, sosial dan budaya, pangan, hukum, keamanan, budaya, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujar Kartiningsih.
Pengurus Serikat Pekka, Rusmini, memaparkan bahwa pihaknya menerima sekitar 25 SMS terkait pangan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menyoroti masalah raskin, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, serta metode pembagiannya yang sebagian besar menjadi rasta (beras merata).
“Warga yang menerima raskin sebagian besar mengeluhkan kualitas beras yang jelek. Yaitu beras berwarna kuning, banyak menir, berbau penguk, bahkan berkutu, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Distribusi raskin pun sebagian besar dilakukan merata, bukan hanya untuk warga miskin. Yang kaya pun juga dapat raskin,” jelas Rusmini.
Atas kondisi tersebut, pihak Pekka mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar kualitas raskin bisa lebih baik. Dan yang juga penting adalah tepat sasaran, yati untuk rakyat miskin.
Menanggapi soal raskin tersebut, H Fausi mengungkapkan bahwa pihak DPRD Batang sudah beberapa kali memanggil Bagian Perekonomian Setda setempat terkait kualitas beras
raskin yang jelek. Pihaknya tidak memungkiri adanya keluhan dari masyarakat tentang kualitas beras raskin. Misalnya beras berkutu, atau beras kadaluwarsa dimasukkan untuk beras raskin, sehingga kualitasnya buruk.
“Raskin memang beras murah, namun ya jangan keterlaluan. Kontrol dari Bulog pun masih lemah, sehingga yang dirugikan masyarakat,” tegasnya.
Fauzi juga mengakui bahwa sejak dulu pembagian raskin dilakukan dengan sistem bagi rata. Hal itu terjadi akibat warga yang berkecukupan juga meminta untuk mendapat jatah, sehingga kepala desa maupun perangkatnya pusing dalam pembagianya. Bahkan ada juga kasus perangkat desa yang tidak berani pulang akibat dikejar-kejar warga yang meminta jatah raskin.
“Dengan kondisi yang ada tersebut, memang diperkukan ketegasan dalam pengaturan pendistribusianya. Namun akibat kondisi di lapangan, banyak kades ataupun perangkat yang pusing, hingga akhirnya raskin dibagi rata,” tandas H Fauzi. (don)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar