APBN Bengkak Perpres Bulog Tak Jadi Terbit

28 Desember 2012


Jakarta, Aktual.co — Pemerintah tidak menyetujui Peraturan Presiden (Perpres) soal penambahan tugas Bulog sebagai stabilisator harga tiga komoditas pangan strategis yakni beras, gula dan kedelai.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (28/12).

Menurut Hatta ketidaksetujuan pemerintah mengenai hal tersebut lantaran APBN bengkak.  

"Memang ada yang minta pakai mekanisme APBN seperti HPP beras. tapi kita tak setuju karena APBN bengkak," kata Hatta . 

Hatta menambahkan Bulog dapat melakukan impor serta pembelian guna menjaga stabilitas harga. Menurutnya, jika harga drop maka akan melakukan pembelian agar petani tetap terlindungi.

"Harga drop, kita lindungi petaninya," tutupnya.

http://www.aktual.co/ekonomi/184108apbn-bengkak-perpres-bulog-tak-jadi-terbit- 

SBY Belum Teken Perpres Bulog karena Membebani APBN

28 Desember 2012

Jakarta - Pemerintah sejatinya sudah memutuskan Perum Bulog mendapatkan tugas tambahan sebagai stabilisator harga tiga komoditas pangan strategis yakni beras, gula dan kedelai. Namun hingga kini Peraturan Presiden (Perpres) soal penambahan tugas itu belum keluar alias belum ditandatangani Presiden SBY.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan aspek pertimbangan memberatkan pembiayaan APBN membuat regulasi tersebut tak kunjung terbit. "Itu semua dari APBN seperti HPP beras. Ini akan bengkak APBN kita," kata Hatta di Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Hatta berpendapat Bulog dapat melakukan impor dan memberikan peranan Bulog untuk melakukan pembelian dan stabilisasi. "Kalau drop ya harga kita patok. Kalau harga normal kita tidak perlu HPP, kalau harga drop kita lindungi," tandasnya.

Seperti diketauhi untuk menyokong tugas Bulog yang lebih besar ini, kebutuhan dana bakal dipenuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Seberapa besar anggaran negara yang dialokasikan ke Bulog, hingga saat ini masih dalam pengkajian. Tentunya, beban APBN ke depan akan semakin berat sejalan dengan fungsi Bulog yang diperluas sebagai stabilisator gula dan kedelai.

Perluasan peran Bulog ini sudah lama mencuat, hingga pada pertengahan tahun ini terjadi gejolak harga kedelai. Kejadian ini membuat pemerintah berencana memberi tugas baru bagi Bulog, namun hingga kini belum terealisasi.

http://finance.detik.com/read/2012/12/28/162313/2129032/4/sby-belum-teken-perpres-bulog-karena-membebani-apbn

Wartawan Sulbar Laporkan Satpam Bulog ke Polisi

28 Desember 2012

Mamuju (ANTARA News) - Wartawan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Provinsi Sulawesi Barat, Jawaluddin melaporkan Satpam Bulog Sub Divre Mamuju, Sup, ke Polres Mamuju, karena dianggap menghalangi melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Saya diancam akan dipukul setelah melakukan tugas peliputan penyaluran beras miskin di gudang Bulog Sub Divre Mamuju, makanya Satpam Bulog Mamuju, Sup, secara resmi saya laporkan ke Polres Mamuju untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Jawaluddin di kantor Polres Mamuju, Jumat.

Laporan Jawaluddin yang diancam akan dipukul Satpam Bulog Mamuju, yang juga sekaligus menghalanginya mengambil gambar penyaluran beras Raskin di kantor Bulog Mamuju sehingga dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, diterima penyidik Polres Mamuju Aipda Agung Surya Wiguna.

Menurut Awal, sebelum dirinya diancam akan dipukul Satpam Bulog, tangannya terlebih dulu dipegang satpam tersebut. Saat itu tangan Awal yang satunya memegang kamera.

"Tangannya yang satu sudah diayunkan satpam itu, setelah tangannya yang satu memegang tangan saya dan berniat memukul, namun melihat saya menutupi wajah saya yang akan dipukulnya dengan kamera sebagai upaya menangkis, kemudian satpam itu tidak jadi memukul, tapi kemudian mengusir saya dari gudang Bulog Mamuju," katanya.

Ia mengatakan, dirinya dilarang mengambil gambar satpam Bulog tersebut karena diduga terjadi penyelewengan beras raskin di gudang Bulog Mamuju, karena beras raskin ke-13 yang akan disalurkan kepada masyarakat dikurangi.
"Saya mengambil gambar, pada saat ada petugas gudang bulog Mamuju mengambil satu piring beras pada setiap karung raskin yang jumlahnya banyak digudang bulog Mamuju, sehingga ketika akan disalurkan ke masyarakat jumlah raskin berkurang, diduga itu adalah cara sejumlah oknum petugas di gudang bulog Mamuju untuk mencari keuntungan," katanya.

Ia berharap aparat kepolisian di Mamuju menindaklanjuti laporannya agar tidak ada lagi pihak yang selalu mencoba menghalangi tugas jurnalis yang mencari informasi untuk kepentingan publik.

Ia sangat menyesalkan tindakan oknum petugas di gudang bulog Mamuju karena selain menghalangi tugas wartawan, juga telah merugikan masyarakat miskin, karena selama ini masyarakat miskin di Mamuju ternyata tidak mendapat jatah raskin yang cukup sesuai hak mereka, karena selalu dikurangi petugas digudang bulog Mamuju, dengan cara terselubung.

"Kecurangan yang terjadi di gudang bulog Mamuju harus dibongkar aparat penegak hukum, karena bukan hanya saya yang teraniaya saat ini selaku jurnalis setelah dilarang meliput, tetapi nasib masyarakat miskin di Mamuju yang selama ini haknya telah dirampas secara gelap," katanya.

http://makassar.antaranews.com/berita/44318/wartawan-sulbar-laporkan-satpam-bulog-ke-polisi

Impor Pangan Makin Menjerat

28 Desember 2012

JAKARTA – Sepanjang 2012, pemerintah dinilai belum mampu memperbaiki kesejahteraan petani. Bahkan sebagai negara agraris, Indonesia belum bisa melepaskan diri dari jebakan impor pangan.
Di sektor pertanian dan perkebunan, neraca perdagangan tetap defisit karena surplus di sektor perkebunan, terutama dari ekspor kelapa sawit dan cokelat, harus dikompensasi dengan pembukaan pasar domestik untuk produk pangan impor.

"Kita memang kompetitif di ekspor kelapa sawit dan cokelat. Namun, pemerintah membiarkan terjadi kerusakan lingkungan dan konversi lahan sawah untuk komoditas itu. Surplus perkebunan juga mengorbankan sektor pertanian," ungkap Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, di Jakarta, Kamis (27/12).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2012 menunjukkan neraca perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan hanya mencatat surplus dari sektor perkebunan sebesar 16,6 miliar dollar AS.

Tiga sektor lain, yakni tanaman pangan mengalami defisit 4,4 miliar dollar AS, sektor hortikultura defisit 1,1 miliar dollar AS, dan sektor peternakan defisit 1,6 miliar dollar AS.
Defisit perdagangan dari komoditas pertanian itu, menurut Henry, mengindikasikan kebijakan pemerintah yang mengorbankan komoditas pertanian, termasuk petani, demi mengejar kenaikan ekspor komoditas perkebunan.

Pasalnya, negara importir perkebunan Indonesia akan meminta kompensasi berupa pembukaan keran impor bagi produk pertanian mereka.

Contohnya, Amerika Serikat meminta Indonesia membuka pasar impor gandum dan kedelai, India meminta pembukaan pasar jagung, dan China meminta pembukaan pasar buah seperti jeruk.
Henry mengkhawatirkan kebijakan seperti itu akan membuat Indonesia semakin bergantung pada impor produk pertanian pangan.

"Akibatnya berdampak panjang. Jika pada 1998 harga impor kedelai hanya 1.800 rupiah per kg (kilogram), sekarang sudah mencapai 7.000 rupiah per kg," ungkap dia.

Hal itu juga membuktikan bahwa pembukaan keran impor malah membuat harga komoditas pangan impor terus naik dan sulit diturunkan. Selanjutnya, ketika kebergantungan Indonesia makin tinggi, pasar domestik bakal bergejolak. "Seharusnya pemerintah mengendalikan importasi dan membangun industri hilir pertanian," papar dia.

Harapan rakyat untuk meloloskan diri dari jeratan impor pangan yang makin dalam bertumpu pada badan khusus pangan, yang akan dibentuk sebagaimana dimanatkan UU Pangan yang baru. Lembaga itu diharapkan memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan kementerian terkait sektor pertanian pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Konsistensi Kebijakan

Mengenai kegagalan mencapai target produksi tanaman pangan, Ketua Departemen Kajian Kebijakan Nasional SPI, Achmad Yakub, menilai hal itu disebabkan inkonsistensi kebijakan pemerintah. Ketika target produksi kedelai tidak tercapai, pemerintah justru membebaskan bea masuk impor komoditas itu hingga nol persen.

Menurut dia, apabila pemerintah konsisten dengan target itu, semestinya upaya mengejar target produksi dibarengi dengan penurunan impor secara bertahap.

Seperti diketahui, target produksi kedelai awalnya 1,9 juta ton , kemudian direvisi menjadi 1,1 juta ton, dan realisasinya hanya 780 ribu ton. Berdasarkan data, juga terungkap bahwa dalam 10 tahun terakhir Indonesia tak pernah mampu memproduksi satu juta ton kedelei, malah impor terus bertambah setiap tahun. Inkonsistensi serupa terjadi pada importasi tepung dan pati singkong.

"Ini cermin dari inkonsistensi kebijakan dan keberpihakan pada rakyat tani. Indonesia sebagai produsen singkong terbesar di Asia, yakni mencapai 28 juta ton, melebihi Thailand sebanyak 26,6 juta ton. Namun, kita tetap impor dengan berbagai dalih," kata Yakub.

Pengamat ekonomi, Bustanul Arifin, juga berpendapat swasembada pangan pada 2012 akan sulit tercapai karena kebijakan yang tidak konsisten. Lebih dari itu, pemerintah belum yakin untuk menjadi produsen pangan besar dunia.

Sebagai negara besar, kata Bustanul, Indonesia sejatinya bisa mengatur harga jual kebutuhan sendiri. Saat ini, beberapa komoditas produk Indonesia harganya masih ditentukan oleh luar negeri. "Seharusnya kita bisa mengatur harga dunia. Produksi kelapa sawit kita besar, tapi harga dipengaruhi oleh Belanda," ujar Bustanul.

Terkait dengan impor gandum, pengamat ekonomi pertanian, Khudori, mengatakan pembiaran importasi gandum memicu defisit perdagangan Indonesia sekitar 24 triliun rupiah.

"Tahun lalu, impor gandum dan terigu sebesar 6,47 juta ton, nilainya 2,6 miliar dollar AS atau sekitar 24 triliun rupiah. Gandum menjadi penyumbang devisit terbesar di subsektor perdagangan produk pertanian," papar dia.

Khudori menyebutkan dari total defisit subsektor tanaman pangan sebesar 6,439 miliar dollar AS, gandum menyumbang defisit 2,6 miliar dollar AS, diikuti impor beras 1,5 miliar dollar AS atau setara 14 triliun rupiah, dan pangan lain penyumbang defisit, yaitu kedelai serta jagung.

Sementara itu, subsektor peternakan menyumbang defisit 1,446 miliar dollar AS, subsektor hortikultura menyumbang defisit 1,194 miliar dollar AS, sedangkan subsektor perkebunan memberikan devisa atau surplus 31,86 miliar dollar AS. Kondisi defisit tersebut, imbuh dia, akan terus meningkat jika pemerintah tidak menyiapkan strategi pangan yang tepat dan membiarkan angka impor terus naik.

"Penyumbang defisit terbesar itu subsektor pangan, dan biang keladinya adalah gandum, yang menyumbang defisit 24 triliun rupiah. Mestinya pemerintah menciptakan substitusi terigu, pengganti tepung terigu dari gandum. Kita punya potensi yang besar untuk substitusi itu. Ada singkong, ganyong, ketela rambat," tegas Khudori. YK/aan/WP

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/109044/hl

Usut Raskin, Kapolres Kediri Dapat Apresiasi Dari Raskin Watch

28 Desember 2012

JATIM_beritabarak.blogspot.com- Langkah Kapolres Kediri Jawa Timur (Jatim) yang membuka hotline SMS pengaduan Beras Miskin (Raskin), mendapat  apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Koordinator Raskin Wacth.

“Ini salah satu langkah yang cukup inovatif dari pihak Kepolisian dalam melindungi kepentingan kaum marhaen. Kita mengapresiasi langkah pak Kapolres Kediri ini,” ujar Dipo, Koordinator Raskin Watch, via SMS kepada BarakIndonesia.com, Kamis (27/12/2012) kemairn.

Menurut Dipo, sudah seharusnya langkah yang diambil oleh Kapolres Kediri itu, juga di ikuti oleh jajaran Polres se-Jatim, atau paling tidak oleh Polres Lamongan, Jombang, Jember, Banyuwangi, dan Ponorogo yang selama ini Raskin-nya paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat penerima manfaat.

Sebelumnya, Kapolres Kediri Kota, AKBP Ratno Kuncoro, membuka hotline servis khusus untuk pengaduan penyimpangan distribusi Raskin di Kota Kediri, Jawa Timur. Warga yang menemukan penyimpangan dapat mengirimkan SMS ke nomer 08127127272.

"Kami menjamin kerahasiaan masyarakat yang mengadukan terjadinya penyimpangan Raskin tersebut," tandas AKBP Ratno Kuncoro, Rabu (26/12/2012) kemarin.

Sesuai rencana, pengusutan penyimpangan Raskin akan ditangani oleh tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kediri Kota. Data dari Kantor Subdivre Bulog Kediri, lebih dari 11.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima jatah Raskin.

Untuk tahap awal, pengusutan kasus Raskin tersebut, penyidik Tipikor sudah meminta keterangan untuk pulbaket kepada pihak Bulog Kediri. Keterangan yang sama juga telah dikumpulkan Polisi dari Kantor BPS Kota Kediri. "Kami sudah instruksikan kepada semua Babinkamtibmas untuk memonitor Raskin di setiap kelurahan," tambahnya.

Temuan awal dari pihak Kepolisian, ada dugaan penyimpangan Raskin, karena terdapat warga miskin yang mestinya berhak menerima justru tidak mendapatkannya. Sedangkan masyarakat yang tidak berhak, karena mampu membeli justeru menerima pembagian Raskin. Ada juga motif seperti mendapatkan keuntungan dengan memberikan Raskin kepada warga tertentu yang memberikan imbalan uang serta kualitas beras yang dibagikan sangat jelek. "Kami akan menjerat pelaku penyimpangan Raskin dengan UU Korupsi," tambahnya. (Redaksi beritabarak.blogspot.com)*

Beras India Terlambat Datang

27 Desember 2012

SINGAPURA—Sekitar 59 ribu ton beras impor dari India untuk Indonesia tak sanggup memenuhi tenggat waktu pengiriman pada 25 Desember. Pemasok beras membutuhkan lebih banyak waktu akibat persoalan logistik, demikian keterangan pejabat perindustrian dan kargo di New Delhi, Mumbai, Jakarta, dan Singapura.
Hampir separuh dari volume kontrak sebesar 120 ribu ton belum diberangkatkan dari pelabuhan India. Hanya 7 ribu ton beras yang dikirim hingga akhir pekan lalu, demikian keterangan pada Rabu.
Badan Urusan Logistik (Bulog) membeli beras India dengan kadar patah 15% dari LT Foods Ltd. dan Amira Group lewat suatu tender pada akhir Oktober untuk sekitar $438 (sekitar Rp 4,2 juta) per ton berdasarkan biaya dan kargo (C&F). Besaran itu lebih kecil $32 (Rp 308 ribu) per ton dibanding beras patah (broken rice) Vietnam.
Indonesia merupakan importir beras terbesar dunia pada 2011. Penundaan pengiriman atau pembatalan pesanan dari India bisa memicu kenaikan harga beli beras dari Vietnam. Sebab, musim tanam lokal berikutnya baru akan dipanen pada Maret.
Jika Bulog tidak mengizinkan perpanjangan waktu pengiriman, pemasok dari India akan semakin berhati-hati saat menawarkan beras dengan tenggat sempit ke Indonesia, demikian prediksi pelaku saham di Singapura.
Impor beras adalah salah satu upaya Bulog untuk mempertahankan stok beras sekitar 2 juta ton. Pasokan sebesar itu untuk menjaga kesiapan Indonesia dalam menghadapi inflasi dan kenaikan harga. Bulog sejatinya ingin mengimpor 200 ribu ton beras India. Namun, sebagian besar tawaran melampaui $450 (sekitar Rp 4,3 juta) per ton C&F. Banyak pula penawar yang merasa tenggat pengiriman 25 Desember terlalu berat.
“Meski proses tender sudah diselesaikan pada akhir Oktober, verifikasi fisik stok beras di gudang pasokan oleh Bulog, pengesahan surat kontrak, serta pembukaan jalur kredit menghabiskan waktu sebulan lagi,” kata eksekutif LT Foods kepada Dow Jones Newswires.
Dari 30 ribu ton pesanan yang diserahkan kepada LT Foods, sebanyak 21 ribu ton di antaranya sudah dikirim ke Indonesia. Berdasarkan keterangan eksekutif LT Foods, sebanyak 9.700 ton lainnya masih berada di pelabuhan Kandla. Perusahaan itu secara khusus meminta penambahan waktu pengiriman.
Pejabat Bulog mengonfirmasi penundaan pengiriman. Namun, menurut mereka, pemerintah hanya mengizinkan Bulog mengimpor beras sesuai periode kontrak.
Amira Group, yang menerima pesanan 90 ribu ton beras dari Bulog, belum mengirim sekitar 49.400 ton. Petinggi perusahaan itu mengonfirmasi penundaan tanpa menjelaskan detailnya. Bulog juga menolak pengiriman beras dari Amira dalam kesepakatan sebelumnya pada Maret. Penolakan itu menyusul keterlambatan pengiriman beras.
“Sejak menyelesaikan kontrak sekitar sebulan lalu, hujan deras mengguyur pelabuhan. Pengiriman dari Vietnam juga tiba di Indonesia, mengakibatkan kepadatan. Sebanyak 50% pesanan sudah mulai dikirim. Bulog harus mempertimbangkan perpanjangan waktu pengiriman,” kata seorang pejabat All India Rice Exporters Association. Ia menambahkan, beras India adalah yang termurah. Selain itu, kualitas beras India juga memenuhi spesifikasi Bulog.
Gudang logistik Indonesia itu membeli 600 ribu ton beras patah 15% dari Vietnam untuk sekitar $470 (Rp 4,5 juta) per ton C&F pada Oktober dan November.
Pejabat Bulog mengatakan, sebelum penawaran dimulai, calon pemasok beras India telah mendapat penjelasan bahwa semua pengiriman sudah harus dilakukan pada 15 Desember dan tiba 25 Desember.
Indonesia biasanya membeli beras lewat kesepakatan pemerintah dengan Vietnam dan Thailand. Pada 2011, untuk pertama kali dalam hampir satu dekade, impor Indonesia berpindah ke India. Perpindahan terutama disebabkan pasokan beras Thailand yang minim. Ditambah lagi, pemerintah Thailand membeli beras dari petani lokal di atas harga pasar.

http://indo.wsj.com/posts/2012/12/27/beras-impor-india-terlambat-datang/

Bulog Kediri Nyaris Jadi Korban Pemerasan “Polisi Polda”

27 Desember 2012

Editorial Dedi Irawan - General Article

Kediri(kedirijaya.com)–Tarik ulur dugaan tidak meratanya penyaluran raskin (beras miskin)atas kasus tidak menerimanya Keluarga Roni Setiawan hingga istrinya Tri nekat mengajak dua anaknya minum racun tikus ternyata juga dimanfaatkan sejumlah orang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Anggota Polisi Polda dengan mengaku disuruh Kapolres Kediri Kota AKBP.Ratno kuncoro agar pihak Bulog Kediri mengirimkan sejumlah uang sekitar Rp.15 jUta.
Data dihimpun dari intern Bulog yang namanya enggan disebutkan,awalnya saah satu pegawai bulog mendapatkan telpon dari orang dengan mengaku anggota Polda Jatim atas suruhan Kapolres Kediri Kota agar mengirimkan uang,namun saat dilakukan pengecekkan langsung dengan menemui KApolres Kediri Kota teryata tidak ada perintah secara langsung atas tindakan itu.
“Ajudan Kapolres Kediri Kota sempat juga mengecek dengan menelpon nomer yang mengontak salah satu pegawai Bulog dan teryata nada pelaku ditelpon terdengar kebingungan dan teryata mau melakukan pemerasan,”ungkapnya saat ditemui,Kamis (27/12/12)
Sementara hingga saat ini Kapolres Kediri Kota AKBP.Ratno Kuncoro saat dikonfirmasi melaluii BBMnya belum ada tanggapan atas informasi itu.(Pd)

http://www.kedirijaya.com/2012/12/27/bulog-kediri-nyaris-jadi-korban-pemerasan-polisi-polda.html

Pemerintah RI Percepat Impor Daging Sapi untuk Penuhi Kebutuhan Nasional

27 Desember 2012

"Pemerintah menargetkan impor daging sapi tahun depan sebanyak 80 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang diperkirakan mencapai 105 ribu ton."

JAKARTA — Kepada pers di Jakarta, Rabu (26/12), Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi menjelaskan sebanyak 92 importir sudah ditunjuk pemerintah agar mempercepat impor daging sapi yang semula dijadwalkan sekitar Maret 2013 menjadi Januari atau Februari 2013.

Pemerintah menargetkan impor daging sapi tahun depan sebanyak 80 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang diperkirakan mencapai 105 ribu ton. Impor daging sapi yang masuk ke Indonesia selama ini terbesar dari Australia disusul Selandia Baru, Amerika Serikat dan Singapura.

“Segera realisasikan izin impornya sesuai dengan rekomendasi 90 sekian itu. Dengan demikian, dia sudah bisa bikin plan bahwa 'oh kalau begitu saya sudah bisa lepas stok saya yang ada sekarang'. Mudah-mudahan kita berharap begitu,” kata Bayu Krisnamurthi.

Kelangkaan daging sapi dalam tiga bulan terakhir sehingga harga daging sapi semula sekitar Rp 75 ribu per kilogram menjadi sekitar Rp 150 ribu per kilogram menurut Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang akibat pemerintah membatasi impor daging sapi.

Jika tahun-tahun sebelumnya pemerintah mengimpor daging sapi sekitar 80 ribu ton, sepanjang tahun 2011 turun menjadi 35 ribu ton karena pemerintah ingin produksi daging sapi lokal ditingkatkan sebagai proses target swasembada daging sapi tahun 2014. Namun menurutnya ternyata pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.

Terkait beredarnya isu bakso daging oplosan, saat ini Kepolisian bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM aktif melakukan inspeksi mendadak terhadap para pedagang bakso dan penggiling daging.

​​Ia juga menilai beredarnya bakso di beberapa tempat di Jakarta dan sekitarnya yang ternyata merupakan campuran daging sapi dan daging babi hutan karena daging sapi semakin langka sehingga harga terus naik dan para penjual bakso tidak mampu membeli daging sapi dalam jumlah banyak.

“Kami dari Komite Daging Sapi Jakarta Raya sudah meminta kepada Gubernur DKI Jakarta supaya kita diberikan kuota khusus untuk DKI Jakarta (sebanyak) 50 ribu ton tahun depan. Kita minta itu supaya tidak terjadi lagi kasus seperti ini," kata perwakilan dari Komite Daging Sapi Jakarta Raya. "Kita lihat pada 2011 ketika daging normal, harganya normal, supplynya lancar, nggak ada yang namanya oplosan-oplosan karena lancar semuanya,” tambah mereka.

Terkait masalah beredarnya bakso daging oplosan, hingga kini polisi bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM aktif melakukan inspeksi mendadak terhadap para pedagang bakso dan penggiling daging.

Beredarnya bakso daging oplosan juga mendapat respon Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Koordinator Ketua Harian MUI, KH. Ma’ruf Amin menegaskan MUI akan meneliti lebih mendalam karena dikhawatirkan adanya unsur sengaja yang dilakukan para penggiling daging untuk tidak memisahkan alat penggiling.

Ia juga menambahkan pemerintah harus tegas terhadap para pedagang bakso yang menjual bakso daging oplosan. “Karena gilingannya itu menggiling antara daging yang halal dan babi disitu. Oleh karena itu kita sedang melakukan penelitian,” ungkap KH. Ma'ruf Amin.

Sementara itu Sarmiah, seorang pedagang bakso di kawasan Tanah Abang, Jakarta, berpendapat bahwa selama bertahun-tahun ia dan suaminya menjual bakso, baru kali ini dagangannya terpengaruh oleh isu bakso daging oplosan sehingga pembeli berkurang. “Saya nggak tau apa-apa, cuma taunya jual saja,” kata Sarmiah. 


http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-ri-percepat-impor-daging-sapi-untuk-penuhi-kebutuhan-nasional/1572764.html

Krisis Kedelai Makin Parah

27 Desember 2012

JAKARTA - Masalah produksi kedelai nasional yang masih rendah, menyumbang nilai merah terhadap kinerja Kementrian Pertanian. Tahun ini, produksi kedelai hanya memenuhi 34,3 persen dari kebutuhan nasional.

Pada laporan akhir tahun, Kementrian Pertanian menjabarkan, produksi kedelai pada 2012 mencapai 783 ribu ton atau turun 7 persen dibanding tahun lalu. Menteri Pertanian Suswono menjelaskan, penurunan ini disebabkan tingkat keinginan petani menanam kedelai terus turun. Hal itu berkaitan dengan harga kedelai yang masih rendah.

"Dulu pada 1992, harga kedelai 1,5 kali dari harga beras. Jadi banyak petani yang memilih menanam kedelai," ungkapnya. Harga yang tinggi itu berdampak pada lahan tanam kedelai yang mencapai 1 juta hektar. Sementara saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 700 ribu hektar.

Penurunan produksi itu berbanding terbalik dengan kebutuhan kedelai.  Tahun lalu kebutuhan kedelai  mencapai kedelai 2,122 juta ton sedangkan tahun ini naik menjadi 2,283 juta ton. Dan diprediksi akan meningkat lagi tahun depan. Untuk mengantisipasi hal itu, Suswono mengimbau, kebijakan yang dapat mendorong gairah petani menanam kedelai harus segera diputuskan. Misalkan saja penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai.

Selain itu, ia juga menghimbau penetapan Bulog sebagai badan penyerap hasil panen kedelai petani segera disahkan."Di setiap forum kami sudah mendesak agar peraturan itu segera diputuskan. Namun sayangnya sampai saat ini masih belum kunjung selesai," katanya.

Meskipun demikian, Suswono menargetkan tahun depan produksi kedelai nasional mencapai 1,5 juta ton atau dua kali lipat dari produksi pada 2012. Untuk mencapai target itu, pihaknya telah menyiapkan 500 ribu hektar lahan baru Perum Perhutani. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu, pihaknya telah membuka lahan baru di Aceh Timur seluas 50 ribu hektar.

Selain itu, pihaknya juga memberi bantuan pada para petani mendapatkan benih melalui subsidi. "Subsidinya 76 persen, jadi petani cukup membayar seperempat harga bibit kedelai," ujarnya.

http://www.jpnn.com/read/2012/12/27/151964/Krisis-Kedelai-Makin-Parah- 

Memerangi Kartel Pangan

27 Desember 2012

FENOMENA ada kartel pangan di Indonesia seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka menuju ketahanan pangan. Kartel pangan begitu mengganggu proses menuju ketahanan pangan dan pembangunan secara menyeluruh mengingat ada berbagai alasan mendasar.
Pertama; pangan, mengutip pernyataan Bung Karno pada waktu meletakkan batu pertama pembangunan kampus Institut Pertanian Bogor tahun 1952, merupakan mati hidupnya bangsa dan negara. Kemunculan kartel pangan, sebagai bentuk pasar oligopoli yang dapat mengatur dan menguasai pasar, akan mengobrak-abrik negara dan masyarakat.
Pelaku pasar dalam kartel itu dapat mengatur harga demi memperoleh keuntungan yang sangat  besar, yang pada akhirnya merugikan masyarakat, dan hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam jangka panjang, keberadaan kartel mengancam eksistensi bangsa dan negara.
Kedua; kartel menjadikan penyebab pemborosan anggaran pemerintah. Kasus kenaikan spektakuler harga kedelai beberapa waktu lalu, dan juga harga daging pada akhir-akhir ini, terbukti merugikan anggaran pemerintah.
Dalam kasus kelangkaan kedelai, negara merugi Rp 400 miliar hanya dalam waktu 4 bulan (September-Desember 2011). Ketika terjadi kelangkaan kedelai, importir berbondong-bondong meminta izin kepada pemerintah untuk mengimpor dengan bea masuk 0%. Karena takut dipersalahkan, pemerintah mengizinkan tapi lagi-lagi masyarakat dan pemerintah yang dirugikan oleh mereka.
Demikian juga dalam kasus kelangkaan daging. Ada dugaan, kenaikan harga daging yang begitu tinggi disebabkan pelanggaran prosedur impor 118 kontainer daging sapi dari Australia, sehingga harus dikembalikan. Para importir tentunya tidak mau rugi, dan kemudian membuat ulah seolah-olah terjadi kelangkaan daging sehingga pengembalian sejumlah besar daging itu tidak jadi dilakukan.
Harga yang membumbung tinggi memicu protes keras masyarakat. Terkait risiko besar yang timbul seandainya masyarakat bertindak anarkis maka pemerintah terpaksa memenuhi tuntutan masyarakat dengan mengadopsi kemauan pihak kartel. Padahal praktik kartel merusak etika dan moral masyarakat. Hukum menjadi tidak berkutik, keadilan sulit ditegakkan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan memburuk, pengangguran dan kemiskinan makin memprihatinkan, dan sederet dampak kumulatif negatif lain.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus kedelai meminta agar kartel yang terbukti merugikan masyarakat ditindak secara hukum. Pernyataan itu secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hal kedelai dan pangan lain, tidak boleh ada pasar dengan bentuk kartel karena benar-benar merugikan masyarakat.
Lembaga yang paling berkompeten menangani kasus ini sebenarnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang dalam kasus kedelai juga menyatakan kecurigaannya pada praktik kartel. Sayang, komisi itu tak mempunyai kewenangan luas untuk menangani permasalahan bentuk pasar yang begitu merugikan masyarakat tersebut.
Ke depan, pemerintah perlu memperluas kewenangan KPPU,  misalnya dengan pemberian hak penyadapan dan penindakan hukum.  Revitalisasi KPPU seperti halnya KPK memerlukan SDM yang kompeten, dukungan infrastruktur ataupun ketetapan hukum supaya lembaga itu lebih mempunyai wibawa demi keterwujudan persaingan usaha secara sehat.
Revitalisasi Kelembagaan
Pemerintah juga perlu memperluas peran Bulog mengingat sebelumnya Indonesia mengikuti saran IMF untuk mempereteli peran Bulog, yang tadinya begitu luas mengurusi masalah pangan  strategis. Sekarang badan tersebut hanya mengurusi beras untuk rakyat miskin.
Semestinya, badan itu bisa menangani kebijakan stabilisasi harga melalui operasi pasar, penentuan harga tertinggi (ceiling price) dan harga terendah (floor price), ataupun kebijakan strategis lain, seperti lembaga penyangga pangan di berbagai negara.
Pengalaman kelam masa lalu Bulog yang penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), harus menjadi perhatian dalam revitalisasi lembaga itu dengan segala aturan kelembagaannya. Pengelolaan yang berprinsip pada good corporate governance yang di dalamnya harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi pilar penting pemberdayaan Bulog.
Tetapi yang terpenting adalah dukungan pemerintah, terutama presiden sebagai orang nomor satu dalam memerangi segala bentuk kartel, yang terjadi karena ada perburuan rente ekonomi (rent seeking), yang sudah pasti melibatkan pihak-pihak kuat. Hanya ketegasan presiden yang dapat menghilangkan segala bentuk pasar yang merugikan anggota masyarakat, yang berarti harus memproses sesuai peraturan dan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang benar-benar melakukan kesalahan.
Penegasan presiden tentang tidak boleh ada bentuk pasar kartel di Indonesia sebagai cermin pasar yang begitu liberal bukanlah sekadar penyataan, yang implikasi pelaksanaannya kurang mengena sasaran. Dia memang perlu menyuarakan dan mengampanyekan perang melawan kartel, dan kita menunggu aktualisasi pelaksanaannya. Ide baik dan gemilang tanpa ada tindak lanjutnya hanya menjadi sekadar pencitraan. Masyarakat lebih membutuhkan bukti nyata, yakni melihat bahwa yang terjadi adalah persaingan usaha secara sehat. (10)

–  Purbayu Budi Santosa, guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip)

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/12/27/209913/10/Memerangi-Kartel-Pangan

Kapolres Buka Hotline Pengaduan Raskin

26 Desember 2012

SURYA Online, KEDIRI-Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro membuka hotline servis khusus pengaduan penyimpangan distribusi beras miskin (raskin) di Kota Kediri, Jawa Timur. Warga yang menemukan penyimpangan dapat mengirim SMS ke nomer 08127127272.

"Kami jamin kerahasiaannya masyarakat yang mengadukan terjadinya penyimpangan distribusi raskin," tandas AKBP Ratno Kuncoro di kantornya, Rabu (26/12/2012).

Sesuai rencana pengusutan penyimpangan raskin bakal ditangani tim tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Kediri Kota. Data dari Kantor Subdivre Bulog Kediri lebih dari 11.000 rumah tangga miskin (RTM) yang menerima jatah raskin.

Tahap awal pengusutan kasus raskin ini, penyidik tipikor sudah meminta keterangan untuk pulbaket pihak Bulog Kediri. Keterangan sama telah dikumpulkan polisi dari Kantor BPS Kota Kediri terkait data penerima raskin.

"Kami sudah instruksikan kepada semua Babinkamtibmas untuk memonitor distribusi raskin di setiap kelurahan," tambahnya.

Temuan awal kepolisian terkait penyimpangan raskin ada warga miskin yang mestinya berhak menerima justru tidak mendapatkan. Sedangkan masyarakat yang tidak berhak karena mampu justru menerima pembagian raskin.

Ada juga motif mendapatkan keuntungan dengan memberikan raskin kepada warga tertentu yang memberikan imbalan uang serta kualitas beras yang dibagikan sangat jelek. "Kami akan menjerat pelaku penyimpangan raskin dengan UU Korupsi," tambahnya.

http://surabaya.tribunnews.com/2012/12/26/kapolres-buka-hotline-pengaduan-raskin

Imran: 2013 Bulog Kehilangan Keuntungan Rp355 M

Ditulis Oleh Akbar on December 26th, 2012 Rating 9.0 —Outstanding

KENDARI,UPEKS--Kadivre Bulog Sultra, Drs H Imran R Abdullah,SH,M.Si ditemui Upeks di ruanga kerjanya pekan lalu menjelaskan, secara nasional di tahun 2013 Bulog kehilangan keuntungan sekira Rp355 miliar. Hal itu disebabkan angka kemiskinan masyrakat Indonesi telah mengalami penurunan sebesar 2 juta kepala keluarga(KK). “Secara nasional di tahun 2013 itu Bulog kehilangan keuntungan sebesar Rp355 miliar karena faktor penurunan angka kemiskinan sebesar 2 juta KK,”ungkapnya. Dikatakannya untuk menutupi hilangnya keuntungan, maka Bulog mau tidak mau harus beralih kepada kegiatan lain sifatnya bisnis.
“Bulog sudah saatnya beralih pada kegiatan sifatnya bisnis, bukan hanya menyalurkan raskin saja,”kata Imran. Lanjutnya bahwa Bulog telah berupaya melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar jatah beras para pegawai negeri sipil(PNS) bisa dilayani Bulog. “Kami telah berupaya melakukan lobi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar jatah beras PNS bisa dilayani oleh Bulog,”kata Imran. Menurutnya, Bulog saat ini bukan hanya melayani distribusi beras raskin, tetapi juga melayani beras kalangan menengah ketas. Karena itu ke depan khususnya Divre Sultra bukan hanya melayani penyaluran raskin tetapi sudah harus memikirkan komersialnya karena dari tahun ketahun hingga diperkirakan tahun 2025 mendatang diprediksi angka kemiskinan masyarakat Indonesia sudah mencapai titik nol.
“Diprediksi pada tahun 2025 mendatang angka kemiskinan masyarakat Indonesia sudah bisa mencapai pada titik nol, artinya pada tahun itu masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang mendapat beras raskin,”kata Kadivre. Selain itu kata Kadivre terkait pengalam bulog masalah lalu, yang dimilai menyalurkan beras kadang tidak layak komsumsi, maka untuk mengembalikan citra itu Bulog senantiasa mengambil langkah-langkah perbaikan, dengan meakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah contoh kongkrit beras raskin disalurkan selama ini itu setara dengan kualitas beras kalangan menengah keatas.
“Dan informasi itu kami senantiasa memberikan informasi secara terbuka kepada publik bahwa kualitas pelayanan Bulo dalam hal pelayanan masalah beras kepada masyarakat tidak seperti dulu lagi,”katanya. Meski demikian kata Imran ada suatu kebiasaan yang lasim dilakukan pegawai Bulog yakni setiap 3 bulan stock beras di gudang itu langsung disalurkan. Tetapi sekarang kondisinya lain, selain harus melakukan stock, juga harus melakukan pemeliharaan, perawatan setelah itu baru melakukan pendistribusian. “Mengapah hal itu harus dilakukan adalah mempertahankan kualitas beras agar tidak rusak, namun kadang tidak didukung dengan sarana dan prasarana tidak memadai,”katanya.(pil/rus)

http://www.ujungpandangekspres.co/daerah/imran-2013-bulog-kehilangan-keuntungan-rp355-m

Warga Miskin Coba Bunuh Diri, Polisi Usut Raskin

25 Desember 2012

KEDIRI, KOMPAS.com -- Keluarga ibu yang mengajak serta kedua balitanya bunuh diri dengan racun tikus di Kota Kediri, Jawa Timur, selama ini hidup dalam ekonomi yang memprihatinkan. Mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama bantuan pangan.
"Saya tidak pernah sama sekali mendapat bantuan beras raskin," kata Roni Setiawan, suami dari Trikurniawati, ibu yang mengajak serta kedua balitanya bunuh diri, kepada Kompas.com, Selasa (25/12/2012).
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Kediri, Hariyadi, yang dikonfirmasi terkait warga miskin yang berhak menerima raskin di wilayah kerjanya, enggan menjawabnya. Ia hanya menyampaikan bahwa distribusi raskin dilakukan oleh satuan kerja yang ada.
"Yang mengkoordinasi Bagian Perekonomian," kata Hariyadi, tanpa menjelaskan detail jumlahnya.
Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan haknya itu membuat polisi akan melakukan pengusutan. Pengusutan akan dititikberatkan pada dugaan penyimpangan distribusi beras bantuan pemerintah.
"Seharusnya keluarga seperti itu mendapatkan haknya, tapi dia tidak pernah dapat jatah raskin. Kami akan usut dugaan penyimpangannya," tandas Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro.
Langkah kepolisian itu, Ratno menegaskan, setelah pihaknya melihat sendiri kondisi rumah maupun keseharian keluarga Roni Setiawan. Saat memeriksa rumah itu, polisi hanya menemukan simpanan beras yang tinggal satu gelas dan tidak akan cukup untuk empat orang anggota keluarganya.
Sementara itu, data yang dihimpun dari Bulog Kediri menyebutkan, setiap bulannya sebanyak 210 ton beras didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) masyarakat Kota Kediri. Pendistribusiannya dilakukan di 3 kecamatan yang ada dengan 46 titik distribusi.
"Bulog hanya sebagai pelaksana penyaluran beras," kata Agus Dwi Indiarto, Kepala Bulog Kediri.
Sebelumnya diberitakan, Tri Kurniawati (30), mencoba bunuh diri beserta kedua anak balitanya dengan menenggak racun tikus, Minggu (23/12/2012). Aksi tersebut dapat digagalkan Roni Setiawan. Saat ini para korban masih dirawat di RS Gambiran. Tri bunuh diri bersama kedua anaknya karena faktor ekonomi.

http://regional.kompas.com/read/2012/12/25/21490847/Warga.Miskin.Coba.Bunuh.Diri.Polisi.Usut.Raskin

MOHAMMAD MAKSUM MACHFOEDZ : Importasi Daging Menghianati Nahdliyiin

24 Desember 2012

Penghujung 2012, semangat swasembada daging sapi masih terus dikumandangkan dengan optimistis. Dan itulah harapan Presiden SBY untuk bisa merealisir targetnya untuk swasembada pada tahun 2012. Optimisme ini ditunjang oleh rapinya road map dengan skenario pengambangan yang memadai. Pasti, tidak seorang pun rela menyaksikan keswasembadaan ini mundur lagi untuk ke sekian kalinya, kecuali para komprador. Republik ini masih bernama Republik Indonesia dan tidak pernah akan menjadi Republik Undur-Undur.

Dalam perjalanan programatik ternyata harapan Presiden acapkali dikebiri oleh teman sendiri, atau lebih tepatnya para pembantunya dalam jajaran KIB, Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika dicanangkan program pengurangan importasi daging sapi, persapian nasional dihentakkan oleh perilaku spekulatif lapangan yang memopermainkan pasar, dilengkapi dengan segala demo dan parodi menuntut kran import dibuka lebih lebar lagi. Dan celakanya, parodi itu bersambut dengan paduan suara KIB-II untuk melonggarkan kembali importasi daging beku dan bakalan.

Terasa mengejutkan sekali ketika pada hari ini kementerian teknis yang harusnya membantu Presiden untuk swasembada daging sapi ini justru memasung tujuan mulia kedaulatan dan kemandirian pangan SBY dengan membangga-banggakan  ulah pengamanan stok daging sapi dengan memberikan izin importasi daging sapi bagi 64 perusahaan. Bukan main besar jumlahnya, 64 perusahan importasi. Permainan pasar memang merangsang lajunya importasi.

Jelas sekali menanggapi berita tersebut, PBNU menyayangkan simpang siur programasi dan ketidakjelasan target pembangunan nasional, dalam hal ini swasembada daging sapi. Program mulia yang  seharusnya didukung dengan satunya kata dan perbuatan pada tingkat KIB ternyata omong kosong belaka. Importasi dibangga-banggakan, sementara benah produksi sedang intensif dibenahi dengan janji-janji meyakinkan. Swasembada, pada satu sisi digerakkan dengan semangat 45, dalam perjalanan terantuk oleh kebijakan kontra produktif.

Dengan keputusan yang menggembirakan para importir dan pencetak rente ekonomi ini, pertanyaan besarnya muncul: lantas bagaimana rasionalitas swasembada daging sapi 2014? Jawabannya sudah sangat jelas pada hari ini, bahwa swasembada 2014 ternyata hanya akan menjadi basa-basi politik menjelang Pemilu 2014. Buktinya, mudah sekali penggembosan dilakukan oleh diri sendiri KIB menyertai kampanye bertubi-tubi swasembada daging sapi.

Sungguh sebuah bencana kebangsaan ketika para penyelenggara negara tidak pernah bisa membangun konsistensi kebijakan yang senantiasa searah dengan garis besar yang telah dicanangkan oleh dirinya sendiri, sekaligus mengingkari mandat yang digariskan Pak SBY. Ternyata keputusan KIB cenderung lebih membuat senang para pemilik uang dengan syahwat rentenya daripada menonjolkan konsistensi dan ketaatan target pembangunan nasional. Inkonsistensi ini sekaligus merupakan indikasi sistematis pengkhianatan terhadap petani, yang mayoritasnya adalah Nahdliyin. Keputusan kontraprodukti ini bagi PBNU mestinya dihindari.

Lain janji, lain pula yang realisasinya. Swasembada daging telah dikebiri, pasti mundur lagi. Bisakan keputusan instan seperti ini disebut sebagai penuh inkonsistensi dan "esuk tempe sore dele"?  Negara sungguh sedang bermain dalam jebakan hipokrisi. Na’udzu billaah.


* Penulis adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,41380-lang,id-c,kolom-t,Importasi+Daging+Menghianati+Nahdliyiin-.phpx 

Auditor Independen Tak Sah Audit Keuangan Negara

25 Desember 2012

JAKARTA – Upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyeret dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pengeringan gabah oleh Bank Bukopin, yang berekses pada kerugian keuangan negara ke depan persidangan, dinilai sebagian pihak kurang tepat. Pasalnya, audit terhadap potensi kerugian Negara tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melainkan, Kejagung menggunakan tim akuntan publik independen. Auditor independen tersebut menemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp 59.584.529.500.

”Jika terkait dengan perhitungan keuangan negara, kasus ini harusnya diaudit oleh BPK,” ungkap Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Mudzakkir, kepada Jawa Pos, kemarin (24/12).

Kendati demikian, Mudzakkir menjelaskan, Kejagung seharusnya memperhatikan apakah kasus Bukopin ini benar menyangkut keuangan Negara. Pasalnya, seperti diketahui bahwa kepemilikan saham Negara di Bukopin kurang dari 51 persen.

Karena Negara bukan pemegang saham mayoritas, maka dalam hal ini Bukopin pun tidak bisa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara konsep kerugian Negara sendiri, ia menjelaskan, terjadi ketika ada pengaruh gerakan terhadap arus kas Negara. Misalnya, setoran ke kas Negara dimungkinkan menurun akibat suatu perbuatan melawan hukum. 

Lantaran itu, Mudzakkir menerangkan, ketika BPK yang berwenang memeriksa, menetapkan, dan menilai kerugian Negara, akhirnya menolak menghitung adanya kerugian Negara pada kasus Bukopin ini dinilai sudah tepat. ”Sikap BPK sudah benar,” jelasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, menampik adanya penyimpangan terhadap regulasi atas penggunaan tim auditor independen tersebut. Ia mengatakan, penggunaan akuntan independen merupakan kebijakan penuh penyidik. ”Auditor independen ini tergantung penyidik. Yang terpenting adalah akuntan kredibel,” ungkap Untung yang enggan menjabarkan lebih detil kepada Jawa Pos.

Sebelumnya, setelah delapan tahun mangkrak, kasus dugaan korupsi pengadaan alat pengeringan gabah oleh Bank Bukopin pada 2004, ditaksir telah menggerogoti kantong keuangan Negara dalam jumlah besar. Kejagung dengan menggandeng tim akuntan publik independen Nursehan dan Sinarhaja, mencatat kerugian Negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan kerugian negara tak dapat diungkap secara cepat, lantaran sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) enggan mengadakan pemeriksaan. Kedua lembaga tersebut, lanjut Andhi, menganggap kepemilikan saham pemerintah yang minim, yakni berada di bawah 50 persen tidak mengandung kerugian Negara. ”Karena sudah ada hitungannya (kerugian), jadi kita percepat penyidikannya,” ungkap Andhi.

Dia melanjutkan, aksi penyidikan Kejagung untuk mencari kerugian Negara kasus Bukopin bisa berjalan lagi pasca hembusan angin segar vonis kasus pembobolan dana PT Elnusa (anak perusahaan Pertamina), sebesar Rp 111 miliar. Putusan pengadilan Tipikor Bandung kala itu dijadikan yurisprudensi oleh Kejagung. Bahwa, meskipun kepemilikan saham Pemerintah dalam suatu korporasi di bawah 50 persen, kasus Elnusa tetap dapat diajukan ke lembaga peradilan.

Sekadar mempersegar ingatan, kasus ini bermula ketika Direksi PT Bank Bukopin memberikan fasilitas kredit kepada PT Agung Pratama sebesar Rp 69,8 miliar pada 2004 yang dikucurkan dalam tiga tahap. Kredit itu dikucurkan untuk membiayai pembangunan alat pengering gabah "drying center" pada Bulog Divre Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 45 unit.

Namun, fasilitas kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti pada pengadaan spesifikasi merek dan jenis mesin. Akibat pemberian kredit itu, penyidik menyatakan terjadi kredit macet di Bank Bukopin ditambah bunga sebesar Rp76,24 miliar. Dari kasus ini, penyidik sudah menetapkan 11 tersangka yang mayoritas diantaranya merupakan karyawan Bukopin dan juga seorang pihak dari PT. Agung Patama.

http://www.jpnn.com/read/2012/12/25/151709/Auditor-Independen-Tak-Sah-Audit-Keuangan-Negara-

Kapolres Kediri Kota Selidiki Penyimpangan Raskin

25 Desember 2012

KEDIRI (suarakawan.com) – Terkait dengan kasus upaya bunuh diri dengan menenggak racun tikus yang menimpa keluarga miskin beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro segera akan menyelidiki kemungkinan adanya dugaan penyimpangan distribusi raskin di Kota Kediri.
Demikian disampaikan AKBP Ratno Kuncoro kepada suarakawan.com, lewat pesan pendeknya, Selasa (25/12).
Menurutnya, pihaknya akan berkolaborasi dengan Bulog dan Pemkot Kediri untuk mengusut siapapun yang terbukti menyalahgunakan Raskin.
“Korban bunuh diri karena cuma beras tinggal secangkir. Ini pasti ada permasalahan,” jelasnya
Sekedar diketahui, terungkapnya dugaan penyalahgunaan Raskin saat Kapolres Kediri Kota mengunjungi Tri Kurniawati (korban bunuh diri yang mengajak anaknya) di RSUD Gambiran Kota Kediri, Selasa (25/12) siang.
“Betul pak. Pembagian Raskin ada tebang pilih yang dibagikan biasanya yang kenal dengan perangkat kelurahan. Kalau kita (warga lain) dapat biasanya jatahnya disunat tinggal 10 Kg dari yang semestinya 20 kg,” ujar warga miskin kepada Kapolres Kediri Kota.
Sementara itu, Tri Kurniawati (korban) mengatakan dia tidak pernah menerima Raskin. Dia kos di luar kelurahannya, dan tidak pernah disambangi perangkat kelurahan padahal dia warga Kota Kediri yang ber-KTP.
Tak hanya Tri Kurniawati, keluhan yang sama disampaikan beberapa pasien miskin di RSUD Gambiran tadi bahwa beberapa orang yang seharusnya tidak menerima raskin, tapi menerima.
“Kita lakukan upaya ini, untuk mencegah jangan sampai ada kasus yg sama di kemudian hari,” pungkas Kapolres Kediri Kota.

http://suarakawan.com/2012/12/25/kapolres-kediri-kota-selidiki-penyimpangan-raskin/

Tilap Raskin, Tiga Pamong Desa Dilaporkan Polisi

24 Desember 2012

TUBAN--MICOM: Tiga pamong Desa Sanding Rowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jatim, dilaporkan warganya pada petugas kepolisian. Ini menyusul dugaan penggelapan beras rakyat untuk keluarga miskin (Raskin) sebanyak 6,4 ton di desa setempat.

Ketiga perangkan desa itu diantaranya berinisial Mdr, 41, yang menjabat Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesra), Mnd, 31, sebagai Kepala Dusun (Kadus) Semanding, dan Kdr, 29, selaku Kadus Sundulan. Kasus dugaan penggelapan Raskin ini dilaporkan Kasman, 56, warga Dusun Karangdowo, Desa Sanding Rowo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, warga menduga, Raskin jatah warga tidak diberikan kesemuanya pada warga Desa Sanding Rowo, Kecamatan Soko. Namun, raskin jatah bulan November- Desember 2012 ini sebagian di antaranya diduga dijual.

Sesuai data, harusnya jatah raskin untuk warga di Desa Sanding Rowo sebanyak 18.810 kilogram (Kg) atau 1.254 zak (setiap zak berisi 15 Kg). Namun, saat pembagian berlangsung raskin hanya disalurkan pada warga sebanyak 12.345 Kg atau 823 zak.

Sedangkan, sisanya sebanyak 6.456 Kg atau 431 zak diduga telah dijual. Dan hasilnya diduga, dibagi rata untuk keperluan pribadi tiga perangkat tersebut. Atas kejadian ini, warga kemudian melaporkannya ke pihak ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Tuban.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Bojonegoro, Ajun Komisaris (AK) Noersento menyatakan hingga saat ini jajarannya masih menyelidiki kasus tersebut. Termasuk, memanggil ketiga terlapor untuk menjalani pemeriksaan. "Kasus ini masih kami dalami," ungkapnya kepada Media Indonesia.

Menurutnya, upaya penyelidikan juga tengah dikembangkan. Sebab, dimungkinkan kasus dugaan pengelapan Raskin ini juga melibatkan pihak lainnya. Dari keterangan saksi, hasil penjualan sisa beras raskin sebanyak 6.465 Kg diperoleh uang senilai Rp40 juta. Ketiganya juga terancam dijerat dengan Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana kurungan 5 tahun penjara.(YK/X-13)

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/12/24/372160/289/101/Tilap-Raskin-Tiga-Pamong-Desa-Dilaporkan-Polisi-

WAWANCARA Fadel Muhammad: Sembilan Perusahaan ‘Setan’ Terus Mengimpor Bahan Pangan

23 Desember 2012

RMOL. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada tujuh bahan pangan yang masih diimpor, yakni kentang, singkong, kedelai, gandum, terigu, jagung, dan beras.
Ini ironis sekali. Sebab, selama ini Indonesia dikenal sebagai ne­gara agraris yang kaya bahan pangan.  Begitu disampaikan be­kas Men­teri Kelautan dan Per­ikanan, Fadel Muhammad, ke­pada Rak­yat Merdeka, kemarin.
Menurut Ketua Umun Ma­sya­rakat  Agribisnis dan Agro­in­dustri Indonesia (MAI) itu, sa­ngat keterlaluan kalau peme­rin­tah teruskan impor pangan.
“Malu dong. Kita sebagai ne­gara yang tanahnya subur, sum­ber daya alam berlimpah, tapi kok pengelolaan pangannya am­bur­adul kayak begini,” paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa nggak berlimpah hasil pangan di sini?
Saya juga heran. Bangsa kita kan bangsa besar, tanahnya subur. Bahkan iklim di sini merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Seharusnya hasil pangan kita berlimpah. Tidak perlu impor.

Apa yang salah kalau begitu?
Jelas ada kesalahan dalam mengelola pangan yang dila­ku­kan pemerintah. Kalau dulu saat saya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, dalam 3 tahun saya bisa meningkatkan produksi Ja­gung hingga 500 persen dari se­belumnya hanya memproduksi 50 ribu ton Jagung. Maka saya he­ran kenapa sekarang kenaik­annya hanya 6 persen. Harusnya pengelolaan pangan seperti ini seharusnya bisa dikelola dengan baik dan benar.

Apa kebijakan pemerintah yang salah dalam pengelolaan pa­ngan?
Betul. Setidaknya ada tiga ke­sa­lahan pemerintah. Pertama, ke­bijakan peme­rin­tah yang salah. Kedua,   kontrol pelaksanaan ke­bijakan yang kurang ketat. Ka­dang-kadang pe­jabat kita hanya berpidato saja, tidak mengontrol kebijakan yang dibuatnya itu.
Ketiga,  tidak adanya usaha pe­merintah agar rakyat ber­pen­dapatan atas sektor pangan yang di­kembangkan. Kondisi itulah yang membuat ketahanan pangan kita kacau-balau.

Apa yang Anda perbuat saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan?
Pada saat saya menjabat men­jadi Menteri Kelautan dan Per­ikanan produksi ikan bisa saya tingkatkan menjadi 353 persen sampai saat itu menjadi heboh.
Saat itu saya membuat Keppres Nomor 10 tahun 2011 tentang ke­mis­kinan nelayan melibatkan 10 kementerian plus 2 kelembagaan yang mengatur kemiskinan ne­la­yan. Lalu saya buat Inpres Nomor 15 tahun 2011 tentang perlin­dung­an nelayan dengan 11 ke­men­terian dan 5 lembaga negara lain­nya termasuk kepolisian, TNI  Angkatan Laut, dan lainnya.
Dua ini merupakan kebijakan dan dikontrol pada saat pelak­sa­naannya. Hanya saja saya tidak bisa meneruskan karena keburu diganti Pak SBY.

Apa impor-impor harus di­hen­tikan ?
Harus dong, saya kira kita bisa menghentikan impor secara ber­ta­hap selama 2-3 tahun sambil mem­buat perencanaan-peren­ca­naan di sektor pertanian dan pa­ngan. Kita buat batasan-batasan

Maksudnya?
Misalnya tahun depan kita ku­rangi setengah. Kemudian  tahun berikutnya dikurangi sete­ngah­nya lagi.
 Tapi kalau yang jangka pendek dilakukan impor beras tidak pantas karena di Indonesia timur kan banyak jagung dan lainnya
Jadi dalam dua tahun, mak­simal tiga tahun, kita harus man­diri di bidang pangan.

Kenapa sulit menghindari im­por bahan pangan?
Masalah yang dihadapi seka­rang ada 9 perusahaan yang meng­impor pangan yang dimiliki beberapa orang yang dinamai setan blau. Mereka tidak jelas dan kerjanya terus mengimpor bahan pangan. Makanya kita harus me­miliki keberanian untuk menata perusahaan-perusahaan ini.
Importir itu kan hanya meng­un­tungkan perusahaan mereka yang mengambil komisi dari se­lisih harga bahan pangan impor itu.

Apa itu berbahaya?
Berbahaya sekali. Bayangkan ka­lau kita terus impor bahan pa­ngan. Tiba-tiba negara peng­im­por bahan pangan itu menye­top­nya. Sedangkan kita tergantung pa­da bahan pangan impor itu. Da­pat dipastikan kita bisa kolaps se­bagai negara. Sebab, tidak mam­pu memenuhi kebutuhan rak­yat­nya.

Apa anda punya pengalaman menbatasi impor pangan yang di­lakukan perusahaan-perusa­haan itu?
Punya. Saat jadi Menteri Ke­laut­an dan Perikanan, saya mem­batasi impor garam malah saya sam­pai berbenturan dengan Men­teri Perdagangan Mari Elka Pa­ngestu. Terakhir impor 20 ribu ton di Madura dan saya suruh blok, ikan juga saya sidak dan di­kembalikan ke China sebanyak 200 kontainer di Tanjung Priok.

Apa pemerintah tidak ber­tin­dak saat itu?
Di kabinet SBY kan ada dua pan­dangan. Pertama,  pangan wajib ada, tapi diambil dari mana saja. Kedua, ingin membatasi impor dan pengadaannya harus diambil dari dalam negeri.

Bagaimana sikap SBY?
SBY selalu mau ambil jalan te­ngah. Tidak tegas untuk kepen­tingan rakyat. Pokoknya keman­dirian dan kedaulatan pangan ha­rus diwujudkan.

Solusinya bagaimana?
Kita harus memberanikan diri untuk menggunakan produk pangan dalam negeri. Pemerintah perlu melakukan intervensi ter­hadap kebutuhan rakyat. Misal­nya, benih-benih dan pupuk pe­me­rintah yang mengadakan. Se­telah panen maka pemerintah ju­ga yang beli dengan harga yang pantas.

Apakah dengan begitu In­do­ne­sia bisa swasembada pangan?
Tidak ada alasan tidak bisa. Kita kan pernah mencapainya pa­da zaman Orba. Kalau kita punya keberanian, saya yakin kita mam­pu swasembada pangan. Kita sanggup swasembada pangan ka­lau kemauan itu ada. [Harian Rakyat Merdeka] 

http://www.rmol.co/read/2012/12/23/91156/Fadel-Muhammad:-Sembilan-Perusahaan-%E2%80%98Setan%E2%80%99-Terus-Mengimpor-Bahan-Pangan-

Khofifah: Pertumbuhan Bagus, Pemerataan Jelek

22 Desember 2012

Surabaya, NU Online
Adalah Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 cukup bagus, bahkan tahun 2013 ditarget 6,5 persen, sedangkan Jawa Timur justru melampaui target nasional, yakni 7,5 persen.

"Ya, pertumbuhan memang bagus, tapi pemerataan masih jelek. Buat apa pertumbuhan ekonomi bagus, misalnya dengan adanya PT Freeport sejak tahun 1970-an, tapi masyarakat Timika hingga sekarang masih miskin. Jadi, pemerataan itu jauh lebih penting," ucap mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu di Surabaya (20/12/2012).

Di hadapan sejumlah peserta seminar nasional "Kepemimpinan Pemuda: Menciptakan Tatanan Sosial dan Politik yang Pro-Rakyat" yang diadakan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, Khofifah menyatakan kalangan yang tidak memihak rakyat dan tergoda kekuasaan itu bukan hanya politisi dan birokrat, tapi juga kalangan akademisi.

"Akademisi yang jadi pejabat itu langsung mendadak lupa kepada rakyat, bahkan ada geolog yang mengumumkan bahwa tambang yang ditemukan di Halmahera Selatan adalah tembagapura, padahal tambang sebenarnya adalah emas, intan, dan platinum (emas putih)," ujarnya dalam seminar yang juga menampilkan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH (PDIP) dan Dr Akhmad Muzakki (Ketua LP Maarif NU Jatim) itu.

Tidak hanya itu, kalangan akademisi juga "mengamini" data pemerintah bahwa kemiskinan itu tinggal 13,3 persen, padahal data itu mengacu pada jumlah penduduk berpenghasilan minimal 1 dolar AS.
"Kalau acuannya mengikuti Bank Dunia yang menggunakan standar kemiskinan dengan minimal 2,5 dolar AS, maka kemiskinan kita masih puluhan juta orang. Tapi, ada yang lebih penting dari sekadar angka kemiskinan yang banyak atau sedikit, yakni pemerataan masih belum dijadikan fokus," kilahnya.

Bahkan, realitas yang lebih parah adalah impor garam, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan. Atau, impor beras, jagung, dan singkong, padahal Indonesia merupakan negara agraris.

"Jadi, bukan hanya komitmen kepada rakyat yang tidak ada, melainkan komitmen kepada mayoritas rakyat juga tidak ada, yakni masyarakat petani. Di Malaysia, pemerintah memberi kebijakan khusus bagi anak-anak petani untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Nah, pemerataan itu membutuhkan komitmen dari para pemimpin," tuturnya.

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,41393-lang,id-c,nasional-t,Khofifah++Pertumbuhan+Bagus++Pemerataan+Jelek-.phpx

KORUPSI BUKOPIN: Negara Dirugikan Rp59 Miliar

22 Desember 2012

JAKARTA: Kejaksaan Agung menyatakan kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pengering gabah atau "drying center" oleh Bank Bukopin dan PT Agung pratama Lestari, mencapai Rp59 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Jumat, menyatakan kerugian negara itu diperoleh dari hasil penghitungan oleh akuntan publik Nursehan dan Sinarharja.

"Adapun dari hasil pemeriksaan berdasarkan surat akuntan publik Nomor: 110/NNS/Sket/XII/12 tanggal 13 Des 2012 dan tanggal 17 Desember 2012, diketahui kerugian negara sebesar Rp59.584.529.500," katanya, Jumat (21/12).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan pihaknya tidak melakukan audit kerugian negara terhadap bank tersebut mengingat saham pemerintah di bank itu di bawah 15%.

Namun Kejagung bersikukuh bisa membuktikan adanya unsur kerugian negara dan menggandeng auditor atau akuntan publik. Di dalam kasus yang sudah disidik sejak pertengahan 2008, telah ditetapkan 11 orang tersangka.

Kapuspenkum menyebutkan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi. "Sebanyak 20 saksi sudah diperiksa," katanya.

Yang jelas, kata dia, pihaknya ingin segera menuntaskan penanganan kasus tersebut hingga bisa dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Kasus ini bermula ketika Direksi PT Bank Bukopin memberikan fasilitas kredit kepada PT Agung Pratama sebesar Rp69,8 miliar pada 2004 yang dikucurkan dalam tiga tahap.

Kredit itu dikucurkan untuk membiayai pembangunan alat pengering gabah "drying center" pada Bulog Divre Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 45 unit.

Namun, fasilitas kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti pada pengadaan spesifikasi merek dan jenis mesin. Akibat pemberian kredit itu, penyidik menyatakan, terjadi kredit macet di Bank Bukopin ditambah bunga sebesar Rp76,24 miliar.

Dari kasus ini, penyidik sudah menetapkan 11 tersangka yang mayoritas diantaranya merupakan karyawan Bukopin dan juga seorang pihak dari PT. Agung Pratama. (Antara/Mtb/Bsi)

http://www.bisnis.com/articles/korupsi-bukopin-negara-dirugikan-rp59-miliar

Pengawasan Lemah, Pedagang Jual Beras Di Atas HET Bulog

22 Desember 2012

DPR Minta Pedagang Nakal Diberi Sanksi Tegas

RMOL.Kenaikan harga beras yang terjadi menjelang akhir tahun ini diduga karena ada pedagang yang bermain dengan menjual harga beras Bulog di atas harga eceran tertinggi (HET).
Perum Bulog menyiapkan 454.000 ton beras untuk keper­luan operasi pasar dalam rangka me­nahan laju kenaikan harga be­ras. Pedagang dan koperasi boleh mem­beli beras langsung ke gu­dang Bulog asalkan menjual de­ngan HET Rp 7.400 per kilogram (kg).
Selain itu, masyarakat juga di­bo­lehkan membeli beras lang­sung ke Bulog dengan harga te­bus Rp 6.800 per kg.  Na­mun, yang terjadi harga beras di wilayah Jakarta sudah menembus Rp 8.000 per kg dan terus me­rang­kak naik. Kondisi ini mem­perlihatkan pedagang sudah men­jual beras di atas HET yang dite­tapkan Bulog. Realiasi operasi pasar beras oleh Bulog sejak Ok­tober 2012 sampai saat ini hanya sekitar 10.000 ton.
Ketua Bidang Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Achmad Yaqub me­nga­ta­kan, seharusnya dengan ope­rasi pasar yang dilakukan Bulog bisa menekan kenaikan harga beras. Tapi, yang terjadi justru harganya terus melonjak.
“Padahal beras operasi pasar itu harganya sesuai dengan harga pembeliaan pemerintah dan lebih murah dari harga di pasar,” ka­tanya kepada Rakyat Merdeka.
Menurut dia, dengan terus me­lonjaknya harga beras di pasar semakin memperlihatkan ada yang bermain dengan kenaikan har­ga saat ini.
“Jika pedagang men­jual beras operasi pasar sesuai dengan HET harga bisa ditekan, tapi penga­wasan Bulog lemah,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR Ha­bib Nabiel Almusawa meminta Bulog menjatuh­kan sanksi ke­pada peda­gang dan koperasi yang menjual beras Bu­log di atas HET. Tanpa sank­si, pedagang dan koperasi bisa men­jual beras dengan har­ga se­maunya.
“Tanpa sank­si, upa­ya Bu­­log menahan laju ke­naikan har­­ga beras bisa gagal,” ujarnya.
Menurut Habib, kebijakan ter­sebut merupakan opsi lain di­samping operasi pasar. Dia me­ngaku operasi pasar dipandang tidak selalu maksimal karena ke­terbatasan personel di lapangan dan tidak selalu pas dengan mas­yarakat pembeli beras.
Selain sanksi, Bulog juga perlu membentuk tim pengawas ke­bija­kan ini. Tugasnya me­mantau dis­tribusi dan perdagangan beras.
“Mereka yang nakal, ma­suk­kan saja dalam kategori penjual hitam yang dipertim­bang­kan untuk tidak lagi mend­apat pa­sokan beras Bu­log,” tandasnya.
Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, operasi pasar yang dilakukan Bulog saat ini merupa­kan hasil kerja sama dengan pe­merintah daerah. Menurutnya, pedagang dan koperasi bisa mem­beli langsung ke gudang Bulog de­ngan syarat harga jualnya tidak di atas HET Rp 7.400 per kg.
“Untuk pedagang yang men­jual beras Bulog harus menem­pelkan papan harganya di kios­nya,” ujar Sutarto.
Terkait pengawasan, lanjut Sutarto, Bulog be­kerja sama de­ngan pe­merintah daerah. Jika terbukti ada peda­gang yang men­jual beras Bulog di atas HET, akan langsung diberikan sanksi mulai dari te­guran hingga tidak boleh jual beras Bulog lagi.
“Kita memang tidak bisa mela­kukan pengawa­san sendiri dalam penjualan beras. Karena itu kita melakukan kerja sama dengan Pemda,” kata Sutarto. [Harian Rakyat Merdeka]

http://ekbis.rmol.co/read/2012/12/22/91030/Pengawasan-Lemah,-Pedagang-Jual-Beras-Di-Atas-HET-Bulog-

KPK Masuk ke Ketahanan Pangan

22 Desember 2012

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai masuk ke sektor ketahanan pangan untuk membuat sistem pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kementerian ataupun badan usaha milik negara. Langkah ini merupakan bagian dari peta jalan KPK di bidang ketahanan pangan.
Kamis (20/12), KPK menggelar pertemuan dengan pejabat Kementerian BUMN dan sejumlah pimpinan BUMN sektor pangan. Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer Muhammad Zamkani dan sejumlah direksi BUMN.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK telah melakukan studi ketahanan pangan. ”Tahun ini yang sedang di-review adalah bidang distribusi pupuk bersubsidi dan impor daging, terutama daging sapi. Henry Kissinger dulu pernah bilang, kalau kita bisa mengontrol minyak, maka kita bisa mengontrol sebuah bangsa. Dan kalau kita mampu mengontrol pangan, maka kita bisa mengontrol manusia. Di sisi lain, pemenuhan pangan juga merupakan hak dasar manusia sehingga jika ada penyelewengan di sana, itu akan langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat,” ujar Bambang.
Kepada Kementerian BUMN dan BUMN sektor pangan, KPK menawarkan sistem pencegah penyelewengan dan korupsi. ”Tujuannya bagaimana tata kelola perusahaan BUMN yang modern. Kami pelajari agar bisa membangun sistem integritas di sana. Kami mendorong sistem yang bisa menghilangkan praktik pencarian keuntungan dan berpotensi curang,” kata Bambang.
Menurut Zamkani, Kementerian BUMN menanggapi serius tawaran KPK. ”Beberapa hari yang lalu kami juga bertemu staf KPK untuk berbagi informasi apa yang dilakukan BUMN ke depan. Ini untuk membangun sistem integritas,” katanya.
Bambang mengatakan, dari dua studi yang dilakukan KPK soal distribusi pupuk bersubsidi dan impor daging, KPK menemukan sejumlah celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurut dia, seperti yang pernah dilakukan dalam studi soal penyelenggaraan haji di Kementerian Agama, KPK memberikan sejumlah rekomendasi meskipun tak pernah ditindaklanjuti serius. ”Kita tunggu saja nanti, bakal ada tindakan KPK soal penyelenggaraan ibadah haji ini. Saya belum bisa menjanjikan, tetapi yang pasti akan ada tindakan serius karena mereka tak menjalankan rekomendasi KPK,” katanya. (BIL)

http://cetak.kompas.com/read/2012/12/21/04052046/kpk.masuk.ke.ketahanan.pangan

Defisit Lahan Pangan

22 Desember 2012

Pemerintah Cari Pelopor Penyelamatan Sawah

Jakarta, Kompas - Indonesia akan mengalami defisit lahan pangan seluas 730.000 hektar pada tahun 2015. Defisit lahan terjadi sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan kebutuhan pangan. Kementerian Pertanian mengusulkan moratorium alih fungsi sawah.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan itu, Jumat (21/12), dalam diskusi kelompok membahas pengendalian laju alih fungsi sawah.
Tampil sebagai pembicara Ketua/anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Emil Salim, anggota Komisi IV DPR sekaligus pengusaha dan mantan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Siswono Yudo Husodo, serta Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum.
Diskusi diharapkan dapat memberikan solusi terkait dengan ancaman defisit lahan pangan, terutama dalam upaya menghentikan laju konversi lahan pertanian ke nonpertanian.
Menurut Gatot, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia 255 juta jiwa.
Penduduk sebanyak itu memerlukan beras dengan produksi setara padi 68,47 juta ton gabah kering giling. Ini dengan asumsi konsumsi beras per kapita 135,1 kilogram per kapita per tahun.
Untuk memenuhi beras sebanyak itu, dibutuhkan lahan pertanaman padi 13,38 juta hektar. Namun, pada 2015 hanya tersedia lahan 13,20 juta hektar. Lahan tersedia itu masih tergerus alih fungsi seluas 0,55 juta hektar sehingga terjadi defisit 0,73 juta hektar.
Gatot mengatakan, Kementerian Pertanian mengusulkan kepada Presiden perlunya menerbitkan instruksi presiden soal moratorium alih fungsi sawah. Proses sedang dilakukan.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengaudit sawah. Gatot menekankan perlunya para pelopor yang militan dalam upaya penyelamatan sawah untuk mencegah alih fungsi. Ini seperti yang dilakukan kelompok tani dan kepala desa di Tuban, yang menerbitkan peraturan desa soal larangan alih fungsi sawah seluas 50 hektar.
Emil mengatakan, dalam mencegah alih fungsi lahan, perlu bicara rencana aksi. Pemerintah hanya tinggal punya waktu setahun lagi untuk bekerja, masuk 2014 sudah akan sibuk dengan pemilu. Kalau sekarang upaya mencegah alih fungsi lahan tidak mulai dijalankan, tidak akan ada waktu lagi. (MAS/ZAL)

http://cetak.kompas.com/read/2012/12/22/06114027/defisit.lahan.pangan

PKS Curiga, BPK Harus Cek Penyimpangan di Balik Impor Pangan

21/12/2012

RMOL. Krisis kedaulatan pangan yang diiringi kegemaran impor bahan pangan oleh pemerintah, adalah salah satu isu yang paling disorot Partai Keadilan Sejahtera sepanjang 2012 ini. 

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, total impor singkong oleh Indonesia sampai Oktober 2012 mencapai 13.300 ton. Impor singkong sepanjang 10 bulan terakhir dari tiga negara yakni China, Thailand, dan Vietnam mencapai nilai Rp 32 miliar. Menurut catatan, di periode 2000-2011, rata-rata impor singkong sebesar 146.055 ton per tahun.

Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengaskan keprihatinan PKS seputar kebijakan pangan itu dalam agenda refleksi 2012 di kawasan Senayan, Jakarta (Jumat, 21/12).

Banjir buah dan sayuran impor dari China, Amerika Serikat, Thailand, India dan negara lain tak hanya masuk ke supermarket besar dan kecil.

"Tapi masuk juga ke pasar-pasar tradisional di daerah terpencil," sesalnya.

Hal ini, lanjut Hidayat, kemungkinan diikuti impor beras tahun depan, Bulog telah melaksanakan impor beras sebesar 1,8 juta ton dan 1 juta ton pada 2012. Menurut Hidayat, manajemen stok Perum Bulog yang berjalan selama ini tidak berpihak pada petani.

"Perum Bulog tidak berpihak pada petani, Bulog melakukan impor beras yang dilakukan bukan karena produksi beras nasional merosot," ungkapnya.

Fraksi PKS mendukung penuh pelaksanaan audit BPK yang obyektif atas kebijakan impor beras. Menurut Hidayat, audit itu sangat penting untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau tidak.

"Fraksi PKS menginginkan pemerintah maksimalkan potensi dalam negeri dalam pemenuhan pangan nasional," pungkasnya. [ald]

http://polhukam.rmol.co/read/2012/12/21/90923/PKS-Curiga,-BPK-Harus-Cek-Penyimpangan-di-Balik-Impor-Pangan-

Buruh : Bulog Sulsel Melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan

20/12/2012

INDEPENDEN,MAKASSAR – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Syarikat Nasional, Solidaritas Rakyat Menggugat untuk Pekerja Bulog (Srang-Bulog), sampai Kamis (20/12/2012) pagi ini masih bertahan di luar pagar halaman kantor Bulog Divisi Regional (Divre) VII di Jl AP Pettarani, Makassar. Mereka menggelar aksi unjuk rasa sejak Jumat (14/12/2012) lalu.

Dalam aksinya para buruh menuding manajemen Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sulsel telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penanggungjawab Aksi,Akbar yang ditemui Independen.co di tenda kecilnya mengatakan, mereka mempertanyakan pemberian upah yang rendah dan tidak diakuinya Unit Bisnis (UB) Jasa Survei dan Pemberantasan Hama (Jastasma), dan dianggap sebagai pelanggaran.

“Pekerja di UB Jastasma yang merupakan bagian Bulog tidak pernah diberikan upah layak yang mengacu pada upah minimum provinsi. Itu bukti manajemen Perum Bulog melakukan kejahatan dan menggelapkan upah dan hak pekerja. Jam kerja juga tidak jelas, lantas tidak ada cuti dan uang lembur.”kata Akbar.

Para buruh mengaku akan terus bertahan di tempat tersebut, menduduki kantor Perum Bulog dan mengintensifkan gelombang demonstrasi hingga adanya keputusan positif yang menguntungkan buruh. (ril)

http://www.independen.co/news/urban/makassar/item/1287-buruh-bulog-sulsel-melanggar-undang-undang-ketenagakerjaan

KPK cegah korupsi untuk ketahanan pangan

20 Desember 2012

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengembangkan pencegahan korupsi di bidang ketahanan pangan bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

"Salah satu bidang penting bagi KPK adalah ketahanan pangan, jadi ini pertama kalinya KPK berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, dan tujuh BUMN lain di bidang pangan terkait potensi penyalahgunaan wewenang," ujarnya di Gedung KPK, Kamis.

Alasan untuk menjaga ketahanan pangan, menurut Bambang, adalah pemenuhan pangan yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). apalagi 70 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan sebagian besar dari mereka hidup miskin, serta bergantung pada sumber daya alam, serta pertanian.

"Bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sana, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Tapi, bila dibangun sistem yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan, maka kita dapat membangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," ujarnya.

Bentuk kerja sama yang KPK tawarkan, menurut dia, misalnya membantu untuk memantau hutan di Indonesia menggunakan perangkat lunak yang juga dapat memantau peta tambang, kebun tanah dan lainnya.

"Tindak lanjut lainnya adalah pertemuan secara bilateral," ujarnya.

KPK, menurut Bambang, juga sudah melakukan dua kajian di bidang pangan, yaitu subsidi pupuk dan impor daging.

"Dalam dua kajian tersebut, misalnya terkait regulasi ada hal yang perlu diperbaiki, seperti jangan sampai ada keterlambatan dari pemda untuk alokasi pupuk, atau dari bidang tatalaksana jangan ada tambahan beban kredit modal kerja sehingga PT Pupuk kesulitan modal," jelasnya.

Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, M. Zamkhani, mengatakan bahwa pertemuan tersebut sebagai langkah awal kerja sama BUMN dengan KPK.

"Pertemuan ini baru pertama sehingga baru diketahui hal-hal yang rawan penyalahgunaan kewenangan, tapi bukan berarti semua bidang rawan. Ini masih tahap awal dan akan ditindaklanjuti secara bilateral dan dilakukan pendalaman di area yang spesifik," ujarnya menambahkan.

Tujuh BUMN yang hadir dalam diskusi dengan KPK tersebut adalah PT Syang Hiang Seri (Persero), Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara X, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan PT PP Berdikari.

http://www.antaranews.com/berita/349486/kpk-cegah-korupsi-untuk-ketahanan-pangan 

Enam Hari Buruh Duduki Kantor Bulog Makassar

20 Desember 2012

MAKASSAR, KOMPAS.com - Puluhan massa dari serikat buruh yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Menggugat untuk Pekerja Bulog (Srang-Bulog) menduduki kantor Bulog Divisi Regional (Divre) VII di Jl AP Pettarani, Makassar sejak Jumat (14/12/2012) lalu. Aksi pendudukan ini dilakukan buruh karena manajemen Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sulsel dituding melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberian upah yang rendah dan tidak diakuinya Unit Bisnis (UB) Jasa Survei dan Pemberantasan Hama (Jastasma) dianggap sebagai pelanggaran.
Koordinator Lapangan, Salim Samsur dalam orasinya, Rabu (19/12/2012) menyebutkan, pekerja di UB Jastasma yang merupakan bagian Bulog tidak pernah diberikan upah layak yang mengacu pada upah minimum provinsi. Dengan begitu, manajemen Perum Bulog dianggap sudah melakukan kejahatan dan menggelapkan upah dan hak pekerja.
"Jam kerja juga tidak jelas, lantas tidak ada cuti dan uang lembur. Manajemen sudah melakukan kejahatan, bahkan telah terjadi penggelapan upah dan hak pekerja. Pelanggaran yang juga terjadi berupa pemberangusan maupun penghalangan berserikat. Tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja, bahkan sudah memakan dua korban, yakni Andi Abdillah dan Afdal Hakim, yang dipecat November 2012 lalu," ucapnya.
Dua pelanggaran aturan yang dilakukan manajemen Bulog sudah dilaporkan ke Markas Polda Sulselbar. Statusnya kini dalam tahap penyelidikan. Presiden Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia, Mukhtar Guntur mengatakan, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi Perum Bulog. Pernyataan pimpinan yang tidak mengakui UB Jastasma sebagai bagian dari Perum Bulog pun dikecamnya.
"Jika mereka tidak diakui, bahkan sebagai tenaga kontrak, maka jelas sudah terjadi pelanggaran aturan. Kami akan terus menduduki kantor Perum Bulog dan mengintensifkan gelombang demonstrasi hingga adanya keputusan positif yang menguntungkan buruh. Bulog merupakan BUMN, milik rakyat, tapi tidak memperkerjakan rakyat dengan manusiawi," ujarnya.
Menanggapi tudingan buruh, Kepala Perum Bulog Divre Sulselbar, Tommy Sikado yang menemui pendemo membatah telah melakukan pelanggaran undang-undang. Ia mengatakan, UB Jastasma merupakan bagian tersendiri dan masih dalam proses pengurusan untuk bergabung menjadi anak perusahaan. Karenanya, kesejahteraan pekerja yang tergabung dalam unit tersebut bukan merupakan kewenangan pihaknya.
"Tolong dipisahkan antara Perum Bulog dan UB Jastasma. Kami tidak berhubungan langsung dengan pekerja. Meski begitu, kami tidak tinggal diam dan akan menjembatani permasalahan UB Jastasma dengan pekerjanya. Kami janji dalam waktu dekat, pertemuan antara buruh dengan general manager UB Jastasma di Jakarta," tandasnya.
Tommy pun membantah tudingan penghalangan berserikat. Menurutnya, manajemen tidak pernah melakukan pelarangan. Permasalahan yang terjadi sekarang, termasuk aduan dua eks karyawan ke kepolisian pun diharapkan bisa segera dituntaskan.

http://regional.kompas.com/read/2012/12/20/00323656/Enam.Hari.Buruh.Duduki.Kantor.Bulog.Makassar

Lebah-lebah Einstein

19 Desember 2012

MARIA HARTININGSIH
Albert Einstein (1879-1955) bukan entomologis. Ia juga bukan peternak lebah. Namun, kutipannya yang dianggap kontroversial adalah tentang lebah.
Kutipan sang genius, penemu teori relativitas; konsepsi baru tentang waktu, itu adalah ”Kalau lebah menghilang dari permukaan bumi, manusia hanya punya sisa waktu hidup empat tahun. Tak ada lagi lebah, tak ada lagi penyerbukan, tak ada lagi tumbuhan, tak ada lagi hewan, tak ada lagi manusia.”
Kutipan apokaliptik di koran-koran besar dunia sejak tahun 1994 itu memicu perdebatan tentang otentisitasnya. Orang melupakan pesannya: tanpa jutaan organisme yang bekerja dalam konser kehidupan, biosfer tidak berfungsi. Tak ada oksigen untuk bernapas, air bersih untuk diminum, tanah subur untuk menanam, hasil yang bisa dipanen, dan makanan untuk dimakan.
Lebah menghilang
Tahun 2006, publik di Eropa dan Amerika Serikat dihebohkan laporan The Daily Telegraph tentang colony collapse disorder (CCD). Bank agribisnis, Rabobank, menyatakan, koloni lebah yang gagal bertahan pada musim dingin tahun 2011 di AS naik 30-35 persen dari 10 persen. Hal yang sama terjadi di Amerika Latin.
Di Jerman, Asosiasi Peternak Lebah menyatakan, populasi lebah menurun sampai 25 persen. Di beberapa wilayah, lebah bahkan menghilang tanpa bekas. Mereka menduga ada sejenis racun yang menghancurkan koloni-koloni lebah, selain meluasnya penggunaan benih transgenik yang melemahkan sistem tubuh lebah dan membunuhnya.
Profesor Keith S Delaplane dari Departemen Entomologi University of Georgia, Athens, AS, dalam artikelnya, ”On Einstein, Bees and Survival of Human Race” (2010), menulis bahwa hancurnya koloni lebah tak hanya menjadi keprihatinan peternak lebah. Hal terpenting bukan madu, melainkan penyerbukan, dan terkait pasokan pangan.
Meskipun demikian, pernyataan Einstein tetap dianggap berlebihan. Bukankah tanaman pangan seperti jagung, gandum, dan padi diserbuki oleh angin? Benarkah kehidupan manusia bergantung pada lebah?
Produk karbohidrat seperti jagung, gandum, dan padi adalah bahan pangan penting, tetapi manusia butuh keragaman makanan.
Entomologis SE McGregor dalam Insect Pollination of Cultivated Crops Plants (1976) menyatakan, ”Sepertiga dari makanan kita, langsung atau tak langsung, bergantung pada produk dari tanaman yang diserbuki serangga. Lebah madu berperan atas tiap kunyahan ketiga dari makanan yang kita kunyah.”
Semakin penting
Sejak tahun 1976 sudah diperkirakan, ekonomi dunia akan dipicu perdagangan daging sapi, produk susu, minyak biji-bijian, dan buah-buahan. Hasil pertanian dan peternakan semakin menjadi santapan penting manusia meski tak bisa digeneralisasi.
Oktober tahun lalu, National Academy of Sciences mengindikasikan, sektor pertanian AS terlalu bergantung pada lebah madu sebagai penyerbuk. Reuters melaporkan, produksi pertanian AS yang bergantung pada lebah mencapai 15 miliar dollar AS per tahun, hampir sepertiga produk pertanian pangan di AS.
Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), sepanjang 1961-2006 produksi makanan global dari tanaman yang diserbuki hewan—80 persennya oleh lebah madu—berkisar 5 persen di negara maju dan 8 persen di negara berkembang.
Delaplane menulis, 75 persen tanaman di dunia mengambil manfaat sampai tingkat tertentu pada penyerbukan oleh hewan dan hanya 10 persen dari 75 persen tergantung sepenuhnya dari penyerbukan oleh hewan.
Akan tetapi, kebutuhan pada bahan makanan dari tanaman yang diserbuki hewan terus tumbuh, dari 3,6 persen tahun 1961 menjadi 6,1 persen tahun 2006. Semakin banyak orang suka es krim, tar blueberry, cokelat almond, kopi, dan berbagai jenis buah.
Maka Indeks PBB tentang Harga Pangan menjadi semakin penting untuk mengetahui seberapa risiko berkurangnya lebah madu memengaruhi ketahanan pangan.
Kendati demikian, karena tanaman yang bergantung pada penyerbukan hewan cenderung rendah tingkat produksinya dibandingkan yang tak bergantung pada penyerbukan, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan hasil tunai pengerukan perut bumi dan penggundulan hutan, habitat mereka makin terusik.
Jaring kehidupan
Perubahan iklim yang dampaknya makin jelas menjadi ancaman paling serius terhadap kehidupan. Sebagian besar dipicu keserakahan manusia yang membongkar perut bumi, menguras lautan, mencipta dan menggunakan bahan kimia dan benih rekayasa genetika dalam pertanian, serta membangun infrastruktur yang merangsek ke hutan. Hasil ikutannya adalah serbuan spesies asing, polusi, kekeringan, dan bencana, yang menghancurkan habitat satwa dan serangga liar.
Di Molo, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sampai akhir tahun 1990-an, sarang lebah bergelantungan di ranting-ranting pohon madu. Lebah bahkan membuat koloninya di batu.
Namun, pembongkaran batu marmer di gunung-gunung batu yang makin eksploitatif sejak tahun 2000-an menghancurkan bukit- bukit hijau. Keindahan daerah pegunungan tersubur di wilayah Timor dengan keragaman hayati di hutannya habis dilumat.
”Lebah hilang, sekitar 75 persen pohon madu habis,” ungkap Nifron Ba’un (33). ”Semua hancur, termasuk ritual adat dan kegiatan yang terkait alam. Kebersamaan hilang, tak ada lagi yang dipanen bersama.”
Kompleksitas yang menakjubkan dan keelokan alam adalah hasil dari rentang panjang evolusi, dirayakan berbagai komunitas di pojok-pojok bumi dengan berbagai ritual yang digolongkan sebagai sisa-sisa pagan.
”Kami sudah melakukan ritual memanggil lebah, tetapi belum berhasil. Masyarakat makin tak yakin pada ritual adat karena dikafirkan agama,” ujar Nifron.
Dalam penghancuran alam, pernyataan Einstein sungguh telak, ”Hanya dua hal yang abadi, semesta dan kebodohan manusia. Namun, aku tak yakin dengan yang pertama.”

http://cetak.kompas.com/read/2012/12/19/05541170/lebah-lebah.einstein

Perlu Sanksi untuk Penjual Beras Bulog di Atas HET

18 Desember 2012

BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Almusawa meminta Dirut Bulog agar membuat dan memberlakukan sanksi kepada pedagang dan koperasi yang menjual beras Bulog di atas harga eceran tertinggi (HET). Tanpa sanksi, pedagang dan koperasi bisa menjual beras dengan harga sekehendak mereka.
“Tanpa sanksi, maka upaya Bulog untuk menahan laju kenaikan harga beras bisa gagal”, ujar Nabiel, kepada "PRLM", Selasa (18/12).
Seperti diketahui, dalam upaya menahan laju kenaikan harga beras, Bulog membolehkan pedagang dan koperasi untuk membeli beras langsung ke gudang Bulog dengan syarat saat dijual kembali tidak boleh melebihi HET Rp. 7.400 per kilogram. Selain itu, masyarakat umum juga diperbolehkan membeli beras langsung ke Bulog dengan harga tebus Rp. 6.800 per kilogram.
Kebijakan tersebut merupakan opsi lain disamping operasi pasar (OP). OP dipandang tidak selalu maksimal karena keterbatasan personel di lapangan dan tidak selalu pas dengan masyarakat pembeli beras. "Bulog juga perlu membentuk tim pengawas kebijakan ini. Tugasnya memantau distribusi dan perdagangan beras. Tim harus tahu persis lokasi-lokasi pedagang eceran dan koperasi yang menjual beras Bulog tersebut. Jadi ketika ada penjual nakal, bisa segera diberi teguran," katanya.
Apabila pedagang dan koperasi membandel, maka harus diberi sanksi. “Mereka yang bandel, masukkan saja dalam kategori penjual hitam yang dipertimbangkan untuk tidak lagi mendapat pasokan beras Bulog,” tambahnya.

http://www.pikiran-rakyat.com/node/215558