23 Desember 2012
RMOL. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada tujuh
bahan pangan yang masih diimpor, yakni kentang, singkong, kedelai,
gandum, terigu, jagung, dan beras.
Ini ironis sekali. Sebab, selama ini Indonesia dikenal sebagai
negara agraris yang kaya bahan pangan. Begitu disampaikan bekas
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Ketua Umun Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri
Indonesia (MAI) itu, sangat keterlaluan kalau pemerintah teruskan
impor pangan.
“Malu dong. Kita sebagai negara yang tanahnya subur, sumber daya
alam berlimpah, tapi kok pengelolaan pangannya amburadul kayak
begini,” paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kenapa nggak berlimpah hasil pangan di sini?
Saya juga heran. Bangsa kita kan bangsa besar, tanahnya subur. Bahkan
iklim di sini merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Seharusnya hasil
pangan kita berlimpah. Tidak perlu impor.
Apa yang salah kalau begitu?
Jelas ada kesalahan dalam mengelola pangan yang dilakukan
pemerintah. Kalau dulu saat saya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo,
dalam 3 tahun saya bisa meningkatkan produksi Jagung hingga 500 persen
dari sebelumnya hanya memproduksi 50 ribu ton Jagung. Maka saya heran
kenapa sekarang kenaikannya hanya 6 persen. Harusnya pengelolaan pangan
seperti ini seharusnya bisa dikelola dengan baik dan benar.
Apa kebijakan pemerintah yang salah dalam pengelolaan pangan?
Betul. Setidaknya ada tiga kesalahan pemerintah. Pertama, kebijakan pemerintah yang salah. Kedua,
kontrol pelaksanaan kebijakan yang kurang ketat. Kadang-kadang
pejabat kita hanya berpidato saja, tidak mengontrol kebijakan yang
dibuatnya itu.
Ketiga, tidak adanya usaha pemerintah agar rakyat
berpendapatan atas sektor pangan yang dikembangkan. Kondisi itulah
yang membuat ketahanan pangan kita kacau-balau.
Apa yang Anda perbuat saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan?
Pada saat saya menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan
produksi ikan bisa saya tingkatkan menjadi 353 persen sampai saat itu
menjadi heboh.
Saat itu saya membuat Keppres Nomor 10 tahun 2011 tentang
kemiskinan nelayan melibatkan 10 kementerian plus 2 kelembagaan yang
mengatur kemiskinan nelayan. Lalu saya buat Inpres Nomor 15 tahun 2011
tentang perlindungan nelayan dengan 11 kementerian dan 5 lembaga
negara lainnya termasuk kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan lainnya.
Dua ini merupakan kebijakan dan dikontrol pada saat pelaksanaannya.
Hanya saja saya tidak bisa meneruskan karena keburu diganti Pak SBY.
Apa impor-impor harus dihentikan ?
Harus dong, saya kira kita bisa menghentikan impor secara bertahap
selama 2-3 tahun sambil membuat perencanaan-perencanaan di sektor
pertanian dan pangan. Kita buat batasan-batasan
Maksudnya?
Misalnya tahun depan kita kurangi setengah. Kemudian tahun berikutnya dikurangi setengahnya lagi.
Tapi kalau yang jangka pendek dilakukan impor beras tidak pantas karena di Indonesia timur kan banyak jagung dan lainnya
Jadi dalam dua tahun, maksimal tiga tahun, kita harus mandiri di bidang pangan.
Kenapa sulit menghindari impor bahan pangan?
Masalah yang dihadapi sekarang ada 9 perusahaan yang mengimpor
pangan yang dimiliki beberapa orang yang dinamai setan blau. Mereka
tidak jelas dan kerjanya terus mengimpor bahan pangan. Makanya kita
harus memiliki keberanian untuk menata perusahaan-perusahaan ini.
Importir itu kan hanya menguntungkan perusahaan mereka yang mengambil komisi dari selisih harga bahan pangan impor itu.
Apa itu berbahaya?
Berbahaya sekali. Bayangkan kalau kita terus impor bahan pangan.
Tiba-tiba negara pengimpor bahan pangan itu menyetopnya. Sedangkan
kita tergantung pada bahan pangan impor itu. Dapat dipastikan kita
bisa kolaps sebagai negara. Sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan
rakyatnya.
Apa anda punya pengalaman menbatasi impor pangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan itu?
Punya. Saat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, saya membatasi
impor garam malah saya sampai berbenturan dengan Menteri Perdagangan
Mari Elka Pangestu. Terakhir impor 20 ribu ton di Madura dan saya suruh
blok, ikan juga saya sidak dan dikembalikan ke China sebanyak 200
kontainer di Tanjung Priok.
Apa pemerintah tidak bertindak saat itu?
Di kabinet SBY kan ada dua pandangan. Pertama, pangan wajib ada, tapi diambil dari mana saja. Kedua, ingin membatasi impor dan pengadaannya harus diambil dari dalam negeri.
Bagaimana sikap SBY?
SBY selalu mau ambil jalan tengah. Tidak tegas untuk kepentingan
rakyat. Pokoknya kemandirian dan kedaulatan pangan harus diwujudkan.
Solusinya bagaimana?
Kita harus memberanikan diri untuk menggunakan produk pangan dalam
negeri. Pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap kebutuhan
rakyat. Misalnya, benih-benih dan pupuk pemerintah yang mengadakan.
Setelah panen maka pemerintah juga yang beli dengan harga yang pantas.
Apakah dengan begitu Indonesia bisa swasembada pangan?
Tidak ada alasan tidak bisa. Kita kan pernah mencapainya pada zaman
Orba. Kalau kita punya keberanian, saya yakin kita mampu swasembada
pangan. Kita sanggup swasembada pangan kalau kemauan itu ada. [Harian
Rakyat Merdeka]
http://www.rmol.co/read/2012/12/23/91156/Fadel-Muhammad:-Sembilan-Perusahaan-%E2%80%98Setan%E2%80%99-Terus-Mengimpor-Bahan-Pangan-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar