20 Desember 2012
Jakarta (ANTARA
News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengembangkan
pencegahan korupsi di bidang ketahanan pangan bekerja sama dengan
sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Wakil Ketua KPK, Bambang
Widjojanto.
"Salah satu bidang penting bagi KPK adalah ketahanan pangan, jadi
ini pertama kalinya KPK berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, dan tujuh
BUMN lain di bidang pangan terkait potensi penyalahgunaan wewenang,"
ujarnya di Gedung KPK, Kamis.
Alasan untuk menjaga ketahanan pangan, menurut Bambang, adalah
pemenuhan pangan yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia
(HAM). apalagi 70 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan
sebagian besar dari mereka hidup miskin, serta bergantung pada sumber
daya alam, serta pertanian.
"Bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sana, maka akan
berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Tapi, bila dibangun sistem
yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan, maka kita dapat
membangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," ujarnya.
Bentuk kerja sama yang KPK tawarkan, menurut dia, misalnya membantu
untuk memantau hutan di Indonesia menggunakan perangkat lunak yang juga
dapat memantau peta tambang, kebun tanah dan lainnya.
"Tindak lanjut lainnya adalah pertemuan secara bilateral," ujarnya.
KPK, menurut Bambang, juga sudah melakukan dua kajian di bidang pangan, yaitu subsidi pupuk dan impor daging.
"Dalam dua kajian tersebut, misalnya terkait regulasi ada hal yang
perlu diperbaiki, seperti jangan sampai ada keterlambatan dari pemda
untuk alokasi pupuk, atau dari bidang tatalaksana jangan ada tambahan
beban kredit modal kerja sehingga PT Pupuk kesulitan modal," jelasnya.
Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, M. Zamkhani,
mengatakan bahwa pertemuan tersebut sebagai langkah awal kerja sama BUMN
dengan KPK.
"Pertemuan ini baru pertama sehingga baru diketahui hal-hal yang
rawan penyalahgunaan kewenangan, tapi bukan berarti semua bidang rawan.
Ini masih tahap awal dan akan ditindaklanjuti secara bilateral dan
dilakukan pendalaman di area yang spesifik," ujarnya menambahkan.
Tujuh BUMN yang hadir dalam diskusi dengan KPK tersebut adalah PT Syang
Hiang Seri (Persero), Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara III, PT
Perkebunan Nusantara X, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan PT PP
Berdikari.
http://www.antaranews.com/berita/349486/kpk-cegah-korupsi-untuk-ketahanan-pangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar