Senin,30 Maret 2015
Pamekasan, 30/3 (Media Madura) – Mantan Kepala Gudang (Kagud) Bulog Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kadiono, dipecat dari jabatannya. Kadiono merupakan satu diantara 11 orang yang diduga terlibat dalam kasus raibnya beras Bulog Sub Divre XII Madura, sebanyak 1.504 ton.
“Tidak ada surat tembusan yang kami terima. Tapi, informasinya, kalau pak Kadiono sudah diberhentikan. Karena suratnya itu dari Bulog pusat melalui Divre langsung dengan pak Kadiono,” kata Kepala Bulog Sub Divre XII Madura, Amrullah.
Terakhir Kadiono bertugas sebagai staf di Bulog Sub Divre Jawa Timur. Menurut Amrullah, kuat dugaan pemecatan Kadiono ada hubungannya dengan kasus raibnya beras Bulog sebanyak 1.504 ton yang terjadi di gudang Bulog Pamekasan.
“Saya tidak tahu pasti apa isi suratnya pemberhentian itu. Karena suratnya melalui Bulog Divre Jawa Timur. Pemberhentian itu, ada kaitannya dengan kasus beras hilang dari gudang Bulog,” bebernya.
Selain itu, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, telah menetapkan Kadiono sebagai tersangka bersama 10 pelaku lainnya. Dan anehnya, dua pegawai Bulog lainnya seperti, mantan Kepala dan Wakil Bulog Sub Divre XII Madura Suharyono dan Prayitno tidak dipecat. Padahal, keduanya sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan dan hanya dipindah sebagai staf biasa. (Zainol/Esa)
http://mediamadura.com/tersandung-kasus-mantan-kagud-bulog-pamekasan-dipecat/
Selasa, 31 Maret 2015
Raskin di Sumenep kualitasnya untuk makanan ternak
Senin,30 Maret 2015
SICOM-Pemerintah diminta mengganti beras raskin yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan beras yang layak konsumsi. Pengakuan ini disampaikan Nawawi warga Desa Sentor laok kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep saat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Jatim dapil Madura Achmad Iskandar, sabtu 28/3.
Nawawi mengaku, beras raskin yang diberikan kepada warga desanya sangat tidak layak di makan.
“Beras yang diberikan ke kami, lebih layak diberikan untuk makanan sapi. kualitasnya sangat buruk. maka kami mohon untuk raskin jangan beri kami yang kualitasnya untuk binatang,” kata Nawawi.
Menanggapi keluhan itu, Achmad Iskandar berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Komisi B DPRD Jatim, Dolog di Sumenep dan Pemprop.
“Saya akan perintahkan komisi B (DPRD JATIM ) untuk lakukan klarifikasi ke Dolog. Sebab selama ini secara diplomasi selalu bilang beras (raskin) nya bagus. tapi faktanya mereka (masyarakat ) bilang beras nya kualitasnya jelek,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, jika benar beras raskin itu kualitasnya jelek maka ini tentu sangat mengecewakan. Dan Pemprop harus melakukan tindakan cepat untuk menggantinya.
“Saya harap ini segera diatasi. digantilah dengan yang baik. Tapi setahu saya selama ini pemerintah selalu memberi beras dengan kualitas bagus. layak konsumsi.” kata Iskandar.
Menurut pria asli Madura ini pengakuan Nawawi harus disikapi serius oleh Pemerintah. Sebab beras merupakan kebutuhan sehari hari yang harus selalu ada.
“Kalau mereka makan nasi dari beras yang jelek, artinya kesehatan dan gizi mereka diabaikan, ini tidak boleh terjadi di Jawa Timur sebagai lumbung beras Nasional. Malu lah kita,” tegas Iskandar. Nang
http://www.siagaindonesia.com/2015/03/raskin-di-sumenep-kualitasnya-untuk-makanan-ternak
SICOM-Pemerintah diminta mengganti beras raskin yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan beras yang layak konsumsi. Pengakuan ini disampaikan Nawawi warga Desa Sentor laok kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep saat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Jatim dapil Madura Achmad Iskandar, sabtu 28/3.
Nawawi mengaku, beras raskin yang diberikan kepada warga desanya sangat tidak layak di makan.
“Beras yang diberikan ke kami, lebih layak diberikan untuk makanan sapi. kualitasnya sangat buruk. maka kami mohon untuk raskin jangan beri kami yang kualitasnya untuk binatang,” kata Nawawi.
Menanggapi keluhan itu, Achmad Iskandar berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Komisi B DPRD Jatim, Dolog di Sumenep dan Pemprop.
“Saya akan perintahkan komisi B (DPRD JATIM ) untuk lakukan klarifikasi ke Dolog. Sebab selama ini secara diplomasi selalu bilang beras (raskin) nya bagus. tapi faktanya mereka (masyarakat ) bilang beras nya kualitasnya jelek,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, jika benar beras raskin itu kualitasnya jelek maka ini tentu sangat mengecewakan. Dan Pemprop harus melakukan tindakan cepat untuk menggantinya.
“Saya harap ini segera diatasi. digantilah dengan yang baik. Tapi setahu saya selama ini pemerintah selalu memberi beras dengan kualitas bagus. layak konsumsi.” kata Iskandar.
Menurut pria asli Madura ini pengakuan Nawawi harus disikapi serius oleh Pemerintah. Sebab beras merupakan kebutuhan sehari hari yang harus selalu ada.
“Kalau mereka makan nasi dari beras yang jelek, artinya kesehatan dan gizi mereka diabaikan, ini tidak boleh terjadi di Jawa Timur sebagai lumbung beras Nasional. Malu lah kita,” tegas Iskandar. Nang
http://www.siagaindonesia.com/2015/03/raskin-di-sumenep-kualitasnya-untuk-makanan-ternak
Senin, 30 Maret 2015
Tiga Fraksi Kecam Sikap Kabulog
Senin, 30 Maret 2015
Jember, Memo
Kecaman terhadap Kepala Bulog Sub Divisi Regional IX Jember, tindakan dan pernyataan Yulistyo Pramono, kali ini datang dari 3 Fraksi di DPRD antara lain PDI-P, Gerindra dan Harkat (Hanura – Demokrat).
Ketiga fraksi mengecam keras pernyataan dan tindakan Kabulog Jember yang menebarkan rasa kebencian akan profesi wartawan di lembaga resmi RRI. Bahkan menyesalkan ucapan Yulistyo – bernada fitnah terhadap oknum wartawan RRI, bernama Hidayat.
Ketiga fraksi ini mendukung penuh langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Jember – membela nasib jurnalis dan wartawan, termasuk oknum wartawan bernama Hidayat – jurnalis RRI. Advokasi dinilai mereka berlangsung fair karena memuat klarifikasi dari semua pihak.
Fraksi PDI-P, Gerindra dan Harkat secara bersama-sama menguatkan tuntutan PWI. “Kami desak dengan segera Kabulog mencabut pernyataannya dan meminta maaf yang disampaikan kepada masyarakat umum. Sebab, tidak sepatutnya pejabat bicara ngawur,” tegas Ketua Fraksi PDI-P, Bukri, Minggu (29/3).
Sebelumnya, Yulistyo berucap dengan menyebut wartawan RRI seperti wartawan abal-abal yang UUD (ujung-ujungnya duit). Ucapan itu jenis pernyataan satire sekaligus mengandung unsur tuduhan.
Bukri menilai Yulistyo cenderung tanpa nalar, menggunakan sisi emosional dalam berkata-kata. Dugaannya, Yulistyo merespon dengan kemarahan atas kontrol media terhadap kinerja Bulog.
“Media justru berkontribusi besar turut memantau kualitas operasi pasar yang berasnya berasal dari Bulog. Kami yang di Dewan pun ingin tahu apakah beras Bulog layak konsumsi. Kabulog tidak boleh marah jika diawasi. Toh ini semua untuk kepentingan umum, dimana beras itu dikonsumsi oleh rakyat,” jelas Bukri.
Ketua Fraksi Gerindra, Masduki juga menyoroti degradasi etika Yulistyo. “Pejabat itu harus mengedepankan khusnudlon (prasangka baik, red) dan akhlakul karimah (perilaku terpuji, red),” tutur politisi asal Kecamatan Wuluhan ini.
Menarik ucapan serta meminta maaf menurut Masduki sebagai solusi terbaik. Menahan diri dengan gengsi justru berakibat tidak baik bagi Yulistyo di mata publik. “Kabulog harus segera instrospeksi,” sarannya.
Selanjutnya, sikap Fraksi Harkat disampaikan oleh Masrur. Dia menyatakan, tidak mungkin terjadi gejolak jika Yulistyo berlaku benar dan menyesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat.
“Kami menyesalkan sekali tingkah laku Kabulog Jember. Supaya tidak lagi terulang, maka saya minta dia segera memperbaiki hubungan dengan teman-teman wartawan. Api permusuhan harus dipadamkan,” urainya.
Yulistyo mengakui telah melontarkan kalimat tidak mengenakkan. Sebab, ia merasa kesal dengan santernya pemberitaan tentang buruknya kualitas beras operasi pasar. Yulistyo bersikukuh beras Bulog layak konsumsi.
PWI Jember akhirnya menyikapi kelakuan Yulistyo secara resmi. PWI mengecam Yulistyo karena telah menuduh tanpa bukti dan melecehkan profesi wartawan. Yulistyo dituntut mencabut pernyataannya sekaligus meminta maaf. (trs)
http://news.memotimuronline.com/?p=6898
Jember, Memo
Kecaman terhadap Kepala Bulog Sub Divisi Regional IX Jember, tindakan dan pernyataan Yulistyo Pramono, kali ini datang dari 3 Fraksi di DPRD antara lain PDI-P, Gerindra dan Harkat (Hanura – Demokrat).
Ketiga fraksi mengecam keras pernyataan dan tindakan Kabulog Jember yang menebarkan rasa kebencian akan profesi wartawan di lembaga resmi RRI. Bahkan menyesalkan ucapan Yulistyo – bernada fitnah terhadap oknum wartawan RRI, bernama Hidayat.
Ketiga fraksi ini mendukung penuh langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Jember – membela nasib jurnalis dan wartawan, termasuk oknum wartawan bernama Hidayat – jurnalis RRI. Advokasi dinilai mereka berlangsung fair karena memuat klarifikasi dari semua pihak.
Fraksi PDI-P, Gerindra dan Harkat secara bersama-sama menguatkan tuntutan PWI. “Kami desak dengan segera Kabulog mencabut pernyataannya dan meminta maaf yang disampaikan kepada masyarakat umum. Sebab, tidak sepatutnya pejabat bicara ngawur,” tegas Ketua Fraksi PDI-P, Bukri, Minggu (29/3).
Sebelumnya, Yulistyo berucap dengan menyebut wartawan RRI seperti wartawan abal-abal yang UUD (ujung-ujungnya duit). Ucapan itu jenis pernyataan satire sekaligus mengandung unsur tuduhan.
Bukri menilai Yulistyo cenderung tanpa nalar, menggunakan sisi emosional dalam berkata-kata. Dugaannya, Yulistyo merespon dengan kemarahan atas kontrol media terhadap kinerja Bulog.
“Media justru berkontribusi besar turut memantau kualitas operasi pasar yang berasnya berasal dari Bulog. Kami yang di Dewan pun ingin tahu apakah beras Bulog layak konsumsi. Kabulog tidak boleh marah jika diawasi. Toh ini semua untuk kepentingan umum, dimana beras itu dikonsumsi oleh rakyat,” jelas Bukri.
Ketua Fraksi Gerindra, Masduki juga menyoroti degradasi etika Yulistyo. “Pejabat itu harus mengedepankan khusnudlon (prasangka baik, red) dan akhlakul karimah (perilaku terpuji, red),” tutur politisi asal Kecamatan Wuluhan ini.
Menarik ucapan serta meminta maaf menurut Masduki sebagai solusi terbaik. Menahan diri dengan gengsi justru berakibat tidak baik bagi Yulistyo di mata publik. “Kabulog harus segera instrospeksi,” sarannya.
Selanjutnya, sikap Fraksi Harkat disampaikan oleh Masrur. Dia menyatakan, tidak mungkin terjadi gejolak jika Yulistyo berlaku benar dan menyesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat.
“Kami menyesalkan sekali tingkah laku Kabulog Jember. Supaya tidak lagi terulang, maka saya minta dia segera memperbaiki hubungan dengan teman-teman wartawan. Api permusuhan harus dipadamkan,” urainya.
Yulistyo mengakui telah melontarkan kalimat tidak mengenakkan. Sebab, ia merasa kesal dengan santernya pemberitaan tentang buruknya kualitas beras operasi pasar. Yulistyo bersikukuh beras Bulog layak konsumsi.
PWI Jember akhirnya menyikapi kelakuan Yulistyo secara resmi. PWI mengecam Yulistyo karena telah menuduh tanpa bukti dan melecehkan profesi wartawan. Yulistyo dituntut mencabut pernyataannya sekaligus meminta maaf. (trs)
http://news.memotimuronline.com/?p=6898
Warga Keluhkan Raskin Buruk
Minggu, 29 Maret 2015
Magelang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendapat keluhan dari warga terkait beras miskin (raskin) berkualitas buruk yang masih mereka terima. Keluhan tersebut datang dari warga Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang saat sedang melakukan video conference di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Kedu di Kantor Bakorwil II, Jumat (27/3)
“Selain bau, beras banyak kutu dan berwarna agak kekuning-kuningan,” kata Ketua PKK Desa Keji, Kurniawati kepada Ganjar.
Ditambahkannya, karena tidak dapat dikonsumsi, warga memilih untuk menjual beras raskin tersebut dan kemudian dibelikan beras yang lebih layak konsumsi. Untuk itu, dirinya meminta Ganjar untuk memperbaiki kualitas beras raskin agar tidak ada lagi keluhan.
Namun keluhan warga tersebut disanggah Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya yang mewakili Bupati Magelang hadir dalam Musrenbangwil. Menurutnya sebelum dibagikan, timnya selalu melakukan pengecekan terhadap kualitas beras.
“Petugas kecamatan mengontrol terus. Kalau jelek akan dikembalikan lagi ke Bulog,” katanya.
Saat mendapat aduan buruknya kualitas raskin, Ganjar mengaku sudah tidak kaget. Menurutnya itu sudah menjadi masalah klasik yang hingga kini belum ada pemecahannya. Dirinya menilai pola penyimpanan dan panjangnya rantai distribusi di Gudang Bulog menjadi salah satu penyebabnya.
“Pemilihan beras yang tidak bagus serta penyimpanan di Bulog terlalu lama. Makanya saya ingin agar Bulog punya alat perawatan beras agar dapat bertahan lama,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.
Untuk menyelesaikan masalah raskin, pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mengubah sistem distribusi raskin. Ganjar berpendapat jika pola tidak diganti, persoalan raskin akan terus ada. Diapun mengusulkan adanya Gudang Bulog kecil di tiap desa agar distribusi ke warga lebih cepat. Selain itu, dia meminta warga yang menerima raskin tidak layak konsumsi segera mengembalikan ke Bulog dan meminta yang baru.
“Saya imbau masyarakat, kalau dapat raskin buruk dikembalikan. Jangan dijual, karena beras itu akan piknik saja,” katanya.
Masalah raskin ini merupakan salah satu dari masalah kemiskinan yang lebih banyak dibahas dalam musrenbangwil eks Karesidenan Kedu. Untuk mengentaskan kemiskinan, Ganjar mengapresiasi usulan dari Kabupaten Wonosobo yang melakukan indikasi kemiskinan melalui assessement kepada publik. Dengan assessment tersebut data kemiskinan tidak bergantung lagi kepada BPS yang selama ini dinilai kurang valid. Karenanya, Ganjar membuat tim yang nantinya dikirim untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Wonosobo.
“Masalah kemiskinan, kami lagi buat tim. Nanti saya minta untuk studi ke Wonosobo yang sudah di assess ke beberapa tempat. Saya lebih suka angka absolute miskin untuk ukuran masyarakat,” tuturnya.
Sementara untuk masalah galian C yang saat ini memang digencar ditertibkan, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusulkan kepadanya agar di switching ke peternakan sapi perah dan kambing. Sebab, ada sekitar 7.800 hektare lahan yang sudah diapresiasinya. Dia berpandangan switching tersebut dapat dikatakan agro techno park yang bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki banyak galian C, baik legal maupun ilegal.
“Switching yang disampaikan Pak Bupati Wonosobo itu bagus. Agro techno park bisa dijadikan percontohan,” pungkasnya.
Selain menghadiri Musrenbangwil eks Karesidenan Kedu di Bakorwil II, Ganjar menyempatkan diri untuk meninjau IPAL komunal di tengah kota yang ada di Kota Magelang. Menurutnya IPAL yang anggarannya mencapai Rp 400 juta tersebut dapat dijadikan percontohan tata kelola IPAL yang selama ini banyak dikeluhkan warga.
http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/warga-keluhkan-raskin-buruk
Magelang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendapat keluhan dari warga terkait beras miskin (raskin) berkualitas buruk yang masih mereka terima. Keluhan tersebut datang dari warga Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang saat sedang melakukan video conference di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Kedu di Kantor Bakorwil II, Jumat (27/3)
“Selain bau, beras banyak kutu dan berwarna agak kekuning-kuningan,” kata Ketua PKK Desa Keji, Kurniawati kepada Ganjar.
Ditambahkannya, karena tidak dapat dikonsumsi, warga memilih untuk menjual beras raskin tersebut dan kemudian dibelikan beras yang lebih layak konsumsi. Untuk itu, dirinya meminta Ganjar untuk memperbaiki kualitas beras raskin agar tidak ada lagi keluhan.
Namun keluhan warga tersebut disanggah Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya yang mewakili Bupati Magelang hadir dalam Musrenbangwil. Menurutnya sebelum dibagikan, timnya selalu melakukan pengecekan terhadap kualitas beras.
“Petugas kecamatan mengontrol terus. Kalau jelek akan dikembalikan lagi ke Bulog,” katanya.
Saat mendapat aduan buruknya kualitas raskin, Ganjar mengaku sudah tidak kaget. Menurutnya itu sudah menjadi masalah klasik yang hingga kini belum ada pemecahannya. Dirinya menilai pola penyimpanan dan panjangnya rantai distribusi di Gudang Bulog menjadi salah satu penyebabnya.
“Pemilihan beras yang tidak bagus serta penyimpanan di Bulog terlalu lama. Makanya saya ingin agar Bulog punya alat perawatan beras agar dapat bertahan lama,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.
Untuk menyelesaikan masalah raskin, pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mengubah sistem distribusi raskin. Ganjar berpendapat jika pola tidak diganti, persoalan raskin akan terus ada. Diapun mengusulkan adanya Gudang Bulog kecil di tiap desa agar distribusi ke warga lebih cepat. Selain itu, dia meminta warga yang menerima raskin tidak layak konsumsi segera mengembalikan ke Bulog dan meminta yang baru.
“Saya imbau masyarakat, kalau dapat raskin buruk dikembalikan. Jangan dijual, karena beras itu akan piknik saja,” katanya.
Masalah raskin ini merupakan salah satu dari masalah kemiskinan yang lebih banyak dibahas dalam musrenbangwil eks Karesidenan Kedu. Untuk mengentaskan kemiskinan, Ganjar mengapresiasi usulan dari Kabupaten Wonosobo yang melakukan indikasi kemiskinan melalui assessement kepada publik. Dengan assessment tersebut data kemiskinan tidak bergantung lagi kepada BPS yang selama ini dinilai kurang valid. Karenanya, Ganjar membuat tim yang nantinya dikirim untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Wonosobo.
“Masalah kemiskinan, kami lagi buat tim. Nanti saya minta untuk studi ke Wonosobo yang sudah di assess ke beberapa tempat. Saya lebih suka angka absolute miskin untuk ukuran masyarakat,” tuturnya.
Sementara untuk masalah galian C yang saat ini memang digencar ditertibkan, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusulkan kepadanya agar di switching ke peternakan sapi perah dan kambing. Sebab, ada sekitar 7.800 hektare lahan yang sudah diapresiasinya. Dia berpandangan switching tersebut dapat dikatakan agro techno park yang bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki banyak galian C, baik legal maupun ilegal.
“Switching yang disampaikan Pak Bupati Wonosobo itu bagus. Agro techno park bisa dijadikan percontohan,” pungkasnya.
Selain menghadiri Musrenbangwil eks Karesidenan Kedu di Bakorwil II, Ganjar menyempatkan diri untuk meninjau IPAL komunal di tengah kota yang ada di Kota Magelang. Menurutnya IPAL yang anggarannya mencapai Rp 400 juta tersebut dapat dijadikan percontohan tata kelola IPAL yang selama ini banyak dikeluhkan warga.
http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/warga-keluhkan-raskin-buruk
Warga Terima Raskin Tak Layak Dikonsumsi
Minggu, 29 Maret 2015
Tanjungpinang, IsuKepri.com – Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang disalurkan Bulog Tanjungpinang pada Maret 2015, dikabarkan tak layak untuk dikosumsi.
Hal ini disampaikan oleh seorang warga Jalan Pantai Impian, Nur selaku penerima jatah Raskin. Akan hal itu, warga Kelurahan Tanjungpinang Barat ini juga mengeluhkannya.
“Berasnya tidak bisa dimakan pak, karena kualitas berasnya kurang bagus dan agak kehitam – hitaman,” papar Nur, Sabtu (28/3).
Ia menambahkan, beras jatah masyarakat miskin yang dating pada Maret 2015 ini sangat buruk kualitasnya dibanding dari pada bulan sebelumnya.
“Saya berharap kepada pemerintah dan Bulog jika memang ingin membantu orang miskin, berikanlah yang layak dikosumsi. Kalau seperti ini, kasian beras terbuang – buang, kerana tidak bisa dimakan. Sementara beras jatah itukan dibeli,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan, oleh warga Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari yang enggan namanya disebutkan, sangat menyayangkan raskin yang tidak bisa dimakan tersebut.
“Bayangkan, beras jatah yang datang bulan ini kualitasnya sangat memprihatinkan. Sehinga tidak bisa dikosumsi, banyak terbuang. Saya sudah mencoba mencuci berkali – kali, namun beras tersebut tidak bisa juga dimakan, karena berasnya ada kehitam – hitaman, biasanyakan bagus,” katanya.
Seharusnya, beras raskin yang akan disalurkan ke daerah – daerah, semestinya dicek terlebih dahulu oleh pemerintah daerah maupun pusat. Apakah sudah bagus dan bisa digunakan oleh masyarakat miskin.
Terpisah, saat dikonfirmasi Lurah Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang, Bobby membenarkan raskin tersebut kurang layak dikosumsi.
“Memang benar raskin kurang layak dikosumsi, karena ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan kepada kita, berasnya agak kehitam – hitaman,” kata Bobby.
Namun, kata dia, beras tersebut akan dikembalikan lagi kepada Bulog. “Kami dari kelurahan hanya sebagai penyalur ke masyarakat dan beras yang tidak layak merupakan tanggungjawab Bulog dan itu komitmen dari Bulog Tanjungpinang sendiri,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari laporan masyarakat tersebut, ada 10 karung beras yang kurang bagus dan langsung dikembalikan pihaknya ke Bulog.
“Beras 10 karung tersebut, langsung diganti Bulog kembali. Dan beras ini merupakan beras APBN, sedangkan beras Outoda APBD belum disalurkan ke kelurahan kami,” katanya. (AFRIZAL)
Tanjungpinang, IsuKepri.com – Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang disalurkan Bulog Tanjungpinang pada Maret 2015, dikabarkan tak layak untuk dikosumsi.
Hal ini disampaikan oleh seorang warga Jalan Pantai Impian, Nur selaku penerima jatah Raskin. Akan hal itu, warga Kelurahan Tanjungpinang Barat ini juga mengeluhkannya.
“Berasnya tidak bisa dimakan pak, karena kualitas berasnya kurang bagus dan agak kehitam – hitaman,” papar Nur, Sabtu (28/3).
Ia menambahkan, beras jatah masyarakat miskin yang dating pada Maret 2015 ini sangat buruk kualitasnya dibanding dari pada bulan sebelumnya.
“Saya berharap kepada pemerintah dan Bulog jika memang ingin membantu orang miskin, berikanlah yang layak dikosumsi. Kalau seperti ini, kasian beras terbuang – buang, kerana tidak bisa dimakan. Sementara beras jatah itukan dibeli,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan, oleh warga Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari yang enggan namanya disebutkan, sangat menyayangkan raskin yang tidak bisa dimakan tersebut.
“Bayangkan, beras jatah yang datang bulan ini kualitasnya sangat memprihatinkan. Sehinga tidak bisa dikosumsi, banyak terbuang. Saya sudah mencoba mencuci berkali – kali, namun beras tersebut tidak bisa juga dimakan, karena berasnya ada kehitam – hitaman, biasanyakan bagus,” katanya.
Seharusnya, beras raskin yang akan disalurkan ke daerah – daerah, semestinya dicek terlebih dahulu oleh pemerintah daerah maupun pusat. Apakah sudah bagus dan bisa digunakan oleh masyarakat miskin.
Terpisah, saat dikonfirmasi Lurah Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang, Bobby membenarkan raskin tersebut kurang layak dikosumsi.
“Memang benar raskin kurang layak dikosumsi, karena ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan kepada kita, berasnya agak kehitam – hitaman,” kata Bobby.
Namun, kata dia, beras tersebut akan dikembalikan lagi kepada Bulog. “Kami dari kelurahan hanya sebagai penyalur ke masyarakat dan beras yang tidak layak merupakan tanggungjawab Bulog dan itu komitmen dari Bulog Tanjungpinang sendiri,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari laporan masyarakat tersebut, ada 10 karung beras yang kurang bagus dan langsung dikembalikan pihaknya ke Bulog.
“Beras 10 karung tersebut, langsung diganti Bulog kembali. Dan beras ini merupakan beras APBN, sedangkan beras Outoda APBD belum disalurkan ke kelurahan kami,” katanya. (AFRIZAL)
Jatah Raskin di Batauga Mirip Pakan Ternak
Minggu, 29 Maret 2015
Batauga, Sulawesi Tenggara - Warga di Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan kondisi beras untuk keluarga miskin, yang dikatakan mereka mirip (maaf) pakan ternak.
"Raskin yang diterima warga kami di Pulau Kadatua pada penerimaan beras bulan Maret ini tidak layak dikonsumsi karena kondisinya mirip pakan ternak," kata Kepala Desa Uwe Maasi, Pulau Kadatua La Ode Nafaruddin di Kadatua, Minggu (29/3/2015).
Menurut dia, selain warna berasnya sudah tampak usang dan berbau tidak sedap, di dalam karung beras juga terdapat banyak kutu.
Selain itu kata dia, biji beras banyak yang patah, bercampur padi, sekam dan sebagian hancur seperti tepung.
"Untuk bisa dikonsumsi, warga terpaksa mencampurnya dengan beras lain yang kualitasnya lebih baik," katanya.
Ia mengakui pihak Badan Urusan Logistik Baubau membolehkan para kepala desa mengganti beras yang kondisinya rusak seperti pakan ternak tersebut.
Namun, untuk mengembalikan beras tersebut dari Pulau Kadatua ke gudang Bulog di Kota Baubau kata dia, biayanya hampir sampa dengan nilai besar yang akan didapat.
"Makanya, kita salurkan saja beras itu, biar warga penerima yang bisa mecari cara untuk bisa mengonsumsi beras itu," katanya.
Pantauan Antara di Pulau Kadatua, rata-rata beras miskin yang diterima warga tampak kusam dan kondisinya sudah hampir rusak.
Selain warna beras sudah tampak kusam, aroma beras juga berbau tidak sedap. (Ode)**
http://cikalnews.com/read/15944/29/3/2015/jatah-raskin-di-batauga-mirip-pakan-ternak
Batauga, Sulawesi Tenggara - Warga di Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan kondisi beras untuk keluarga miskin, yang dikatakan mereka mirip (maaf) pakan ternak.
"Raskin yang diterima warga kami di Pulau Kadatua pada penerimaan beras bulan Maret ini tidak layak dikonsumsi karena kondisinya mirip pakan ternak," kata Kepala Desa Uwe Maasi, Pulau Kadatua La Ode Nafaruddin di Kadatua, Minggu (29/3/2015).
Menurut dia, selain warna berasnya sudah tampak usang dan berbau tidak sedap, di dalam karung beras juga terdapat banyak kutu.
Selain itu kata dia, biji beras banyak yang patah, bercampur padi, sekam dan sebagian hancur seperti tepung.
"Untuk bisa dikonsumsi, warga terpaksa mencampurnya dengan beras lain yang kualitasnya lebih baik," katanya.
Ia mengakui pihak Badan Urusan Logistik Baubau membolehkan para kepala desa mengganti beras yang kondisinya rusak seperti pakan ternak tersebut.
Namun, untuk mengembalikan beras tersebut dari Pulau Kadatua ke gudang Bulog di Kota Baubau kata dia, biayanya hampir sampa dengan nilai besar yang akan didapat.
"Makanya, kita salurkan saja beras itu, biar warga penerima yang bisa mecari cara untuk bisa mengonsumsi beras itu," katanya.
Pantauan Antara di Pulau Kadatua, rata-rata beras miskin yang diterima warga tampak kusam dan kondisinya sudah hampir rusak.
Selain warna beras sudah tampak kusam, aroma beras juga berbau tidak sedap. (Ode)**
http://cikalnews.com/read/15944/29/3/2015/jatah-raskin-di-batauga-mirip-pakan-ternak
Minggu, 29 Maret 2015
Raskin Buruk, Dewan Anggap Pengadaan dari Bulog Asal-asalan
Sabtu, 28 Maret 2015
Fajarnews.com, INDRAMAYU- Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari F-PKB, Azun Mauzun, menganggap bahwa pengadaan raskin di Indramayu terkesan asal-asalan dan tidak selektif.
Hal itu dia kemukakan setelah warga di RT 08 RW 03 Blok Sarban, Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu menemukan raskin tak layak konsumsi dan lebih mirip pakan ternak.
Menurutnya, buruknya kualitas raskin di Kabupaten Indramayu itu disebabkan karena proses pengadaan beras sendiri asal masuk saja. Tidak melalui proses selektif yang ketat sehingga kondisi seperti itu sering terjadi.
"Bisa saja ketika pengadaan beras raskin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, mestinya pihak Bulog itu lebih selektif terkait pengadaan beras raskin, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas raskin untuk meminimalisir permasalahan di lapangan," ujarnya.
Dia menambahkan, pengembalian raskin dari masyarakat ke bulog bukan merupakan solusi yang baik.
Hal terbaik untuk menyelesaikan buruknya kualitas raskin adalah dengan memperbaiki sistem pengadaan raskin.
“Ketika sistemnya diperbaiki saya yakin permasalahan raskin ini bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu, Ketua komisi B DPRD Indramayu, Ali Akhbar, mengatakan, seharusnya beras yang tidak sesuai tersebut jangan diberikan kepada warga.
Menurutnya, warga pun jangan sampai menerima dan mengonsumsi raskin kualitas buruk yang bisa berakibat buruk terhadap kesehatannya.
"Saya rasa memperketat sistem kontroling ke sejumlah gudang sangat perlu, agar masalah ini tidak terulang kembali," ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan mengagendakan kunjungan ke Gudang Bulog dalam waktu dekat ini.
Terutama di Gudang Bulog yang ada di Cadangpinggan, Kabupaten Indramayu, yang kurang bagus dan sudah terhitung dua kali bermasalah.
"Kita juga harus tahu penyimpanan di bulog itu, perawatan beras di gudang bulog di sana bagaimana," pungkasnya. (AGS)
http://news.fajarnews.com/read/2015/03/28/2157/raskin.buruk.dewan.anggap.pengadaan.dari.bulog.asal-asalan
Fajarnews.com, INDRAMAYU- Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari F-PKB, Azun Mauzun, menganggap bahwa pengadaan raskin di Indramayu terkesan asal-asalan dan tidak selektif.
Hal itu dia kemukakan setelah warga di RT 08 RW 03 Blok Sarban, Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu menemukan raskin tak layak konsumsi dan lebih mirip pakan ternak.
Menurutnya, buruknya kualitas raskin di Kabupaten Indramayu itu disebabkan karena proses pengadaan beras sendiri asal masuk saja. Tidak melalui proses selektif yang ketat sehingga kondisi seperti itu sering terjadi.
"Bisa saja ketika pengadaan beras raskin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, mestinya pihak Bulog itu lebih selektif terkait pengadaan beras raskin, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas raskin untuk meminimalisir permasalahan di lapangan," ujarnya.
Dia menambahkan, pengembalian raskin dari masyarakat ke bulog bukan merupakan solusi yang baik.
Hal terbaik untuk menyelesaikan buruknya kualitas raskin adalah dengan memperbaiki sistem pengadaan raskin.
“Ketika sistemnya diperbaiki saya yakin permasalahan raskin ini bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu, Ketua komisi B DPRD Indramayu, Ali Akhbar, mengatakan, seharusnya beras yang tidak sesuai tersebut jangan diberikan kepada warga.
Menurutnya, warga pun jangan sampai menerima dan mengonsumsi raskin kualitas buruk yang bisa berakibat buruk terhadap kesehatannya.
"Saya rasa memperketat sistem kontroling ke sejumlah gudang sangat perlu, agar masalah ini tidak terulang kembali," ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan mengagendakan kunjungan ke Gudang Bulog dalam waktu dekat ini.
Terutama di Gudang Bulog yang ada di Cadangpinggan, Kabupaten Indramayu, yang kurang bagus dan sudah terhitung dua kali bermasalah.
"Kita juga harus tahu penyimpanan di bulog itu, perawatan beras di gudang bulog di sana bagaimana," pungkasnya. (AGS)
http://news.fajarnews.com/read/2015/03/28/2157/raskin.buruk.dewan.anggap.pengadaan.dari.bulog.asal-asalan
Akibat 1.504 Ton Raskin Hilang, Bulog Copot Pejabat Yang Baru 2 Bulan
Minggu, 29 Maret 2015
SURYA.co.id | PAMEKASAN – DPRD Pamekasan meminta Perum Bulog Pusat berlaku obyektif dalam menindak oknum Bulog Sub Drive XII Madura yang diduga menghilangkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 1.504 ton.
Kepada mereka yang betul-betul terlibat dengan bukti pendukung yang kuat hendaknya diberi tindakan tegas. Jangan sampai tindakan itu menimpa pegawainya yang tidak terlibat.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, kepada Surya, Sabtu (28/3/2015) mengatakan, ia mendengar informasi jika Perum Bulog Pusat memecat Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Kardiono, karena dituding bertanggung jawab atas raibnya beras itu.
Menurut Suli, pemecatan terhadap Kardiono ini dinilai tidak adil dan tidak tepat. Sebab Kardiono hanya menjabat kepala gudang selama dua bulan, pada Juli dan Agustus 2014 lalu. Sementara raibnya beras itu, sudah diketahui jauh sebelum Kardiono menjabat kepala gudang.
Dikatakan, sejak awal kami sudah mengikuti kasus hilangnya raskin 1.504 ton itu. Menurut dokumen yang beredar di masyarakat dan juga kami terima, raibnya raskin itu diketahui pengawas internal bulog sendiri.
Dan pengawas internal itu sudah merekomendasikan kepada kepala gudang sebelum kardinono untuk bertanggung jawab. “Ini yang tidak logika, kehilangan beras sebannyak 1.504 ton itu dibebankan pada kepala gudang yang hanya menjabat dua bulan. Padahal hilangnya beras itu sudah berlangsung selama setahun,” papar Suli.
Ditegaskan, dirinya bukannya mau intervensi terhadap keputusan Perum Bulog Pusat. Namun pihaknya menghendaki, agar masalah ini ditangani dengan profesional dan porporsional.
Ditambahkan, kepala gudang kini kabarnya sudah mengajukan keberatan ke Perum Bulog Pusat, atas pemecatan dirinya dengan melampirkan sejumlah dokumen yang menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam kasus hilangnya raskin itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah Kejari Pamekasan, menyatakan pengadaan beras bulog sebanyak 1.504 ton di Pamekasan fiktif, kejari menetapkan 11 tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Suharyono dan mantan Wakil Kepala Subdivre XII Madura, Prayitno, diduga terlibat penggelapan beras, yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/29/akibat-1504-ton-raskin-hilang-bulog-copot-pejabat-yang-baru-2-bulan
SURYA.co.id | PAMEKASAN – DPRD Pamekasan meminta Perum Bulog Pusat berlaku obyektif dalam menindak oknum Bulog Sub Drive XII Madura yang diduga menghilangkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 1.504 ton.
Kepada mereka yang betul-betul terlibat dengan bukti pendukung yang kuat hendaknya diberi tindakan tegas. Jangan sampai tindakan itu menimpa pegawainya yang tidak terlibat.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, kepada Surya, Sabtu (28/3/2015) mengatakan, ia mendengar informasi jika Perum Bulog Pusat memecat Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Kardiono, karena dituding bertanggung jawab atas raibnya beras itu.
Menurut Suli, pemecatan terhadap Kardiono ini dinilai tidak adil dan tidak tepat. Sebab Kardiono hanya menjabat kepala gudang selama dua bulan, pada Juli dan Agustus 2014 lalu. Sementara raibnya beras itu, sudah diketahui jauh sebelum Kardiono menjabat kepala gudang.
Dikatakan, sejak awal kami sudah mengikuti kasus hilangnya raskin 1.504 ton itu. Menurut dokumen yang beredar di masyarakat dan juga kami terima, raibnya raskin itu diketahui pengawas internal bulog sendiri.
Dan pengawas internal itu sudah merekomendasikan kepada kepala gudang sebelum kardinono untuk bertanggung jawab. “Ini yang tidak logika, kehilangan beras sebannyak 1.504 ton itu dibebankan pada kepala gudang yang hanya menjabat dua bulan. Padahal hilangnya beras itu sudah berlangsung selama setahun,” papar Suli.
Ditegaskan, dirinya bukannya mau intervensi terhadap keputusan Perum Bulog Pusat. Namun pihaknya menghendaki, agar masalah ini ditangani dengan profesional dan porporsional.
Ditambahkan, kepala gudang kini kabarnya sudah mengajukan keberatan ke Perum Bulog Pusat, atas pemecatan dirinya dengan melampirkan sejumlah dokumen yang menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam kasus hilangnya raskin itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah Kejari Pamekasan, menyatakan pengadaan beras bulog sebanyak 1.504 ton di Pamekasan fiktif, kejari menetapkan 11 tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Suharyono dan mantan Wakil Kepala Subdivre XII Madura, Prayitno, diduga terlibat penggelapan beras, yang merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/29/akibat-1504-ton-raskin-hilang-bulog-copot-pejabat-yang-baru-2-bulan
Sabtu, 28 Maret 2015
Komisi IV: Oknum Bulog Suka Oplos Beras
Jumat, 27 Februari 2015
Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengatasi harga beras yang melonjak tinggi. Namun masih ada oknum bulog yang melakukan tindakan curang dengan mengoplos beras raskin.
"Masih terjadi permainan di dalam Bulog. Ada oknum bagian penyimpanan melakukan kecurangan mengoplos beras raskin dengan beras lain, kemudian dijual murah," kata Anggota Komisi IV DPR RI F- PKB, Daniel Johan, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Namun dia bersyukur, selama Bulog dipimpin oleh Lenny Sugihat, perusahaan BUMN itu mulai ada perbaikan dan aktif memberantas permainan oknum yang nakal. “Untuk mengawasi pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan Bulog, Pemerintah Daerah harus menjadikan petugas pasar sebagai pengawas. Jika tidak, oknum Bulog dikhawatirkan berbuat curang saat operasi pasar,” ujarnya.
Daniel berharap pansus pangan segera dibentuk, agar kenaikan harga bahan pokok dapat ditekan. “Pemerintahan Jokowi-JK harus mengeluarkan kebijakan menekan kenaikan harga bahan pokok utama Indonesia. Bentuk pansus beras dan pansus pupuk untuk kedaulatan pangan,” katanya.
FZN
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/26/363631/komisi-iv-oknum-bulog-suka-oplos-beras
Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengatasi harga beras yang melonjak tinggi. Namun masih ada oknum bulog yang melakukan tindakan curang dengan mengoplos beras raskin.
"Masih terjadi permainan di dalam Bulog. Ada oknum bagian penyimpanan melakukan kecurangan mengoplos beras raskin dengan beras lain, kemudian dijual murah," kata Anggota Komisi IV DPR RI F- PKB, Daniel Johan, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Namun dia bersyukur, selama Bulog dipimpin oleh Lenny Sugihat, perusahaan BUMN itu mulai ada perbaikan dan aktif memberantas permainan oknum yang nakal. “Untuk mengawasi pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan Bulog, Pemerintah Daerah harus menjadikan petugas pasar sebagai pengawas. Jika tidak, oknum Bulog dikhawatirkan berbuat curang saat operasi pasar,” ujarnya.
Daniel berharap pansus pangan segera dibentuk, agar kenaikan harga bahan pokok dapat ditekan. “Pemerintahan Jokowi-JK harus mengeluarkan kebijakan menekan kenaikan harga bahan pokok utama Indonesia. Bentuk pansus beras dan pansus pupuk untuk kedaulatan pangan,” katanya.
FZN
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/26/363631/komisi-iv-oknum-bulog-suka-oplos-beras
YLPK Kecewa Bulog Sering Salurkan Raskin Tak Layak
Sabtu, 28 Maret 2015
SELATPANJANG - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti menyesalkan sikap Badan Usaha Logistik (Bulog). Pasalnya hingga saat beras miskin (Raskin) yang disalurkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti kerap kali bermasalah dan tak sesuai harapan.
Penyesalan itu dilontarkan Ketua YLPK Meranti, Mulyono, Jumat (27/3/2015). Kata Mulyono, Ia seringkali mendapat laporan keluhan dari masyarakat bahwa raskin yang disalurkan tidak sesuai harapan karena tidak layak dikonsumsi.
"Belum lama ini saya mendapat laporan dari masyarakat Gelora Selatpanjang. Mereka kesal karena beras itu (raskin, red) tidak layak konsumsi," kata Mulyono.
Atas kejadian ini, YLPK menyesalkan sikap bulog yang terkesan tidak ada solusi. Pasalnya, hampir setiap penyaluran raskin menemukan beras yang tak layak konsumsi.
Kata Mulyono lagi, mereka tidak bisa menyalahkan pemda, pasalnya Pemda telah mengajukan ke Bulog agar di Meranti dibangun gudang. YLPK juga menyayangkan sikap Bulog, pasalnya meski sudah sering dan sudah lama pengajuan itu disampaikan ke Bulog, hingga hari ini tidak ada tanda-tanda Bulog akan membangunnya.
"Kita minta ke Bulog agar menanggapi permasalahan ini. Kita juga minta pembangunan gudang itu disegerakan," tambah Mulyono.
Ujarnya lagi, bagaimana pun dengan letak geografis Meranti yang dikelilingi air asin (daerah Meranti Pulau, red), sedikit banyak itu akan membuat pendistribusian raskin terganggu. Apalagi, pendistribusian itu telah terjadi dua atau tiga kali sebelum sampai titik yang dituju, itu pasti akan tempias oleh air asin yang menyebabkan beras akan berkapuk dan berdebu.
"Apa guna pemerintah pusat menggelontorkan dana besar, tetapi barang yang diberikan itu (raskin, red) tidak bisa dan tidak layak dikonsumsi," ujar Mulyono pula.
SELATPANJANG - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti menyesalkan sikap Badan Usaha Logistik (Bulog). Pasalnya hingga saat beras miskin (Raskin) yang disalurkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti kerap kali bermasalah dan tak sesuai harapan.
Penyesalan itu dilontarkan Ketua YLPK Meranti, Mulyono, Jumat (27/3/2015). Kata Mulyono, Ia seringkali mendapat laporan keluhan dari masyarakat bahwa raskin yang disalurkan tidak sesuai harapan karena tidak layak dikonsumsi.
"Belum lama ini saya mendapat laporan dari masyarakat Gelora Selatpanjang. Mereka kesal karena beras itu (raskin, red) tidak layak konsumsi," kata Mulyono.
Atas kejadian ini, YLPK menyesalkan sikap bulog yang terkesan tidak ada solusi. Pasalnya, hampir setiap penyaluran raskin menemukan beras yang tak layak konsumsi.
Kata Mulyono lagi, mereka tidak bisa menyalahkan pemda, pasalnya Pemda telah mengajukan ke Bulog agar di Meranti dibangun gudang. YLPK juga menyayangkan sikap Bulog, pasalnya meski sudah sering dan sudah lama pengajuan itu disampaikan ke Bulog, hingga hari ini tidak ada tanda-tanda Bulog akan membangunnya.
"Kita minta ke Bulog agar menanggapi permasalahan ini. Kita juga minta pembangunan gudang itu disegerakan," tambah Mulyono.
Ujarnya lagi, bagaimana pun dengan letak geografis Meranti yang dikelilingi air asin (daerah Meranti Pulau, red), sedikit banyak itu akan membuat pendistribusian raskin terganggu. Apalagi, pendistribusian itu telah terjadi dua atau tiga kali sebelum sampai titik yang dituju, itu pasti akan tempias oleh air asin yang menyebabkan beras akan berkapuk dan berdebu.
"Apa guna pemerintah pusat menggelontorkan dana besar, tetapi barang yang diberikan itu (raskin, red) tidak bisa dan tidak layak dikonsumsi," ujar Mulyono pula.
Bos Bulog Akui Ada Raskin Berkutu
Sabtu, 28 Maret 2015
Proses penyimpangan diakui tidak baik.
VIVA.co.id - Kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin) kerap dikeluhkan masyarakat yang menerima. Buruknya kualitas itu menjadikan raskin sebagai beras dengan kualitas paling rendah.
Direktur Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat, membenarkan tudingan soal kualitas buruk raskin. Sebagai distibutor utama, dia bahkan menyebut didapati raskin berkutu.
"(Kualitas) raskin berkutu itu kami akui (salah)," kata Lenny di Jakarta.
Rendahnya kualitas raskin, menurut Lenny, dikarenakan proses penyimpanannya yang tidak baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak beras raskin dengan kualitas jelek.
Walau memiliki raskin kualitas buruk, dia tetap pamer mempunyai gudang penyimpanan terbesar. Dia yakin tidak ada perusahaan pengelola beras manapun memiliki gudang sebesar Bulog.
"Gudang Bulog bisa menyimpan 4 juta ton, saya kira tak ada perusahaan Indonesia yang bisa," tegasnya.
Dalam mendistribusikan beras kepada masyarakat, kata Lenny, Bulog tidak pernah mengeluarkan sendiri. Sebab diperlukan koordinasi pada kementerian terkait.
"Untuk operasi pasar kita sama Kementerian Perdagangan. Untuk raskin kita berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kalau dikeluarkan sendiri bagaimana Bulog bisa mempertanggungjawabkan? Kita kan diaudit BPK juga," terangnya.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/607007-bos-bulog-akui-ada-raskin-berkutu
Proses penyimpangan diakui tidak baik.
VIVA.co.id - Kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin) kerap dikeluhkan masyarakat yang menerima. Buruknya kualitas itu menjadikan raskin sebagai beras dengan kualitas paling rendah.
Direktur Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat, membenarkan tudingan soal kualitas buruk raskin. Sebagai distibutor utama, dia bahkan menyebut didapati raskin berkutu.
"(Kualitas) raskin berkutu itu kami akui (salah)," kata Lenny di Jakarta.
Rendahnya kualitas raskin, menurut Lenny, dikarenakan proses penyimpanannya yang tidak baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak beras raskin dengan kualitas jelek.
Walau memiliki raskin kualitas buruk, dia tetap pamer mempunyai gudang penyimpanan terbesar. Dia yakin tidak ada perusahaan pengelola beras manapun memiliki gudang sebesar Bulog.
"Gudang Bulog bisa menyimpan 4 juta ton, saya kira tak ada perusahaan Indonesia yang bisa," tegasnya.
Dalam mendistribusikan beras kepada masyarakat, kata Lenny, Bulog tidak pernah mengeluarkan sendiri. Sebab diperlukan koordinasi pada kementerian terkait.
"Untuk operasi pasar kita sama Kementerian Perdagangan. Untuk raskin kita berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kalau dikeluarkan sendiri bagaimana Bulog bisa mempertanggungjawabkan? Kita kan diaudit BPK juga," terangnya.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/607007-bos-bulog-akui-ada-raskin-berkutu
Jumat, 27 Maret 2015
Akses Bulog Rumit, Petani Terpaksa Jual ke Tengkulak Dibawah HPP
Kamis, 26 Maret 2015
Jombang-(satujurnal.com) Kendati pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur kenaikan harga pembelian pemerintah,(HPP) gabah sebesar Rp 3.700 perkilogram, namun tidak berimbas di kalangan petani. Gabah petani sampai saat ini masih dihargai Rp 3.500 perkilogram. Mereka terpaksa menjualnya dengan harga dibawah HPP, karena tidak bisa menjual gabahnya ke gudang Perum Bulog. Kondisi ini yang dialami sebagian petani padi di kawasan Kabupaten Jombang yang tengah panen raya. Harga gabah tidak seperti yang diharapkan petani. Petani saat ini terpaksa menjual gabahnya seharga Rp 3.500 perkilogramnya ke tengkulak. Pasalnya mereka tidak bisa menyetorkan gabahnya ke perum gudang Bulog. Hudi, ketua kelompok tani Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben Jombang mengakui harga gabah masih belum sesuai dengan harapan petani, meskipun pemerintah sudah menetapkan harga HPP namun tidak berlaku dilapangan. "Para petani terpaksa menjual ke tengkulak meskipun masih merugi," katanya, Kamis (25/3/2015). Menurut Hudi, sejumlah petani tidak bisa mengakses penjualan ke gudang perum Bulog karena birokrasi dan terkendala modal. Lilia Agustina, anggota komisi B DPRD Jawa Timur menyayangkan masih rendahnya harga gabah ditingkat petani. Dia berharap petani memiliki strategi untuk bisa menjual gabahnya dengan harga tinggi. Pasalnya, meskipun HPP sudah ditentukan, saat panen raya harga gabah cenderung anjlok dan petani merugi. Wakil rakyat ini menambahkan saat ini DPRD masih menyiapkan perda untuk penundaan penjualan gabah petani. Dengan perda penundaan penjualan gabah ini diharapkan petani bisa mendapatkan untung besar. Gabah baru akan dikeluarkan setelah musim panen habis dan harga cenderung bagus. Sedang untuk kebutuhan petani pasca panen akan dibiayai oleh lembaga keuangan yang akan ditunjuk dalam perda tersebut.(rg)
Jombang-(satujurnal.com) Kendati pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur kenaikan harga pembelian pemerintah,(HPP) gabah sebesar Rp 3.700 perkilogram, namun tidak berimbas di kalangan petani. Gabah petani sampai saat ini masih dihargai Rp 3.500 perkilogram. Mereka terpaksa menjualnya dengan harga dibawah HPP, karena tidak bisa menjual gabahnya ke gudang Perum Bulog. Kondisi ini yang dialami sebagian petani padi di kawasan Kabupaten Jombang yang tengah panen raya. Harga gabah tidak seperti yang diharapkan petani. Petani saat ini terpaksa menjual gabahnya seharga Rp 3.500 perkilogramnya ke tengkulak. Pasalnya mereka tidak bisa menyetorkan gabahnya ke perum gudang Bulog. Hudi, ketua kelompok tani Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben Jombang mengakui harga gabah masih belum sesuai dengan harapan petani, meskipun pemerintah sudah menetapkan harga HPP namun tidak berlaku dilapangan. "Para petani terpaksa menjual ke tengkulak meskipun masih merugi," katanya, Kamis (25/3/2015). Menurut Hudi, sejumlah petani tidak bisa mengakses penjualan ke gudang perum Bulog karena birokrasi dan terkendala modal. Lilia Agustina, anggota komisi B DPRD Jawa Timur menyayangkan masih rendahnya harga gabah ditingkat petani. Dia berharap petani memiliki strategi untuk bisa menjual gabahnya dengan harga tinggi. Pasalnya, meskipun HPP sudah ditentukan, saat panen raya harga gabah cenderung anjlok dan petani merugi. Wakil rakyat ini menambahkan saat ini DPRD masih menyiapkan perda untuk penundaan penjualan gabah petani. Dengan perda penundaan penjualan gabah ini diharapkan petani bisa mendapatkan untung besar. Gabah baru akan dikeluarkan setelah musim panen habis dan harga cenderung bagus. Sedang untuk kebutuhan petani pasca panen akan dibiayai oleh lembaga keuangan yang akan ditunjuk dalam perda tersebut.(rg)
Tujuh Proyek Bulog Ikut Dilidik
Kamis , 26 Maret 2015 10:16
Kajari Sudah Terbitkan Sprintug
FAJARONLINE,SIDRAP — Penyidik kejaksaan memastikan tujuh proyek lainnya yang dilelang Sub Divre Bulog Sidrap tahun 2014 ikut diselidiki. Kemarin, surat perintah tugas (sprintug) diterbitkan Kajari Sidrap, J Simanullang.
Tujuh proyek lainnya yang ikut dilidik itu adalah rehabilitasi atap GSP Padalloang anggaran Rp300 juta, rehab gudang Otting yang menghabiskan Rp200 juta, rehabilitasi rumah jabatan kasub divre Pangkajene Rp400 juta.
Pembangunan kantor baru Rp1 miliar, dan pembangunan Pos Satpam Gudang Tanete Rp55 juta. Adapun proyek pembangunan yang akan ditangani Kejari Soppeng salah satunya adalah rehabilitasi bangunan GSP Panincong.(eby/abg)
Kajari Sudah Terbitkan Sprintug
FAJARONLINE,SIDRAP — Penyidik kejaksaan memastikan tujuh proyek lainnya yang dilelang Sub Divre Bulog Sidrap tahun 2014 ikut diselidiki. Kemarin, surat perintah tugas (sprintug) diterbitkan Kajari Sidrap, J Simanullang.
Tujuh proyek lainnya yang ikut dilidik itu adalah rehabilitasi atap GSP Padalloang anggaran Rp300 juta, rehab gudang Otting yang menghabiskan Rp200 juta, rehabilitasi rumah jabatan kasub divre Pangkajene Rp400 juta.
Pembangunan kantor baru Rp1 miliar, dan pembangunan Pos Satpam Gudang Tanete Rp55 juta. Adapun proyek pembangunan yang akan ditangani Kejari Soppeng salah satunya adalah rehabilitasi bangunan GSP Panincong.(eby/abg)
Kamis, 26 Maret 2015
Tak Layak Konsumsi, Gempa Kembalikan Raskin ke Bulog
Kamis, 26 Maret 2015
PAMEKASAN - Sejumlah anggota Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pantura (Gempa) melakukan pengembalian Beras Miskin (Raskin) ke kantor Sub Divre Bulog XII Madura, Jawa Timur, Kamis (26/3) pagi. Sebab, raskin yang warga terima tak layak konsumsi.
Di forum tersebut, Gempa ditemui oleh Kasub Divre, dan sejumlah pegawai lainnya dan perwakilan dari anggota Polres Pamekasan.
Koordinator Gempa, Abdul Hakim mengaku sudah tidak percaya lagi terhadap lingkaran bulog yang selalu liar memainkan hak masyarakat miskin.
"Saya curiga ada unsur kesengajaan, seharusnya, sebelum beras di distribusikan sudah ada pengecekan dari pihak bulog sendiri, namun faktanya masih banyak yang tidak layak konsumsi," ujar Hakim dengan tegas di dalam forum audensi tersebut.
Kendati demikian, Gempa saat ini masih bisa memaklumi dan menghargai dengan kesalahan yang telah di perbuat selama ini sampai meresahkan masyarakat miskin. "Namun kalau tetap tidak ada perubahan, kami tidak akan pandang bulu lagi, bahkan kami akan mengawal masyarakat, untuk menyuarakan langsung ke Blog," ancamnya.
Kepala Sub Divre XII Madura, Amrullah, menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat berkenaan dengan Raskin, diperbolehkan untuk dikembalikan. "Kalau terdapat beras yang tidak layak pakai. Maka secepatnya sampaikan ke bulog, kalau besar maka akan di ganti dengan transport PP," ujarnya. (ri/bsr)
 |
Di forum tersebut, Gempa ditemui oleh Kasub Divre, dan sejumlah pegawai lainnya dan perwakilan dari anggota Polres Pamekasan.
Koordinator Gempa, Abdul Hakim mengaku sudah tidak percaya lagi terhadap lingkaran bulog yang selalu liar memainkan hak masyarakat miskin.
"Saya curiga ada unsur kesengajaan, seharusnya, sebelum beras di distribusikan sudah ada pengecekan dari pihak bulog sendiri, namun faktanya masih banyak yang tidak layak konsumsi," ujar Hakim dengan tegas di dalam forum audensi tersebut.
Kendati demikian, Gempa saat ini masih bisa memaklumi dan menghargai dengan kesalahan yang telah di perbuat selama ini sampai meresahkan masyarakat miskin. "Namun kalau tetap tidak ada perubahan, kami tidak akan pandang bulu lagi, bahkan kami akan mengawal masyarakat, untuk menyuarakan langsung ke Blog," ancamnya.
Kepala Sub Divre XII Madura, Amrullah, menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat berkenaan dengan Raskin, diperbolehkan untuk dikembalikan. "Kalau terdapat beras yang tidak layak pakai. Maka secepatnya sampaikan ke bulog, kalau besar maka akan di ganti dengan transport PP," ujarnya. (ri/bsr)
Tak Mampu Atasi Mafia, Jokowi Evaluasi Kinerja Dirut Bulog
Kamis, 26 Maret 2015
Jakarta_Barakindo- Dinilai tak mampu menjaga stabilitas harga beras akibat ulah para mafia, Prosiden Jokowi yang mendapat laporan meminta kinerja Perum Bulog segera dievaluasi. Hal itu diungkapkan mantan Dirut Bulog era Gus Dur (Abdurrahman Wahid-red), Rizal Ramli kepada wartawan beberapa waktu lalu.
“Informasi yang saya peroleh, Presiden Jokowi juga sudah mendengar dan meminta agar kinerja Bulog segera dievaluasi,” ujarnya.
Menurut Rizal, Lenny Sugihat orang baik, namun Dirut Bulog bukanlah posisi yang tepat baginya. “Ibu Lenny itu bankir yang profesional, karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Risiko pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tapi Perum Bulog bukan tempat yang tepat untuk dia,” katanya.
Ditanya soal kebimbangan Perum Bulog saat menghadapi musim panen raya tahun ini, Rizal menjelaskan, bahwa selain soal harga, Bulog juga gagal mematok harga beli gabah dari petani.
“Seharusnya pemerintah mengumumkan berapa beras yang akan dibeli oleh Perum Bulog pada masa panen. Dengan demikian petani dapat memutuskan berapa dari hasil panennya yang mau dijual atau dikonsumsi sendiri. Misalnya, pemerintah mematok harga beli gabah dari petani sebesar Rp 4.500 per kilogram. Tetapi karena tidak disosialisasikan dengan tepat, spekulan masih bisa bermain, dan memaksa petani menyerahkan gabahnya dengan harga di bahwa itu. Akhirnya yang untung bukan petani, tetapi tengkulak dan spekulan,” jelasnya.
Menanggapi hambatan yang dihadapi Lenny Sugihat dalam menurunkan harga yang dimainkan para mafia beras, Rizal mengatakan, hal itu sulit diatasi Lenny karena permainan mafia beras yang mengaku-ngaku dekat dengan pusat kekuasaan. “Itulah mengapa Dirut Bulog tidak cukup sekedar profesional, tetapi butuh sosok yang memiliki keberanian moral tinggi,” tegasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/03/tak-mampu-atasi-mafia-jokowi-evaluasi.html
Jakarta_Barakindo- Dinilai tak mampu menjaga stabilitas harga beras akibat ulah para mafia, Prosiden Jokowi yang mendapat laporan meminta kinerja Perum Bulog segera dievaluasi. Hal itu diungkapkan mantan Dirut Bulog era Gus Dur (Abdurrahman Wahid-red), Rizal Ramli kepada wartawan beberapa waktu lalu.
“Informasi yang saya peroleh, Presiden Jokowi juga sudah mendengar dan meminta agar kinerja Bulog segera dievaluasi,” ujarnya.
Menurut Rizal, Lenny Sugihat orang baik, namun Dirut Bulog bukanlah posisi yang tepat baginya. “Ibu Lenny itu bankir yang profesional, karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Risiko pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tapi Perum Bulog bukan tempat yang tepat untuk dia,” katanya.
Ditanya soal kebimbangan Perum Bulog saat menghadapi musim panen raya tahun ini, Rizal menjelaskan, bahwa selain soal harga, Bulog juga gagal mematok harga beli gabah dari petani.
“Seharusnya pemerintah mengumumkan berapa beras yang akan dibeli oleh Perum Bulog pada masa panen. Dengan demikian petani dapat memutuskan berapa dari hasil panennya yang mau dijual atau dikonsumsi sendiri. Misalnya, pemerintah mematok harga beli gabah dari petani sebesar Rp 4.500 per kilogram. Tetapi karena tidak disosialisasikan dengan tepat, spekulan masih bisa bermain, dan memaksa petani menyerahkan gabahnya dengan harga di bahwa itu. Akhirnya yang untung bukan petani, tetapi tengkulak dan spekulan,” jelasnya.
Menanggapi hambatan yang dihadapi Lenny Sugihat dalam menurunkan harga yang dimainkan para mafia beras, Rizal mengatakan, hal itu sulit diatasi Lenny karena permainan mafia beras yang mengaku-ngaku dekat dengan pusat kekuasaan. “Itulah mengapa Dirut Bulog tidak cukup sekedar profesional, tetapi butuh sosok yang memiliki keberanian moral tinggi,” tegasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/03/tak-mampu-atasi-mafia-jokowi-evaluasi.html
Beras Impor Beredar, Bulog: Itu Stok Tahun Lalu
Rabu, 25 Maret 2015
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Bulog Sumatra Utara membantah adanya penjualan beras Bulog dari Thailand pada 2015. Dia mengatakan tahun ini Bulog tidak melakukan impor beras.
“Kalau ada beras bulog impor yang beredar di pasaran, barangkali itu hasil impor kami pada 2014,” ujar Humas Bulog Sumut Rudi Adlyn kepada Republika, Rabu (25/3).
Dia mengatakan pada 2014 Bulog Sumut menerima beras impor dari Bulog pusat jenis premium sebanyak 50 ton. Namun, keseluruhan stok beras yang didatangkan dari Thailand dan Vientnam sudah dilepas ke pasaran.
Untuk 2015 Bulog tidak berencana melakukan import beras. Bulog berencana memaksimalkan hasil panen beras di masing-masing daerah. Selain itu, ketersediaan beras hasil panen lokal daerah mencukupi untuk menutupi kebutuhan beras di Sumut.
Rudi mengatakan, sumber utama beras di Sumut berasal dari beberapa daerah seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, dan Langkat. Kabupaten Deli Serdang dan Serdang. Bedagai merupakan kabupaten penghasil beras paling banyak di Sumut.
“Kalau panennya bagus, ya kita serap. Saat ini kita berusaha memaksimalkan pembelian beras dari daerah masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya, pedagang beras di pasar Sukarame, Medan mengaku masih menjual beras jenis Bulog Thailand jenis premium. Beras tersebut dijual seharga Rp 9.000 per kilogram.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/25/nlrfsb-beras-impor-beredar-bulog-itu-stok-tahun-lalu
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Bulog Sumatra Utara membantah adanya penjualan beras Bulog dari Thailand pada 2015. Dia mengatakan tahun ini Bulog tidak melakukan impor beras.
“Kalau ada beras bulog impor yang beredar di pasaran, barangkali itu hasil impor kami pada 2014,” ujar Humas Bulog Sumut Rudi Adlyn kepada Republika, Rabu (25/3).
Dia mengatakan pada 2014 Bulog Sumut menerima beras impor dari Bulog pusat jenis premium sebanyak 50 ton. Namun, keseluruhan stok beras yang didatangkan dari Thailand dan Vientnam sudah dilepas ke pasaran.
Untuk 2015 Bulog tidak berencana melakukan import beras. Bulog berencana memaksimalkan hasil panen beras di masing-masing daerah. Selain itu, ketersediaan beras hasil panen lokal daerah mencukupi untuk menutupi kebutuhan beras di Sumut.
Rudi mengatakan, sumber utama beras di Sumut berasal dari beberapa daerah seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, dan Langkat. Kabupaten Deli Serdang dan Serdang. Bedagai merupakan kabupaten penghasil beras paling banyak di Sumut.
“Kalau panennya bagus, ya kita serap. Saat ini kita berusaha memaksimalkan pembelian beras dari daerah masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya, pedagang beras di pasar Sukarame, Medan mengaku masih menjual beras jenis Bulog Thailand jenis premium. Beras tersebut dijual seharga Rp 9.000 per kilogram.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/25/nlrfsb-beras-impor-beredar-bulog-itu-stok-tahun-lalu
Rabu, 25 Maret 2015
Bulog Semakin Kedodoran
Selasa, 24 Maret 2015
Pembentukan Badan Pangan Nasional Mendesak
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat yang ditunjuk dan dilantik secara sembunyi-sembunyi pada 31 Desember 2014, ternyata bagai Srikandi terserang penyakit Tetelo. Fungsi BULOG untuk menstabilkan harga pasar tersungkur, karena harga beras melejit hingga 22 persen berada pada kisaran 10-12 ribu rupiah per kilogram. Bingung apa yang harus dilakukan, Perum Bulog langsung menggelar Operasi Pasar (OP) kilat di seluruh Indonesia. Namun sayang, OP Bulog kali ini “impoten” turunkan harga.
Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo terpaksa terjun langsung saat OP on the spot. Tapi lagi-lagi anehnya, meskipun Presiden sudah blusukan ke pusat-pusat perdagangan dan gudang beras, harga beras tidak juga bergeming. Menteri perdagangan menuduh, ada mafia yang bermain dalam penyaluran beras. Padahal OP dilakukan langsung ke komunitas menggunakan kendaraan militer TNI.
Seperti dikatakan presiden, kelangkaan beras adalah modus untuk kembali menjebol saluran impor setelah jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo menyatakan impor beras akan di stop. Apapun yang telah dilakukan Bulog, sampai detik ini harga beras tetap bertengger di papan atas pada harga tertinggi sejak BULOG berdiri.
Lalu Mengapa Bisa Terjadi ???
Sejak dijadikan Perum (Perusahaan Umum), Bulog diharapkan lebih konsinten menjalankan tugas dan fungsinya berbasis pada mekanisme pasar. Karena itu, apa yang dilakukan Bulog terbatas hanya mempengaruhi hukum permintaan (demand) dan pasokan (supply) sebagai variabel dari harga beras. Jika harga beras melambung, pasokan beras akan ditambah dengan mengambil stok beras yang disimpan di gudang-gudang Perum Bulog. Pasokan ini di distribusikan kepada pedagang beras atau melalui OP langsung kepada konsumen.
Tentu tugas dan fungsi Bulog melakukan stabilisasi harga berlawanan dengan kepentingan para pedagang yang menginginkan keuntungan dan harga beras tetap tinggi. Pedagang di lain pihak juga ingin stok beras yang mereka miliki tetap mencukupi untuk memainkan spekulasi atau tarik-ulur dalam kontek hukum demand-supply ditingkat pasar. Mereka akan menahan pasokan di gudang mereka, dan akan melepas sedikit-sedikit agar harga beras tetap tinggi.
Bahkan, jika “kelangkaan beras buatan” ini kemudian diantisipasi oleh Bulog dengan menambah volume beras di pasar, dan dilakukan operasi pasar, pedagang justru menyimpan pada gudang-gudang rahasia milik mereka lagi. Mereka juga bisa memborong beras yang disalurkan Bulog melalui OP dengan mengerahkan banyak orang. Gerakan mereka sudah seperti mafia, karena dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan pedagang yang tersebar diseluruh Indonesia.
Apa yang dilakukan mafia pedagang beras ini, tentu berjalan lancar berkat bantuan orang dalam Bulog, atau justru difasilitasi oleh oknum-oknum di Perum Bulog. Sudah banyak terjadi penyaluran beras fiktif oleh oknum-oknum di Perum Bulog yang nakal. Hal ini tentu menolong mafia pedagang beras yang menginginkan tetap terjadi kelangkaan, agar harga beras tetap tinggi dan tidak menggerus keuntungan mereka. Oknum-oknum di Perum Bulog ini adalah sisa-sisa pasukan mantan Dirut Bulog pada saat Bulog masih menggunakan paradigma lama yang menjadikan Bulog sebagai ATM atau sapi perah penguasa (partai politik).
Ulah Oknum-Oknum Nakal
Dengan pernyataan Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menerapkan prinsip kedaulatan pangan dan melarang impor beras, maka nasib oknum-oknum Bulog yang koruptif tersungkur. Oknum-oknum yang juga bermain, baik dalam pembelian maupun dalam penyaluran akan semakin tersudut. Mereka ini diduga menciptakan kelangkaan beras berkomplot dengan para mafia beras agar kran impor beras kembali dibuka.
Permainan impor beras di Bulog sudah menjadi rahasia umum. Selisih yang tinggi antara harga beras di negara pengekspor dan Indonesia sebagai negara importir cukup besar. Terlebih selama ini, Perum Bulog mengimpor beras stok lama dari gudang negara eksportir. Karena itu, korupsi impor beras merupakan korupsi yang paling signifigkan, sehingga oknum-oknum Bulog yang bermain di sini harus mempertahankannya mati-matian. Beras inilah yang dijadikan sebagai sebagian stok Bulog.
Oknum-oknum di Bulog tidak merasa risih mendistribusikan beras di bawah standar mutu dan tidak layak konsumsi. Sebelum Lenny Sugihat dilantik menjadi Dirut Bulog, diperkirakan terdapat 1,7 juta ton beras stok lama. Untuk memperbaiki mutu agar layak konsumsi dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Itulah warisan Direksi masa lalu.
Beras yang dikecam oleh masyarakat dan LSM diberbagai daerah tersebut adalah beras yang disalurkan melalui OP dan raskin. Karena sangat buruknya kualitas, beberapa orang menggunakan untuk makanan ternak. Sedangkan kualitas beras yang tersimpan dibeberapa gudang Bulog seperti di Banjarnegara, Tegal, Grobogan, Kebumen dan lainnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Cara Baru Manipulasi di Bulog
Korupsi gaya lama di Perum Bulog cukup kompleks. Misalnya dengan memainkan harga pembelian dan mutu gabah atau beras yang dibeli. Beras dengan kadar air tinggi tetap dibeli menggunakan harga normal dengan memainkan alat pengukur kadar air. Beras dengan kadar air lebih tinggi tentu akan cepat membusuk selama penyimpanan. Tetapi beras dengan kualitas rendah dan tidak layak konsumsi ini tetap didistribusikan, karena di labeli sebagai beras raskin.
Oknum-oknum Bulog juga membuat laporan-laporan manipulatif tentang jumlah gabah yang dibeli dan digiling. Biasanya ada puluhan atau sampai ratusan truk yang berkeliling membawa gabah di administrasikan sebagai gabah yang akan “digiling”. Anehnya, rombongan yang sama membawa gabah yang sama ke penggilingan lain untuk dicatat sebagai gabah hasil pembelian Bulog. Inilah yang sering disebut sebagai pembelian fiktif.
Yang lebih mutakhir, oknum-oknum Bulog melakukan korupsi secara portofolio. Obyek korupsi jenis ini adalah manipulasi bantuan dari Bank Bukopin milik Bulog dengan pemberian suap 2%-3% selisih bunga jasa giro, korupsi fee (10%-20%) dalam pembelian barang-barang dan bangunan untuk Bulog, pencucian uang hasil korupsi melalui Bank Bukopin, serta korupsi dana (tunai dan kredit) yang didapat dari Bank Bukopin untuk berbagai kepentingan Bulog. Korupsi secara portofolio ini pada masa mantan Presiden SBY sulit diungkap, karena Bulog bisa jadi adalah ATM untuk Partai Demokrat.
Kecenderungan menteri BUMN Rini M Soemarno menunjuk orang-orang bank menduduki BUMN, Seperti PLN dan Bulog, dikhawatirkan akan melanjutkan modus korupsi protofolio Bulog semasa SBY. Hal itu ditengarai dengan pernyataannya, bahwa raskin akan diganti dengan pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin. Pendistribusian raskin secara in natura saja telah menciptakan korupsi penyaluran beras secara gila-gilaan, apalagi jika raskin diganti dengan uang.
Sebagai Dirut Bulog, Lenni Sugihat, mantan Direktur management Resiko BRI bisa mamainkan hal sama seperti yang dilakukan oleh Sofyan Basir saat menjabat Dirut Bukopin. Lenni bisa memanipulasi fee dalam setiap pembelian untuk kebutuhan Bulog atau sebaliknya sebagai Dirut dapat mendongkrak kebutuhan-kebutuhan Bulog yang berdampak kepada peminjaman dana dari BRI. Apalagi melihat oknum pelaku korupsi di Bulog masih berada disekitar Lenni Sugihat.
Hal ini patut dicermati, karena mengindikasikan bahwa modus korupsi portofolio Bulog semasa Sutarto Ali Moeso teman dekat SBY menjadi Dirut Bulog akan terulang kembali. Langkanya beras dan kenaikan harga yang tinggi dicurigai adalah permainan atau kiprah para mafia beras untuk mendapat jastifikasi impor kembali. Ini dapat dipahami karena korupsi selisih harga pembelian yang didapat dari bantuan kredit beras (dari BRI) cukup tinggi, yakni sekitar 10-20 persen.
Perlu Badan Pangan Yang Powerfull
Melihat dinamika dan dialektika dalam pelakasanaan tugas dan fungsi Bulog selama ini, persoalan yang timbul jelas tidak mungkin diselesaikan melalui pemikiran teoritik-akademis. Sekalipun diserahkan seribu dokter dan profesor untuk memperbaiki kinerja Bulog ini, tentu akan sia-sia. Apa yang terjadi di Bulog kebanyakan merupakan penyimpangan-penyimpangan pada tataran menajerial dan teknik, tetapi bukan kesalahan-kesalahan pada kebijakan dan strategi.
Selain itu kepemimpinan dan mentalitas para aktor sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dan kegagagalan Bulog dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan Bulog menjaga kredibilitas kelembagaannya sangat penting mengingat banyak kepentingan yang bermain dalam urusan pangan. Bulog memerlukan minimum posisi tawar politik, ekonomi, dan sosial agar Bulog mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta berkoordinasi dengan sektor-sektor lain terkait pangan.
Bulog harus menyadari bahwa perberasan memiliki kompleksitas persoalan yang melibatkan berbagai sektor terkait beras/pangan. Bulog bukan sekedar agen yang melakukan stabilisasi harga dengan mengendalikan kebutuhan dan pasokan. Beras harus dijaga kuantitas, kulaitas, dan kontinuitasnya, sehingga mampu memenuhi hajat orang banyak. Dalam hal kontinuitasnya, Bulog harus mampu menjaga stok yang cukup untuk jangka waktu tertentu dan mampu memobilisasi pendistribusian beras secara cepat.
Untuk itulah bidang pangan harus memiliki dua lembaga yang memiliki tugas dan fungsi berbeda, apalagi jika Indonesia berorientasi pada kedaulatan pangan. Kebijakan dalam produksi pangan atau kebijakan bidang pertanian harus mampu memback-up tugas dan fungsi Bulog menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam penyelenggaraan pangan, khususnya beras. Faktor-faktor produkasi pertanian atau agrikultur seperti lahan, sumber daya petani, tekhnologi, dan sarana produksi pertanian harus terselenggara dengan baik. Hal ini akan melibatkan tugas dan fungsi banyak kementerian dan lembaga pemerintah.
Oleh karena itu, harus dipisahkan antara badan yang berurusan dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung prinsip kedaulatan pangan dan badan yang bertanggungjawab menjalankan kebijakan alias operator ditingkat lapangan. Pertama, adalah Badan Pangan Nasional (BPN) yang bertugas merumuskan kebijakan multi dan interdisipliner berbagai sektor terkait pangan secara menyeluruh dan terpadu. Kedua, adalah Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertugas dalam mejalankan kebijakan atau bersifat operasional.
Dengan adanya BPN, maka Bulog tidak bekerja sebagai agen tunggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga stok dan melakukan stabilisasi harga. Pada saat krisis stok beras dan menerapkan kebijakan tanpa impor, Bulog akan di back-up oleh kebijakan pertanian yang taft. Bulog bisa didorong menjalankan kebijakan onfarm agar produksi besar mampu berfungsi sebagai substitusi impor dan menjamin stok beras yang aman. Dengan demikian Bulog punya posisi tawar yang substansial dalam mengantisipasi kiat-kiat mafia beras.***
Oleh: Sukmadji Indro Tjahyono
Penulis Adalah: Pengamat Pangan
Pembentukan Badan Pangan Nasional Mendesak
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat yang ditunjuk dan dilantik secara sembunyi-sembunyi pada 31 Desember 2014, ternyata bagai Srikandi terserang penyakit Tetelo. Fungsi BULOG untuk menstabilkan harga pasar tersungkur, karena harga beras melejit hingga 22 persen berada pada kisaran 10-12 ribu rupiah per kilogram. Bingung apa yang harus dilakukan, Perum Bulog langsung menggelar Operasi Pasar (OP) kilat di seluruh Indonesia. Namun sayang, OP Bulog kali ini “impoten” turunkan harga.
Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo terpaksa terjun langsung saat OP on the spot. Tapi lagi-lagi anehnya, meskipun Presiden sudah blusukan ke pusat-pusat perdagangan dan gudang beras, harga beras tidak juga bergeming. Menteri perdagangan menuduh, ada mafia yang bermain dalam penyaluran beras. Padahal OP dilakukan langsung ke komunitas menggunakan kendaraan militer TNI.
Seperti dikatakan presiden, kelangkaan beras adalah modus untuk kembali menjebol saluran impor setelah jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo menyatakan impor beras akan di stop. Apapun yang telah dilakukan Bulog, sampai detik ini harga beras tetap bertengger di papan atas pada harga tertinggi sejak BULOG berdiri.
Lalu Mengapa Bisa Terjadi ???
Sejak dijadikan Perum (Perusahaan Umum), Bulog diharapkan lebih konsinten menjalankan tugas dan fungsinya berbasis pada mekanisme pasar. Karena itu, apa yang dilakukan Bulog terbatas hanya mempengaruhi hukum permintaan (demand) dan pasokan (supply) sebagai variabel dari harga beras. Jika harga beras melambung, pasokan beras akan ditambah dengan mengambil stok beras yang disimpan di gudang-gudang Perum Bulog. Pasokan ini di distribusikan kepada pedagang beras atau melalui OP langsung kepada konsumen.
Tentu tugas dan fungsi Bulog melakukan stabilisasi harga berlawanan dengan kepentingan para pedagang yang menginginkan keuntungan dan harga beras tetap tinggi. Pedagang di lain pihak juga ingin stok beras yang mereka miliki tetap mencukupi untuk memainkan spekulasi atau tarik-ulur dalam kontek hukum demand-supply ditingkat pasar. Mereka akan menahan pasokan di gudang mereka, dan akan melepas sedikit-sedikit agar harga beras tetap tinggi.
Bahkan, jika “kelangkaan beras buatan” ini kemudian diantisipasi oleh Bulog dengan menambah volume beras di pasar, dan dilakukan operasi pasar, pedagang justru menyimpan pada gudang-gudang rahasia milik mereka lagi. Mereka juga bisa memborong beras yang disalurkan Bulog melalui OP dengan mengerahkan banyak orang. Gerakan mereka sudah seperti mafia, karena dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan pedagang yang tersebar diseluruh Indonesia.
Apa yang dilakukan mafia pedagang beras ini, tentu berjalan lancar berkat bantuan orang dalam Bulog, atau justru difasilitasi oleh oknum-oknum di Perum Bulog. Sudah banyak terjadi penyaluran beras fiktif oleh oknum-oknum di Perum Bulog yang nakal. Hal ini tentu menolong mafia pedagang beras yang menginginkan tetap terjadi kelangkaan, agar harga beras tetap tinggi dan tidak menggerus keuntungan mereka. Oknum-oknum di Perum Bulog ini adalah sisa-sisa pasukan mantan Dirut Bulog pada saat Bulog masih menggunakan paradigma lama yang menjadikan Bulog sebagai ATM atau sapi perah penguasa (partai politik).
Ulah Oknum-Oknum Nakal
Dengan pernyataan Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menerapkan prinsip kedaulatan pangan dan melarang impor beras, maka nasib oknum-oknum Bulog yang koruptif tersungkur. Oknum-oknum yang juga bermain, baik dalam pembelian maupun dalam penyaluran akan semakin tersudut. Mereka ini diduga menciptakan kelangkaan beras berkomplot dengan para mafia beras agar kran impor beras kembali dibuka.
Permainan impor beras di Bulog sudah menjadi rahasia umum. Selisih yang tinggi antara harga beras di negara pengekspor dan Indonesia sebagai negara importir cukup besar. Terlebih selama ini, Perum Bulog mengimpor beras stok lama dari gudang negara eksportir. Karena itu, korupsi impor beras merupakan korupsi yang paling signifigkan, sehingga oknum-oknum Bulog yang bermain di sini harus mempertahankannya mati-matian. Beras inilah yang dijadikan sebagai sebagian stok Bulog.
Oknum-oknum di Bulog tidak merasa risih mendistribusikan beras di bawah standar mutu dan tidak layak konsumsi. Sebelum Lenny Sugihat dilantik menjadi Dirut Bulog, diperkirakan terdapat 1,7 juta ton beras stok lama. Untuk memperbaiki mutu agar layak konsumsi dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Itulah warisan Direksi masa lalu.
Beras yang dikecam oleh masyarakat dan LSM diberbagai daerah tersebut adalah beras yang disalurkan melalui OP dan raskin. Karena sangat buruknya kualitas, beberapa orang menggunakan untuk makanan ternak. Sedangkan kualitas beras yang tersimpan dibeberapa gudang Bulog seperti di Banjarnegara, Tegal, Grobogan, Kebumen dan lainnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Inpres Perberasan.
Cara Baru Manipulasi di Bulog
Korupsi gaya lama di Perum Bulog cukup kompleks. Misalnya dengan memainkan harga pembelian dan mutu gabah atau beras yang dibeli. Beras dengan kadar air tinggi tetap dibeli menggunakan harga normal dengan memainkan alat pengukur kadar air. Beras dengan kadar air lebih tinggi tentu akan cepat membusuk selama penyimpanan. Tetapi beras dengan kualitas rendah dan tidak layak konsumsi ini tetap didistribusikan, karena di labeli sebagai beras raskin.
Oknum-oknum Bulog juga membuat laporan-laporan manipulatif tentang jumlah gabah yang dibeli dan digiling. Biasanya ada puluhan atau sampai ratusan truk yang berkeliling membawa gabah di administrasikan sebagai gabah yang akan “digiling”. Anehnya, rombongan yang sama membawa gabah yang sama ke penggilingan lain untuk dicatat sebagai gabah hasil pembelian Bulog. Inilah yang sering disebut sebagai pembelian fiktif.
Yang lebih mutakhir, oknum-oknum Bulog melakukan korupsi secara portofolio. Obyek korupsi jenis ini adalah manipulasi bantuan dari Bank Bukopin milik Bulog dengan pemberian suap 2%-3% selisih bunga jasa giro, korupsi fee (10%-20%) dalam pembelian barang-barang dan bangunan untuk Bulog, pencucian uang hasil korupsi melalui Bank Bukopin, serta korupsi dana (tunai dan kredit) yang didapat dari Bank Bukopin untuk berbagai kepentingan Bulog. Korupsi secara portofolio ini pada masa mantan Presiden SBY sulit diungkap, karena Bulog bisa jadi adalah ATM untuk Partai Demokrat.
Kecenderungan menteri BUMN Rini M Soemarno menunjuk orang-orang bank menduduki BUMN, Seperti PLN dan Bulog, dikhawatirkan akan melanjutkan modus korupsi protofolio Bulog semasa SBY. Hal itu ditengarai dengan pernyataannya, bahwa raskin akan diganti dengan pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin. Pendistribusian raskin secara in natura saja telah menciptakan korupsi penyaluran beras secara gila-gilaan, apalagi jika raskin diganti dengan uang.
Sebagai Dirut Bulog, Lenni Sugihat, mantan Direktur management Resiko BRI bisa mamainkan hal sama seperti yang dilakukan oleh Sofyan Basir saat menjabat Dirut Bukopin. Lenni bisa memanipulasi fee dalam setiap pembelian untuk kebutuhan Bulog atau sebaliknya sebagai Dirut dapat mendongkrak kebutuhan-kebutuhan Bulog yang berdampak kepada peminjaman dana dari BRI. Apalagi melihat oknum pelaku korupsi di Bulog masih berada disekitar Lenni Sugihat.
Hal ini patut dicermati, karena mengindikasikan bahwa modus korupsi portofolio Bulog semasa Sutarto Ali Moeso teman dekat SBY menjadi Dirut Bulog akan terulang kembali. Langkanya beras dan kenaikan harga yang tinggi dicurigai adalah permainan atau kiprah para mafia beras untuk mendapat jastifikasi impor kembali. Ini dapat dipahami karena korupsi selisih harga pembelian yang didapat dari bantuan kredit beras (dari BRI) cukup tinggi, yakni sekitar 10-20 persen.
Perlu Badan Pangan Yang Powerfull
Melihat dinamika dan dialektika dalam pelakasanaan tugas dan fungsi Bulog selama ini, persoalan yang timbul jelas tidak mungkin diselesaikan melalui pemikiran teoritik-akademis. Sekalipun diserahkan seribu dokter dan profesor untuk memperbaiki kinerja Bulog ini, tentu akan sia-sia. Apa yang terjadi di Bulog kebanyakan merupakan penyimpangan-penyimpangan pada tataran menajerial dan teknik, tetapi bukan kesalahan-kesalahan pada kebijakan dan strategi.
Selain itu kepemimpinan dan mentalitas para aktor sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dan kegagagalan Bulog dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan Bulog menjaga kredibilitas kelembagaannya sangat penting mengingat banyak kepentingan yang bermain dalam urusan pangan. Bulog memerlukan minimum posisi tawar politik, ekonomi, dan sosial agar Bulog mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta berkoordinasi dengan sektor-sektor lain terkait pangan.
Bulog harus menyadari bahwa perberasan memiliki kompleksitas persoalan yang melibatkan berbagai sektor terkait beras/pangan. Bulog bukan sekedar agen yang melakukan stabilisasi harga dengan mengendalikan kebutuhan dan pasokan. Beras harus dijaga kuantitas, kulaitas, dan kontinuitasnya, sehingga mampu memenuhi hajat orang banyak. Dalam hal kontinuitasnya, Bulog harus mampu menjaga stok yang cukup untuk jangka waktu tertentu dan mampu memobilisasi pendistribusian beras secara cepat.
Untuk itulah bidang pangan harus memiliki dua lembaga yang memiliki tugas dan fungsi berbeda, apalagi jika Indonesia berorientasi pada kedaulatan pangan. Kebijakan dalam produksi pangan atau kebijakan bidang pertanian harus mampu memback-up tugas dan fungsi Bulog menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam penyelenggaraan pangan, khususnya beras. Faktor-faktor produkasi pertanian atau agrikultur seperti lahan, sumber daya petani, tekhnologi, dan sarana produksi pertanian harus terselenggara dengan baik. Hal ini akan melibatkan tugas dan fungsi banyak kementerian dan lembaga pemerintah.
Oleh karena itu, harus dipisahkan antara badan yang berurusan dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung prinsip kedaulatan pangan dan badan yang bertanggungjawab menjalankan kebijakan alias operator ditingkat lapangan. Pertama, adalah Badan Pangan Nasional (BPN) yang bertugas merumuskan kebijakan multi dan interdisipliner berbagai sektor terkait pangan secara menyeluruh dan terpadu. Kedua, adalah Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertugas dalam mejalankan kebijakan atau bersifat operasional.
Dengan adanya BPN, maka Bulog tidak bekerja sebagai agen tunggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga stok dan melakukan stabilisasi harga. Pada saat krisis stok beras dan menerapkan kebijakan tanpa impor, Bulog akan di back-up oleh kebijakan pertanian yang taft. Bulog bisa didorong menjalankan kebijakan onfarm agar produksi besar mampu berfungsi sebagai substitusi impor dan menjamin stok beras yang aman. Dengan demikian Bulog punya posisi tawar yang substansial dalam mengantisipasi kiat-kiat mafia beras.***
Oleh: Sukmadji Indro Tjahyono
Penulis Adalah: Pengamat Pangan
Kualitas Apek dan Berkutu, Warga Susukan Tonggoh Gunakan Raskin untuk Pakan Ternak
Selasa, 24 Maret 2015
CIREBON (CT) – Kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Susukan Tonggoh, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon. Mayoritas warga di desa tersebut, mengaku menerima raskin yang kondisinya sudah bau apek dan dianggap tidak layak konsumsi.
Menurut sejumlah warga, beras yang diterimanya terpaksa untuk pakan ternak. Seperti yang disampaikan oleh Santi (34), warga desa setempat, dirinya sangat mengeluhkan terkait Raskin yang sangat jelek kualitasnya.
Menurutnya beras tersebut lebih pantas untuk pakan ayam.”Berasnya bau apek, banyak kutunya. Harusnya buat pakan ternak,” ujarnya, kepada CT (24/03).
Hal senada dikatakan Murni (40), Beras yang dibagikan setiap satu bulan sebanyak dua kali tersebut, khususnya untuk warga miskin. Sudah lama dari segi kualitas tidak pernah ada perubahan, bahkan semakin buruk dan tidak layak konsumsi.
“Saya harap pemerintah memperhatikan kualitas Raskin, karena kami bukan ayam atau bebek,” pungkasnya. (Riky)
http://www.cirebontrust.com/kualitas-apek-dan-berkutu-warga-susukan-tonggoh-gunakan-raskin-untuk-pakan-ternak.html
CIREBON (CT) – Kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Susukan Tonggoh, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon. Mayoritas warga di desa tersebut, mengaku menerima raskin yang kondisinya sudah bau apek dan dianggap tidak layak konsumsi.
Menurut sejumlah warga, beras yang diterimanya terpaksa untuk pakan ternak. Seperti yang disampaikan oleh Santi (34), warga desa setempat, dirinya sangat mengeluhkan terkait Raskin yang sangat jelek kualitasnya.
Menurutnya beras tersebut lebih pantas untuk pakan ayam.”Berasnya bau apek, banyak kutunya. Harusnya buat pakan ternak,” ujarnya, kepada CT (24/03).
Hal senada dikatakan Murni (40), Beras yang dibagikan setiap satu bulan sebanyak dua kali tersebut, khususnya untuk warga miskin. Sudah lama dari segi kualitas tidak pernah ada perubahan, bahkan semakin buruk dan tidak layak konsumsi.
“Saya harap pemerintah memperhatikan kualitas Raskin, karena kami bukan ayam atau bebek,” pungkasnya. (Riky)
http://www.cirebontrust.com/kualitas-apek-dan-berkutu-warga-susukan-tonggoh-gunakan-raskin-untuk-pakan-ternak.html
Kasus Diusut, Pejabat Bulog Naik Pangkat
Selasa, 24 Maret 2015
Jaksa Bergeming, Waktu Penyelidikan Ditambah
SIDRAP, BKM -- Di saat kasusnya di institusi yang dipimpinnya tengah diusut secara intens oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Wilayah III Sidrap Kamaluddin Laode Amijaya malah naik pangkat. Tak lama lagi ia akan meninggalkan Sidrap karena menjadi Kepala Divre, Bulog Provinsi Jambi.
Pergeseran ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, kenapa mutasi dilakukan di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi rehabilitasi dan pembangunan kantor serta gudang bulog senilai Rp4 miliar.
Promosi jabatan Kamaluddin dibenarkan sejumlah staf Bulog Sub Divre Sidrap. Salah satunya Muharni.
Juru bayar Bulog ini mengaku surat keputusan pengangkatan Kamaluddin sebagai kepala Divre Bulog Jambi sudah ditembuskan ke Bulog Sidrap. "SKnya Bapak sudah ada. Mungkin efektifnya menjabat Kepala Divre Jambi mulai tanggal 1 April nanti," ujarnya.
Sementara hingga berita ini dibuat, Kasub Divre Bulog Sidrap Kamaluddin Laode Amijaya yang berusaha dikonfirmasi tak berhasil. Telepon selulernya yang dihubungi aktif, namun tak diangkat. Begitupun short message service (SMS) juga tidak dibalasnya.
Direktur Eksekutif LSM Jaringan Informasi Masyarakat Aliansi Transparan (Jimat) Sidrap H Aris Asnawi mengatakan, mutasi ini menimbulkan imej negatif di tengah masyarakat. Dikhawatirkan pengusutan kasus Bulog oleh penyidik kejaksaan akan terhambat.
"Ini yang harus kita pertanyakan, mengapa Kasub Divre Bulog tiba-tiba dimutasi setelah kasus dugaan korupsi tengah diusut kejaksaan," cetus Aris Asnawi, kemarin.
Menurut Aris, kesan akan terhambatnya penyelidikan ataupun penyidikan di Kejari pasti ada, karena pejabat bersangkutan sedang menjalankan tugas dinasnya di tempat lain. "Itu sudah pasti, penyidikan akan terhambat dengan jauhnya tempat pejabat yang akan dipanggil untuk memberi keterangan,'' ujarnya.
Namun, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidrap Jasmin Simanullang mengaku bergeming alias tidak goyah dengan dipindahkannya Kasub Divre Bulog Sidrap. "Oh tentu, kasusnya tetap kita proses dan tuntaskan. Tidak ada kata proses penyelidikan terhenti. Kita akan lihat nantinya, apakah yang bersangkutan dibutuhkan dalam proses penanganan kasus ini atau tidak," tegas Jasmin di ruang kerjanya, kemarin.
Kepala Intelijen Kejari Siswandi juga tidak mempersoalkan digesernya Kasub Divre Bulog Kamaluddin Laode Amijaya. Sebab, kata dia, meski yang bersangkutan tugas jauh, tetap akan dilayangkan pemanggilan jika memang dia dibutuhkan dalam proses hukum yang ditangani.
"Sekalipun dia berada di luar negeri, itu tidak masalah bagi kami. Jika memang kita butuhkan dia dalam pemeriksaan, pasti akan kita layangkan surat pemanggilan dimanapun dia berdinas," tandas Siswandi, kemarin.
Meski proses pengumpulan bahan dan keterangan masih terus dilakukan pihaknya, Siswandi optimistis kasus ini akan menyeret tersangka. Karena gambaran indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus ini sudah tampak.
"Kita lihat saja. Bagaimanapun kasus ini kita akan tuntaskan sampai selesai. Saya harap semua yang berkompeten di Bulog tetap bekerja sama dan kooperatif jika seaktu-wktu dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini," imbuhnya.
Sementara itu, perkembangan terakhir kasus ini, penyidik kejari kembali memeriksa Muharni, Ketua Panitia Lelang proyek rehabilitasi gudang GSP 03 Kelurahan Ponrangngae, Kecamatan Pitu Riawa. Pemeriksaan kemarin merupakan lanjutan, setelah sehari sebelumnya Muharni juga dimintai keterangannya.
Muharni diperiksa selama dua selaku saksi dalam kapasitasnya sebagai PPTK. Dari keterangannya, diketahui kalau Muharni menjabat ketua panitia bersama enam orang anggota saat proses lelang proyek dengan anggaran Rp1.128.000.000.
"Materi pemeriksaan Muharni dalam kapasitasnya selaku ketua panitia, seperti proses administrasi dan teknik pekerjaan sub. Termasuk soal CV Nur Izza selaku perusahaan pemenang tender. RAB proyek Gudang Ponrangae juga sudah kita pegang untuk menjadi bahan penyelidikan," terang Siswandi.
Ditanya soal adanya keterangan saksi yang menyebut mereka rugi dalam melaksanakan proyek, Siswandi mengatakan itu masih didalami penyidik.
"Semua rekanan, baik Ahmad Abdillah ataupun Sabaruddin mengaku sama-sama rugi. Lalu pertanyaannya siapa yang diuntungkan dalam proyek tersebut? Nah, inilah yang kita dalami. Termasuk munculnya fee sebesar 30 persen yang diduga masuk ke kantong pejabat Bulog," pungkasnya.
Untuk agenda selanjutnya, penyidik masih akan memanggil sejumlah pihak-pihak terkait, seperti rekanan Ahmad Abdillah, Konsultan Pengawas Abd Rahman dan Konsultan Proyek Assiddik.
"Kita perpanjang masa pulbaket kasus ini. Kajari sudah memberikan izin untuk menambah waktu proses penyelidikannya," tandas Siswandi. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/sulselbar/item/14990-kasus-diusut-pejabat-bulog-naik-pangkat
Jaksa Bergeming, Waktu Penyelidikan Ditambah
SIDRAP, BKM -- Di saat kasusnya di institusi yang dipimpinnya tengah diusut secara intens oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Wilayah III Sidrap Kamaluddin Laode Amijaya malah naik pangkat. Tak lama lagi ia akan meninggalkan Sidrap karena menjadi Kepala Divre, Bulog Provinsi Jambi.
Pergeseran ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, kenapa mutasi dilakukan di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi rehabilitasi dan pembangunan kantor serta gudang bulog senilai Rp4 miliar.
Promosi jabatan Kamaluddin dibenarkan sejumlah staf Bulog Sub Divre Sidrap. Salah satunya Muharni.
Juru bayar Bulog ini mengaku surat keputusan pengangkatan Kamaluddin sebagai kepala Divre Bulog Jambi sudah ditembuskan ke Bulog Sidrap. "SKnya Bapak sudah ada. Mungkin efektifnya menjabat Kepala Divre Jambi mulai tanggal 1 April nanti," ujarnya.
Sementara hingga berita ini dibuat, Kasub Divre Bulog Sidrap Kamaluddin Laode Amijaya yang berusaha dikonfirmasi tak berhasil. Telepon selulernya yang dihubungi aktif, namun tak diangkat. Begitupun short message service (SMS) juga tidak dibalasnya.
Direktur Eksekutif LSM Jaringan Informasi Masyarakat Aliansi Transparan (Jimat) Sidrap H Aris Asnawi mengatakan, mutasi ini menimbulkan imej negatif di tengah masyarakat. Dikhawatirkan pengusutan kasus Bulog oleh penyidik kejaksaan akan terhambat.
"Ini yang harus kita pertanyakan, mengapa Kasub Divre Bulog tiba-tiba dimutasi setelah kasus dugaan korupsi tengah diusut kejaksaan," cetus Aris Asnawi, kemarin.
Menurut Aris, kesan akan terhambatnya penyelidikan ataupun penyidikan di Kejari pasti ada, karena pejabat bersangkutan sedang menjalankan tugas dinasnya di tempat lain. "Itu sudah pasti, penyidikan akan terhambat dengan jauhnya tempat pejabat yang akan dipanggil untuk memberi keterangan,'' ujarnya.
Namun, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidrap Jasmin Simanullang mengaku bergeming alias tidak goyah dengan dipindahkannya Kasub Divre Bulog Sidrap. "Oh tentu, kasusnya tetap kita proses dan tuntaskan. Tidak ada kata proses penyelidikan terhenti. Kita akan lihat nantinya, apakah yang bersangkutan dibutuhkan dalam proses penanganan kasus ini atau tidak," tegas Jasmin di ruang kerjanya, kemarin.
Kepala Intelijen Kejari Siswandi juga tidak mempersoalkan digesernya Kasub Divre Bulog Kamaluddin Laode Amijaya. Sebab, kata dia, meski yang bersangkutan tugas jauh, tetap akan dilayangkan pemanggilan jika memang dia dibutuhkan dalam proses hukum yang ditangani.
"Sekalipun dia berada di luar negeri, itu tidak masalah bagi kami. Jika memang kita butuhkan dia dalam pemeriksaan, pasti akan kita layangkan surat pemanggilan dimanapun dia berdinas," tandas Siswandi, kemarin.
Meski proses pengumpulan bahan dan keterangan masih terus dilakukan pihaknya, Siswandi optimistis kasus ini akan menyeret tersangka. Karena gambaran indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus ini sudah tampak.
"Kita lihat saja. Bagaimanapun kasus ini kita akan tuntaskan sampai selesai. Saya harap semua yang berkompeten di Bulog tetap bekerja sama dan kooperatif jika seaktu-wktu dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini," imbuhnya.
Sementara itu, perkembangan terakhir kasus ini, penyidik kejari kembali memeriksa Muharni, Ketua Panitia Lelang proyek rehabilitasi gudang GSP 03 Kelurahan Ponrangngae, Kecamatan Pitu Riawa. Pemeriksaan kemarin merupakan lanjutan, setelah sehari sebelumnya Muharni juga dimintai keterangannya.
Muharni diperiksa selama dua selaku saksi dalam kapasitasnya sebagai PPTK. Dari keterangannya, diketahui kalau Muharni menjabat ketua panitia bersama enam orang anggota saat proses lelang proyek dengan anggaran Rp1.128.000.000.
"Materi pemeriksaan Muharni dalam kapasitasnya selaku ketua panitia, seperti proses administrasi dan teknik pekerjaan sub. Termasuk soal CV Nur Izza selaku perusahaan pemenang tender. RAB proyek Gudang Ponrangae juga sudah kita pegang untuk menjadi bahan penyelidikan," terang Siswandi.
Ditanya soal adanya keterangan saksi yang menyebut mereka rugi dalam melaksanakan proyek, Siswandi mengatakan itu masih didalami penyidik.
"Semua rekanan, baik Ahmad Abdillah ataupun Sabaruddin mengaku sama-sama rugi. Lalu pertanyaannya siapa yang diuntungkan dalam proyek tersebut? Nah, inilah yang kita dalami. Termasuk munculnya fee sebesar 30 persen yang diduga masuk ke kantong pejabat Bulog," pungkasnya.
Untuk agenda selanjutnya, penyidik masih akan memanggil sejumlah pihak-pihak terkait, seperti rekanan Ahmad Abdillah, Konsultan Pengawas Abd Rahman dan Konsultan Proyek Assiddik.
"Kita perpanjang masa pulbaket kasus ini. Kajari sudah memberikan izin untuk menambah waktu proses penyelidikannya," tandas Siswandi. (ady/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/sulselbar/item/14990-kasus-diusut-pejabat-bulog-naik-pangkat
Selasa, 24 Maret 2015
Raskin Ganti Uang Saja
Selasa, 24 Maret 2015
Harga Beras di Sulawesi Selatan Masih Tinggi
SEMARANG, KOMPAS — Pembagian beras untuk rakyat miskin sebaiknya dihentikan dan digantikan dengan bantuan uang tunai saja supaya warga tidak tergantung dengan beras. Penggantian raskin dengan uang tunai dapat mendorong warga mengonsumsi bahan pangan alternatif sesuai program diversifikasi pangan yang digariskan pemerintah.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Riset Jawa Tengah Daniel D Kameo, Senin (23/3) di Semarang, terkait banyaknya keluhan warga penerima beras untuk rakyat miskin (raskin), terutama terkait kualitas beras yang kurang baik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun menemukan sekitar 240 ton raskin berkualitas buruk di sejumlah gudang awal Februari 2015.
”Program raskin itu sudah berlangsung 17 tahun. Program itu semestinya bisa dikelola dengan baik, termasuk penyediaan raskin makin berkualitas. Namun, kenyataannya problem raskin selalu sama, yakni mutu beras jelek, beras berkutu, dan tak layak dimakan,” ujar Daniel.
Daniel menyebutkan, menjaga kualitas beras yang disimpan lebih dari enam bulan tak mudah. Apalagi, pengawasan distribusi di lapangan tidak diimbangi dengan ketersediaan personel. Bulog sebagai penyedia raskin hanya berperan di tingkat distribusi.
Dengan minimnya pengawasan, raskin juga menciptakan masalah baru, selain kualitas berasnya. Masalah lain itu, antara lain, pembagian raskin tidak merata, raskin dinikmati orang yang tak berhak, serta tak jarang raskin dioplos dan dijual lagi.
Berdasarkan data di Pemprov Jateng, sasaran penerima raskin tahun 2013 sebanyak 2,4 juta rumah tangga. Masing-masing menerima 15 kilogram (kg) per bulan dengan harga tebus raskin Rp 1.600 per kg.
Kualitas medium
Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jateng Siti Kuwati mengakui, raskin sebenarnya beras yang berkualitas setara beras medium. Beras itu hasil pengadaan Bulog yang disimpan minimal enam bulan.
Kualitas raskin berasal dari gabah dengan kadar air maksimal 15 persen. Beras dari gabah ini tak berubah rasanya meski disimpan lama. Dalam pembagian, raskin sebelumnya dicek kelayakannya oleh tim survei independen dan tim Bulog.
”Soal kualitas, Bulog memberi garansi, apabila raskin dinilai jelek dan tak layak konsumsi, akan diganti dengan beras yang bagus. Namun, Bulog tak bisa mengontrol kualitas beras saat lepas dari distribusi sebelum diterima warga miskin,” kata Siti Kuwati.
Soal temuan raskin yang bermutu jelek, Siti Kuwati menyatakan, setelah dilakukan pengecekan beras itu masih layak makan. Terbukti setelah diproses ulang dan dimasak, nasi dari raskin itu tetap enak rasanya.
Bulog juga mengakui kesulitan mencegah adanya praktik pengoplosan raskin atau pembagian raskin secara merata demi keadilan. Pola bagi rata itu membuat setiap rumah tangga hanya menerima 10 kg per bulan. Kebijakan membagi rata ditetapkan kelurahan atau aparat desa.
Untuk menjamin kualitas raskin, Bulog Jateng mulai pengadaan tahun 2015 memprioritaskan dalam bentuk gabah kering panen. Penyimpanan gabah lebih aman ketimbang beras.
Terus distribusikan
Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus mendistribusikan raskin untuk menekan harga beras yang masih tinggi di tengah panen raya yang sedang berlangsung. Bulog juga terus menyerap hasil panen raya di sejumlah daerah untuk memenuhi target pengadaan raskin dan cadangan.
Menurut Kepala Bulog Divre Sulselbar Abdullah Djawas di Makassar, Senin, harga beras kualitas medium di Makassar dan sekitarnya, termasuk di Pasar Pa’Baeng-Baeng dan Toddopuli masih berkisar Rp 10.000-Rp 13.000 per kg. Padahal, harga beras jenis ini sebelumnya kurang dari Rp 9.000 per kg.
”Kami terus mendistribusikan raskin ke daerah untuk menekan harga. Harapan kami, jika warga miskin bisa memperoleh raskin, tak banyak lagi yang akan membeli beras dengan harga tinggi dan membuat harga berangsur turun. Seiring panen yang terus berlangsung dan ketersediaan beras yang mencukupi, harga beras secepatnya normal,” kata Djawas.
Saat ini, kata Djawas, Bulog Divre Sulselbar terus menyerap hasil panen raya yang akan berlangsung hingga pertengahan tahun. Penyerapan antara lain dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, serta Kabupaten Wajo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Bone, dan Sinjai di Sulsel.
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan menjelang panen raya ini harga beras turun sekitar 10 persen. Beras kualitas premium dari Rp 11.000/kg menjadi Rp 10.000/kg, dan kualitas medium dari Rp 9.800/kg menjadi Rp 9.250/kg.
Fauzan, pedagang beras di Pasar Tanjung, Jember, Senin, menyebutkan, harga semua jenis beras mengalami penurunan. Kepala Bulog Divre Jatim Witono pun menyatakan siap membeli gabah petani di provinsi itu. (WHO/RWN/SIR/REN/ACI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150324kompas/#/21/
Harga Beras di Sulawesi Selatan Masih Tinggi
SEMARANG, KOMPAS — Pembagian beras untuk rakyat miskin sebaiknya dihentikan dan digantikan dengan bantuan uang tunai saja supaya warga tidak tergantung dengan beras. Penggantian raskin dengan uang tunai dapat mendorong warga mengonsumsi bahan pangan alternatif sesuai program diversifikasi pangan yang digariskan pemerintah.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Riset Jawa Tengah Daniel D Kameo, Senin (23/3) di Semarang, terkait banyaknya keluhan warga penerima beras untuk rakyat miskin (raskin), terutama terkait kualitas beras yang kurang baik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun menemukan sekitar 240 ton raskin berkualitas buruk di sejumlah gudang awal Februari 2015.
”Program raskin itu sudah berlangsung 17 tahun. Program itu semestinya bisa dikelola dengan baik, termasuk penyediaan raskin makin berkualitas. Namun, kenyataannya problem raskin selalu sama, yakni mutu beras jelek, beras berkutu, dan tak layak dimakan,” ujar Daniel.
Daniel menyebutkan, menjaga kualitas beras yang disimpan lebih dari enam bulan tak mudah. Apalagi, pengawasan distribusi di lapangan tidak diimbangi dengan ketersediaan personel. Bulog sebagai penyedia raskin hanya berperan di tingkat distribusi.
Dengan minimnya pengawasan, raskin juga menciptakan masalah baru, selain kualitas berasnya. Masalah lain itu, antara lain, pembagian raskin tidak merata, raskin dinikmati orang yang tak berhak, serta tak jarang raskin dioplos dan dijual lagi.
Berdasarkan data di Pemprov Jateng, sasaran penerima raskin tahun 2013 sebanyak 2,4 juta rumah tangga. Masing-masing menerima 15 kilogram (kg) per bulan dengan harga tebus raskin Rp 1.600 per kg.
Kualitas medium
Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jateng Siti Kuwati mengakui, raskin sebenarnya beras yang berkualitas setara beras medium. Beras itu hasil pengadaan Bulog yang disimpan minimal enam bulan.
Kualitas raskin berasal dari gabah dengan kadar air maksimal 15 persen. Beras dari gabah ini tak berubah rasanya meski disimpan lama. Dalam pembagian, raskin sebelumnya dicek kelayakannya oleh tim survei independen dan tim Bulog.
”Soal kualitas, Bulog memberi garansi, apabila raskin dinilai jelek dan tak layak konsumsi, akan diganti dengan beras yang bagus. Namun, Bulog tak bisa mengontrol kualitas beras saat lepas dari distribusi sebelum diterima warga miskin,” kata Siti Kuwati.
Soal temuan raskin yang bermutu jelek, Siti Kuwati menyatakan, setelah dilakukan pengecekan beras itu masih layak makan. Terbukti setelah diproses ulang dan dimasak, nasi dari raskin itu tetap enak rasanya.
Bulog juga mengakui kesulitan mencegah adanya praktik pengoplosan raskin atau pembagian raskin secara merata demi keadilan. Pola bagi rata itu membuat setiap rumah tangga hanya menerima 10 kg per bulan. Kebijakan membagi rata ditetapkan kelurahan atau aparat desa.
Untuk menjamin kualitas raskin, Bulog Jateng mulai pengadaan tahun 2015 memprioritaskan dalam bentuk gabah kering panen. Penyimpanan gabah lebih aman ketimbang beras.
Terus distribusikan
Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus mendistribusikan raskin untuk menekan harga beras yang masih tinggi di tengah panen raya yang sedang berlangsung. Bulog juga terus menyerap hasil panen raya di sejumlah daerah untuk memenuhi target pengadaan raskin dan cadangan.
Menurut Kepala Bulog Divre Sulselbar Abdullah Djawas di Makassar, Senin, harga beras kualitas medium di Makassar dan sekitarnya, termasuk di Pasar Pa’Baeng-Baeng dan Toddopuli masih berkisar Rp 10.000-Rp 13.000 per kg. Padahal, harga beras jenis ini sebelumnya kurang dari Rp 9.000 per kg.
”Kami terus mendistribusikan raskin ke daerah untuk menekan harga. Harapan kami, jika warga miskin bisa memperoleh raskin, tak banyak lagi yang akan membeli beras dengan harga tinggi dan membuat harga berangsur turun. Seiring panen yang terus berlangsung dan ketersediaan beras yang mencukupi, harga beras secepatnya normal,” kata Djawas.
Saat ini, kata Djawas, Bulog Divre Sulselbar terus menyerap hasil panen raya yang akan berlangsung hingga pertengahan tahun. Penyerapan antara lain dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, serta Kabupaten Wajo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Bone, dan Sinjai di Sulsel.
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan menjelang panen raya ini harga beras turun sekitar 10 persen. Beras kualitas premium dari Rp 11.000/kg menjadi Rp 10.000/kg, dan kualitas medium dari Rp 9.800/kg menjadi Rp 9.250/kg.
Fauzan, pedagang beras di Pasar Tanjung, Jember, Senin, menyebutkan, harga semua jenis beras mengalami penurunan. Kepala Bulog Divre Jatim Witono pun menyatakan siap membeli gabah petani di provinsi itu. (WHO/RWN/SIR/REN/ACI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150324kompas/#/21/
DPRD Kabupaten Tegal Pantau Distribusi Raskin
Senin, 23 Maret 2015
PAGERBARANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Samsuri, melakukan pantauan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan Pagerbarang, Jumat (20/3). Dalam pantauannya itu, Samsuri menemukan raskin yang tidak layak konsumsi di Desa Randusari.
“Kwalitasnya kurang bagus, berdebu, dan warnanya kuning,” tutur Samsuri, didampingi Camat Pagerbarang Bambang Sihana, Ketua Praja Kabupaten Tegal Untung Basuki, dan Kepala Desa Randusari Sudigno.Melihat kwalitas yang tidak layak konsumsi itu, Samsuri bergegas menghubungi Bulog Munjungagung. Dia meminta kepada pihak Bulog supaya beras miskin itu diganti dengan beras yang berkwalitas bagus. “Jangan dibagikan dulu, biar diganti oleh Bulog,” kata Samsuri kepada pemerintah desa setempat.
Atas temuannya itu, Samsuri menyarankan kepada seluruh pemerintah desa supaya segera melapor jika menemukan raskin yang tidak layak konsumsi. Dan pihaknya akan terus melakukan pantauan sampai dengan kwalitas beras tersebut sesuai dengan harapan masyarakat penerima raskin. “Kami akan selalu melakukan pantauan, khususnya di wilayah Pagerbarang dan sekitarnya,” ujar Samsuri.Kepala Desa Randusari, Sudigno mengungkapkan, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah desanya sebanyak 361 kepala keluarga. Sedangkan jumlah raskin yang dibagikan, 5.415 kilogram. Menurut dia, beras yang tidak layak konsumsi itu, akan segera diganti oleh Bulog Munjungagung. “Kami sudah menghubungi Bulog, dan Bulog siap menggantinya,” kata Sudigno.
Petugas Bulog Larangan, Munjungagung, Rahmat, mengaku siap mengganti raskin yang tidak layak konsumsi itu. Menurut dia, kwalitas raskin yang berwarna kuning itu, bukan karena kwalitasnya yang tidak bagus, tapi karena terlalu lama disimpan di dalam gudang sehingga mengalami perubahan warna.”Untuk perawatan raskin, kita sudah melakukan maksimal. Bahkan, setiap beberapa waktu kita selalu menyemprot untuk menghilangkan kutu-kutu beras,” jelasnya. (yer)
http://www.radarpekalonganonline.com/68774/dprd-kabupaten-tegal-pantau-distribusi-raskin/
 |
TUNJUKAN RASKIN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Samsuri, bersama Camat Pagerbarang Bambang Sihana, Ketua Praja Kabupaten Tegal Untung Basuki, dan Kepala Desa Randusari Sudigno, menunjukan kwalitas raskin yang tidak layak konsumsi, Jumat (20/3) sore.
YERRY NOVEL
“Kwalitasnya kurang bagus, berdebu, dan warnanya kuning,” tutur Samsuri, didampingi Camat Pagerbarang Bambang Sihana, Ketua Praja Kabupaten Tegal Untung Basuki, dan Kepala Desa Randusari Sudigno.Melihat kwalitas yang tidak layak konsumsi itu, Samsuri bergegas menghubungi Bulog Munjungagung. Dia meminta kepada pihak Bulog supaya beras miskin itu diganti dengan beras yang berkwalitas bagus. “Jangan dibagikan dulu, biar diganti oleh Bulog,” kata Samsuri kepada pemerintah desa setempat.
Atas temuannya itu, Samsuri menyarankan kepada seluruh pemerintah desa supaya segera melapor jika menemukan raskin yang tidak layak konsumsi. Dan pihaknya akan terus melakukan pantauan sampai dengan kwalitas beras tersebut sesuai dengan harapan masyarakat penerima raskin. “Kami akan selalu melakukan pantauan, khususnya di wilayah Pagerbarang dan sekitarnya,” ujar Samsuri.Kepala Desa Randusari, Sudigno mengungkapkan, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah desanya sebanyak 361 kepala keluarga. Sedangkan jumlah raskin yang dibagikan, 5.415 kilogram. Menurut dia, beras yang tidak layak konsumsi itu, akan segera diganti oleh Bulog Munjungagung. “Kami sudah menghubungi Bulog, dan Bulog siap menggantinya,” kata Sudigno.
Petugas Bulog Larangan, Munjungagung, Rahmat, mengaku siap mengganti raskin yang tidak layak konsumsi itu. Menurut dia, kwalitas raskin yang berwarna kuning itu, bukan karena kwalitasnya yang tidak bagus, tapi karena terlalu lama disimpan di dalam gudang sehingga mengalami perubahan warna.”Untuk perawatan raskin, kita sudah melakukan maksimal. Bahkan, setiap beberapa waktu kita selalu menyemprot untuk menghilangkan kutu-kutu beras,” jelasnya. (yer)
http://www.radarpekalonganonline.com/68774/dprd-kabupaten-tegal-pantau-distribusi-raskin/
Ketua RT di Situbondo Protes Raskin karena Beratnya Menyusut
Senin, 23 Maret 2015
SURYA.co.id | SITUBONDO - Ratusan sak beras miskin (Raskin) yang didistribusikan ke Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, diprotes para ketua RT, Senin (23/03/2015).
Mereka memprotes karena jatah raskin yang akan didistribusikan untuk warga miskin tersebut, beratnya tidak sesuai alias kurang. Bahkan, penyusutan raskin persaknya méncapai setengah kilogram hingga dua kilogram saat dilakukan penimbangan di halaman Kelurahan Mimbaan.
Salah seorang ketua RT mengatakan, dari 50 yang dijadikan sampel, ternyata raskin yang dikirim pihak bulog itu banyak yang kurang.
"Ya saat ditimbang kurangnya setengah kilo, satu kilo setengah sampai dua kilogram," ujar Sutikno ketu RT.
Menurutnya, berkurangnya jatah raskin itu, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.
"Kami sudah toleransi pada bulog, tapi warga sering mengkomplin," katanya.
Akibat banyaknya komplin, akhirnya seluruh RT melakukan musyawarah dengan kesepakatan untuk dilakukan pengecekan saat raskin dikirim dari pihak Bulog."Dengan temuan ini, kami minta jangan diulang lagi. Jika masih kurang, ya kita serahkan ke pihak berwajib," jelasnya.
Petugas Bulog Arjasa, Hari membenarkan berkurangnya raksin tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menarik kembali raskin itu ke gudang untuk dilakukan pengecekan ulang.
"Dari 16 sak yang berkurang, setelah dicek hanya 3 sak kurang beratnya," kata Haris saat dihubungi via telepon.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/23/ketua-rt-di-situbondo-protes-raskin-karena-beratnya-menyusut?page=2
SURYA.co.id | SITUBONDO - Ratusan sak beras miskin (Raskin) yang didistribusikan ke Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, diprotes para ketua RT, Senin (23/03/2015).
Mereka memprotes karena jatah raskin yang akan didistribusikan untuk warga miskin tersebut, beratnya tidak sesuai alias kurang. Bahkan, penyusutan raskin persaknya méncapai setengah kilogram hingga dua kilogram saat dilakukan penimbangan di halaman Kelurahan Mimbaan.
Salah seorang ketua RT mengatakan, dari 50 yang dijadikan sampel, ternyata raskin yang dikirim pihak bulog itu banyak yang kurang.
"Ya saat ditimbang kurangnya setengah kilo, satu kilo setengah sampai dua kilogram," ujar Sutikno ketu RT.
Menurutnya, berkurangnya jatah raskin itu, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.
"Kami sudah toleransi pada bulog, tapi warga sering mengkomplin," katanya.
Akibat banyaknya komplin, akhirnya seluruh RT melakukan musyawarah dengan kesepakatan untuk dilakukan pengecekan saat raskin dikirim dari pihak Bulog."Dengan temuan ini, kami minta jangan diulang lagi. Jika masih kurang, ya kita serahkan ke pihak berwajib," jelasnya.
Petugas Bulog Arjasa, Hari membenarkan berkurangnya raksin tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menarik kembali raskin itu ke gudang untuk dilakukan pengecekan ulang.
"Dari 16 sak yang berkurang, setelah dicek hanya 3 sak kurang beratnya," kata Haris saat dihubungi via telepon.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/23/ketua-rt-di-situbondo-protes-raskin-karena-beratnya-menyusut?page=2
Senin, 23 Maret 2015
Mendesak, Mengganti Istilah Raskin
Senin, 23 Maret 2015
SEMARANG, suaramerdeka.com – Istilah beras miskin (raskin) dianggap sudah tidak layak lagi. “Justru yang lebih tepat adalah beras sejahtera (rasra),”kata Daniel Kameo Ketua DPRD Jateng, senin (23/3).
Menurut Daniel, istilah miskin dalam budaya kita, kerap dianggap sebagai masyarakat terpinggirkan. “Jadi karena beras itu untuk orang miskin, maka kerap diabaikan. Mau kondisinya layak atau tidak layak, seolah diabaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut Daniel berharap agar Bulog bisa lebih profesional dalam menangani beras, termasuk raskin. “Apalagi bisa mencegah oknum atau masyarakat yang menjual beras oplosan. Bayangkan, 17 tahun menangani raskin, perlu ada evaluasi dan mencari alternatif, agar penyalurannya bisa tepat sasaran,” tandasnya.
(Nugroho Wahyu Utomo/CN19/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/mendesak-mengganti-istilah-raskin/
SEMARANG, suaramerdeka.com – Istilah beras miskin (raskin) dianggap sudah tidak layak lagi. “Justru yang lebih tepat adalah beras sejahtera (rasra),”kata Daniel Kameo Ketua DPRD Jateng, senin (23/3).
Menurut Daniel, istilah miskin dalam budaya kita, kerap dianggap sebagai masyarakat terpinggirkan. “Jadi karena beras itu untuk orang miskin, maka kerap diabaikan. Mau kondisinya layak atau tidak layak, seolah diabaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut Daniel berharap agar Bulog bisa lebih profesional dalam menangani beras, termasuk raskin. “Apalagi bisa mencegah oknum atau masyarakat yang menjual beras oplosan. Bayangkan, 17 tahun menangani raskin, perlu ada evaluasi dan mencari alternatif, agar penyalurannya bisa tepat sasaran,” tandasnya.
(Nugroho Wahyu Utomo/CN19/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/mendesak-mengganti-istilah-raskin/
Keterlaluan, Raskin Tak Berkualitas Beredar!
Senin, 23 Maret 2015
KENDARI, BKK – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Mutanafas mengaku, menemukan beras miskin (raskin) tidak berkialitas yang akan dibagikan ke masyarakat akhir-akhir ini.
Kepada Berita Kota Kendari, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, dirinya mendapatkan raskin tak layak konsumsi itu di beberapa kantor desa di Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Salah satunya, di kantor Desa Onewara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buteng.
“Ini sangat merugikan masyarakat. Makanya, pihak terkait harus bertanggung jawab,” terang Mutanafas di sela kunjungan kerjanya (kunker) di Buton, Minggu (22/3).
Ia menuturkan, hasil temuannya itu sudah disampaikan langsung kepada Kepala Sub Devisi Regional Kota Baubau, Bahar. Ia meminta agar beras raskin yang tak layak komsumsi tersebut segera diganti karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Kami minta agar raskin yang tidak layak diganti yang lebih baik dan distribusi beras tidak layak dihentikan,” tegas dia.
Menurut Mutanafas, temuannya itu mendapat respons oleh tim Bulog Baubau. Mereka (Bulog Baubau), lanjut dia, berjanji akan menarik raskin yang tidak layak dan mengganti beras yang lebih baik. Kalau pun tidak dilaksanakan, lanjut dia, dewan akan memanggil Bulog Baubau untuk mempertanggungjawabkan raskin tidak layak konsumsi tersebut.
“Penarikan dan penggantian raskin tak berkualitas tersebut, rencananya dilakukan besok. Saya juga minta warga yang menemukan raskin tidak berkualitas segera melaporkan kepihak terkait,” tuturnya.
Dalam penyaluran raskin jenis medium dua yang disalurkan di desa Onewara, setiap rumah tangga sasaran mendapatkan jatah 15 kilogram per bulan dengan harga per kilo Rp 1.600.
KENDARI, BKK – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Mutanafas mengaku, menemukan beras miskin (raskin) tidak berkialitas yang akan dibagikan ke masyarakat akhir-akhir ini.
Kepada Berita Kota Kendari, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, dirinya mendapatkan raskin tak layak konsumsi itu di beberapa kantor desa di Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Salah satunya, di kantor Desa Onewara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buteng.
“Ini sangat merugikan masyarakat. Makanya, pihak terkait harus bertanggung jawab,” terang Mutanafas di sela kunjungan kerjanya (kunker) di Buton, Minggu (22/3).
Ia menuturkan, hasil temuannya itu sudah disampaikan langsung kepada Kepala Sub Devisi Regional Kota Baubau, Bahar. Ia meminta agar beras raskin yang tak layak komsumsi tersebut segera diganti karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Kami minta agar raskin yang tidak layak diganti yang lebih baik dan distribusi beras tidak layak dihentikan,” tegas dia.
Menurut Mutanafas, temuannya itu mendapat respons oleh tim Bulog Baubau. Mereka (Bulog Baubau), lanjut dia, berjanji akan menarik raskin yang tidak layak dan mengganti beras yang lebih baik. Kalau pun tidak dilaksanakan, lanjut dia, dewan akan memanggil Bulog Baubau untuk mempertanggungjawabkan raskin tidak layak konsumsi tersebut.
“Penarikan dan penggantian raskin tak berkualitas tersebut, rencananya dilakukan besok. Saya juga minta warga yang menemukan raskin tidak berkualitas segera melaporkan kepihak terkait,” tuturnya.
Dalam penyaluran raskin jenis medium dua yang disalurkan di desa Onewara, setiap rumah tangga sasaran mendapatkan jatah 15 kilogram per bulan dengan harga per kilo Rp 1.600.
Raskin Dikeluhkan, Gudang Bulog Disidak
Minggu, 22 Maret 2015
pasfmpati.com (Pati, Kota) - Adanya keluhan penerima rumah tangga sasaran (RTS), karena mutu beras miskin (raskin) jelek (berkutu dan berulat), mendapat perhatian anggota DPR RI. Gudang Bulog 204 di Desa Sukokulon Kecamatan Margorejo langsung diinspeksi mendadak (sidak), Jumat pagi kemarin (20/3).
Tanpa memberikan konfirmasi dan pemberitahuan lebih dulu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengunjungi Gudang Bulog Sub Divre II Pati tersebut. Bahkan Legislator asal Batangan Kabupaten Pati ini, harus menunggu Kepala Gudang sampai di kantornya.
Anggota DPR RI, Firman Subagyo mengaku, kunjungannya secara mendadak dan tanpa memberitahu Kepala Gudang maupun karyawannya, untuk mendapat data riil di gudang setempat, untuk membuktikan keluhan warganya terhadap mutu beras miskin yang dikeluhkan. Karena berbau apek, berulat dan berkutu.
“Ini bukan janjian tapi sidak. Kami melakukan sidak dalam rangka untuk melihat kondisi riil gudang Bulog yang ada di Pati. Ini merupakan tanggungjawab moral saya sebagai anggota DPR RI yang selalu mengesahkan anggaran untuk program raskin. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya membaca dari media, bahwa di Pati infonya, raskin yang didistribusikan Bulog kepada RTS penerima tidak layak dikonsumsi, kemudian ada kutu dan ulatnya,” kata Firman Subagyo.
Dengan diantar Kepala Gudang Bulog 204 Sukokulon, Edi Wuryanto, mengecek secara acak beras yang ada didalam karung yang tersimpan didalam gudang tersebut. Sambil menusuk menggunakan alat untuk mengambil contoh beras dari beberapa tumpukkan karung, tidak ditemukan adanya beras dengan mutu yang dikeluhkan rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin.
“Dan kami sudah melakukan cross check (pemeriksaan silang) secara acak ternyata beras yang ada di gudang ini tidak ada satupun yang memang ada kutu sebagaimana yang diberitakan di media. Artinya ini merupakan sesuatu yang tidak benar,” kata anggota Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo berharap RTS penerima untuk mengembalikan kepada Bulog melalui Pemdes setempat, jika raskin yang diterimanya tidak layak untuk dikonsumsi, dan menukarnya dengan yang lebih baik.(•)
http://pasfmpati.com/radio/index.php/1821-raskin-dikeluhkan,-gudang-bulog-disidak
pasfmpati.com (Pati, Kota) - Adanya keluhan penerima rumah tangga sasaran (RTS), karena mutu beras miskin (raskin) jelek (berkutu dan berulat), mendapat perhatian anggota DPR RI. Gudang Bulog 204 di Desa Sukokulon Kecamatan Margorejo langsung diinspeksi mendadak (sidak), Jumat pagi kemarin (20/3).
Tanpa memberikan konfirmasi dan pemberitahuan lebih dulu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengunjungi Gudang Bulog Sub Divre II Pati tersebut. Bahkan Legislator asal Batangan Kabupaten Pati ini, harus menunggu Kepala Gudang sampai di kantornya.
Anggota DPR RI, Firman Subagyo mengaku, kunjungannya secara mendadak dan tanpa memberitahu Kepala Gudang maupun karyawannya, untuk mendapat data riil di gudang setempat, untuk membuktikan keluhan warganya terhadap mutu beras miskin yang dikeluhkan. Karena berbau apek, berulat dan berkutu.
“Ini bukan janjian tapi sidak. Kami melakukan sidak dalam rangka untuk melihat kondisi riil gudang Bulog yang ada di Pati. Ini merupakan tanggungjawab moral saya sebagai anggota DPR RI yang selalu mengesahkan anggaran untuk program raskin. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya membaca dari media, bahwa di Pati infonya, raskin yang didistribusikan Bulog kepada RTS penerima tidak layak dikonsumsi, kemudian ada kutu dan ulatnya,” kata Firman Subagyo.
Dengan diantar Kepala Gudang Bulog 204 Sukokulon, Edi Wuryanto, mengecek secara acak beras yang ada didalam karung yang tersimpan didalam gudang tersebut. Sambil menusuk menggunakan alat untuk mengambil contoh beras dari beberapa tumpukkan karung, tidak ditemukan adanya beras dengan mutu yang dikeluhkan rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin.
“Dan kami sudah melakukan cross check (pemeriksaan silang) secara acak ternyata beras yang ada di gudang ini tidak ada satupun yang memang ada kutu sebagaimana yang diberitakan di media. Artinya ini merupakan sesuatu yang tidak benar,” kata anggota Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo berharap RTS penerima untuk mengembalikan kepada Bulog melalui Pemdes setempat, jika raskin yang diterimanya tidak layak untuk dikonsumsi, dan menukarnya dengan yang lebih baik.(•)
http://pasfmpati.com/radio/index.php/1821-raskin-dikeluhkan,-gudang-bulog-disidak
Selama 6 Tahun, Bupati Mukomuko Tolak Jatah Raskin
Minggu, 22 Maret 2015
BENGKULU - Bupati Mukomuko, Propinsi Bengkulu, Ichwan Yunus, menolak jatah beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Pusat, untuk diberikan kepada warganya. Alasanya, jatah raskin yang diberikan kepada warga terkadang kualitasnya tidak bagus.
Selain itu, kata dia, pemberian raskin kepada warga tersebut membuat warga menjadi malas bekerja keras. "Tahun ini kita tolak raskin. Penolakan raskin sudah kita lakukan enam tahun," kata Ichwan, saat ditemui Okezone, Minggu (22/3/2015).
Alasan lainnya, lanjut Ichwan, areal persawahan di 15 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Mukomuko seluas 12.000 Hektare (Ha) masih mencukupi kebutuhan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa. Sebab, kata dia, dalam 1 Ha sawah mampu menghasilkan gabah kering 6 Ton dengan kualitas beras yang berkualitas.
"Dalam setahun sawah di Mukomuko tiga kali panen. Hasil panen itu kualitas berasnya bagus-bagus," jelas Ichwan.
Tidak hanya itu, ia menambahkan, saat ini di Kabupaten Mukomuko mulai menerapkan sistem panen, dengan menggunakan mesin pemanen, yang mana dalam 1 Ha areal persawahan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Penerapan itu, tambah Ichwan, baru diterapkan di Kecamatan Air Majunto.
"Sistem panen menggunakan mesin itu sudah kita lakukan 2 tahun ini. Tapi, baru satu kecamatan saja, untuk kecamatan lainnya akan menyusul. Tahun ini mesin pemanen akan kita tambah empat unit lagi," terang Ichwan.
Ia yakin, jika kabupaten yang memiliki moto 'Kapuang Sakti Ratau Batuah' ini akan menjadi lumbung padi. Sebab, secara bertahap pembenahan sarana dan prasarana penunjang untuk mengalakkan penanaman padi mulai berangsur diperbaiki.
"Sarana penunjang mulai dibangun, seperti irigasi dan lainnya. Kebutuhan pupuk, bibit padi berkualitas terus kita berikan dengan warga," tutur Ichwan.
http://news.okezone.com/read/2015/03/22/340/1122440/selama-6-tahun-bupati-mukomuko-tolak-jatah-raskin
BENGKULU - Bupati Mukomuko, Propinsi Bengkulu, Ichwan Yunus, menolak jatah beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Pusat, untuk diberikan kepada warganya. Alasanya, jatah raskin yang diberikan kepada warga terkadang kualitasnya tidak bagus.
Selain itu, kata dia, pemberian raskin kepada warga tersebut membuat warga menjadi malas bekerja keras. "Tahun ini kita tolak raskin. Penolakan raskin sudah kita lakukan enam tahun," kata Ichwan, saat ditemui Okezone, Minggu (22/3/2015).
Alasan lainnya, lanjut Ichwan, areal persawahan di 15 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Mukomuko seluas 12.000 Hektare (Ha) masih mencukupi kebutuhan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa. Sebab, kata dia, dalam 1 Ha sawah mampu menghasilkan gabah kering 6 Ton dengan kualitas beras yang berkualitas.
"Dalam setahun sawah di Mukomuko tiga kali panen. Hasil panen itu kualitas berasnya bagus-bagus," jelas Ichwan.
Tidak hanya itu, ia menambahkan, saat ini di Kabupaten Mukomuko mulai menerapkan sistem panen, dengan menggunakan mesin pemanen, yang mana dalam 1 Ha areal persawahan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Penerapan itu, tambah Ichwan, baru diterapkan di Kecamatan Air Majunto.
"Sistem panen menggunakan mesin itu sudah kita lakukan 2 tahun ini. Tapi, baru satu kecamatan saja, untuk kecamatan lainnya akan menyusul. Tahun ini mesin pemanen akan kita tambah empat unit lagi," terang Ichwan.
Ia yakin, jika kabupaten yang memiliki moto 'Kapuang Sakti Ratau Batuah' ini akan menjadi lumbung padi. Sebab, secara bertahap pembenahan sarana dan prasarana penunjang untuk mengalakkan penanaman padi mulai berangsur diperbaiki.
"Sarana penunjang mulai dibangun, seperti irigasi dan lainnya. Kebutuhan pupuk, bibit padi berkualitas terus kita berikan dengan warga," tutur Ichwan.
http://news.okezone.com/read/2015/03/22/340/1122440/selama-6-tahun-bupati-mukomuko-tolak-jatah-raskin
Jokowi “ngecap” takkan lakukan impor beras, kenyataannya…
Minggu, 22 Maret 2015
LENSAINDONESIA.COM: Pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa tidak akan melakukan melakukan impor beras tampaknya takkan jadi kenyataan.
Presiden tidak akan benar-benar sepenuhnya melarang impor beras menyusul dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 pada 17 Maret lalu.
Baca juga: Jokowi: "Minggu depan harga beras pasti turun" dan Dirusak sistemik, impor beras Indonesia selalu sebelum Panen Raya
Inpres tersebut membolehkan Negara melakukan impor beras dengan syarat mengutamakan kepentingan petani dan konsumen. Jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.
“Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG,” tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres No.5/2015 itu.
Padahal, dalam sejumlah kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo bersama para petani memastikan, Indonesia tidak akan impor beras. Hal ini, ditegaskan kembali saat kunker di Desa Kedokan Gabus Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, Rabu (18/3/2015) lalu.
Indonesia tidak akan impor beras meskipun kekurangan beras. Presiden mendorong petani untuk mencapai swasembada pangan pada 2017 mendatang.
“Presiden dengan teganya mengeluarkan pernyataan “kecap” kepada petani dan rakyat Indonesia bahwa tidak akan impor beras. Inpres membuat nasib petani diombang-ambingkan,” kata Direktur Eksekutif Solidaritas Bersama untuk kedaultan Pangan (Sobat Pangan), Lian Fympi dalam rilis yang diterima Minggu (22/3/2015).
Seharusnya, pemerintah membuktikan niat swasembada pangan dengan memperluas dan membuka lahan pertanian kembali. Inpres tersebut telah bertentangan dengan ajaran the founding father Indonesia, Soekarno bahwa Indonesia harus jadi negara mandiri yang tak tergantung pangan asing.
“Kami meminta dan mendesak kepada Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan petani dalam negeri dengan mencabut dan membatalkan peraturan yang merugikan petani dan menjadi penghambat produktivitas petani,” ujarnya.
“Dengan semangat Nawacita hilangkan kecanduan impor beras dan segera bersihkan Indonesia dari mafia beras maupun mafia pangan yang bercokoldi Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun di pasaran.” @sita
http://www.lensaindonesia.com/2015/03/22/jokowi-ngecap-takkan-lakukan-impor-beras-kenyataannya.html
LENSAINDONESIA.COM: Pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa tidak akan melakukan melakukan impor beras tampaknya takkan jadi kenyataan.
Presiden tidak akan benar-benar sepenuhnya melarang impor beras menyusul dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 pada 17 Maret lalu.
Baca juga: Jokowi: "Minggu depan harga beras pasti turun" dan Dirusak sistemik, impor beras Indonesia selalu sebelum Panen Raya
Inpres tersebut membolehkan Negara melakukan impor beras dengan syarat mengutamakan kepentingan petani dan konsumen. Jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.
“Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG,” tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres No.5/2015 itu.
Padahal, dalam sejumlah kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo bersama para petani memastikan, Indonesia tidak akan impor beras. Hal ini, ditegaskan kembali saat kunker di Desa Kedokan Gabus Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, Rabu (18/3/2015) lalu.
Indonesia tidak akan impor beras meskipun kekurangan beras. Presiden mendorong petani untuk mencapai swasembada pangan pada 2017 mendatang.
“Presiden dengan teganya mengeluarkan pernyataan “kecap” kepada petani dan rakyat Indonesia bahwa tidak akan impor beras. Inpres membuat nasib petani diombang-ambingkan,” kata Direktur Eksekutif Solidaritas Bersama untuk kedaultan Pangan (Sobat Pangan), Lian Fympi dalam rilis yang diterima Minggu (22/3/2015).
Seharusnya, pemerintah membuktikan niat swasembada pangan dengan memperluas dan membuka lahan pertanian kembali. Inpres tersebut telah bertentangan dengan ajaran the founding father Indonesia, Soekarno bahwa Indonesia harus jadi negara mandiri yang tak tergantung pangan asing.
“Kami meminta dan mendesak kepada Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan petani dalam negeri dengan mencabut dan membatalkan peraturan yang merugikan petani dan menjadi penghambat produktivitas petani,” ujarnya.
“Dengan semangat Nawacita hilangkan kecanduan impor beras dan segera bersihkan Indonesia dari mafia beras maupun mafia pangan yang bercokoldi Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun di pasaran.” @sita
http://www.lensaindonesia.com/2015/03/22/jokowi-ngecap-takkan-lakukan-impor-beras-kenyataannya.html
Sabtu, 21 Maret 2015
Dewan Kecewa Distribusi Raskin Lambat
Jumat, 20 Maret 2015
Bulog Janji Paling Akhir April
BANGKALAN – Tahun ini, pendistribusian bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) diundur dua bulan oleh Bulog. Hal itu membuat DPRD Bangkalan kecewa. Bahkan, kalangan legislatif tak segan menyebut pendistribusian raskin banyak kejanggalan.
Kekecewaan disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman, kemarin (19/3). Menurutnya, keterlambatan pendistribusian raskin seharusnya tidak terjadi, meski ada kendala. Bulog maupun Pemkab Bangkalan mestinya mengantisipasi kendala yang akan dihadapi jauh-jauh hari sebelumnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku tidak heran pendistribusian raskin tahun ini lambat. Sebab, tahun sebelumnya pendistribusian raskin memang tidak pernah transparan dan banyak masalah. ”Kami jelas kecewa dengan keterlambatan ini. Meski ada kendala, tapi kan seharusnya bisa diatasi jauh-jauh hari,” kata Fatkurrahman.
Wakil rakyat yang sudah dua kali duduk di kursi DPRD Bangkalan ini meminta Bulog dan pemkab saling koordinasi agar masalah keterlambatan distribusi raskin segera diatasi dan tidak terulang lagi. Fatkurrahman mengaku siap memanggil Bulog dan pemkab jika nanti ada masalah dan kejanggalan lagi. ”Masalah harus diatasi agar masyarakat tidak menjadi korban,” ujar dia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan tersebut juga memberikan peringatan agar pendistribusian raskin tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sebab, kata Fakurrahman, sangat dimungkinkan adanya permainan dalam pembagian raskin. Apalagi mendekati pemilihan kepada desa. ”Raskin merupakan jatah masyarakat miskin. Jadi jangan pernah bermain-main apalagi menyalahgunakan pembagian raskin demi kepentingan politik desa,” tukas Fatkurrahman.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofi’i mengatakan, pendistribusian raskin memang diundur dua bulan. Menurutnya, ada kendala nonteknis seperti adanya aturan baru dari Provinsi Jawa Timur dalam pendistribusian raskin. Selain itu, diundurnya pembagian raskin di Bangkalan juga dipengaruhi masalah raskin di kabupaten lainnya di Madura.
Mondir menegaskan, pembagian raskin di Kota Salak tidak ada masalah pada tahun sebelumnya. Selain itu, Bangkalan tidak punya tunggakan dan pendistribusian dilakukan seratus persen. Pihaknya juga meminta agar pembagian raskin tidak dipolitisasi, mengingat pilkades akan segera dilakukan.
”Kami berharap pembagian raskin di Bangkalan berjalan lancar. Kami meminta kepada semua pelaksana dari kabupaten hingga kecamatan untuk mendistribusikan sesuai dengan ketentuan dan penujuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksanaan (juklak). Kami tidak ingin ada masalah dalam pendistribusian raskin,” pintanya.
Kasubag Bolog Divre XII Madura Amrullah mengatakan, pendistribusian raskin di Madura memang lambat, tak terkecuali di Bangkalan, karena adanya kendala nonteknis. Namun, pihaknya menegaskan bahwa pendistribusian raskin paling lambat April mendatang. ”Kalau memungkinkan, Maret minggu keempat akan kami distribusikan,” janjinya.
Disinggung tentang rawannya pendistribusian raskin yang bisa menjadi alat politik dalam pilkades, Amrullah mengaku tidak punya kewenangan. Sebab, hal itu sudah masuk pada kewenangan internal Pemkab Bangkalan. ”Kalau itu sudah internal pemkab. Kami hanya melakukan pendistribusian dari gudang ke titik distribusi,” tandasnya. (onk/hud)
Bulog Janji Paling Akhir April
BANGKALAN – Tahun ini, pendistribusian bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) diundur dua bulan oleh Bulog. Hal itu membuat DPRD Bangkalan kecewa. Bahkan, kalangan legislatif tak segan menyebut pendistribusian raskin banyak kejanggalan.
Kekecewaan disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman, kemarin (19/3). Menurutnya, keterlambatan pendistribusian raskin seharusnya tidak terjadi, meski ada kendala. Bulog maupun Pemkab Bangkalan mestinya mengantisipasi kendala yang akan dihadapi jauh-jauh hari sebelumnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku tidak heran pendistribusian raskin tahun ini lambat. Sebab, tahun sebelumnya pendistribusian raskin memang tidak pernah transparan dan banyak masalah. ”Kami jelas kecewa dengan keterlambatan ini. Meski ada kendala, tapi kan seharusnya bisa diatasi jauh-jauh hari,” kata Fatkurrahman.
Wakil rakyat yang sudah dua kali duduk di kursi DPRD Bangkalan ini meminta Bulog dan pemkab saling koordinasi agar masalah keterlambatan distribusi raskin segera diatasi dan tidak terulang lagi. Fatkurrahman mengaku siap memanggil Bulog dan pemkab jika nanti ada masalah dan kejanggalan lagi. ”Masalah harus diatasi agar masyarakat tidak menjadi korban,” ujar dia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan tersebut juga memberikan peringatan agar pendistribusian raskin tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sebab, kata Fakurrahman, sangat dimungkinkan adanya permainan dalam pembagian raskin. Apalagi mendekati pemilihan kepada desa. ”Raskin merupakan jatah masyarakat miskin. Jadi jangan pernah bermain-main apalagi menyalahgunakan pembagian raskin demi kepentingan politik desa,” tukas Fatkurrahman.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofi’i mengatakan, pendistribusian raskin memang diundur dua bulan. Menurutnya, ada kendala nonteknis seperti adanya aturan baru dari Provinsi Jawa Timur dalam pendistribusian raskin. Selain itu, diundurnya pembagian raskin di Bangkalan juga dipengaruhi masalah raskin di kabupaten lainnya di Madura.
Mondir menegaskan, pembagian raskin di Kota Salak tidak ada masalah pada tahun sebelumnya. Selain itu, Bangkalan tidak punya tunggakan dan pendistribusian dilakukan seratus persen. Pihaknya juga meminta agar pembagian raskin tidak dipolitisasi, mengingat pilkades akan segera dilakukan.
”Kami berharap pembagian raskin di Bangkalan berjalan lancar. Kami meminta kepada semua pelaksana dari kabupaten hingga kecamatan untuk mendistribusikan sesuai dengan ketentuan dan penujuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksanaan (juklak). Kami tidak ingin ada masalah dalam pendistribusian raskin,” pintanya.
Kasubag Bolog Divre XII Madura Amrullah mengatakan, pendistribusian raskin di Madura memang lambat, tak terkecuali di Bangkalan, karena adanya kendala nonteknis. Namun, pihaknya menegaskan bahwa pendistribusian raskin paling lambat April mendatang. ”Kalau memungkinkan, Maret minggu keempat akan kami distribusikan,” janjinya.
Disinggung tentang rawannya pendistribusian raskin yang bisa menjadi alat politik dalam pilkades, Amrullah mengaku tidak punya kewenangan. Sebab, hal itu sudah masuk pada kewenangan internal Pemkab Bangkalan. ”Kalau itu sudah internal pemkab. Kami hanya melakukan pendistribusian dari gudang ke titik distribusi,” tandasnya. (onk/hud)
Mensos Khofifah Indar Parawansa: 90 Persen Raskin Tak Sesuai
Jumat, 20 Maret 2015
Jakarta - Di tengah melambungnya harga beras, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa termasuk yang ikut sibuk blusukan ke gudang-gudang beras. Hanya, fokus yang dipantaunya adalah jaminan ketersediaan beras bagi warga miskin (raskin), yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti diketahui, raskin diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran karena setiap keluarga berhak mendapatkan 15 kilogram beras tiap bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Dari temuan di lapangan, Khofifah mengakui kualitas raskin di beberapa daerah tak seperti yang diharapkan. Jumlah dan rentang waktu pembagian pun tidak semestinya.
"Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya," kata Khofifah masygul saat berbincang dengan majalah detik di ruang kerjanya, Senin (9/3).
Selain menyoroti masalah raskin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kembali menggaungkan wacana pelemahan saraf libido terhadap pelaku pemerkosaan. Usul ini dianggap oleh komisioner Komnas HAM hanya merupakan emosi sesaat dari Khofifah. Benarkah demikian? Simak petikan perbincangannya berikut ini.
Di tengah melambungnya harga beras, bagaimana kondisi beras bagi warga miskin?
Stok raskin dijamin aman hingga Desember 2015 karena stok di gudang Bulog cukup tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah menyiapkan dana Rp 9,5 triliun untuk pengadaan raskin hingga Juli 2015. Saat ini stok raskin pada posisi 1,4 juta ton dan kebutuhan raskin secara nasional 2,78 juta ton. Pada Maret ini, di beberapa daerah sedang panen raya, sehingga Perum Bulog bisa melakukan pengadaan raskin.
Tapi banyak raskin yang tidak tersalurkan dengan semestinya?
Karena itu, saya ikut ngecek gudang Dolog, baik di gudang divisi regional maupun subdivre, karena monitoring dan evaluasi distribusi raskin sampai ke titik bagi adalah tugas Kementerian Sosial. Dari situ saya mencoba melihat irisan-irisan apa saja yang terkait dengan mekanisme pengadaan dan distribusi raskin sampai titik bagi.
Sejauh ini apa saja yang Anda temukan?
Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya. Jadi, kalau KPK memberi saran yang bisa dilakukan perbaikan, rekomendasinya redesain raskin. Misalnya tepat waktu, raskin seharusnya dibagi tiap bulan; tepat jumlah, yakni 15 kilogram tiap rumah tangga sasaran penerima manfaat; dan tepat kualitas, ada kualitas tertentu yang sudah disepakati sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Ketepatan seperti itu di lapangan sering kali tidak sesuai.
Ada keluhan dan kritik soal kualitas raskin yang di bawah standar….
Kami memang menemukan di beberapa tempat ternyata masih ada kandungan batu, berulat, warnanya kekuning-kuningan. Direktur Utama Bulog sudah menyampaikan, kalau tidak sesuai standar, kembalikan saja ke gudang supaya diganti. Karena memang ada mekanisme penghancuran beras yang tidak layak makan di Bulog. Proses monitoring dan pengawalan oleh pemda juga menjadi penting karena Bulog cuma sampai titik distribusi saja. Titik distribusi ke titik bagi itu menjadi tugas pemda.
Ketika pemda tidak menyiapkan dana pendampingan di APBD, akan terjadi kekosongan kontrol titik distribusi ke titik bagi. Masyarakat penerima raskin itu harus menebus Rp 1.600 per kilogram, dengan asumsi dari titik distribusi ke titik bagi diongkosi oleh pemda. Tapi tidak semua daerah menyampaikan pendampingan APBD seperti itu. Artinya, ongkos dibebankan kepada penerima, sehingga harga 1 kg beras harus ditebus Rp 2.000.
Kementerian Sosial tidak mewajibkan pemda menyiapkan dana?
Tentu saja kami mengimbau setiap kepala pemerintah daerah setempat untuk membantu biaya distribusi raskin. Penyaluran raskin yang cepat dan tepat sasaran dapat mempengaruhi penetrasi harga beras di pasaran. Pemerintah daerah juga dapat mengajukan anggaran tersebut ke Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 jika belum ada alokasi APBD untuk dana pendampingan. Bisa kami pertimbangkan terlebih dulu. Kami melihat juga bagaimana awareness dan sharing daerah dalam proses perlindungan sosial. Karena seharusnya anggaran perlindungan sosial itu sebesar 25 persen untuk masyarakat kurang mampu.
Seberapa besar peluang untuk meningkatkan kualitas raskin?
Peningkatan kualitas berarti peningkatan harga pokok beras (HPB). Artinya, bakal ada peningkatan APBN. Kalau 15,5 juta rumah tangga sasaran per rumah tangga itu 15 kg per bulan, dengan HPB Rp 8.325, maka pemerintah harus menyiapkan Rp 18,5 triliun selama setahun. Ini bisa direncanakan untuk 2016.
Untuk menekan angka kejahatan seksual, Anda mengusulkan hukuman pelemahan saraf libido dengan zat kimia. Apakah tak terlalu mengada-ada?
Ini bukan hal yang baru. Sewaktu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan zaman Gus Dur, saya pernah menyampaikannya. Saya melihat sudah saatnya memberikan punishment yang lebih menjerakan. Pada 1999 Inggris sudah melakukan. Di Singapura pun, sekali ketahuan memperkosa, hukumannya 25 tahun. Jadi artinya punishment-nya tinggi. Nah, yang sudah punya kebijakan melumpuhkan saraf libido itu Denmark, Swedia, Polandia, dan Korea Selatan. Artinya, ini bukan mengada-ada.
Anda merasa usulan ini cukup logis dan sudah diterapkan banyak negara?
Mungkin tidak banyak yang menyelami bagaimana nasib korban kejahatan seksual, bagaimana mereka terperangkap dalam keputusasaan dalam menjalani kehidupan, bagaimana trauma dari proses yang dialami. Banyak suku yang membuang korban ini. Belum lagi orang tidak membayangkan kalau pelakunya dari keluarga sendiri. Kasus inses angkanya di banyak daerah makin tinggi. Apalagi kekerasan seksual yang berbasis sekolah, pelakunya 39 persen adalah guru.
Komnas HAM menilai usulan Anda hanya emosi sesaat?
Lo, enggak, kenapa mesti emosi? Dari tahun 2000 usulan itu (disampaikan). Kalau dirunut gitu sampai sekarang, masak dibilang emosi sesaat? Menurut saya, kita harus melihat negeri lain, yang memberi perlindungan kepada perempuan dan memberikan punishment kepada pelaku kejahatan seksual dengan pemberatan. Kita tidak melihat ini sebagai emosi atau sesaat, tapi coba lihat hak asasi anak-anak yang dilahirkan itu. Kalau masuk pada perspektif hak asasi manusia, jangan hanya lihat pelakunya, tapi lihat korbannya ini.
Hak mereka itu, karena mereka akan berada dalam suasana depresif sepanjang hidupnya. Adakah kita berbicara hak mereka untuk hidup tenang? Kalau pelumpuhan saraf libido dianggap melanggar HAM, bagaimana juga hak asasi anak-anak yang dilahirkan karena inses. Turunlah, lihat mereka-mereka ini. Jangan sampai melihat pelaku ini punya hak memperkosa lagi atau melahirkan korban-korban baru. Apa iya seperti itu hak yang akan dibiarkan. Bukankah harus ada punishment yang berat?
Jakarta - Di tengah melambungnya harga beras, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa termasuk yang ikut sibuk blusukan ke gudang-gudang beras. Hanya, fokus yang dipantaunya adalah jaminan ketersediaan beras bagi warga miskin (raskin), yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti diketahui, raskin diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran karena setiap keluarga berhak mendapatkan 15 kilogram beras tiap bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Dari temuan di lapangan, Khofifah mengakui kualitas raskin di beberapa daerah tak seperti yang diharapkan. Jumlah dan rentang waktu pembagian pun tidak semestinya.
"Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya," kata Khofifah masygul saat berbincang dengan majalah detik di ruang kerjanya, Senin (9/3).
Selain menyoroti masalah raskin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kembali menggaungkan wacana pelemahan saraf libido terhadap pelaku pemerkosaan. Usul ini dianggap oleh komisioner Komnas HAM hanya merupakan emosi sesaat dari Khofifah. Benarkah demikian? Simak petikan perbincangannya berikut ini.
Di tengah melambungnya harga beras, bagaimana kondisi beras bagi warga miskin?
Stok raskin dijamin aman hingga Desember 2015 karena stok di gudang Bulog cukup tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah menyiapkan dana Rp 9,5 triliun untuk pengadaan raskin hingga Juli 2015. Saat ini stok raskin pada posisi 1,4 juta ton dan kebutuhan raskin secara nasional 2,78 juta ton. Pada Maret ini, di beberapa daerah sedang panen raya, sehingga Perum Bulog bisa melakukan pengadaan raskin.
Tapi banyak raskin yang tidak tersalurkan dengan semestinya?
Karena itu, saya ikut ngecek gudang Dolog, baik di gudang divisi regional maupun subdivre, karena monitoring dan evaluasi distribusi raskin sampai ke titik bagi adalah tugas Kementerian Sosial. Dari situ saya mencoba melihat irisan-irisan apa saja yang terkait dengan mekanisme pengadaan dan distribusi raskin sampai titik bagi.
Sejauh ini apa saja yang Anda temukan?
Hampir 90 persen warga tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya. Jadi, kalau KPK memberi saran yang bisa dilakukan perbaikan, rekomendasinya redesain raskin. Misalnya tepat waktu, raskin seharusnya dibagi tiap bulan; tepat jumlah, yakni 15 kilogram tiap rumah tangga sasaran penerima manfaat; dan tepat kualitas, ada kualitas tertentu yang sudah disepakati sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Ketepatan seperti itu di lapangan sering kali tidak sesuai.
Ada keluhan dan kritik soal kualitas raskin yang di bawah standar….
Kami memang menemukan di beberapa tempat ternyata masih ada kandungan batu, berulat, warnanya kekuning-kuningan. Direktur Utama Bulog sudah menyampaikan, kalau tidak sesuai standar, kembalikan saja ke gudang supaya diganti. Karena memang ada mekanisme penghancuran beras yang tidak layak makan di Bulog. Proses monitoring dan pengawalan oleh pemda juga menjadi penting karena Bulog cuma sampai titik distribusi saja. Titik distribusi ke titik bagi itu menjadi tugas pemda.
Ketika pemda tidak menyiapkan dana pendampingan di APBD, akan terjadi kekosongan kontrol titik distribusi ke titik bagi. Masyarakat penerima raskin itu harus menebus Rp 1.600 per kilogram, dengan asumsi dari titik distribusi ke titik bagi diongkosi oleh pemda. Tapi tidak semua daerah menyampaikan pendampingan APBD seperti itu. Artinya, ongkos dibebankan kepada penerima, sehingga harga 1 kg beras harus ditebus Rp 2.000.
Kementerian Sosial tidak mewajibkan pemda menyiapkan dana?
Tentu saja kami mengimbau setiap kepala pemerintah daerah setempat untuk membantu biaya distribusi raskin. Penyaluran raskin yang cepat dan tepat sasaran dapat mempengaruhi penetrasi harga beras di pasaran. Pemerintah daerah juga dapat mengajukan anggaran tersebut ke Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 jika belum ada alokasi APBD untuk dana pendampingan. Bisa kami pertimbangkan terlebih dulu. Kami melihat juga bagaimana awareness dan sharing daerah dalam proses perlindungan sosial. Karena seharusnya anggaran perlindungan sosial itu sebesar 25 persen untuk masyarakat kurang mampu.
Seberapa besar peluang untuk meningkatkan kualitas raskin?
Peningkatan kualitas berarti peningkatan harga pokok beras (HPB). Artinya, bakal ada peningkatan APBN. Kalau 15,5 juta rumah tangga sasaran per rumah tangga itu 15 kg per bulan, dengan HPB Rp 8.325, maka pemerintah harus menyiapkan Rp 18,5 triliun selama setahun. Ini bisa direncanakan untuk 2016.
Untuk menekan angka kejahatan seksual, Anda mengusulkan hukuman pelemahan saraf libido dengan zat kimia. Apakah tak terlalu mengada-ada?
Ini bukan hal yang baru. Sewaktu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan zaman Gus Dur, saya pernah menyampaikannya. Saya melihat sudah saatnya memberikan punishment yang lebih menjerakan. Pada 1999 Inggris sudah melakukan. Di Singapura pun, sekali ketahuan memperkosa, hukumannya 25 tahun. Jadi artinya punishment-nya tinggi. Nah, yang sudah punya kebijakan melumpuhkan saraf libido itu Denmark, Swedia, Polandia, dan Korea Selatan. Artinya, ini bukan mengada-ada.
Anda merasa usulan ini cukup logis dan sudah diterapkan banyak negara?
Mungkin tidak banyak yang menyelami bagaimana nasib korban kejahatan seksual, bagaimana mereka terperangkap dalam keputusasaan dalam menjalani kehidupan, bagaimana trauma dari proses yang dialami. Banyak suku yang membuang korban ini. Belum lagi orang tidak membayangkan kalau pelakunya dari keluarga sendiri. Kasus inses angkanya di banyak daerah makin tinggi. Apalagi kekerasan seksual yang berbasis sekolah, pelakunya 39 persen adalah guru.
Komnas HAM menilai usulan Anda hanya emosi sesaat?
Lo, enggak, kenapa mesti emosi? Dari tahun 2000 usulan itu (disampaikan). Kalau dirunut gitu sampai sekarang, masak dibilang emosi sesaat? Menurut saya, kita harus melihat negeri lain, yang memberi perlindungan kepada perempuan dan memberikan punishment kepada pelaku kejahatan seksual dengan pemberatan. Kita tidak melihat ini sebagai emosi atau sesaat, tapi coba lihat hak asasi anak-anak yang dilahirkan itu. Kalau masuk pada perspektif hak asasi manusia, jangan hanya lihat pelakunya, tapi lihat korbannya ini.
Hak mereka itu, karena mereka akan berada dalam suasana depresif sepanjang hidupnya. Adakah kita berbicara hak mereka untuk hidup tenang? Kalau pelumpuhan saraf libido dianggap melanggar HAM, bagaimana juga hak asasi anak-anak yang dilahirkan karena inses. Turunlah, lihat mereka-mereka ini. Jangan sampai melihat pelaku ini punya hak memperkosa lagi atau melahirkan korban-korban baru. Apa iya seperti itu hak yang akan dibiarkan. Bukankah harus ada punishment yang berat?
Raskin Tak Layak Konsumsi Beredar di NTB
Jumat, 20 Maret 2015
Metroterkini.com - Kualitas beras miskin (raskin) yang disalurkan pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) NTB, dikeluhkan warga karena tidak layak konsumsi.
Sahri Ramdan, mengatakan beras dengan kualitas buruk tersebut pertama kali ditemukan warga pada saat pembagian jatah raskin untuk jatah Bulan Maret serta April, tahun ini. Saat itu, warga sendiri sudah menaruh curiga dengan kondisi karung beras yang sudah rusak. “Kalau kondisi berasnya seperti ini, jangankan manusia. Ayam pun tidak akan mau memakan beras dengan kondisi rusak sepert ini,” ujar Sahri.
Melihat kondisi jatah raskin yang seperti itu, pihaknya lantas menghentikan pembagian jatah raskin. Contoh raskin yang diterima lantas diambil. Untuk kemudian, melaporkan temuan raskin rusak tersebut ke pemerintah daerah.
Sahri mengaku warganya sudah dua kali memperoleh jatah raskin yang kualitasnya jelek selama tahun 2015 ini. Hanya saja, saat pembagian awal tahun kemarin, warga masih bisa mentolerir kondisi beras yang diterimanya. Walaupun kondisinya sudah berubah warna kekuning-kuningan serta beraroma tidak sedap. “Jatah pada penyaluran yang sebelumnya, kondisi berasnya masih lebih bagus. Dari pada jatah raskin yang sekarang ini,” katanya.
Kabag. Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, M.Si., yang dikonfirmasi mengaku sudah menerima pengaduan dari warga terkait kualitas raskin yang jelek tersebut. Pihaknya pun sudah meminta masyarakat mengumpulkan jatah raskin yang sudah rusak tersebut. Untuk selanjutnya bisa ditukar kembali ke gudang Bulog.
Ia menjelaskan, antara pemerintah daerah dengan pihak Bulog sebenarnya sudah ada kesepakatan. Bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat, merupakan beras kualitas medium dengan kondisi yang baik. Jika kemudian ada ditemukan beras yang sudah rusak, pihak Buloq siap menganti dengan beras yang kondisi baik. “Silahkan di tukar ke Bulog,” pintanya. [ls]
http://metroterkini.com/berita-14305-raskin-tak-layak-konsumsi-beredar-di-ntb.html
Metroterkini.com - Kualitas beras miskin (raskin) yang disalurkan pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) NTB, dikeluhkan warga karena tidak layak konsumsi.
Sahri Ramdan, mengatakan beras dengan kualitas buruk tersebut pertama kali ditemukan warga pada saat pembagian jatah raskin untuk jatah Bulan Maret serta April, tahun ini. Saat itu, warga sendiri sudah menaruh curiga dengan kondisi karung beras yang sudah rusak. “Kalau kondisi berasnya seperti ini, jangankan manusia. Ayam pun tidak akan mau memakan beras dengan kondisi rusak sepert ini,” ujar Sahri.
Melihat kondisi jatah raskin yang seperti itu, pihaknya lantas menghentikan pembagian jatah raskin. Contoh raskin yang diterima lantas diambil. Untuk kemudian, melaporkan temuan raskin rusak tersebut ke pemerintah daerah.
Sahri mengaku warganya sudah dua kali memperoleh jatah raskin yang kualitasnya jelek selama tahun 2015 ini. Hanya saja, saat pembagian awal tahun kemarin, warga masih bisa mentolerir kondisi beras yang diterimanya. Walaupun kondisinya sudah berubah warna kekuning-kuningan serta beraroma tidak sedap. “Jatah pada penyaluran yang sebelumnya, kondisi berasnya masih lebih bagus. Dari pada jatah raskin yang sekarang ini,” katanya.
Kabag. Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, M.Si., yang dikonfirmasi mengaku sudah menerima pengaduan dari warga terkait kualitas raskin yang jelek tersebut. Pihaknya pun sudah meminta masyarakat mengumpulkan jatah raskin yang sudah rusak tersebut. Untuk selanjutnya bisa ditukar kembali ke gudang Bulog.
Ia menjelaskan, antara pemerintah daerah dengan pihak Bulog sebenarnya sudah ada kesepakatan. Bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat, merupakan beras kualitas medium dengan kondisi yang baik. Jika kemudian ada ditemukan beras yang sudah rusak, pihak Buloq siap menganti dengan beras yang kondisi baik. “Silahkan di tukar ke Bulog,” pintanya. [ls]
http://metroterkini.com/berita-14305-raskin-tak-layak-konsumsi-beredar-di-ntb.html
Legislator temukan raskin tak layak konsumsi
Jumat, 20 Maret 2015
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menemukan masalah soal raskin saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
"Saya menemukan dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa raksin yang dibeli Rp7.500 per kilonya dari Bulog, betul-betul tidak layak dikonsumsi," kata Firman kepada ANTARA News, saat dihubungi, Jakarta, Jumat.
Padahal, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp5.900. Tapi masyarakat tetap membeli dengan harga Rp7.500.
"Pemerintah diminta mengusut masalah tersebut. Seharusnya, dengan harga Rp7.500 perkilogram, berasnya sangat bagus," kata dia.
Juga, kata dia, petani juga mengeluhkan langkah Bulog yang tidak membeli hasil panen petani dengan alasan gudang bulog penuh.
"Petani mengeluhkan karena Bulog belum ada tanda-tanda membeli hasil panen masyarakat sehingga menjualnya ke luar kota. Dengan posisi ini tengkulak bermain. Oleh karenanya, pemerintah segera intruksikan Bulog serap hasil panen masyarakat. Saya kuatir ada permainan antara tengkulak dan Bulog," kata Firman.
Selain itu, dia juga menerima keluhan dari nelayan. Katanya, para nelayan sudah tidak bisa melaut karena kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Kementerian KKP.
"Seharusnya Kementerian KKP membuat kebijakan harus terlebih dulu disosialisasikan kepada para nelayan. Lakukan kajian-kajian yang mendalam sehingga kebijakan tidak boleh mematikan hak rakyat, tapi memberikan solusi bagi nelayan," kata Firman.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menyerahkan hand tractor kepada petani di tiga kabupaten.
"Kita serahkan bantuan hand tractor kepada masyarakat. Untuk Kabupaten Pati sebanyak 51 unit hand tractor, Kabupaten Rembang 30 unit, dan di Kabupaten Grobokan sebanyak 60 unit," katanya.
http://www.antaranews.com/berita/486350/legislator-temukan-raskin-tak-layak-konsumsi
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menemukan masalah soal raskin saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
"Saya menemukan dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa raksin yang dibeli Rp7.500 per kilonya dari Bulog, betul-betul tidak layak dikonsumsi," kata Firman kepada ANTARA News, saat dihubungi, Jakarta, Jumat.
Padahal, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp5.900. Tapi masyarakat tetap membeli dengan harga Rp7.500.
"Pemerintah diminta mengusut masalah tersebut. Seharusnya, dengan harga Rp7.500 perkilogram, berasnya sangat bagus," kata dia.
Juga, kata dia, petani juga mengeluhkan langkah Bulog yang tidak membeli hasil panen petani dengan alasan gudang bulog penuh.
"Petani mengeluhkan karena Bulog belum ada tanda-tanda membeli hasil panen masyarakat sehingga menjualnya ke luar kota. Dengan posisi ini tengkulak bermain. Oleh karenanya, pemerintah segera intruksikan Bulog serap hasil panen masyarakat. Saya kuatir ada permainan antara tengkulak dan Bulog," kata Firman.
Selain itu, dia juga menerima keluhan dari nelayan. Katanya, para nelayan sudah tidak bisa melaut karena kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan Kementerian KKP.
"Seharusnya Kementerian KKP membuat kebijakan harus terlebih dulu disosialisasikan kepada para nelayan. Lakukan kajian-kajian yang mendalam sehingga kebijakan tidak boleh mematikan hak rakyat, tapi memberikan solusi bagi nelayan," kata Firman.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menyerahkan hand tractor kepada petani di tiga kabupaten.
"Kita serahkan bantuan hand tractor kepada masyarakat. Untuk Kabupaten Pati sebanyak 51 unit hand tractor, Kabupaten Rembang 30 unit, dan di Kabupaten Grobokan sebanyak 60 unit," katanya.
http://www.antaranews.com/berita/486350/legislator-temukan-raskin-tak-layak-konsumsi
Jual Gabah ke Bulog Belum Untungkan Petani
Jumat, 20 Maret 2015
Harianjogja.com, SLEMAN—Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah 2015 dari Rp3.300 menjadi Rp3.700 diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
Hanya saja, prosedur penjualan gabah dari petani kepada Bulog, dinilai ribet dan masih merepotkan petani.
Terkait dengan besaran kenaikan yang hanya Rp400, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Azis Hidayat mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menentukan HPP gabah.
Aziz mengungkapkan, di samping swasembada pangan, sasaran pemerintah lainnya adalah menyejahterakan petani. Namun, HPP gabah tidak bisa dinaikkan begitu saja.
“Kalau terlalu tinggi, nanti petani sejahtera tapi konsumen keberatan karena harga beras naik. Jadi bagaimana caranya supaya petani sejahtera, tapi harga jual ke konsumen juga tidak terlalu tinggi,” ucap Aziz, seusai panen raya di Dusun Karongan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Kamis (19/3/2015).
Serapan gabah oleh Bulog juga diklaim terus meningkat. “Kami berharap tidak ada tengkulak atau perantara. Petani juga jangan mudah tergoda jika diminta segera menjual karena nanti harganya jatuh. Inilah perlunya pendampingan penyuluh lapangan,” papar Aziz.
Kendati demikian, menjual gabah ke Bulog ternyata dianggap ribet oleh sebagian petani. “Dulu Bulog pernah ke sini tapi banyak ketentuannya. Kami tentukan harga sekian tapi dia tidak mau. Padahal petani tahunya itu asal yang beli mau dan yang punya boleh, ya sudah,” ungkap Siswanto, Ketua Kelompok Tani Sedyo Maju di Dusun Karongan.
Siswanto mengaku kelompoknya belum tergabung dalam koperasi. Dia juga memilih menjual gabah langsung kepada tengkulak.
“Harga gabahnya tergantung yang beli. Biasanya disesuaikan harga beras. Kalau sekarang harga beras Rp8.000 sampai Rp10.000, harga gabahnya seharusnya setengah dari itu,” katanya.
Bupati Sleman Sri Purnomo juga berpendapat, menjual gabah langsung ke Bulog itu belum tentu menguntungkan petani. Sebab sering kali, harga yang dipatok lebih rendah dibanding harga di pasaran.
“Yang penting, masyarakat menjual lewat koperasi agar tidak dipermainkan. Kelompok tani juga berperan penting agar orang-orang tidak saling menjatuhkan harga,” ujar Sri Purnomo.
Sri Purnomo menambahkan, pada dasarnya petani diberi kebebasan untuk menjual hasil panennya secara umum. Namun, petani juga disarankan memaksimalkan keberdaan lumbung pangan. “Jangan langsung dijual semua saat panen raya. Disimpan dulu dan dikeluarkan saat tidak musim panen. Itu juga bagian dari langkah pengendalian secara mikro,” ucapnya.
http://jogja.solopos.com/baca/2015/03/20/jual-gabah-ke-bulog-belum-untungkan-petani-586936
Harianjogja.com, SLEMAN—Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah 2015 dari Rp3.300 menjadi Rp3.700 diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
Hanya saja, prosedur penjualan gabah dari petani kepada Bulog, dinilai ribet dan masih merepotkan petani.
Terkait dengan besaran kenaikan yang hanya Rp400, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Azis Hidayat mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menentukan HPP gabah.
Aziz mengungkapkan, di samping swasembada pangan, sasaran pemerintah lainnya adalah menyejahterakan petani. Namun, HPP gabah tidak bisa dinaikkan begitu saja.
“Kalau terlalu tinggi, nanti petani sejahtera tapi konsumen keberatan karena harga beras naik. Jadi bagaimana caranya supaya petani sejahtera, tapi harga jual ke konsumen juga tidak terlalu tinggi,” ucap Aziz, seusai panen raya di Dusun Karongan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Kamis (19/3/2015).
Serapan gabah oleh Bulog juga diklaim terus meningkat. “Kami berharap tidak ada tengkulak atau perantara. Petani juga jangan mudah tergoda jika diminta segera menjual karena nanti harganya jatuh. Inilah perlunya pendampingan penyuluh lapangan,” papar Aziz.
Kendati demikian, menjual gabah ke Bulog ternyata dianggap ribet oleh sebagian petani. “Dulu Bulog pernah ke sini tapi banyak ketentuannya. Kami tentukan harga sekian tapi dia tidak mau. Padahal petani tahunya itu asal yang beli mau dan yang punya boleh, ya sudah,” ungkap Siswanto, Ketua Kelompok Tani Sedyo Maju di Dusun Karongan.
Siswanto mengaku kelompoknya belum tergabung dalam koperasi. Dia juga memilih menjual gabah langsung kepada tengkulak.
“Harga gabahnya tergantung yang beli. Biasanya disesuaikan harga beras. Kalau sekarang harga beras Rp8.000 sampai Rp10.000, harga gabahnya seharusnya setengah dari itu,” katanya.
Bupati Sleman Sri Purnomo juga berpendapat, menjual gabah langsung ke Bulog itu belum tentu menguntungkan petani. Sebab sering kali, harga yang dipatok lebih rendah dibanding harga di pasaran.
“Yang penting, masyarakat menjual lewat koperasi agar tidak dipermainkan. Kelompok tani juga berperan penting agar orang-orang tidak saling menjatuhkan harga,” ujar Sri Purnomo.
Sri Purnomo menambahkan, pada dasarnya petani diberi kebebasan untuk menjual hasil panennya secara umum. Namun, petani juga disarankan memaksimalkan keberdaan lumbung pangan. “Jangan langsung dijual semua saat panen raya. Disimpan dulu dan dikeluarkan saat tidak musim panen. Itu juga bagian dari langkah pengendalian secara mikro,” ucapnya.
http://jogja.solopos.com/baca/2015/03/20/jual-gabah-ke-bulog-belum-untungkan-petani-586936
Petani Keluhkan Kebijakan Bulog
Jumat, 20 Maret 2015
KBR, Jakarta – Petani beras Indonesia mengeluh karena Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya berencana menyerap sekitar 10% dari total hasil panen beras nasional.
Pendiri Asosiasi Petani Beras Indonesia Nuril Arifin mengatakan, dalam setahun petani bisa menghasilkan 25 juta ton beras. Jika Bulog hanya menyerap 2,5 juta ton saja, petani terpaksa menjual berasnya ke tengkulak. Padahal, kata Nuril, tengkulak pasti membeli gabah petani di bawah harga yang ditentukan pemerintah.
“Itu akan dimakan oleh para tengkulak. Kalau tengkulak belinya pasti tidak sesuai harga dasar gabah. Alasannya butir kuningnya begini, alasannya kadar airnya begini, alasannya bentuknya begini. Walah macam-macam,” kata Nuril kepada KBR, Jumat (20/3).
“Akhirnya petani jadi kalahan terus selamanya. Harusnya berapa pun jumlah petani yang panen, dibeli dulu oleh pemerintah. Itu namanya tanggung jawab. Karena ini kebutuhan hidup,” tambahnya.
Kata Nuril, seharusnya pemerintah bisa menyerap semua produksi beras petani Indonesia sehingga tak ada lagi alasan impor beras. Menurut Nuril, di negara lain seperti Thailand, Vietnam, India dan Pakistan beras yang diproduksi rakyat semuanya dibeli pemerintah.
“Karena kebutuhan untuk negara saja tidak cukup. Harusnya dibeli dulu kemudian dijual kepada rakyat dengan harga yang wajar. Kalau toh bisa mengambil keuntungan, keuntungannya wajar dan bisa dikembalikan ke rakyat.”
Sebelumnya Bulog menurunkan target penyerapan beras petani tahun ini dari 3,2 juta ton menjadi 2,5-2,7 juta ton. Alasannya, karena pemerintah sudah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah.
Asosiasi Petani Beras Indonesia pun tak menyambut keputusan Presiden Joko Widodo yang baru saja menaikkan HPP gabah dan beras. Kata Nuril, meski harga gabah bisa mencapai Rp 3.750 namun harga jual beras di pasaran bisa mencapai Rp 10 ribu.
“Yang untung siapa? Tengkulaknya,” tuding Nuril. Ia pun mensinyalir Bulog sebagai badan plat merah yang gencar mencari selisih keuntungan dari beras petani.
KBR, Jakarta – Petani beras Indonesia mengeluh karena Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya berencana menyerap sekitar 10% dari total hasil panen beras nasional.
Pendiri Asosiasi Petani Beras Indonesia Nuril Arifin mengatakan, dalam setahun petani bisa menghasilkan 25 juta ton beras. Jika Bulog hanya menyerap 2,5 juta ton saja, petani terpaksa menjual berasnya ke tengkulak. Padahal, kata Nuril, tengkulak pasti membeli gabah petani di bawah harga yang ditentukan pemerintah.
“Itu akan dimakan oleh para tengkulak. Kalau tengkulak belinya pasti tidak sesuai harga dasar gabah. Alasannya butir kuningnya begini, alasannya kadar airnya begini, alasannya bentuknya begini. Walah macam-macam,” kata Nuril kepada KBR, Jumat (20/3).
“Akhirnya petani jadi kalahan terus selamanya. Harusnya berapa pun jumlah petani yang panen, dibeli dulu oleh pemerintah. Itu namanya tanggung jawab. Karena ini kebutuhan hidup,” tambahnya.
Kata Nuril, seharusnya pemerintah bisa menyerap semua produksi beras petani Indonesia sehingga tak ada lagi alasan impor beras. Menurut Nuril, di negara lain seperti Thailand, Vietnam, India dan Pakistan beras yang diproduksi rakyat semuanya dibeli pemerintah.
“Karena kebutuhan untuk negara saja tidak cukup. Harusnya dibeli dulu kemudian dijual kepada rakyat dengan harga yang wajar. Kalau toh bisa mengambil keuntungan, keuntungannya wajar dan bisa dikembalikan ke rakyat.”
Sebelumnya Bulog menurunkan target penyerapan beras petani tahun ini dari 3,2 juta ton menjadi 2,5-2,7 juta ton. Alasannya, karena pemerintah sudah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah.
Asosiasi Petani Beras Indonesia pun tak menyambut keputusan Presiden Joko Widodo yang baru saja menaikkan HPP gabah dan beras. Kata Nuril, meski harga gabah bisa mencapai Rp 3.750 namun harga jual beras di pasaran bisa mencapai Rp 10 ribu.
“Yang untung siapa? Tengkulaknya,” tuding Nuril. Ia pun mensinyalir Bulog sebagai badan plat merah yang gencar mencari selisih keuntungan dari beras petani.
KTNA Pesimistis Bulog Serap Beras Sesuai Target
Jumat, 20 Maret 2015
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Thohir pesimistis Perum Bulog dapat merealisasikan pengadaan beras hingga 2,5-2,7 juta ton pada tahun ini akibat sempitnya waktu penyerapan beras dan kenaikan HPP yang tidak signifikan.
Sebelumnya, Bulog menargetkan untuk menyerap beras dalam negeri hingga 3,2 juta ton. Namun, karena kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras tidak sesuai dengan usulan awal Bulog sebesar 15%, maka target pengadaan direvisi menjadi 2,5-2,7 juta ton pada tahun ini.
"Ini walaupun diturunkan tidak akan tercapai karena dua alasan itu. Dapat 2 juta ton juga sudah bagus," katanya, seperti dikutip Bisnis, (20/3/2015).
Pasalnya, pengadaan saat ini tersebut terlambat. Selama ini, panen Maret-April berkontribusi menyumbang 60% total produksi nasional. Namun, Bulog baru bergerak pada minggu ketiga bulan Maret atau ketika panen cukup besar sudah terjadi.
Apalagi, panen pada Agustus-September nanti petani cenderung menyetok hasil panennya sebagai bekal untuk pertanaman yang dimulai Oktober. Dampak stok ditahan berakibat pada harga yang akan tetap diatas HPP sehingga petani tidak tertarik menjualnya kepada Bulog.
Ditambah, harga beras saat ini masih tergolong tinggi akibat mundurnya masa tanam dan tidak diberlakukannya raskin pada tahun lalu. Sehingga, Bulog hanya akan mendapatkan sedikit ruang pada April untuk membeli karena pada Mei harga diperkirakan naik kembali diatas HPP.
Lebih lanjut, Winarno mengkhawatirkan kecilnya pengadaan yang dilakukan Bulog tahun ini dapat berimbas pada dibukanya kran impor beras karena menipisnya stok beras dalam negeri sampai akhir tahun.
Instruksi Presiden No.5 tahun 2015 mengenai Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tertanggal 17 Maret 2015 telah menetapkan acuan harga gabah dan beras baru setelah tiga tahun lamanya aturan tersebut tidak direvisi.
Dalam beleid itu, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 12,12% dari Rp3.300 per kg menjadi Rp3.700 per kg, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan naik 10,84% dari Rp4.150 menjadi Rp4.600 per kg dan beras di Gudang Bulog naik 10,6% dari Rp6.600 per kg menjadi Rp7.300 per kg.
http://industri.bisnis.com/read/20150320/99/413948/ktna-pesimistis-bulog-serap-beras-sesuai-target
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Thohir pesimistis Perum Bulog dapat merealisasikan pengadaan beras hingga 2,5-2,7 juta ton pada tahun ini akibat sempitnya waktu penyerapan beras dan kenaikan HPP yang tidak signifikan.
Sebelumnya, Bulog menargetkan untuk menyerap beras dalam negeri hingga 3,2 juta ton. Namun, karena kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras tidak sesuai dengan usulan awal Bulog sebesar 15%, maka target pengadaan direvisi menjadi 2,5-2,7 juta ton pada tahun ini.
"Ini walaupun diturunkan tidak akan tercapai karena dua alasan itu. Dapat 2 juta ton juga sudah bagus," katanya, seperti dikutip Bisnis, (20/3/2015).
Pasalnya, pengadaan saat ini tersebut terlambat. Selama ini, panen Maret-April berkontribusi menyumbang 60% total produksi nasional. Namun, Bulog baru bergerak pada minggu ketiga bulan Maret atau ketika panen cukup besar sudah terjadi.
Apalagi, panen pada Agustus-September nanti petani cenderung menyetok hasil panennya sebagai bekal untuk pertanaman yang dimulai Oktober. Dampak stok ditahan berakibat pada harga yang akan tetap diatas HPP sehingga petani tidak tertarik menjualnya kepada Bulog.
Ditambah, harga beras saat ini masih tergolong tinggi akibat mundurnya masa tanam dan tidak diberlakukannya raskin pada tahun lalu. Sehingga, Bulog hanya akan mendapatkan sedikit ruang pada April untuk membeli karena pada Mei harga diperkirakan naik kembali diatas HPP.
Lebih lanjut, Winarno mengkhawatirkan kecilnya pengadaan yang dilakukan Bulog tahun ini dapat berimbas pada dibukanya kran impor beras karena menipisnya stok beras dalam negeri sampai akhir tahun.
Instruksi Presiden No.5 tahun 2015 mengenai Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tertanggal 17 Maret 2015 telah menetapkan acuan harga gabah dan beras baru setelah tiga tahun lamanya aturan tersebut tidak direvisi.
Dalam beleid itu, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 12,12% dari Rp3.300 per kg menjadi Rp3.700 per kg, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan naik 10,84% dari Rp4.150 menjadi Rp4.600 per kg dan beras di Gudang Bulog naik 10,6% dari Rp6.600 per kg menjadi Rp7.300 per kg.
http://industri.bisnis.com/read/20150320/99/413948/ktna-pesimistis-bulog-serap-beras-sesuai-target
Jumat, 20 Maret 2015
Barak Bangsa Banjar; Raskin Buruk Sepenuhnya Tanggungjawab Bulog
Jumat, 20 Maret 2015
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Beras miskin (Raskin) berkualitas buruk dan berkutu yang sampai ke rumah tangga sasaran (RTS), seperti terjadi di Kota Banjar, Ciamis, Tasikmalaya dan Indramayu, banyak menuai kutukan dari sejumlah kalangan.
Seperti yang terjadi di Kota Banjar pada periode (Februari-Maret) RTS menerima raskin berkualitas buruk dan berkutu, akhirnya sejumlah aktivis mahasiswa, ormas HKTI dan tokoh masyarakat mengecam dan mengutuk peristiwa tersebut.
Kini, Ketua Umum Barisan Penggerak Bangsa (Barak Bangsa) Provinsi Jawa Barat, Muhlison, menyatakan kepada HR online, Kamis (19/03/2015), pihak Bulog Ciamis harus bertanggungjawab penuh atas peristiwa tersebut.
“Bagaimana rakyat mau sehat dan cerdas, kalau sampai makan beras tidak layak konsumsi. Untuk itu, Bulog wajib bertanggungjawab, karena yang ditunjuk dan diberi kewenangan pengelolaan dan pendistribusian adalah mereka. Barak Bangsa Jabar secara tegas mengutuk dan akan mengusutnya,” tegas Muhlison.
Maraknya kasus raskin buruk dan berkutu, yang tentu tidak layak konsumsi bagi RTS di sejumlah daerah di Jabar, dinilai Muhlison, sangat jauh dengan semangat Pemprov Jabar yang akan memproyeksikan sebagai Provinsi lumbung beras nasional.
“Dan kasus serupa ternyata tidak hanya terjadi di Jabar, di provinsi lain juga ditemukan hal yang sama. Untuk itu saya meminta Presiden turun tangan, karena pemerintahan sekarang akan berswasembada beras, dan tentunya Raskin buruk akan merugikan keuangan negara,” tukasnya. (Hermanto/R1/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/03/barak-bangsa-banjar-raskin-buruk-sepenuhnya-tanggungjawab-bulog/
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Beras miskin (Raskin) berkualitas buruk dan berkutu yang sampai ke rumah tangga sasaran (RTS), seperti terjadi di Kota Banjar, Ciamis, Tasikmalaya dan Indramayu, banyak menuai kutukan dari sejumlah kalangan.
Seperti yang terjadi di Kota Banjar pada periode (Februari-Maret) RTS menerima raskin berkualitas buruk dan berkutu, akhirnya sejumlah aktivis mahasiswa, ormas HKTI dan tokoh masyarakat mengecam dan mengutuk peristiwa tersebut.
Kini, Ketua Umum Barisan Penggerak Bangsa (Barak Bangsa) Provinsi Jawa Barat, Muhlison, menyatakan kepada HR online, Kamis (19/03/2015), pihak Bulog Ciamis harus bertanggungjawab penuh atas peristiwa tersebut.
“Bagaimana rakyat mau sehat dan cerdas, kalau sampai makan beras tidak layak konsumsi. Untuk itu, Bulog wajib bertanggungjawab, karena yang ditunjuk dan diberi kewenangan pengelolaan dan pendistribusian adalah mereka. Barak Bangsa Jabar secara tegas mengutuk dan akan mengusutnya,” tegas Muhlison.
Maraknya kasus raskin buruk dan berkutu, yang tentu tidak layak konsumsi bagi RTS di sejumlah daerah di Jabar, dinilai Muhlison, sangat jauh dengan semangat Pemprov Jabar yang akan memproyeksikan sebagai Provinsi lumbung beras nasional.
“Dan kasus serupa ternyata tidak hanya terjadi di Jabar, di provinsi lain juga ditemukan hal yang sama. Untuk itu saya meminta Presiden turun tangan, karena pemerintahan sekarang akan berswasembada beras, dan tentunya Raskin buruk akan merugikan keuangan negara,” tukasnya. (Hermanto/R1/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/03/barak-bangsa-banjar-raskin-buruk-sepenuhnya-tanggungjawab-bulog/
Warga Penerima Raskin di Bengkulu Keluhkan Kualitas Beras Jelek dan Apek
Kamis, 19 Maret 2015
[BENGKULU] Sejumlah warga penerima raskin di Bengkulu mengeluhkan kualitas beras yang disalurkan Bulog setempat jelek dan berbauk apek. Diduga beras yang disalurkan tersebut sudah lama disimpan di gedung Bulog Bengkulu.
"Kualitas beras Bulog yang disalurkan kepada warga penerima raskin sekarang ini, jelek dan berbauk agak apek, sehingga kurang enak disantap," kata beberapa warga penerima raskin di Kota Bengkulu, Kamis (19/3).
Warga berharap kualitas raskin yang akan disalurkan bulan berikutnya agar lebih baik lagi, sehingga meski beras subsidi rasanya enak. "Selama ini kualitas raskin cukup baik, tapi penyaluran bulan ini agak jelek," ujarnya.
Kepala Bulog Bengkulu, Sugeng Rahayu mengatakan, jika benar beras raskin yang diterima masyarakat kualitas jelek dan baik apek silakan lapor ke Bulog, akan diganti dengan beras kualitas baik.
"Silakan warga datang ke Bulog untuk menukarkan beras yang kualitasnya jelek, akan kita ganti dengan beras lebih baik lagi. Kita tidak ada niat untuk menyalurkan raskin kualitas jelek," ujarnya.
Ia mengaku, raskin yang disalurkan pihaknya kepada warga di Bengkulu, selama ini tidak ada masalah dan baru sekarang ada keluhan. Namun demikian, Bulog Bengkulu siap menukar raskin yang kualitas jelek tersebut.
Untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi lagi ke depan, Bulog Bengkulu pada musim panen tahun ini, akan membeli beras petani sebanyak-banyak, sehingga stok beras raskin di daerah ini melimpah.
Dengan demikian, Bulog Bengkulu tidak lagi mendatangkan beras dari luar untuk raskin. "Kami berusaha sekuat mungkin untuk membeli beras lokal pada musim panen Juni mendatang, sehingga stok raskin di Bengkulu tersedia dalam jumlah banyak," ujarnya.
Penerima raskin di Bengkulu sebanyakj 121.574 RTS, tersebar di 9 kabupaten dan kota karena kabupaten Mukomuko tetap menolak jatah raskin tahun 2015. [143/N-6]
http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/warga-penerima-raskin-di-bengkulu-keluhkan-kualitas-beras-jelek-dan-apek/81797
[BENGKULU] Sejumlah warga penerima raskin di Bengkulu mengeluhkan kualitas beras yang disalurkan Bulog setempat jelek dan berbauk apek. Diduga beras yang disalurkan tersebut sudah lama disimpan di gedung Bulog Bengkulu.
"Kualitas beras Bulog yang disalurkan kepada warga penerima raskin sekarang ini, jelek dan berbauk agak apek, sehingga kurang enak disantap," kata beberapa warga penerima raskin di Kota Bengkulu, Kamis (19/3).
Warga berharap kualitas raskin yang akan disalurkan bulan berikutnya agar lebih baik lagi, sehingga meski beras subsidi rasanya enak. "Selama ini kualitas raskin cukup baik, tapi penyaluran bulan ini agak jelek," ujarnya.
Kepala Bulog Bengkulu, Sugeng Rahayu mengatakan, jika benar beras raskin yang diterima masyarakat kualitas jelek dan baik apek silakan lapor ke Bulog, akan diganti dengan beras kualitas baik.
"Silakan warga datang ke Bulog untuk menukarkan beras yang kualitasnya jelek, akan kita ganti dengan beras lebih baik lagi. Kita tidak ada niat untuk menyalurkan raskin kualitas jelek," ujarnya.
Ia mengaku, raskin yang disalurkan pihaknya kepada warga di Bengkulu, selama ini tidak ada masalah dan baru sekarang ada keluhan. Namun demikian, Bulog Bengkulu siap menukar raskin yang kualitas jelek tersebut.
Untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi lagi ke depan, Bulog Bengkulu pada musim panen tahun ini, akan membeli beras petani sebanyak-banyak, sehingga stok beras raskin di daerah ini melimpah.
Dengan demikian, Bulog Bengkulu tidak lagi mendatangkan beras dari luar untuk raskin. "Kami berusaha sekuat mungkin untuk membeli beras lokal pada musim panen Juni mendatang, sehingga stok raskin di Bengkulu tersedia dalam jumlah banyak," ujarnya.
Penerima raskin di Bengkulu sebanyakj 121.574 RTS, tersebar di 9 kabupaten dan kota karena kabupaten Mukomuko tetap menolak jatah raskin tahun 2015. [143/N-6]
http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/warga-penerima-raskin-di-bengkulu-keluhkan-kualitas-beras-jelek-dan-apek/81797
Serahkan Raskin Tak Layak Konsumsi
Kamis, 19 Maret 2015
15 Maret 2015, Hal unik terjadi pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda mendengarkan laporan reses pertama anggota DPRD, pada Kamis (12/3). Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Wakil Bupati Cirebon H Tasiya Soemadi mendapat hadiah menarik dari anggota DPRD asal dapil I, yakni beras miskin (raskin) yang tak layak konsumsi. Usai H Khanafi SH menyampaika hasil laporan kegiatan reses 8 anggota DPRD Kabupaten Cirebon asal dapil I, Supirman SH menyampaikan interupsi dan diterima oleh pimpinan rapat. Politisi Partai Hanura yang berasal dari Dapil I ini menyatakan, bahwa dari pantauan anggota DPRD asal Dapil VII yang satu pekan lalu melaksanakan reses, tidak hanya usulan dan masukan yang ditampung. “Ada beberapa temuan yang sangat mencengangkan. Ternyata masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Buktinya, raskin yang dibagikan sebagai makanan pokok, kualitasnya tidak layak dikonsumsi oleh manusia”.
Oleh sebab itu, Supirman SH meminta kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Sebab, kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Dapil I. Tapi, di Dapil lain pun ada. “Makanya, saya kasih contoh beras raskin ke pimpinan”. Senada diungkapkan anggota DPRD asal Dapil I H Mulus Trisla Ageng SH. Dirinya mengambil satu kilo raskin yang sudah dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan langsung ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH dan selanjutnya diresahkan kepada wakil bupati Cirebon H Tasiya Soemadi sebagai representasi pemerintah Kabupaten Cirebon. “Terima kasih, nanti akan menjadi barang bukti. Tidak hanya Dapil I, saat menyampaikan laporan reses, Aan Setiawan SSi yang mewakili Dapil VII juga mengatakan hal yang sama. “Tidak hanya usulan yang ter cantum tadi. Tapi, banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras raskin yang dinilai tak layak konsumsi”.
Saat menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya terkait kualitas raskin. “Ayam saja tidak mau makan”. Usai rapat paripurna, sekretaris daerah Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si langsung melihat raskin temuan anggota DPRD Dapil I. Setelah melihat, dalam waktu dekat akan menggelar rapat guna mengevaluasi penyebaran raskin di awal tahun 2015 “nanti kita evaluasi”.
15 Maret 2015, Hal unik terjadi pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda mendengarkan laporan reses pertama anggota DPRD, pada Kamis (12/3). Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Wakil Bupati Cirebon H Tasiya Soemadi mendapat hadiah menarik dari anggota DPRD asal dapil I, yakni beras miskin (raskin) yang tak layak konsumsi. Usai H Khanafi SH menyampaika hasil laporan kegiatan reses 8 anggota DPRD Kabupaten Cirebon asal dapil I, Supirman SH menyampaikan interupsi dan diterima oleh pimpinan rapat. Politisi Partai Hanura yang berasal dari Dapil I ini menyatakan, bahwa dari pantauan anggota DPRD asal Dapil VII yang satu pekan lalu melaksanakan reses, tidak hanya usulan dan masukan yang ditampung. “Ada beberapa temuan yang sangat mencengangkan. Ternyata masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Buktinya, raskin yang dibagikan sebagai makanan pokok, kualitasnya tidak layak dikonsumsi oleh manusia”.
Oleh sebab itu, Supirman SH meminta kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Sebab, kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Dapil I. Tapi, di Dapil lain pun ada. “Makanya, saya kasih contoh beras raskin ke pimpinan”. Senada diungkapkan anggota DPRD asal Dapil I H Mulus Trisla Ageng SH. Dirinya mengambil satu kilo raskin yang sudah dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan langsung ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH dan selanjutnya diresahkan kepada wakil bupati Cirebon H Tasiya Soemadi sebagai representasi pemerintah Kabupaten Cirebon. “Terima kasih, nanti akan menjadi barang bukti. Tidak hanya Dapil I, saat menyampaikan laporan reses, Aan Setiawan SSi yang mewakili Dapil VII juga mengatakan hal yang sama. “Tidak hanya usulan yang ter cantum tadi. Tapi, banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras raskin yang dinilai tak layak konsumsi”.
Saat menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya terkait kualitas raskin. “Ayam saja tidak mau makan”. Usai rapat paripurna, sekretaris daerah Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si langsung melihat raskin temuan anggota DPRD Dapil I. Setelah melihat, dalam waktu dekat akan menggelar rapat guna mengevaluasi penyebaran raskin di awal tahun 2015 “nanti kita evaluasi”.
Langganan:
Postingan (Atom)