DPR: Bulog Lemah Jaga Ketahanan Pangan

Jumat, 31 Agustus 2012

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan DPR menilai impor beras dari Kamboja dengan volume 100 ribu ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun ke depan menunjukkan peranan Perum Bulog sebagai penjamin ketersediaan pangan masih lemah.

"Di dalam draft Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1996, Bulog harus lebih diberdayakan. Di dalam undang-undang yang lama, peranannya tidak spesifik dan terlalu umum," kata anggota komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo di Jakarta, Jumat (31/8).

Fungsi Bulog, menurut Firman, harus diperbaiki sebagai lembaga independen dan bertanggung jawab pada ketahanan pangan. Saat ini, peran Bulog lebih mengarah pada bisnis.

"Saat ini, telah terjadi kerancuan terkait Harga Patokan Pemerintah (HPP), di mana Bulog tidak mengetahui pasti berapa HPP beras. Ketika beras mahal, Bulog memilih impor dengan harga di atas HPP," katanya.

Sedangkan pengamat pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, perlu ada kerja sama antara Bulog (Divisi Regional Bulog) dan pemerintah provinsi. Menurut dia, kewenangan ke daerah lebih baik lagi jika mencakup penanganan gizi buruk dan kerawanan pangan yang bersifat mendadak.

"Selama ini Bulog kerap dituding merugikan masyarakat tidak mampu. Bulog membeli beras kualitas buruk dengan harga lebih tinggi demi mendapatkan profit," katanya.

Bustanul menyebutkan, dilema muncul dalam internal Bulog menyangkut unit harus dibebani untung dan peran layanan publik. Selain itu, harus ada pengawasan bersama agar Bulog tidak terjebak pada pola kerja lama.

"Kalau ada oknum Bulog yang korupsi, maka harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi yang berat. Bulog jangan mengambil untung saat menjalankan peran sosial di masyarakat, yang utama harus dibenahi adalah ketahanan pangan," katanya.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/31/m9ma0t-dpr-bulog-lemah-jaga-ketahanan-pangan

Harga Gabah Petani Anjlok, Bulog Diminta Beli Beras Petani.

Kamis, 30 Agustus 2012

KARAWANG, TVBERITA.COM- Akibat kegagalan panen yang dialami oleh hampir sebagian wilayah pertanian Karawang, membuat harga gabah ditingkatan petani mengalami penurunan harga yang drastis. Hal ini pun diperparah dengan keberadaan bulog yang dinilai lebih memilih membeli beras dari para tengkulak. Para petani mengaku hasil panen kali ini hanya cukup untuk konsumsi pribadi dan keluarganya.

Dikatakan Sardi Darsan(44) petani yang berasal dari Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta mengaku harga gabah saat ini berada dititik paling rendah.” Harga gabah sekarang dari petani ke tengkulak dikisaran Rp. 3500/kg sedangkan harga jual tengkulak kepasaran bisa dijual Rp 4000 rupiah/kg, bedanya saja sudah 500 rupiah.”keluhnya.

Selain factor kegagalan panen disebagian besar areal pertanian Karawang Utara, pemicu penurunan harga gabah ditingkatan petani itu diduga akibat Badan Usaha Logistik(Bulog) yang menjadi leading sector dalam persoalan perberasan ditingkatan nasional maupun daerah lebih cenderung suka membeli beras dari para tengkulak.” Kami sendiri kurang tahu kenapa seperti itu, yang jelas, pada saat kami sedang panen raya itu justru para tengkulak yang datang, bukannya Bulog.”jelas Sardi.

Hal tersebut juga diamini oleh Ayad Suhayad(46), dirinya bahkan menilai perhatian bulog kepada para petani dirasa masih minim.” Makanya untuk hasil panen kita kali ini saja paling Cuma cukup untuk makan sehari-hari keluarga saja. Sudah mah panen kemarin gagal, sekarang ditambah bulog juga lebih memilih beli beras tengkulak daripada beras petani.”ucap Ayad.(Fahmi Rukmana)

http://www.tvberita.com/berita-770-harga-gabah-petani-anjlok-bulog-diminta-beli-beras-petani.html

2 Ton raskin ditolak

 Kamis, 30 Agustus 2012

IMO, MONDE: Sebanyak 2.010 kilogram raskin jatah Kelurahan Limo, kemarin, terpaksa ditolak lantaran kualitasnya sangat buruk dan tidak layak konsumsi.

Menurut Endi selaku koordinator Raskin Kelurahan Limo, penolakan atas 134 karung beras raskin ini terpaksa dilakukan karena kondisi beras yang sangat jelek. Pihaknya tidak tega untuk mendistribusikan beras itu kepada para rumah Tangga Sasaran (RTS).

“Kami sudah memeriksa lebih dari sepuluh karung beras dan semuanya sama berwarna kuning, banyak batu, hancur, dan bau apek, makanya kami tolak,” ungkap Endi.

Dijelaskannya, secara keseluruhan jumlah RTS di Limo mencapai 1.087 KK atau dengan jatah 16.035 kilogram beras. Hanya saja, pengiriman tahap pertama ini merupakan sisa dari jatah Kelurahan Grogol yang mungkin berkualitas sama.

“Saya rasa jatah untuk Kelurahan Grogol kualitasnya tidak berbeda karena beras yang kami terima sebanyak 134 karung ini merupakan sisa pengiriman untuk jatah Grogol,” tukas Endi.

Menanggapi hal ini, Lurah Limo, Zaenudin membenarkan kebijakan stafnya menolak raskin tersebut karena menurutnya kondisi beras yang dikirim bulog kali ini kualitasnya memang sangat buruk.

“Meskipun beras ini untuk orang miskin, tapi rasanya kami tidak tega untuk membagikannya karena kualitasnya sangat jelek dan saya yakin meskipun kami paksakan menerima beras ini, nantinya akan malah menuai protes dari warga. Karena itu, lebih baik kami tolak saja untuk diganti dengan beras yang kualitasnya lebih baik,” beber Zaenudin seraya meminta kepada para RTS agar sedikit bersabar menunggu kedatangan pengiriman beras yang kualitasnya lebih bagus. (ast)  

sumber: http://www.monitordepok.co.id/news/read/2012/08/30/12/10405848/2-ton-raskin-ditolak#.UECozNZlS2A

Bulog Mart Sulit Direalisasikan

Kamis, 30 Agustus 2012

YOGYA (KRjogja.com) - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Devisi Regional (Divre) DIY mengaku kesulitan dalam mewujudkan gerai Bulog Mart atau toko serba ada di DIY. Bulog DIY terkendala konsep dan pendanaan serta belum ada kententuan yang jelas mengenai Bulog Mart.

"Semula kami berencana menghadirkan 5 gerai Bulog Mart di DIY pada 2012 ini yang diharapkan bisa menstabilkan dan meredam harga sembilan bahan pokok (sembako) terutama beras, gula pasir dan minyak goreng. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun karena belum ada ketentuan yang pasti dari pusat," ujar Kepala Perum Bulog Divre DIY, Darsono Imam Yuwono dikantornya, Kamis (30/8).

Darsono mengatakan konsep Bulog Mart yang semua direncanakan terlalu tinggi dan membutuhkan pendanaan serta sumber daya manusia yang cukup banyak. Sehingga di DIY sendiri realisasi Bulog Mart di tunda, meskipun di provinsi lainnya sudah ada Bulog Mart seperti di Jakarta dan Bandung. Selain itu Bulog Mart ini nantinya akan bersaing dengan retail-retail yang sudah menjamur saat ini sehingga letaknya yang strategis masih belum ditemukan.

"Kalau harus direalisasikan dan terkendala pendanaan dan SDM, sebaiknya Bulog menitipkan berasnya di pasar retail yang sudah ada di DIY dengan papan etalasenya. Tentunya hal ini lebih efisien karena tidak perlu membangun toko dan tidak perlu SDM dari Bulog, semua toko tersebut yang mengatur, kita hanya titip dagangan," ungkapnya. (Fir)

sumber: http://krjogja.com/read/141077/bulog-mart-sulit-direalisasikan.kr

Pemkab Sinjai Kritisi Kinerja Bulog

Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai Tayeb A Mappasere sangat menyesalkan kinerja dari Bulog atas tidak meratanya beras miskin (raskin) ke 13 tahun 2012 yang disalurkan pada petengahan agustus lalu. Adanya batas waktu yang ditetapkan selama lima hari dalam penyaluran raskin 13 untuk melayani seluruh Rumah Tangga sasaran (RTS) di Sinjai dinilai tidak memungkinkan.

“Sangat tidak masuk akal jika Bulog membatasi waktu penyaluran selama lima hari untuk melayani 80 desa/kelurahan yang ada di Sinjai. Buktinya raskin yang tersalur tidak semua kecamatan memperolehnya. Katanya ini beras kemanusiaan tapi malah mempermainkan masyarakat miskin”. Kata Tayyeb dengan nada kesal.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kabag Perekonomian Setdakab Sinjai Muh Haris bahwa penyaluran raskin 13 yang dilakukan oleh Bulog pada tanggal 13-17 Agustus hanya ada empat kecamatan yang memperoleh. Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi raskin yang berlangsung senin siang (27/8) bertempat di ruang pola kantor bupati Tanassang.

Selain itu, Pemkab juga mempertanyakan soal penyaluran raskin tiap bulan yang tidak berjalan sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Hingga saat ini raskin yang tersalur baru sampai untuk bulan april. “Sekarang sudah bulan agustus, sedangkan raskin yang baru tersalur untuk bulan april itupun belum semua RTS dapat. Kasihan sekali ini masyarakat, jangan sampai warga miskin beranggapan kalau pemerintah tidak peduli padahal semua ini ulah dari Bulog”. jelas Tayyeb.

Tayyeb juga menghimbau kepada Bulog agar ada jadwal penyaluran raskin yang diberikan kepada pemkab sehingga pihaknya dapat turun langsung mengawasi penyaluran raskin ini kepada masyarakat.

Koordinator Satuan Kerja (satker) penyaluran raskin Gudang Bulog Sinjai, Sabaruddin yang hadir dalam rapat itu beralasan bahwa penyaluran raskin 13 tidak seluruh kecamatan mendapatkan karena waktu yang sangat terbatas. “Jadi waktu lima hari untuk penyaluran raskin 13 itu sudah ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi propinsi yang dilakukan di Makassar”. kilahnya.

Terkait dengan keterlambatan penyaluran raskin tiap bulan, Sabaruddin beranggapan bahwa ini disebabkan karena keterlambatan masyarakat dalam melakukan pelunasan. "Selain itu juga soal adanya masalah pada penyaluran raskin januari dan februari". tandasnya. (Haeran/Yasir)

RI Buka Peluang Kran Impor Beras 100.000 Ton dari Kamboja

Jakarta - Kamboja memberikan komitmen kerjasama untuk mengekspor beras ke Indonesia dalam jumlah hingga 100.000 ton. Rencananya Indonesia akan memanfaatkan kerjasama ini untuk mengimpor beras dari Kamboja yang bisa dilakukan saat Indonesia butuh beras impor.

"Kita baru saja tanda tangan MoU (Memorandum of Understanding) mengenai beras dengan Kamboja," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan kepadadetikFinance, Rabu (29/8/2012)

Menurut Gita, kesepakatan MoU dengan Kamboja merupakan dasar bagi Bulog sebagai penyangga komoditi strategis beras untuk melakukan impor beras dari Kamboja di waktu yang akan datang. Sebelumnya Indonesia juga sudah melakukan hal serupa dengan Vietnam.

Dikatakan Gita, MoU tersebut hanya untuk keamanan pasokan beras di Indonesia. Dengan kata lain, setelah MoU tak otomatis langsung impor beras dari Kamboja.

"Volumenya sebesar 100.000 ton," jelas Gita.

Seperti diketahui kementerian perdagangan menandatangani kesepakatan untuk membeli beras dari Kamboja dengan volume 100.000 ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sementara Kamboja akan mengimpor pupuk dan peralatan pertanian seperti traktor dan mesin penggiling gabah dari Indonesia.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh pada sela-sela Pertemuan ke-44 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN di Siem Reap, Kamboja.

Raskin untuk Warga Umbul Buah Banyak Kutu

TRIBUNLAMPUNG.co.id - Masyarakat Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur mengeluhkan beras miskin (raskin) yang diterima mereka sudah banyak kutunya.

"Beras yang kami terima sekarang banyak kutunya. Jangan mentang-mentang kami ini rakyat kecil, seenaknya saja diberi beras yang sudah berkutu,"kata Tohmidi, warga setempat, Rabu (29/8/2012).

Hal tersebut pun diakui Kepala Pekon Umbul Buah Zudarwansyah, yang mengatakan bahwa raskin yang berkutu memang kerap terjadi. Tapi jatah raskin bulan Mei yang baru ditebus Agustus ini, kutunya lebih banyak.

"Kami harap Bulog harus rutin kontrol sehingga mutu beras yang didistribusikan bagus. Kami harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi," kata Zudarwansyah.

Di Pekon Umbul Buah sendiri raskin yang didistribusikan sebanyak 1.530 kg diberikan ke 102 rumah tangga sasaran manfaat (RTSM). (Tri Yulianto)

Selamat Datang Beras Kamboja!

 Selasa, 28 Agustus 2012

KOMPAS.com - Di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Perkonomian Ke-44 ASEAN di Siem Reap, Kamboja, Indonesia meneken perjanjian pembelian beras dengan negara tersebut. Adalah Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan dan mitranya Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) itu, hari ini.

Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh mengatakan kalau jual beli beras dengan Indonesia adalah kali pertama bagi Kamboja.

Di dalam MoU itu, Kamboja bakal memasok minimal 100.000 ton beras ke Indonesia dalam setahun. "Harga penjualan sesuai dengan harga pasar," kata Prasidh.

Lebih lanjut, Prasidh mengatakan kalau jual beli beras dengan Indonesia adalah kali pertama bagi Kamboja. "Pengiriman perdana akan berlangsung secepatnya," imbuh Prasidh.

Sementara, Gita Wirjawan mengatakan pembelian beras oleh pihak Indonesia adalah langkah pertama dari banyaknya kerja sama soal beras dengan Kamboja. "Kami berharap Indonesia bakal memperdalam kerja sama dengan Kamboja," kata Gita.

Kamboja adalah negara agraris, tulis Xinhua. Pasalnya, 80 persen dari sekitar 15 juta penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Tahun lalu, Kamboja sukses memproduksi 8,25 juta ton beras. Dari jumlah itu, sekitar 2,5 juta ton adalah beras dari padi giling siap ekspor.

Pada Agustus 2010, pemerintah Kamboja merilis strategi promosi ekspor beras hingga satu juta ton sampai dengan 2015. Pada 2011, realisasi ekspor beras dari padi giling Kamboja berada di posisi 170.000 ton

sumber: http://internasional.kompas.com/read/2012/08/28/19114724/Selamat.Datang.Beras.Kamboja

Mendag Pastikan Indonesia Siap Impor Beras Dari Kamboja

Senin, 27 Agustus 2012

Seruu.com -  Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan Indonesia siap menandatangani pengadaan cadangan beras dari Kamboja yang nilainya sekitar 100.000 metrik ton untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

"Prinsipnya kita akan teken MOU pengadaan cadangan beras secepatnya, tidak hanya dengan Kamboja, tetapi juga dengan Laos, Vietnam dan negara lain. Ini kita lakukan untuk ketahanan dan keamanan pangan jika suatu waktu diperlukan," katanya seusai pembukaan Pertemuan ke-44 Menteri Ekonomi ASEAN oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di Siem Reap, Senin (27/8/2012).

Menurut Gita, pembahasan mengenai kerjasama pengadaan cadangan beras dari Kamboja itu sudah lama dilakukan dengan melibatkan Bulog sebagai badan penyangga pangan khususnya beras. Di tengah pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ada desakan dari Kamboja agar MOU kerjasama itu segera ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebelumnya pernah meminta Indonesia membeli beras dari Kamboja karena negeri itu memiliki surflus produksi beras ratusan ribu ton dan juga berharap agar pengusaha Indonesia bisa melakukan investasi pasca-panen seperti dalam bidang teknologi penggilingan gabah.
Kamboja terkenal sebagai negara agraris karena 80 persen penduduknya bertani. Kamboja memproduksi 8,25 juta ton beras tahun 2011. Pada tahun 2012, Kamboja mentargetkan eskpor beras sebanyak 180.000 ton. Sampai dengan 2015, Kamboja mematok target ekspor beras sedikitnya 1 juta ton.
"Saya niat untuk meneken MOU itu segera, tidak perlu menunggu sampai bulan November 2012 saat KTT ASEAN berlangsung di Phnom Penh," katanya.
Menurut Duta Besar Indonesia di Kamboja Soehardjono Sastromihardjo Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri kunjungan kenegaraan ke Kamboja sehari sebelum KTT ASEAN pada 16--18 Nopember 2012.
Para pengusaha Indonesia yang berbisnis di Kamboja menyambut baik rencana penandatanganan MoU soal pengadaan beras dari Kamboja. Direktur Pengembangan Bisnis PT Galuh Prabu Trijaya Mohamad Helmi BB menyatakan kerjasama itu akan membantu para pengusaha Indonesia di Kamboja memperluas usahanya karena terdapat payung hukum yang jelas.
Perusahaan Helmi sudah beroperasi sejak tahun 2005 dengan membantu para petani lokal dan menguasai lahan lebih dari 1,2 juta hektar. PT Galuh membantu petani dari mulai menanam yang produktif, menyediakan pupuk yang dipasok dari Indonesia, sampai traktor dan penggilingan gabah.
Selama ini, kata Helmi, para petani setempat hanya berproduksi 2 ton per hektaredan hanya panen dua kali dalam setahun. Dengan bantuan teknologi pertanian, penyediaan pupuk, dan bimbingan perusahannya, petani Kamboja bisa panen tiga kali dalam setahun dengan produksi antara 6 sampai 7 ton per hektare.
Untuk membimbing petani lokal, PT Galuh Prabu Trijaya, membawa lebih dari 300 petani Indonesia untuk bekerja di lahan pertaniannya yang tersebar di sejumlah propinsi seperti Kompong Thom dan Kompong Cham.
Biasanya, lanjut Helmi, produk gabah dan beras kelompok koperasi Khythay Corp dijual ke Thailand atau negara lain. "Jika Bulog membeli beras Kamboja produksi petani kami, akan lebih baik lagi karena bagaimanapun itu sebetulnya produksi pengusaha Indonesia walau lahannya di Kamboja," katanya.
Ia membandingkan dengan lahan perkebunan sawit milik pengusaha Malaysia di Indonesia.
"Pengusaha Malaysia bisa memiliki kebun sawit di Indonesia karena pemerintahnya membantu memberikan fasilitas dan payung hukum. Pengusaha Indonesia juga bisa memiliki lahan pertanian di Kamboja dengan bantuan payung hukum pemerintah," katanya.
Pengusaha lain, Rudy Halim dari PT Padi Tonle, juga meminta dukungan legalitas dan payung hukum. "Jangan sampai kami investasi di sini, lalu uangnya amblas, tanpa ada perlindungan dari pemerintah atau minimal KBRI," katanya.
Ia menyambut baik MoU soal beras tersebut karena akan menjadi semacam legalitas dan perlindungan usahanya di Kamboja. [ms]

sumber: http://mobile.seruu.com/utama/dunia-agro-dan-industri-/artikel/mendag-pastikan-indonesia-siap-impor-beras-dari-kamboja

Harga Dibuka Terlalu Tinggi, Harta Eks Dirut Bulog Suilt Terjual

28 Agustus 2012

SOLO--MICOM: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengawasi proses lelang harta milik mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Widjanarko Puspoyo. Sebab, dikhawatirkan penawaran harga lelang terlalu tinggi sehingga kemungkinan sulit untuk terealisasi dan menganggu upaya pengembalian kerugian ke kas negara. 

"Kami akan terus awasi, sebab ada proses yang tidak semestinya dari sisi harga dalam proses lelang. Seperti aset rumah mewah Wijanarko di Gajahan, Solo. Harganya terlalu tinggi jika dibandingkan saat membeli. Taksiran saya, paling tinggi Rp18 miliar, namun dari pengumuman lelang mencapai Rp27 miliar. Kalau seperti ini tentu sulit merealisasi terjadinya penawaran, sehingga menghambat pengembalian kerugian negara ke kas negara," ungkap koordinator MAKI Boyamin Saiman di Solo, Senin (28/8). 

Menurut dia, fungsi negara bukanlah menabung atau berinvestasi sehingga memerlukan waktu lama untuk upaya mengembalikan keuangan negara yang dirugikan. Apalagi ternyata dalam proses dan mekanisme lelang, harga yang ditetapkan terlalu tinggi. 

Mekanisme meninggikan harga, lanjut Boyamin, tentu akan menyulitkan pihak eksekutor di dalam proses lelang aset milik terpidana, karena akan mengalami kesulitan mencari penawar. Dengan begitu, upaya untuk cepat mengembalikan kerugian ke kas negara diperkirakan akan menemui hambatan. 

"Nyatanya sudah tiga bulan diumumkan, sampai sekarang belum ada yang terealisasi. Di Solo saja, ada dua aset milik terpidana Widjanarko yang disita negara. Itu karena appraisal dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk Kejaksaan Agung menetapkan harga lelang terlalu tinggi," imbuhnya. 

Pada 4 Februari 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Widjanarko dengan 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp78,38 miliar.

Widjanarko dihukum dalam tiga kasus korupsi, yakni kasus pengadaan sapi potong dari Australia, ekspor beras ke Afrika Selatan, dan penerimaan gratifikasi dari broker Singapura bernama Steven alias Cheong Karm Chuen. (WJ/OL-04) 

sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/08/28/343849/289/101/Harga-Dibuka-Terlalu-Tinggi-Harta-Eks-Dirut-Bulog-Suilt-Terjual

Hatta Sudah Terima Hasil Kajian Revitalisasi Bulog

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan sudah menerima hasil kajian revitalisasi Badan Usaha Logistik (Bulog) untuk menjaga stabilisasi harga bahan pangan pokok.

"Revitalisasi Bulog sudah dilaporkan ke saya, dan dalam waktu dekat ini akan ada presentasi yang intinya adalah kita sepakat Bulog harus direvitalisasi untuk stabilisasi harga pangan pokok," kata Hatta, Selasa (28/8/2012).

Kajian-kajian yang dilakukan, menurutnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, stabilisasi harga, dan cara Bulog bisa bekerja sama secara kontinyu dengan para pedagang. "Jangan sampai ada distorsi, artinya mekanisme pasar harus tetap berjalan dengan tetap menjaga kestabilan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar Bulog direvitalisasi lagi fungsinya sebagai stabilisasi harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat, tidak hanya untuk beras. Untuk itu, Presiden meminta agar segera membentuk tim guna mengembalikan peran Bulog tersebut dan mengkaji komoditas-komoditas pangan yang akan menjadi tanggung jawab Bulog tersebut. [hid]

sumber: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1898437/hatta-sudah-terima-hasil-kajian-revitalisasi-bulog

Inilah Tikus Ketiga Bulog Jadi Tersangka Korupsi

Senin, 27 Agustus 2012

INILAH.COM, Bandung – Satu lagi mantan pejabat Bulog jadi tersangka kasus korupsi. Kali ini R, mantan Kasub Divisi Regional Jawa Barat yang ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung.

R adalah pejabat Bulog ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana operasional penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebelumnya, Kejari Jabar telah menetapkan Wakil Sub Divisi Regional Bulog Jabar berinisial NS dan pejabat bendahara Bulog berinisial M sebagai tersangka.

“Dari hasil pengembangan penyidikan, R sebagai penanggung jawab kegiatan, memegang uang hasil pemotongan dana operasional yang disetorkan oleh anak buahnya,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung, Rinaldi Umar di Bandung, Senin (27/8/2012).

Menurut Rinaldi, jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut masih berkisar Rp5 miliar yang berasal dari pemotongan dana operasional dalam jumlah variatif selama kurun 2008-2010.

Namun, lanjut dia, angka tersebut masih bisa berubah karena kerugian negara dalam perkara itu masih dalam perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

“Sampai saat ini jumlah tersangka masih tiga orang yang akan diajukan ke pengadilan dalam tiga berkas terpisah. Untuk pengembangan, tergantung pada keterangan saksi-saksi di pengadilan nanti,”ujarnya.[ing]

sumber: http://www.inilahjabar.com/read/detail/1897952/inilah-tikus-ketiga-bulog-jadi-tersangka-korupsi

Pemkot diminta tindak tegas Bulog

 25 Agustus 2012 15:03

DEPOK, MONDE: Pemkot Depok diminta agar bersikap tegas terhadap Bulog, terkait pengiriman beras miskin (raskin) untuk warga Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, beberapa waktu lalu.

Ketua PKK RW 12 Kampung Manggah, Kelurahan Depok, Faridah Sodikin mengatakan, apabila Pemkot Depok tidak bertindak tegas terhadap Bulog, kemungkinan pengiriman raskin berkualitas jelek akan kembali terjadi, sehingga warga miskin di Depok yang akan menderita.

“Padahal raskin itu tidak gratis, tapi warga miskin membeli dengan harga subsidi pemerintah, tapi jangan dong mereka dikasih beras yang berkutu dan berbau, mereka juga manusia loh,” kata Faridah kepada Monde, pekan lalu.

Raskin bercampur kutu, berbau dan berwarna kekuning-kuningan ditemukan kantor Kelurahan Depok beberapa hari  menjelang Idul Fitri 1433 H. Warga Kelurahan Depok mengeluhkan buruknya kualitas raskin pengiriman bulan pertengahan Agustus lalu.

Awalnya warga dari beberapa lingkungan tidak menyadari raskin yang mereka ambil dari kantor Kelurahan Depok, berkualitas jelek. Namun begitu dibuka, ternyata raskin yang berada di karung berbobot 15 kg menyebarkan bau apek, berwarna kekuning-kuningan, kotor dan terdapat binatang kutu beras.

Candung, pengurus lingkungan di Kelurahan Depok membenarkan, raskin yang berada di karung berbobot 15 kg terdapat kutu, kotor dan berwarna kekuning-kuningan.

“Coba aje diperiksa berasnya kotor, berkutu dan berwarna kuning,” tutur Candung kepada Monde.

Mengetahui kabar tersebut, Lurah Depok Tri Sutanto langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. “Saya meminta agar pengiriman raskin periode berikutnya berkualitas, sehingga tidak membuat kecewa warga Kelurahan Depok,” tegas Tri.

Faridah mengatakan, raskin yang jelek apalagi berkutu dan berbau tidak memberikan manfaat sehat bagi warga miskin yang memakannya, akibatnya fatal jika terjadi sesuatu.

“Jangan karena harganya murah lantas mengabaikan kualitas berasnya, ini kan bukan lagi zaman orde lama atau perjuangan, tapi zaman reformasi, apalagi Depok kota Metropolitan, tega-teganya kasih makan warga miskin dengan beras berkutu,” tegasnya.(mj) 

sumber: http://www.monitordepok.co.id/read/depok-raya/pancoran-mas/10305-pemkot-diminta-tindak-tegas-bulog.html#.UDt1SdZlS2A

Hatta: Impor Beras Untuk Amankan 254 Juta Jiwa Rakyat Indonesia

Kamis, 23/08/2012 

Jakarta - Pemerintah sampai saat ini belum berpikir untuk kembali mengimpor beras, Namun jika melihat stok beras saat ini dengan ancaman kekeringan yang makin panjang, bisa jadi Indonesia kembali impor beras. 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan masyatakat tak perlu risau dan khawatir apabila pemerintah terpaksa harus melakukan impor beras.

"Kita sampai saat ini belum melakukan impor beras, tapi kalaupun harus impor beras, jangan khawatir, kita impor kalau tujuannya untuk meningkatkan cadangan beras kita dan mengantisipasi kondisi pangan dunia ke depan apabila terjadi kelangkaan," kata Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (23/8/2012).

Dikatakan Hatta, saat ini stok beras di gudang Bulog mencapai 1,5 juta ton. Kemudian dengan tujuan meningkatkan cadangan beras, pemerintah menambah impor hingga mencapai stok beras sebesar 2 juta ton atau 2,5 juta ton.

"Jadi misalnya kalau saat ini stok beras di gudang Bulog 1,5 juta ton. Untuk meningkatkan cadangan menjadi 2 juta-2,5 juta ton dengan melalui impor, untuk mengantisipasi kondisi dunia ke depannya, dan juga kekeringan yang semakin panjang dan mengamankan pangan 254 juta jiwa rakyat Indonesia," jelasnya.

Jadi, kata Hatta, tidak perlu harus khawatir jika Indonesia harus melakukan impor beras. Rencana untuk swasembada akan terus dilakukan agar bisa lepas dari impor.

"Jika nanti Indonesia harus impor beras, jangan dianggap kenapa kita harus impor, kenapa kita impor beras padahal kita sudah swasembada beras, jangan begitu cara bepikirnya. Ini demi untuk mengamankan pangan 254 juta jiwa, kalau kita tidak antisipasi lalu ketakutan kita terjadi bisa berbahaya," tandasnya.
sumber: http://finance.detik.com/read/2012/08/23/124957/1997010/4/hatta-impor-beras-untuk-amankan-254-juta-jiwa-rakyat-indonesia

Rancangan Aturan Revitalisasi Perum Bulog Selesai Pekan Depan

Kamis, 23 Agustus 2012 14:36 WIB   

JAKARTA--MICOM: Pemerintah semakin mematangkan rencana revitalisasi Perum Bulog sebagai stabilisator harga pangan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa payung hukum revitalisasi Perum Bulog akan selesai awal pekan depan. 

"Sekarang tim tengah bekerja menyusun rancangan aturan kewenangan Perum Bulog sebagai stabilisator harga. Awal pekan depan selesai dan akan dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) pangan pada Rabu (29/8)," ujarnya usai acara Halal Bihalal, Kamis (23/8). 

Hatta menuturkan bahwa dalam rakor akan dibahas komoditas apa saja yang akan menjadi kewenangannya Perum Bulog. 

"Ke depannya, Perum Bulog tidak hanya berperan dalam mengendalikan harga beras, tetapi juga harga komoditas pangan lainnya," tegasnya. 

Hasil pembahasan rakor pangan, kata Hatta, akan menjadi bahan rekomendari aturan yang akan dikeluarkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. 

"Kejelasan kewenangan Perum Bulog akan bergantung pada hasil rakor pangan pekan depan," tandasnya. 

Menurut Hatta, revitalisasi Perum Bulog sangat penting. Terlebih, ketersediaan komoditas pangan diperkirakan akan terganggu karena musim kering berkepanjangan. 

"BMKG juga hari ini mengumumkan bahwa musim kering akan lebih panjang satu bulan. Akibatnya, musim tanam tentu akan mundur, sehingga produksi juga akan terganggu," terangnya. 

Sebelumnya, Presiden SBY memerintahkan Perum Bulog menjadi penyangga lima bahan pangan utama, yaitu beras, gula, jagung, kedelai, dan daging sapi. Untuk itu, tentunya payung hukum yang baru bagi Bulog harus diciptakan. 

Kepala Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan September atau Oktober tahun ini, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan selesai dan kemungkinan besar Bulog akan diubah menjadi Badan Otoritas Pangan (BOP) untuk bahan pangan pokok. (WR/OL-12) 

sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/08/23/342763/4/2/Rancangan-Aturan-Revitalisasi-Perum-Bulog-Selesai-Pekan-Depan

Revitalisasi Bulog

Revitalisasi Bulog

Sapuan Gafar ;  Mantan Sekretaris Menteri Pangan dan Wakil Kepala Bulog

KOMPAS, 23 Agustus 2012

Kemelut pangan akhir-akhir ini menggugah nostalgia: banyak yang mengharapkan pemerintah melakukan intervensi yang lebih nyata dalam urusan pangan, terutama pangan pokok dan strategis. Mereka berharap fungsi Bulog dapat dikembalikan seperti dahulu.

Pemerintah akhirnya menjawab dengan rencana akan melakukan revitalisasi peran Bulog. Apakah nasibnya juga akan sama dengan revitalisasi pertanian yang dicanangkan tahun 2005?

Untuk mengkaji revitalisasi peran Bulog, referensinya tentu apa yang dikerjakan Bulog pada era pemerintahan Soeharto. Mengapa Bulog sedemikian ”perkasa” pada masa itu? Apakah faktor-faktornya sekarang masih mendukung? Setelah banyak faktor berubah, apakah kita dapat membalik arah jarum jam?

Sewaktu berdiri tahun 1967, Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah dihadapkan pada kontroversi. Pemerintah tak memiliki anggaran (APBN) untuk membiayai operasi Bulog. Akhirnya diputuskan Bulog menggunakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Dengan demikian, lembaga Bulog jadi aneh: lembaga pemerintah, tetapi anggarannya memakai kredit bank. Selain itu, Bulog juga tidak diperbolehkan menambah pegawai negeri baru, tetapi dapat mengangkat pegawai atas beban Bulog sendiri. Hal ini menambah keanehan lagi, lembaga pemerintah yang pegawainya bukan pegawai negeri.

Dengan bentuk lembaga yang dianggap nyleneh (tidak lazim) tersebut justru membuat Bulog lebih leluasa mengembangkan tugas-tugasnya. Dari Bulog lahir konsep stabilisasi harga beras berdasarkan teori ”waduk”; pada saat panen padi Bulog menampung surplus musiman, pada waktu paceklik Bulog menyalurkan beras melalui operasi pasar. 

Keberhasilan Bulog mengimplementasikan konsep stabilisasi harga menjadikan Bulog mendapat tugas menangani berbagai komoditas pangan pokok dan strategis.

Kunci Sukses Bulog

Apabila kita mempelajari sukses Bulog masa lalu, setidaknya terdapat tiga faktor kunci, yaitu Bulog memiliki modal dasar, modal pendukung, dan modal pelengkap. Modal dasar merupakan faktor utama kunci sukses Bulog. Modal dasar pertama dan utama, lembaganya ”dipercaya”. Waktu itu lembaga Bulog dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat karena dapat menyelesaikan masalah pangan dengan cepat sesuai tuntutan pada masa itu. Seperti halnya lembaga KPK saat ini, dia menjadi lembaga yang kuat karena dipercaya oleh masyarakat.

Modal dasar kedua, lembaga Bulog ”dibutuhkan”. Lembaga itu dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah pangan yang pasarnya belum tumbuh baik atau dikuasai kekuatan pasar tertentu, perdagangan antartempat belum lancar, dan perbedaan harga antarmusim masih terlalu lebar. Seperti halnya Perum Pegadaian, yang tumbuh di mana-mana karena dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya, modal dasar ketiga, cara kerjanya mrantasi, yaitu menyelesaikan masalah dengan baik dan tuntas. Cara kerja Bulog itu mrantasi karena dia dapat menyelesaikan masalah mendesak secara cepat sesuai kondisi pada waktu itu. Bulog mendukung penuh kebijakan pemerintah dan pemerintah pun konsekuen mengganti biaya yang diperlukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, apabila Bulog dapat tugas, akan diselesaikan dengan cepat dan tuntas.

Adapun faktor pendukung terdiri dari pembiayaan yang cukup, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni (kompeten), dan dukungan ”politik” yang penuh dari pemerintah. Sistem pembiayaan Bulog melalui kredit bank dikaitkan dengan penyaluran beras untuk PNS/ TNI-Polri sehingga membuat kredit tersebut sangat aman. Sistem ini juga membuat pekerjaan Bulog tidak harus menunggu keluarnya APBN sebagai pelunasan penyaluran beras. Penarikan kredit dari bank dengan sistem letter of credit (L/C) per jenis kegiatan. L/C untuk pembelian hanya dapat dipakai untuk pembelian, L/C tersebut tidak dapat dipakai untuk membayar biaya angkutan dan lain-lain.

Sebagai faktor pendukung kedua, Bulog didukung oleh SDM mumpuni yang dipilih dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka mendapat pelatihan cukup di dalam dan luar negeri dan diberi kepercayaan penuh untuk menyelesaikan masalah dengan dukungan anggaran yang jelas. Karena reputasinya, Bulog menjadi tempat belajar lembaga lain dan juga dari luar negeri. Malah ada staf Bulog yang dikirim ke beberapa negara oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) untuk memberikan asistensi.

Faktor pendukung ketiga berupa dukungan penuh dari presiden serta dukungan departemen lain dan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah, antara lain, diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap pengadaan pangan yang jadi salah satu kunci sukses daerah. Dukungan politik saat ini menjadi rumit karena antara pemerintah dan parlemen terkesan saling ”menyandera”. Pemerintah pusat dan daerah terkesan jalan sendiri-sendiri. Apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat belum tentu diterima pemerintah daerah.

Sementara kunci sukses Bulog berupa faktor penunjang adalah adanya perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai. Perangkat lunaknya, antara lain, berupa struktur organisasi yang fleksibel sesuai tuntutan tugas. Perangkat lunak lainnya yang sangat dirasakan oleh karyawan adalah gaya kepemimpinan yang ngayomi dan ngayemi. Ngayomi berarti pimpinan memberikan perlindungan kepada bawahan yang menjalankan tugas sesuai aturan, sedangkan ngayemi maksudnya pimpinan menjadikan bawahan ayem karena kesejahteraannya diperhatikan.

Adapun perangkat kerasnya, Bulog memiliki jaringan kantor dan gudang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas 3,5 juta ton. Akibat krisis pangan 1972, pemerintah membulatkan tekad untuk mempunyai cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi guncangan harga pangan dunia dengan membangun gudang baru.

Revitalisasi Bulog

Melihat kenyataan di atas, saat ini tidak banyak faktor yang mendukung lembaga Bulog dapat berperan seperti dahulu. Soal kepercayaan publik terhadap Bulog memang masih ada, tetapi apabila derajat kepercayaan dibuat skala 0-1, mungkin tidak berada pada angka tertinggi, yaitu 1 (sangat dipercaya).

Apakah lembaga ini masih dibutuhkan? Jawabannya akan bergantung pada kepentingannya. Petani dan rakyat kecil akan mendukung Bulog, tetapi yang pahamnya pro-pasar jelas akan berusaha menghalanginya. Selanjutnya, apakah cara kerjanya mrantasi? Hal ini merupakan sesuatu yang dapat diusahakan, tetapi dengan syarat prinsip kerja Bulog harus fokus, komitmen pada sasaran, profesional dan memiliki etos kerja tinggi, serta tidak cepat merasa puas. Dengan demikian, modal dasarnya masih ada, tetapi akan sangat bergantung pada kinerjanya nanti.

Saat ini faktor yang tidak mendukung adalah sistem pembiayaan. Apabila bentuknya lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), sistem pembiayaannya harus melalui APBN dan lembaganya hanya ada di pusat. Kemudian, ada beberapa undang-undang yang harus disesuaikan. Beranikah pemerintah melakukannya demi revitalisasi Bulog? Apabila bentuknya perusahaan umum (perum) juga serba salah, seperti sekarang ini sering dikritik bahwa yang dipikirkan Bulog hanya mencari keuntungan. Namun, itulah yang kita hadapi: memilih bentuk LPNK sulit dipenuhi, memilih bentuk perum dalam rapat koordinasi dianggap tidak dapat mewakili pemerintah.

Secara teknis, apabila anggaran Bulog menggunakan APBN, akan mengalami kesulitan karena operasi Bulog dimulai pada bulan Januari, sedangkan anggaran pemerintah biasanya baru cair pada bulan Juni. Selain itu juga terkendala aturan bahwa LPNK hanya lembaga pusat, tidak boleh memiliki cabang di daerah. Untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut, bentuk Bulog diubah menjadi perum pada 2003.

Belum lagi soal dukungan politik. Dengan konstelasi politik saat ini, tampaknya sulit bagi Bulog atau bagi lembaga mana pun untuk mendapat dukungan penuh dari pemerintah, DPR, dan masyarakat. Selain itu, masalah birokrasi juga merupakan masalah yang dihadapi Perum Bulog karena tidak jelas instansi induknya. Saat ini sedikitnya ada enam instansi yang harus dilalui untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepada Bulog.

Sebenarnya, yang terasa hilang setelah dibubarkannya menteri negara urusan pangan, yaitu lembaga yang merumuskan kebijakan pangan dan mengoordinasikan kegiatan urusan pangan. Mengikuti cara berpikir saat ini, regulator tak boleh merangkap operator, maka regulator sendiri juga tidak ada. Apabila cara berpikir ini dianggap benar, sebaiknya diangkat menteri pangan baru dengan tugas sebagai regulator kebijakan pangan, mengoordinasikan urusan pangan yang dilaksanakan oleh kementerian dan daerah. Tugas mengurus cadangan pangan pemerintah dan membina cadangan pangan masyarakat dapat dilimpahkan kepada menteri pangan.

Kemudian, apa tugas Perum Bulog? Lembaga ini bertugas sebagai operator dari tugas menteri pangan sebagai pengelola cadangan pangan. Menteri pangan tinggal membayar biaya-biaya yang dikeluarkan Perum Bulog dalam mengelola cadangan pangan pemerintah. Dengan demikian, Perum Bulog lebih fokus sebagai badan usaha yang mengurus logistiknya menteri pangan di samping bisnis lainnya. Dengan demikian, tidak perlu lagi Bulog ditarik-tarik lagi menjadi LPNK. Kita sulit memutar balik arah jarum jam. Namun, saran ini memerlukan keberanian untuk dapat dilaksanakan karena kita terjerat dengan peraturan yang telah kita buat sendiri.

Semoga nasib revitalisasi Bulog tidak sama dengan revitalisasi pertanian yang tidak jelas kabarnya.

sumber: http://budisansblog.blogspot.com/2012/08/revitalisasi-bulog.html

Tidak Layak Konsumsi, Warga Tolak Raskin

Senin, 20 Agustus 2012 | 12:05

[DENPASAR] Masyarakat Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali menolak jatah  beras untuk warga masyarakat kurang mampu (raskin) akibat mutunya yang sangat buruk. Beras yang dibagikan tidak layak konsumsi dan kodisinya sudah remuk disertai ada kutunya.

“Selain warga kami, hal serupa juga dilakukan warga pada salah satu banjar di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt sebelumnya juga melakukan tindakan yang sama, karena beras yang diberikan tidak layak dikonsumsi,” ujar Kepala Desa (Perbekel) Bengkala, Made Astika, Senin (20/8).

Astika mengatakan, beras yang diberikan Bulog kualitasnya jauh dari beras biasa termasuk kondisinya remuk dan berkutu sehingga tidak layak dikonsumsi oleh warga teritama yang menerimanya. Sementara  rumah tangga sasaran penerima beras miskin di desa Bengkala sebanyak 130 kepala keluarga (KK)  sehinggaharus menunda penerimaan beras sebanyak dua ton lebih.

Made Astika menambakan, pihaknya sudah menyamikan persoalan tersebut dan Bulog telah berjanji untuk mengganti beras untuk jatah raskin dalam waktu dekat ini. Karena,  beras bagi masyarakat kurang mampu itu sangat dibutuhkan untuk keperluan hari Raya Galungan dan Kuningan, hari raya besar umat Hindu yang tinggal satu pekan lagi.

Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setkab Buleleng, Gede Gunawan AP mengaku, telah berkoordinasi dengan Bulog untuk mengganti beras dimaksud sesuai standar. Badan Urusan Logistik (Bulog) harus mengganti beras untuk rakyat miskin atau raskin rusak yang dikeluhkan warga tersebut  dengan beras berkualitas lebih baik.
    
Menurut dia, pihak Bulog mengeluarkan stok raskinnya dari gudang di Tangguwisia yang kualitasnya lebih baik untuk disalurkan kepada penerima manfaat di RT 04 Lingkungan I Kelurahan Seririt. "Ada 15 sak, masing-masing sak berisi 15 kilogram yang didistribusikan Bulog ke Seririt," kata Gunawan.
    
Gynawan mengakui bahwa raskin yang dibagikan kepada warga Seririt seperti diberitakan beberapa waktu lalu kualitasnya buruk. Menurut dia, buruknya kualitas beras tersebut sebagai dampak dari tingginya tingkat kelembaban di gudang.[137]

sumber: http://www.suarapembaruan.com/nasional/tidak-layak-konsumsi-warga-tolak-raskin/23642