Jumat, 31 Agustus 2012
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan DPR menilai impor beras dari Kamboja dengan volume 100 ribu ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun ke depan menunjukkan peranan Perum Bulog sebagai penjamin ketersediaan pangan masih lemah.
"Di dalam draft Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1996, Bulog harus lebih diberdayakan. Di dalam undang-undang yang lama, peranannya tidak spesifik dan terlalu umum," kata anggota komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo di Jakarta, Jumat (31/8).
Fungsi Bulog, menurut Firman, harus diperbaiki sebagai lembaga independen dan bertanggung jawab pada ketahanan pangan. Saat ini, peran Bulog lebih mengarah pada bisnis.
"Saat ini, telah terjadi kerancuan terkait Harga Patokan Pemerintah (HPP), di mana Bulog tidak mengetahui pasti berapa HPP beras. Ketika beras mahal, Bulog memilih impor dengan harga di atas HPP," katanya.
Sedangkan pengamat pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, perlu ada kerja sama antara Bulog (Divisi Regional Bulog) dan pemerintah provinsi. Menurut dia, kewenangan ke daerah lebih baik lagi jika mencakup penanganan gizi buruk dan kerawanan pangan yang bersifat mendadak.
"Selama ini Bulog kerap dituding merugikan masyarakat tidak mampu. Bulog membeli beras kualitas buruk dengan harga lebih tinggi demi mendapatkan profit," katanya.
Bustanul menyebutkan, dilema muncul dalam internal Bulog menyangkut unit harus dibebani untung dan peran layanan publik. Selain itu, harus ada pengawasan bersama agar Bulog tidak terjebak pada pola kerja lama.
"Kalau ada oknum Bulog yang korupsi, maka harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi yang berat. Bulog jangan mengambil untung saat menjalankan peran sosial di masyarakat, yang utama harus dibenahi adalah ketahanan pangan," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/31/m9ma0t-dpr-bulog-lemah-jaga-ketahanan-pangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar