Senin, 31 Agustus 2015
WE Online, Nganjuk - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) memerhatikan manajemen pergudangan, agar pendistribusiannya, terutama untuk keperluan raskin bisa dilakukan dengan baik, penerima mendapatkan beras kualitas bagus.
"Kualitas gudang penting, menggunakan sistem FIFO ( first in first out), jadi manajemen pergudangan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas beras," katanya saat berkunjung ke gudang beras milik Bulog Subdivre Kediri, yang ada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (30/8/2015).
Ia mengatakan, sebenarnya Bulog pun mempunyai banyak program untuk mempertahankan kualitas beras menjadi terus baik, seperti melakukan fungisasi. Hal itu dilakukan mengantisipasi berbagai macam hal yang menyebabkan kualitas beras buruk, salah satunya kutu.
Mensos juga sempat memantau kondisi beras yang ada di gudang Bulog tersebut, namun tidak menemukan beras dengan kualitas jelek. Di lokasi itu, kualitas beras masih bagus, sehingga layak diberikan kepada warga miskin (raskin).
Ia juga mengapresiasi program penyerapan beras yang ada di Bulog, di mana sudah maksimal untuk penyerapan. Ia pun berharap, penyaluran raskin juga bisa tepat sasaran, termasuk untuk persiapan penyaluran raskin ke-13.
"Mudah-mudahan bisa segera didistribusikan karena stok beras juga aman," katanya.
Khofifah meminta Dirjen Keuangan memantau keuangan daerah apakah mengalokasikan subsidi angkut dari titik distribusi ke titik bagi atau tidak. Selama ini, pemerintah pusat memberikan subsidi, di mana harga seharusnya untuk raskin Rp6.600 per kilogram dari APBN, namun disubsidi sehingga sampai di tangan warga hanya Rp1.600 per kilogram.
Dari anggaran itu, pemerintah hanya memberikan subsidi beras saja, sementara untuk pendistribusian dari titik distribusi ke titik bagi tidak disubsidi pemerintah pusat, sehingga jika dibiarkan akan ditanggung oleh penerima. Dengan itu, harga untuk raskin pun, bisa lebih dari Rp1.600, sehingga diharapkan pemerintah daerah memberikan subsidi angkutan.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Kediri Wahyu mengatakan beras yang ada di gudang tersebut terutama digunakan untuk keperluan penyaluran raskin. Setiap bulan, sekitar 3.000 ton beras yang disalurkan untuk penerima di wilayah Bulog Kediri. Di gudang Bulog Kediri yang ada di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk masih tersedia sekitar 3.700 ton beras, sehingga stok itu masih aman untuk ketahanan pangan.
Ia juga mengatakan, beras yang ada di gudang merupakan penyerapan beras dari petani langsung dan nantinya akan diberikan pada warga yang berhak menerima. Saat ini, proses penyerapannya masih terus berjalan.
"Ini beras lokal, bahkan beras kami juga dikirim ke luar pulau," katanya. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/berita70559/mensos-minta-manajemen-pergudangan-bulog-diperhatikan.html
Senin, 31 Agustus 2015
Minggu, 30 Agustus 2015
YLKI Minta Bulog Tak Bagikan Raskin Kualitas Buruk
Minggu, 30 Agustus 2015
MEDAN, suaramerdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut tidak menyalurkan beras miskin kualitas buruk kepada masyarakat.
Hal itu dikemukakan Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik menyusul pembagian raskin kualitas buruk di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
“Beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi itu dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Abubakar di Medan, Minggu (30/8).
Menurutnya, sebelum membagikan raskin, Bulog harus memeriksa secara cermat dan jangan diserahkan begitu saja kepada masyarakat.
“Hal seperti ini diharapkan jangan terulang lagi,” ujar Abubakar.
Dia menyebutkan, raskin yang diberikan kepada warga harus yang bermutu serta berkualitas baik.
“Jangan sampai beras yang diberikan kepada masyarakat dapat menimbulkan masalah,” katanya.
Dia juga mengapresiasi kinerja pelaksana koordinator lapangan Bulog di Kabupaten Deli Serdang, yang menarik secepatnya raskin yang kurang baik itu dari peredaran, agar tidak dikonsumsi masyarakat.
“Ini membuktikan kesadaran yang cukup tinggi dan memiliki tanggung jawab besar terhadap beras yang kurang bermutu itu, jangan sampai beredar di masyarakat,” ucapnya.
(Ant/ CN33)
http://berita.suaramerdeka.com/ylki-minta-raskin-kualitas-buruk-tak-dibagikan/
MEDAN, suaramerdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut tidak menyalurkan beras miskin kualitas buruk kepada masyarakat.
Hal itu dikemukakan Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik menyusul pembagian raskin kualitas buruk di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
“Beras miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi itu dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Abubakar di Medan, Minggu (30/8).
Menurutnya, sebelum membagikan raskin, Bulog harus memeriksa secara cermat dan jangan diserahkan begitu saja kepada masyarakat.
“Hal seperti ini diharapkan jangan terulang lagi,” ujar Abubakar.
Dia menyebutkan, raskin yang diberikan kepada warga harus yang bermutu serta berkualitas baik.
“Jangan sampai beras yang diberikan kepada masyarakat dapat menimbulkan masalah,” katanya.
Dia juga mengapresiasi kinerja pelaksana koordinator lapangan Bulog di Kabupaten Deli Serdang, yang menarik secepatnya raskin yang kurang baik itu dari peredaran, agar tidak dikonsumsi masyarakat.
“Ini membuktikan kesadaran yang cukup tinggi dan memiliki tanggung jawab besar terhadap beras yang kurang bermutu itu, jangan sampai beredar di masyarakat,” ucapnya.
(Ant/ CN33)
http://berita.suaramerdeka.com/ylki-minta-raskin-kualitas-buruk-tak-dibagikan/
Jumat, 28 Agustus 2015
Menkeu Sebut Penyaluran Beras Raskin Rawan Penggelapan
Jumat, 28 Agustus 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengakui sistem penyaluran beras raskin rawan dengan penggelapan. Pasalnya, kata dia, selama ini sistem penyaluran raskin terlalu banyak melibatkan banyak orang atau padat karya.
"Percaya sama saya, kalau yang padat karya seperti itu pasti ujungnya padat penggelapan," ujar Bambang saat memberikan sambutan dalam acara pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) di Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Dia menjelaskan, dalam program raskin disebutkan bahwa setiap rumah tangga sasaran mendapatkan 15 kg raskin per bulan. Angka tersebut kata Bambang hanya menjadi sekedar angka untuk menghitung jumlah raskin yang akan diberikan kepada rumah tangga sasaran diseluruh Indonesia dengan hitungan: 15 (kg) x jumlah rumah tangga sasaran x 12 (bulan).
Sayangnya, setelah mendapatkan total angka beras raskin, penyaluran beras tersebut tidak dilakukan dalam satu paket per 15 kg kepada pemerintah daerah melainkan dalam bentuk beras karungan.
Akibatnya, lanjut Bambang, untuk menyalurkan 15 kg kepada rumah tangga sasaran diperlukan banyak tangan untuk membagi porsi beras 1 karung manjadi paket 15 kg. Di sinilah penggelapan terjadi menurut Menkeu.
"Nah akhirnya pejabat lurah atau camat diminta bagi-bagi (beras 1 karung itu) jadi paket 15 kg. Membagi 1 karung jadi paket 15 kg ini saja sudah menyiksa. Kedua paket itu harus diberikan ke keluarga tertentu. Lalu terjadilah situasi dimana yang dapat itu bukan yang membutuhkan. Kalau pun keluarga sasaran dapat, itu jadi tidak 15 kg karena yang bagi orang-orang ini," kata Bambang.
Oleh karena itu, dia mendorong adanya satu sistem pembayaran berupa satu kartu pintar yang bisa digunakan keluarga sasaran raskin membeli beras 15 kg per bulan di vendor-vendor beras yang ditugasi oleh pemerintah di berbagai pelosok negeri. Dengan begitu Bambang yakin penyaluran raskin akan lebih tetap sasaran.
Selain bisa digunakan membeli raskin, kartu pintar itu juga diharapkan bisa digunakan untuk keperluan lainya misalnya pembelian BBM bersubsidi dan pembelian pupuk subsidi yang penyalurannya juga banyak yang tidak tepat sasaran. Intinya kata dia, subsidi yang diberikan pemerintah tidak diberikan berupa subsidi barang sehingga harganya murah, melainkan subsidi langsung ke orang yang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengakui sistem penyaluran beras raskin rawan dengan penggelapan. Pasalnya, kata dia, selama ini sistem penyaluran raskin terlalu banyak melibatkan banyak orang atau padat karya.
"Percaya sama saya, kalau yang padat karya seperti itu pasti ujungnya padat penggelapan," ujar Bambang saat memberikan sambutan dalam acara pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) di Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Dia menjelaskan, dalam program raskin disebutkan bahwa setiap rumah tangga sasaran mendapatkan 15 kg raskin per bulan. Angka tersebut kata Bambang hanya menjadi sekedar angka untuk menghitung jumlah raskin yang akan diberikan kepada rumah tangga sasaran diseluruh Indonesia dengan hitungan: 15 (kg) x jumlah rumah tangga sasaran x 12 (bulan).
Sayangnya, setelah mendapatkan total angka beras raskin, penyaluran beras tersebut tidak dilakukan dalam satu paket per 15 kg kepada pemerintah daerah melainkan dalam bentuk beras karungan.
Akibatnya, lanjut Bambang, untuk menyalurkan 15 kg kepada rumah tangga sasaran diperlukan banyak tangan untuk membagi porsi beras 1 karung manjadi paket 15 kg. Di sinilah penggelapan terjadi menurut Menkeu.
"Nah akhirnya pejabat lurah atau camat diminta bagi-bagi (beras 1 karung itu) jadi paket 15 kg. Membagi 1 karung jadi paket 15 kg ini saja sudah menyiksa. Kedua paket itu harus diberikan ke keluarga tertentu. Lalu terjadilah situasi dimana yang dapat itu bukan yang membutuhkan. Kalau pun keluarga sasaran dapat, itu jadi tidak 15 kg karena yang bagi orang-orang ini," kata Bambang.
Oleh karena itu, dia mendorong adanya satu sistem pembayaran berupa satu kartu pintar yang bisa digunakan keluarga sasaran raskin membeli beras 15 kg per bulan di vendor-vendor beras yang ditugasi oleh pemerintah di berbagai pelosok negeri. Dengan begitu Bambang yakin penyaluran raskin akan lebih tetap sasaran.
Selain bisa digunakan membeli raskin, kartu pintar itu juga diharapkan bisa digunakan untuk keperluan lainya misalnya pembelian BBM bersubsidi dan pembelian pupuk subsidi yang penyalurannya juga banyak yang tidak tepat sasaran. Intinya kata dia, subsidi yang diberikan pemerintah tidak diberikan berupa subsidi barang sehingga harganya murah, melainkan subsidi langsung ke orang yang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut.
Bulog Kehilangan Momentum dalam Pengadaan Beras
Kamis, 27 Agustus 2015
JAKARTA, KOMPAS — - Perum Bulog dinilai telah kehilangan momentum penting dalam pengadaan beras secara besar-besaran saat panen raya berlangsung. Akibatnya, stok beras sekarang di gudang Bulog masih rendah atau baru 1,62 juta ton. Total pengadaan beras Bulog tahun 2015 sebanyak 1,85 juta ton.
Karena itu, Bulog harus secara maksimal memanfaatkan peluang melakukan pembelian beras di luar harga yang ditetapkan dalam harga pembelian pemerintah (HPP). Cara ini diharapkan bisa meningkatkan stok beras di gudang Bulog dalam satu bulan ke depan.
Hal itu dikatakan pengamat pertanian Siswono Yudo Husodo, Kamis (27/8), di Jakarta. Agar stabilitas harga beras bisa dijaga, Bulog butuh tambahan stok 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan. Dengan tambahan stok 1,4 juta ton beras, pada awal Oktober 2015 saat memasuki musim paceklik, Bulog mempunyai stok beras di gudang 1,75 juta ton.
Siswono mengatakan, kalau saja saat panen raya padi musim hujan kemarin pemerintah menetapkan harga beli beras lebih tinggi dari HPP saat ini sebesar Rp 7.300 per kilogram, gudang Bulog sudah terisi lebih banyak beras.
Meski begitu, kata Siswono, masih ada peluang Bulog melakukan pembelian beras melalui jalur non-Public Service Obligation (PSO). "Agar pembelian beras non-HPP tidak memicu kenaikan harga, harus dilakukan secara serentak di berbagai daerah sentra produksi beras. Jangan terpusat di satu titik," katanya.
Siswono mengatakan, masyarakat akan merasa aman kalau stok beras di gudang Bulog ada 2 juta ton setiap saat.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) wilayah DKI Jakarta Nellys Sukidi mengatakan, Bulog saat ini sudah secara maksimal melakukan pembelian beras.
Bukan hanya jalur pembelian HPP yang digunakan, melainkan juga jalur pembelian beras non-HPP. Cara ini memungkinkan Bulog membeli beras lebih banyak sesuai harga pasar. Harga HPP beras saat ini Rp 7.300 per kilogram.
Terkait realisasi pengadaan beras Bulog 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan, Nellys mengatakan, semua orang boleh berupaya. Bulog juga tentu harus berupaya maksimal.
Namun, kalau berbagai upaya sudah dilakukan dan pengadaan beras tetap tidak maksimal, mungkin ada variabel lain yang lupa diperhitungkan, yaitu masalah produksi.
Jika produksi beras terbatas, upaya membeli beras dengan jalur non-HPP oleh Bulog hanya akan berdampak terhadap berpindahnya beras dari pasar ke gudang Bulog. Kenaikan harga beras tidak terhindarkan.
Kemarin, Kementerian Pertanian mengundang 5.000 petani dan pengusaha penggilingan padi di seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengimbau kepada para pengusaha penggilingan padi untuk menjual beras ke Bulog.
Panglima TNI dan Mentan berulang kali mengingatkan pentingnya nasionalisme para pengusaha penggilingan padi dengan menjual beras ke Bulog dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar apabila terjadi gejolak saat paceklik nanti.
Sejumlah pengusaha penggilingan padi antusias menjual beras ke Bulog meski masih ada pertanyaan soal harga beli beras Bulog sesuai HPP kepada mereka yang dinilai terlalu rendah.
http://print.kompas.com/baca/2015/08/27/Bulog-Kehilangan-Momentum-dalam-Pengadaan-Beras
JAKARTA, KOMPAS — - Perum Bulog dinilai telah kehilangan momentum penting dalam pengadaan beras secara besar-besaran saat panen raya berlangsung. Akibatnya, stok beras sekarang di gudang Bulog masih rendah atau baru 1,62 juta ton. Total pengadaan beras Bulog tahun 2015 sebanyak 1,85 juta ton.
 |
Pedagang beras menunggu pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (29/7). Pasca Lebaran, harga beras masih belum turun dan cenderung mengalami kenaikan yang berkisar Rp 300-Rp 500 per kilogram.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Karena itu, Bulog harus secara maksimal memanfaatkan peluang melakukan pembelian beras di luar harga yang ditetapkan dalam harga pembelian pemerintah (HPP). Cara ini diharapkan bisa meningkatkan stok beras di gudang Bulog dalam satu bulan ke depan.
Hal itu dikatakan pengamat pertanian Siswono Yudo Husodo, Kamis (27/8), di Jakarta. Agar stabilitas harga beras bisa dijaga, Bulog butuh tambahan stok 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan. Dengan tambahan stok 1,4 juta ton beras, pada awal Oktober 2015 saat memasuki musim paceklik, Bulog mempunyai stok beras di gudang 1,75 juta ton.
Siswono mengatakan, kalau saja saat panen raya padi musim hujan kemarin pemerintah menetapkan harga beli beras lebih tinggi dari HPP saat ini sebesar Rp 7.300 per kilogram, gudang Bulog sudah terisi lebih banyak beras.
Meski begitu, kata Siswono, masih ada peluang Bulog melakukan pembelian beras melalui jalur non-Public Service Obligation (PSO). "Agar pembelian beras non-HPP tidak memicu kenaikan harga, harus dilakukan secara serentak di berbagai daerah sentra produksi beras. Jangan terpusat di satu titik," katanya.
Siswono mengatakan, masyarakat akan merasa aman kalau stok beras di gudang Bulog ada 2 juta ton setiap saat.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) wilayah DKI Jakarta Nellys Sukidi mengatakan, Bulog saat ini sudah secara maksimal melakukan pembelian beras.
Bukan hanya jalur pembelian HPP yang digunakan, melainkan juga jalur pembelian beras non-HPP. Cara ini memungkinkan Bulog membeli beras lebih banyak sesuai harga pasar. Harga HPP beras saat ini Rp 7.300 per kilogram.
 |
Buruh memasukkan beras yang baru tiba dari daerah di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (21/8). Stok beras di gudang Bulog saat ini baru 1,62 juta ton, sedangkan total pengadaan beras Bulog 2015 sebanyak 1,85 juta ton.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Namun, kalau berbagai upaya sudah dilakukan dan pengadaan beras tetap tidak maksimal, mungkin ada variabel lain yang lupa diperhitungkan, yaitu masalah produksi.
Jika produksi beras terbatas, upaya membeli beras dengan jalur non-HPP oleh Bulog hanya akan berdampak terhadap berpindahnya beras dari pasar ke gudang Bulog. Kenaikan harga beras tidak terhindarkan.
Kemarin, Kementerian Pertanian mengundang 5.000 petani dan pengusaha penggilingan padi di seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengimbau kepada para pengusaha penggilingan padi untuk menjual beras ke Bulog.
Panglima TNI dan Mentan berulang kali mengingatkan pentingnya nasionalisme para pengusaha penggilingan padi dengan menjual beras ke Bulog dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar apabila terjadi gejolak saat paceklik nanti.
Sejumlah pengusaha penggilingan padi antusias menjual beras ke Bulog meski masih ada pertanyaan soal harga beli beras Bulog sesuai HPP kepada mereka yang dinilai terlalu rendah.
http://print.kompas.com/baca/2015/08/27/Bulog-Kehilangan-Momentum-dalam-Pengadaan-Beras
Raskin di Desa Cipayung Cikarang Tak Layak Konsumsi
Kamis, 27 Agustus 2015
CIKARANG_DAKTACOM: DPRD Kabupaten Bekasi menghimbau masyarakat untuk mengawasi penyaluran beras miskin (raskin) hal ini terkait dengan adanya pembagian raskin yang kurang layak konsumsi.
Pembagian raskin yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai tidak layak, penyaluran beras yang tidak layak itu diketahui terjadi di beberapa desa salah satunya di desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, M. Abdurahman mengatakan kondisi beras miskin yang tidak layak konsumsi harus menjadi perhatian Bulog.
Ia mengharapkan agar Bulog dapat melakukan pengawasan terkait penyaluran beras raskin, karena yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah masyarkat.
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur masyarakat wajib melakukan pengawasan dan berani menolak apabila beras miskin kondisinya tidak layak.
Abdurahman menambahkan, sebagai mitra kerja dari Bulog dan bagian pengawas ekonomi pemerintah daerah, pihaknya juga berencana melakukan pemanggilan supaya diketahui apakah ada kendala pengiriman hingga raskin yang sampai ke masyarakat kondisinya tidak layak.
CIKARANG_DAKTACOM: DPRD Kabupaten Bekasi menghimbau masyarakat untuk mengawasi penyaluran beras miskin (raskin) hal ini terkait dengan adanya pembagian raskin yang kurang layak konsumsi.
Pembagian raskin yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai tidak layak, penyaluran beras yang tidak layak itu diketahui terjadi di beberapa desa salah satunya di desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, M. Abdurahman mengatakan kondisi beras miskin yang tidak layak konsumsi harus menjadi perhatian Bulog.
Ia mengharapkan agar Bulog dapat melakukan pengawasan terkait penyaluran beras raskin, karena yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah masyarkat.
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur masyarakat wajib melakukan pengawasan dan berani menolak apabila beras miskin kondisinya tidak layak.
Abdurahman menambahkan, sebagai mitra kerja dari Bulog dan bagian pengawas ekonomi pemerintah daerah, pihaknya juga berencana melakukan pemanggilan supaya diketahui apakah ada kendala pengiriman hingga raskin yang sampai ke masyarakat kondisinya tidak layak.
Kamis, 27 Agustus 2015
Bertemu Mentan, Petani Keluhkan Harga Beli Beras Bulog
Rabu, 26 Agustus 2015
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuka Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan di lapangan Kantor Pusat Kementerian Pertanian, pada Rabu (26/8/2015).
Dalam pembukaan rapat tersebut, Amran mengajak diskusi beberapa petani gabah. Dari hasil dialognya para petani tersebut mengeluhkan harga beli Perum Bulog yang terlalu rendah.
"Kalau diminta jual ke Bulog, itu kami juga pastikan dulu, berapa harga belinya. Kalau kami diminta suruh setor-setor saja, kita juga keder," kata salah satu petani asal Sukabumi, Bambang saat berdialog dengan Amran.
Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu petani asal Gunung Kidul, Suhardi. Dia mengungkapkan belum bisa menyetorkan hasil panennya dikarenakan harga beli Bulog yang masih rendah.
"Justru malah harga di koperasi kami malah lebih tinggi, jadi lebih baik kami jual ke koperasi," kata Suhardi.
Meski wilayah Gunung Kidul tengah dilanda kekeringan, namun Suhardi menuturkan, pihaknya mampu memproduksi 20 ton beras dalam empat bulan ke depan.
Tidak jauh berbeda dengan kedua petani sebelumnya, Asep Gumilang yang juga sebagai petani asal Sukabumi tersebut siap memasok beras untuk Bulog mencapai 3.000 ton pada September. Pasokan itu dikirim dengan catatan harga yang ditawarkan Bulog tidak terlalu murah.
Selain itu, Asep juga meminta kepada Amran untuk memerintahkan pejabat daerahnya untuk turun ke lapangan. Hal itu perlu mengingat selama ini tidak ada petugas dari Kementerian Pertanian yang turun terutama ke Pelabuhan Ratu.
"Tolong Pak, selama ini dari dinas pertanian tidak pernah turun ke lapangan, jadi tidak pernah tahu situasi kami di sana seperti apa. Ada sekitar 400 hektar kekurangan air, Pak, tapi tidak pernah ada bantuan," ujar Asep.
Menanggapi itu, Amran juga meminta kepada Bulog untuk lebih terbuka kepada para petani. Jika ada keluhan diharapkan Bulog bisa berdialog dengan para petani untuk mendukung percepatan swasembada pangan, terutama swasembada beras. (Yas/Ahm)
http://bisnis.liputan6.com/read/2302474/bertemu-mentan-petani-keluhkan-harga-beli-beras-bulog
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuka Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan di lapangan Kantor Pusat Kementerian Pertanian, pada Rabu (26/8/2015).
Dalam pembukaan rapat tersebut, Amran mengajak diskusi beberapa petani gabah. Dari hasil dialognya para petani tersebut mengeluhkan harga beli Perum Bulog yang terlalu rendah.
"Kalau diminta jual ke Bulog, itu kami juga pastikan dulu, berapa harga belinya. Kalau kami diminta suruh setor-setor saja, kita juga keder," kata salah satu petani asal Sukabumi, Bambang saat berdialog dengan Amran.
Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu petani asal Gunung Kidul, Suhardi. Dia mengungkapkan belum bisa menyetorkan hasil panennya dikarenakan harga beli Bulog yang masih rendah.
"Justru malah harga di koperasi kami malah lebih tinggi, jadi lebih baik kami jual ke koperasi," kata Suhardi.
Meski wilayah Gunung Kidul tengah dilanda kekeringan, namun Suhardi menuturkan, pihaknya mampu memproduksi 20 ton beras dalam empat bulan ke depan.
Tidak jauh berbeda dengan kedua petani sebelumnya, Asep Gumilang yang juga sebagai petani asal Sukabumi tersebut siap memasok beras untuk Bulog mencapai 3.000 ton pada September. Pasokan itu dikirim dengan catatan harga yang ditawarkan Bulog tidak terlalu murah.
Selain itu, Asep juga meminta kepada Amran untuk memerintahkan pejabat daerahnya untuk turun ke lapangan. Hal itu perlu mengingat selama ini tidak ada petugas dari Kementerian Pertanian yang turun terutama ke Pelabuhan Ratu.
"Tolong Pak, selama ini dari dinas pertanian tidak pernah turun ke lapangan, jadi tidak pernah tahu situasi kami di sana seperti apa. Ada sekitar 400 hektar kekurangan air, Pak, tapi tidak pernah ada bantuan," ujar Asep.
Menanggapi itu, Amran juga meminta kepada Bulog untuk lebih terbuka kepada para petani. Jika ada keluhan diharapkan Bulog bisa berdialog dengan para petani untuk mendukung percepatan swasembada pangan, terutama swasembada beras. (Yas/Ahm)
http://bisnis.liputan6.com/read/2302474/bertemu-mentan-petani-keluhkan-harga-beli-beras-bulog
Kepala Bulog Diberondong Masalah Pajak oleh Petani
Rabu, 26 Agustus 2015
Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti diserbu banyak pertanyaan oleh para petani dari berbagai daerah terkait adanya penarikan pajak penghasilan (PPh) dari hasil penjualan para petani kepada Bulog.
Setelah mengikut rapat industri perberasan nasional, Djarot Kusumayakti yang hendak ingin jalan keluar langsung diserbu oleh para petani dari berbagai daerah. Mereka menanyakan masalah PPh kepada Djarot hingga membuat kepala Bulog itu pusing kepala.
"Sudah lima kali saya ditanyai soal pajak ini. Saya sampaikan ya, keputusan pajak itu ada dari dirjen pajak. Tolong kalo ada yang yang narik PPh, sampaikan itu sudah ada suratnya hari ini pada saya," ujar Djarot di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015).
Djarot mengaku sudah mengkoordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda keputusan penarikan pajak tersebut. Untuk itu Ia berharap PPh itu dapat segera dibatalkan.
"Saya hanya memberitahukan untuk menunda. Saya berharap PPh itu segera dibatalkan," jelas Djarot kepada para petani tersebut.
Di sisi lain, seorang petani sempat menceritakan saat menjual padinya kepada Bulog, terdapat pajak sebesar 1,5 persen dari hasil beras yang dijualnya. Untuk itu si petani ingin menerima penjelasan dari Kepala Bulog itu.
"Kami sudah membayarnya kemarin. Jika sudah jelas kan, kami bisa ambil lagi pajak yang kemarin kami bayarkan,"ungkap salah seorang petani.
SAW
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/26/424872/kepala-bulog-diberondong-masalah-pajak-oleh-petani
Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti diserbu banyak pertanyaan oleh para petani dari berbagai daerah terkait adanya penarikan pajak penghasilan (PPh) dari hasil penjualan para petani kepada Bulog.
Setelah mengikut rapat industri perberasan nasional, Djarot Kusumayakti yang hendak ingin jalan keluar langsung diserbu oleh para petani dari berbagai daerah. Mereka menanyakan masalah PPh kepada Djarot hingga membuat kepala Bulog itu pusing kepala.
"Sudah lima kali saya ditanyai soal pajak ini. Saya sampaikan ya, keputusan pajak itu ada dari dirjen pajak. Tolong kalo ada yang yang narik PPh, sampaikan itu sudah ada suratnya hari ini pada saya," ujar Djarot di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015).
Djarot mengaku sudah mengkoordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda keputusan penarikan pajak tersebut. Untuk itu Ia berharap PPh itu dapat segera dibatalkan.
"Saya hanya memberitahukan untuk menunda. Saya berharap PPh itu segera dibatalkan," jelas Djarot kepada para petani tersebut.
Di sisi lain, seorang petani sempat menceritakan saat menjual padinya kepada Bulog, terdapat pajak sebesar 1,5 persen dari hasil beras yang dijualnya. Untuk itu si petani ingin menerima penjelasan dari Kepala Bulog itu.
"Kami sudah membayarnya kemarin. Jika sudah jelas kan, kami bisa ambil lagi pajak yang kemarin kami bayarkan,"ungkap salah seorang petani.
SAW
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/26/424872/kepala-bulog-diberondong-masalah-pajak-oleh-petani
Rabu, 26 Agustus 2015
Sinyal Jokowi untuk Rizal Ramli: Di balik Gebrakan Rajawali
Rabu, 26 Agustus 2015
KONFRONTASI- Kini tugas dan wewenang Menko Kemaritimin Rizal Ramli, sang Rajawali, bukannya dibatasi atau dipreteli Presiden Jokowi, malah ditambah oleh Presiden Jokowi sendiri. .Sinyal kuat redupnya dominasi Wapres Jusuf Kalla yang sudah sepuh dalam pemerintahan.
Benarkah Presiden Jokowi sengaja menarik Rizal Ramli masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?
Rizal Ramli memang diakui hebat. Memberikan shock therapy atau suara kritis atas Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, tugas dan wewenang Menko Kemaritimin ini bukannya dibatasi atau dipreteli, eh malah ditambah oleh Presiden Jokowi.
Semula Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini, juga menangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.
Dulu, saat berada di lingkaran pemerintahan, Rizal boleh dibilang cukup sukses menjalankan tugasnya. Ketika menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menko Perekonomian, ia melakukan sejumlah dobrakan kebijakan yang terbukti mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat.
Di Bulog, misalnya, Rizal melakukan restrukturisasi besar-besaran. Terjadi pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu dan dua. Semua itu dilakukan agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan lebih profesional.
Keberpihakan kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras dari petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.
Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya hanya sebagian kecil yang dibeli oleh Bulog. Itulah sebabnya sebagai Kepala Bulog, Rizal kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani.
Dia juga melakukan sejumlah perubahan radikal. Antara lain, merapikan rekening-rekening ‘liar’ yang jumlahnya mencapai 119 rekening menjadi hanya 19 rekening saja. Rizal pun memerintahkan sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget. Dia mewariskan Rp 1,5 Trilliun dari Bulog hasil penghematan dan effisiensi.
Dia juga pernah merestrukturisasi seluruh kredit properti, UKM, dan petani tahun 2000. Rizal berhasil menggaet dana hingga Rp 4,2 triliun tanpa menjual selembar pun saham BUMN. Caranya, dia menghapus cross ownership alias kepemilikan silang dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya.
Lewat kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan berupa penjualan silang saham dan pajak revaluasi aset kedua perusahaan senilai Rp 4,2 triliun. Dan yang tidak kalah pentingnya, kedua perusahaan tersebut jadi bisa bersaing secara sehat. Ujung-ujungnya, konsumen juga diuntungkan.
Tentu masih ada beberapa kisah sukses Rizal lainnya. Misalnya, dia melakukan operasi penyelamatan PLN dari bayang-bayang kebangkrutan karena mark up puluhan proyek pembangkit listri swasta. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan revaluasi aset BUMN. Hasilnya, aset sebelumnya hanya Rp 52 triliun melambung menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modal dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 119,4 trilliun. Dia juga mengarahkan negosiasi utang listrik swasta PLN dari US$ 85 miliar turun menjadi US$ 35 miliar. Ini menjadi sukses negosiasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Sederet sukses inikah yang kemudian membuat Presiden Jokowi kesengsem sehingga memperluas tugas dan wewenang Rizal sebagai Menko Kemaritiman? Bisa jadi demikian. Tapi di tengah perseteruannya dengan Jusuf Kalla dan Rini Soemarno yang baru adem tiga hari, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada Rizal tentu saja mengundang pertanyaan publik. Ada apa di balik semua ini? Benarkah Jokowi sengaja menarik Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?
Keberanian Rizal menantang Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, juga menyimpan pertanyaan. Seberani itukah Rizal? Pepatah bilang, tak ada asap kalau tak ada api.
Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui juru bicaranya Husain Abdullah mengatakan, ucapan analis politik Tjipta Lesmana, yang menyebut dirinya bakal mundur jika Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tak dicopot, hanyalah fantasi. "Tidak benar dan tanpa dasar. Itu imajinatif," kata Husain di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2015.
Menurut Husain, Jusuf Kalla sempat menegur Rizal saat sidang kabinet. "Wapres Jusuf Kalla meminta RR (Rizal Ramli) sebagai bawahan agar patuh pada atasan," ujarnya. Husain menuturkan kondisi pemerintahan saat ini berjalan bagus meski beberapa hari lalu sempat terjadi reshuffle kabinet. "Konsolidasi dan roda pemerintah berjalan baik,"ujarnya. (konfrontasi/indonesianreview)
http://www.konfrontasi.com/content/politik/sinyal-jokowi-untuk-rizal-ramli-di-balik-gebrakan-rajawali
KONFRONTASI- Kini tugas dan wewenang Menko Kemaritimin Rizal Ramli, sang Rajawali, bukannya dibatasi atau dipreteli Presiden Jokowi, malah ditambah oleh Presiden Jokowi sendiri. .Sinyal kuat redupnya dominasi Wapres Jusuf Kalla yang sudah sepuh dalam pemerintahan.
Benarkah Presiden Jokowi sengaja menarik Rizal Ramli masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?
Rizal Ramli memang diakui hebat. Memberikan shock therapy atau suara kritis atas Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, tugas dan wewenang Menko Kemaritimin ini bukannya dibatasi atau dipreteli, eh malah ditambah oleh Presiden Jokowi.
Semula Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini, juga menangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.
Dulu, saat berada di lingkaran pemerintahan, Rizal boleh dibilang cukup sukses menjalankan tugasnya. Ketika menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menko Perekonomian, ia melakukan sejumlah dobrakan kebijakan yang terbukti mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat.
Di Bulog, misalnya, Rizal melakukan restrukturisasi besar-besaran. Terjadi pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu dan dua. Semua itu dilakukan agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan lebih profesional.
Keberpihakan kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras dari petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.
Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya hanya sebagian kecil yang dibeli oleh Bulog. Itulah sebabnya sebagai Kepala Bulog, Rizal kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani.
Dia juga melakukan sejumlah perubahan radikal. Antara lain, merapikan rekening-rekening ‘liar’ yang jumlahnya mencapai 119 rekening menjadi hanya 19 rekening saja. Rizal pun memerintahkan sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget. Dia mewariskan Rp 1,5 Trilliun dari Bulog hasil penghematan dan effisiensi.
Dia juga pernah merestrukturisasi seluruh kredit properti, UKM, dan petani tahun 2000. Rizal berhasil menggaet dana hingga Rp 4,2 triliun tanpa menjual selembar pun saham BUMN. Caranya, dia menghapus cross ownership alias kepemilikan silang dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya.
Lewat kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan berupa penjualan silang saham dan pajak revaluasi aset kedua perusahaan senilai Rp 4,2 triliun. Dan yang tidak kalah pentingnya, kedua perusahaan tersebut jadi bisa bersaing secara sehat. Ujung-ujungnya, konsumen juga diuntungkan.
Tentu masih ada beberapa kisah sukses Rizal lainnya. Misalnya, dia melakukan operasi penyelamatan PLN dari bayang-bayang kebangkrutan karena mark up puluhan proyek pembangkit listri swasta. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan revaluasi aset BUMN. Hasilnya, aset sebelumnya hanya Rp 52 triliun melambung menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modal dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 119,4 trilliun. Dia juga mengarahkan negosiasi utang listrik swasta PLN dari US$ 85 miliar turun menjadi US$ 35 miliar. Ini menjadi sukses negosiasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Sederet sukses inikah yang kemudian membuat Presiden Jokowi kesengsem sehingga memperluas tugas dan wewenang Rizal sebagai Menko Kemaritiman? Bisa jadi demikian. Tapi di tengah perseteruannya dengan Jusuf Kalla dan Rini Soemarno yang baru adem tiga hari, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada Rizal tentu saja mengundang pertanyaan publik. Ada apa di balik semua ini? Benarkah Jokowi sengaja menarik Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?
Keberanian Rizal menantang Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, juga menyimpan pertanyaan. Seberani itukah Rizal? Pepatah bilang, tak ada asap kalau tak ada api.
Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui juru bicaranya Husain Abdullah mengatakan, ucapan analis politik Tjipta Lesmana, yang menyebut dirinya bakal mundur jika Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tak dicopot, hanyalah fantasi. "Tidak benar dan tanpa dasar. Itu imajinatif," kata Husain di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2015.
Menurut Husain, Jusuf Kalla sempat menegur Rizal saat sidang kabinet. "Wapres Jusuf Kalla meminta RR (Rizal Ramli) sebagai bawahan agar patuh pada atasan," ujarnya. Husain menuturkan kondisi pemerintahan saat ini berjalan bagus meski beberapa hari lalu sempat terjadi reshuffle kabinet. "Konsolidasi dan roda pemerintah berjalan baik,"ujarnya. (konfrontasi/indonesianreview)
http://www.konfrontasi.com/content/politik/sinyal-jokowi-untuk-rizal-ramli-di-balik-gebrakan-rajawali
Saksi Ngaku Karung Bulog Rusak
Selasa, 25 Agustus 2015
Hasil Penyelidikan Sementara Dugaan Penyelewengan Raskin
PAMEKASAN – Polres Pamekasan telah memanggil berbagai pihak untuk mengungkap dugaan penyelewengan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar. Di antaranya, sopir truk berinisial J, Kepala Desa (Kades) Bujur Timur Muhammad Hori, pihak Kecamatan Batumarmar Rudy Hartono, dan penerima manfaat bantuan raskin.
Tapi sejauh ini belum ada satu pun di antara pihak-pihak itu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan raskin. Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha menjelaskan, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka karena tidak cukup bukti. Terlebih, saksi kunci yakni J belum bisa diperiksa karena sakit.
Polres berencana akan mencari bukti tambahan untuk mengungkap dugaan penyelewengan raskin. ”Kami memang telah memintai keterangan berbagai pihak. Namun kami butuh bukti yang lebih kuat. Sebab saat itu, masyarakat menangkap truk pengangkut raskin dalam perjalanan,” kata dia.
Seandainya penangkapan dilakukan di luar Desa Bujur Timur, lanjut Sugeng, tentu pengungkapan dugaan penyelewengan raskin lebih mudah. Jadi untuk saat ini, polisi akan menelusuri terlebih dahulu raskin itu mau dibawa kemana.
Tapi, indikasi raskin itu akan diselewengkan sangat kuat. Sebab karung kemasan raskin diganti dengan karung pakan ternak. Karena itu, Sugeng berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan, tak terkecuali pihak Bulog.
”Berdasarkan keterangan J dan Kades, kemasan raskin diganti karena karung dari Bulog rusak. Kami akan menguji kebenaran keterangan ini, akan kami cari bukti pendukung. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap,” tegasnya.
Sementara itu, manajemen Bulog Sub Divre XII Madura Pamekasan tidak ada yang mau memberi penjelasan tentang penebusan raskin untuk Desa Bujur Timur. Menurut pihak Sub Divre XII, yang mengetahui data penebusan raskin adalah bagian gudang Bulog. Sebaliknya, kata gudang Bulog, yang mengetahui penebusan raskin adalah pihak Sub Divre XII.
Untuk diketahui, Polres Pamekasan mengamankan 3 ton raskin di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar pada Sabtu lalu (22/8). Raskin tersebut diduga akan diselewengkan dengan menggunakan truk bernomor polisi (nopol) M 8711 UA. Indikasinya, kemasan raskin dalam truk yang dikendarai J diganti dengan karung pakan ternak ukuran 50 kilogram. (sin/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/08/saksi-ngaku-karung-bulog-rusak/
Hasil Penyelidikan Sementara Dugaan Penyelewengan Raskin
PAMEKASAN – Polres Pamekasan telah memanggil berbagai pihak untuk mengungkap dugaan penyelewengan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar. Di antaranya, sopir truk berinisial J, Kepala Desa (Kades) Bujur Timur Muhammad Hori, pihak Kecamatan Batumarmar Rudy Hartono, dan penerima manfaat bantuan raskin.
Tapi sejauh ini belum ada satu pun di antara pihak-pihak itu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan raskin. Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha menjelaskan, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka karena tidak cukup bukti. Terlebih, saksi kunci yakni J belum bisa diperiksa karena sakit.
Polres berencana akan mencari bukti tambahan untuk mengungkap dugaan penyelewengan raskin. ”Kami memang telah memintai keterangan berbagai pihak. Namun kami butuh bukti yang lebih kuat. Sebab saat itu, masyarakat menangkap truk pengangkut raskin dalam perjalanan,” kata dia.
Seandainya penangkapan dilakukan di luar Desa Bujur Timur, lanjut Sugeng, tentu pengungkapan dugaan penyelewengan raskin lebih mudah. Jadi untuk saat ini, polisi akan menelusuri terlebih dahulu raskin itu mau dibawa kemana.
Tapi, indikasi raskin itu akan diselewengkan sangat kuat. Sebab karung kemasan raskin diganti dengan karung pakan ternak. Karena itu, Sugeng berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan, tak terkecuali pihak Bulog.
”Berdasarkan keterangan J dan Kades, kemasan raskin diganti karena karung dari Bulog rusak. Kami akan menguji kebenaran keterangan ini, akan kami cari bukti pendukung. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap,” tegasnya.
Sementara itu, manajemen Bulog Sub Divre XII Madura Pamekasan tidak ada yang mau memberi penjelasan tentang penebusan raskin untuk Desa Bujur Timur. Menurut pihak Sub Divre XII, yang mengetahui data penebusan raskin adalah bagian gudang Bulog. Sebaliknya, kata gudang Bulog, yang mengetahui penebusan raskin adalah pihak Sub Divre XII.
Untuk diketahui, Polres Pamekasan mengamankan 3 ton raskin di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar pada Sabtu lalu (22/8). Raskin tersebut diduga akan diselewengkan dengan menggunakan truk bernomor polisi (nopol) M 8711 UA. Indikasinya, kemasan raskin dalam truk yang dikendarai J diganti dengan karung pakan ternak ukuran 50 kilogram. (sin/hud)
http://radarmadura.co.id/2015/08/saksi-ngaku-karung-bulog-rusak/
Selasa, 25 Agustus 2015
Warga Keluhkan Raskin Tak Layak Konsumsi
DELISERDANG - Warga Desa Suka Mandi Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Deliserdang, mengeluhkan ada beras untuk rakyat miskin (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak layak konsumsi.
Warga menjelaskan, kondisi raskin yang mereka beli seharga Rp1.600 per kilogramnya pada Agustus, sudah menggumpal, kotor, bau, berwarna kehitaman, dan berkutu, sehingga saat dimasak mengeluarkan aroma tidak sedap.
Supriadi, 69, seorang warga yang menerima jatah raskin ini menerangkan, akibat buruknya kualitas raskin ini, keluarganya terpaksa harus mencampur raskin dengan beras yang kualitasnya lebih baik, sehingga layak dimakan. Kakek delapan cucu ini saat ditemui di kantor kepala desa mengaku terpaksa membeli raskin meskipun kualitasnya buruk karena tidak ada pilihan lain.
“Terpaksa harus dicampur dengan beras yang kualitasnya lebih baik agar bisa dimakan. Kalau tidak dicampur nasinya bau,” ucap kakek yang mengaku sudah lebih dari lima tahun menerima jatah raskin, akhir pekan lalu. Supriadi menambahkan, kondisi raskin berkualitas buruk ini bukan terjadi pertama kali saja.
Namun, dia tidak bisa berbuat banyak karena beras yang berkualitas baik harganya mahal. “Biasanya kondisinya baik tapi kadang-kadang kualitasnya juga buruk. Sebenarnya raskin yang berkualitas buruk sudah tidak layak dimakan tapi mau bagaimana lagi kalau beli beras berkualitas bagus mahal,” ujarnya.
Kepala Desa Suka Mandi Hulu, Tunggul Siahaan, mengatakan, raskin ini datang pada 10 Agustus sebanyak 144 karung dengan berat 15 kg per karung. Saat dibagi pada 12 Agustus, ternyata kualitas raskin buruk. Namun, dia tetap membagikan jatah raskin ini kepada 216 kepala keluarga (KK).
Ternyata bukan hanya warga Desa Sukamandi Hulu yang menerima jatah raskin yang berkualitas buruk ini. Diperkirakan ribuan warga miskin lainnya yang mendapatkan jatah raskin ini juga menerima raskin berkualitas buruk dan tidak layak dikonsumsi. Berdasarkan keterangan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pagar Merbau, Muhammad Fahri, hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Pagar Merbau mendapatkan jatah raskin berkualitas buruk.
Berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya ternyata 16 desa yang ada di Kecamatan Pagar Merbau juga terjadi hal yang sama. “Hampir di seluruh desa yang ada di Kecamatan Pagar Merbau kondisi raskinnya berkualitas buruk dan tidak layak dikonsumsi,” ucapnya. Muhammad Fahri menegaskan, sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Sosial secara online . “Tapi memang belum ada respons,” tandasnya.
M Andi Yusri
http://www.koran-sindo.com/read/1036343/151/warga-keluhkan-raskin-tak-layak-konsumsi-1440387690
Warga menjelaskan, kondisi raskin yang mereka beli seharga Rp1.600 per kilogramnya pada Agustus, sudah menggumpal, kotor, bau, berwarna kehitaman, dan berkutu, sehingga saat dimasak mengeluarkan aroma tidak sedap.
Supriadi, 69, seorang warga yang menerima jatah raskin ini menerangkan, akibat buruknya kualitas raskin ini, keluarganya terpaksa harus mencampur raskin dengan beras yang kualitasnya lebih baik, sehingga layak dimakan. Kakek delapan cucu ini saat ditemui di kantor kepala desa mengaku terpaksa membeli raskin meskipun kualitasnya buruk karena tidak ada pilihan lain.
“Terpaksa harus dicampur dengan beras yang kualitasnya lebih baik agar bisa dimakan. Kalau tidak dicampur nasinya bau,” ucap kakek yang mengaku sudah lebih dari lima tahun menerima jatah raskin, akhir pekan lalu. Supriadi menambahkan, kondisi raskin berkualitas buruk ini bukan terjadi pertama kali saja.
Namun, dia tidak bisa berbuat banyak karena beras yang berkualitas baik harganya mahal. “Biasanya kondisinya baik tapi kadang-kadang kualitasnya juga buruk. Sebenarnya raskin yang berkualitas buruk sudah tidak layak dimakan tapi mau bagaimana lagi kalau beli beras berkualitas bagus mahal,” ujarnya.
Kepala Desa Suka Mandi Hulu, Tunggul Siahaan, mengatakan, raskin ini datang pada 10 Agustus sebanyak 144 karung dengan berat 15 kg per karung. Saat dibagi pada 12 Agustus, ternyata kualitas raskin buruk. Namun, dia tetap membagikan jatah raskin ini kepada 216 kepala keluarga (KK).
Ternyata bukan hanya warga Desa Sukamandi Hulu yang menerima jatah raskin yang berkualitas buruk ini. Diperkirakan ribuan warga miskin lainnya yang mendapatkan jatah raskin ini juga menerima raskin berkualitas buruk dan tidak layak dikonsumsi. Berdasarkan keterangan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pagar Merbau, Muhammad Fahri, hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Pagar Merbau mendapatkan jatah raskin berkualitas buruk.
Berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya ternyata 16 desa yang ada di Kecamatan Pagar Merbau juga terjadi hal yang sama. “Hampir di seluruh desa yang ada di Kecamatan Pagar Merbau kondisi raskinnya berkualitas buruk dan tidak layak dikonsumsi,” ucapnya. Muhammad Fahri menegaskan, sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Sosial secara online . “Tapi memang belum ada respons,” tandasnya.
M Andi Yusri
http://www.koran-sindo.com/read/1036343/151/warga-keluhkan-raskin-tak-layak-konsumsi-1440387690
Hafiz Tohir: Gimana nih BULOG, yang lama belum kepake, sekarang minta lagi
Selasa, 25 Agustus 2015
KONFRONTASI - Dalam rapat kerja komisi VI dengan Perum Bulog senin (24/08), ketua komisi VI DPR RI Ir. H. Achmad Hafiz Tohir mengatakan ini Bulog seperti baru kawin eh mau kawin lagi pasalnya pernyertaan modal negara (PMN) dalam APBN Tahun 2015 sebesar Rp 3 Triliun serapan masih belum ada sama sekali karena persoalan birokrasi yang cukup panjang, eh untuk RAPBN 2016 minta lagi PMN 2 Triliun.
"PMN 2015 ini sudah di setujui komisi VI dalam raker dengan BUMN pada 10/02/2015 tapi ini sudah Agustus belum cair juga. Infonya sih peraturan presiden (Perpres) tentang ini sudah keluar bulan Juli. Ini susah jadinya pantas saja kalau terus begini pertumbuhan ekonomi kita terus melambat karena serapan anggaran APBN yang rendah" ujar Hafiz.
Menurut anggota FPAN ini, permintaan tambahan PMN Bulog 2 Triliun untuk RAPBN 2016 ini mungkin akan agak susah dan njilimet karena harus ada sinkronisasi kembali antara komisi VI, komisi XI dan Badan Anggaran DPR. Pasti akan ada pertanyaan besar dan perdebatan untuk ini. " Kan belum tau nih yang 3 Trilun gimana output dan hasilnya, kalau minta lagi kan harus betul betul rasional meski kalau dalam akuntansi keuangan ini tidak sehat tuturnya.
Tugas Bulog ini sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak terkait beras, kedelai, cabe dan terakhir soal daging sapi dimana ada penugasan khusus kepada Bulog. " Nanti akan di pertimbangkan bagaimana solusi yang terbaik. Kita ingin dalam situasi ekonomi yang sulit ini, baik DPR maupun pemerintah bisa bergerak cepat dan solid dalam menyelesaikan persoalan utama rakyat ini" pungkas Hafiz.[ian]
KONFRONTASI - Dalam rapat kerja komisi VI dengan Perum Bulog senin (24/08), ketua komisi VI DPR RI Ir. H. Achmad Hafiz Tohir mengatakan ini Bulog seperti baru kawin eh mau kawin lagi pasalnya pernyertaan modal negara (PMN) dalam APBN Tahun 2015 sebesar Rp 3 Triliun serapan masih belum ada sama sekali karena persoalan birokrasi yang cukup panjang, eh untuk RAPBN 2016 minta lagi PMN 2 Triliun.
"PMN 2015 ini sudah di setujui komisi VI dalam raker dengan BUMN pada 10/02/2015 tapi ini sudah Agustus belum cair juga. Infonya sih peraturan presiden (Perpres) tentang ini sudah keluar bulan Juli. Ini susah jadinya pantas saja kalau terus begini pertumbuhan ekonomi kita terus melambat karena serapan anggaran APBN yang rendah" ujar Hafiz.
Menurut anggota FPAN ini, permintaan tambahan PMN Bulog 2 Triliun untuk RAPBN 2016 ini mungkin akan agak susah dan njilimet karena harus ada sinkronisasi kembali antara komisi VI, komisi XI dan Badan Anggaran DPR. Pasti akan ada pertanyaan besar dan perdebatan untuk ini. " Kan belum tau nih yang 3 Trilun gimana output dan hasilnya, kalau minta lagi kan harus betul betul rasional meski kalau dalam akuntansi keuangan ini tidak sehat tuturnya.
Tugas Bulog ini sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak terkait beras, kedelai, cabe dan terakhir soal daging sapi dimana ada penugasan khusus kepada Bulog. " Nanti akan di pertimbangkan bagaimana solusi yang terbaik. Kita ingin dalam situasi ekonomi yang sulit ini, baik DPR maupun pemerintah bisa bergerak cepat dan solid dalam menyelesaikan persoalan utama rakyat ini" pungkas Hafiz.[ian]
Senin, 24 Agustus 2015
Bulog Kerawang Bobol, Raskin Tak Layak Konsumsi Dibagikan di Bekasi
Minggu, 23 Agustus 2015
Rimanews - Beras miskin (Raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Karawang, Jawa Barat tidak layak konsumsi. Beras sebanyak 10 ton itu saat disalurkan ke ribuan warga di Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, dianggap patah tiga atau mirip seperti bubuk.
Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Zuli Zulkipli mengatakan, temuan itu terjadi pada saat pengiriman beras Bulog Karawang ke Desa Cipayung pada Jumat (21/8/2015) lalu. "Ternyata saat dicek beras itu sudah patah tiga, alias tidak layak konsumsi. Sehingga kami tolak beras itu," kata dia, Minggu (23/8/2015).
Zuli menambahkan, pengiriman Raskin itu sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung pada Agustus ini. Melalui desa, beras itu dibeli Rp1.000 per kilogramnya. Rencananya, pembelian bulan ini sebanyak 15 ton raskin.
"Saat pengiriman pertama langsung dikirim dua truk cold diesel. Satu truck bermuatan 10 ton beras, satu lagi 5 ton beras," imbuh Kepala BPD Cipayung itu
Namun, saat dilakukan pengecekan di mobil pertama, Zuli mengaku, kondisi beras sudah patah tiga (tidak layak konsumsi). Sehingga, truk yang bermuatan 5 ton enggan menurunkan muatan raskin, karena warga sudah menolaknya. "Akhirnya, truk yang bermuatan 5 ton, tidak jadi menurunkan beras, dan kembali lagi di gudang," ujarnya.
Zuli berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi mempertimbangkan pengambilan beras ke Bulog Palumbansari, Karawang, Jawa Barat. Dia khawatir kejadian yang sama bisa terulang.
Update : Wisnu Cipto Nugroho
Sumber : Rimanews
http://m.nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20150823/230242/Bulog-Kerawang-Bobol-Raskin-Tak-Layak-Konsumsi-Dibagikan-di-Bekasi
Rimanews - Beras miskin (Raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Karawang, Jawa Barat tidak layak konsumsi. Beras sebanyak 10 ton itu saat disalurkan ke ribuan warga di Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, dianggap patah tiga atau mirip seperti bubuk.
Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Zuli Zulkipli mengatakan, temuan itu terjadi pada saat pengiriman beras Bulog Karawang ke Desa Cipayung pada Jumat (21/8/2015) lalu. "Ternyata saat dicek beras itu sudah patah tiga, alias tidak layak konsumsi. Sehingga kami tolak beras itu," kata dia, Minggu (23/8/2015).
Zuli menambahkan, pengiriman Raskin itu sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung pada Agustus ini. Melalui desa, beras itu dibeli Rp1.000 per kilogramnya. Rencananya, pembelian bulan ini sebanyak 15 ton raskin.
"Saat pengiriman pertama langsung dikirim dua truk cold diesel. Satu truck bermuatan 10 ton beras, satu lagi 5 ton beras," imbuh Kepala BPD Cipayung itu
Namun, saat dilakukan pengecekan di mobil pertama, Zuli mengaku, kondisi beras sudah patah tiga (tidak layak konsumsi). Sehingga, truk yang bermuatan 5 ton enggan menurunkan muatan raskin, karena warga sudah menolaknya. "Akhirnya, truk yang bermuatan 5 ton, tidak jadi menurunkan beras, dan kembali lagi di gudang," ujarnya.
Zuli berharap, Pemerintah Kabupaten Bekasi mempertimbangkan pengambilan beras ke Bulog Palumbansari, Karawang, Jawa Barat. Dia khawatir kejadian yang sama bisa terulang.
Update : Wisnu Cipto Nugroho
Sumber : Rimanews
http://m.nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20150823/230242/Bulog-Kerawang-Bobol-Raskin-Tak-Layak-Konsumsi-Dibagikan-di-Bekasi
Warga Cipayung Bekasi Keluhkan Raskin Rusak
Minggu, 23 Agustus 2015
WARTA KOTA, BEKASI - Ribuan Kepala Keluarga (KK) Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan penyaluran beras miskin (raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Karawang, Jawa Barat. Sebab 10 ton beras yang disuplai ke desa tersebut hancur seperti bubuk sehingga dianggap tak layak konsumsi.
"Hari Jumat (21/8) kemarin, kami menerima raskin yang telah patah tiga, sehingga kami menganggap tidak layak konsumsi," kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli pada Minggu (23/8/2015).
Zuli mengatakan, sebetulnya Desa Cipayung memperoleh beras murah sebanyak 15 ton dengan menggunakan dua unit truk. Truk pertama membawa beras 10 ton dan truk kedua membawa 5 ton beras.
Setibanya truk pertama di desa tersebut warga terkejut raskin yang diterima tak layak konsumsi. Mereka lalu meminta petugas untuk mengembalikan raskin itu ke gudang.
Sementara truk kedua yang tengah berada di perjalanan, terpaksa dikembalikan ke gudang juga, karena saat dicek petugas bulog berasnya tak layak konsumsi.
"Karena kami minta tukar dengan beras baru, akhirnya Sabtu (22/8) kemarin berasnya ditukar dengan yang layak," ujar Zuli.
Menurutnya, pengiriman raskin di bulan Agustus sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung. Biasanya, kantor desa, membeli Rp 1.000 per kilogramnya dari Bulog, Karawang. Meski demikian, ada penurunan junlah raskin yang dipasok Bulog Karawang.
Seingatnya, tahun 2012 lalu kiriman raskin di Desa Cipayung mencapai 18 ton. Lalu ada penurunan jumlah raskin sebanyak tiga ton tiga tahun kemudian atau 2015 ini.
Saat ditanya ke petugas, kata dia, penurunan pengiriman beras dikarenakan cadangan beras di sana juga sedikit.
"Sebetulnya nggak cukup kalau dijual ke masyarakat, karena kalau dihitung-hitung hanya 1.500 KK saja yang dapat. Padahal di sini ada 1.500 KK lebih yang dikategorikan miskin," kata Zuli yang mengaku tak ingat jumlah pasti KK miskin di sana.
Pembelian beras raskin ini, diakui Zuli dibeli dari Gudang Bulog Palumbonsari, Karawang, Jawa Barat.
Bahkan, kejadian ini sempat diadukan juga ke Bupati Bekasi dan bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Bekasi. Agar pembelian raskin tidak dilakukan di gudang yang mengeluarkan beras berkualitas rendah.
"Kami berharap menjadi pertimbangan masalah ini. Khawatir akan terjadi pula di daerah lain, "jelasnya.Dia berkeyakinan kejadian ini kemungkinan bukan di Desa Cipayung saja. Di desa lain atau kecamatan lain pun bisa jadi berasnya seperti ini. Zuli menganggap dengan kondisi beras yang hancur hanya layak dikonsumsi binatang, bukan untuk manusia.
"Tadi dapat informasi di salah satu desa di Cibarusah katanya kondisinya sama hancur. Tapi saya nggak tahu, di sana dikembalikan juga atau tidak," ungkapnya.
Koordinator Daerah Distribusi Beras Kabupaten Bekasi, pada Bulog Karawang, Yusron berdalih, masalah itu sudah diselesaikan dengan petugasnya menggganti beras yang baru.
Yusron mengatakan, beberapa raskin di sana memang ada yang patah atau tidak konsumsi. Namun, jumlahnya tidak sampai 50 persen, tapi hanya 30 persen. Namun, karena desakan warga tersebut minta diganti, akhirnya keinginan itu diwujudkan.
"Sebenarnya tidak banyak yang patah, yah jumlahnya nggak banyak," ujar Yusron yang enggan membeberkan data dengan detail.
Yusron menduga, penyebab patahnya beras itu karena faktor cuaca yang panas dan masa penyimpanan di dalam gudang yang cukup lama. Sehingga, kata dia, wajar saja apabila ada beras yang mengalami hal demikian.
"Cara penyimpanannya juga kan ditumpuk, mungkin karena itu berasnya ada yang patah," kata Yusron. Menurut Yusron, saat ini ada sekitar 50.000 ton beras yang tersimpan di dalam gudang. Beras-beras itu, kata dia, biasanya didistribusikan untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
"Setiap bulan kami distribusikan ke tiga daerah tersebut," jelas Yusron.
Mengenai, layak atau tidaknya beras yang disimpan dalam gudang itu, Yusron mengaku, semua itu dilihat dari uji labotarium.
Dirinya hanya mendistribusikan saja, kepada tiga daerah yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah dan Bulog.
"Soal persyaratan daerah penerima raskin itu ada di pemerintah pusat," kata Yusron.
http://wartakota.tribunnews.com/2015/08/23/warga-cipayung-bekasi-keluhkan-raskin-rusak
WARTA KOTA, BEKASI - Ribuan Kepala Keluarga (KK) Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan penyaluran beras miskin (raskin) dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Karawang, Jawa Barat. Sebab 10 ton beras yang disuplai ke desa tersebut hancur seperti bubuk sehingga dianggap tak layak konsumsi.
"Hari Jumat (21/8) kemarin, kami menerima raskin yang telah patah tiga, sehingga kami menganggap tidak layak konsumsi," kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli pada Minggu (23/8/2015).
Zuli mengatakan, sebetulnya Desa Cipayung memperoleh beras murah sebanyak 15 ton dengan menggunakan dua unit truk. Truk pertama membawa beras 10 ton dan truk kedua membawa 5 ton beras.
Setibanya truk pertama di desa tersebut warga terkejut raskin yang diterima tak layak konsumsi. Mereka lalu meminta petugas untuk mengembalikan raskin itu ke gudang.
Sementara truk kedua yang tengah berada di perjalanan, terpaksa dikembalikan ke gudang juga, karena saat dicek petugas bulog berasnya tak layak konsumsi.
"Karena kami minta tukar dengan beras baru, akhirnya Sabtu (22/8) kemarin berasnya ditukar dengan yang layak," ujar Zuli.
Menurutnya, pengiriman raskin di bulan Agustus sudah menjadi rutinitas yang diterima warga Cipayung. Biasanya, kantor desa, membeli Rp 1.000 per kilogramnya dari Bulog, Karawang. Meski demikian, ada penurunan junlah raskin yang dipasok Bulog Karawang.
Seingatnya, tahun 2012 lalu kiriman raskin di Desa Cipayung mencapai 18 ton. Lalu ada penurunan jumlah raskin sebanyak tiga ton tiga tahun kemudian atau 2015 ini.
Saat ditanya ke petugas, kata dia, penurunan pengiriman beras dikarenakan cadangan beras di sana juga sedikit.
"Sebetulnya nggak cukup kalau dijual ke masyarakat, karena kalau dihitung-hitung hanya 1.500 KK saja yang dapat. Padahal di sini ada 1.500 KK lebih yang dikategorikan miskin," kata Zuli yang mengaku tak ingat jumlah pasti KK miskin di sana.
Pembelian beras raskin ini, diakui Zuli dibeli dari Gudang Bulog Palumbonsari, Karawang, Jawa Barat.
Bahkan, kejadian ini sempat diadukan juga ke Bupati Bekasi dan bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Bekasi. Agar pembelian raskin tidak dilakukan di gudang yang mengeluarkan beras berkualitas rendah.
"Kami berharap menjadi pertimbangan masalah ini. Khawatir akan terjadi pula di daerah lain, "jelasnya.Dia berkeyakinan kejadian ini kemungkinan bukan di Desa Cipayung saja. Di desa lain atau kecamatan lain pun bisa jadi berasnya seperti ini. Zuli menganggap dengan kondisi beras yang hancur hanya layak dikonsumsi binatang, bukan untuk manusia.
"Tadi dapat informasi di salah satu desa di Cibarusah katanya kondisinya sama hancur. Tapi saya nggak tahu, di sana dikembalikan juga atau tidak," ungkapnya.
Koordinator Daerah Distribusi Beras Kabupaten Bekasi, pada Bulog Karawang, Yusron berdalih, masalah itu sudah diselesaikan dengan petugasnya menggganti beras yang baru.
Yusron mengatakan, beberapa raskin di sana memang ada yang patah atau tidak konsumsi. Namun, jumlahnya tidak sampai 50 persen, tapi hanya 30 persen. Namun, karena desakan warga tersebut minta diganti, akhirnya keinginan itu diwujudkan.
"Sebenarnya tidak banyak yang patah, yah jumlahnya nggak banyak," ujar Yusron yang enggan membeberkan data dengan detail.
Yusron menduga, penyebab patahnya beras itu karena faktor cuaca yang panas dan masa penyimpanan di dalam gudang yang cukup lama. Sehingga, kata dia, wajar saja apabila ada beras yang mengalami hal demikian.
"Cara penyimpanannya juga kan ditumpuk, mungkin karena itu berasnya ada yang patah," kata Yusron. Menurut Yusron, saat ini ada sekitar 50.000 ton beras yang tersimpan di dalam gudang. Beras-beras itu, kata dia, biasanya didistribusikan untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
"Setiap bulan kami distribusikan ke tiga daerah tersebut," jelas Yusron.
Mengenai, layak atau tidaknya beras yang disimpan dalam gudang itu, Yusron mengaku, semua itu dilihat dari uji labotarium.
Dirinya hanya mendistribusikan saja, kepada tiga daerah yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah dan Bulog.
"Soal persyaratan daerah penerima raskin itu ada di pemerintah pusat," kata Yusron.
http://wartakota.tribunnews.com/2015/08/23/warga-cipayung-bekasi-keluhkan-raskin-rusak
Mensos Temukan Raskin Berkutu di Gudang Bulog
Minggu, 23 Agustus 2015
JOMBANG - Kasus pembagian beras untuk rakyat miskin atau raskin yang tidak layak konsumsi ternyata masih saja terus terjadi. Menteri Sosial RI, Khafifah Indar Parawansa menemukan beras raskin yang berkutu, saat sedang melakukan sidak ke rumah warga miskin di Jombang, Jawa Timur.
Warga miskin Jombang, Nur Ani mengaku dirinya hanya menerima beras raskin dari Bulog selama ini hanya lima kilogram, bukan sesuai ketentuan pemerintah seberat 15 kilogram.
“Kami hanya mendapatkan lima kilogram perbulan dari Bulog,” ujar Nur saat berbicara kepada Mensos Khofifah, di Jombang, Jawa Timur, Minggu (23/8/2015).
Selain itu, kata dia, kualitas beras sangat buruk, seperti baunya apek, warnanya kecoklatan, berkutu, dan berkerikil. “Untuk bisa di makan, kami menyelep ulang beras itu, agar bersih,” tuturnya.
Khofifah pun langsung mengajak para wartawan untuk melihat kondisi raskin tersebut ke gudang Bulog Tunggorono, Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur. Dan ternyata, Khofifah melihat sendiri bahwa kondisi stok beras yang dimiliki Bulog ternyata memang berkutu.
Kepala Gudang Bulog Tunggorono, Harsoyo, berdalih, beras yang dilihat memang sudah waktunya difumigasi, sehingga wajar jika berkutu. Selain itu, dia pun menambahkan, jika Menteri Khofifah melakukan kunjungan di sore hari, sehingga banyak hama beterbangan dilingkungan gudang tempat penyimpanan beras.
“Nanti kami membagikan beras ini, setelah difumigasi terlebih dahulu, sehingga tidak akan ada kutunya lagi,” ujar Harsoyo.
Terkait temuan tersebut, Khofifah mengingatkan kepada Bulog agar terus memperbaiki dan menjaga kualitas raskin yang dibagikan kepada warga. Dia juga mengingatkan jika raskin selama ini tidak dibagikan oleh Bulog secara gratis, tapi sudah dibayar oleh pemerintah sehingga kualitasnya harus diperhatikan.
“Semua pihak agar jangan terlalu lama menyimpan beras untuk warga miskin, karena jika disimpan terlalu, pada saat dibagikan di khawatirkan kualitasnya akan menurun,” tegas Khofifah. (awl)
JOMBANG - Kasus pembagian beras untuk rakyat miskin atau raskin yang tidak layak konsumsi ternyata masih saja terus terjadi. Menteri Sosial RI, Khafifah Indar Parawansa menemukan beras raskin yang berkutu, saat sedang melakukan sidak ke rumah warga miskin di Jombang, Jawa Timur.
Warga miskin Jombang, Nur Ani mengaku dirinya hanya menerima beras raskin dari Bulog selama ini hanya lima kilogram, bukan sesuai ketentuan pemerintah seberat 15 kilogram.
“Kami hanya mendapatkan lima kilogram perbulan dari Bulog,” ujar Nur saat berbicara kepada Mensos Khofifah, di Jombang, Jawa Timur, Minggu (23/8/2015).
Selain itu, kata dia, kualitas beras sangat buruk, seperti baunya apek, warnanya kecoklatan, berkutu, dan berkerikil. “Untuk bisa di makan, kami menyelep ulang beras itu, agar bersih,” tuturnya.
Khofifah pun langsung mengajak para wartawan untuk melihat kondisi raskin tersebut ke gudang Bulog Tunggorono, Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur. Dan ternyata, Khofifah melihat sendiri bahwa kondisi stok beras yang dimiliki Bulog ternyata memang berkutu.
Kepala Gudang Bulog Tunggorono, Harsoyo, berdalih, beras yang dilihat memang sudah waktunya difumigasi, sehingga wajar jika berkutu. Selain itu, dia pun menambahkan, jika Menteri Khofifah melakukan kunjungan di sore hari, sehingga banyak hama beterbangan dilingkungan gudang tempat penyimpanan beras.
“Nanti kami membagikan beras ini, setelah difumigasi terlebih dahulu, sehingga tidak akan ada kutunya lagi,” ujar Harsoyo.
Terkait temuan tersebut, Khofifah mengingatkan kepada Bulog agar terus memperbaiki dan menjaga kualitas raskin yang dibagikan kepada warga. Dia juga mengingatkan jika raskin selama ini tidak dibagikan oleh Bulog secara gratis, tapi sudah dibayar oleh pemerintah sehingga kualitasnya harus diperhatikan.
“Semua pihak agar jangan terlalu lama menyimpan beras untuk warga miskin, karena jika disimpan terlalu, pada saat dibagikan di khawatirkan kualitasnya akan menurun,” tegas Khofifah. (awl)
Minggu, 23 Agustus 2015
Penangkapan 2 Truk Raskin di Sumenep, Polisi Datangkan Aparat Bulog Jatim
Minggu, 23 Agustus 2015
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Proses hukum penangkapan dua truk yang kedapatan mengangkut beras yang diduga beras bantuan bagi warga miskin (raskin) di Kecamatan Lenteng, beberapa hari yang lalu terus jalan. Buktinya, Aparat Kepolisian Polres Sumenep, terus melakukan penyelidikan guna untuk mengembangkan kasus tersebut.
Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi Rendra Radita Dewayana melalui Kasat Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna menjelaskan, proses penanganan kasus raskin tersebut terus berjalan, saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.
"Untuk sementara waktu kami masih belum menetapkan tersangka. Karena masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi," kata dia.
Minggu (9/8) lalu sekitar pukul 24.30, aparat Kepolisian Polres Sumenep mengamankan dua truk Fuso yang sedang mengangkut beras Bulog yang diduga raskin di Lapangan sepak bola Kecamatan Lenteng, Sumenep. Selain mengamankan barang bukti (BB), polisi juga mengamankan Rasul, warga Kabupaten Pamekasan, yang sedang mengendarai trukc dengan nomor polisi M 9168 C dan juga Junaidi, warga Kecamatan Lenteng, yang pada saat itu mengendarai truk dengan nomor polisi Nopol P 8859 UN.
Polisi juga mengamankan Rendra, warga Kecamatan Lenteng. Rendra merupakan pihak ketiga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan berada bulog. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian polres sumenep, Rendra mengaku mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
"Dari keterangan tiga saksi yang sudah kami periksa tidak ditemukan pelanggaran, karena mereka memiliki ijin untuk pengemasan dan pengadaan raskin, tapi kami masih akan satu saksi lagi dari bulog Jawa Timur," terang dia.
Ditambahkan, saksi yang akan didatangkan dari Kantor Bulog Jawa Timur nantinya akan menentukan langkah pihak kepolisian untuk menaikkan penanganan kasus tersebut ketingkat penyidikan.
?"Untuk proses hukum 2 truk beras yang diduga raskin, kami masih akan memeriksa satu saksi lagi, karena saksi tersebut akan menjadi saksi kunci nanti,” tukas dia. (fay/ns)
http://www.bangsaonline.com/berita/13476/penangkapan-2-truk-raskin-di-sumenep-polisi-datangkan-aparat-bulog-jatim
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Proses hukum penangkapan dua truk yang kedapatan mengangkut beras yang diduga beras bantuan bagi warga miskin (raskin) di Kecamatan Lenteng, beberapa hari yang lalu terus jalan. Buktinya, Aparat Kepolisian Polres Sumenep, terus melakukan penyelidikan guna untuk mengembangkan kasus tersebut.
Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi Rendra Radita Dewayana melalui Kasat Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna menjelaskan, proses penanganan kasus raskin tersebut terus berjalan, saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.
"Untuk sementara waktu kami masih belum menetapkan tersangka. Karena masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi," kata dia.
Minggu (9/8) lalu sekitar pukul 24.30, aparat Kepolisian Polres Sumenep mengamankan dua truk Fuso yang sedang mengangkut beras Bulog yang diduga raskin di Lapangan sepak bola Kecamatan Lenteng, Sumenep. Selain mengamankan barang bukti (BB), polisi juga mengamankan Rasul, warga Kabupaten Pamekasan, yang sedang mengendarai trukc dengan nomor polisi M 9168 C dan juga Junaidi, warga Kecamatan Lenteng, yang pada saat itu mengendarai truk dengan nomor polisi Nopol P 8859 UN.
Polisi juga mengamankan Rendra, warga Kecamatan Lenteng. Rendra merupakan pihak ketiga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan berada bulog. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian polres sumenep, Rendra mengaku mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
"Dari keterangan tiga saksi yang sudah kami periksa tidak ditemukan pelanggaran, karena mereka memiliki ijin untuk pengemasan dan pengadaan raskin, tapi kami masih akan satu saksi lagi dari bulog Jawa Timur," terang dia.
Ditambahkan, saksi yang akan didatangkan dari Kantor Bulog Jawa Timur nantinya akan menentukan langkah pihak kepolisian untuk menaikkan penanganan kasus tersebut ketingkat penyidikan.
?"Untuk proses hukum 2 truk beras yang diduga raskin, kami masih akan memeriksa satu saksi lagi, karena saksi tersebut akan menjadi saksi kunci nanti,” tukas dia. (fay/ns)
http://www.bangsaonline.com/berita/13476/penangkapan-2-truk-raskin-di-sumenep-polisi-datangkan-aparat-bulog-jatim
Jumat, 21 Agustus 2015
Warga Miskin Deli Serdang Mengeluh Terima Beras Bulog Bau dan Berkutu
Jumat, 21 Agustus 2015
Laporan Wartawan Tribun Medan, Indra Gunawan Sipahutar
TRIBUNNEWS.COM, LUBUKPAKAM - Diperkirakan ribuan warga miskin yang ada di Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang menerima beras bulog yang tidak layak konsumsi. Hal ini menjadi keluhan warga sebab kondisi beras berbau, berwarna kehitaman dan juga berkutu.
Kades Desa Suka Mandi Hulu, Tumpul Siahaan mengatakan warganya saja ada sebanyak 216 kepala keluarga yang kecewa. Sebab beras yang disalurkan ke desa untuk bulan Agustus ini beda kualitasnya dari biasanya.
"Jadi seperti yang kalian lihat ini. Berasnya bau dan kotor. Selain itu juga tampak hancur dan berkutu. Berlumut juga serta bewarna hitam. Masyarakat saya ya kecewa," ujar Tumpul yang ditemui Jumat, (21/8/2015).
Sementara itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pagar Merbau, Fahrie yang sering dikenal sebagai pendamping beras raskin mengatakan kejadian ini tidak hanya dialami oleh warga Desa Suka Mandi Hulu saja, namun juga 15 desa lain di Kecamatan Pagar Merbau.
"Jadi semua desa di Kecamatan Pagar Merbau ini kondisi berasnya sama saja. Ya saya atas adanya hal ini akan kita laporkan langsung ke Kementerian Sosial. Laporannya itu online dengan laporan kalau kasusnya beras di Kecamatan Pagar Merbau tidak layak konsumsi. Banyak yang mengeluh," kata Fahrie. (dra/tribun-medan.com)
http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/21/warga-miskin-deli-serdang-mengeluh-terima-beras-bulog-bau-dan-berkutu
Laporan Wartawan Tribun Medan, Indra Gunawan Sipahutar
TRIBUNNEWS.COM, LUBUKPAKAM - Diperkirakan ribuan warga miskin yang ada di Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang menerima beras bulog yang tidak layak konsumsi. Hal ini menjadi keluhan warga sebab kondisi beras berbau, berwarna kehitaman dan juga berkutu.
Kades Desa Suka Mandi Hulu, Tumpul Siahaan mengatakan warganya saja ada sebanyak 216 kepala keluarga yang kecewa. Sebab beras yang disalurkan ke desa untuk bulan Agustus ini beda kualitasnya dari biasanya.
"Jadi seperti yang kalian lihat ini. Berasnya bau dan kotor. Selain itu juga tampak hancur dan berkutu. Berlumut juga serta bewarna hitam. Masyarakat saya ya kecewa," ujar Tumpul yang ditemui Jumat, (21/8/2015).
Sementara itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pagar Merbau, Fahrie yang sering dikenal sebagai pendamping beras raskin mengatakan kejadian ini tidak hanya dialami oleh warga Desa Suka Mandi Hulu saja, namun juga 15 desa lain di Kecamatan Pagar Merbau.
"Jadi semua desa di Kecamatan Pagar Merbau ini kondisi berasnya sama saja. Ya saya atas adanya hal ini akan kita laporkan langsung ke Kementerian Sosial. Laporannya itu online dengan laporan kalau kasusnya beras di Kecamatan Pagar Merbau tidak layak konsumsi. Banyak yang mengeluh," kata Fahrie. (dra/tribun-medan.com)
http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/21/warga-miskin-deli-serdang-mengeluh-terima-beras-bulog-bau-dan-berkutu
Kamis, 20 Agustus 2015
Para Juragan Beras Lamongan Anggap Bulog Tak Adil dan Mbulet
Rabu, 19 Agustus 2015
SURYA.co.id | SURABAYA - Para pemilik penggilingan padi di Lamongan menganggap Bulog tidak cermat, tidak adil bahkan cenderung bermain dengan sejumlah pemilik penggilingan.
Hal itu terungkap saat ratusan juragan beras dikumpulkan Bulog di Kodim 0812 Lamongan, Rabu (19/8/2015).
Acara itu dihadiri Aster Kasdam V Brawijaya, Letkol Kav Sugiono dan Dandim 0812 Letkol Inf Jems Adre Ratu Edo serta Kadivre Bulog Jatim, Witono.
Bulog menggandeng tentara untuk meminta para juragan beras itu bersedia menjual setengah stoknya ke Bulog dengan harga wajar.
Ahmad, pemilik penggilingan asal Kedungpring, mengungkapkan, rapat koordinasi ini baik. Mungkin untuk menyikapi agar stok pangan tidak oleng.
Namun, ia langsung menohok ungkapan Kadivre terkait stok di Bulog menurun dari tahun lalu.
"Seharusnya Bulog introspeksi. Karena birokrasi terlalu mbulet. Contoh saja, setor di Babat, SPP-nya harus diambil di Bojonegoro," ungkapnya.Selain itu, tidak semua pemilik penggilingan padi bisa menjual ke Bulog, apalagi penggilingan level kecil. "Penggilingan besar dengan mudahnya masuk (jual beras) ke Bulog," kritiknya, lugas.
Menurut dia, kualitas beras dari penggilingan besar tidak selalu lebih baik dari penggiligan kecil. Mereka itu banyak menyetor beras buwuhan atau beras sumbangan orang ketika punya hajat, yang kemudian didaur ulang.
"Kalau banyak yang berkutu, itu karena beras daur ulang," tegasnya.
Kini, jika ada permintaan Bulog agar stok meningkat maka pengawalan dari TNI - Polri harus dari semua sisi, baik keluar maupun masuk ke Bulog.
Kalau ada kolusi maka itu sama halnya tidak ada artinya pengawalan yang dilakukan TNI - Polri.
Bagaimana tanggapan Bulog?
Witono mengatakan, pada prinsipnya Bulog bermitra dengan mereka yang mempunyai persyaratan sesuai undang-undang. Seperti kepemilikan NPWP, HO dan lain sebagainya."Namun semua yang disampaikan para pemilik penggilingan akan menjadi masukan," katanya.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/19/para-juragan-beras-lamongan-anggap-bulog-tak-adil-dan-mbulet
 |
Para pemilik penggilingan padi saat di aula Kodim 0812 Lamongan, Rabu (19/8/2015) .
SURYA.co.id | SURABAYA - Para pemilik penggilingan padi di Lamongan menganggap Bulog tidak cermat, tidak adil bahkan cenderung bermain dengan sejumlah pemilik penggilingan.
Hal itu terungkap saat ratusan juragan beras dikumpulkan Bulog di Kodim 0812 Lamongan, Rabu (19/8/2015).
Acara itu dihadiri Aster Kasdam V Brawijaya, Letkol Kav Sugiono dan Dandim 0812 Letkol Inf Jems Adre Ratu Edo serta Kadivre Bulog Jatim, Witono.
Bulog menggandeng tentara untuk meminta para juragan beras itu bersedia menjual setengah stoknya ke Bulog dengan harga wajar.
Ahmad, pemilik penggilingan asal Kedungpring, mengungkapkan, rapat koordinasi ini baik. Mungkin untuk menyikapi agar stok pangan tidak oleng.
Namun, ia langsung menohok ungkapan Kadivre terkait stok di Bulog menurun dari tahun lalu.
"Seharusnya Bulog introspeksi. Karena birokrasi terlalu mbulet. Contoh saja, setor di Babat, SPP-nya harus diambil di Bojonegoro," ungkapnya.Selain itu, tidak semua pemilik penggilingan padi bisa menjual ke Bulog, apalagi penggilingan level kecil. "Penggilingan besar dengan mudahnya masuk (jual beras) ke Bulog," kritiknya, lugas.
Menurut dia, kualitas beras dari penggilingan besar tidak selalu lebih baik dari penggiligan kecil. Mereka itu banyak menyetor beras buwuhan atau beras sumbangan orang ketika punya hajat, yang kemudian didaur ulang.
"Kalau banyak yang berkutu, itu karena beras daur ulang," tegasnya.
Kini, jika ada permintaan Bulog agar stok meningkat maka pengawalan dari TNI - Polri harus dari semua sisi, baik keluar maupun masuk ke Bulog.
Kalau ada kolusi maka itu sama halnya tidak ada artinya pengawalan yang dilakukan TNI - Polri.
Bagaimana tanggapan Bulog?
Witono mengatakan, pada prinsipnya Bulog bermitra dengan mereka yang mempunyai persyaratan sesuai undang-undang. Seperti kepemilikan NPWP, HO dan lain sebagainya."Namun semua yang disampaikan para pemilik penggilingan akan menjadi masukan," katanya.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/19/para-juragan-beras-lamongan-anggap-bulog-tak-adil-dan-mbulet
KPPU: Ada 24 Perusahaan Terindikasi Kartel Sapi
Rabu, 19 Agustus 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar sehingga harga daging sapi di pasar pun melonjak tinggi.
"Yang kita sudah periksa ada 24 perusahaan, jumlah pastinya ada di penyidik kita" ujar Syarkawi usai melakuan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Rabu (19/8/2015).
Dia menyebutkan KPPU sudah memantau pola kecurangan kartel sapi ini sejak tahun 2013. Menurut dia, semenjak itu hingga sekarang, polanya tak berubah yakni dengan sengaja menahan pasokan sehingga membuat daging sapi langka di pasaran dengan demikian harga pun akan tinggi.
"Pemainnya juga sama saja, hanya ada yang baru," imbuh Syarkawi.
Sebagian besar mereka berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). Dia menyatakan seluruh perusahaan itu akan segera disidangkan pada awal September 2015.
Apabila perusahaan itu terbukti bersalah, maka majelis hakim bisa memberikan denda administrasi hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 200.000-300.000 ekor sapi untuk menstabilkan harga di pasar.
Harga daging sempat menembus harga Rp 120.000,- per kilogram menyusul kelangkaan daging tersebut. Pemerintah memutuskan memberikan izin impor itu kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), dan bukannya kepada feedlotter. Pasalnya, pemerintah menduga adanya permainan feedlotter agar harga-harga naik.
http://nasional.kompas.com/read/2015/08/19/16273071/KPPU.Ada.24.Perusahaan.Terindikasi.Kartel.Sapi
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar sehingga harga daging sapi di pasar pun melonjak tinggi.
"Yang kita sudah periksa ada 24 perusahaan, jumlah pastinya ada di penyidik kita" ujar Syarkawi usai melakuan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Rabu (19/8/2015).
Dia menyebutkan KPPU sudah memantau pola kecurangan kartel sapi ini sejak tahun 2013. Menurut dia, semenjak itu hingga sekarang, polanya tak berubah yakni dengan sengaja menahan pasokan sehingga membuat daging sapi langka di pasaran dengan demikian harga pun akan tinggi.
"Pemainnya juga sama saja, hanya ada yang baru," imbuh Syarkawi.
Sebagian besar mereka berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). Dia menyatakan seluruh perusahaan itu akan segera disidangkan pada awal September 2015.
Apabila perusahaan itu terbukti bersalah, maka majelis hakim bisa memberikan denda administrasi hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 200.000-300.000 ekor sapi untuk menstabilkan harga di pasar.
Harga daging sempat menembus harga Rp 120.000,- per kilogram menyusul kelangkaan daging tersebut. Pemerintah memutuskan memberikan izin impor itu kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), dan bukannya kepada feedlotter. Pasalnya, pemerintah menduga adanya permainan feedlotter agar harga-harga naik.
http://nasional.kompas.com/read/2015/08/19/16273071/KPPU.Ada.24.Perusahaan.Terindikasi.Kartel.Sapi
Raskin Berulat dan Berjamur, Ini Komentar Bulog Jambi
Rabu, 19 Agustus 2015
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beras miskin (Raskin) warga RT 21 Danau Sipin tak layak konsumsi, pasalnya berulat, berbatu dan berjamur.
Kabid Pelayanan Publik, Bulog Divisi Regional Jambi, David Susanto mengatakan raskin yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak konsumsi.
“Raskin jumlahnya banyak, setoknya ribuan ton. Jadi, kami tidak mungkin mengecek setiap karung beras satu per satu," katanya.
Ia mengatakan, bagi warga atau RT yang mendapati beras yang tak layak konsumsi, silahkan lapor ke Bulog atau lurah setempat
"Biar kami jemput dan langsung kami tukar dengan beras yang bagus,” katanya.
http://jambi.tribunnews.com/2015/08/19/raskin-berulat-dan-berjamur-ini-komentar-bulog-jambi
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beras miskin (Raskin) warga RT 21 Danau Sipin tak layak konsumsi, pasalnya berulat, berbatu dan berjamur.
Kabid Pelayanan Publik, Bulog Divisi Regional Jambi, David Susanto mengatakan raskin yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak konsumsi.
“Raskin jumlahnya banyak, setoknya ribuan ton. Jadi, kami tidak mungkin mengecek setiap karung beras satu per satu," katanya.
Ia mengatakan, bagi warga atau RT yang mendapati beras yang tak layak konsumsi, silahkan lapor ke Bulog atau lurah setempat
"Biar kami jemput dan langsung kami tukar dengan beras yang bagus,” katanya.
http://jambi.tribunnews.com/2015/08/19/raskin-berulat-dan-berjamur-ini-komentar-bulog-jambi
Rabu, 19 Agustus 2015
Kades Tolak Beras Bulog Campur Kutu
Rabu, 19 Agustus 2015
Publikbogor.id (Cigudeg) – Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menolak kirimian beras dari Sub Divre Bulog Dramaga, Bogor. Karena, beras untuk orang miskin itu, sudah tidak layak untuk dikonsumsi.
“Terpaksa kami kembalikan kiriman beras bulog itu, karena kondisi beras sudah hancur, kotor penuh debu beras kualitas jelek itu juga penuh dengan kutu beras,” ujar Kepala Desa Sukaraksa, Tirta Supirta, Rabu (19/8/2015).
Tirta terpaksa mengembalikan beras untuk warga miskin (Raskin) sebanyak satu truk itu, ke Sub Divre Bulog Dramaga, karena tidak ingin mengecewakan masyarakat. “Raskin itu warnanya kuning, jika dimasak pasti bau. Saya tidak mau ambil resiko, karena pasti masyarakat akan menolaknya,” tutur Tirta.
Dijelaskan Tirta, dirinya mengetahui beras bulog itu tidak layak konsumsi, saat staf desa memeriksa terlebih dahulu beberapa karung beras sebelum diturunkan semuanya. “Ketika staf saya memeriksa beberapa karung dan dilihat berasnya sangat tidak layak, saya anjurkan untuk di kembalikan saja,” ungkapnya.
Dia berharap, pemerintah serius dalam membantu warga miskin. Bagaimana pun, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan beras bulog dari pemerintah. “Masyarakat kami juga manusia. Jelas tidak mau kalau harus mengkonsumsi beras yang sangat tidak layak untuk dimakan,” pungkasnya.
Penulis : Agus
Editor : Iman R Hakim
http://publikbogor.id/2015/08/kades-tolak-beras-bulog-campur-kutu/
Publikbogor.id (Cigudeg) – Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menolak kirimian beras dari Sub Divre Bulog Dramaga, Bogor. Karena, beras untuk orang miskin itu, sudah tidak layak untuk dikonsumsi.
“Terpaksa kami kembalikan kiriman beras bulog itu, karena kondisi beras sudah hancur, kotor penuh debu beras kualitas jelek itu juga penuh dengan kutu beras,” ujar Kepala Desa Sukaraksa, Tirta Supirta, Rabu (19/8/2015).
Tirta terpaksa mengembalikan beras untuk warga miskin (Raskin) sebanyak satu truk itu, ke Sub Divre Bulog Dramaga, karena tidak ingin mengecewakan masyarakat. “Raskin itu warnanya kuning, jika dimasak pasti bau. Saya tidak mau ambil resiko, karena pasti masyarakat akan menolaknya,” tutur Tirta.
Dijelaskan Tirta, dirinya mengetahui beras bulog itu tidak layak konsumsi, saat staf desa memeriksa terlebih dahulu beberapa karung beras sebelum diturunkan semuanya. “Ketika staf saya memeriksa beberapa karung dan dilihat berasnya sangat tidak layak, saya anjurkan untuk di kembalikan saja,” ungkapnya.
Dia berharap, pemerintah serius dalam membantu warga miskin. Bagaimana pun, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan beras bulog dari pemerintah. “Masyarakat kami juga manusia. Jelas tidak mau kalau harus mengkonsumsi beras yang sangat tidak layak untuk dimakan,” pungkasnya.
Penulis : Agus
Editor : Iman R Hakim
http://publikbogor.id/2015/08/kades-tolak-beras-bulog-campur-kutu/
Selasa, 18 Agustus 2015
Masyarakat Tobelo Terima Raskin Tidak Layak Dikonsumsi
Selasa, 18 Agustus 2015
kieraha.com- Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sangat minim terhadap kualitas beras bersubsidi, sehingga Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat tidak layak untuk di konsumsi.
Sungguh ironis, Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat ditemukan tidak layak untuk di konsumsi. Bahkan beras tersebut sudah menguning dan dipenuhi dengan kutu dan ulat-ulat kecil.
Salah satu Ibu Rumah Tangga di desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Mitsi, mengaku, beras raskin yang diterima di triwulan ketiga ini sangat memprihatinkan. Selain beras yang sudah menguning, beras yang dikonsumsi tersebut sudah penuh dengan kutu dan ulat-ulat kecil. “Beras kami bersihkan sangat lama dan hampir satu hari penuh karena harus dibersihkan kutu dan ulat-ulat kecil yang sudah tercampur dengan beras ,” jelas Mitsi warga Kali Upa kepada Kiera.com, Senin (17/8).
Ia menuturkan, seharusnya pemerintah dapat memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masyarakat dalam memperoleh beras bantuan untuk rakyat miskin merupakan yang layak di konsumsi. “Beras yang sudah di masak ketika kami makan terasa asam,” jelasnya.
Demikian hal juga dibenarkan, Beatriks Y, selaku Ibu Rumah Tangga ini mengaku sudah kerap kali mendapatkan beras raskin yang dipenuhi kutu. Meski beras yang dipenuhi kutu, Ia sendiri merasa prihatin karena harus menikmati beras yang tidak layak. “Kami tetap saja makan, ketika mau masak beras di bersihkan sangat lama, sebab beras yang sudah tercampur dengan batu-batu kecil dan beras sangat kotor. Bukan hanya kami, di desa lain juga terima beras yang sama. Kalau beras tidak ada ulat-ulat kecil, berarti dipenuhi kutu dan batu-batu kecil,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam pemberitaan, Pemda Halut melalui Bagian Ekonomi dan Kesra Halut juga telah mengambil sampel beras untuk penyaluran beras. Namun dalam pantauan koran ini dilapangan, ternyata masih juga beras yang disalurkan dari Bulog Tobelo, yang kualitasnya patut dipertanyakan. (don)
http://kieraha.com/headline/masyarakat-tobelo-terima-raskin-tidak-layak-dikonsumsi/#.VdMPerLtmko
kieraha.com- Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sangat minim terhadap kualitas beras bersubsidi, sehingga Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat tidak layak untuk di konsumsi.
Sungguh ironis, Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat ditemukan tidak layak untuk di konsumsi. Bahkan beras tersebut sudah menguning dan dipenuhi dengan kutu dan ulat-ulat kecil.
Salah satu Ibu Rumah Tangga di desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Mitsi, mengaku, beras raskin yang diterima di triwulan ketiga ini sangat memprihatinkan. Selain beras yang sudah menguning, beras yang dikonsumsi tersebut sudah penuh dengan kutu dan ulat-ulat kecil. “Beras kami bersihkan sangat lama dan hampir satu hari penuh karena harus dibersihkan kutu dan ulat-ulat kecil yang sudah tercampur dengan beras ,” jelas Mitsi warga Kali Upa kepada Kiera.com, Senin (17/8).
Ia menuturkan, seharusnya pemerintah dapat memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masyarakat dalam memperoleh beras bantuan untuk rakyat miskin merupakan yang layak di konsumsi. “Beras yang sudah di masak ketika kami makan terasa asam,” jelasnya.
Demikian hal juga dibenarkan, Beatriks Y, selaku Ibu Rumah Tangga ini mengaku sudah kerap kali mendapatkan beras raskin yang dipenuhi kutu. Meski beras yang dipenuhi kutu, Ia sendiri merasa prihatin karena harus menikmati beras yang tidak layak. “Kami tetap saja makan, ketika mau masak beras di bersihkan sangat lama, sebab beras yang sudah tercampur dengan batu-batu kecil dan beras sangat kotor. Bukan hanya kami, di desa lain juga terima beras yang sama. Kalau beras tidak ada ulat-ulat kecil, berarti dipenuhi kutu dan batu-batu kecil,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam pemberitaan, Pemda Halut melalui Bagian Ekonomi dan Kesra Halut juga telah mengambil sampel beras untuk penyaluran beras. Namun dalam pantauan koran ini dilapangan, ternyata masih juga beras yang disalurkan dari Bulog Tobelo, yang kualitasnya patut dipertanyakan. (don)
http://kieraha.com/headline/masyarakat-tobelo-terima-raskin-tidak-layak-dikonsumsi/#.VdMPerLtmko
Sabtu, 15 Agustus 2015
Gudang Beras Raskin di Cibinong Digrebek Tentara
Jumat, 14 AGUSTUS 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang dan tempat pengoplosan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kampung Tapos, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, digerebek petugas gabungan TNI dari Yonif 315 Garuda dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Jumat, 14 Agustus 2015.
Dalam penggerebekan petugas TNI mengamankan beras raskin sebanyak delapan ton raskin yang akan dijual ke pasaran. "Dalam DO yang mereka pegang, seharusnya raskin ini dikirim dan didistribusikan untuk masyarakat Kecamatan Sukamakmur, tapi malah diselundupkan," kata Komandan Yonif 315 Garuda Mayor Infanteri Irwan Budiana.
Saat digerebek, tentara mengamankan barang bukti delapan ton beras raskin yang sudah dipindahkan dari karung 'Bulog' ke karung beras lain dengan berbagai merek. Irwan mengaku tentara berhasil menangkap pemilik gudang, satu orang sopir truk, dan dua pegawainya.
"Pemilik gudang, yang juga pelaku, memerintahkan untuk mengganti karung beras 'Raskin Bulog' ke karung beras komersial, pelaku diketahui bernama Kim Yan, 42 tahun," kata dia.
Menurut Irwan, penggerebekan ini dipicu oleh adanya keluhan dari masyarakat. Warga mengadu setelah menemukan truk berisi raskin yang seharusnya didistribusikan untuk sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor malah diturunkan di gudang tersebut. "Mendapat laporan tersebut kami langsung melakukan pengintaian," kata dia.
Mayor Irawan mengatakan, saat digerebek, pemilik gudang sempat panik dan mencoba memberi uang suap pada petugas Yonif 315 Garuda. "Anggota kami sempat akan disuap oleh pelaku dan diberikan uang Rp 5 juta, akan tetapi ditolak mentah-mentah," katanya.
M. SIDIK PERMANA
http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/14/064692003/gudang-beras-raskin-di-cibinong-digrebek-tentara
TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang dan tempat pengoplosan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kampung Tapos, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, digerebek petugas gabungan TNI dari Yonif 315 Garuda dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Jumat, 14 Agustus 2015.
Dalam penggerebekan petugas TNI mengamankan beras raskin sebanyak delapan ton raskin yang akan dijual ke pasaran. "Dalam DO yang mereka pegang, seharusnya raskin ini dikirim dan didistribusikan untuk masyarakat Kecamatan Sukamakmur, tapi malah diselundupkan," kata Komandan Yonif 315 Garuda Mayor Infanteri Irwan Budiana.
Saat digerebek, tentara mengamankan barang bukti delapan ton beras raskin yang sudah dipindahkan dari karung 'Bulog' ke karung beras lain dengan berbagai merek. Irwan mengaku tentara berhasil menangkap pemilik gudang, satu orang sopir truk, dan dua pegawainya.
"Pemilik gudang, yang juga pelaku, memerintahkan untuk mengganti karung beras 'Raskin Bulog' ke karung beras komersial, pelaku diketahui bernama Kim Yan, 42 tahun," kata dia.
Menurut Irwan, penggerebekan ini dipicu oleh adanya keluhan dari masyarakat. Warga mengadu setelah menemukan truk berisi raskin yang seharusnya didistribusikan untuk sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor malah diturunkan di gudang tersebut. "Mendapat laporan tersebut kami langsung melakukan pengintaian," kata dia.
Mayor Irawan mengatakan, saat digerebek, pemilik gudang sempat panik dan mencoba memberi uang suap pada petugas Yonif 315 Garuda. "Anggota kami sempat akan disuap oleh pelaku dan diberikan uang Rp 5 juta, akan tetapi ditolak mentah-mentah," katanya.
M. SIDIK PERMANA
http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/14/064692003/gudang-beras-raskin-di-cibinong-digrebek-tentara
Jumat, 14 Agustus 2015
Rumah Pengoplos Beras Bulog Digerebek Tentara
Jum'at, 14 Agustus 2015
Anggota TNI mendapat laporan warga yang curiga di gudang Bulog
Anggota TNI 0621 Bogor dan Yonif 315 menggerebeg sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat oplosan beras raskin Bulog, Jumat 14 Agustus 2015 (VIVA/Muhamad Hasbi Areinta)
VIVA.co.id - Anggota TNI dari Kodim 0621 Bogor dan Batalyon Infanteri 315 menggerebek sebuah rumah kosong yang berada di Tapos, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dinihari tadi, Jumat, 14 Agustus 2015. Rumah kosong tersebut digerebek karena dijadikan tempat mengoplos beras miskin (Raskin) Bulog.
Dari rumah kosong itu, petugas mendapati beras raskin Bulog sebanyak 8 ton yang sedang dioplos oleh para pelaku tersebut dari karung beras bulog ke karung beras komersial. Beras raskin tersebut di dapat dari gudang beras Bulog yang ada di daerah Dramaga untuk disalurkan ke masyarakat kecamatan Sukamakmur.
Namun di tengah jalan, beras tersebut dibeli dengan harga Rp5.000/kg untuk dijual kembali seharga Rp.5.300/kg, setelah karung beras Bulog diganti dengan karung beras komersial. Aparat TNI menemukan barang bukti karung Bulog yang dibakar di belakang halaman rumah kosong, diduga untuk menghilangkan barang bukti.
Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Czi Dwi Bima Nurrahmat menuturkan, penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat kepada anggota Kodim 0621 Bogor yang sedang melakukan komunikasi sosial (Komsos) di daerah Dramaga, Bogor.
Warga melaporkan ada truk yang sering keluar masuk dari gudang Bulog di daerah Dramaga. Karena merasa curiga, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke anggota TNI yang sedang melakukan Komsos.
Setelah mendapat laporan tersebut, Dwi Bima mengatakan, anggota TNI langsung mengikuti truk bermuatan raskin Bulog yang awalnya membawa beras tersebut ke daerah Sukamakmur, malah berhenti di sebuah rumah kosong yang berada di wilayah Cibinong.
"Kami bersama anggota kodim langsung menggerebek tempat tersebut hasilnya betul seperti yang dicurigai, rumah kosong tersebut dijadikan tempat pengoplosan beras bulog raskin," kata Letkol Dwi Bima.
Anggota kodim langsung memeriksa 4 orang pekerja, di mana salah satunya adalah pemilik gudang untuk dimintai keterangannya. Keempat orang tersebut adalah Djuwito selaku pemilik, Endin dan Asep selaku buruh yang mengoploskan beras bulog tersebut dan Haer sebagai sopir truk pengangkut beras.
"Kami tidak bisa menahan dan menetapkan mereka sebagai tersangka, kasus ini akan kami serahkan kepada pihak kepolisian, dan biar dari kepolisian yang akan memprosesnya nanti," ucapnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/661167-rumah-pengoplos-beras-bulog-digerebek-tentara
Anggota TNI mendapat laporan warga yang curiga di gudang Bulog
Anggota TNI 0621 Bogor dan Yonif 315 menggerebeg sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat oplosan beras raskin Bulog, Jumat 14 Agustus 2015 (VIVA/Muhamad Hasbi Areinta)
VIVA.co.id - Anggota TNI dari Kodim 0621 Bogor dan Batalyon Infanteri 315 menggerebek sebuah rumah kosong yang berada di Tapos, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dinihari tadi, Jumat, 14 Agustus 2015. Rumah kosong tersebut digerebek karena dijadikan tempat mengoplos beras miskin (Raskin) Bulog.
Dari rumah kosong itu, petugas mendapati beras raskin Bulog sebanyak 8 ton yang sedang dioplos oleh para pelaku tersebut dari karung beras bulog ke karung beras komersial. Beras raskin tersebut di dapat dari gudang beras Bulog yang ada di daerah Dramaga untuk disalurkan ke masyarakat kecamatan Sukamakmur.
Namun di tengah jalan, beras tersebut dibeli dengan harga Rp5.000/kg untuk dijual kembali seharga Rp.5.300/kg, setelah karung beras Bulog diganti dengan karung beras komersial. Aparat TNI menemukan barang bukti karung Bulog yang dibakar di belakang halaman rumah kosong, diduga untuk menghilangkan barang bukti.
Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Czi Dwi Bima Nurrahmat menuturkan, penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat kepada anggota Kodim 0621 Bogor yang sedang melakukan komunikasi sosial (Komsos) di daerah Dramaga, Bogor.
Warga melaporkan ada truk yang sering keluar masuk dari gudang Bulog di daerah Dramaga. Karena merasa curiga, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke anggota TNI yang sedang melakukan Komsos.
Setelah mendapat laporan tersebut, Dwi Bima mengatakan, anggota TNI langsung mengikuti truk bermuatan raskin Bulog yang awalnya membawa beras tersebut ke daerah Sukamakmur, malah berhenti di sebuah rumah kosong yang berada di wilayah Cibinong.
"Kami bersama anggota kodim langsung menggerebek tempat tersebut hasilnya betul seperti yang dicurigai, rumah kosong tersebut dijadikan tempat pengoplosan beras bulog raskin," kata Letkol Dwi Bima.
Anggota kodim langsung memeriksa 4 orang pekerja, di mana salah satunya adalah pemilik gudang untuk dimintai keterangannya. Keempat orang tersebut adalah Djuwito selaku pemilik, Endin dan Asep selaku buruh yang mengoploskan beras bulog tersebut dan Haer sebagai sopir truk pengangkut beras.
"Kami tidak bisa menahan dan menetapkan mereka sebagai tersangka, kasus ini akan kami serahkan kepada pihak kepolisian, dan biar dari kepolisian yang akan memprosesnya nanti," ucapnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/661167-rumah-pengoplos-beras-bulog-digerebek-tentara
Kekeringan dan Risiko Ketahanan Pangan
Kamis, 13 Agustus 2015
Pemerintah saat ini berupaya keras menanggulangi dampak kekeringan terhadap stabilitas ketahanan pangan.
Pasalnya, musim kemarau tahun ini bakal lebih lama dan diperkirakan awal musim hujan 2015 akan mundur satu sampai dua bulan. Bahkan, di daerah-daerah tertentu, musim kemarau berlangsung hingga Februari 2016. Di sejumlah daerah dampak kekeringan semakin masif.
Di Jawa Tengah, 487 desa di 122 kecamatan di 8 kabupaten dilaporkan dalam siaga darurat kekeringan. Meski hujan sudah mulai turun, bukan berarti musim kemarau berakhir. Kekeringan pun bermuara pada gagal panen. Dampaknya tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber konflik baru, menetaskan kelaparan dan defisit gizi di tengah warga.
Keterlambatan dalam memobilisasi dan memberikan bantuan akan berakibat makin parahnya penderitaan warga. Penderitaan itulah yang dialami sejumlah warga di Nusa Tenggara Timur dan Puncak Jaya, Papua akibat kelaparan. Gagal panen yang dipicu kemarau panjang bisa menambah jumlah penderita gizi buruk di kalangan anak-anak.
Konsekuensinya, pemerintah harus lebih siap dari tahuntahun sebelumnya menghadapi kekeringan guna mencegah defisit pangan nasional. Koordinasi antarlembaga harus solid dan terpadu untuk penanggulangan. Sekadar menyebut contoh penanggulangan bencana harus terkoordinasi antara pusat dan daerah untuk bergerak cepat menyiapkan bantuan bahan pangan.
Belum Teratasi
Meski Indonesia sudah merdeka 70 tahun, musim kemarau yang acap memantik krisis air di sektor pertanian pangan belum bisa teratasi dengan baik. Bagi petani dan warga miskin di perdesaan, kondisi ini akan menghantam ketahanan ekonomi dan memperburuk kemiskinan warga. Harga bahan pangan dan kebutuhan hidup lainnya semakin mahal.
Kenaikan harga beras yang amat signifikan baru-baru ini dan masuknya berbagai pangan impor secara ilegal mengindikasikan pemerintah telah gagal merevitalisasi pertanian. Implikasinya, kedaulatan pangan sebagai buah revitalisasi pertanian seperti yang diamanatkan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum bisa terwujud dengan baik.
Kedaulatan pangan yang disebutkan sebagai bentuk kemandirian untuk menentukan kebijakan pangan nusantara sesuai dengan potensi sumber daya lokal kini mulai diragukan. Di sisi lain, musim kemarau berkepanjangan akan bermetamorfosa menjadi ”bom waktu” yang menghancurkan kehidupan jika kepedulian pada lingkungan kian menipis.
Fungsinya sebagai sumber kehidupan, menempatkan air tidak lagi sebagai ”komoditas” yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, apalagi memandangnya sebagai objek yang harus dieksploitasi. Penebangan hutan yang makin masif dan tanpa aturan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
Praktik pembangunan ekonomi yang tak berkelanjutan telah menguras sumber daya hutan secara berlebihan yang pada gilirannya mengganggu ketersediaan air untuk sektor pertanian. Kedaulatan pangan semakin jauh dari jangkauan bangsa karena melupakan berbagai faktor pendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.
Namun, pemerintah selalu ”bernyanyi” tentang keberhasilan pembangunan pertanian pangan dengan produksi beras yang meningkat setiap tahun. Bahkan produksi gabah kering giling (GKG) dipacu ke angka 75,55 juta ton pada 2015 untuk pencapaian surplus 10 juta ton beras. Peningkatan ini terkesan hanya sebatas wacana politik.
Niat yang seakan-akan berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani ini cenderung ambisius di tengah alih fungsi lahan yang kian cepat, minimnya konservasi sumbersumber air untuk pertanian, makin mahalnya harga pupuk dan benih. Pembangunan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat masih dilakukan setengah hati.
Sepuluh tahun pemerintahan SBY menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan supaya negara agraris ini dapat memutus mata rantai pangan impor kini kandas. Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani lokal justru makin meminggirkan sektor pertanian.
Selama ini, sektor pertanian terkesan dipaksakan harus mampu menyediakan beras dengan harga murah guna mengamankan variabel-variabel makro (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan). Pertanian juga dituntut mendukung sektor industri dengan menyediakan bahan baku murah bagi para pekerja di kota.
Sementara keseriusan pemerintah membangun pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mengawal kedaulatan pangan semakin lama kian lemah. Indonesia kini berada di bawah bayang-bayang krisis pangan yang membuat bangsa ini menjadi pangsa pasar pangan global yang empuk dan petani lokal makin miskin.
Namun, yang membuat para pengamat ketahanan pangan takjub adalah produksi beras menurut versi pemerintah selalu di atas kebutuhan konsumsi alias surplus. Badan Pusat Statistik memprediksikan produksi padi 2015 akan meningkat 6,64% atau 75,55 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir dengan kenaikan 6,64%.
Produksi padi gabah kering giling 2014 sebanyak 70,85 juta ton atau turun 0,43 juta ton dibanding 2013. Peningkatan produksi 2015 yang signifikan ini seakan-akan mengabaikan sejumlah kendala yang menghambat peningkatan produksi beras.
Membuka Impor
Pola konsumsi masyarakat yang masih berpusat pada beras memaksa pemerintah menutup defisit beras dengan membuka keran impor yang justru memukul harga beras produk domestik. Petani yang sudah lama menjadi objek pembangunan kembali mengalami hidup di bawah bayang-bayang kemelaratan dan kemiskinan. Produk pangan domestik kalah bersaing dengan impor.
Belum lagi aksi penyelundupan beras impor yang merajalela. Sementara itu, harga pupuk yang kian mahal, meningkatnya laju konversi lahan pertanian, dan buruknya penyediaan benih unggul sudah pasti bermuara pada produktivitas padi yang kian melandai. Lahan pertanian pangan kian menyempit dengan laju tahunan konversi yang mencapai rata-rata sekitar 100.000 hektare.
Tanpa diikuti pencetakan sawah baru di luar Jawa, sulit meningkatkan produksi padi signifikan. Manakala konversi lahan terus berlanjut, tidak ada upaya pengawalan yang ketat, fenomena ini akan menetaskan ancaman kelaparan bagi jutaan warga. Asumsinya, 1 hektare lahan yang dikonversi menghilangkan produksi beras 5 ton. Ironisnya, pemerintah selalu menempuh solusi instan dengan ”pemberian” raskin (beras untuk rakyat miskin) manakala terjadi ancaman krisis pangan dan kelaparan.
Pemerintah mengatasi kemiskinan dengan memurahmurahkan harga beras lewat penyediaan raskin, bukan dengan jalan membuka lapangan kerja baru untuk mengatrol daya beli. Padahal untuk hidup sehat supaya tidak dilabeli status gizi buruk, seseorang tidak hanya mengonsumsi makanan berkarbohidrat bernama beras. Ia juga harus makan daging, ikan, telur dan susu untuk sumber protein hewani.
Sekedar menyebut contoh tingkat konsumsi susu di Indonesia hanya 20 tetes per hari dan mengonsumsi telur satu butir per minggu. Krisis pangan masih membayangi perjalanan hidup wong cilik yang berada dalam ruang kemiskinan.
Standar kemiskinan yang sesungguhnya seharusnya disadari pemerintah selalu berimplikasi dengan relasi keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakmampuan untuk mengakses kesejahteraan hidup. Hidup miskin tidak hanya berarti defisit pangan (baca: raskin), sandang, dan papan seperti ukuran Orde Lama.
Di tengah zaman yang semakin maju, salah satu indikator hidup miskin ialah ketidakmampuan mengakses informasi lewat pendidikan formal. Mereka terabaikan dan terpinggirkan sehingga tidak berkesempatan untuk berhubungan dengan kehidupan masa depan yang sarat kemajuan ilmu pengetahuan.
POSMAN SIBUEA
Guru Besar Ilmu Pangan Unika Santo Thomas Sumatera Utara,
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Utara dan Ketua Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) Sumatera Utara
(bbg)
http://nasional.sindonews.com/read/1032420/18/kekeringan-dan-risiko-ketahanan-pangan-1439428150/
Pemerintah saat ini berupaya keras menanggulangi dampak kekeringan terhadap stabilitas ketahanan pangan.
Pasalnya, musim kemarau tahun ini bakal lebih lama dan diperkirakan awal musim hujan 2015 akan mundur satu sampai dua bulan. Bahkan, di daerah-daerah tertentu, musim kemarau berlangsung hingga Februari 2016. Di sejumlah daerah dampak kekeringan semakin masif.
Di Jawa Tengah, 487 desa di 122 kecamatan di 8 kabupaten dilaporkan dalam siaga darurat kekeringan. Meski hujan sudah mulai turun, bukan berarti musim kemarau berakhir. Kekeringan pun bermuara pada gagal panen. Dampaknya tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber konflik baru, menetaskan kelaparan dan defisit gizi di tengah warga.
Keterlambatan dalam memobilisasi dan memberikan bantuan akan berakibat makin parahnya penderitaan warga. Penderitaan itulah yang dialami sejumlah warga di Nusa Tenggara Timur dan Puncak Jaya, Papua akibat kelaparan. Gagal panen yang dipicu kemarau panjang bisa menambah jumlah penderita gizi buruk di kalangan anak-anak.
Konsekuensinya, pemerintah harus lebih siap dari tahuntahun sebelumnya menghadapi kekeringan guna mencegah defisit pangan nasional. Koordinasi antarlembaga harus solid dan terpadu untuk penanggulangan. Sekadar menyebut contoh penanggulangan bencana harus terkoordinasi antara pusat dan daerah untuk bergerak cepat menyiapkan bantuan bahan pangan.
Belum Teratasi
Meski Indonesia sudah merdeka 70 tahun, musim kemarau yang acap memantik krisis air di sektor pertanian pangan belum bisa teratasi dengan baik. Bagi petani dan warga miskin di perdesaan, kondisi ini akan menghantam ketahanan ekonomi dan memperburuk kemiskinan warga. Harga bahan pangan dan kebutuhan hidup lainnya semakin mahal.
Kenaikan harga beras yang amat signifikan baru-baru ini dan masuknya berbagai pangan impor secara ilegal mengindikasikan pemerintah telah gagal merevitalisasi pertanian. Implikasinya, kedaulatan pangan sebagai buah revitalisasi pertanian seperti yang diamanatkan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum bisa terwujud dengan baik.
Kedaulatan pangan yang disebutkan sebagai bentuk kemandirian untuk menentukan kebijakan pangan nusantara sesuai dengan potensi sumber daya lokal kini mulai diragukan. Di sisi lain, musim kemarau berkepanjangan akan bermetamorfosa menjadi ”bom waktu” yang menghancurkan kehidupan jika kepedulian pada lingkungan kian menipis.
Fungsinya sebagai sumber kehidupan, menempatkan air tidak lagi sebagai ”komoditas” yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, apalagi memandangnya sebagai objek yang harus dieksploitasi. Penebangan hutan yang makin masif dan tanpa aturan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
Praktik pembangunan ekonomi yang tak berkelanjutan telah menguras sumber daya hutan secara berlebihan yang pada gilirannya mengganggu ketersediaan air untuk sektor pertanian. Kedaulatan pangan semakin jauh dari jangkauan bangsa karena melupakan berbagai faktor pendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.
Namun, pemerintah selalu ”bernyanyi” tentang keberhasilan pembangunan pertanian pangan dengan produksi beras yang meningkat setiap tahun. Bahkan produksi gabah kering giling (GKG) dipacu ke angka 75,55 juta ton pada 2015 untuk pencapaian surplus 10 juta ton beras. Peningkatan ini terkesan hanya sebatas wacana politik.
Niat yang seakan-akan berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani ini cenderung ambisius di tengah alih fungsi lahan yang kian cepat, minimnya konservasi sumbersumber air untuk pertanian, makin mahalnya harga pupuk dan benih. Pembangunan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat masih dilakukan setengah hati.
Sepuluh tahun pemerintahan SBY menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan supaya negara agraris ini dapat memutus mata rantai pangan impor kini kandas. Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani lokal justru makin meminggirkan sektor pertanian.
Selama ini, sektor pertanian terkesan dipaksakan harus mampu menyediakan beras dengan harga murah guna mengamankan variabel-variabel makro (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan). Pertanian juga dituntut mendukung sektor industri dengan menyediakan bahan baku murah bagi para pekerja di kota.
Sementara keseriusan pemerintah membangun pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mengawal kedaulatan pangan semakin lama kian lemah. Indonesia kini berada di bawah bayang-bayang krisis pangan yang membuat bangsa ini menjadi pangsa pasar pangan global yang empuk dan petani lokal makin miskin.
Namun, yang membuat para pengamat ketahanan pangan takjub adalah produksi beras menurut versi pemerintah selalu di atas kebutuhan konsumsi alias surplus. Badan Pusat Statistik memprediksikan produksi padi 2015 akan meningkat 6,64% atau 75,55 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir dengan kenaikan 6,64%.
Produksi padi gabah kering giling 2014 sebanyak 70,85 juta ton atau turun 0,43 juta ton dibanding 2013. Peningkatan produksi 2015 yang signifikan ini seakan-akan mengabaikan sejumlah kendala yang menghambat peningkatan produksi beras.
Membuka Impor
Pola konsumsi masyarakat yang masih berpusat pada beras memaksa pemerintah menutup defisit beras dengan membuka keran impor yang justru memukul harga beras produk domestik. Petani yang sudah lama menjadi objek pembangunan kembali mengalami hidup di bawah bayang-bayang kemelaratan dan kemiskinan. Produk pangan domestik kalah bersaing dengan impor.
Belum lagi aksi penyelundupan beras impor yang merajalela. Sementara itu, harga pupuk yang kian mahal, meningkatnya laju konversi lahan pertanian, dan buruknya penyediaan benih unggul sudah pasti bermuara pada produktivitas padi yang kian melandai. Lahan pertanian pangan kian menyempit dengan laju tahunan konversi yang mencapai rata-rata sekitar 100.000 hektare.
Tanpa diikuti pencetakan sawah baru di luar Jawa, sulit meningkatkan produksi padi signifikan. Manakala konversi lahan terus berlanjut, tidak ada upaya pengawalan yang ketat, fenomena ini akan menetaskan ancaman kelaparan bagi jutaan warga. Asumsinya, 1 hektare lahan yang dikonversi menghilangkan produksi beras 5 ton. Ironisnya, pemerintah selalu menempuh solusi instan dengan ”pemberian” raskin (beras untuk rakyat miskin) manakala terjadi ancaman krisis pangan dan kelaparan.
Pemerintah mengatasi kemiskinan dengan memurahmurahkan harga beras lewat penyediaan raskin, bukan dengan jalan membuka lapangan kerja baru untuk mengatrol daya beli. Padahal untuk hidup sehat supaya tidak dilabeli status gizi buruk, seseorang tidak hanya mengonsumsi makanan berkarbohidrat bernama beras. Ia juga harus makan daging, ikan, telur dan susu untuk sumber protein hewani.
Sekedar menyebut contoh tingkat konsumsi susu di Indonesia hanya 20 tetes per hari dan mengonsumsi telur satu butir per minggu. Krisis pangan masih membayangi perjalanan hidup wong cilik yang berada dalam ruang kemiskinan.
Standar kemiskinan yang sesungguhnya seharusnya disadari pemerintah selalu berimplikasi dengan relasi keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakmampuan untuk mengakses kesejahteraan hidup. Hidup miskin tidak hanya berarti defisit pangan (baca: raskin), sandang, dan papan seperti ukuran Orde Lama.
Di tengah zaman yang semakin maju, salah satu indikator hidup miskin ialah ketidakmampuan mengakses informasi lewat pendidikan formal. Mereka terabaikan dan terpinggirkan sehingga tidak berkesempatan untuk berhubungan dengan kehidupan masa depan yang sarat kemajuan ilmu pengetahuan.
POSMAN SIBUEA
Guru Besar Ilmu Pangan Unika Santo Thomas Sumatera Utara,
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Utara dan Ketua Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) Sumatera Utara
(bbg)
http://nasional.sindonews.com/read/1032420/18/kekeringan-dan-risiko-ketahanan-pangan-1439428150/
Rabu, 12 Agustus 2015
12 Ton Raskin Rusak Ditemukan di Madiun
Selasa, 11 Agustus 2015
[MADIUN] Sejumlah warga Desa Luworo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang menerima jatah raskin, menemukan 12 ton beras yang disalurkan dalam keadaan rusak dan tidak layak konsumsi.
Salah satu warga Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, penerima jatah raskin, Suginem, di Madiun, Selasa mengatakan beras yang diterimanya berbau apek, kuning, dan kotor sehingga tidak mau mengonsumsi beras itu.
"Berasnya tidak layak makan. Selain apek, warnanya juga kuning dan patah-patah. Saat diterima, kami tidak tahu jika kondisi berasnya demikian. Saat dibuka di rumah, ternyata berasnya rusak," ujar Suginem kepada wartawan.
Menurut dia, raskin tersebut dibagikan oleh petugas pada tiga hari yang lalu. Saat mengetahui raskinnya tidak layak konsumsi, ia langsung melapor ke perangkat desa setempat.
Dari perangkat desa, laporan warga tersebut dilanjutkan ke Pemerintah Kabupaten Madiun dan Bulog setempat. Namun, hingga kini keluhan dan laporan warga tersebut belum ditindaklanjuti.
"Kami ingin beras yang jelek itu diganti. Warga juga sudah melapor ke desa, namun hingga sekarang belum diganti," ungkap Suginem.
Kepala Urusan Kesra Desa Luworo, Citra Alifianingsih, mengatakan, dengan adanya temuan 12 ton raskin tidak layak konsumsi tersebut, membuat pihak petugas Desa Luworo menghentikan sementara pembagian raskin.
"Kami hentikan sementara pembagian raskinnya. Sedangkan raskin yang belum dibagikan ke warga, telah kami kembalikan ke Bulog," kata Citra.
Ia mengaku, hingga saat ini belum ada beras pengganti dari Bulog Sub Divre IV Madiun yang berwenang dalam distribusi raskin di wilayah Madiun dan Ngawi.
Sementara, menanggapi temuan raskin bermutu jelek tersebut, Bupati Madiun Muhtarom meminta Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun segera berkoordinasi dengan Bulog setempat.
"Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun segera berkoordinasi dengan Bulog Madiun. Tujuannya agar beras yang jelek segera diganti," katanya.
Sesuai jatah, jumlah warga yang menerima raskin di Desa Luworo mencapai 493 kepala keluarga. Jumlah tersebut terbagi di tiga dusun. Yakni, Dusun Luworo I mendapat jatah 92 kepala keluarga, Dusun Luworo II mendapat 201 kepala keluarga, dan Dusun Peron sebanyak 200 kepala keluarga.
Adapun, jumlah raskin yang didistribusikan untuk 493 kepala keluarga tersebut mencapai 14.790 kilogram setiap bulannya dengan harga Rp 1.600 per Kilogram. [Ant/N-6]
http://sp.beritasatu.com/home/12-ton-raskin-rusak-ditemukan-di-madiun/93453
[MADIUN] Sejumlah warga Desa Luworo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang menerima jatah raskin, menemukan 12 ton beras yang disalurkan dalam keadaan rusak dan tidak layak konsumsi.
Salah satu warga Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, penerima jatah raskin, Suginem, di Madiun, Selasa mengatakan beras yang diterimanya berbau apek, kuning, dan kotor sehingga tidak mau mengonsumsi beras itu.
"Berasnya tidak layak makan. Selain apek, warnanya juga kuning dan patah-patah. Saat diterima, kami tidak tahu jika kondisi berasnya demikian. Saat dibuka di rumah, ternyata berasnya rusak," ujar Suginem kepada wartawan.
Menurut dia, raskin tersebut dibagikan oleh petugas pada tiga hari yang lalu. Saat mengetahui raskinnya tidak layak konsumsi, ia langsung melapor ke perangkat desa setempat.
Dari perangkat desa, laporan warga tersebut dilanjutkan ke Pemerintah Kabupaten Madiun dan Bulog setempat. Namun, hingga kini keluhan dan laporan warga tersebut belum ditindaklanjuti.
"Kami ingin beras yang jelek itu diganti. Warga juga sudah melapor ke desa, namun hingga sekarang belum diganti," ungkap Suginem.
Kepala Urusan Kesra Desa Luworo, Citra Alifianingsih, mengatakan, dengan adanya temuan 12 ton raskin tidak layak konsumsi tersebut, membuat pihak petugas Desa Luworo menghentikan sementara pembagian raskin.
"Kami hentikan sementara pembagian raskinnya. Sedangkan raskin yang belum dibagikan ke warga, telah kami kembalikan ke Bulog," kata Citra.
Ia mengaku, hingga saat ini belum ada beras pengganti dari Bulog Sub Divre IV Madiun yang berwenang dalam distribusi raskin di wilayah Madiun dan Ngawi.
Sementara, menanggapi temuan raskin bermutu jelek tersebut, Bupati Madiun Muhtarom meminta Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun segera berkoordinasi dengan Bulog setempat.
"Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun segera berkoordinasi dengan Bulog Madiun. Tujuannya agar beras yang jelek segera diganti," katanya.
Sesuai jatah, jumlah warga yang menerima raskin di Desa Luworo mencapai 493 kepala keluarga. Jumlah tersebut terbagi di tiga dusun. Yakni, Dusun Luworo I mendapat jatah 92 kepala keluarga, Dusun Luworo II mendapat 201 kepala keluarga, dan Dusun Peron sebanyak 200 kepala keluarga.
Adapun, jumlah raskin yang didistribusikan untuk 493 kepala keluarga tersebut mencapai 14.790 kilogram setiap bulannya dengan harga Rp 1.600 per Kilogram. [Ant/N-6]
http://sp.beritasatu.com/home/12-ton-raskin-rusak-ditemukan-di-madiun/93453
Tak Layak Dimakan, Beginilah Kondisi Beras Raskin
Selasa, 11 Agustus 2015
12 Ton diedarkan oleh Bulog di Madiun.
VIVA.co.id - Paerah, janda berusia 75 tahun, warga desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, duduk di kursi depan rumahnya sambil membersihkan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang baru diterima tiga hari lalu.
Beras itu bercampur dengan tanah, berbau apek, dan berwarna kecoklatan.
Paerah adalah salah satu penerima raskin yang tidak layak konsumsi. “Berasnya seperti ini, bagaimana mau dimasak. Kalau mau dimasak, harus dipoles lagi di penggilingan padi. Itu pun tetap saja masih apek nasinya,” tutur Paerah, Selasa 11 Agustus 2015.
Setiap dua bulan sekali, Paerah mendapat jatah raskin yang diambil di Kantor Desa Luworo. “Baru kali ini dapat yang paling jelek. Kalau sebelumnya, tidak begitu jelek berasnya,” tuturnya menggunakan bahasa Jawa.
Tidak hanya Paerah yang mengeluh, Sugiyem dan Sukemi, tetangga Paerah juga mengeluhkan hal yang sama. “Semua dapatnya, ya seperti ini, kadang-kadang ada binatangnya di karung beras,” kata Sukemi.
Menurut data di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, penerima raskin sebanyak 493 kepala keluarga (KK). “Yang dibagikan pada hari Jumat 7 Agustus 2015, itu dua bulan. Sehingga, semua yang terbagi ke penerima mencapai jumlah 14.790 kilogram raskin,” kata Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng, Citra Alifianingtyas.
Kata dia, karena ada laporan bahwa beras yang beredar tidak layak konsumsi, maka untuk sementara pembagian raskin dihentikan. “Sebanyak 2.760 kg yang masih berada di kantor desa, kemarin ditarik kembali oleh Bulog, dan akan diganti secepatnya. Namun, hingga hari ini, beras pengganti belum datang,” ujar Citra.
Sujono, kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Luworo, mengatakan bahwa Bulog harus segera mengganti beras. “Yang sudah terbagi pun seharusnya diganti dengan beras yang lebih bagus, yang layak untuk dikonsumsi. Sehingga, ini menjadi catatan bagi kami bahwa pembagian beras raskin ini harus disertai dengan kualitas yang bagus,” ujar Sujono.
Sementara itu, Kepala Bulog Madiun, Suharto Djabar belum bisa dihubungi terkait temuan beras untuk rakyat miskin yang tidak layak konsumsi ini. (asp)
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/659948-tak-layak-dimakan--beginilah-kondisi-beras-raskin
12 Ton diedarkan oleh Bulog di Madiun.
 |
Beras raskin dari Bulog. (Adieb Ahsani/Madiun) (Adib Ahsani (Madiun))
VIVA.co.id - Paerah, janda berusia 75 tahun, warga desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, duduk di kursi depan rumahnya sambil membersihkan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang baru diterima tiga hari lalu.
Beras itu bercampur dengan tanah, berbau apek, dan berwarna kecoklatan.
Paerah adalah salah satu penerima raskin yang tidak layak konsumsi. “Berasnya seperti ini, bagaimana mau dimasak. Kalau mau dimasak, harus dipoles lagi di penggilingan padi. Itu pun tetap saja masih apek nasinya,” tutur Paerah, Selasa 11 Agustus 2015.
Setiap dua bulan sekali, Paerah mendapat jatah raskin yang diambil di Kantor Desa Luworo. “Baru kali ini dapat yang paling jelek. Kalau sebelumnya, tidak begitu jelek berasnya,” tuturnya menggunakan bahasa Jawa.
Tidak hanya Paerah yang mengeluh, Sugiyem dan Sukemi, tetangga Paerah juga mengeluhkan hal yang sama. “Semua dapatnya, ya seperti ini, kadang-kadang ada binatangnya di karung beras,” kata Sukemi.
Menurut data di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, penerima raskin sebanyak 493 kepala keluarga (KK). “Yang dibagikan pada hari Jumat 7 Agustus 2015, itu dua bulan. Sehingga, semua yang terbagi ke penerima mencapai jumlah 14.790 kilogram raskin,” kata Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng, Citra Alifianingtyas.
Kata dia, karena ada laporan bahwa beras yang beredar tidak layak konsumsi, maka untuk sementara pembagian raskin dihentikan. “Sebanyak 2.760 kg yang masih berada di kantor desa, kemarin ditarik kembali oleh Bulog, dan akan diganti secepatnya. Namun, hingga hari ini, beras pengganti belum datang,” ujar Citra.
Sujono, kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Luworo, mengatakan bahwa Bulog harus segera mengganti beras. “Yang sudah terbagi pun seharusnya diganti dengan beras yang lebih bagus, yang layak untuk dikonsumsi. Sehingga, ini menjadi catatan bagi kami bahwa pembagian beras raskin ini harus disertai dengan kualitas yang bagus,” ujar Sujono.
Sementara itu, Kepala Bulog Madiun, Suharto Djabar belum bisa dihubungi terkait temuan beras untuk rakyat miskin yang tidak layak konsumsi ini. (asp)
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/659948-tak-layak-dimakan--beginilah-kondisi-beras-raskin
Senin, 10 Agustus 2015
PMII Kecam Kinerja Bulog
Minggu, 9 Agustus 2015
Atas Ditemukannya Raskin Kualitas Jelek
BANJAR – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Ahmad Muhafid, mengecam keras kinerja Bulog atas ditemukannya puluhan kilogram beras miskin (raskin) kualitas jelek di Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.
“Kami mengecam keras Bulog dengan ditemukannya lagi raskin kualitas jelek,” ujarnya pada radartasikmalaya.com, Minggu (9/8/2015).
Dia sangat menyayangkan kinerja bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin di Kota Banjar. Terlebih kejadian ini bukan kali pertama, karena sebelumnya juga pernah terjadi kejadian serupa. “Kami jelas sangat menyayangkan hal ini terjadi lagi. Itu menandakan kinerja Bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin,” kata Ahmad.
Untuk itu PMII akan mendesak Pemerintah Kota Banjar, untuk memberikan peringatan tegas kepada pihak Bulog. Sebab, pihaknya menilai raskin berkualitas jelek sama halnya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Kata dia, meski pada akhirnya akan diganti oleh Bulog, namun Ahmad menyayangkan kejadian tersebut terulang lagi. “Kami juga berharap, semoga kejadian ini tidak terulang kembali, sehingga masyarakat Kota Banjar tidak dirugikan oleh beras raskin berkualitas jelek,” tukas Ahmad. (agp)
http://www.radartasikmalaya.com/kota-banjar/2015/pmii-kecam-kinerja-bulog.html
Atas Ditemukannya Raskin Kualitas Jelek
BANJAR – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Ahmad Muhafid, mengecam keras kinerja Bulog atas ditemukannya puluhan kilogram beras miskin (raskin) kualitas jelek di Cibeureum RT 01 RW 14 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.
“Kami mengecam keras Bulog dengan ditemukannya lagi raskin kualitas jelek,” ujarnya pada radartasikmalaya.com, Minggu (9/8/2015).
Dia sangat menyayangkan kinerja bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin di Kota Banjar. Terlebih kejadian ini bukan kali pertama, karena sebelumnya juga pernah terjadi kejadian serupa. “Kami jelas sangat menyayangkan hal ini terjadi lagi. Itu menandakan kinerja Bulog yang tidak teliti dalam pendistribusian raskin,” kata Ahmad.
Untuk itu PMII akan mendesak Pemerintah Kota Banjar, untuk memberikan peringatan tegas kepada pihak Bulog. Sebab, pihaknya menilai raskin berkualitas jelek sama halnya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Kata dia, meski pada akhirnya akan diganti oleh Bulog, namun Ahmad menyayangkan kejadian tersebut terulang lagi. “Kami juga berharap, semoga kejadian ini tidak terulang kembali, sehingga masyarakat Kota Banjar tidak dirugikan oleh beras raskin berkualitas jelek,” tukas Ahmad. (agp)
http://www.radartasikmalaya.com/kota-banjar/2015/pmii-kecam-kinerja-bulog.html
Minggu, 09 Agustus 2015
Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan, Bulog Gelar Operasi Pasar
Minggu, 9 Agustus 2015
Jakarta -Menanggapi rencana mogok jualan pedagang sapi yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI) di Bandung dan Jakarta, Perum Bulog langsung bergerak cepat dengan kembali menggelar operasi pasar (OP).
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi aksi protes pedagang daging dengan melakukan OP di 3 titik pasar di Jakarta, 2 titik di Serang, dan 3 titik di Bandung.
"Kalau Bandung kita lakukan operasi pasar di Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, dan Pasar Haurgeulis hari ini. Kalau Jakarta salah satunya di Pasar Mayestik, lainnya saya lupa," ujar Wahyu pada detikFinance, Minggu (9/8/2015).
Menurut Wahyu, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menambah titik-titik OP untuk mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga daging sapi saat aksi mogok pedagang sapi yang berlangsung hingga Rabu nanti.
"Kita sudah terima laporan kalau asosiasi pedagang di Jakarta dan Bandung mau mogok. Rencana mogok sudah kita ketahui sejak 3 Agustus lalu. Ini kan berbahaya, kita akan langsung upayakan harga daging tetap stabil meski pedagang mogok," jelasnya.
Wahyu mengungkapkan, untuk harga daging OP kali ini, pihaknya mematok harga daging sebesar Rp 90.000/kg. "Naik Rp 2.000/kg. Pas OP sebelum Lebaran kan Rp 88.000/kg. Kita sudah siapkan 250 ton daging di gudang kita," katanya.
Aksi mogok jualan ini dilakukan lantaran pedagang karena frustasi akibat merosotnya penjualan daging akibat meroketnya harga daging sapi pasca Lebaran.
Harga daging sapi saat ini masih dijual seharga Rp 120.000/kg, atau naik sejak sebelum Lebaran lalu yang masih dibanderol seharga Rp 110.000/kg.
Sementara harga karkas (daging dan tulang) yang dijual di rumah jagal sudah mencapai Rp 94.000/kg. Sementara, sebelum Lebaran karkas masih dipatok seharga Rp 86.000/kg, dan saat normal sebesar Rp 80.000/kg.
(ang/ang)
http://finance.detik.com/read/2015/08/09/090808/2987044/4/pedagang-daging-sapi-mogok-jualan-bulog-gelar-operasi-pasar
 |
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi aksi protes pedagang daging dengan melakukan OP di 3 titik pasar di Jakarta, 2 titik di Serang, dan 3 titik di Bandung.
"Kalau Bandung kita lakukan operasi pasar di Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, dan Pasar Haurgeulis hari ini. Kalau Jakarta salah satunya di Pasar Mayestik, lainnya saya lupa," ujar Wahyu pada detikFinance, Minggu (9/8/2015).
Menurut Wahyu, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menambah titik-titik OP untuk mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga daging sapi saat aksi mogok pedagang sapi yang berlangsung hingga Rabu nanti.
"Kita sudah terima laporan kalau asosiasi pedagang di Jakarta dan Bandung mau mogok. Rencana mogok sudah kita ketahui sejak 3 Agustus lalu. Ini kan berbahaya, kita akan langsung upayakan harga daging tetap stabil meski pedagang mogok," jelasnya.
Wahyu mengungkapkan, untuk harga daging OP kali ini, pihaknya mematok harga daging sebesar Rp 90.000/kg. "Naik Rp 2.000/kg. Pas OP sebelum Lebaran kan Rp 88.000/kg. Kita sudah siapkan 250 ton daging di gudang kita," katanya.
Aksi mogok jualan ini dilakukan lantaran pedagang karena frustasi akibat merosotnya penjualan daging akibat meroketnya harga daging sapi pasca Lebaran.
Harga daging sapi saat ini masih dijual seharga Rp 120.000/kg, atau naik sejak sebelum Lebaran lalu yang masih dibanderol seharga Rp 110.000/kg.
Sementara harga karkas (daging dan tulang) yang dijual di rumah jagal sudah mencapai Rp 94.000/kg. Sementara, sebelum Lebaran karkas masih dipatok seharga Rp 86.000/kg, dan saat normal sebesar Rp 80.000/kg.
(ang/ang)
http://finance.detik.com/read/2015/08/09/090808/2987044/4/pedagang-daging-sapi-mogok-jualan-bulog-gelar-operasi-pasar
Ditemukan Raskin Berkualitas Buruk, DPRD Banjar Akan Panggil Bulog Ciamis
Sabtu, 8 Agustus 2015
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Komisi I DPRD Kota Banjar mengagendakan pemanggilan pihak Sub Divre Bulog Ciamis, terkait temuan beras berkualitas jelek dan berkutu untuk rakyat miskin (raskin) di Kota Banjar.
“Kami akan memanggil Bulog Ciamis guna meminta penjelasan dan mengetahui pokok permasalahan kejadian tersebut. Dan surat pemanggilan telah kami layangkan untuk hadir pada hari Senin (10/08/2015) besok,” kata ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Natsir, kepada HR Online, via telepon seluler, Sabtu (08/08/2015).
Dijelaskan Natsir, pemanggilan itu selain menindaklanjuti laporan dan keluhan dari rumah tangga sasaran (RTS), juga DPRD Banjar sendiri menilai Bulog selaku badan penyangga pangan dinilai kurang memperhatikan raskin yang disalurkannya.
“Kejadian itu bukan yang pertama di Banjar, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa yakni pada bulan Februari dan Maret 2015. Makanya Bulog dipanggil bagaimana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tukasnya.
Meski pada kenyataannya Bulog melakukan penggantian. Namun, tidak hanya sebatas selesai dengan penggantian saja. Artinya, itu belum sampai menyelesaikan persoalan.
“Jika tak ada solusi lebih tepat dan pengawasan yang lebih ketat, hal demikian tidak menutup kemungkinan akan terus terulang kembali. Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakah hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan,” ujar Natsir.
Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan sejauhmana SOP tersebut dijalankan. Dia menduga raskin yang dikirim bukan pembelian dari petani atau mitra di Banjar, sebab kualitas petani di Banjar ini cukup bagus.
“Selain Bulog yang dipanggil, dalam waktu bersamaan kami sekaligus memanggil Dinas Sosial Kota Banjar dan Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar. Penganggaran dan teknisnya ada pada OPD tersebut, jadi harus sama-sama memberi penjelasan,” jelasnya.
Tak menutup kemungkinan juga pihaknya akan menghadirkan sang pelapor yaitu RTS penerima raskin. Agar semuanya selesai dan jelas, jadi dibutuhkan duduk bersama. (Nanks/R5/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/08/ditemukan-raskin-berkualitas-buruk-dprd-banjar-akan-panggil-bulog-ciamis/
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Komisi I DPRD Kota Banjar mengagendakan pemanggilan pihak Sub Divre Bulog Ciamis, terkait temuan beras berkualitas jelek dan berkutu untuk rakyat miskin (raskin) di Kota Banjar.
“Kami akan memanggil Bulog Ciamis guna meminta penjelasan dan mengetahui pokok permasalahan kejadian tersebut. Dan surat pemanggilan telah kami layangkan untuk hadir pada hari Senin (10/08/2015) besok,” kata ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Natsir, kepada HR Online, via telepon seluler, Sabtu (08/08/2015).
Dijelaskan Natsir, pemanggilan itu selain menindaklanjuti laporan dan keluhan dari rumah tangga sasaran (RTS), juga DPRD Banjar sendiri menilai Bulog selaku badan penyangga pangan dinilai kurang memperhatikan raskin yang disalurkannya.
“Kejadian itu bukan yang pertama di Banjar, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa yakni pada bulan Februari dan Maret 2015. Makanya Bulog dipanggil bagaimana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tukasnya.
Meski pada kenyataannya Bulog melakukan penggantian. Namun, tidak hanya sebatas selesai dengan penggantian saja. Artinya, itu belum sampai menyelesaikan persoalan.
“Jika tak ada solusi lebih tepat dan pengawasan yang lebih ketat, hal demikian tidak menutup kemungkinan akan terus terulang kembali. Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakah hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan,” ujar Natsir.
Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan sejauhmana SOP tersebut dijalankan. Dia menduga raskin yang dikirim bukan pembelian dari petani atau mitra di Banjar, sebab kualitas petani di Banjar ini cukup bagus.
“Selain Bulog yang dipanggil, dalam waktu bersamaan kami sekaligus memanggil Dinas Sosial Kota Banjar dan Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar. Penganggaran dan teknisnya ada pada OPD tersebut, jadi harus sama-sama memberi penjelasan,” jelasnya.
Tak menutup kemungkinan juga pihaknya akan menghadirkan sang pelapor yaitu RTS penerima raskin. Agar semuanya selesai dan jelas, jadi dibutuhkan duduk bersama. (Nanks/R5/HR-Online)
http://www.harapanrakyat.com/2015/08/ditemukan-raskin-berkualitas-buruk-dprd-banjar-akan-panggil-bulog-ciamis/
Sabtu, 08 Agustus 2015
DPRD Kota Banjar Panggil Bulog Ciamis Soal Raskin Jelek
Sabtu, 8 Agustus 2015
BANJAR,(PRLM).- Menindak lanjuti temuan beras untuk rakyat miskinjatah Bulan Agustus 2015, yang dinilai jelek, kusam, berkutu serta bau, DPRD Kota Banjar memanggil pihak Bulog Divisi Regional Ciamis. Badan penyangga pangan dinilai kurang memerhatikan raskin yang hendak disalurkan ke rumah tangga sasaran.
"Kami sepakat untuk memanggil pihak Bulog Ciamis selaku penyalur raskin di wilayah Kota Banjar. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, apabila tidak ada masyarkat yang komplain dengan kualitas beras tersebut," tutur Bambang Suprayogi, anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Jumat (7/8/2015).
Dia mengungkapkan pemanggilan Bulog Divre Ciamis sudah disepakati oleh anggota lainnya. Direncanakan pemanggilan dilaksanakan pada hari Senin ( 10/8/2015). Salah satu hal mendasar yang hendak ditanyakan menyangkut raskin yang berkualitas jelek.
"Kejadian itu bukan yang pertama, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa, ada rumah tangga sasaran yang mengeluh soal kualitas raskin yang diterimanya. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Bulog dengan mengganti beras tersebut," katanya.
Bambang yang didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Kota banjar Nashir, menambahkan bahwa persoalan raskin dengan kualitas jelek yang dikeluhkan oleh rumah tangga sasaran (RTS) tidak hanya selesai dengan penggantian. Akan tetapi, hal tersebut harus dicari akar permasalahannya.
"Apabila ditemukan raskin kualitas jelek atau di bawah standar, kemudian selesai begitu saja dengan diganti, tidak menyelesaikan persoalan, sebab tidak menutup kemungkinan hal serupa kembali terulang. Kami kira harus dicari solusi yang lebih tepat, seperti pengawasan lebih diperketat," jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menegaskan bahwa persoalan raskin yang dikomplain, tidak hanya sebatas banyak atau sedikitnya RTS yang mengeluh dan melayangkan kompalin. Sebab hal itu merupakan persoalan serius, karena menyangkut tingkat kepercayaan dan kesehatan warga penerima raskin.
"Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakan hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan. Yang pasti, kami di DPRD segera memanggil Bulog Ciamis, agar menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi," kata Bambang.
Sementara itu ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Nashir mengungkapkan pemanggilan Bulog Ciamis terkait dengan raskin bermutu jelek, dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (10/8/2015). Pemanggilan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian seruupa tidak terulang kembali.
"Pemanggilan itu sudah diagendakan. Kami minta penjelasan Bulog soal raskin yang dikomplain oleh warga karena dinilai jelek," tuturnya.
Sebelumnya kepala Sub Divisi Regional Bulog Ciamis, Cecep panji Nadya menegaskan bahwa siap untuk mengganti raskin yang rusak. Raskin yang disalurkan untuk Kota Banjar pada bulan Agustus, merupakan hasil pengadaan pada Bulan Mei 2015.
Dia menegaskan bahwa raskin yang disalurkan sesuai dengan standar yang teklah ditetapkan pemerintah, seperti persentase bulir patah atau broken dan lainnya. Kualitas raskin yang disalurkan adalah kelas medium.
Keluhan jeleknya kualitas raskin terjadi di wilayah RT 1/RW14 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan/Kota Banjar. Beras tersebut belum dibagikan ke RTS, karena setelah dicek, ternyata kualitas raskin jelek. Selain kusam, bau, banyak kutu yang sudah mati, banyak bulir patah, serta beras rapuh.(Nurhandoko Wiyoso/A-108)***
BANJAR,(PRLM).- Menindak lanjuti temuan beras untuk rakyat miskinjatah Bulan Agustus 2015, yang dinilai jelek, kusam, berkutu serta bau, DPRD Kota Banjar memanggil pihak Bulog Divisi Regional Ciamis. Badan penyangga pangan dinilai kurang memerhatikan raskin yang hendak disalurkan ke rumah tangga sasaran.
"Kami sepakat untuk memanggil pihak Bulog Ciamis selaku penyalur raskin di wilayah Kota Banjar. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, apabila tidak ada masyarkat yang komplain dengan kualitas beras tersebut," tutur Bambang Suprayogi, anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Jumat (7/8/2015).
Dia mengungkapkan pemanggilan Bulog Divre Ciamis sudah disepakati oleh anggota lainnya. Direncanakan pemanggilan dilaksanakan pada hari Senin ( 10/8/2015). Salah satu hal mendasar yang hendak ditanyakan menyangkut raskin yang berkualitas jelek.
"Kejadian itu bukan yang pertama, sebab sebelumnya juga terjadi hal serupa, ada rumah tangga sasaran yang mengeluh soal kualitas raskin yang diterimanya. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Bulog dengan mengganti beras tersebut," katanya.
Bambang yang didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Kota banjar Nashir, menambahkan bahwa persoalan raskin dengan kualitas jelek yang dikeluhkan oleh rumah tangga sasaran (RTS) tidak hanya selesai dengan penggantian. Akan tetapi, hal tersebut harus dicari akar permasalahannya.
"Apabila ditemukan raskin kualitas jelek atau di bawah standar, kemudian selesai begitu saja dengan diganti, tidak menyelesaikan persoalan, sebab tidak menutup kemungkinan hal serupa kembali terulang. Kami kira harus dicari solusi yang lebih tepat, seperti pengawasan lebih diperketat," jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menegaskan bahwa persoalan raskin yang dikomplain, tidak hanya sebatas banyak atau sedikitnya RTS yang mengeluh dan melayangkan kompalin. Sebab hal itu merupakan persoalan serius, karena menyangkut tingkat kepercayaan dan kesehatan warga penerima raskin.
"Memang Bulog sudah memiliki standar operasional, akan tetapi apakan hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan. Yang pasti, kami di DPRD segera memanggil Bulog Ciamis, agar menjelaskan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi," kata Bambang.
Sementara itu ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Nashir mengungkapkan pemanggilan Bulog Ciamis terkait dengan raskin bermutu jelek, dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (10/8/2015). Pemanggilan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab serta langkah antisipasi agar kejadian seruupa tidak terulang kembali.
"Pemanggilan itu sudah diagendakan. Kami minta penjelasan Bulog soal raskin yang dikomplain oleh warga karena dinilai jelek," tuturnya.
Sebelumnya kepala Sub Divisi Regional Bulog Ciamis, Cecep panji Nadya menegaskan bahwa siap untuk mengganti raskin yang rusak. Raskin yang disalurkan untuk Kota Banjar pada bulan Agustus, merupakan hasil pengadaan pada Bulan Mei 2015.
Dia menegaskan bahwa raskin yang disalurkan sesuai dengan standar yang teklah ditetapkan pemerintah, seperti persentase bulir patah atau broken dan lainnya. Kualitas raskin yang disalurkan adalah kelas medium.
Keluhan jeleknya kualitas raskin terjadi di wilayah RT 1/RW14 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan/Kota Banjar. Beras tersebut belum dibagikan ke RTS, karena setelah dicek, ternyata kualitas raskin jelek. Selain kusam, bau, banyak kutu yang sudah mati, banyak bulir patah, serta beras rapuh.(Nurhandoko Wiyoso/A-108)***
Bulog Akui Banyak Raskin Berkualitas Buruk
Jumat, 07 Agustus 2015
JAKARTA - Beras untuk keluarga miskin (raskin) dikeluhkan banyak kalangan karena kualitasnya yang rendah. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan raskin berkutu dan bau.
Bulog pun tak menampik adanya raskin dengan kualitas buruk. Kepala Bidang Humas Perum Bulog Muhson mengakui bahwa tak semua raskin yang didistribusikan BUMN pangan itu berkualitas baik. Terlebih, raskin yang didistribusikan Bulog jumlahnya tidak sedikit.
"Kalau ada yang menyatakan seperti itu (kualitas raskin buruk, red), kami nggak menutup kemungkinan kalau di antara jutaan ton sak-sak itu ada yang kurang baik. Mungkin kena hujan atau lembab. Kami nggak menutup mata kalau ada yang kurang baik," ujar Muhson kepada JPNN.com, Jumat (7/8).
Meski demikian, Muhson menegaskan bahwa Bulog tetap berkoordinasi dengan pihak lain di lapangan agar warga mendapat raskin berkualitas baik. Salah satunya dengan menyemprot gudang penyimpanan raskin bila ada serbuan hama.
"Misalnya dalam pemeriksaan raskin ada gurem yang berterbangan, kami akan semprot biar hilang. Kami terus berkoordinasi di lapangan. Jadi prinsipnya, kami selalu terbuka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," tandas Muhson.(chi/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/319276/Bulog-Akui-Banyak-Raskin-Berkualitas-Buruk-
JAKARTA - Beras untuk keluarga miskin (raskin) dikeluhkan banyak kalangan karena kualitasnya yang rendah. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan raskin berkutu dan bau.
Bulog pun tak menampik adanya raskin dengan kualitas buruk. Kepala Bidang Humas Perum Bulog Muhson mengakui bahwa tak semua raskin yang didistribusikan BUMN pangan itu berkualitas baik. Terlebih, raskin yang didistribusikan Bulog jumlahnya tidak sedikit.
"Kalau ada yang menyatakan seperti itu (kualitas raskin buruk, red), kami nggak menutup kemungkinan kalau di antara jutaan ton sak-sak itu ada yang kurang baik. Mungkin kena hujan atau lembab. Kami nggak menutup mata kalau ada yang kurang baik," ujar Muhson kepada JPNN.com, Jumat (7/8).
Meski demikian, Muhson menegaskan bahwa Bulog tetap berkoordinasi dengan pihak lain di lapangan agar warga mendapat raskin berkualitas baik. Salah satunya dengan menyemprot gudang penyimpanan raskin bila ada serbuan hama.
"Misalnya dalam pemeriksaan raskin ada gurem yang berterbangan, kami akan semprot biar hilang. Kami terus berkoordinasi di lapangan. Jadi prinsipnya, kami selalu terbuka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," tandas Muhson.(chi/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/319276/Bulog-Akui-Banyak-Raskin-Berkualitas-Buruk-
Sudahlah Pak Jokowi, Copot Saja Bu Rini dari Kursi Menteri
Jumat, 07 Agustus 2015
JAKARTA - Desakan ke Presiden Joko Widodo agar mencopot Rini Soemarno dari posisi sebagai menteri BUMN kembali muncul. Kali ini, desakan itu datang dari Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR).
Jumat (7/8) siang, ratusan massa AMIR menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN. Koordinator aksi AMIR, Rhugby AS dalam orasinya menyatakan, harusnya kementerian BUMN dipimpin oleh figur yang nasionalis.
Menurutnya, Jokowi -sapaan Joko Widodo- mestinya paham bahwa butuh menteri BUMN yang nasionalis untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita. "Rini Soemarno bukan figur yang tepat menduduki posisi Menteri BUMN," ujar Rhugby.
Dengan suara lantang Rhugby menyatakan bahwa di negeri lain ternyata perusahaan-perusahaan negara mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Tiongkok adalah salah satu contohnya.
Namun di Indonesia, kata Ruhgby, sejumlah BUMN papan atas justru menggerogoti keuangan negara akibat merugi lantaran manajemen yang tak beres dan ada kepentingan tersembunyi di balik para direksinya.
Rhugby pun menyebut Rini tak beres dalam memimpin Kementerian BUMN. "Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno dari jabatannya," katanya.
Selanjutnya, kata Ruhgby, Kementerian BUMN harus segera dipimpin menteri yang bersih dari agenda tersembunyi kepentingan politik tertentu. "Menteri BUMN sejatinya selain harus profesional dan berintegritas, juga wajib memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," bebernya.(rmo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/319284/Sudahlah-Pak-Jokowi,-Copot-Saja-Bu-Rini-dari-Kursi-Menteri-
JAKARTA - Desakan ke Presiden Joko Widodo agar mencopot Rini Soemarno dari posisi sebagai menteri BUMN kembali muncul. Kali ini, desakan itu datang dari Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR).
Jumat (7/8) siang, ratusan massa AMIR menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN. Koordinator aksi AMIR, Rhugby AS dalam orasinya menyatakan, harusnya kementerian BUMN dipimpin oleh figur yang nasionalis.
Menurutnya, Jokowi -sapaan Joko Widodo- mestinya paham bahwa butuh menteri BUMN yang nasionalis untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita. "Rini Soemarno bukan figur yang tepat menduduki posisi Menteri BUMN," ujar Rhugby.
Dengan suara lantang Rhugby menyatakan bahwa di negeri lain ternyata perusahaan-perusahaan negara mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Tiongkok adalah salah satu contohnya.
Namun di Indonesia, kata Ruhgby, sejumlah BUMN papan atas justru menggerogoti keuangan negara akibat merugi lantaran manajemen yang tak beres dan ada kepentingan tersembunyi di balik para direksinya.
Rhugby pun menyebut Rini tak beres dalam memimpin Kementerian BUMN. "Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno dari jabatannya," katanya.
Selanjutnya, kata Ruhgby, Kementerian BUMN harus segera dipimpin menteri yang bersih dari agenda tersembunyi kepentingan politik tertentu. "Menteri BUMN sejatinya selain harus profesional dan berintegritas, juga wajib memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," bebernya.(rmo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/319284/Sudahlah-Pak-Jokowi,-Copot-Saja-Bu-Rini-dari-Kursi-Menteri-
Menteri BUMN Rini Soemarno Dituntut Mundur
Jumat, 7 Agustus 2015
Penulis Ikhsan Digdo.
Mereka menyuarakan tuntutan agar Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dari Jabatannya.
Para demonstran menganggap, Menteri BUMN selama memimpin, BUMN malah mengalami kerugian. Dalam orasinya, massa demonstran juga menyuarakan makin rendahnya kesejahteraan masyarakat saat ini
Massa menuding hal ini dikarenakan kepemimpinan Rini Seomarno selama memimpin Kementerian BUMN.
"Segera ganti Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN !," teriak para demonstran didepan Gedung Kementerian BUMN, dengan Dalam aksinya, para demonstran juga menduga banyak Massa demonstran dalam aksinya juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan maksud menunjukkan rasa cinta kepada bangsa sekaligua menyadarkan Menteri BUMN Rini Soemarmo untuk memperbaiki Kinerjanya.
Penulis Ikhsan Digdo.
Mereka menyuarakan tuntutan agar Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dari Jabatannya.
Para demonstran menganggap, Menteri BUMN selama memimpin, BUMN malah mengalami kerugian. Dalam orasinya, massa demonstran juga menyuarakan makin rendahnya kesejahteraan masyarakat saat ini
Massa menuding hal ini dikarenakan kepemimpinan Rini Seomarno selama memimpin Kementerian BUMN.
"Segera ganti Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN !," teriak para demonstran didepan Gedung Kementerian BUMN, dengan Dalam aksinya, para demonstran juga menduga banyak Massa demonstran dalam aksinya juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan maksud menunjukkan rasa cinta kepada bangsa sekaligua menyadarkan Menteri BUMN Rini Soemarmo untuk memperbaiki Kinerjanya.
Jumat, 07 Agustus 2015
Presiden Jokowi Diminta Copot Rini Soemarno
Jum'at, 7 Agustus 2015
JAKARTA - Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan “BUMN Milik Rakyat Bukan Milik Mafia!!!, BUMN Ujung Tombak Perekonomian Nasional Bukan Sapi Perahan dan Bu Rini Kembalilah ke Nawacita, Kalau Tidak Mampu Mundur!!!.”
Rhugby AS selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa selama ini BUMN sudah terbukti menjadi tulang-punggung perekonomian di sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Namun di Indonesia sejumlah BUMN papan atas dibiarkan terus merugi akibat kesalahan manajemen dan dugaan adanya kepentingan melekat yang membuat sejumlah BUMN dibajak oleh 'mafia' bisnis yang bertahun-tahun hidup dari tidak optimalnya pengelolaan itu.
"Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno dari jabatannya," ujar Rhugby di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Menurutnya, dibutuhkan Menteri BUMN yang bersih dari kepentingan melekat (vested-interested) sehingga mampu bertindak tegas untuk mewujudkan BUMN yang handal dalam menjalankankan fungsi strategis sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. "Rini Soemarno bukan figur yang tepat menduduki posisi Menteri BUMN," tegasnya.
Ke depannya, imbuh Rhugby, Presiden Jokowi harus mencari figur yang tepat guna menggantikan Rini Soemarno. "Menteri BUMN sejatinya selain profesional, berintegritas juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," bebernya.
(ful)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/337/1192464/presiden-jokowi-diminta-copot-rini-soemarno
JAKARTA - Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan “BUMN Milik Rakyat Bukan Milik Mafia!!!, BUMN Ujung Tombak Perekonomian Nasional Bukan Sapi Perahan dan Bu Rini Kembalilah ke Nawacita, Kalau Tidak Mampu Mundur!!!.”
Rhugby AS selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa selama ini BUMN sudah terbukti menjadi tulang-punggung perekonomian di sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Namun di Indonesia sejumlah BUMN papan atas dibiarkan terus merugi akibat kesalahan manajemen dan dugaan adanya kepentingan melekat yang membuat sejumlah BUMN dibajak oleh 'mafia' bisnis yang bertahun-tahun hidup dari tidak optimalnya pengelolaan itu.
"Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno dari jabatannya," ujar Rhugby di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Menurutnya, dibutuhkan Menteri BUMN yang bersih dari kepentingan melekat (vested-interested) sehingga mampu bertindak tegas untuk mewujudkan BUMN yang handal dalam menjalankankan fungsi strategis sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. "Rini Soemarno bukan figur yang tepat menduduki posisi Menteri BUMN," tegasnya.
Ke depannya, imbuh Rhugby, Presiden Jokowi harus mencari figur yang tepat guna menggantikan Rini Soemarno. "Menteri BUMN sejatinya selain profesional, berintegritas juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," bebernya.
(ful)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/337/1192464/presiden-jokowi-diminta-copot-rini-soemarno
Beras Raskin Berkutu Beredar
Jumat, 07 Agustus 2015
JAKARTA-Masyarakat semakin resah dengan beredarnya beras untuk rakyat miskin (raskin) yang mengandung kutu. Menyikapi masalah tersebut ratusan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti pemuda, mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) di Jakarta pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan AMRI Iwan Muhamad menyampaikan beberapa hari terakhir masyarakat sangat resah dengan adanya isu soal raskin kutu. Meskipun kebenaran dari isu tersebut belum dibuktikan tetapi berangkat dari pengalaman- pengalaman sebelumnya masalah menyangkut raskin yang berkualitas buruk kerap terjadi. Akibatnya, isu soal beredarnya raskin berkutu tersebut membuat masyarakat kia khawatir, sebab bisa saja isu itu benar-benar terjadi.
“Kami minta Bulog segera memperbaiki distribusi raskin yang kualitasnya buruk tersebut. Secara ekonomi kami memang tak memiliki apa-apa tetapi janganlah mempersulit hidup kami dengan raskin yang berkutu atau berkualitas buruk. Sebagai orang miskin kami punya hak untuk mendapatkan perhatian dari negara dan negara punya tanggung jawab untuk memperhatikan nasib kami,”ungkapnya.
Iwan berpendapat, dari tahun ke tahun masalah distribusi pangan selalu saja terjadi. Kendatipun pimpinan Bulog diganti tetap saja persoalan ini tak dapat dihentikan. Ia berpendapat hal itu tak terlepas dari manajemen Bulog yang memang dikuasai oleh mafia pangan itu sendiri. Sudah begitu lama Bulog dibajak oleh sekumpulan mafia.
Dampak dari permainan para mafia itu terangnya ialah adanya raskin yang berkutu. Kebijakan membeli beras bukan gabah yang lebih awet disimpan menjadi pemicu terjadinya beras yang busuk dan dipenuhi kutu. Dalam hal ini diduga kuat adanya kerja sama antara oknum di tubuh Bulog dengan mafia-mafia beras yang menguasai penggilingan padi, sehingga Bulog lebih memilih membeli beras ketimbang gabah.
“Kami juga menduga barang yang sama hanya berputarputar dari gudang ke gudang untuk menguburkan kasus pembelian fiktif, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang selanjutnya mengakibatkan buruknya kualitas beras,”paparnya. ers/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?34092-beras%20raskin%20berkutu%20beredar
JAKARTA-Masyarakat semakin resah dengan beredarnya beras untuk rakyat miskin (raskin) yang mengandung kutu. Menyikapi masalah tersebut ratusan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti pemuda, mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) di Jakarta pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan AMRI Iwan Muhamad menyampaikan beberapa hari terakhir masyarakat sangat resah dengan adanya isu soal raskin kutu. Meskipun kebenaran dari isu tersebut belum dibuktikan tetapi berangkat dari pengalaman- pengalaman sebelumnya masalah menyangkut raskin yang berkualitas buruk kerap terjadi. Akibatnya, isu soal beredarnya raskin berkutu tersebut membuat masyarakat kia khawatir, sebab bisa saja isu itu benar-benar terjadi.
“Kami minta Bulog segera memperbaiki distribusi raskin yang kualitasnya buruk tersebut. Secara ekonomi kami memang tak memiliki apa-apa tetapi janganlah mempersulit hidup kami dengan raskin yang berkutu atau berkualitas buruk. Sebagai orang miskin kami punya hak untuk mendapatkan perhatian dari negara dan negara punya tanggung jawab untuk memperhatikan nasib kami,”ungkapnya.
Iwan berpendapat, dari tahun ke tahun masalah distribusi pangan selalu saja terjadi. Kendatipun pimpinan Bulog diganti tetap saja persoalan ini tak dapat dihentikan. Ia berpendapat hal itu tak terlepas dari manajemen Bulog yang memang dikuasai oleh mafia pangan itu sendiri. Sudah begitu lama Bulog dibajak oleh sekumpulan mafia.
Dampak dari permainan para mafia itu terangnya ialah adanya raskin yang berkutu. Kebijakan membeli beras bukan gabah yang lebih awet disimpan menjadi pemicu terjadinya beras yang busuk dan dipenuhi kutu. Dalam hal ini diduga kuat adanya kerja sama antara oknum di tubuh Bulog dengan mafia-mafia beras yang menguasai penggilingan padi, sehingga Bulog lebih memilih membeli beras ketimbang gabah.
“Kami juga menduga barang yang sama hanya berputarputar dari gudang ke gudang untuk menguburkan kasus pembelian fiktif, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang selanjutnya mengakibatkan buruknya kualitas beras,”paparnya. ers/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?34092-beras%20raskin%20berkutu%20beredar
Ratusan Warga Jakarta Geruduk Kantor Bulog
 |
Perwakilan AMIR Ikhwan menilai, buruknya kualitas raskin tidak terlepas dari lemahnya manajemen Bulog dalam mengelola dan menyimpan beras yang sudah di panen.
"Beras miskin tidak seharusnya berkutu, bau. Ini harus diperbaiki. Nyatanya masyarakat yang kurang mampu masih mendapat beras kualitas buruk," protes Ikhwan di Jakarta, Kamis (6/8).
Selain itu, Ikhwan juga meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menindak oknum yang menjadikan raskin sebagai komoditas untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Sebagai perusahaan pelat merah, para direksi Bulog yang baru diminta mampu menciptakan perubahan agar terlepas dari jerat mafia pangan.
"Bebaskan Bulog dari mafia. Meski kami hanya rakyat biasa, kami juga memiliki hak untuk mendapatkan beras yang layak. Kami masyarakat miskin bukan ayam, tidak sepantasnya pula diransum beras busuk dan kutuan," tegas Ikhwan.
Sayangnya, manajemen Bulog enggan memberikan komentar ketika dihubungi JPNN. (chi/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/08/06/319081/Ratusan-Warga-Jakarta-Geruduk-Kantor-Bulog-
Polisi Usut Korupsi Raskin Senilai Rp2 Miliar di Biak
Jum'at, 7 Agustus 2015
BIAK - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor, Papua, menduga ada korupsi beras miskin (raskin) di Distrik Samofa senilai Rp2 miliar. Dugaan itu kini sedang diusut.
Kapolres Biak Numfor AKBP Hadi Wahyudi mengatakan, penyidikan dugaan korupsi raskin itu akan diusut hingga tuntas. Pelakunya akan dihukum sesuai aturan.
"Siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi raskin di Distrik Samofa akan ditindak tegas hingga ke proses peradilan," ujarnya, Jumat (7/8/2015).
Ia menambahkan, penanganan kasus itu kini sudah sampai pada proses pemeriksaan saksi. Barang bukti juga dikumpulkan guna menetapkan tersangka.
"Saya harap dalam waktu dekat sudah ditetapkan tersangkanya sesuai dengan temuan barang bukti dan keterangan saksi yang sedang diperiksa," ucap Hadi.
(abp)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/340/1192028/polisi-usut-korupsi-raskin-senilai-rp2-miliar-di-biak
BIAK - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor, Papua, menduga ada korupsi beras miskin (raskin) di Distrik Samofa senilai Rp2 miliar. Dugaan itu kini sedang diusut.
Kapolres Biak Numfor AKBP Hadi Wahyudi mengatakan, penyidikan dugaan korupsi raskin itu akan diusut hingga tuntas. Pelakunya akan dihukum sesuai aturan.
"Siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi raskin di Distrik Samofa akan ditindak tegas hingga ke proses peradilan," ujarnya, Jumat (7/8/2015).
Ia menambahkan, penanganan kasus itu kini sudah sampai pada proses pemeriksaan saksi. Barang bukti juga dikumpulkan guna menetapkan tersangka.
"Saya harap dalam waktu dekat sudah ditetapkan tersangkanya sesuai dengan temuan barang bukti dan keterangan saksi yang sedang diperiksa," ucap Hadi.
(abp)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/340/1192028/polisi-usut-korupsi-raskin-senilai-rp2-miliar-di-biak
Pemerintah Harus Perbaiki Kualitas Raskin
Kamis, 6 Agustus 2015
JAKARTA - Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) meminta pemerintah memperbaiki kualitas Raskin (beras miskin). Pasalnya, raskin yang didapat masyarakat saat ini berkualitas kurang baik.
"Beras miskin tidak seharusnya berkutu, bau, ini harus diperbaiki, bebaskan bulog dari mafia pangan, kata koordinator AMIR, Ikhwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/8/2015).
Ikhwan menyebutkan, buruknya kualitas beras miskin itu tidak terlepas dari lemahnya manajemen Bulog dalam mengelola dan menyimpan beras-beras yang sudah di panen.
Dirinya juga meminta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menindak pihak-pihak yang menjadikan raskin sebagai komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu.
Menurut Ikhwan, PT Bulog (Persero) yang merupakan perusahaan pelat merah harus mengubah kebijakan dalam membeli beras. Di mana, bukan gabah yang seharusnya dibeli oleh Bulog melainkan beras langsung agar lebih awet dalam penyimpanannya.
"Meski kita hanya rakyat biasa, kita juga memiliki hak untuk mendapatkan beras yang layak, kami masyarakat miskin bukan ayam, tidak sepantasnya pula di ransum beras busuk dan kutuan," tandasnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191718/pemerintah-harus-perbaiki-kualitas-raskin
JAKARTA - Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) meminta pemerintah memperbaiki kualitas Raskin (beras miskin). Pasalnya, raskin yang didapat masyarakat saat ini berkualitas kurang baik.
"Beras miskin tidak seharusnya berkutu, bau, ini harus diperbaiki, bebaskan bulog dari mafia pangan, kata koordinator AMIR, Ikhwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/8/2015).
Ikhwan menyebutkan, buruknya kualitas beras miskin itu tidak terlepas dari lemahnya manajemen Bulog dalam mengelola dan menyimpan beras-beras yang sudah di panen.
Dirinya juga meminta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menindak pihak-pihak yang menjadikan raskin sebagai komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu.
Menurut Ikhwan, PT Bulog (Persero) yang merupakan perusahaan pelat merah harus mengubah kebijakan dalam membeli beras. Di mana, bukan gabah yang seharusnya dibeli oleh Bulog melainkan beras langsung agar lebih awet dalam penyimpanannya.
"Meski kita hanya rakyat biasa, kita juga memiliki hak untuk mendapatkan beras yang layak, kami masyarakat miskin bukan ayam, tidak sepantasnya pula di ransum beras busuk dan kutuan," tandasnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191718/pemerintah-harus-perbaiki-kualitas-raskin
Tolak Beras Tak Layak, Bulog Didemo Masyarakat
Kamis, 06 Agustus 2015
Akibat temuan beras miskin yang tak layak konsumsi, Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantor Bulog.
MajalahKartini.co.id - Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantot BULOG Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan Aksi Mustari Sulaeman mendesak Kementrian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG agar sinergis dan kompetibel dengan program "Kedaulatan pangan" dalam Visi Nawa Cita pemerintahan Jokowi-Jk saat diwawancarai. "Kami meminta agar pemerintah lewat kementerian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG," ucapnya.
Seperti diketahui bahwa warga kebayoran lama yang juga terlibat dalam masa aksi menemukan temuan di lapangan yang mana beras murah atau beras miskin yang mereka beli dan konsumsi dinilai masih sangat buruk, jenis beras murah tersebut menguning dan berkutu," ujar Mustari.
"Warga kebayoran lama mendapati beras murah yang sudah menguning dan berkutu, apakah ini yang bulog atau pemerintah berikan untuk rakyat kecil?" kata mustari.
Selain itu, diduga pula barang yang sama hanya berputar-putar dari gudang kegudang untuk mengaburkan kasus "pembelian fiktif" yang dilakukan oleh oknum di tubuh BULOG yang bekerja sama dengan rekanan, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang menyebabkan busuk dan berkutu.
Kasus-kasus kebiasaan impor pangan di masa lalu, pengadaan beras dan kebutuhan pokok lainnya dinilai menunjukkan pula kinerja buruk di lingkungan BULOG, sehingga Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih meminta pemerintah khusunya melalui Kementrian BUMN segera menindak lanjuti persoalan tersebut demi kemakmuran masyarakat. (Foto: ANT FOTO/Dhedez Anggara)
http://www.majalahkartini.co.id/berita/tolak-beras-tak-layak-bulog-didemo-masyarakat
Akibat temuan beras miskin yang tak layak konsumsi, Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantor Bulog.
MajalahKartini.co.id - Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di depan kantot BULOG Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).
Koordinator Lapangan Aksi Mustari Sulaeman mendesak Kementrian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG agar sinergis dan kompetibel dengan program "Kedaulatan pangan" dalam Visi Nawa Cita pemerintahan Jokowi-Jk saat diwawancarai. "Kami meminta agar pemerintah lewat kementerian BUMN segera merombak kepengurusan di BULOG," ucapnya.
Seperti diketahui bahwa warga kebayoran lama yang juga terlibat dalam masa aksi menemukan temuan di lapangan yang mana beras murah atau beras miskin yang mereka beli dan konsumsi dinilai masih sangat buruk, jenis beras murah tersebut menguning dan berkutu," ujar Mustari.
"Warga kebayoran lama mendapati beras murah yang sudah menguning dan berkutu, apakah ini yang bulog atau pemerintah berikan untuk rakyat kecil?" kata mustari.
Selain itu, diduga pula barang yang sama hanya berputar-putar dari gudang kegudang untuk mengaburkan kasus "pembelian fiktif" yang dilakukan oleh oknum di tubuh BULOG yang bekerja sama dengan rekanan, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang menyebabkan busuk dan berkutu.
Kasus-kasus kebiasaan impor pangan di masa lalu, pengadaan beras dan kebutuhan pokok lainnya dinilai menunjukkan pula kinerja buruk di lingkungan BULOG, sehingga Aliansi Masyarakat Untuk Indonesia Bersih meminta pemerintah khusunya melalui Kementrian BUMN segera menindak lanjuti persoalan tersebut demi kemakmuran masyarakat. (Foto: ANT FOTO/Dhedez Anggara)
http://www.majalahkartini.co.id/berita/tolak-beras-tak-layak-bulog-didemo-masyarakat
Langganan:
Postingan (Atom)