Ribuan Ton Gula yang Diamankan BC Batam Diakui Milik Bulog

Selasa, 27 Mei 2014

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebanyak 2.000 ton gula putih impor hasil tegahan Bea Cukai Batam yang saat ini ditimbun di gudang PT PTK, Kabil, Kecamatan Nongsa, diakui agen pengurus perjalanan kapal sebagai milik Perum Bulog.

"Kami sebagai agen penunjukannya. Gula itu milik Bulog, dan ditimbun dulu di gudang PT PTK," kata Wandi, dari agen pelayaran PT Putra Tempatan kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (27/5/2014).

Meski belum memiliki izin timbun dan izin impor dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wandi berkilah masuknya ribuan ton gula putih itu ke Batam sudah secara resmi. Penimbunan itu pun, katanya, untuk sementara waktu karena akan dipasarkan menjelang puasa dan Lebaran tahun ini.

"Ditimbun dulu di PT PTK Kabil untuk (menjaga) operasi pasar menjelang Lebaran. Diawasi P2 (Pengawasan dan Penindakan BC) Kabil (Pelabuhan CPU) karena masuknya resmi," katanya lagi tanpa mau memberitahukan asal 2000 ton gula tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai (BC) Batam, Susila Brata, mengatakan hingga Senin (26/5/2014) malam, kapal MV Pung Ang 289 yang memuat 2.000 ton gula tersebut belum memiliki izin bongkar. "Hingga kini belum diberikan izin bongkar karena belum ada izin timbun," ujarnya.

Ditambahkan, ribuan ton gula putih tersebut masih dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap barang dan alat angkut yang digunakan.

Sebagaimana diberitakan, petugas Bea dan Cukai (BC) Batam dilaporkan berhasil menegah 2.000 ton gula pasir dari kapal MV Pung Ang 289 di Pelabuhan Kabil, Kecamatan Nongsa. Ribuan ton gula itu diduga sengaja diselundupkan ke Batam.

"Ada sebanyak 2.000 ton gula putih diamankan pihak BC kemarin, dan saat ini sedang diproses," ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Senin (26/5/2014).

Sumber mengatakan, penegahan dilakukan petugas BC Batam pada Minggu (25/5/2014) saat muatan 2.000 ton gula putih tersebut sedang dibongkar dari kapal MV Pung Ang 289 di pelabuhan CPU Kabil, dan kapal tersebut dialihkan untuk bersandar di pelabuhan Citranusa Kabil Port.

"Sebagian muatan 2.000 ton gula itu sekarang sudah dipindahkan ke gudang milik Pertamina Tongkong (PTK) Kabil," kata sumber lagi.

Sementara itu, wartawan yang berupaya masuk ke dermaga pelabuhan Citranusa Kabil Port mendapat halangan dari petugas sekuriti setempat. Wartawan hanya diperkenankan masuk sampai kantor pelayanan terpadu Citranusa Kabil Port.

Petugas BC di pelabuhan Citranusa Kabil Port, Suradji, yang dikonfirmasi wartawan mengaku tidak tahu-menahu tentang penegahan ribuan ton gula itu. "Nggak tahu ya kalau ada (penegahan). Saya baru tahu ini dari wartawan. Coba ke kantor saja (di Batuampar)," katanya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Terpadu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwo, mengatakan, sampai saat  ini belum ada pengajuan gula impor ke Batam. "Sejauh ini belum ada. Kalau ada yang masuk berarti ilegal," paparnya kepada wartawan singkat.

Kepala Seksi Penindakan dan Penegahan (P2) BC Batam, Slamet Riyadi, yang akhirnya berhasil dikonfirmasi, membenarkan adanya penegahan ribuan ton gula itu. Namun dia membantah jika gula tersebut merupakan barang selundupan.

"Iya, ada, tapi itu bukan penangkapan gula impor, tapi penimbunan gula. Dan sekarang gulanya ada di gudang TBK Kabil," ujar Slamet Riyadi. (*)

http://batamtoday.com/berita43381-Ribuan-Ton-Gula-yang-Diamankan-BC-Batam-Diakui-Milik-Bulog.html

Penyerapan Beras Di Bulog Cirebon Terus Menurun

Senin, 26 Mei 2014

Bisnis.com, CIREBON—Penyerapan beras di Perum Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Cirebon terus mengalami penurunan sejak awal Mei 2014 lalu.

Bulog Cirebon mencatat dari penyerapan beras di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Majalengka, pada awal Mei 2014 lalu penyerapan rata-rata mencapai 1.500 ton per hari, akan tetapi hingga akhir bulan jumlahnya terus menurun.

Kepala Bulog Sub Divre Cirebon Muhson mengatakan jika dibandingkan penyerapan beras periode 2013 di Bulog Subdivre Cirebon dengan tahun ini juga jumlahnya mengalami penurunan karena tahun ini terjadi musibah banjir di sejumlah wilayah.

"Massa panen yang mundur dan menurunnya luas panen membuat penyerapan semakin berkurang," katanya, Senin (26/5/2014).

Dia juga menjelaskan andil inflasi beras Kota Cirebon yang tertinggi di Jawa, Muhson mengungkapkan ada kemungkinan banyak pengusaha dari luar kota yang mengambil beras dari Kota Cirebon.

"Akhirnya beras berdampak pada inflasi ketika supply tidak sebanding dengan demand-nya," ujarnya

http://bandung.bisnis.com/read/20140526/61825/509581/penyerapan-beras-di-bulog-cirebon-terus-menurun

Polres Ambilalih Kasus Gudang Bulog Carawali

Sabtu, 24 Mei 2014

WATAMPONE, BKM -- - Kasus dugaan praktik penyimpangan yang terjadi di gudang beras Carawali, Kecamatan Barebbo kini diambilalih penyidik Polres Bone. Sebelumnya, kasus ini ditangani Polsek Barebbo.
''Awalnya kasus ditangani Polsek Barebbo dan masih dalam tahap lidik. Sekarang statusnya kita tingkatkan ke tahap penyidikan,'' jelas Kasat Reskrim Polres Bone AKP Ali Tahir, kemarin.
Menurut Ali Tahir, saat kasus tersebut sementara didalami oleh Unit Tipikor. Dia meminta untuk menunggu hingga prosesnya selesai.
Selain dugaan penyelewengan penyaluran beras, penyidik Polres juga memeriksan pihak gudang Bulog Carawali terkait indikasi mempekerjakan buruh anak di bawah umur. ''Kita juga sedang dalami terkait mempekerjakan buruh anak di bawah umur,'' tambahnya.
Kasus ini mencuat ketika gudang Bulog Carawali baru dipimpin Andi Pajoppai awal April lalu. Saat itu muncul informasi terjadinya pengangkutan beras pada tengah malam, menggunakan buruh dari luar Kabupaten Bone serta memakai karung ukuran 50 kg. Terakhir, menjual beras hasil cucukan yang jumlahnya tidak sedikit.
Informasi ini kemudian ditindaklanjuti Polsek Barebbo. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di gudang milik Bulog ini. Mulai dari A Pajoppai sebagai kepala gudang, hingga kepala buruh.
Kepala Gudang Bulog Carawali Andi Pajoppai yang dikonfirmasi, mengaku bingung. ''Saya ini baru menjabat sebagai kepala gudang. Kenapa saya yang diperiksa. Kemarin saya diperiksa di Polres Bone. Saya tidak tahu apa-apa. Harusnya kasus ini sudah lama ditangani. Tapi mau diapa. Saya pasrah kalau ini memang sudah garis tangan,'' keluh Pajoppai. (amr/rus/c)

http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/27711-polres-ambilalih-kasus-gudang-bulog-carawali.html

Bulog Semarang: Karena Pungli Kualitas Raskin Jelek

Jumat, 23 Mei 2014

Jateng_Barakindo- Bergulirnya persoalan kualitas Beras Miskin (Raskin) yang disalurkan Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Salatiga, mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik lokal maupun nasional. Pasalnya, kualitas Raskin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diduga disebabkan oleh beberapa hal mendasar, mulai dari penanganan beras yag tidak tepat hingga dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum pejabat tertentu.
Winarto, aktivis Lumbung Kita Semarang, menyesalkan tidak terantisipasinya persoalan tersebut. “Proses pengadaan beras Raskin itu perlu di evaluasi secara menyeluruh, mulai dari kinerja lembaga survey hingga cara kerjanya,” katanya.

Ia juga menjelaskan, bahwa kajian juga harus dilakukan terhadap sistem penerimaan dan penyimpanan Raskin digudang. “Terlebih dengan sangat bebasnya penggunaan gudang filial yang kurang menerapkan kehati-hatian,” jelasnya.

Dipihak lain, sebuah sumber di internal Perum Bulog mensinyalir adanya dugaan pungli terhadap mitra kerja yang memasok beras bagi kebutuhan beras Raskin.

“Kami menduga oknum pejabat Subdivre terkait menarik fee (pungli-red) dari setiap barang yang masuk gudang dengan kisaran Rp.25,- hingga Rp.90,- per kilogram. Kalau dugaan ini benar, maka wajar saja kualitas Raskin TMS Inpres Perberasan,” imbuh sumber yang minta dirahasiakan namanya demi alasan keamanan tersebut.

Hal itupun dibenarkan oleh salah seorang mitra kerja yang tak mau disebut namanya. “Kalau masalah itu sih (pungli-red) benar. Cuma nominalnya tergantung “kebijakan” Subdivre terkait,” katanya tanpa menjelaskan berapa kisaran nominal pungli tersebut. (Tim Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/05/bulog-semarang-karena-pungli-kualitas.html#more

Disperindag Kecewa Serapan Bulog Minim

Senin, 19 Mei 2014

blokBojonegoro.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro menyayangkan kinerja Bulog karena minim menyerap beras dan gabah petani di wilayah setempat. "Saya banyak mendapat laporan dari petani, dan nanti akan kami kroscek ke Bulog," kata Kepala Disperindag Bojonegoro, Basuki.

Menurut dia, minimnya penyerapan beras dan gabah petani oleh Bulog, dipicu lambatnya pelaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2011 tentang kebijakan pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem.

"Kebijakan itu menyebutkan pembelian gabah atau beras Bulog bisa dilakukan dengan memperhatikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)," ujarnya.

Kedepan, ia minta, Bulog harus lebih berani membeli beras dan gabah petani, terutama saat Badan Pusat Statistik (BPS) telah menginformasikan harganya sesuai dengan harga pasar. Apalagi, sebenarnya Bulog memiliki potensi membeli hasil panen petani dengan harga melebihi HPP, walaupun gabah dan beras pada panen Maret dan April lalu turun.

Kini, ia mengaku, Bulog telah menaikkan harga pembelian melebihi ketentuan HPP. Akan tetapi, pada periode yang sama harga di tingkat petani masih tinggi atau senilai Rp7.000 perkilogram. Kenaikan harga oleh Bulog, untuk harga gabah kering giling (GKG) meningkat menjadi Rp4.400 perkilogram dibandingkan kondisi normal Rp4.100 perkilogram.

Selain itu, harga beras kualitas medium naik menjadi Rp6.500 perkilogram dibandingkan normal Rp6.000 perkilogram. Sementara, harga beras kualitas premium di posisi senilai Rp7.200 perkilogram. [oel/lis]

http://blokbojonegoro.com/read/article/20140519/disperindag-kecewa-serapan-bulog-minim.html

Security Gudang Bulog Bengkalis Diduga Lakukan Pungli

Rabu, 14 Mei 2014

BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Penjaga keamanan Gudang Bulog Jalan Diponegoro bersebelahan dengan sekolah SMPN 2 Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada para supir mobil yang saat ingin bongkar muat barang saat di lokasi gudang tersebut.

Pantauan pada Selasa (13/4/14) lalu, saat itu anggota buruh SPTI Kabupaten Bengkalis sedang membongkar barang dan memuat barang dari dalam gudang ke mobil angkutan dan dari mobil ke gudang. Saat itu juga, mobil muatan barang disuruh keluar oleh penjaga keamanan Gudang Bulog tersebut, dikarenakan penjaga keamanan (security) meminta uang sebesar Rp20 ribu permobil.

Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (14/5/14), Security atau penjaga keamanan gudang Bulog tersebut, tidak mengakui soal pungutan liar yang dilakukannya, malah scurity tersebut juga mengancam beberapa orang wartawan dengan mengatakan, "Jangan masukkan nama saya ke media kalian, awas kalau kalian masukkan nama saya, saya akan mencari kalian," kata security berinisial D itu.

Selain itu, saat di konfirmasi beberapa orang supir truk Couldiesel yang tidak mau disebut namanya menyampaikan bahwa memang ada dari pihak keamanan meminta uang asam sebesar Rp20 ribu permobil.

"Ya bang, ada memang dari pihak keamanan meminta uang asam kepada supir-supir disini, saya juga baru kali ini mengangkut barang dari sini bang, dan merasa terkejut juga bang," kata sopir juga enggan disebut namanya itu.

Sementara, saat dikonfirmasi Suminto sebagai tukang teli di Gudang Bulog membantah, soal ada pungutan liar tersebut yang dilakukan oleh penjaga keamanan Gudang Bulog tersebut.

"Kami tidak ada melakukan pungutan kepada sopir-sopir disini pak, itu tidak benar pak," kata Suminto singkat. (ony)

http://www.riaugreen.com/2014/05/security-gudang-bulog-bengkalis-diduga.html

Bulog Indikasikan Impor Beras Tahun Ini

Rabu, 14 Mei 2014

JAKARTA – Perum Bulog kemungkinan besar melakukan impor beras tahun ini, meski volumenya belum bisa dipastikan. Itu karena produksi padi cenderung turun, sementara harga beras terus menanjak.

Rata-rata harga beras di pasaran saat ini sudah lebih tinggi 8% dari periode sama tahun lalu. Di sisi lain, hingga minggu kedua Mei 2014, stok beras di gudang Bulog hanya 1,1 juta ton atau lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, indikator utama yang membuat impor beras berpeluang besar dilakukan adalah turunnya produksi padi. Kondisi ini membuat Bulog harus menggelontorkan cadangan berasnya.

Selain itu, harga beras saat ini lebih tinggi 8% dibanding periode sama 2013, harga komoditas tersebut saat ini juga 28% di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Jika surplus produksi besar, harga pasti akan turun. “Sekarang jangankan turun, mendekati saja tidak. Jangan harap surplusnya besar. Bulog sudah habis-habisan. Kalau harga sudah di atas HPP, tidak ada yang bisa mengendalikan,” papar dia di Jakarta, Selasa (13/5)

http://www.investor.co.id/agribusiness/bulog-indikasikan-impor-beras-tahun-ini/84685

Mentan: Belum Saatnya Bulog Impor Gula

Selasa, 13 Mei 2014

jakarta (Lampost.co): Menteri Pertanian Suswono menilai belum saatnya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor gula yang berfungsi sebagai stok gudang guna menjaga harga gula tetap stabil. Sebab saat ini petani tebu tengah memasuki musim giling.

"Menurut saya kalau sudah masuk musim giling enggak perlu lagi nambah impor," ujar Suswono di Jakarta, Selasa (13/5).

Ia mengungkapkan, Bulog tetap bisa menjalankan fungsinya untuk menyediakan stok sebagai intervensi pasar saat harga meroket. Namun, hal tersebut bisa dilakukan di lain waktu. Meskipun, sesuai instruksi dan izin yang diberikan Kementerian Perdagangan, importasi gula kristal putih hanya bisa dilakukan sampai 15 Mei 2015.

"Ada permintaan Bulog karena belum merealisaisikan semuanya, mereka minta perpanjangan sampai Juli kalau enggak salah," tuturnya.

Senada, Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia Yadi Yusriadi mengatakan, impor gula sebenarnya paling lambat satu bulan sebelum musim giling. "Ini minggu depan sudah giling," katanya. ()

http://lampost.co/berita/mentan-belum-saatnya-bulog-impor-gula

Presiden Bervisi Kedaulatan Pangan

Senin,  12 Mei 2014

Tahun 2014 menjadi tahun penting untuk mencari serta mendapatkan presiden baru Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, sosok pemimpin yang muncul perlu memiliki perhatian besar dalam mengelola potensi sumber daya pertanian yang ada untuk kesejahteraan rakyatnya.

Selama ini persoalan paling kronis sektor pertanian adalah laju liberalisasi dan masih rendahnya keberpihakan pemerintah. Liberalisasi yang menggila membuat sektor pangan Indonesia semakin tidak berdaulat. Rendahnya keberpihakan kebijakan pemerintah membuat sektor pertanian semakin inefisien. Jadi, kemandirian pangan seolah hanya pemikiran di atas kertas.

Empasan liberalisasi yang paling kentara adalah pelepasan pangan utama (beras, jagung, kedelai, gandum, gula, dan minyak goreng) yang awalnya di bawah pengawasan Bulog ke pasar. Bulog pun menjadi perum yang berorientasi profit. Tugas Bulog yang membeli dan mengadakan produk dari petani saat musim panen secara maksimal hanya isapan jempol belaka.

Belum lagi keberadaan perusahaan asing yang menguasai sektor pertanian. Sebagai contoh, ada beberapa pertanian pangan yang diambil alih asing, terutama benih jagung, padi hibrida, dan hortikultura. Industri input pertanian hanya dipasok beberapa perusahaan multinasional dengan nilai penjualan mencapai Rp 340 triliun. Selain itu, petani sangat bergantung pada industri olahan dan pedagang pangan. Bahkan, sepuluh besar MNC menguasai penjualan pangan hingga Rp 3.477 triliun (Arif, 2013).

Kebijakan impor tak kalah mengerikan. Kedengarannya memang paradoks bahwa negara dengan bentangan yang luas dan berstatus agraris, malah melakukan kebijakan impor dengan skala yang masif. Bayangkan saja, pemerintah rata-rata rela mengeluarkan kocek hingga Rp 110 trilliun untuk mengimpor pangan. Namun, hanya sekitar Rp 38,2 trilliun untuk membiayai pertanian dalam APBN. Selama ini argumentasi yang dikemukakan hingga membuka keran impor lebar-lebar adalah inefisiensi produksi pangan dalam negeri, seperti beras.

Peliknya permasalahan sektor pertanian malah tidak dijadikan kontemplasi dalam meramu strategi pengembangan sektor ini dalam jangka panjang. Hal yang dilakukan malah sebaliknya, instanisasi kebijakan impor yang sebenarnya irasional. Impor merupakan disinsentif bagi petani. Hal ini menjadi lahan empuk bagi para pemburu rente untuk mengubahnya menjadi keuntungan yang berlipat. Hal tersebut menjadikan negara kita makin tergantung pangan impor. Terbukti, ketahanan pangan kita rentan terhadap gejolak harga pangan dunia karena 70 persen masih bergantung impor (Limbong, 2013).

Demikian juga dengan kasus lonjakan kenaikan harga beras (seperti pada kasus tahun 2008, naiknya harga beras dunia yang mencapai lebih dari US$ 800 per ton), tidak mempunyai korelasi yang signifikan dengan kesejahteraan petani. Hal ini akibat kenaikan harga hanya dinikmati pelaku pasar yang bermodal, khususnya aktor oportunis yang memanfaatkan disparitas harga. Petani tak punya daya jika dihadapkan dengan pasar.

Dari sisi keberpihakan kebijakan, pemerintah terkesan kurang memprioritaskan sektor pertanian. Klenik seputar rendahnya subsidi pupuk, kredit untuk sektor pertanian, serta rendahnya anggaran riset bidang pertanian sudah menjadi penyakit lama. Kondisi ini kontra produktif dengan rancangan perlunya mendorong penciptaan strategi pro growth, pro job, dan pro poor dengan memberdayakan sektor pertanian.

Realitas ini tak dapat dilepaskan dari ketidakjelasan desain dan konsep kebijakan ketahanan pangan. Ini khususnya menyangkut kedaulatan pangan dan kemandirian petani yang belum dapat diwujudkan akibat kebijakan investasi di sektor pertanian yang banyak disunat, dialihkan ke led export production. Jadi, lebih dari tiga dekade terakhir petani dan pertanian menjadi anak tiri (Khudori, 2008).

Perubahan Paradigma
Kemandirian pangan dari sumber daya lokal mustahil dilakukan jika akar persoalan masih belum dibereskan. Paradigma baru juga perlu ditekankan, yakni ketahanan pangan saja tidak cukup, tetapi perlu kedaulatan pangan yang membutuhkan politik pangan yang lebih baik.

Politik pangan kita sebenarnya dapat dikuliti menjadi dua aspek, yakni internal dan eksternal. Aspek internal kuat kaitannya dengan ketidakberdayaan petani akibat kerdilnya sarana penunjang performa mereka dalam kegiatan usaha tani. Hal ini akibat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak. Aspek ini secara langsung berpengaruh pada ketidakberdayaan petani dalam mengefisiensi produksi.

Sementara itu, aspek eksternal menyangkut pasar. Dalam aspek ini, terdapat para aktor pembawa kepentingan yang sarat perilaku menyimpang (moral hazard), termasuk tangan-tangan pemerintah yang didikte logika neoliberal. Itu karena pasar yang melemahkan petani pada dasarnya akan tetap dilanggengkan pihak swasta dan pedagang, "antara" karena telanjur keenakan menikmati margin yang tinggi (profit maximalization) hingga tetap menekan harga pembelian dari petani (cost minimalization). Peran lembaga parastatal semacam Bulog sebagai buffer stock tidak berjalan sesuai koridor.

Dengan demikian, kemandirian pangan atas pemanfaatan sumber daya lokal menjadi konsep yang sia-sia jika tidak berusaha mengubah persoalan yang masih menggantung. Paradigma kedaulatan pangan perlu lebih ditekankan karena yang dibutuhkan tak sekadar mewujudkan kemandirian pangan dari ketersediaan pangan domestik, tetapi juga meletakkan sektor pertanian yang tidak ditempatkan dalam arena pasar.

Namun, yang sebenarnya harus dilakukan adalah memperbaiki persoalan yang menjadi kelemahan pertanian dalam negeri. Hal ini lebih berorientasi jangka panjang dan mempunyai visi yang mulia. Jadi, domain terbesar ada pada pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan atas kemampuan sendiri. Sektor pertanian mutlak harus menjadi sektor prioritas.

Dengan demikian, pergantian kepemimpinan nasional yang akan menjalankan roda pemerintahan baru pada 2014-2019 harus memiliki visi dan komitmen serius dalam merealisasikan kedaulatan pangan di lapangan, bukan sekadar wacana ketika kampanye dan di atas kertas. Koalisi politik yang dibangun pun untuk orientasi kedaulatan pangan. Bila tidak, Indonesia akan tetap terjerumus menjadi bangsa pecandu impor pangan, meskipun telah beberapa kali berganti presiden.

Andi Perdana Gumilang
Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana IPB, Pegiat Jaringan Petani Sehat Indonesia (JPSI).

Sumber : Sinar Harapan

http://sinarharapan.co/index.php/news/read/140512029/Presiden-Bervisi-Kedaulatan-Pangan.html

Kasub Bolog Lebak-Pandeglang "Disetir Istri"

Senin, 12 Mei 2014

PANDEGLANG, RN - Ketua LSM Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Kabupaten Pandeglang. Lagi-lagi menegaskan, bahwa Kepala Sub Bulog Divre Lebak-Pandeglang, sampai saat ini belum juga melakukan perubahan terhadap kejanggalan kinerjanya yang selama ini dikritisi banyak pihak. Bahkan Kasub Bulog Drive Lebak-Pandeglang ini, selalu mencari pembenaran setiap kali diberi masukan, atau pun teguran terkait kejanggalan-kejanggalan penyaluran raskin di wilayah Kabupaten Pandeglang khususnya.

H. F. Rozi dalam keterangan Persnya, meminta pihak Perum Bulog untuk segera mencopot Kasub Bolog Drive Lebak-Pandeglang dari kepemimpinannya di wilayah tersebut. Pasalnya, Ketua LSM Ampera ini beranggapan. Sejak Kasub Bulog yang saat ini memimpin di wilayah Pandeglang-Lebak, Program Raskin sepertinya tidak terkonsep dan amburadul, bahkan selama kepemimpinannya itu, Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang bukan saja tidak mampu mengawasi turunya bobot  raskin per-karungnya, juga tidak mampu memaksimalkan pengadaan beras lokal.

"Sejak tahun 2013 sampai saat ini, Program raskin di wilayah Lebak-Pandeglang, boleh dikatakan amburadul, khususnya wilayah Labupaten Pandeglang. Amburadulnya program raskin tersebut, dipicu dari ke egoisan kasub bolog-nya, yang merasa paling benar dan sulit menerima masukan-masukan, baik dari relasi sejawatnya, masyarakat umum, maupun dari tim monitoring dan evaluasi (monev) raskin itu sendiri. Padahal jelas, apa yang menjadi teguran dan masukan-masukan positip dari lingkungannya tersebut, tiada lain adalah untuk memaksimalkan program raskin itu sendiri," tandas H.F. Rozi pada rilisnusantara.com belum lama ini.

Dikatakannya juga, bahwa dugaan kejanggalan yang terjadi di Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang tersebut, sepertinya berawal dari peran serta istri Kasub Bulog itu, dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Seperti halnya beberapa hari kemarin, dimana istri Kasub Bolog Divre Lebak-Pandeglang, dengan nanda meminta sedikit menekan, melayangkan pesan singat (sms) pada H.F. Rozi agar tidak menggaggu suaminya.

"Kami beranggapan, kalau Kasub Bolog saat ini, tidak akan mungkin dapat bekerja dengan maksimal. Lantaran Kasub Bolog ini tergolong kelompok yang di setir oleh istrinya. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambilnya, dapat dipastikan tidak lepas dari peran serta istrinya, yang pada akhirnya program raskin pun menjadi amburadul. Bahkan kami menjamin, penyerapan raskin dilapangan pun, dapat dipastikan akan menurun dari tahun sebelumnya," tambah Rozi, sebari memperlihatkan SMS dari stri Kasub Bulog Divre Lebak-Pandeglang, pada rilisnusantara.com.

Disamping itu semua, H.F. Rozi, selaku Ketua LSM Ampera kembali menegaskan. Agar pihak Perum Bolog segera menariknya, dan mengganti kepemimpinan di Bolog Sub Divre Lebak-Pandeglang, agar program raskin dapat kembali berjalan maksimal. Meskipun tetap tanpa melupakan peran positif di sisi yang lain, yang selama ini telah ia kerjakan di wilayah Lebak-Pandeglang.

http://rilisnusantara.com/showdetail.php?mod=art&id=1245&t=Kasub%20Bolog%20Lebak-Pandeglang%20%22Disetir%20Istri%22&kat=Lintas%20Daerah

Rencana Impor Beras, Kinerja Bulog Dipertanyakan

Minggu, 11 Mei 2014

KBRN, Jakarta : Rencana impor beras lagi oleh Pemerintah, apabila pengadaan beras Perum Bulog tak memenuhi target stok akhir tahun beras nasional 2 juta ton, dikritik petani Indonesia.  Melalui Gabungan Asosiasi Petani Indonesia (GAPI), Perum Bulog dinilai tidak cinta petani lokal.

Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Indonesia (Gapi) Achmad Yakub mengatakan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan RI harus mengevaluasi kinerja Bulog karena tidak mampu menyerap beras petani padahal pemerintah mengatakan bahwa Indonesia surplus beras.

“Kalau setiap tahun informasi  kekurangan stok beras 2 juta ton maka Bulog tidak bekerja secara maksimal. Kita minta Mentan dan Mendag untuk evaluasi kinerja Bulog,” kata Achmad Yakub, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Minggu (11/5/2014).  

Pada dasarnya hasil produksi petani lokal selama ini bagus kendati ditengah berkurangnya subsidi dari pemerintah, dan juga ancaman cuaca ekstrem. Produksi gabah kering giling per tahun mencapai 65 juta ton atau setara dengan 35-36 juta ton beras.  

“Sejak Indonesia merdeka, produksi kita mengingkat. Panen pada Mei ini bagus. Produksi bagus di tengah tanpa ada  insentif dari pemerintah.  Harga beras nasional sekarang lumayan bagus. Beras premium per liter Rp 8.500-Rp 9 ribu per Kg”. ungkapnya.

Diakui pada pelaksanaan pemilu, pemerintah selalu memastikan persediaan beras mencukupi sehingga tidak terjadi gejolak sosial dan politik namun ia tidak setuju jika harus impor beras. Ia mendorong agar Bulog meningkatkan kinerja dengan bekerjasama dengan serikat petani.

“Kita tidak mau dikorbankan untuk kepentingan pemilu. Kalau cara impor saya tidak setuju. Saya minta Bulog didorong untuk menyerap beras milik petani,” tegasnya. (Sgd/Yus)

http://www.rri.co.id/post/berita/78859.html

KUALITAS & TIMBANGAN RASKIN DISOAL

Sabtu, 10 Mei 2014

PANDEGLANG, (KB)-
Sejumlah warga di Pandeglang Selatan mempertanyakan adanya penyusutan pada sebagian karung beras untuk masyarakat miskin (Raskin) saat tiba di titik distribusi. Berkurangnya timbangan raskin itu diketahui saat dilakukan penimbangan ulang di RT/RW, sebelum didistribusikan pada warga penerima manfaat.
Selain mempertanyakan terjadinya pengurangan timbangan, warga juga mengeluhkan kualitas raskin, yang rasanya agak berbeda dibandingkan dengan kualitas raskin yang telah mereka terima selama ini.
”Memang setelah dilakukan penimbangan oleh para Rt sebelum dibagikan kepada penerima raskin, Nampak adanya pengurangan pada setiap karungnya. Selain itu kualitas raskin Nampak begitu bagus, sepertinya bukan beras local, tetapi beras dari luar yang dicampur,”ungkap beberapa warga yang melihat langsung pendistribusian raskin di wilayahnya.
Koordinator Bidang Pengawasan pada lembaga Badan Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B) Suryadi, membenarkan adanya perbedaan kualitas raskin yang diterima masyarakat, serta adanya penyusutan di sejumlah titik distribusi.
“Kami mendapat informasi dari beberapa warga dan langsung melakukan pengecekan lapangan. Memang jika melihat kualitas raskin dibeberapa wilayah, kualitasnya agak menurun, dan terutama rasanya jauh berbeda dari raskin sebelumnya,”ujar Suryadi.
Menurutnya, perbedaan rasa yang mencolok antara raskin sebelumnya dengan pasokan raskin saat ini, mengindikasikan adanya perubahan kebijakan tentang penggunaan beras local untuk penyaluran raskin di Pandeglang dan Lebak.
“Setahu kami ada kebijakan dari Bulog tentang penggunaan beras lokal yang sudah berjalan. Namun jika melihat raskin saat ini, sepertinya bukan beras dari petani lokal, padahal kita tahu Banten dan terutama Pandeglang merupakan salah satu lumbunmg beras nasional,’ujarnya.
Penggunaan beras dari luar daerah, atau bahkan beras impor, ujarnya, menunjukan ketidak berpihakan pemerintah pada upaya pemberdayaan petani lokal, demi kepentingan-kepentingan tertentu.
“Kami sangat prihatin, karena ternyata petani Pandeglang dan Lebak tidak dipandang sebelah mata pemerintah dalam hal ini Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang yang tidak memanfaatkan hasil panen petani local untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program raskin,”ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan Restu salah seorang aktivis dari Pergerakan Pemuda Marhaen (PPM) Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, dari hasil investigasi dan pantauan di lapangan, pihaknya banyak menemukan pengurangan timbangan setiap karungnya raskin tersebut.
”Jika penyusutan itu terjadi secara merata, bisa dibayangkan berapa ton beras hasil penyusutan yang terkumpul, dan ini patut diduga ada permainan. Sub Divre Bulog harus bertanggujawab. Kami juga akan membuat laporan soal dugaan pengurangan timbangan baik ke aparat hukum maupun Bulog Pusat,”ujar Restu.
Sementara Kepala Sub Divre Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik ketika hendak dikonfirmasi tidak ada ditempat, bahkan dihubungi melalui telepon selulernya tidak diangkat, begitu pula SMS tak pernah dijawab.
”Pak Kasub tidak lagi keluar, nanti saja ke kantor lagi,”ujar salah seorang stafnya yang tidak menyebutkan namanya singkat. (H-21)***

http://www.kabar-banten.com/news/detail/18913

Sepak Terjang Mafia Pupuk & Pangan

Selasa, 6 Mei 2014

Sepak terjang MAFIA PUPUK atau MAFIA PANGAN Indonesia sudah sangat mengerikan. Mereka adalah penyebab utama kehancuran produksi tanaman pangan Indonesia. Mafia Pupuk merupakan penyebab utama meningkatnya kemiskinan para petani Indonesia dan puluhan juta keluarganya. Data statistik petani Indonesia berjumlah 28 juta jiwa & beserta seluruh anggota keluarganya total 97 juta jiwa atau sekitar 40% dari jumlah penduduk Indonesia.

Mafia Pupuk penyebab utama melonjaknya impor produk pertanian pangan (beras, kedelai, jagung, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran – sayuran, dan lain-lain) Mafia Pupuk penyebab utama jebolnya APBN akibat subsidi ketahanan pangan yang setiap tahun meningkat cenderung meningkat.

Berdasarkan pagu anggaran subisdi pupuk tahun 2013 dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 Nomor 15 tahun 2013 tentang APBN Perubahan tahun 2013 di tetapkan sebesar Rp 15,83 trilliun. Dengan perhitungan subisdi pupuk, maka alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2013 sebanyak 9,25 juta ton. Untuk tahun 2014, subsidi pupuk dinaikan menjadi Rp. 21 triliun dengan alokasi kebutuhan 7,78 juta ton.

Alokasi subsidi pupuk setiap tahun melalui APBN tidak membawa rahmat, tetapi membawa bencana. Menteri Pertanian Suswono bersikap plin plan. Enam bulan lalu mengusulkan agar subsidi pupuk dihapus saja dari APBN dan anggaran subsidi pupuk itu dialihkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang sekarang mengalami kerusakan di berbagai wilayah Indonesia. Usulan untuk menghapus subsidi pupuk selalu mengemuka setiap tahun, namun tetap tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Diduga, pernyataan menteri tentang rencana penghapusan subsidi pupuk itu hanya merupakan pancingan, tekanan atau sinyal agar BUMN Pupuk seperti PT PUSRI bersiap – siap menaikan alokasi suap kepada sang menteri pertanian tersebut. Praktek seperti ini sudah menjadi rahasia umum : subsidi pupuk hanya jadi bancaan korupsi, mulai dari tingkat menteri, dirjen, direksi BUMN Pupuk, distributor, penimbun, penyelundup hingga ke tingkat kelompok tani.

Pupuk Non Organik Merusak Kesuburan Lahan

Lebih dari itu Mafia Pupuk adalah penyebab utama hancurnya kesuburan 5.7 juta hektar lahan sawah di Indonesia, terutama karena terkontaminasinya lahan pertanian dengan bahan kimia berbahaya. Kesuburan lahan menghilang, sawah dan ladang malah menjadi beracun.

Mafia Pupuk selalu melakukan penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri yang mengakibatkan negara dan petani rugi triliunan per tahun, Mafia Pupuk ini juga kerap bermain kotor di jaringan distribusi pupuk nasional yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk setiap dimulai musim tanam.

Mafia Pupuk menghancurkan setiap ada program penyuburan lahan sawah dan program peningkatan produksi pertanian yang diusulkan melalui produk pupuk non kimia atau pupuk organik, dekomposer dan sejenisnya. Jangan harap produk – produk unggulan, terbaik dan efektif dalam meningkatkan kesuburan lahan dengan penggunaan produk pupuk non kimia akan pernah berhasil.

Mafia pupuk inilah sesungguhnya musuh utama pemerintah dan petani. Merekalah penyebab kegagalan peningkatan produksi pangan Indonesia, sehingga melanggengkan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan, yang menguras devisa negara serta mempermalukan bangsa Indonesia yang mengklaim negaranya sebagai negara agraris.

Mafia Pupuk adalah musuh utama negara yang mnghancurkan ketahanan dan kedaulatan Pangan RI selama hampir 30 tahun terakhir sejak Indonesia pernah mencatat prestasi swasembada pangan.

Mafia pupuk penyebab negara Indonesia menjadi rentan dan lemah di sektor pangan, tak mampu mengurangi kemiskinan petani dan keluarganya, menguras APBN melalui peningkatan anggaran bantuan sosial untuk rakyat miskin Indonesia yang notabene mayoritas adalah keluarga petani.

Mengindentifikasi Mafia Pupuk

Siapakah mereka para mafia pupuk yang seharusnya menjadi musuh bangsa No. 1, penjahat kelas berat dan pantas dihukum mati ?

Secara umum Mafia Pupuk Indonesia adalah para pejabat tinggi kementerian pertanian, mulai dari level menteri, dirjen, direktur hingga pejabat eselon V yang membuat atau terlibat dalam penerbitan kebijakan dan peraturan di sektor pertanian, khususnya pupuk.

Mafia pupuk berikutnya adalah direksi dan pejabat – pejabat di BUMN Pupuk : PT. Pusri, PT. Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Petrokimia Gresik dan BUMN penunjangnya.

Mafia Pupuk berikutnya adalah pejabat – pejabat kementerian BUMN bidang agrobisnis dan industri pangan. Menyusul mafia pupuk yang menyamar menjadi pimpinan dan anggota komisi IV dan VI DPR, para pimpinan dan anggota badan anggaran DPR. Cukup ? Tidak !

BUMN pelaksana, penyalur atau distributor seperti PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, Perum BULOG, PT, Bhanda Ganda Reksa, dan perusahaan distributor swasta juga dikategorikan sebagai mafia pupuk bila mana mereka melakukan penyimpangan bertujuan memperkaya diri dari pupuk bersubisdi.

Tak ketinggalan aparat kepolisian, kejaksaan bahkan KPK yang selama ini tidak pernah serius membasmi tuntas koruptor pupuk, terutama pada pupuk bersubsidi.

Mereka pantas mendapat hukum seberat – beratnya karena perbuatan korup mereka berakibat fatal, merugikan negara, menghancurkan kedaulatan dan ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan pada mayoritas rakyat petani Indonesia.

Profil Mafia Pupuk

Mari kita bahas satu per satu profil Mafia Pupuk dan modus operandi mereka dalam menghancurkan ketahanan pangan indonesia.

Pertama, mari kita cermati subsidi pupuk & ketahanan pangan pada APBN. Tahun 2013 subsidi pupuk Rp. 15.8 triliun, tahun 2011 Rp. 19 Triliun, tahun 2012 Rp. 17 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp. 21 triliun.

Anggaran subsidi pupuk pada APBN tersebut belum termasuk alokasi Rp. 2 Triliun dana cadangan yg dianggarkan Kementerian Keuangan dan di luar subsidi energi. Kita ketahui bahwa untuk memproduksi pupuk non organik dibutuhkan Bahan Bakar Gas yang luar biasa besar yang harganya juga disubsidi oleh negara melalui APBN.

Jadi subsidi uang rakyat/negara untuk program ketahanan pangan total lebih dari Rp. 60 triliun per tahun. Subsidi No. 2 terbesar setelah subsidi BBM. Itu sebabnya, dulu Wapres JK pernah marah besar ketika mengetahui betapa besarnya subsidi pangan di Indonesia tetapi tetap tidak mampu mewujudkan RI mencapai swasembada pangan. Sampai akhirnya Wapres JK meminta subsidi pupuk dan pangan sekitar Rp. 60 triliun itu sebaiknya dihapuskan saja, dari pada menjadi sumber korupsi para mafia pupuk / mafia pangan.

Lebih ekstrim JK mengatakan lebih baik anggaran subsidi pangan sebesar itu dialihkan untuk biaya impor pangan. Namun, terbukti rencana JK tersebut kandas. Gagal karena dikalahkan oleh mafia pangan/pupuk yang tangan kekuasaanya sampai ke istana presiden, kediaman cikeas, DPR dan partai – partai.i

Kembali ke Mafia Pupuk/pangan Indonesia, dapat diindentifikasi sebagai berikut :

Menteri Pertanian RI Suswono. Dia adalah mafia pupuk utama Indonesia, Suswono kader PKS ini awalnya adalah ketua komisi IV, sebelumnya pengusaha pupuk & importir sapi. Suswono semulanya hanya mafia kecil menjelma jadi mafia pangan raksasa seiring peningkatan karirnya sebagai menteri pertanian.



Setara dengan menteri pertanian, Indonesia pernah mencatat nama mafia pupuk terkemuka tiada duanya, dialah Jusuf Wangkar alias Jusuf Gunawan alias Jusuf Mawengka alias Jusuf Gunawan Wangkar alias Jusuf. Dia adalah staf khusus presiden bidang pangan dan energi, sebelum dipaksa berhenti karena korupsi pupuk, beras, benih, dan pangan lainnya diungkap akun twitter Triomacan2000 dan Hilmi Aminuddin dalam kesaksiannya di KPK pada Mei 2013 lalu.

Jusuf adalah adik kandung Kasan mafia pengadaan senjata dan alutista TNI. Mereka bersahabat dengan SBY dan keluarga Cikeas sejak puluhan tahun lalu, ketika Kolonel SBY menjabat Danrem di Yogyakarta.

Tak mau ketinggalan, Lydia istri Jusuf Wangkar bersama mantan kepala BULOG yang bahu membahu membantu korupsi pada impor beras dari vietnam, thailand, dan india. Mereka membuka perusahaan di sana untuk mengumpulkan beras ketika musim panen, dan kemudian stok beras mereka yang dibeli BULOG untuk diekspor ke Indonesia setelah mark up harga dan manipulasi kualitas. Kerugian negara sekitar Rp. 7 triliun sejak mereka berkolusi jadi mafia beras impor.

Mafia Pupuk berikutnya adalah Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI Soemarjo Gatot Irianto. Dia mafia licik dan sangat korup. Jika Mentan Suswono banyak terima suap dari pengusaha / produsen pupuk non organik seperti PT. Acidatama cs, Dirjen Gatot Irianto modusnya berbeda.

Gatot disamping rutin meminta suap dari pengusaha pupuk, juga adalah komisaris utama BUMN PT petrokimia Gresik, bermain kotor pengadaan fosfat impor, terutama Jordania, yang merupakan negara pengekspor fosfat (bahan baku pupuk) terbesar ke Indonesia. Modus korupsi Gatot antara lain menggelembungkan harga (dimark up) memanipulasi spesifikasi, mengutip fee dari importir2 fosfat.

Dirjen Gatot Irianto ini sering bolak balik ke Jordania temui BUMN setempat & perusahaan fosfat terbesar di Jordania. Kolusinya diatur di Jordania sehingga jauh dari penciuman KPK yang tumpul dan mata KPK yang rabun.

Tokoh Mafia Pupuk di Kementan berikutnya adalah Aziz Hidayat, sang Irjen Kementan RI ini juga komisaris utama di BUMN PT. Shang Hyang Seri. Tugas Aziz Hidayat ini adalah mengamankan semua praktek mafia, korupsi dan suap di Kementan RI. Maklum tupoksinya adalah pengawasan. Mengawasi kalau – kalau kejaksaan atau KPK sesekali pengen bertandang ke Kementan.

Tiga Pejabat Tinggi Kementan inilah : Menteri Pertanian Suswono, Dirjen Saprotan Soemarjo Gatot Irianto dan Irjen Aziz Hidayat yang dijuluki sebagai 3 DON MAFIA Pupuk /Pangan Indonesia.

Mereka adalah penyebab utama kehancuran ketahanan pangan Indonesia, kecuali Jusuf stafsus SBY dan Komut BULOG, level kebejatan ketiga pejabat tadi lebih tinggi dari mafia – mafia pangan lain.

Sedangkan Jusuf si stafsus presiden yang sudah mundur karena korupsi tapi tetap aman karena dilindungi KPK, levelnya hanya bisa dikalahkan oleh Soetarto Alimoeso, Direktur Utama BULOG Raja Korupsi Beras Indonesia Raya, teman sekolah Presiden SBY semasa SMA dulu.



Kita bahas Soetarto Alimoeso. Dia adalah mantan Dirjen Tanaman Pangan. Sangat sakti karena teman SMA & sohib dekat SBY. Saking sakti & hebatnya Soetarto Alimoeso, KPK – POLRI – Kejagung – Mentan RI bahkan Menteri BUMN RI pun tak berani sama Soetarto. Takuuut ! Itu sebabnya, korupsi gila-gilaan di BULOG terutama terkait impor beras, beras raskin, distribusi beras dll, aman tak terungkap.

Soetarto Alimoeso juga jadi tempat cari jabatan & perlindungan bagi direksi2 BUMN Pangan & Pupuk. Banyak antek-anteknya di BUMN – BUMN. Bahkan Dirjen Gatot yang pernah bolak balik dipanggil KPK pun bisa diamankan oleh Soetarto Alimoeso ini. Sakti Mandraguna kayak Gatot Kaca.

Terakhir mega korupsi di BUMN PT. Shang Hyang Seri dan PT. Pertani sebesar Rp. 1.2 Triliun & Rp. 800 Milyar (pupuk & benih) bisa diamankan, BULOG memang terkenal sejak jaman Orba sebagai mesin uang penguasa. Patner utama cuci uang korupsinya adalah Bank Bukopin.

Kembali ke Mafia Pupuk/Pangan RI, mereka sebenarnya adalah Pengkhianat2 Negara No. 1. Lebih kejam & zalim dibandingkan PKI dulu. Mafia2 Pupuk ini sudah berkuasa sejak puluhan tahun lalu. Akarnya sudah menjalar kemana – mana. Siapa pun regimnya, termasuk SBY bisa mereka beli.

Lahan sawah Indonesia yang lebih 5.7 juta hektar sudah lama sakit parah dicecoki pupuk2 kimia. Lahan sawah makin tak subur, kurus & beracun. Setiap ada usaha atau program utk menyuburkan kembali lahan sawah yang sudah tidak produktif itu, selalu dihancurkan para Mafia Pupuk.

BUMN2 Pupuk & pengusaha Pupuk seperti (acidatama, Is Hartanto, Josua dll) bersatu padu menghancurkan program2 penyehatan lahan sawah RI. Bagi mereka, lahan sawah yang sakit dan sudah tidak produktif TIDAK BOLEH disuburkan kembali, apalagi menggunakan pupuk organik. Lahan Sawah yang sakit & kurus itu dipaksa untuk terus menerus memakai pupuk anorganik/kimia yang setiap tahun semakin besar konsumsinya. Akibatnya, lahan sawah di Indonesia semakin beracun, produktifitas tdk naik, rata – rata hanya 4-5 ton per ha. Petani tdk bisa sejahtera. Program pemulihan kesuburan lahan via pupuk organik / non kimia dipastikan akan mengurangi pangsa pasar pupuk anorgonik secara signifikan.

Jika itu terjadi, mafia pupuk yang sudah nikmati keuntungan luar biasa besar, termasuk subsidi Rp. 17 -19 triliun per tahun akan merugi. Padahal penggunaan pupuk organik dan biodekomposer secara kontiniu akan mampu pulihkan kesuburan lahan sawah, tingkatkan produksi memperkuat daya tahan hama, mengurangi produksi karbon (CO2) dan yang pasti mengurangi pemakaian pupuk kimia/anorganik.

Penggunaan pupuk organik & biodekomposer ini menjadi ancaman sangat serius bagi kelangsungan bisnis pupuk kimia/anorganik tadi. Segala cara dilakukan oleh para produsen pupuk kimia tadi. Termasuk menyuap dan lobi sampai ke jantung kekuasaan : istana/cikeas. Kecuali menyuap Mentan Suswono dan pimpinan Komisi IV DPR, Mafia Pupuk ini lobi Presiden melalui Soetarto & Jusuf (stafsus SBY bidang pangan). Jangan bermimpi RI bisa swasembada pangan apalagi surplus 10 juta ton beras pada tahun ini.

IRencana Menteri BUMN. Dahlan Iskan yang mau dukung target surplus 10 juta ton beras juga percuma, sia – sia, banyakan ngibul dan buang – buang uang Rp. 9 Triliun. Program pembukaan 100.000 hektare lahan sawah baru oleh dahlan iskan hanya akan jadi sarang korupsi baru. Bancakan baru. Lihat saja, dari target 100,000 Ha lahan sawah baru yang dicanangkannya baru 3.000 hektare yang tersedia dan setelah itu hingga kini….MANDEK !!



Sementara itu staf khusus tak resmi Dahlan Iskan yang juga masih keponakannya Amal Alghazali pesta pora menguasai proyek -proyek benih, pupuk, sarana dan prasaran pertanian di BUMN – BUMN berkat jasa kotor pamannya mentri super ngaspo Dahlan Iskan. Kesuksesan sekretaris departemen pertanian DPP Partai Demokrat berkorupsi ria dipertujuannya dengan aksi borong Ferari Tuxcuci bersama – sama sang paman.



Presiden SBY memang sangat lebay dan lemah dalam penegakan hukum. Tidak berkutik melawan para mafia di semua sektor kehidupan Indonesia. Tanpa pemberantasan MAFIA PUPUK RI, jangan harapkan RI mampu kembali swasembada pangan apalagi surplus beras 10 juta ton. MIMPI !.

Tanpa memecat memecat menteri pertahana , Dirjen PSP, Irjen Kementan yang sudah disuap puluhan miliar rupiah oleh para pengusaha Pupuk, jangan harap RI bisa surplus beras.

informasi diterima, suap puluhan miliar rupiah dari produsen pupuk kimia kepada Mentan Suswono dan jajarannya itu ada rekaman transaksi suapnya. Tanpa diketahuinya, suap untuk Mentan & para pejabat tinggi Kementan tsb ternyata direkam oleh mikro kamera tersembunyi oleh para mafia pupuk.

Kini Mentan dan para pejabat tinggi Kementan itu tersandera, dipaksa ikuti kemauan para produsen pupuk kimia. Apalagi Pimpinan Komisi IV DPR. Bukan anti suap, tetapi malah paksa minta suap. Ketua Komisi IV DPR, Romy Romahurmuzzy malah minta suap 10% dari para pengusaha.

Pada proyek pengadaan benih terakhir senilai Rp. 200 miliar, Ketua Komisi IV Romy dan wakilnya Herman Khaerun memaksa minta suap 10% atau sebesar Rp. 20 miliar dari para pengusaha. Juga tak ada ketinggalan, bos besar mafia anggaran paling top DPR Tamsil Linrung yang juga elit PKS, penguasa proyek di Kementan, rajin kutip suap, dikasih atau memaksa kepada para pengusaha.

Mafia Pupuk ini parasit negara. Menghancurkan ketahanan & kedaulatan pangan RI. APBN habis, tetapi hasil nol besar. Akibatnya RI terpaksa Impor pangan besar-besaran. Itu artinya proyek lagi dan dikorupsi lagi. Kali ini giliran Perum BULOG Cs yang bermain dan pesta pora.

Ampuuun deh ! Tobaaat !!

http://kabarnet.in/2014/05/06/sepak-terjang-mafia-pupuk-pangan/

Hingga April, Serapan Beras Masih Rendah

Senin, 5 Mei 2014

Bandung - Penyerapan beras Divisi Regional (Divre) Bulog Jawa Barat hingga akhir April 2014 masih rendah, yakni baru mencapai 56 ribu ton dari target yang ingin dicapai pada periode Maret-Juni 2014 sebesar 550 ribu ton. Rendahnya penyerapan disebabkan adanya keterlambatan menanam padi para petani Jawa Barat, yang baru menanam pada awal tahun ini.

Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Jawa Barat, Alip Apandi mengatakan, target 550 ribu ton adalah capaian yang tidak jauh berbeda dengan periode empat tahun terakhir. ”Tahun 2011, penyerapan beras kita sebanyak 101 ribu ton, pada 2012 108 ribu ton. Yang paling tinggi adalah tahun 2013 sebesar 189 ribu ton,” jelasnya kepada Forum Wartawan Unit Perum Bulog (Forwabul) saat melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Divre Bulog Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Menurut Alip, Divre Bulog Jabar adalah sentra produksi beras dan padi yang mencakup wilayah Cianjur, Bandung, Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang dan Ciamis. “Penyaluran beras dan padi kita sampai ke seluruh wilayah Pantura, hingga ke wilayah Ciamis, yang saat ini masih punya kendala cuaca hujan,” kata dia.

Alip juga menambahkan, pengadaan beras Divre Bulog Jawa Barat didapat dari para mitra pengadaan beras kecil dari seluruh wilayah Jawa Barat. ”Patahan padi yang ada di Divre Bulog Jabar mulai dari 0,5%-1%,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Alip, pengadaan beras Divre Bulog Jawa Barat juga didapat dari Unit Pengelolaan Gabah dan Beras dan Satuan Tugas (Satgas) Beras di wilayah Jawa Barat.

”Kita juga menjual beras kita terbanyak ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur," tambahnya. Guna mengatasi cuaca ekstrem seperti hujan dan banjir yang saat ini terjadi di wilayah Jawa Barat, Alip mengatakan, jajarannya juga menyiapkan lahan produksi padi jauh dari banjir atau pun hujan bagi para petani dengan target mulai Januari-Juni 2014 dengan luas lahan tiga hektar harus bisa tercapai target  produksi padi sebesar 6.675 ribu ton atau setara dengan 6.665 ribu ton beras. (ardi)

http://www.neraca.co.id/article/41104/Hingga-April-Serapan-Beras-Masih-Rendah

Kepala Gudang Bulog Diperiksa Polisi

Selasa, 6 Mei 2014

WATAMPONE, BKM -- Praktik curang yang terjadi di gudang Bulog Carawai, Apala mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Penyidik Polsek Barebbo yang berkantor di Apala, memeriksa Kepala Gudang Bulog Carawali Andi Pajoppai, Senin (5/5).
Pemeriksaan yang dilakukan terkait laporan tentang sejumlah pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh pihak gudang Carawali di bawah kendali Andi Pajoppai. Khususnya yang terkait  dengan praktik keluar masuknya beras dari gudang bulog.
Begitu pula dengan penggunaan karung 50 kg, pendistribusian beras dari dalam gudang yang dilakukan lewat tengah malam. Termasuk penggunaan buruh dari luar Kabupaten Bone, hingga dugaan melakukan praktik pencucukan beras sebelum didistribusikan, dan dikumpulkan lalu dijual yang jumlahnya mencapai kisaran 15 ton.
Selain kepala gudang Bulog Carawali, polisi juga meminta keterangan kepada semua pihak yang terlibat memiliki aktifitas di dalam gudang. Termasuk kepala buruh juga dimintai klarifikasinya.
Kepala Divisi Regional Bulog Wilayah Sulawesi Selatan Tomy yang dikonfirmasi, kemarin mengaku kaget dengan pemeriksaan Kepala Gudang Bulog Carawali. Selain itu, dia juga mengaku heran jika pihak gudang berani mengeluarkan beras dari hasil cucukan.
''Masa' dia lakukan tengah malam. Dari mana ambil beras hasil cucukan begitu banyak. Masa' dia pakai karung 50 kg. Terus terang belum ada laporannya sama saya. Nanti saya coba tanya anggota bagaimana kejadiannya,'' cetus Tomy dengan nada keheranan.
Kapolsek Barebbo AKP Fiat Dedawanto yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan  pihaknya sementara memeriksa Kepala Gudang Bulog Carawali. “Iya, saat ini kita meminta keterangan dari  Kepala Dolog Carawali dan beberapa orang lainnya sekaitan dengan laporan informasi menyangkut penjualan beras hasil cucukan yang jumlahnya 15 ton. Sementara ini pemeriksaan masih berlangsung. Kita akan mencari tahu beras itu dijual kemana dan siapa pembeli yang menadahnya,'' tandas Fiat.
Muhawas Rasyid dari LSM Latenritatta yang intens mengawasi pendistribusian beras miskin (raskin) sangat berharap agar informasi ini diseriusi polisi. ''Tidak ada asap bila tak ada api. Tidak mungkin ada laporan tentang penjualan beras hasil cucukan bila itu tidak terjadi. Memang perlu dicari tahu dimana beras cucukan yang dijual. Sebab bisa jadi diakali dan kembali dijadikan beras pengadaan. Artinya, beras hasil cucukan dikeluarkan, setelah itu dimasukkan kembali ke  bulog dan dibeli kembali. Artinya, Bulog membeli berasnya sendiri,'' terang Muhawas. (amr/rus/b)

http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/26235--kepala-gudang-bulog-diperiksa-polisi.html

RI Impor 26.000 Ton Beras di Bulan Maret

Senin, 5 Mei 2014

Jakarta -Impor beras mengalamai lonjakan drastis pada bulan Maret 2014. Dari yang sebelumnya sebesar 2.200 ton atau US$ 1,2 juta pada bulan Februari menjadi 26.867 ton atau senilai US$ 11,2 juta.

Demikianlah data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, Senin (5/5/2014)

Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2013 (year on year/yoy), impor beras memang terlihat ada sedikit penurunan. Tercatat Maret 2013 sebesar 33.389 ton atau senilai dengan US$ 21,2 juta.

Secara akumulasi Januari- Maret 2014, beras impor mencapai 60.796 ton atau US$ 26,8 juta. Lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013, akumulasi impor mencapai 21.208 ton atau US$ 114,3 juta.

Beras tersebut diimpor paling besar dari India dengan 12.700 ton atau US$ 4,6 juta. Pada bulan Februari, India tidak memasok beras untuk Indonesia.

Thailand mengirim beras dengan volume 11.167 ton atau US$ 5,4 juta. Naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 2.200 ton atau US$ 1,2 juta.

Sedangkan Pakistan memasok sebesar 3000 ton atau US$ 1,1 juta. Sama seperti India, pada bulan sebelumnya tidak ada impor dari Pakistan.

Sebelumnya, Kepala BPS Suryamin mengatakan impor beras memang melonjak tinggi pada bulan Maret. Harga beras pun dapat turun dan memberi andil yang cukup besar terhadap deflasi April 0,02%.

Pada catatannya, andil beras terhadap deflasi adalah 0,08%. Penurunan harga yang terjadi rata-rata sebesar 2,17%. Penurunan terbesar adalah di Sumenep, yaitu 10%

http://finance.detik.com/read/2014/05/05/073008/2572868/4/ri-impor-26000-ton-beras-di-bulan-maret

Beras Movenas Banjiri Lumbung Padi Banten

Senin, 5 Mei 2014

Pandeglang_Barakindo- Ironis, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang selama ini dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional, sejak beberapa waktu terakhir telah dibanjiri oleh beras Movenas.

Informasi yang berhasil dikumpulkan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) dari berbagai sumber menyebutkan, dalam beberapa waktu belakangan ini, dua kabupaten yang menjadi andalan Pemprov Banten dalam mendulang produksi gabah nasional itu telah dibanjiri oleh ribuan ton beras hasil Movenas dari Perum Bulog Surabaya Utara ke Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang.

Hal itu pun mendapat kritikan tajam dari aktivis-aktivis protani lokal, terutama Barak. “Harus dipertanyakan komitmen Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang dalam melindungi rayat tani lokal? Kenapa daerah surplus malah dibanjiri dengan beras Movenas dari daerah lain? Ada apa dibalik semua ini?,” jelas Koordinator Barak, Danil’s.

Menurut Danil’s, kalau saja daerah minim produksi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menerima beras Movenas, maka itu boleh-boleh saja. “Tapi ketika Lebak dan Pandeglang yang setiap tahun selalu surplus produksi dibanjiri beras Movenas, maka itu harus dipertanyakan, ada apa dibalik semua itu? Kalau tidak sanggup bekerja, sebaiknya mengundurkan diri saja baik-baik. Jangan rampas pasar petani lokal dengan beras Movenas,” tegasnya.

Selain persoalan beras Movenas, program Beras Miskin (Raskin) untuk Kabupaten Pandeglang pun disinyalir bermasalah. Pasalnya, dalam setiap karung Raskin yang disalurkan Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, diduga mengalami penyusutan. Hal itu dijelaskan Roji Fahroji, Ketua LSM Ampera Pandeglang yang juga salah satu Tim Monev Raskin Kabupaten Pandeglang.

"Entah ini di sengaja, atau kerjaan kuli angkut gudang. Yang pasti setiap kali Raskin di distribusikan ke desa, beratnya selalu tidak sesuai aturan, yang seharusnya per-karung beratya 15 Kg, berkurang menjadi 13,5 Kg sampai 14 Kg," jelas Roji layaknya dilansir rilisnusantara belum lama ini.


Karenanya, ia meminta Kasubdivre Bulog Serang segera mengundurkan diri dari jabatannya. “Kami minta Kasubdivre Bulog Lebak-Pandeglang segera mundur dari jabatannya. Karena selama kepemimpinan Kepala Subdivre yang sekarang, program Raskin selalu bermasalah, seperti kurangnya timbangan, lambannya respon terhadap SPA, Jadwal pengiriman yang selalu tidak tepat waktu, dan berbagai persoalan lain,” tegasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/05/beras-movenas-banjiri-lumbung-padi.html#more

Kasub Bulog Lebak-Pandeglang Diminta Mundur

Jumat, 2 Mei 2014

PANDEGLANG, RN - Ketua LSM Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), H. F. Rozi, menghimbau agar Kasub Bulog Divre Lebak-Pandeglang, mengundurkan diri dari jabatanya. Karena Rozi menilai, Kasub Bulog Divre Lebak-Pandeglang saat ini, terlalu arogan dan tidak mau menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak, terutama tentang permasalahan seputar pengelolaan penyaluran program raskin. Bahkan sejak kepemimpinanya di Sub Divre Lebak-Pandeglang, banyak sekali kejanggalan yang terjadi dilapangan, khususnya program raskin di wilayah Kabupaten Pandeglang.

"Kami menghimbau Kasub Bulog Divre Lebak-Pandeglang yang saat ini menjabat, untuk mundur dari jabatanya, lantaran sejak kepemimpinannya tersebut, Program raskin di wilayah Lebak-Pandeglang selalu mengalami permasalahan di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Seperti halnya penyusutan tonase raskin perkarungnya, lambannya merespon SPA, jadwal pengiriman yang selalu tidak tepat waktu, pengawasan kualitas, serta amburadulnya pengawalan dari satgas raskin itu sendiri," tandas Pentolan LSM Ampera pada rilisnusantara.com belum lama ini.

Rozi pun menjelaskan, salah satu kasus yang sempat dicuatkannya ke media beberapa waktu lalu tersebut, terkait kekurangan tonase atau bobot raskin perkarunya itu, sebenarnya sudah ia sampaikan ke pihak Bulog untuk ditindak lanjuti. Namun anehnya, pengaduan dari pihak nya tidak pernah ditindak lanjuti. Bahkan saran-saran yang diberikan Rozi pun dimentahkannya, serta dianggap angin lalu.

"Saat itu kita sudah sampaikan, kalau hitungan Tonase pengiriman tidak bisa berpatokan dengan jumlah karung yang dikirimkan ke desa-desa penerima hak. Akan tetapi harus di timbang dahulu sesuai dengan SPA yang ada, bila pengajuan dari satu desa sekitar 10 ton, maka harus dikirim 10 ton, bukanya 400 karung dengan berat 15 Kg/karunya, karena setiap karunya meski tertera 15 kg, bukan berarti itu berat bersih, banyak kebocoran perkarunya, yang diperkirakan bisa mencapai 0,5 - 1 Kg/karunya, bahkan bisa lebih lagi," jelasnya.

Dicontohkan oleh Rozi, dalam temuan tim nya dilapangan terkait kurangnya bobot raskin perkarunya, terjadi di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang, khususnya pengiriman raskin per bulan Matret 2014 lalu. Seperti di Kecamatan Cipeucang, Desa Baturanjang, dan Kecamatan Banjar, Desa Cibeureum. Dimana  kedua desa itu, sebenarnya sudah membuat laporan kekuranga tonase, serta  sudah ditembuskan ke pihak Bulog oleh anggota LSM Ampera (Emus-red), melalui staf Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang.

"Maka dari itu, dari pada Kasub Bulog Divre Lebak-Pandeglang di copot dengan tidak hormat, kami lebih menyarankan agar beliau mengundurkan diri saja dari jabatanya. Karena sikapnya yang tidak kooporatif, serta selalu mencari pembenaran, seperti halnya menugaskan bawahannya untuk memaksa salah satu lurah (kepala desa-red) untuk membuat surat pernyataan tidak ada pengurangan, sampai sikap masa bodohnya terhadap kejanggalan yang terjadi, dengan alasan akan memperbaiki pengiriman yang akan datang," celoteh H. F. Rozi, Ketua LSM Ampera usai Rakor Tim Monev di Pemdes Pandeglang beberapa waktu lalu. (Day)

http://rilisnusantara.com/showdetail.php?mod=art&id=1242&t=Kasub%20Bulog%20Lebak-Pandeglang%20Diminta%20Mundur&kat=Lintas%20Daerah

Bulog Bali Bantah Beredarnya Beras Oplosan

Jumat, 2 Mei 2014

KabarNusa.com, Denpasar - Pihak Bulog Divisi Regional Bali membantah beredarnya beras oplosan di masyarakat sebagaimana tengara wakil rakyat di DPR RI.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo,  saat kunjungan kerja di Bali menengarai, kualitas beras yang diberikan Bulog tidak bagus.

"Ada oknum yang bermain di dalamnya, ada yang mengoplos beras," katanya belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali, Gede Rempiana menyatakan, apa yang dinyatakan wakil rakyat itu, tidak benar.

Menurutnyam beras yang dibagikan kepada masyarakat merupakan beras medium yang dibeli dari petani dengan hpp Rp6.600 per kilogram.

Kemudia, dijual lagi kepada pemerintah seharga Rp7.500 per kilogram. Sementara harga di pasaran sekira Rp7.200 per kilogram.

Kata dia, pasar sangat terbuka dengan harga. Sementara harga beras premium sekitar Rp9.000 per kilogram

"Bulog beli beras saja sangat sulit bagaimana bisa bermain seperti apa yang dibilang mereka," paparnya kepada wartawan.

Dia memastikan, beras yang beredar di masyarakat, tidak ada yang dioplos. Dalam beras itu ada speknya yang namanya broken (butir yang patah-patah) 20 persen,  butir menir 2 persen, dan beras utuhnya 78 persen.

"Tidak ada yang namanya beras dioplos. Ketika masyarakat bilang berasnya hancur. Hancurnya seperti apa, persepsi orang tentang beras hancur itu berbeda-beda?," sergahnya.

Jika masyarakat menilai beras tersebut benar-benar rusak, agar dilaporkan kepada petugas Bulog.

"Berasnya akan diganti petugas kami. Tanggung jawabnya bulog mengganti itu, cukup berkomunikasi dengan petugas yang ada di lapangan, " tegas dia.

Dijelaskan, fungsi Bulog yakni menjaga kestabilan harga, apabila harga melonjak tinggi. Bulog akan melakukan operasi pasar.

Beras-beras itu dirawat digudang. Tempat penyimpanan beras selalu bersih, selain itu juga tidak boleh lembab. Setiap 3 bulan sekali beras itu difumigasi, dan di seprying satu bulan sekali.

Kata dia, itu semua bertujuan dari fumigasi supaya berasnya tidak makan kutu dan tidak rusak.

"Beras digudang paling lama setahun, tergantung dengan penyaluran," demikian Rempiana. (gek)

http://www.kabarnusa.com/2014/05/bulog-bali-bantah-beredarnya-beras.html

Tim Monev Raskin Pandeglang Amburadul

Kamis, 1 Mei 2014

PANDEGLANG, RN - Amburadulnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) program beras miskin (raskin) di wilayah Kabupaten Pandeglang, mengakibatkan salah satu tim monev raskin wilayah Kabupaten Pandeglang, dari Lembaga Swadaya Masyarakat Amanat Penderitaan Rakyat (LSM Ampera), yang dimotori H. F. Rozy, mengundurkan diri dari keikutsertaanya sebagai Tim Monev Raskin wilayah Pandeglang, karena ia berpendapat, menjadi Tim Monev, seakan-akan menjadi tameng pembenaran setiap kejanggalan yang terjadi dilapangan.

"Dalam Rapat Kordinasi Tim Monev Raskin wilayah Kabupaten Pandeglang, tertanggal 30 April 2014 lalu. Kami dari LSM Ampera, yang semula masuk dalam tim monev raskin, dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari tim. Karena keberadaan Tim Monev saat ini, sudah kami anggap tidak lagi profesional dan proposional, dimana setiap kali kami melaporkan adanya temuan kejanggalan dilapangan, selalu tidak di tanggapi, bahkan menganggap kami yang ril kerja dilapangan tanpa pamrih, selalu dianggap cari muka atau cari uang dengan adanya temuan-temuan kita dilapangan," tandas Rozy dalam forum Rakor saat itu.

Dikatakannya juga, pengunduran diri LSM Ampera dalam Tim Monev Raskin Pandeglang, lantaran kinerja atau sistem kordinasi yang amburadul, serta ketidak becusan ketua Tim Monev Raskin Pandeglang itu sendiri, dalam mengkoordinir setiap anggota Tim Monev yang ada, bahkan malah membuang, serta mengganti orang-orang lama yang dianggap kompetiten di bidangnya, dengan orang-orang titipan, yang secara nyata juga tidak becus bekerja sebagai tim monev.

"LSM Kami sudah menjadi Tim Monev sejak tahun 2006, bersama dengan LSM Mahatidana, dan sejumlah kalangan Pers didalamnya, diluar Muspida. Sejak dulu kami bekerja jelas, terjadwal dan setiap kali ada pengiriman, kami selalu dilibatkan untuk memonitor, serta mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak harapkan dilapangan," tandasnya pada rilisnusantara.com usai acara rakor ketika itu

Rozy pun menegaskan, dengan kepemimpinan Ketua Tim Monev saat ini yang di pegang oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Pandeglang, kejelasan tim, rencana kerja, jadwal kegiatan kerja yang tidak jelas, sekedul kegiatan juga tidak jelas dan masih banyak lagi yang lainnya, sehingga amburadul. Pada akhirnya setiap kali pihaknya menemukan kejanggalan dilapangan, LSM Ampera pun kebingungan harus berkordinasi dengan siapa, maka dari itu, LSM Ampera lebih memilih berada diluar pagar, dari pada didalam tapi tidak dianggap keberadaanya.

"Kami akan buktikan dengan keberadaan kami di luar Tim Monev, akan lebih vokal dalam menyikapi setiap kejanggalan yang kami temukan dilapangan. Dan kita akan terus mempublikasikan setiap fakta yang terjadi dilapangan, mulai dari penyusutan tonase perkarungnya, jadwal pengiriman, penggunaan anggaran BOP, serta alokasi anggaran pengadaan beras lokal yang kami duga adanya penyimpangan," jelasnya. (Day)

http://rilisnusantara.com/showdetail.php?mod=art&id=1240&t=Tim%20Monev%20Raskin%20Pandeglang%20Amburadul&kat=Lintas%20Daerah

Timbangan Raskin Pandeglang Dikurangi

Kamis, 1 Mei 2014

Kelurahan Diminta Tandatangani Surat Pernyataan

PANDEGLANG- Menyusul keluhan warga dan salah satu LSM Pandeglang soal kurangnya timbangan beras raskin, beredar kabar bahwa Perum Bulog Sudivre Pandeglang-Lebak mendatangi pihak Kelurahan/Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Kedatangan itu dimaksudkan untuk meminta Kepala Kelurahan menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh Perum Bulog Subdivre Pandeglang-Lebak sendiri.

Surat pernyataannya sendiri berisikan tentang pernyataan Kepala Kelurahan tentang tidak adanya pengurangan timbangan beras raskin yang diterima masyarakat penerima manfaat raskin di Kelurahan Pandeglang seperti yang diberitakan salah satu media online rilisnusantara.com.

Hal inipun mendapat tanggapan dari salah seorang pejabat Kelurahan di Kecamatan Pandeglang. Menurut pejabat yang enggan disebut namanya karena alasan keamanan itu, tidak semestinya pihak Bulog Subdivre Pandeglang-Lebak melakukan hal tidak terpuji seperti itu. “Itu kan sama saja dengan menipu masyarakat penerima manfaat raskin. Yang harus dilakukan Bulog Subdivre Pandeglang-Lebak adalah memperbaiki kualitas dan timbangan raskin agar masyarakat penerima manfaat tidak selalu dirugikan, bukan malah memaksa pihak Kelurahan menandatangani surat pernyataan tidak ada masalah,” kata sumber yang minta dirahasiakan itu.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang pejabat Pemkab Pandeglang yang mengurusi masalah raskin. “Dalam rapat Rabu (30/4/2014) kami sudah mengingatkan Perum Bulog Subdivre Pandeglang-Lebak agar lebih teliti mengecek kualitas dan kuantitas sebelum menyalurkannya ketitik distribusi. Jangan seperti pemadam kebakaran, sudah ada kejadian baru bertindak,” kata pejabat yang minta sementara dirahasiakan namanya.

Ia mengingatkan Perum Bulog Pandeglang-Lebakagar tidak main-main dengan kualitas dan kuantitas raskin. “Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya sendiri yang akan melaporkannya ke Polisi atau Jaksa,” tegasnya. (Rif-003)*

http://rilisbanten.blogspot.com/2014/05/timbangan-raskin-pandeglang-dikurangi.html#more