30 September 2013
SOLO - Bulog Subdivre III Surakarta mempersiapkan gudang di wilayah Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah untuk mengantisipasi kurangnya gudang penyimpanan. Hal ini lantaran masuknya kedelai impor di kota Solo sekira 1.000 ton kedelai dari Bulog pusat.
Kepala Bulog Subdivre III Surakarta Edhy Rizwan, mengungkapkan, Bulog telah menyediakan gudang di Masaran Sragen dan Karangwuni Klaten untuk bisa di manfaatkan. Gudang tersebut berkapasitas 1.000 ton, yang merupakan gudang penyimpanan beras yang sudah dikosongkan.
"Harga kedelai impor yang disalurkan nanti harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu Rp 8490 per kg," katanya di Solo, kemarin.
Dalam keterangannya Edy menyebutkan jika, Bulog Subdivre III Surakarta baru saja menerima tiga ton kedelai lokal asal Wonogiri. Dan sudah disalurkan kepada para perajin tahu dan tempe melalui Koperasi Primer Tahu Tempe Indonesia Primkopti. "Kami telah salurkan 3 ton kedelai lokal yang di beli dari petani Wonogiri kepada perajin tahu tempe," jelasnya
Selain itu, Bulog juga membeli kedelai lokal dari petani berdasar harga yang di sepakati pemerintah, yakni di kisaran harga Rp8.375 per kg dan disalurkan lagi seharga Rp8.490.
Program penyerapan kedelai lokal ini bekerja sama dengan lima Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kedelai di Wonogiri. Namun hanya sebagian saja yang masih memiliki stok kedelai. Selebihnya hasil panen sudah terlanjur dijual sebelum adanya kerja sama dengan Perum Bulog. ()
http://economy.okezone.com/read/2013/09/30/320/873865/bulog-kucurkan-1-000-ton-kedelai-ke-solo
Senin, 30 September 2013
Minggu, 29 September 2013
Petani Musirawas minta Bulog beli hasil panen
27 September 2013
Musirawas, Sumatra Selatan, (ANTARA News) - Para petani padi di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan, mengharapkan Badan urusan Logistik (Bulog) langsung membeli hasil panen mereka, sehingga harga lebih stabil.
Selama ini Bulog tak pernah membeli langsung gabah maupun beras ke petani, tapi melalui pedagang pengumpul yang harganya lebih rendah dari pemerintah, kata salah seorang petani sawah di wilayah Kecamatan Tugumulyo enggan disebutkan namannya ketika menghubungi, Jumat.
"Kami setiap panen mengeluh kepada Bulog karena harga jual gabah dan beras lebih rendah yaitu rata-rata di bawah Rp5.000 per kilogram, sedangkan harga pemerintah di tas Rp6.800 per kilogram," ujarnya.
Selain itu, Bulog juga tidak mau membeli gabah dan beras di luar musim panen padahal panen petani kadang kala tidak serentak dan membutuhkan pembeli dengan harga standar pemerintah.
Ia mengatakan, setiap musim panen tiba semua usaha penggilingan padi penuh tumpukan gabah akibat tidak ada pembeli, dengan demikian petani sangat dirugikan.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah menentukan harga gabah dan beras lokal, sehingga tengkulak perpanjangan tidak semaunya menentukan harga beli," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Musirawas Suharto melalui Kabid Produksi Tohirin mengatakan, keluhan petani itu sebetulnya sudah lama terjadi, namun hingga saat ini belum ada alternatif mengatasinya.
Peran Bulog adalah menstabilkan harga beras dan gabah, bukan membeli dengan harga rendah dari petani karena modal tanam dan biaya operasional petani semakin tinggi, terutama setelah naiknya harga pupuk dan lainnya.
"Kami mengharapkan Bulog tidak sepenuhnya menyerahkan pembelian produksi petani sawah dengan mitranya dan harus turun langsung membeli," ujarnya.
Kepala Sub Bulog Musirawas-Lubuklinggau M Ludi belum dapat dihubungi, sementara stafnya tidak mau memberikan keterangan kepada pres.
Editor: Unggul Tri Ratomo
http://www.antaranews.com/berita/397642/petani-musirawas-minta-bulog-beli-hasil-panen
Musirawas, Sumatra Selatan, (ANTARA News) - Para petani padi di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan, mengharapkan Badan urusan Logistik (Bulog) langsung membeli hasil panen mereka, sehingga harga lebih stabil.
Selama ini Bulog tak pernah membeli langsung gabah maupun beras ke petani, tapi melalui pedagang pengumpul yang harganya lebih rendah dari pemerintah, kata salah seorang petani sawah di wilayah Kecamatan Tugumulyo enggan disebutkan namannya ketika menghubungi, Jumat.
"Kami setiap panen mengeluh kepada Bulog karena harga jual gabah dan beras lebih rendah yaitu rata-rata di bawah Rp5.000 per kilogram, sedangkan harga pemerintah di tas Rp6.800 per kilogram," ujarnya.
Selain itu, Bulog juga tidak mau membeli gabah dan beras di luar musim panen padahal panen petani kadang kala tidak serentak dan membutuhkan pembeli dengan harga standar pemerintah.
Ia mengatakan, setiap musim panen tiba semua usaha penggilingan padi penuh tumpukan gabah akibat tidak ada pembeli, dengan demikian petani sangat dirugikan.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah menentukan harga gabah dan beras lokal, sehingga tengkulak perpanjangan tidak semaunya menentukan harga beli," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Musirawas Suharto melalui Kabid Produksi Tohirin mengatakan, keluhan petani itu sebetulnya sudah lama terjadi, namun hingga saat ini belum ada alternatif mengatasinya.
Peran Bulog adalah menstabilkan harga beras dan gabah, bukan membeli dengan harga rendah dari petani karena modal tanam dan biaya operasional petani semakin tinggi, terutama setelah naiknya harga pupuk dan lainnya.
"Kami mengharapkan Bulog tidak sepenuhnya menyerahkan pembelian produksi petani sawah dengan mitranya dan harus turun langsung membeli," ujarnya.
Kepala Sub Bulog Musirawas-Lubuklinggau M Ludi belum dapat dihubungi, sementara stafnya tidak mau memberikan keterangan kepada pres.
Editor: Unggul Tri Ratomo
http://www.antaranews.com/berita/397642/petani-musirawas-minta-bulog-beli-hasil-panen
37 Ribu Ton Raskin Mangkrak
25 September 2013
SURYA Online, SUMENEP – Di Kabupaten Sumenep ada dua Kades, yakni Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, dan Desa Romben Ranah Kecamatan Dungkek, sengaja tidak menebus raskin selama sembilan bulan.
Penyebabnya, pagu yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan data yang diajukan kepala desa. Akibatnya 37.305 ton raskin ngendon di gudang Bulog.
Kepala Gudang Bolog Sumenep, Ainul Fatah membenarkan hingga saat ini masih ada dua kepala desa yang belum melakukan penebusan raskin selama 9 bulan. Pihaknya mengaku tidak tahu alasannya, mski begitu pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat, agar dua kepala desa tersebut melakukan penebusan raskin. "Namun hingga saat ini, dua kades tersebut tetap saja tidak menebus dan membiarkan jatah raskinnya ngendon di gudang kami," papar Ainul.
Anggota Komsi A Hozaini Adzim menyayangkan tidak tertebusnya raskin selama 9 bulan tersebut, sebab raskin merupakan hak masyarakat miskin dan sangat dibutuhkan pencairannya. "Kami sangat menyayangkan, jika ada kepala desa yang tidak menebus raskinnya, apalagi sampai sembilan bulan lamanya,” kata Hozaini.
http://surabaya.tribunnews.com/2013/09/25/37-ribu-ton-raskin-mangkrak
SURYA Online, SUMENEP – Di Kabupaten Sumenep ada dua Kades, yakni Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, dan Desa Romben Ranah Kecamatan Dungkek, sengaja tidak menebus raskin selama sembilan bulan.
Penyebabnya, pagu yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan data yang diajukan kepala desa. Akibatnya 37.305 ton raskin ngendon di gudang Bulog.
Kepala Gudang Bolog Sumenep, Ainul Fatah membenarkan hingga saat ini masih ada dua kepala desa yang belum melakukan penebusan raskin selama 9 bulan. Pihaknya mengaku tidak tahu alasannya, mski begitu pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat, agar dua kepala desa tersebut melakukan penebusan raskin. "Namun hingga saat ini, dua kades tersebut tetap saja tidak menebus dan membiarkan jatah raskinnya ngendon di gudang kami," papar Ainul.
Anggota Komsi A Hozaini Adzim menyayangkan tidak tertebusnya raskin selama 9 bulan tersebut, sebab raskin merupakan hak masyarakat miskin dan sangat dibutuhkan pencairannya. "Kami sangat menyayangkan, jika ada kepala desa yang tidak menebus raskinnya, apalagi sampai sembilan bulan lamanya,” kata Hozaini.
http://surabaya.tribunnews.com/2013/09/25/37-ribu-ton-raskin-mangkrak
Sabtu, 28 September 2013
Bulog Jatim Mendapat Alokasi 10 Ribu Ton Kedelai Impor
27 September 2013
(Kabarjatim.com, SURABAYA) - Pemerintah telah membuka ijin impor kedelai dari Amerika kepada para importir, termasuk salah satunya adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Secara nasional, Bulog mendapat jatah 100 ribu ton impor kedelai, yang akan disebar ke Bulog Subdivre di seluruh Indonesia, tak terkecuali Bulog Jawa Timur.
Meski telah mendapatkan jatah kedelai impor, Kepala Bulog Divre Jatim Rusdiyanto menjelaskan, Bulog tetap berkewajiban membeli kedelai milik petani lokal. Untuk Jatim, pemerintah menetapkan 10 ribu ton kedelai impor tersebut.
"Jatim sendiri sampai dengan hari ini masih ditetapkan 10 ribu ton dengan kewajiban membeli didalam negeri di petani lokal sekitar 14 ribu ton," ungkap Rusdiyanto, seperti dilansir rri.co.id
Sementara itu, realisasi impor kedelai sendiri, tambah Rusdiyanto diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Karena menurutnya, Bulog Jatim hanya menerima kedelai impor, tetapi tidak melaksanakan impor sendiri.
"Kalo impor, realisasinya kita masih menunggu dari pusat, karena Jatim tidak melakukan importasi sendiri, karena dilakukan dipusat, mudah mudahan bulan depan," tutupnya.
http://kabarjatim.com/ekonomi/makro-dan-mikro/4099-bulog-jatim-mendapat-alokasi-10-ribu-ton-kedelai-impor
(Kabarjatim.com, SURABAYA) - Pemerintah telah membuka ijin impor kedelai dari Amerika kepada para importir, termasuk salah satunya adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Secara nasional, Bulog mendapat jatah 100 ribu ton impor kedelai, yang akan disebar ke Bulog Subdivre di seluruh Indonesia, tak terkecuali Bulog Jawa Timur.
Meski telah mendapatkan jatah kedelai impor, Kepala Bulog Divre Jatim Rusdiyanto menjelaskan, Bulog tetap berkewajiban membeli kedelai milik petani lokal. Untuk Jatim, pemerintah menetapkan 10 ribu ton kedelai impor tersebut.
"Jatim sendiri sampai dengan hari ini masih ditetapkan 10 ribu ton dengan kewajiban membeli didalam negeri di petani lokal sekitar 14 ribu ton," ungkap Rusdiyanto, seperti dilansir rri.co.id
Sementara itu, realisasi impor kedelai sendiri, tambah Rusdiyanto diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Karena menurutnya, Bulog Jatim hanya menerima kedelai impor, tetapi tidak melaksanakan impor sendiri.
"Kalo impor, realisasinya kita masih menunggu dari pusat, karena Jatim tidak melakukan importasi sendiri, karena dilakukan dipusat, mudah mudahan bulan depan," tutupnya.
http://kabarjatim.com/ekonomi/makro-dan-mikro/4099-bulog-jatim-mendapat-alokasi-10-ribu-ton-kedelai-impor
Rabu, 25 September 2013
Bulog harus membeli dengan harga layak kepada petani
25 September 2013
Agar petani mau menanam kedelai.
LENSAINDONESIA.COM: Langkanya kedelai di Pasaran, membuat harga bahan baku tempe ini tetap belum stabil. Untuk meningkatkan pruduksi kedalai, Pemprov Jatim akan memberikan bibit unggul siap tanam pada petani.
Seperti yang pernah diberitakan LICOM beberapa waktu lalu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf pernah menjanjikan bantuan sebesar 80 juta rupiah, per 200 petani kedelai.
selama ini Pemprov jatim memilih Impor untuk memenuhi kekurangan kedelai. Tiap tahunnya tidak kurang dari 50 ribu ton. Solusi tersebut oleh beberapa kalangan dianggap kurang efektif. Karena hanya akan membuat ketergantungan kepada pihak luar. Sedang jatim dikenal sebagai penghasil kedalai terbaik di indonesia.
Anggota Komisi B dprd jawa timur Sumrambah saat diwawancari Lensa Indonesia melalui telpon mengaku, masih menunggu keputusan pasti soal bantuan tersebut.
“Solusi yang kita butuhkan adalah upaya pemerintah untuk merangsang para petani kedelai meningkatkan kualitas produksinya, dengan begitu akan menaikan harga jual kedelai dalam negeri di pasaran,” jelasnya.
Menanggapi Hal ini Kepala dinas pertanian Jawa Timur Wibowo Eko Putro, membenarkan jumlah produksi kedelai mengalami penurunan, karena kurangnya minat para petani untuk menanam kedelai. “Komoditi kedelai menjadi pilihan
terakhir untuk ditanam oleh para petani” ungkapnya.
Wibowo menambahkan, sebenarnya saat ini produksi kedelai Jatim sendiri sebenarnya cukup besar. Dari total 900.000 ton pertahunya secara nasional, provinsi ini menyumbang 43 persen.
Dari data yang yang ada, produksi kedelai Jawa Timur tahun ini diperkirakan hanya 370.000 ton. Meskipun naik dibanding produksi tahun 2012 yang mencapai 361.000 ton, tetapi jumlah ini tidak masuk dalam tingkat swasembada. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim per tahunnya mencapai 420.000 ton.
“Secara nasional kita butuh 2,2 ton per tahun,” tambah Wibowo.
Masih menurut Wibowo, Buloq harus membeli kedelai dengan harga layak, untuk merangsang para petani agar mau menanam kedelai.
“Seperti pada tahun 1999-2000, saat itu harga kedelai stabil hingga beberapa tahun, Jawa Timur mampu memproduksi kedelai lebih dari 400.000 ton stiap tahunya.” papr Wibowo mengakhiri perbincangan dengan LICOM.@bagus_budi novarrianto
http://www.lensaindonesia.com/2013/09/25/bulog-harus-membeli-dengan-harga-layak-kepada-petani.html
Agar petani mau menanam kedelai.
LENSAINDONESIA.COM: Langkanya kedelai di Pasaran, membuat harga bahan baku tempe ini tetap belum stabil. Untuk meningkatkan pruduksi kedalai, Pemprov Jatim akan memberikan bibit unggul siap tanam pada petani.
Seperti yang pernah diberitakan LICOM beberapa waktu lalu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf pernah menjanjikan bantuan sebesar 80 juta rupiah, per 200 petani kedelai.
selama ini Pemprov jatim memilih Impor untuk memenuhi kekurangan kedelai. Tiap tahunnya tidak kurang dari 50 ribu ton. Solusi tersebut oleh beberapa kalangan dianggap kurang efektif. Karena hanya akan membuat ketergantungan kepada pihak luar. Sedang jatim dikenal sebagai penghasil kedalai terbaik di indonesia.
Anggota Komisi B dprd jawa timur Sumrambah saat diwawancari Lensa Indonesia melalui telpon mengaku, masih menunggu keputusan pasti soal bantuan tersebut.
“Solusi yang kita butuhkan adalah upaya pemerintah untuk merangsang para petani kedelai meningkatkan kualitas produksinya, dengan begitu akan menaikan harga jual kedelai dalam negeri di pasaran,” jelasnya.
Menanggapi Hal ini Kepala dinas pertanian Jawa Timur Wibowo Eko Putro, membenarkan jumlah produksi kedelai mengalami penurunan, karena kurangnya minat para petani untuk menanam kedelai. “Komoditi kedelai menjadi pilihan
terakhir untuk ditanam oleh para petani” ungkapnya.
Wibowo menambahkan, sebenarnya saat ini produksi kedelai Jatim sendiri sebenarnya cukup besar. Dari total 900.000 ton pertahunya secara nasional, provinsi ini menyumbang 43 persen.
Dari data yang yang ada, produksi kedelai Jawa Timur tahun ini diperkirakan hanya 370.000 ton. Meskipun naik dibanding produksi tahun 2012 yang mencapai 361.000 ton, tetapi jumlah ini tidak masuk dalam tingkat swasembada. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim per tahunnya mencapai 420.000 ton.
“Secara nasional kita butuh 2,2 ton per tahun,” tambah Wibowo.
Masih menurut Wibowo, Buloq harus membeli kedelai dengan harga layak, untuk merangsang para petani agar mau menanam kedelai.
“Seperti pada tahun 1999-2000, saat itu harga kedelai stabil hingga beberapa tahun, Jawa Timur mampu memproduksi kedelai lebih dari 400.000 ton stiap tahunya.” papr Wibowo mengakhiri perbincangan dengan LICOM.@bagus_budi novarrianto
http://www.lensaindonesia.com/2013/09/25/bulog-harus-membeli-dengan-harga-layak-kepada-petani.html
Selasa, 24 September 2013
Pelanggaran UUD dan Hukum pada Akuisisi Bukopin oleh Bosowa By "@burunghantu1913
1. Dalam kasus akuisisi saham bank bukopin, substansi masalahnya antara lain : 1. penyusutan saham negara dari 18% menjadi hanya 13%
burunghantu1913 10 hours ago
2. Masalah kedua : darimana muncul saham Kopelindo dan Yabinstra Bulog di Bukopin sebesar (awalnya) 47% dan jadi saham pengendali ?
burunghantu1913 10 hours ago
3. Pemilik Bukopin awalnya adalah Telkom (50%) dan PLN (50%). Kenapa tiba2 jadi yayasan bulog (kopelindo dan yabinstra) ? Ada yg aneh disini
burunghantu1913 10 hours ago
4. Darimana asal uang Koperasi Pegawai Bulog se Indonesia dan Yabinstra Bulog hingga bisa beli saham Bukopin 47% ? Perlu diselidiki @KPK_RI
burunghantu1913 10 hours ago
5. Menurut sumber kami di Bukopin dan Depkeu, asal uang pembelian saham Bukopin oleh kopelindo & yabinstra adalah: Dana NonBudgeter Bulog
burunghantu1913 10 hours ago
6. Sumber kami juga menyebutkan : uang dari dana non budgeter Bulog itu tersimpan dlm rekening yg terdapat di Bukopin. Ada catatannya di BI
burunghantu1913 10 hours ago
7. Sehingga jika @KPK_RI/kejagung mau usut catatan mutasi di rekening dana nonbudgeter Bulog di Bukopin itu, bisa minta ke @bank_indonesia
burunghantu1913 10 hours ago
8. Jika uang pembelian saham bank bukopin berasal dari dana nonbudgeter Bulog, maka seharusnya saham bank bukopin tsb adalah MILIK NEGARA
burunghantu1913 10 hours ago
9. Artinya : tidak boleh dipindah atau diatasnamakan milik Kopelindo dan Yabinstra bulog. Itu sama saja dgn KORUPSI. @KPK_RI @mabespolri
burunghantu1913 10 hours ago
10. Substansi ketiga : pada tahun 1999 pemerintah menambah penyertaan modal di Bank Bukopin melalui PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 91/1999
burunghantu1913 10 hours ago
11. Yaitu TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (PT BUKOPIN)
burunghantu1913 10 hours ago
12. Nilai penambahan penyertaan modal Negara di Bukopin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP tsb adalah sebesar Rp 23.200.000.000
burunghantu1913 10 hours ago
13. Kami sdh pelajari laporan keuangan bank bukopin 1998 - 2012 dan ternyata kami tdk temukan informasi yg jadi dasar penurunan saham negara
burunghantu1913 10 hours ago
14. Tidak kami temukan jg dari mana asal uang pembelian saham atas nama sejumlah koperasi Indonesia lainnya yg menjadi pemilik saham bukopin
burunghantu1913 9 hours ago
15. Jika pembelian saham bukopin oleh belasan koperasi lain termasuk Kopelindo dan yabinstra itu berasal dari dana nonbudgeter Bulog maka….
burunghantu1913 9 hours ago
16. Semua saham an. Koperasi2 itu sesungguhnya milik negara. Jika kepemilikan saham Bukopin di koperasi2 itu adalah hibah, hrs dibuktikan
burunghantu1913 9 hours ago
17. Yang paling mengenaskan adalah kepemilikan saham negara di bukopin kok terus menerus terdelusi alias menyusut ..apa sebabnya ? @KPK_RI
burunghantu1913 9 hours ago
18. Sesuai laporan Bukopin ke BEJ pada 2012 lalu, total saham negara + kopelindo & yabinstra = 59.3% http://t.co/cvrTxaQFzj
burunghantu1913 9 hours ago
19. Jika digabung dgn saham2 koperasi lain yg umumnya dibawah 5% per koperasi, kepemilikan saham negara + kopelindo + yabinstra = > 70%
burunghantu1913 9 hours ago
21. Jika asal uang pembelian saham bukopin oleh koperasi dan yayasan adalah uang negara dan tdk ada keputusan hibah oleh pemerintah, maka …
burunghantu1913 8 hours ago
22. Maka, bank Bukopin itu jelas adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dan Bukopin serta pemerintah tunduk pada ketentuan2 UU BUMN
burunghantu1913 8 hours ago
23. Maka setiap penggelapan uang atau asset yg dilakukan oleh manajemen, pemegang saham dan lain2 selama ini = KORUPSI. Berlaku UU TIPIKOR
burunghantu1913 8 hours ago
20. Knpa pembuktian ttg asal uang pembelian saham oleh koperasi dan yayasan itu sangat penting ? Karena menentukan STATUS hukum bank BUKOPIN
burunghantu1913 8 hours ago
24. Konsekwensi lainnya adalah akuisisi saham bank bukopin sebesar 14% oleh Bosowa Corp batal demi hukum. Melanggar UU dan peraturan2 lain
burunghantu1913 8 hours ago
25. Bank Bukopin didirikan atas dasar perwujudan implementasi pasal 33 UUD 1945, dimana perekonomian negara ditopang oleh Koperasi
burunghantu1913 8 hours ago
26. Sejak dulu rakyat selalu menganggap BUKOPIN sebagai BUMN strategis dlm mendukung perkembangan dan kemajuan koperasi Indonesia
burunghantu1913 8 hours ago
27. Lalu, kenapa tiba2 ketika proses akuisisi saham Bukopin yg dimiliki Kopelindo dan Yabinstra oleh Bosowa, Bukopin diklaim sbg Bank Swasta
burunghantu1913 8 hours ago
28. Sampai dgn 30 Mei 2013 lalu, terlihat jelas bgmn peran MenBUMN dlm menentukan siapa yg akan menjadi pembeli saham Kopelindo/Yabinstra
burunghantu1913 8 hours ago
29. Pemerintah Cq Menteri BUMN telah memutuskan bhw Bank BRI akan menjadi pembeli saham Kopelindo dan Yabinstra Bulog di Bukopin
burunghantu1913 8 hours ago
30. Tapi tiba2, tiada angin tiada hujan tiada geledek….semua senyap…diam membisu…sunyi…seolah2 ada kekuatan gaib yg suruh semua tutup mulut
burunghantu1913 8 hours ago
31. Dan pada 13 Juni 2013, tiba2 Bosowa Corporation ditetapkan sbg pemenang tender pembelian 14% saham Bukopin milik Kopelindo/Yabinstra !!
burunghantu1913 8 hours ago
32. Pembelian saham Bukopin milik Yabinstra dan Kopelindo oleh Bosowa Corp sebesar 14% senilai Rp. 1.17 triliun ini sangat mengejutkan !!
burunghantu1913 8 hours ago
33. Pembelian 14% saham Bukopin milik Kopelindo/Yabinstra Bulog mengejutkan publik. Kok bisa? Knpa bukan BRI yg sdh ditetapkan sebelumnya?
burunghantu1913 8 hours ago
34. Padahal keputusan Pemerintah Cq MenBUMN yang menetapkan BRI sbg calon pembeli saham Kopelindo dan Yabinstra di Bukopin ini sdh FINAL
burunghantu1913 8 hours ago
35. Bahkan Pemerintah mengalahkan Jamsostek yang juga pengen benget jadi pemilik Bukopin, sesuai niat Jamsostek memilki Bank Pekerja/ Buruh
burunghantu1913 8 hours ago
36. Persaingan BRI dan Jamsostek untuk membeli saham Kopelindo dan Yabinstra Bulog yang juga adalah saham pengendali Bukopin sempat heboh
burunghantu1913 8 hours ago
37. Hampir semua media nasional memuat persaingan ketat & sikap ngotot kedua BUMN itu dalam memperebutkan saham pengendali di Bank Bukopin
burunghantu1913 8 hours ago
38. Anehnya, ketika tiba2 Bosowa diputuskan sbg pembeli 14% saham Bukopin dari rencana pembelian total 51%, eh semua media senyap! Ada apa?
burunghantu1913 8 hours ago
39. Tiba2 saja semua media nasional enggan siarkan keanehan, indikasi kolusi korupsi, pelanggaran UUD, UU dan hukum di akuisisi Bukopin ini
burunghantu1913 8 hours ago
40. Sikap media nasional berkonspirasi menutupi Kolusi, korupsi dan pelanggaran UUD, UU, hukum dll ini sungguh memalukan. Kolusi Kejahatan !
burunghantu1913 8 hours ago
41. Yang paling MENGERIKAN adalah latar belakang / motif pemerintah yang sengaja menyetujui / membiarkan akuisisi saham Bukopin oleh Bosowa
burunghantu1913 8 hours ago
42. Kita tahu Bosowa Grup adalah milik keluarga Aksa Mahmud, ipar mantan wapres @Pak_JK. Mengenai reputasinya selama ini semua sdh paham
burunghantu1913 8 hours ago
43. Bosowa sblmnya pernah mengakuisisi Bank Kesawan, kita tdk tahu bgmn reputasi bank kesawan sejak dimiliki Bosowa. Bgmn @bank_indonesia?
burunghantu1913 8 hours ago
44. Gubernur @Bank_Indonesia Agus Marto W tahu persis ttg Bosowa terutama saat Agus jadi Direktur Utama Bank Mandiri, kreditur Bosowo Grup
burunghantu1913 8 hours ago
45. MenBUMN @iskan_dahlan no comment saat ditanya knpa pemerintah membisu & diam2 menyetujui akuisisi Bukopin oleh Bosowa. Pura2 bego hehe
burunghantu1913 8 hours ago
46. Knp pemerintah berani langgar UUD, UU & hukum dlm proses akuisisi Bukopin oleh Bosowa ? Terkait deal JK & SBY dlm PK Antasari Azhar kah?
Reply RT Favorite
burunghantu1913 8 hours ago
47. Apa korelasi Peninjauan Kembali Kasus Ketua KPK Antasari Azhar dgn Sikap Pemerintah pada Akuisisi Bukopin o/ Bosowa? Ayo selidiki !!
burunghantu1913 8 hours ago
48. Cukup sekian dulu...azan sudah berkumandang...mari kita Ishoma ..terima kasih..salam perjuangan anak bangsa yang MERDEKA !!!
burunghantu1913 8 hours ago
http://chirpstory.com/li/159518
burunghantu1913 10 hours ago
2. Masalah kedua : darimana muncul saham Kopelindo dan Yabinstra Bulog di Bukopin sebesar (awalnya) 47% dan jadi saham pengendali ?
burunghantu1913 10 hours ago
3. Pemilik Bukopin awalnya adalah Telkom (50%) dan PLN (50%). Kenapa tiba2 jadi yayasan bulog (kopelindo dan yabinstra) ? Ada yg aneh disini
burunghantu1913 10 hours ago
4. Darimana asal uang Koperasi Pegawai Bulog se Indonesia dan Yabinstra Bulog hingga bisa beli saham Bukopin 47% ? Perlu diselidiki @KPK_RI
burunghantu1913 10 hours ago
5. Menurut sumber kami di Bukopin dan Depkeu, asal uang pembelian saham Bukopin oleh kopelindo & yabinstra adalah: Dana NonBudgeter Bulog
burunghantu1913 10 hours ago
6. Sumber kami juga menyebutkan : uang dari dana non budgeter Bulog itu tersimpan dlm rekening yg terdapat di Bukopin. Ada catatannya di BI
burunghantu1913 10 hours ago
7. Sehingga jika @KPK_RI/kejagung mau usut catatan mutasi di rekening dana nonbudgeter Bulog di Bukopin itu, bisa minta ke @bank_indonesia
burunghantu1913 10 hours ago
8. Jika uang pembelian saham bank bukopin berasal dari dana nonbudgeter Bulog, maka seharusnya saham bank bukopin tsb adalah MILIK NEGARA
burunghantu1913 10 hours ago
9. Artinya : tidak boleh dipindah atau diatasnamakan milik Kopelindo dan Yabinstra bulog. Itu sama saja dgn KORUPSI. @KPK_RI @mabespolri
burunghantu1913 10 hours ago
10. Substansi ketiga : pada tahun 1999 pemerintah menambah penyertaan modal di Bank Bukopin melalui PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 91/1999
burunghantu1913 10 hours ago
11. Yaitu TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (PT BUKOPIN)
burunghantu1913 10 hours ago
12. Nilai penambahan penyertaan modal Negara di Bukopin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP tsb adalah sebesar Rp 23.200.000.000
burunghantu1913 10 hours ago
13. Kami sdh pelajari laporan keuangan bank bukopin 1998 - 2012 dan ternyata kami tdk temukan informasi yg jadi dasar penurunan saham negara
burunghantu1913 10 hours ago
14. Tidak kami temukan jg dari mana asal uang pembelian saham atas nama sejumlah koperasi Indonesia lainnya yg menjadi pemilik saham bukopin
burunghantu1913 9 hours ago
15. Jika pembelian saham bukopin oleh belasan koperasi lain termasuk Kopelindo dan yabinstra itu berasal dari dana nonbudgeter Bulog maka….
burunghantu1913 9 hours ago
16. Semua saham an. Koperasi2 itu sesungguhnya milik negara. Jika kepemilikan saham Bukopin di koperasi2 itu adalah hibah, hrs dibuktikan
burunghantu1913 9 hours ago
17. Yang paling mengenaskan adalah kepemilikan saham negara di bukopin kok terus menerus terdelusi alias menyusut ..apa sebabnya ? @KPK_RI
burunghantu1913 9 hours ago
18. Sesuai laporan Bukopin ke BEJ pada 2012 lalu, total saham negara + kopelindo & yabinstra = 59.3% http://t.co/cvrTxaQFzj
burunghantu1913 9 hours ago
19. Jika digabung dgn saham2 koperasi lain yg umumnya dibawah 5% per koperasi, kepemilikan saham negara + kopelindo + yabinstra = > 70%
burunghantu1913 9 hours ago
21. Jika asal uang pembelian saham bukopin oleh koperasi dan yayasan adalah uang negara dan tdk ada keputusan hibah oleh pemerintah, maka …
burunghantu1913 8 hours ago
22. Maka, bank Bukopin itu jelas adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dan Bukopin serta pemerintah tunduk pada ketentuan2 UU BUMN
burunghantu1913 8 hours ago
23. Maka setiap penggelapan uang atau asset yg dilakukan oleh manajemen, pemegang saham dan lain2 selama ini = KORUPSI. Berlaku UU TIPIKOR
burunghantu1913 8 hours ago
20. Knpa pembuktian ttg asal uang pembelian saham oleh koperasi dan yayasan itu sangat penting ? Karena menentukan STATUS hukum bank BUKOPIN
burunghantu1913 8 hours ago
24. Konsekwensi lainnya adalah akuisisi saham bank bukopin sebesar 14% oleh Bosowa Corp batal demi hukum. Melanggar UU dan peraturan2 lain
burunghantu1913 8 hours ago
25. Bank Bukopin didirikan atas dasar perwujudan implementasi pasal 33 UUD 1945, dimana perekonomian negara ditopang oleh Koperasi
burunghantu1913 8 hours ago
26. Sejak dulu rakyat selalu menganggap BUKOPIN sebagai BUMN strategis dlm mendukung perkembangan dan kemajuan koperasi Indonesia
burunghantu1913 8 hours ago
27. Lalu, kenapa tiba2 ketika proses akuisisi saham Bukopin yg dimiliki Kopelindo dan Yabinstra oleh Bosowa, Bukopin diklaim sbg Bank Swasta
burunghantu1913 8 hours ago
28. Sampai dgn 30 Mei 2013 lalu, terlihat jelas bgmn peran MenBUMN dlm menentukan siapa yg akan menjadi pembeli saham Kopelindo/Yabinstra
burunghantu1913 8 hours ago
29. Pemerintah Cq Menteri BUMN telah memutuskan bhw Bank BRI akan menjadi pembeli saham Kopelindo dan Yabinstra Bulog di Bukopin
burunghantu1913 8 hours ago
30. Tapi tiba2, tiada angin tiada hujan tiada geledek….semua senyap…diam membisu…sunyi…seolah2 ada kekuatan gaib yg suruh semua tutup mulut
burunghantu1913 8 hours ago
31. Dan pada 13 Juni 2013, tiba2 Bosowa Corporation ditetapkan sbg pemenang tender pembelian 14% saham Bukopin milik Kopelindo/Yabinstra !!
burunghantu1913 8 hours ago
32. Pembelian saham Bukopin milik Yabinstra dan Kopelindo oleh Bosowa Corp sebesar 14% senilai Rp. 1.17 triliun ini sangat mengejutkan !!
burunghantu1913 8 hours ago
33. Pembelian 14% saham Bukopin milik Kopelindo/Yabinstra Bulog mengejutkan publik. Kok bisa? Knpa bukan BRI yg sdh ditetapkan sebelumnya?
burunghantu1913 8 hours ago
34. Padahal keputusan Pemerintah Cq MenBUMN yang menetapkan BRI sbg calon pembeli saham Kopelindo dan Yabinstra di Bukopin ini sdh FINAL
burunghantu1913 8 hours ago
35. Bahkan Pemerintah mengalahkan Jamsostek yang juga pengen benget jadi pemilik Bukopin, sesuai niat Jamsostek memilki Bank Pekerja/ Buruh
burunghantu1913 8 hours ago
36. Persaingan BRI dan Jamsostek untuk membeli saham Kopelindo dan Yabinstra Bulog yang juga adalah saham pengendali Bukopin sempat heboh
burunghantu1913 8 hours ago
37. Hampir semua media nasional memuat persaingan ketat & sikap ngotot kedua BUMN itu dalam memperebutkan saham pengendali di Bank Bukopin
burunghantu1913 8 hours ago
38. Anehnya, ketika tiba2 Bosowa diputuskan sbg pembeli 14% saham Bukopin dari rencana pembelian total 51%, eh semua media senyap! Ada apa?
burunghantu1913 8 hours ago
39. Tiba2 saja semua media nasional enggan siarkan keanehan, indikasi kolusi korupsi, pelanggaran UUD, UU dan hukum di akuisisi Bukopin ini
burunghantu1913 8 hours ago
40. Sikap media nasional berkonspirasi menutupi Kolusi, korupsi dan pelanggaran UUD, UU, hukum dll ini sungguh memalukan. Kolusi Kejahatan !
burunghantu1913 8 hours ago
41. Yang paling MENGERIKAN adalah latar belakang / motif pemerintah yang sengaja menyetujui / membiarkan akuisisi saham Bukopin oleh Bosowa
burunghantu1913 8 hours ago
42. Kita tahu Bosowa Grup adalah milik keluarga Aksa Mahmud, ipar mantan wapres @Pak_JK. Mengenai reputasinya selama ini semua sdh paham
burunghantu1913 8 hours ago
43. Bosowa sblmnya pernah mengakuisisi Bank Kesawan, kita tdk tahu bgmn reputasi bank kesawan sejak dimiliki Bosowa. Bgmn @bank_indonesia?
burunghantu1913 8 hours ago
44. Gubernur @Bank_Indonesia Agus Marto W tahu persis ttg Bosowa terutama saat Agus jadi Direktur Utama Bank Mandiri, kreditur Bosowo Grup
burunghantu1913 8 hours ago
45. MenBUMN @iskan_dahlan no comment saat ditanya knpa pemerintah membisu & diam2 menyetujui akuisisi Bukopin oleh Bosowa. Pura2 bego hehe
burunghantu1913 8 hours ago
46. Knp pemerintah berani langgar UUD, UU & hukum dlm proses akuisisi Bukopin oleh Bosowa ? Terkait deal JK & SBY dlm PK Antasari Azhar kah?
Reply RT Favorite
burunghantu1913 8 hours ago
47. Apa korelasi Peninjauan Kembali Kasus Ketua KPK Antasari Azhar dgn Sikap Pemerintah pada Akuisisi Bukopin o/ Bosowa? Ayo selidiki !!
burunghantu1913 8 hours ago
48. Cukup sekian dulu...azan sudah berkumandang...mari kita Ishoma ..terima kasih..salam perjuangan anak bangsa yang MERDEKA !!!
burunghantu1913 8 hours ago
http://chirpstory.com/li/159518
Senin, 23 September 2013
Di Sampit, Harga Daging Sapi Tembus Rp. 120.000
22 September 2013
SAMPIT, MENITS.com - Jelang lebaran Iedul Adha, harga daging sapi di sampit melonjak tajam. Hal tersebut sangat dikeluhkan oleh pembali dan para pedagang yang khawatir omzetnya akan menurun.
"Rata-rata kenaikannya Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta dibanding tahun lalu. Kenaikannya memang cukup tinggi karena beberapa bulan terakhir harga sapi naik tinggi dan belum turun-turun," kata Saneri, salah seorang pengepul sapi di Sampit, Minggu (22/9).
Harga sapi dengan berat 65 kilogram saat ini dijual Rp 10 juta lebih, padahal sebelumnya hanya sekitar Rp 7,5 juta. Sapi dengan berat 80 kilogram dijual Rp 12 juta, naik tinggi dibanding sebelumnya yang hanya Rp sekitar Rp 10 juta. Begitu pula harga sapi berat 100 kilogram, naik dari Rp 12 juta menjadi Rp 14 juta lebih.
Saneri mengungkapkan, meningkatnya permintaan bukan satu-satunya pemicu kenaikan harga sapi. Pasokan sapi yang berkurang setelah diberlakukannya pembatasan impor sapi beberapa bulan lalu, berimbas pada melambungnya harga sapi hingga saat ini.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni lalu juga membuat harga sapi ikut terkerek tinggi lantaran ongkos angkut juga melambung sehingga terpaksa dibebankan pada harga jual sapi.
"Dulu ongkos kirim di kapal sekitar Rp 300 ribu sampai Rp 325 ribu, sekarang naik menjadi Rp 400 ribu, ditambah upah penjaga selama pengiriman Rp 1 juta. Itu belum lagi termasuk ongkos angkut dari lokasi menaikkan ke kapal, kemudian ongkos menurunkan ke darat setelah sampai di Sampit," jelas Saneri.
Saneri mendatangkan sapi dari Madura karena kesulitan mencari sapi dari peternak lokal yang stoknya juga memang terbatas. Dia juga pernah membeli sapi dari Kabupaten Kotawaringin Barat namun kemudian beralih kembali ke Madura karena bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar.
Sekadar diketahui, hingga kini peternak lokal belum memenuhi kebutuhan sapi di Kotim sehingga para pengepul terpaksa mendatangkan sapi dari sejumlah daerah seperti Madura, Jawa, Nusa Tenggara dan Kalimantan Selatan.
Data Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim, kebutuhan sapi di Kotim per tahunnya sekitar 6000 ekor, namun hanya separuhnya yang mampu dipenuhi peternak lokal, sehingga separuhnya harus didatangkan dari luar daerah.
Ketergantungan pasokan dari luar daerah inilah yang membuat harga daging sapi di daerah ini melambung tinggi mencapai Rp 120.000 per kilogram sejak beberapa bulan terakhir. Pasalnya ketika pasokan tersendat, maka harga langsung beranjak naik.(*/RM)
http://www.menits.com/post/7500212454/2013/09/22/Regional/Di-Sampit,-Harga-Daging-Sapi-Tembus-Rp.-120.000.html#.Uj-uIX8vCkw
SAMPIT, MENITS.com - Jelang lebaran Iedul Adha, harga daging sapi di sampit melonjak tajam. Hal tersebut sangat dikeluhkan oleh pembali dan para pedagang yang khawatir omzetnya akan menurun.
"Rata-rata kenaikannya Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta dibanding tahun lalu. Kenaikannya memang cukup tinggi karena beberapa bulan terakhir harga sapi naik tinggi dan belum turun-turun," kata Saneri, salah seorang pengepul sapi di Sampit, Minggu (22/9).
Harga sapi dengan berat 65 kilogram saat ini dijual Rp 10 juta lebih, padahal sebelumnya hanya sekitar Rp 7,5 juta. Sapi dengan berat 80 kilogram dijual Rp 12 juta, naik tinggi dibanding sebelumnya yang hanya Rp sekitar Rp 10 juta. Begitu pula harga sapi berat 100 kilogram, naik dari Rp 12 juta menjadi Rp 14 juta lebih.
Saneri mengungkapkan, meningkatnya permintaan bukan satu-satunya pemicu kenaikan harga sapi. Pasokan sapi yang berkurang setelah diberlakukannya pembatasan impor sapi beberapa bulan lalu, berimbas pada melambungnya harga sapi hingga saat ini.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir Juni lalu juga membuat harga sapi ikut terkerek tinggi lantaran ongkos angkut juga melambung sehingga terpaksa dibebankan pada harga jual sapi.
"Dulu ongkos kirim di kapal sekitar Rp 300 ribu sampai Rp 325 ribu, sekarang naik menjadi Rp 400 ribu, ditambah upah penjaga selama pengiriman Rp 1 juta. Itu belum lagi termasuk ongkos angkut dari lokasi menaikkan ke kapal, kemudian ongkos menurunkan ke darat setelah sampai di Sampit," jelas Saneri.
Saneri mendatangkan sapi dari Madura karena kesulitan mencari sapi dari peternak lokal yang stoknya juga memang terbatas. Dia juga pernah membeli sapi dari Kabupaten Kotawaringin Barat namun kemudian beralih kembali ke Madura karena bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar.
Sekadar diketahui, hingga kini peternak lokal belum memenuhi kebutuhan sapi di Kotim sehingga para pengepul terpaksa mendatangkan sapi dari sejumlah daerah seperti Madura, Jawa, Nusa Tenggara dan Kalimantan Selatan.
Data Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim, kebutuhan sapi di Kotim per tahunnya sekitar 6000 ekor, namun hanya separuhnya yang mampu dipenuhi peternak lokal, sehingga separuhnya harus didatangkan dari luar daerah.
Ketergantungan pasokan dari luar daerah inilah yang membuat harga daging sapi di daerah ini melambung tinggi mencapai Rp 120.000 per kilogram sejak beberapa bulan terakhir. Pasalnya ketika pasokan tersendat, maka harga langsung beranjak naik.(*/RM)
http://www.menits.com/post/7500212454/2013/09/22/Regional/Di-Sampit,-Harga-Daging-Sapi-Tembus-Rp.-120.000.html#.Uj-uIX8vCkw
Issu Truk Dibakar, Demo Bulog Ricuh
22 September 2013
KM-Madapangga—Unjukrasa sejumlah kalangan mahasiswa yang menamakan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) NTB, terus berkobar. Namun inikali, aksi yang dilakukan dipertigaan cabang desa Bolo kecamatan Madapangga, Kamis (20/9) kemarin, berakhir ricuh.
Unjuk rasa yang mendesak Kasub Divre II Perum Bulog Bima dan Kepala Gudang Semi Permanen (GSP) Dolog Madapangga untuk turun dari jabatannya itu, menyusul kualitas maupun kuantitas Raskin yang disalurkan ke warga miskin, kian bulannya memburuk. Bahkan pihak Gerak NTB sendiri menuding ada konspirasi yang menguntungkan antara oknum petugas Bulog dengan mitra kerjanya yang sehingga kualitas Raskin yang menjadi kebutuhan warga miskin tersebut, terkesan dikesampingkan.
Pantauan langsung KM-Madapangga, unjukrasa yang diwarnai bakar ban di jalan lintas sumbawa tersebut, juga menjadi pemicu muncul kericuhan tersebut. Pasalnya, salah satu truk yang antrian akibat tidak bisa melewati jalur itu, dikabarkan dibakar oleh pendemo. Sehingga informasi itupun sampai ke telinga pihak pemilik truk dan kemudian mendatangi pendemo.
Kehadiran Julkarnain, pemilik truk asal warga desa Tambe kecamatan Bolo itu, juga mengundang aksi spontan kericuhan hingga sempat terjadi adu jotos. Beruntung aparat keamanan mengelerai kedua pihak sehingga kericuhan dapat diredamkan.
Unjuk rasa yang mendesak Kasub Divre II Perum Bulog Bima dan Kepala Gudang Semi Permanen (GSP) Dolog Madapangga untuk turun dari jabatannya itu, menyusul kualitas maupun kuantitas Raskin yang disalurkan ke warga miskin, kian bulannya memburuk. Bahkan pihak Gerak NTB sendiri menuding ada konspirasi yang menguntungkan antara oknum petugas Bulog dengan mitra kerjanya yang sehingga kualitas Raskin yang menjadi kebutuhan warga miskin tersebut, terkesan dikesampingkan.
Pantauan langsung KM-Madapangga, unjukrasa yang diwarnai bakar ban di jalan lintas sumbawa tersebut, juga menjadi pemicu muncul kericuhan tersebut. Pasalnya, salah satu truk yang antrian akibat tidak bisa melewati jalur itu, dikabarkan dibakar oleh pendemo. Sehingga informasi itupun sampai ke telinga pihak pemilik truk dan kemudian mendatangi pendemo.
Kehadiran Julkarnain, pemilik truk asal warga desa Tambe kecamatan Bolo itu, juga mengundang aksi spontan kericuhan hingga sempat terjadi adu jotos. Beruntung aparat keamanan mengelerai kedua pihak sehingga kericuhan dapat diredamkan.
Setelah dilakukan klarifikasi, kedua pihak (pemilik truk dan pendemo) saling memahami keadaan. Namun kelompok Gerak NTB masih mencari sumber informasi yang pemicu persoalan tersebut. “Ini jelas-jelas ada yang memperovokasi aksi damai kami,” kata Rijal, di sela-sela situasi tersebut.
Sementara itu—kendati kericuhan itu sudah selesai—namun pihak yang sempat melakukan adu jotos, saling lapor ke polisi.
Dikabarkan, Rijal yang merupakan ketua aksi tersebut dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pemukulan terhadap Sofian, asal warga desa Tambe. Sekelompok warga Tambe pun berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Madapangga mengusut kasus pemukulan itu.
Kedatangan mereka itu diterima langsung Kapolsek Madapangga IPDA Much Nur. “Laporan ini tetap kami terima. Dan, terlapor (Rijal,red) akan dilakukan pemanggilan guna dimintai keterangan. Jelasnya, kedua pihak akan kami panggil sehingga persoalannya dapat diselesaikan dengan musyawarah,” katanya kepada wartawan.(sri)
Sementara itu—kendati kericuhan itu sudah selesai—namun pihak yang sempat melakukan adu jotos, saling lapor ke polisi.
Dikabarkan, Rijal yang merupakan ketua aksi tersebut dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pemukulan terhadap Sofian, asal warga desa Tambe. Sekelompok warga Tambe pun berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Madapangga mengusut kasus pemukulan itu.
Kedatangan mereka itu diterima langsung Kapolsek Madapangga IPDA Much Nur. “Laporan ini tetap kami terima. Dan, terlapor (Rijal,red) akan dilakukan pemanggilan guna dimintai keterangan. Jelasnya, kedua pihak akan kami panggil sehingga persoalannya dapat diselesaikan dengan musyawarah,” katanya kepada wartawan.(sri)
Minggu, 22 September 2013
Penyaluran Raskinda Terancam Molor
22 September 2013
Solopos.com, SOLO -- Distribusi beras untuk keluarga miskin daerah (raskinda) terancam meleset dari target awal bulan Oktober. Ketidakjelasan mekanisme pengadaan beras disebut-sebut masih mengganjal program pro-rakyat itu.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional III Solo, Edhy Rizwan, mengatakan model pengadaan raskinda belum diputuskan meski waktu yang tersisa tinggal sebulan. Padahal, pihaknya butuh waktu setidaknya tiga pekan untuk mendaftarkan produknya ke e-katalog. Konsekuensi itu berlaku bagi pengadaan beras dengan penunjukan langsung maupun lelang yang selama ini masih jadi polemik.
“Kami sulit mengabulkan permintaan Pemkot jika waktu distribusi ditetapkan Oktober. Butuh persiapan hampir sebulan untuk proses e-katalog-nya saja,” ujar Edhy kepada wartawan, Minggu (22/9/2013).
Edhy menyampaikan raskinda selama ini belum termasuk jenis pengadaan barang sesuai Perpres No.70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pihaknya mendesak Pemkot segera memutuskan model pengadaan mengingat penyerapan beras ke petani bisa terkendala musim panen. Jika tak segera diputuskan, Edhy khawatir di bulan-bulan mendatang harga beras akan naik karena stok menipis.
“Jika ditunjuk sebagai mitra, kami harus gerak cepat membeli beras dari petani. Mumpung sekarang musim panen dengan kualitas lagi bagus-bagusnya,” terang dia.
Dengan target sasaran 17.259 keluar miskin, Bulog setidaknya harus menyiapkan beras sekitar 400-500 ton untuk penyaluran program senilai Rp2,1 miliar itu. Edhy siap memplot kualitas raskinda setara beras seharga Rp8.000 per kg. “Kualitasnya jelas berbeda dengan raskin kemarin,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, tak memermasalahkan jika pengadaan raskinda meleset dari jadwal. Menurutnya, hal itu bisa diakali dengan merapel beras dalam sekali penerimaan. Rencana awal, raskinda diberikan selama tiga bulan mulai Oktober dengan jatah masing-masing 5 kg per bulan. “Dirapel langsung bulan Desember enggak masalah. Yang penting payung hukumnya jelas,” ujarnya.
Rudy menambahkan, pengadaan raskinda saat ini mengerucut ke penunjukan langsung. Hal itu setelah mencermati Inpres No.3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. “Regulasinya harus pasti, jangan sampai jadi masalah di kemudian hari,” tandasnya.
http://www.solopos.com/2013/09/22/raskinda-penyaluran-raskinda-terancam-molor-449939
Solopos.com, SOLO -- Distribusi beras untuk keluarga miskin daerah (raskinda) terancam meleset dari target awal bulan Oktober. Ketidakjelasan mekanisme pengadaan beras disebut-sebut masih mengganjal program pro-rakyat itu.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional III Solo, Edhy Rizwan, mengatakan model pengadaan raskinda belum diputuskan meski waktu yang tersisa tinggal sebulan. Padahal, pihaknya butuh waktu setidaknya tiga pekan untuk mendaftarkan produknya ke e-katalog. Konsekuensi itu berlaku bagi pengadaan beras dengan penunjukan langsung maupun lelang yang selama ini masih jadi polemik.
“Kami sulit mengabulkan permintaan Pemkot jika waktu distribusi ditetapkan Oktober. Butuh persiapan hampir sebulan untuk proses e-katalog-nya saja,” ujar Edhy kepada wartawan, Minggu (22/9/2013).
Edhy menyampaikan raskinda selama ini belum termasuk jenis pengadaan barang sesuai Perpres No.70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pihaknya mendesak Pemkot segera memutuskan model pengadaan mengingat penyerapan beras ke petani bisa terkendala musim panen. Jika tak segera diputuskan, Edhy khawatir di bulan-bulan mendatang harga beras akan naik karena stok menipis.
“Jika ditunjuk sebagai mitra, kami harus gerak cepat membeli beras dari petani. Mumpung sekarang musim panen dengan kualitas lagi bagus-bagusnya,” terang dia.
Dengan target sasaran 17.259 keluar miskin, Bulog setidaknya harus menyiapkan beras sekitar 400-500 ton untuk penyaluran program senilai Rp2,1 miliar itu. Edhy siap memplot kualitas raskinda setara beras seharga Rp8.000 per kg. “Kualitasnya jelas berbeda dengan raskin kemarin,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, tak memermasalahkan jika pengadaan raskinda meleset dari jadwal. Menurutnya, hal itu bisa diakali dengan merapel beras dalam sekali penerimaan. Rencana awal, raskinda diberikan selama tiga bulan mulai Oktober dengan jatah masing-masing 5 kg per bulan. “Dirapel langsung bulan Desember enggak masalah. Yang penting payung hukumnya jelas,” ujarnya.
Rudy menambahkan, pengadaan raskinda saat ini mengerucut ke penunjukan langsung. Hal itu setelah mencermati Inpres No.3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. “Regulasinya harus pasti, jangan sampai jadi masalah di kemudian hari,” tandasnya.
http://www.solopos.com/2013/09/22/raskinda-penyaluran-raskinda-terancam-molor-449939
Sabtu, 21 September 2013
Importir mendapat banyak insentif
21 September 2013
JAKARTA. Pemerintah mengambil jalur pintas mengatasi kelangkaan kedelai di dalam negeri. Hanya saja, jalur pintas ini cenderung menganakemaskan para importir kedelai. Importir kedelai mendapat beragam kemudahan.
Insentif untuk importir kedelai terlihat jelas dalam beleid baru di Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang merevisi aturan tentang tata niaga impor kedelai. Ada tiga peraturan baru yakni, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/2013 tentang pencabutan Permendag 23/2013 tentang program stabilisasi harga kedelai dan peraturan pelaksanaannya. Lalu Permendag 52/2013 tentang pengamanan harga kedelai di tingkat petani dan penyaluran kedelai di tingkat pengrajin, plus Permendag No 990/2013 tentang tim teknis kedelai.
Dengan aturan baru ini, tidak ada lagi pengaturan alokasi kuota untuk impor kedelai. Artinya, importir bisa bebas memasukkan berapapun kedelai dari luar negeri. Seluruh pihak juga dapat mengimpor kedelai hanya berbekal Nomor Pengenal Importir Khusus (NIPK) dari Kemdag. Padahal, di aturan sebelumnya, hanya pengusaha pemegang Importir Terdaftar (IT) saja yang bisa mendatangkan kedelai dari luar negeri.
Importir juga bisa mendapat kemudahan berupa pembebasan dari kewajiban pembelian kedelai petani. Padahal, di Permendag 23/2013, Bulog, koperasi dan pihak swasta yang ikut serta dalam program stabilisasi harga kedelai wajib membeli kedelai dari petani.
Permendag yang baru hanya menugaskan Bulog untuk membeli kedelai petani saat harganya jatuh. Besaran harga pembelian itu masih tetap Rp 7.000 per kilogram (kg), atau di bawah ongkos produksi.
Batasan harga
Selain itu, beleid baru juga menghapuskan penetapan harga jual pengrajin (HJP). Awalnya, HJP sebagai patokan agar importir atau penyalur tidak membandrol kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe dengan harga tinggi.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Srie Agustina menjelaskan, penghapusan HJP berlaku efektif hingga 10 Oktober 2013. Dengan demikian, untuk saat ini, masih berlaku HJP Rp 8.490 per kg. "Ini merupakan hasil kesepakatan kami," kata Srie, Jumat (20/9).
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menambahkan, penghapusan HJP merupakan perintah Wakil Presiden Boediono. Menurut dia, penghapusan itu bisa menciptakan hukum pasar sehingga harga kedelai bisa stabil.
Beleid kedelai yang baru ini juga sekaligus mencabut pembentukan Tim Stabilisasi Harga Kedelai yang terdiri dari pejabat di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kemdag, Kementerian Perindustrian (Kemperin) dan Kementerian Pertanian (Kemtan). Kini dengan aturan baru, tim tersebut diubah menjadi Tim Teknis Kedelai dengan tugas memonitor dan mengevaluasi penyaluran kedelai selama tiga bulan.
Selain Permendag yang baru, importir juga bakal mendapatkan stimulus, berupa pembebasan bea masuk (BM) impor kedelai. Saat ini, besaran BM tersebut mencapai 5% dari nilai impor.
Sebenarnya, pada 18 September lalu telah digelar rapat pleno Tim Tarif dan keputusannya menyetujui pembebasan BM kedelai. Keputusan ini masih menunggu Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Singgih Sutanto, Direktur PT Jakarta Sereal, salah satu importir kedelai mengatakan, penghapusan BM akan mengurangi harga jual kedelai sekitar Rp 400 per kg. Bila kebijakan ini segera berlaku, Singgih meyakini harga kedelai di pasar domestik bisa luruh. Saat ini harga kedelai impor yang sampai di tanah air sekitar Rp 8.700-Rp 8.800 per kg.
Catatan saja, hingga saat ini Jakarta Sereal sudah mengimpor sekitar 300.000 ton kedelai. Padahal, awalnya perusahaan ini hanya mendapatkan surat persetujuan impor (SPI) sebanyak 55.000 ton.
http://nasional.kontan.co.id/news/importir-mendapat-banyak-insentif/
JAKARTA. Pemerintah mengambil jalur pintas mengatasi kelangkaan kedelai di dalam negeri. Hanya saja, jalur pintas ini cenderung menganakemaskan para importir kedelai. Importir kedelai mendapat beragam kemudahan.
Insentif untuk importir kedelai terlihat jelas dalam beleid baru di Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang merevisi aturan tentang tata niaga impor kedelai. Ada tiga peraturan baru yakni, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/2013 tentang pencabutan Permendag 23/2013 tentang program stabilisasi harga kedelai dan peraturan pelaksanaannya. Lalu Permendag 52/2013 tentang pengamanan harga kedelai di tingkat petani dan penyaluran kedelai di tingkat pengrajin, plus Permendag No 990/2013 tentang tim teknis kedelai.
Dengan aturan baru ini, tidak ada lagi pengaturan alokasi kuota untuk impor kedelai. Artinya, importir bisa bebas memasukkan berapapun kedelai dari luar negeri. Seluruh pihak juga dapat mengimpor kedelai hanya berbekal Nomor Pengenal Importir Khusus (NIPK) dari Kemdag. Padahal, di aturan sebelumnya, hanya pengusaha pemegang Importir Terdaftar (IT) saja yang bisa mendatangkan kedelai dari luar negeri.
Importir juga bisa mendapat kemudahan berupa pembebasan dari kewajiban pembelian kedelai petani. Padahal, di Permendag 23/2013, Bulog, koperasi dan pihak swasta yang ikut serta dalam program stabilisasi harga kedelai wajib membeli kedelai dari petani.
Permendag yang baru hanya menugaskan Bulog untuk membeli kedelai petani saat harganya jatuh. Besaran harga pembelian itu masih tetap Rp 7.000 per kilogram (kg), atau di bawah ongkos produksi.
Batasan harga
Selain itu, beleid baru juga menghapuskan penetapan harga jual pengrajin (HJP). Awalnya, HJP sebagai patokan agar importir atau penyalur tidak membandrol kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe dengan harga tinggi.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Srie Agustina menjelaskan, penghapusan HJP berlaku efektif hingga 10 Oktober 2013. Dengan demikian, untuk saat ini, masih berlaku HJP Rp 8.490 per kg. "Ini merupakan hasil kesepakatan kami," kata Srie, Jumat (20/9).
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menambahkan, penghapusan HJP merupakan perintah Wakil Presiden Boediono. Menurut dia, penghapusan itu bisa menciptakan hukum pasar sehingga harga kedelai bisa stabil.
Beleid kedelai yang baru ini juga sekaligus mencabut pembentukan Tim Stabilisasi Harga Kedelai yang terdiri dari pejabat di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kemdag, Kementerian Perindustrian (Kemperin) dan Kementerian Pertanian (Kemtan). Kini dengan aturan baru, tim tersebut diubah menjadi Tim Teknis Kedelai dengan tugas memonitor dan mengevaluasi penyaluran kedelai selama tiga bulan.
Selain Permendag yang baru, importir juga bakal mendapatkan stimulus, berupa pembebasan bea masuk (BM) impor kedelai. Saat ini, besaran BM tersebut mencapai 5% dari nilai impor.
Sebenarnya, pada 18 September lalu telah digelar rapat pleno Tim Tarif dan keputusannya menyetujui pembebasan BM kedelai. Keputusan ini masih menunggu Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Singgih Sutanto, Direktur PT Jakarta Sereal, salah satu importir kedelai mengatakan, penghapusan BM akan mengurangi harga jual kedelai sekitar Rp 400 per kg. Bila kebijakan ini segera berlaku, Singgih meyakini harga kedelai di pasar domestik bisa luruh. Saat ini harga kedelai impor yang sampai di tanah air sekitar Rp 8.700-Rp 8.800 per kg.
Catatan saja, hingga saat ini Jakarta Sereal sudah mengimpor sekitar 300.000 ton kedelai. Padahal, awalnya perusahaan ini hanya mendapatkan surat persetujuan impor (SPI) sebanyak 55.000 ton.
http://nasional.kontan.co.id/news/importir-mendapat-banyak-insentif/
Jangan Jadikan Bulog Pemadam Kebakaran
21 September 2013
Satu per satu harga komoditas bahan pangan tak terkendali setelah pemerintah Indonesia berhasil ‘ditelikung’ Dana Keuangan Internasional (International Monetary Fund/IMF) melalui sebuah perjanjian atau Letter of Intent (LoI) pada 1998. IMF berhasil mengebiri peranan Bulog sebagai lembaga negara yang bertugas menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.
Pada 1995, melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1995, Bulog mendapat tugas mengendalikan harga dan mengelola persediaan bahan pangan seperti beras, gula, gandum, terigu, dan kedelai.Memang pada awal berdirinya Bulog hanya bertugas menangani beras saja. Tapi belakangan tugas itu diperluas.
Namun, pada 1997, melalui sebuah Keppres, peranan Bulog hanya menangani beras dan gula. Dan setelah LoI dengan IMF, Bulog dikembalikan perannya seperti saat dibentuk, hanya mengelola perberasan. Komoditas lainnya diserahkan mekanisme pasar. Sejak saat itulah nyaris seluruh komoditas pangan strategis dikendalikan oleh kebijakan impor dari pada mewujudkan swasembada pangan.
Gejolak harga komoditas impor itu banyak mengalami kendala dan sering berada di luar jangkauan kemampuan negara untuk mengatasinya, karena, ketergantungan impor makin menjadi-jadi. Memang, sejak zaman kolonial Belanda, sudah mengimpor kedelai. Pertama kali impor dari Manchuria, yaitu pada 1932.
Dan seterusnya, peran Bulog lebih sebagai ‘pemadam kebakaran’ jika api gejolak harga komoditas pangan selain beras terjadi. Yang paling gres adalah sebagai ‘pemadam kebakaran’ daging sapi dan yang terakhir adalah kedelai.
Karena itu, Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimoeso minta pemerintah tidak memfungsikan Bulog hanya seperti layaknya ’pemadam kebakaran’. \"Kami minta jangan Bulog dipakai seperti pemadam kebakaran saja yang difungsikan serba mendadak ketika keadaan sudah gawat,\" kata dia.
Dia berharap, Bulog difungsikan sebagai stabilisator harga komoditas pangan, termasuk menyiapkan cadangan pasokan komoditas pangan tersebut. Dengan demikian, Bulog akan menyiapkan cadangan pasokan di gudang-gudang hingga menyiapkan pendanaan. Karena itu, Sutarto menyatakan siap untuk menerima tugas sebagai stabilisator harga pangan sembilan bahan pokok.
Menurut Sutarto, Bulog memiliki pengalaman dalam menjamin pasokan beras. Saat ini stok beras Bulog mencapai 2,7 juta ton dan merupakan stok nasional dalam beberapa tahun ini. \"Ini dilakukan untuk menjaga agar harga beras di pasaran tidak jatuh,\" katanya.
Kasus Daging Sapi
Karena itu, kata Sutarto, pihaknya minta pemerintah untuk memberikan status yang jelas dalam melakukan importasi daging sapi. Bulog tidak mau hanya sekadar impor untuk menurunkan harga, setelah harga turun Bulog tidak diperbolehkan lagi ikut campur dalam stabilitas harga daging.
Dia mengatakan, pihaknya akan merugi jika dikondisikan seperti itu. Padahal dalam melakukan impor, perusahaan pelat merah tersebut harus membangun infrastruktur. \"Itu menyulitkan kita dalam infrastruktur. Harus ada peraturan yang mendukung Bulog harus memiliki seandainya harus impor. Kita menunggu dari kementerian,\" ujarnya.
Dia meminta agar pemerintah memberi kewenangan penuh kepada Bulog untuk menjaga harga daging dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Mekanisme kerjanya juga tidak akan jauh berbeda dari pengelolaan beras yang selama ini sudah dilakukan Bulog. \"Jumlahnya berapa yang akan impor saya belum bisa mengatakan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah,\" kata dia.
Kendati demikian, jika harus dikaitkan dengan beras, saat ini Bulog memegang 7-10% kebutuhan beras nasional. Jika mau menekan harga daging di kisaran harga Rp 75.000 per kilogram, kata dia, Bulog harus menguasai angka yang sama seperti beras. \"Kebutuhan daging nasional 400-500 ribu ton. Keseluruhan impornya pemerintah menetapkan 100.000 ton (tahun lalu),\" jelasnya.
Saat ini pemerintah mempunyai cadangan beras 400.000 ton. Rencananya cadangan itu akan ditambah 200.000 ton hingga menjadi 600.000 ton beras. Sutarto pun mengusulkan agar ada cadangan kedelai yang juga dikuasai oleh Bulog sehingga jika terjadi gejolak harga di pasar lokal, bisa sewaktu-waktu dilepaskan.
Pada tahap awal, Bulog akan membeli kedelai dari petani sebanyak 25.841 ton per bulan dan akan didistribusikan ke para perajin tempe tahu berdasarkan penetapan harga yang berlaku. Pembelian awal antara lain dari Aceh sebanyak 24 ton dengan harga Rp 8.100/kg. Untuk menditribusikannya, Bulog akan menjalin kerjasama dengan Gakoptindo di tingkat pusat dan Kopti untuk wilayah.(saksono)
PRODUKTIVITAS Kedelai Indonesia
Tahun Impor
(ton/tahun)
------------------------------------
1932 63.000
1975 17.805
1980 100.878
1985 301.956
1990 541.060
1995 607.393
2000 1.277.685
2005 1,3 juta
2010 4,16 juta
2013 1,105juta
http://www.neraca.co.id/harian/article/33184/Jangan.Jadikan.Bulog.Pemadam.Kebakaran
Satu per satu harga komoditas bahan pangan tak terkendali setelah pemerintah Indonesia berhasil ‘ditelikung’ Dana Keuangan Internasional (International Monetary Fund/IMF) melalui sebuah perjanjian atau Letter of Intent (LoI) pada 1998. IMF berhasil mengebiri peranan Bulog sebagai lembaga negara yang bertugas menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.
Pada 1995, melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1995, Bulog mendapat tugas mengendalikan harga dan mengelola persediaan bahan pangan seperti beras, gula, gandum, terigu, dan kedelai.Memang pada awal berdirinya Bulog hanya bertugas menangani beras saja. Tapi belakangan tugas itu diperluas.
Namun, pada 1997, melalui sebuah Keppres, peranan Bulog hanya menangani beras dan gula. Dan setelah LoI dengan IMF, Bulog dikembalikan perannya seperti saat dibentuk, hanya mengelola perberasan. Komoditas lainnya diserahkan mekanisme pasar. Sejak saat itulah nyaris seluruh komoditas pangan strategis dikendalikan oleh kebijakan impor dari pada mewujudkan swasembada pangan.
Gejolak harga komoditas impor itu banyak mengalami kendala dan sering berada di luar jangkauan kemampuan negara untuk mengatasinya, karena, ketergantungan impor makin menjadi-jadi. Memang, sejak zaman kolonial Belanda, sudah mengimpor kedelai. Pertama kali impor dari Manchuria, yaitu pada 1932.
Dan seterusnya, peran Bulog lebih sebagai ‘pemadam kebakaran’ jika api gejolak harga komoditas pangan selain beras terjadi. Yang paling gres adalah sebagai ‘pemadam kebakaran’ daging sapi dan yang terakhir adalah kedelai.
Karena itu, Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimoeso minta pemerintah tidak memfungsikan Bulog hanya seperti layaknya ’pemadam kebakaran’. \"Kami minta jangan Bulog dipakai seperti pemadam kebakaran saja yang difungsikan serba mendadak ketika keadaan sudah gawat,\" kata dia.
Dia berharap, Bulog difungsikan sebagai stabilisator harga komoditas pangan, termasuk menyiapkan cadangan pasokan komoditas pangan tersebut. Dengan demikian, Bulog akan menyiapkan cadangan pasokan di gudang-gudang hingga menyiapkan pendanaan. Karena itu, Sutarto menyatakan siap untuk menerima tugas sebagai stabilisator harga pangan sembilan bahan pokok.
Menurut Sutarto, Bulog memiliki pengalaman dalam menjamin pasokan beras. Saat ini stok beras Bulog mencapai 2,7 juta ton dan merupakan stok nasional dalam beberapa tahun ini. \"Ini dilakukan untuk menjaga agar harga beras di pasaran tidak jatuh,\" katanya.
Kasus Daging Sapi
Karena itu, kata Sutarto, pihaknya minta pemerintah untuk memberikan status yang jelas dalam melakukan importasi daging sapi. Bulog tidak mau hanya sekadar impor untuk menurunkan harga, setelah harga turun Bulog tidak diperbolehkan lagi ikut campur dalam stabilitas harga daging.
Dia mengatakan, pihaknya akan merugi jika dikondisikan seperti itu. Padahal dalam melakukan impor, perusahaan pelat merah tersebut harus membangun infrastruktur. \"Itu menyulitkan kita dalam infrastruktur. Harus ada peraturan yang mendukung Bulog harus memiliki seandainya harus impor. Kita menunggu dari kementerian,\" ujarnya.
Dia meminta agar pemerintah memberi kewenangan penuh kepada Bulog untuk menjaga harga daging dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Mekanisme kerjanya juga tidak akan jauh berbeda dari pengelolaan beras yang selama ini sudah dilakukan Bulog. \"Jumlahnya berapa yang akan impor saya belum bisa mengatakan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah,\" kata dia.
Kendati demikian, jika harus dikaitkan dengan beras, saat ini Bulog memegang 7-10% kebutuhan beras nasional. Jika mau menekan harga daging di kisaran harga Rp 75.000 per kilogram, kata dia, Bulog harus menguasai angka yang sama seperti beras. \"Kebutuhan daging nasional 400-500 ribu ton. Keseluruhan impornya pemerintah menetapkan 100.000 ton (tahun lalu),\" jelasnya.
Saat ini pemerintah mempunyai cadangan beras 400.000 ton. Rencananya cadangan itu akan ditambah 200.000 ton hingga menjadi 600.000 ton beras. Sutarto pun mengusulkan agar ada cadangan kedelai yang juga dikuasai oleh Bulog sehingga jika terjadi gejolak harga di pasar lokal, bisa sewaktu-waktu dilepaskan.
Pada tahap awal, Bulog akan membeli kedelai dari petani sebanyak 25.841 ton per bulan dan akan didistribusikan ke para perajin tempe tahu berdasarkan penetapan harga yang berlaku. Pembelian awal antara lain dari Aceh sebanyak 24 ton dengan harga Rp 8.100/kg. Untuk menditribusikannya, Bulog akan menjalin kerjasama dengan Gakoptindo di tingkat pusat dan Kopti untuk wilayah.(saksono)
PRODUKTIVITAS Kedelai Indonesia
Tahun Impor
(ton/tahun)
------------------------------------
1932 63.000
1975 17.805
1980 100.878
1985 301.956
1990 541.060
1995 607.393
2000 1.277.685
2005 1,3 juta
2010 4,16 juta
2013 1,105juta
http://www.neraca.co.id/harian/article/33184/Jangan.Jadikan.Bulog.Pemadam.Kebakaran
Menghadang Kartel Kedelai
20 September 2013
Jakarta, GATRAnews - Importir kedelai diduga melakukan praktek kartel. Kebijakan pemerintah dianggap sebagai pemicu. Diperangi dengan membuka impor selebar-lebarnya. Namun bagaimana dengan nasib petani?
Sidang kabinet di Istana Negara pada Selasa lalu bergerak dinamis. Pembicaraan menghangat ketika muncul wacana untuk membuka keran impor selebar-lebarnya bagi komoditas kedelai. Wacana lain yang dibicarakan yaitu penghapusan bea masuk bagi komoditas ini, yang sebelumnya dipatok hingga 5%.
Konsekuensi atas pembukaaan keran impor itu adalah membebaskan semua orang untuk mengalirkan kedelai ke Indonesia. Kebijakan ini tak akan diimplementasikan selamanya, tapi hingga harga stabil. Selama ini, kebutuhan kedelai ditutup dengan impor, mengingat produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 30% kebutuhan kedelai nasional, yang mencapai 2,5 juta ton.
Untuk impor, pemerintah memberikan kewenangan kepada beberapa importir terdaftar, dan memberikan jatah besaran kedelai yang bisa dimasukkan ke Indonesia. Namun sejak bulan lalu, harga kedelai tiba-tiba meroket. Ini membuat konsumen, terutama para perajin tahu dan tempe, kalang kabut dan memprotes pemerintah.
Harga yang masih melangit, ditambah stok yang sempat menghilang di pasaran, membuat ketar-ketir para perajin. Mereka pun mogok berproduksi selama tiga hari, mulai Senin lalu.
Menurut Aip Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), lonjakan harga kedelai ini membuat hajat hidup 115.000 pengrajin tahu tempe dengan 1,5 juta pekerjanya terganggu. Karena itulah, mereka menuntut pemerintah mengambil langkah agar harga kedelai distabilkan.
Gakoptindo menengarai, fenomena yang berulang setiap tahun ini disebabkan tangan-tangan nakal yang mempermainkan harga. ''Penyebabnya ada spekulan yang bermain, di samping kurs dolar yang naik tinggi awal Agustus,'' kata Aip.
Kekuatan nakal yang memainkan harga kedelai, menurut peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), tak lain karena jumlah importir kedelai yang hanya beberapa, namun punya kekuatan untuk menyalurkan kedelai dalam jumlah besar. Praktek yang lazim disebut kartel ini memang bisa mendikte pasar, khususnya soal harga dan pasokan. Akibatnya, konsumen dan masyarakat dirugikan.
Indikasi adanya praktek kartel dari temuan Indef yakni adanya kesenjangan pembagian kuota antara tiga importir besar dan para importir terdaftar (IT) yang lain. Dalam catatan Indef, ada tiga perusahaan yang diberi keistimewaan kuota ini, yaitu PT FKS Multi Agro sebesar 210.600 ton (46,71%), PT Gerbang Cahaya Utama 46.500 ton (10,31%), dan PT Budi Semesta Satria 42.000 ton (9,31%).
Sementara dari data penerbitan surat persetujuan impor (SPI) kedelai 29-30 Agustus 2013 Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diperoleh GATRA, dari total 14 importir, sebagian besar hanya mendapat jatah tak lebih dari 6%. contohnya PT Dwi Kencana Abadi hanya dijatah 5.000 ton (1,11%), dan PT Jackson Niagatama yang mendapat kuota impor 21.600 ton (4,79%).
Menurut Direktur Indef, Enny Sri Hartati, dengan memiliki keistimewaan kuota yang besar, tiga perusahaan itu bisa saja melakukan kongkalikong memonopoli harga kedelai dan melakukan praktek kartel. ''Sisanya, yang kecil-kecil itu, ya, cuma bisa ngikut saja,'' ujarnya.
Analisis Indef ini sejalan dengan pandangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan indikasi adanya potensi praktek tak sehat dalam tata niaga kedelai. Namun, Komisioner KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, mengakui indikasi itu masih berupa dugaan. ''Masih perlu dibuktikan dengan data-data pendukung, dan ini yang sedang kita cari,'' katanya.
Timbulnya kartel, menurut Syarkawi, bisa karena ada dua pendorong. Satu, karena adanya kebijakan pemerintah yang menyuburkan praktek ini, juga adanya perilaku pengusaha yang bersekongkol untuk membentuk kerja sama secara ekslusif hingga bisa mengarahkan pasar. Pemberian jatah yang terlalu besar di antara kelompok importir dianggap sebagai salah satu praktek kebijakan pemerintah yang menyuburkan praktek kartel.
Perilaku ini juga menghambat lahirnya importir baru. Menurut Syarkawi, importir baru mengaku sulit bersaing dengan para pemain lama. Para pemain lama yang sudah sangat efisien sulit dikalahkan oleh para pemain baru, yang baru membangun jaringan. ''Akibatnya pemain lama bisa dengan mudah mengusir para pemain baru,'' katanya.
Gonjang-ganjing harga kedelai disinyalir juga disebabkan proses regulasi yang lelet. Sejak dua bulan lalu, tata niaga kedelai yang diterapkan pemerintah dengan menerbitkan importir terdaftar (IT), tak berjalan tepat waktu.
Persetujuan IT ini baru keluar 31 Juli 2013, termasuk izin untuk Gakoptindo, Perum Bulog, dan 22 importir kedelai yang lain. Akibatnya, izin SPI baru keluar tanggal 30 Agustus 2013 atau satu bulan setelah IT terbit. Lamanya proses perizinan membuat importir menahan stok kedelai di gudang. Dampaknya, kedelai di pasaran langka, sehingga harga terdongkrak.
***
Ribuan karung berisi pakan sapi, pakan ayam, bungkil, dan kedelai menumpuk hingga hampir menyentuh atap bangunan besar di kawasan Pergudangan Cikupa, Pasar Kemis, Tangerang. Selasa siang lalu, saat GATRA menyambangi gudang milik PT FKS Multi Agro itu, tak nampak adanya aktivitas bongkar muat.
Saat ini, sekitar 70.000 ton kedelai impor tersimpan di gudang Multi Argo. Dalam waktu dekat akan datang lagi sekitar 60.000 ton. Multi Agro memang tercatat sebagai importir kedelai terbesar. Dari data Kemendag, perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, perdagangan, hingga manufaktur ini mendapat alokasi impor, dari Agustus hingga Desember tahun ini, sebesar 360.000 ton.
Besarnya jatah yang diberikan pemerintah kepada sebagian kecil perusahan membuat mereka ditengarai menjalankan praktek bisnis kartel. Namun, Kusnarto, Direktur FKS Multi Agro, menepis anggapan itu. Menurutnya, harga kedelai melambung akibat fluktuasi rupiah dan anomali cuaca di Amerika Serikat, negara produsen kedelai terbesar.
Berdasarkan perhitungan importir, setiap 1% pelemahan rupiah membuat harga kedelai naik 1%. Selain itu, bea masuk impor kedelai sebesar 5% membuat harga kedelai bertambah dengan persentase yang sama.
Sebelumnya, pada acara public hearing yang digelar KPPU, terkait dengan masalah tata niga kedelai, Kamis dua pekan lalu, Sunarto menyatakan pihaknya membeli kedelai dari luar negeri dengan harga sekitar US$ 640 sampai US$ 650 per ton kedelai (FoB).
Namun, kurs rupiah yang menembus Rp 12.000 per dolar Amerika membuat dirinya merugi. ''Kami beli pakai dolar, lalu jual ke perajin di Indonesia pakai rupiah. Utang semuanya dalam bentuk dolar, jadi pas dolar naik, kita pusing mau bayar utang,'' ia menjelaskan.
Ia menambahkan, pihaknya menjual kembali kedelai impor ke tingkat perajin dengan harga Rp 8.900. Sebelum rupiah melemah, harganya Rp 7.200 per kilogram. Biaya operasional membengkak ditambah ongkos bea masuk 5%, pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,05% serta ongkos angkut --dari mulai pelabuhan sampai ke gudang dan berakhir ke truk konsumen-- yang mencapai US$ 50 per ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina mengungkapkan, kebijakan memberikan jatah impor lebih besar kepada beberapa, memang disesuaikan dengan kemampuan importir itu sendiri. "Para importir yang minta, sesuai kemampuannya.'' kata Srie.
Terkait dengan keterlambatan penerbitan SPI, Srie menjelaskan, Itu terjadi lantaran importir tak dapat menunjukkan bukti serap yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan SPI. Bukti serap adalah bukti bahwa si importir telah menyerap produksi kedelai lokal dengan harga sesuai harga beli petani (HBP), yakni Rp 7.000 per kilogram.
Namun kenyataannya, lahan panen untuk diserap memang tak ada. Ini juga yang membuat peraturan diubah, yang isinya hanya berupa pernyataan kesanggupan membeli kedelai petani jika ada panenn.
Menteri Perdagangan Gita Wiryawan juga menepis kabar praktek kartel ini. Dia mengakui, memang ada beberapa importir yang menguasai 60% pasar impor. Namun, definisi kartel belum terlihat dalam praktek. ''Kartel ini kan selain memantau pasokan juga mengontrol harga juga, saya nggak melihat itu,'' ujar Gita kepada GATRA.
Menurut Gita, fakta di lapangan, harga tidak terlalu terkorelasi dengan ketersediaan pasokan, sehingga peran kartel dalam memainkan harga tak terlihat. Ia juga menyatakan belum bisa menyimpulkan ada atau tidak praktek kartel tersebut. Sebab masih perlu banyak bukti (lihat: Skenario Out of The Ordinary).
***
Usaha pengendalian harga dan peminiman praktek kartel, sebenarnya sudah ditempuh dengan memberikan jatah impor lebih besar kepada Badan Usaha Logistik (Bulog). Pada acara penjualan kedelai lokal Bulog di Gudang Bulog Divisi Regional Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin lalu, Kepala Bulog Soetarto Alimoeso mengaku institusinya mengantongi izin impor 100.000 ton kedelai. Selain Bulog, Gakoptindo mendapat jatah mengimpor 125.000 ton kedelai.
Tambahan pemain ini diharapkan bisa meminimalkan kekuatan kartel. Dan kebijakan melibatkan Bulog, dinilai Enny Sri Hartati sangat tepat. Ia melihat peran sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penyangga stok nasional dan stabilisator harga perlu diaktifkan kembali.
Sebab Indonesia belum mapan untuk menyerahkan komoditas strategis kepada mekanisme pasar. ''Prasyarat dari mekanisme pasar itu adalah infrastruktur tata niaganya sudah sehat, kondisi konsumen dan produsen sudah mapan. Indonesia belum mampu,'' ujar Enny.
Tampaknya pemerintah tak hanya berencana menambah alokasi impor secara terbatas. Dari obrolan hangat di sidang kabinet tadi, rencana pemerintah membuka keran impor selebar-lebarnya juga untuk meminimalkan praktek kartel.
(Mukhlison S. Widodo, Taufiqurrahman, Mira Febri Mellya, Andya Dhyaksa)
[Laporan Utama Majalah GATRA Edisi no 46 tahun ke 19, Beredar 19 September 2013]
http://www.gatra.com/fokus-berita/39207-menghadang-kartel-kedelai.html
Jakarta, GATRAnews - Importir kedelai diduga melakukan praktek kartel. Kebijakan pemerintah dianggap sebagai pemicu. Diperangi dengan membuka impor selebar-lebarnya. Namun bagaimana dengan nasib petani?
Sidang kabinet di Istana Negara pada Selasa lalu bergerak dinamis. Pembicaraan menghangat ketika muncul wacana untuk membuka keran impor selebar-lebarnya bagi komoditas kedelai. Wacana lain yang dibicarakan yaitu penghapusan bea masuk bagi komoditas ini, yang sebelumnya dipatok hingga 5%.
Konsekuensi atas pembukaaan keran impor itu adalah membebaskan semua orang untuk mengalirkan kedelai ke Indonesia. Kebijakan ini tak akan diimplementasikan selamanya, tapi hingga harga stabil. Selama ini, kebutuhan kedelai ditutup dengan impor, mengingat produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 30% kebutuhan kedelai nasional, yang mencapai 2,5 juta ton.
Untuk impor, pemerintah memberikan kewenangan kepada beberapa importir terdaftar, dan memberikan jatah besaran kedelai yang bisa dimasukkan ke Indonesia. Namun sejak bulan lalu, harga kedelai tiba-tiba meroket. Ini membuat konsumen, terutama para perajin tahu dan tempe, kalang kabut dan memprotes pemerintah.
Harga yang masih melangit, ditambah stok yang sempat menghilang di pasaran, membuat ketar-ketir para perajin. Mereka pun mogok berproduksi selama tiga hari, mulai Senin lalu.
Menurut Aip Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), lonjakan harga kedelai ini membuat hajat hidup 115.000 pengrajin tahu tempe dengan 1,5 juta pekerjanya terganggu. Karena itulah, mereka menuntut pemerintah mengambil langkah agar harga kedelai distabilkan.
Gakoptindo menengarai, fenomena yang berulang setiap tahun ini disebabkan tangan-tangan nakal yang mempermainkan harga. ''Penyebabnya ada spekulan yang bermain, di samping kurs dolar yang naik tinggi awal Agustus,'' kata Aip.
Kekuatan nakal yang memainkan harga kedelai, menurut peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), tak lain karena jumlah importir kedelai yang hanya beberapa, namun punya kekuatan untuk menyalurkan kedelai dalam jumlah besar. Praktek yang lazim disebut kartel ini memang bisa mendikte pasar, khususnya soal harga dan pasokan. Akibatnya, konsumen dan masyarakat dirugikan.
Indikasi adanya praktek kartel dari temuan Indef yakni adanya kesenjangan pembagian kuota antara tiga importir besar dan para importir terdaftar (IT) yang lain. Dalam catatan Indef, ada tiga perusahaan yang diberi keistimewaan kuota ini, yaitu PT FKS Multi Agro sebesar 210.600 ton (46,71%), PT Gerbang Cahaya Utama 46.500 ton (10,31%), dan PT Budi Semesta Satria 42.000 ton (9,31%).
Sementara dari data penerbitan surat persetujuan impor (SPI) kedelai 29-30 Agustus 2013 Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diperoleh GATRA, dari total 14 importir, sebagian besar hanya mendapat jatah tak lebih dari 6%. contohnya PT Dwi Kencana Abadi hanya dijatah 5.000 ton (1,11%), dan PT Jackson Niagatama yang mendapat kuota impor 21.600 ton (4,79%).
Menurut Direktur Indef, Enny Sri Hartati, dengan memiliki keistimewaan kuota yang besar, tiga perusahaan itu bisa saja melakukan kongkalikong memonopoli harga kedelai dan melakukan praktek kartel. ''Sisanya, yang kecil-kecil itu, ya, cuma bisa ngikut saja,'' ujarnya.
Analisis Indef ini sejalan dengan pandangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan indikasi adanya potensi praktek tak sehat dalam tata niaga kedelai. Namun, Komisioner KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, mengakui indikasi itu masih berupa dugaan. ''Masih perlu dibuktikan dengan data-data pendukung, dan ini yang sedang kita cari,'' katanya.
Timbulnya kartel, menurut Syarkawi, bisa karena ada dua pendorong. Satu, karena adanya kebijakan pemerintah yang menyuburkan praktek ini, juga adanya perilaku pengusaha yang bersekongkol untuk membentuk kerja sama secara ekslusif hingga bisa mengarahkan pasar. Pemberian jatah yang terlalu besar di antara kelompok importir dianggap sebagai salah satu praktek kebijakan pemerintah yang menyuburkan praktek kartel.
Perilaku ini juga menghambat lahirnya importir baru. Menurut Syarkawi, importir baru mengaku sulit bersaing dengan para pemain lama. Para pemain lama yang sudah sangat efisien sulit dikalahkan oleh para pemain baru, yang baru membangun jaringan. ''Akibatnya pemain lama bisa dengan mudah mengusir para pemain baru,'' katanya.
Gonjang-ganjing harga kedelai disinyalir juga disebabkan proses regulasi yang lelet. Sejak dua bulan lalu, tata niaga kedelai yang diterapkan pemerintah dengan menerbitkan importir terdaftar (IT), tak berjalan tepat waktu.
Persetujuan IT ini baru keluar 31 Juli 2013, termasuk izin untuk Gakoptindo, Perum Bulog, dan 22 importir kedelai yang lain. Akibatnya, izin SPI baru keluar tanggal 30 Agustus 2013 atau satu bulan setelah IT terbit. Lamanya proses perizinan membuat importir menahan stok kedelai di gudang. Dampaknya, kedelai di pasaran langka, sehingga harga terdongkrak.
***
Ribuan karung berisi pakan sapi, pakan ayam, bungkil, dan kedelai menumpuk hingga hampir menyentuh atap bangunan besar di kawasan Pergudangan Cikupa, Pasar Kemis, Tangerang. Selasa siang lalu, saat GATRA menyambangi gudang milik PT FKS Multi Agro itu, tak nampak adanya aktivitas bongkar muat.
Saat ini, sekitar 70.000 ton kedelai impor tersimpan di gudang Multi Argo. Dalam waktu dekat akan datang lagi sekitar 60.000 ton. Multi Agro memang tercatat sebagai importir kedelai terbesar. Dari data Kemendag, perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, perdagangan, hingga manufaktur ini mendapat alokasi impor, dari Agustus hingga Desember tahun ini, sebesar 360.000 ton.
Besarnya jatah yang diberikan pemerintah kepada sebagian kecil perusahan membuat mereka ditengarai menjalankan praktek bisnis kartel. Namun, Kusnarto, Direktur FKS Multi Agro, menepis anggapan itu. Menurutnya, harga kedelai melambung akibat fluktuasi rupiah dan anomali cuaca di Amerika Serikat, negara produsen kedelai terbesar.
Berdasarkan perhitungan importir, setiap 1% pelemahan rupiah membuat harga kedelai naik 1%. Selain itu, bea masuk impor kedelai sebesar 5% membuat harga kedelai bertambah dengan persentase yang sama.
Sebelumnya, pada acara public hearing yang digelar KPPU, terkait dengan masalah tata niga kedelai, Kamis dua pekan lalu, Sunarto menyatakan pihaknya membeli kedelai dari luar negeri dengan harga sekitar US$ 640 sampai US$ 650 per ton kedelai (FoB).
Namun, kurs rupiah yang menembus Rp 12.000 per dolar Amerika membuat dirinya merugi. ''Kami beli pakai dolar, lalu jual ke perajin di Indonesia pakai rupiah. Utang semuanya dalam bentuk dolar, jadi pas dolar naik, kita pusing mau bayar utang,'' ia menjelaskan.
Ia menambahkan, pihaknya menjual kembali kedelai impor ke tingkat perajin dengan harga Rp 8.900. Sebelum rupiah melemah, harganya Rp 7.200 per kilogram. Biaya operasional membengkak ditambah ongkos bea masuk 5%, pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,05% serta ongkos angkut --dari mulai pelabuhan sampai ke gudang dan berakhir ke truk konsumen-- yang mencapai US$ 50 per ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina mengungkapkan, kebijakan memberikan jatah impor lebih besar kepada beberapa, memang disesuaikan dengan kemampuan importir itu sendiri. "Para importir yang minta, sesuai kemampuannya.'' kata Srie.
Terkait dengan keterlambatan penerbitan SPI, Srie menjelaskan, Itu terjadi lantaran importir tak dapat menunjukkan bukti serap yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan SPI. Bukti serap adalah bukti bahwa si importir telah menyerap produksi kedelai lokal dengan harga sesuai harga beli petani (HBP), yakni Rp 7.000 per kilogram.
Namun kenyataannya, lahan panen untuk diserap memang tak ada. Ini juga yang membuat peraturan diubah, yang isinya hanya berupa pernyataan kesanggupan membeli kedelai petani jika ada panenn.
Menteri Perdagangan Gita Wiryawan juga menepis kabar praktek kartel ini. Dia mengakui, memang ada beberapa importir yang menguasai 60% pasar impor. Namun, definisi kartel belum terlihat dalam praktek. ''Kartel ini kan selain memantau pasokan juga mengontrol harga juga, saya nggak melihat itu,'' ujar Gita kepada GATRA.
Menurut Gita, fakta di lapangan, harga tidak terlalu terkorelasi dengan ketersediaan pasokan, sehingga peran kartel dalam memainkan harga tak terlihat. Ia juga menyatakan belum bisa menyimpulkan ada atau tidak praktek kartel tersebut. Sebab masih perlu banyak bukti (lihat: Skenario Out of The Ordinary).
***
Usaha pengendalian harga dan peminiman praktek kartel, sebenarnya sudah ditempuh dengan memberikan jatah impor lebih besar kepada Badan Usaha Logistik (Bulog). Pada acara penjualan kedelai lokal Bulog di Gudang Bulog Divisi Regional Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin lalu, Kepala Bulog Soetarto Alimoeso mengaku institusinya mengantongi izin impor 100.000 ton kedelai. Selain Bulog, Gakoptindo mendapat jatah mengimpor 125.000 ton kedelai.
Tambahan pemain ini diharapkan bisa meminimalkan kekuatan kartel. Dan kebijakan melibatkan Bulog, dinilai Enny Sri Hartati sangat tepat. Ia melihat peran sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penyangga stok nasional dan stabilisator harga perlu diaktifkan kembali.
Sebab Indonesia belum mapan untuk menyerahkan komoditas strategis kepada mekanisme pasar. ''Prasyarat dari mekanisme pasar itu adalah infrastruktur tata niaganya sudah sehat, kondisi konsumen dan produsen sudah mapan. Indonesia belum mampu,'' ujar Enny.
Tampaknya pemerintah tak hanya berencana menambah alokasi impor secara terbatas. Dari obrolan hangat di sidang kabinet tadi, rencana pemerintah membuka keran impor selebar-lebarnya juga untuk meminimalkan praktek kartel.
(Mukhlison S. Widodo, Taufiqurrahman, Mira Febri Mellya, Andya Dhyaksa)
[Laporan Utama Majalah GATRA Edisi no 46 tahun ke 19, Beredar 19 September 2013]
http://www.gatra.com/fokus-berita/39207-menghadang-kartel-kedelai.html
Bulog Serap Beras Petani 3 Juta Ton
20 September 2013
JAKARTA – Perum Bulog mengklaim per Kamis (19/9) telah merealisasikan penyerapan beras petani sebanyak 3 juta ton dan hingga akhir tahun lebih dari 3 juta ton. Dengan capaian itu, Bulog berhasil mematahkan teori yang diungkapkan banyak kalangan bahwa apabila pertumbuhan produksi padi di bawah 4% maka penyerapan beras petani oleh Bulog tidak lebih dari 2 ton.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, pihaknya berupaya mengoptimalkan penyerapan beras di tengah pertumbuhan produksi padi/gabah yang relatif rendah pada tahun ini. Berdasarkan angka ramalan II (Aram II) Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi padi 2013 hanya sebesar 0,3%. Produksi padi di beberapa daerah juga diramalkan lebih rendah dari realisasi tahun lalu.
“Hingga Kamis (19/9), kami mampu merealisasikan penyerapan sebanyak 3 juta ton. Kami memang berusaha mematahkan teori, kalau produksi di bawah 4%, penyerapan tidak lebih dari 2 juta ton. Kami mencoba membantah paradigma itu,” kata dia di Jakarta, Kamis (19/9).
Sutarto mengungkapkan, dengan penyerapan beras yang sudah mencapai 3 juta ton, BUMN itu optimistis penyerapan beras akan menembus lebih dari 3 juta ton pada akhir tahun. Meski, Perum Bulog memang harus bekerja keras untuk meningkatkan penyerapan demi mengejar target pengadaan beras 3,2 juta ton hingga akhir tahun ini. Dengan target pengadaan 3,2 juta ton, Bulog diharapkan dapat mencapai stok beras pada akhir tahun ini di level 2 juta ton.
Oleh Alina Musta’idah
http://www.investor.co.id/home/bulog-serap-beras-petani-3-juta-ton/69251
JAKARTA – Perum Bulog mengklaim per Kamis (19/9) telah merealisasikan penyerapan beras petani sebanyak 3 juta ton dan hingga akhir tahun lebih dari 3 juta ton. Dengan capaian itu, Bulog berhasil mematahkan teori yang diungkapkan banyak kalangan bahwa apabila pertumbuhan produksi padi di bawah 4% maka penyerapan beras petani oleh Bulog tidak lebih dari 2 ton.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, pihaknya berupaya mengoptimalkan penyerapan beras di tengah pertumbuhan produksi padi/gabah yang relatif rendah pada tahun ini. Berdasarkan angka ramalan II (Aram II) Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi padi 2013 hanya sebesar 0,3%. Produksi padi di beberapa daerah juga diramalkan lebih rendah dari realisasi tahun lalu.
“Hingga Kamis (19/9), kami mampu merealisasikan penyerapan sebanyak 3 juta ton. Kami memang berusaha mematahkan teori, kalau produksi di bawah 4%, penyerapan tidak lebih dari 2 juta ton. Kami mencoba membantah paradigma itu,” kata dia di Jakarta, Kamis (19/9).
Sutarto mengungkapkan, dengan penyerapan beras yang sudah mencapai 3 juta ton, BUMN itu optimistis penyerapan beras akan menembus lebih dari 3 juta ton pada akhir tahun. Meski, Perum Bulog memang harus bekerja keras untuk meningkatkan penyerapan demi mengejar target pengadaan beras 3,2 juta ton hingga akhir tahun ini. Dengan target pengadaan 3,2 juta ton, Bulog diharapkan dapat mencapai stok beras pada akhir tahun ini di level 2 juta ton.
Oleh Alina Musta’idah
http://www.investor.co.id/home/bulog-serap-beras-petani-3-juta-ton/69251
Pemerintah Harus Optimalkan Peran Bulog
20 September 2013
BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR, H. Ma’mur Hasanuddin mengatakan, sebaiknya saat ini untuk jangka pendek pemerintah mengoptimalkan badan resmi milik negara yakni Bulog untuk melakukan impor kedelai secara terbatas dan melakukan stabilisasi harga. Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan investigasi dan inventarisasi importir kedelai yang ada selama ini.
"Jika memang terjadi kartelisasi dan telah mempermainkan harga maka harus ditindak dengan tegas," kata Ma'mur, Jumat (20/9/2013) kepada "PRLM".
Dalam jangka menengah dan panjang pemerintah harus siapkan infrastruktur pendukung guna pengembangan kedelai dalam negeri dan mencari alternatif negara pemasok untuk menghindari ketergantungan.
"Saat ini ironisnya harga dikendalikan oleh pasar, pemerintah tak berdaya terhadap gejolak sedikit saja terhadap komoditas kedelai. Kemudian import menjadi tumpuan pemerintah dalam menstabilkan harga. Bukankah Pak SBY sudah menyampaikan di social media jika memang ada potensi kartel, maka harus ditindak dengan tegas.” ujarnya.
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menangani kenaikan harga kedelai dalam upaya stabilisasi harga dan mencukupi kebutuhan kedelai masyarakat. Perintah ini dilayangkan SBY melalui akun twitter-nya @SBYudhoyono yang diunggah selasa, 17 September 2013.(A-71/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/251560
BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR, H. Ma’mur Hasanuddin mengatakan, sebaiknya saat ini untuk jangka pendek pemerintah mengoptimalkan badan resmi milik negara yakni Bulog untuk melakukan impor kedelai secara terbatas dan melakukan stabilisasi harga. Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan investigasi dan inventarisasi importir kedelai yang ada selama ini.
"Jika memang terjadi kartelisasi dan telah mempermainkan harga maka harus ditindak dengan tegas," kata Ma'mur, Jumat (20/9/2013) kepada "PRLM".
Dalam jangka menengah dan panjang pemerintah harus siapkan infrastruktur pendukung guna pengembangan kedelai dalam negeri dan mencari alternatif negara pemasok untuk menghindari ketergantungan.
"Saat ini ironisnya harga dikendalikan oleh pasar, pemerintah tak berdaya terhadap gejolak sedikit saja terhadap komoditas kedelai. Kemudian import menjadi tumpuan pemerintah dalam menstabilkan harga. Bukankah Pak SBY sudah menyampaikan di social media jika memang ada potensi kartel, maka harus ditindak dengan tegas.” ujarnya.
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menangani kenaikan harga kedelai dalam upaya stabilisasi harga dan mencukupi kebutuhan kedelai masyarakat. Perintah ini dilayangkan SBY melalui akun twitter-nya @SBYudhoyono yang diunggah selasa, 17 September 2013.(A-71/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/251560
Jumat, 20 September 2013
Gita: Saya Urusi Perdagangan, Bukan Produksi Kedelai
20 September 2013
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, berkelit saat ditanya para perajin tahu dan tempe Utan Kayu, Jakarta Timur, soal persediaan kedelai lokal. Gita menyebutkan, pihaknya hanya mengurusi sektor perdagangan.
"Tolong disuarakan ke siapapun untuk meningkatkan produksi. Saya urusi perdagangan, bukan produksi," kata Gita di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, pada Jumat (20/9/2013).
Namun, ia memastikan, pasokan kedelai untuk para perajin tahu tempe tersebut terpenuhi. "Saya ingin berbicara ke masyarakat Kopti dan memastikan pasokan ada. Kita juga berharap dan berdoa agar cuaca semakin baik, produksi nasional semakin tinggi. Sehinga tidak ada ketergantungan impor," tambahnya.
Sementara itu, pemilik sentra produksi tahu Putra Sumo, Sutaryo, mengaku kedelai lokal jauh lebih bagus daripada kedelai impor. Kendalanya pasokan kedelai lokal sangat susah ditemui di pasaran.
"Dulu kami pernah ngobrol sama petani, karena pupuk tinggi, mereka ngejualnya susah bersaing dengan impor," kata Sutaryo.
Lebih lanjut ia mengatakan mendapat informasi ada kantong-kantong produksi seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumbawa yang bisa langsung memasok kedelai ke perajin. Namun, ia menyayangkan sejauh ini belum ada jembatan atau fasilitas dari pemerintah. "Enggak ada fasilitas. Ada katanya-katanya. Masalahnya petani enggak mau tanam kedelai karena harga pupuk tinggi. Sementara harga jual mereka di bawah harga jual impor," lanjutnya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Namun, baru sepertiganya bisa dipenuhi para petani lokal, selebihnya impor.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/20/1326546/Gita.Saya.Urusi.Perdagangan.Bukan.Produksi.Kedelai?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, berkelit saat ditanya para perajin tahu dan tempe Utan Kayu, Jakarta Timur, soal persediaan kedelai lokal. Gita menyebutkan, pihaknya hanya mengurusi sektor perdagangan.
"Tolong disuarakan ke siapapun untuk meningkatkan produksi. Saya urusi perdagangan, bukan produksi," kata Gita di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, pada Jumat (20/9/2013).
Namun, ia memastikan, pasokan kedelai untuk para perajin tahu tempe tersebut terpenuhi. "Saya ingin berbicara ke masyarakat Kopti dan memastikan pasokan ada. Kita juga berharap dan berdoa agar cuaca semakin baik, produksi nasional semakin tinggi. Sehinga tidak ada ketergantungan impor," tambahnya.
Sementara itu, pemilik sentra produksi tahu Putra Sumo, Sutaryo, mengaku kedelai lokal jauh lebih bagus daripada kedelai impor. Kendalanya pasokan kedelai lokal sangat susah ditemui di pasaran.
"Dulu kami pernah ngobrol sama petani, karena pupuk tinggi, mereka ngejualnya susah bersaing dengan impor," kata Sutaryo.
Lebih lanjut ia mengatakan mendapat informasi ada kantong-kantong produksi seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumbawa yang bisa langsung memasok kedelai ke perajin. Namun, ia menyayangkan sejauh ini belum ada jembatan atau fasilitas dari pemerintah. "Enggak ada fasilitas. Ada katanya-katanya. Masalahnya petani enggak mau tanam kedelai karena harga pupuk tinggi. Sementara harga jual mereka di bawah harga jual impor," lanjutnya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Namun, baru sepertiganya bisa dipenuhi para petani lokal, selebihnya impor.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/20/1326546/Gita.Saya.Urusi.Perdagangan.Bukan.Produksi.Kedelai?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
PDIP: Pernyataan Wapres Soal Kedelai Pertegas Agenda Liberalisasi Pangan
20 September 2013
Tribunnews.com, Jakarta - Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyayangkan pernyataan Wakil Presiden RI Boediono yang menyebut siapapun boleh melakukan impor kedelai.
Hasto menilai, pernyataan tersebut semakin mempertegas agenda pemerintahan SBY untuk lebih memilih melakukan liberalisasi di sektor pangan. Ia menyebut, dengan menurunkan bea masuk atas produk pangan impor sebesar 0 persen dan membebaskan hambatan import, serta membebaskan siapapun untuk impor kedelai adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah pada mekanisme pasar.
"Pemerintah tidak lagi berdaulat sehingga mudah didikte oleh kartel kedelai. Kebiijakan tersebut nyata-nyata merupakan dis-insentif bagi petani untuk berproduksi," ujar Hasto, Jumat (20/9/2013).
Ia menuturkan, di Jawa Tengah pada akhir bulan September hingga awal Oktober petani akan panen kedelai dan dipastikan dengan membanjirnya kedelai impor, tidak ada lagi keberpihakan pemerintah kepada petaninya sendiri.
Ketergantungan Indonesia pada produk pangan impor, yang dibuktikan dengan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga pangan, seharusnya menjadi pemicu untuk merombak politik pangan pemerintah.
"Ketika pemerintah sudah tidak peduli lagi pada peningkatan daya produksi petani, dan selalu membuka kran impor lebar-lebar, maka secara sosiologis, pemerintah sdh kehilangan legitimasinya," tukasnya.
Menurut Hasto, petani seluruh Indonesia yang telah menjadi korban kebijakan yang salah sudah saatnya mengorganisir diri dan melakukan gugatan secara kolektif atas kebijakan pemerintah yang menyengsarakan petani tersebut.
Hasto menyebut, pada saat APEC berlangsung di Bali nanti, para perwakilan petani bisa bersatu untuk mendesak pada komunitas internasional, termasuk presiden SBY untuk tidak lagi melanjutkan liberalisasi di sektor pertanian. Pertumbuhan Pabrik Gula Rafinasi yang menyengsarakan petani tebu mencapai puncaknya pada pemerintah saat ini.
"Dengan demikian setelah berbagai upaya dilakukan oleh petani, ternyata tidak didengar, maka petani bisa menggunakan momentum APEC tsb untuk ramai-ramai datang ke Bali," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/20/pdip-pernyataan-wapres-soal-kedelai-pertegas-agenda-liberalisasi-pangan
Tribunnews.com, Jakarta - Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyayangkan pernyataan Wakil Presiden RI Boediono yang menyebut siapapun boleh melakukan impor kedelai.
Hasto menilai, pernyataan tersebut semakin mempertegas agenda pemerintahan SBY untuk lebih memilih melakukan liberalisasi di sektor pangan. Ia menyebut, dengan menurunkan bea masuk atas produk pangan impor sebesar 0 persen dan membebaskan hambatan import, serta membebaskan siapapun untuk impor kedelai adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah pada mekanisme pasar.
"Pemerintah tidak lagi berdaulat sehingga mudah didikte oleh kartel kedelai. Kebiijakan tersebut nyata-nyata merupakan dis-insentif bagi petani untuk berproduksi," ujar Hasto, Jumat (20/9/2013).
Ia menuturkan, di Jawa Tengah pada akhir bulan September hingga awal Oktober petani akan panen kedelai dan dipastikan dengan membanjirnya kedelai impor, tidak ada lagi keberpihakan pemerintah kepada petaninya sendiri.
Ketergantungan Indonesia pada produk pangan impor, yang dibuktikan dengan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga pangan, seharusnya menjadi pemicu untuk merombak politik pangan pemerintah.
"Ketika pemerintah sudah tidak peduli lagi pada peningkatan daya produksi petani, dan selalu membuka kran impor lebar-lebar, maka secara sosiologis, pemerintah sdh kehilangan legitimasinya," tukasnya.
Menurut Hasto, petani seluruh Indonesia yang telah menjadi korban kebijakan yang salah sudah saatnya mengorganisir diri dan melakukan gugatan secara kolektif atas kebijakan pemerintah yang menyengsarakan petani tersebut.
Hasto menyebut, pada saat APEC berlangsung di Bali nanti, para perwakilan petani bisa bersatu untuk mendesak pada komunitas internasional, termasuk presiden SBY untuk tidak lagi melanjutkan liberalisasi di sektor pertanian. Pertumbuhan Pabrik Gula Rafinasi yang menyengsarakan petani tebu mencapai puncaknya pada pemerintah saat ini.
"Dengan demikian setelah berbagai upaya dilakukan oleh petani, ternyata tidak didengar, maka petani bisa menggunakan momentum APEC tsb untuk ramai-ramai datang ke Bali," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/20/pdip-pernyataan-wapres-soal-kedelai-pertegas-agenda-liberalisasi-pangan
Pengusaha Tempe: Itu Hanya Aksi-aksian Bulog
20 September 2013
Jakarta, Wartakotalive.com
Sebanyak 20 ton kedelai digelontorkan Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada pengrajin tahu tempe di Jakarta. Namun, jumlah tersebut dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan, pasokan kedelai yang dibandrol Rp8.100 per kg tersebut tidak akan mempengaruhi harga kedelai yang terlanjur melambung tinggi, khususnya di Jakarta.
Sekretaris Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) Suyanto, mengatakan kedelai yang digelontorkan Bulog hanya memenuhi kebutuhan sebagian kecil warga Jakarta. "Mereka cuma turunkan 20 ton kedelai, padahal kebutuhan di Jakarta saja 10.000 ton kedelai per bulannya," kata Suyanto kepada Wartakotalive.com, Kamis (19/9/2013).
Kedelai yang diturunkan Bulog, menurut Suyanto, hanya didistribusikan kepada pengrajin di Jakarta Barat. Untuk wilayah lain, katanya, akan disalurkan berikutnya. "Harga yang diberikan Bulog Rp8.100 per kg, dengan jumlah 20 ton yang diturunkan harga yang ada di Jakarta khususnya tidak akan terpengaruh. Harga kedelai saat ini masih Rp9.100 per kg," katanya.
"Itu cuma aksi-aksian Bulog saja yang ingin menunjukkan bahwa mereka melakukan tindakan. Padahal dengan apa yang terjadi saat ini, Pemerintah hanya setengah hati untuk menstabilkan harga kedelai," Suyanto menambahkan.
Untuk itu, ia berharap agar Bulog selalu konsisten dalam pembelian kedelai lokal maupun impor. Sesuai dengan Keppres No 32 tentang penunjukan Bulog di dalam pengamanan harga dan penyaluran kedelai.
"Cukup konsisten dengan Keppres itu saja, masalah ini selesai. Dan harga kedelai yang ideal itu Rp7.450 per kg," katanya.
Menurut Suyanto, di Jakarta sendiri terdapat 5.200 pengrajin tahu tempe dan 115.000 se-Nasional. Sedangkan kebutuhan kedelai per bulannya 10.000 ton di Jakarta dan 132.000 di seluruh Indonesia.
Penulis : Mohamad Yusuf
Editor : Siswanto
http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/165142/Pengusaha-Tempe-Itu-Hanya-Aksi-aksian-Bulog-
Jakarta, Wartakotalive.com
Sebanyak 20 ton kedelai digelontorkan Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada pengrajin tahu tempe di Jakarta. Namun, jumlah tersebut dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan, pasokan kedelai yang dibandrol Rp8.100 per kg tersebut tidak akan mempengaruhi harga kedelai yang terlanjur melambung tinggi, khususnya di Jakarta.
Sekretaris Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) Suyanto, mengatakan kedelai yang digelontorkan Bulog hanya memenuhi kebutuhan sebagian kecil warga Jakarta. "Mereka cuma turunkan 20 ton kedelai, padahal kebutuhan di Jakarta saja 10.000 ton kedelai per bulannya," kata Suyanto kepada Wartakotalive.com, Kamis (19/9/2013).
Kedelai yang diturunkan Bulog, menurut Suyanto, hanya didistribusikan kepada pengrajin di Jakarta Barat. Untuk wilayah lain, katanya, akan disalurkan berikutnya. "Harga yang diberikan Bulog Rp8.100 per kg, dengan jumlah 20 ton yang diturunkan harga yang ada di Jakarta khususnya tidak akan terpengaruh. Harga kedelai saat ini masih Rp9.100 per kg," katanya.
"Itu cuma aksi-aksian Bulog saja yang ingin menunjukkan bahwa mereka melakukan tindakan. Padahal dengan apa yang terjadi saat ini, Pemerintah hanya setengah hati untuk menstabilkan harga kedelai," Suyanto menambahkan.
Untuk itu, ia berharap agar Bulog selalu konsisten dalam pembelian kedelai lokal maupun impor. Sesuai dengan Keppres No 32 tentang penunjukan Bulog di dalam pengamanan harga dan penyaluran kedelai.
"Cukup konsisten dengan Keppres itu saja, masalah ini selesai. Dan harga kedelai yang ideal itu Rp7.450 per kg," katanya.
Menurut Suyanto, di Jakarta sendiri terdapat 5.200 pengrajin tahu tempe dan 115.000 se-Nasional. Sedangkan kebutuhan kedelai per bulannya 10.000 ton di Jakarta dan 132.000 di seluruh Indonesia.
Penulis : Mohamad Yusuf
Editor : Siswanto
http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/165142/Pengusaha-Tempe-Itu-Hanya-Aksi-aksian-Bulog-
Kamis, 19 September 2013
KEDELAI IMPOR :Bulog Jateng Dapat Jatah 28.000 Ton
19 September 2013
Solopos.com, SOLO — Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Tengah dipastikan bakal mendapat kuota kedelai impor sebanyak 28.000 ton.
Kuota tersebut bakal dibagikan kepada 36 koperasi tahu dan tempe (Kopti) yang tersebar di sejumlah daerah di Jateng.
“Diperkirakan cukup untuk kebutuhan tiga bulan. Hanya saja, sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian kapan kuota tersebut bisa diterima. Kemungkinan akhir November atau akhir Desember,” jelas Kepala Bulog Jateng, Witono, saat ditemui wartawan disela-sela Dialog Umum Tentang Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Komoditas Kedelai Jateng, di Kantor Bakorwil II Jateng, Kamis (19/9/2013).
Dia menyebutkan, Jateng mendapat porsi terbanyak untuk mendapatkan kuota kedelai impor dari Bulog.
Secara nasional saja hanya 100.000 ton dan dibagikan ke sebelas provinsi yang memiliki sentra tahu dan tempe. Nantinya, kedelai tersebut akan dijual sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 49/2013 yaitu Rp8.490 per kilogram.
Kuota 28.000 ton itu, lanjut Witono, juga sudah diperhitungkan dengan volume kedelai impor yang dibawa importir dan proyeksi produksi kedelai lokal. Sehingga harapannya tidak akan terjadi over kuota kedelai yang menyebabkan jatuhnya harga kedelai lokal.
“Tapi paling tidak impor kedelai tersebut mampu mencukupi 75% kebutuhan kedelai perajin tahu tempe di Jateng,” kata dia.
Sekretaris Puskopti Jateng, Rifai, memberikan gambaran kebutuhan kedelai Jateng mencapai 750.000 ton per tahun. Sementara produksi kedelai Jateng hanya 152.416 ton. Sehingga, ada potensi impor 597.584 ton.
Dan saat ini, kata dia, harga kedelai sudah sangat mahal. Potensi harga kedelai eceran bisa mencapai Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram.
http://www.solopos.com/2013/09/19/kedelai-impor-bulog-jateng-dapat-jatah-28-000-ton-449122
Solopos.com, SOLO — Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Tengah dipastikan bakal mendapat kuota kedelai impor sebanyak 28.000 ton.
Kuota tersebut bakal dibagikan kepada 36 koperasi tahu dan tempe (Kopti) yang tersebar di sejumlah daerah di Jateng.
“Diperkirakan cukup untuk kebutuhan tiga bulan. Hanya saja, sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian kapan kuota tersebut bisa diterima. Kemungkinan akhir November atau akhir Desember,” jelas Kepala Bulog Jateng, Witono, saat ditemui wartawan disela-sela Dialog Umum Tentang Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Komoditas Kedelai Jateng, di Kantor Bakorwil II Jateng, Kamis (19/9/2013).
Dia menyebutkan, Jateng mendapat porsi terbanyak untuk mendapatkan kuota kedelai impor dari Bulog.
Secara nasional saja hanya 100.000 ton dan dibagikan ke sebelas provinsi yang memiliki sentra tahu dan tempe. Nantinya, kedelai tersebut akan dijual sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 49/2013 yaitu Rp8.490 per kilogram.
Kuota 28.000 ton itu, lanjut Witono, juga sudah diperhitungkan dengan volume kedelai impor yang dibawa importir dan proyeksi produksi kedelai lokal. Sehingga harapannya tidak akan terjadi over kuota kedelai yang menyebabkan jatuhnya harga kedelai lokal.
“Tapi paling tidak impor kedelai tersebut mampu mencukupi 75% kebutuhan kedelai perajin tahu tempe di Jateng,” kata dia.
Sekretaris Puskopti Jateng, Rifai, memberikan gambaran kebutuhan kedelai Jateng mencapai 750.000 ton per tahun. Sementara produksi kedelai Jateng hanya 152.416 ton. Sehingga, ada potensi impor 597.584 ton.
Dan saat ini, kata dia, harga kedelai sudah sangat mahal. Potensi harga kedelai eceran bisa mencapai Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram.
http://www.solopos.com/2013/09/19/kedelai-impor-bulog-jateng-dapat-jatah-28-000-ton-449122
Bulog Jatim Dapat Jatah Kedelai Impor 10 Ribu Ton
18 September 2013
TEMPO.CO, Banyuwangi -- Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Timur akan mendapat jatah kedelai impor sebanyak 10 ribu ton. Kepala Bulog Subdivisi Regional Banyuwangi, Jawa Timur, Raswan Setiyawan, mengatakan Bulog Banyuwangi diminta menyiapkan gudangnya untuk menyimpan kedelai impor itu. Bulog Banyuwangi memiliki lima gudang dengan kapasitas penyimpanan 108 ribu ton.
Banyuwangi, kata dia, dipilih karena memiliki Pelabuhan Tanjungwangi yang bisa disandari kapal-kapal besar. "Namun, berapa ton yang akan disimpan di Banyuwangi, kami belum tahu," kata dia, Rabu, 18 September 2013.
Selain kedelai impor, Bulog Jawa Timur juga ditargetkan membeli kedelai lokal sebanyak 14 ribu ton. Banyuwangi, kata Raswan, juga menjadi andalan untuk penyerapan kedelai lokal ini karena memiliki lahan kedelai terluas di Jawa Timur.
Bulog mulai membeli kedelai lokal dari petani pada pertengahan Oktober mendatang dengan harga beli Rp 7.000 per kilogram. Sedikitnya ada 40 kelompok petani kedelai yang siap menyalurkan kedelainya ke Bulog.
Sementara itu, Rabu pagi, sejumlah perajin tempe dan tahu Banyuwangi mendatangi kantor Bulog di Jalan Argopuro, Banyuwangi. Mereka bertanya tentang mekanisme pembelian kedelai dari Bulog.
Ketua Asosiasi Perajin Tempe dan Tahu, Muhammad Badri, mengatakan perajin memilih membeli dari Bulog daripada pedagang. Musababnya, kata Badri, harga kedelai di pedagang mudah dipermainkan. "Kadang harga kedelai antara pagi dan siang hari tidak sama," katanya.
IKA NINGTYAS
http://www.tempo.co/read/news/2013/09/18/058514441/Bulog-Jatim-Dapat-Jatah-Kedelai-Impor-10-Ribu-Ton
TEMPO.CO, Banyuwangi -- Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Timur akan mendapat jatah kedelai impor sebanyak 10 ribu ton. Kepala Bulog Subdivisi Regional Banyuwangi, Jawa Timur, Raswan Setiyawan, mengatakan Bulog Banyuwangi diminta menyiapkan gudangnya untuk menyimpan kedelai impor itu. Bulog Banyuwangi memiliki lima gudang dengan kapasitas penyimpanan 108 ribu ton.
Banyuwangi, kata dia, dipilih karena memiliki Pelabuhan Tanjungwangi yang bisa disandari kapal-kapal besar. "Namun, berapa ton yang akan disimpan di Banyuwangi, kami belum tahu," kata dia, Rabu, 18 September 2013.
Selain kedelai impor, Bulog Jawa Timur juga ditargetkan membeli kedelai lokal sebanyak 14 ribu ton. Banyuwangi, kata Raswan, juga menjadi andalan untuk penyerapan kedelai lokal ini karena memiliki lahan kedelai terluas di Jawa Timur.
Bulog mulai membeli kedelai lokal dari petani pada pertengahan Oktober mendatang dengan harga beli Rp 7.000 per kilogram. Sedikitnya ada 40 kelompok petani kedelai yang siap menyalurkan kedelainya ke Bulog.
Sementara itu, Rabu pagi, sejumlah perajin tempe dan tahu Banyuwangi mendatangi kantor Bulog di Jalan Argopuro, Banyuwangi. Mereka bertanya tentang mekanisme pembelian kedelai dari Bulog.
Ketua Asosiasi Perajin Tempe dan Tahu, Muhammad Badri, mengatakan perajin memilih membeli dari Bulog daripada pedagang. Musababnya, kata Badri, harga kedelai di pedagang mudah dipermainkan. "Kadang harga kedelai antara pagi dan siang hari tidak sama," katanya.
IKA NINGTYAS
http://www.tempo.co/read/news/2013/09/18/058514441/Bulog-Jatim-Dapat-Jatah-Kedelai-Impor-10-Ribu-Ton
Tunggakan Raskin Pandeglang Mencapai 2 Miliar
18 September 2013
Pandeglang—Hingga saat ini tunggakan raskin yang dilakukan oleh desa yang menerima raskin di Kabupaten Pandeglang mencapai R 2 miliar. Hal ini menyebakan rendahnya penyerapan raskin bulan 13/14/15 di Pandeglang.
Hal ini terungkap pada rapat kordinasi yang yang dihadiri oleh Asda I, Utuy Setiadi, Kepala BPMPD, Tatang, Kepala Bulog, Herman Sadik, Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Nuriah dan kepala desa dan camat dari sejumlah wilayah di Pandeglang, Rabu (18/09/2013).
Kepala Subdivre Bulog Pandeglang-Lebak Herman Sadik yang ditemui wartawan usai rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa di kantor BPMPD mengatakan, tunggakan bulan berjalan hingga kini mencapai Rp2 miliar.
“Tunggakannya masih tinggi. Ini menyebabkan distribusi raskin tidak maksimal. Pertemuan ini juga membahas bagaimana agar raskin ini bisa terserap seluruhnya,” kata Herman.
Dia mengatakan, untuk raskin ke 13, tingkat distribusinya baru mencapai 33 persen. Kemudian, untuk raskin ke 14, baru mencapai 17 persen dan raskin ke 15 baru mencapai 4 persen. Rendahnya penyaluran raskin, tidak terlepas masih banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh desa.
Menurutnya, rapat evaluasi ini untuk mempercepat distribusi raskin di Pandeglang. Diharapkan, adanya komitmen untuk percepatan distribusi raskin ini bisa membuat seluruh raskin yang dialokasikan untuk wilayah Pandeglang bisa terserap dan diterima oleh penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Pandeglang, Hj. Nuriah mengatakan, pihaknya mengundang kepala desa dan kecamatan untuk melakukan evaluasi distribusi raskin. Dalam pertemuan itu, ada kesepakatan untuk menyelesaikan pendistribusian raskin dan membentuk tim koordinasi.
“Raskin ini harus terserap karena memang masuk pada program nasional. Berbagai keluhan terkait distribusi ini sudah ditampung dan akan dilakukan evaluasi,” katanya.
Keluhan yang disampaikan, ungkap Nuriah, diantaranya mengenai kualitas beras raskin, toleransi untuk membayar serta lainnya. Kemudian, juga terkait biaya distribusi dari bulog ke titik distribusi.
“Untuk distribusi nantinya akan ada biaya operasional yang sudah dianggarkan dalam APBD perubahan. Besarannya saya belum tahu, sebab itu hanya untuk biaya transport dan pengawalan,” katanya.
Bantuan biaya operasional ini, tambah Nuriah, selain bersumber dari APBD perubahan juga ada bantuan dari pemprov Banten. Bantuan ini untuk distribusi raskin sampai ke titik desa yang menjadi sasaran distribusi raskin. (TS)
http://www.mediabanten.com/content/tunggakan-raskin-pandeglang-mencapai-2-miliar
Pandeglang—Hingga saat ini tunggakan raskin yang dilakukan oleh desa yang menerima raskin di Kabupaten Pandeglang mencapai R 2 miliar. Hal ini menyebakan rendahnya penyerapan raskin bulan 13/14/15 di Pandeglang.
Hal ini terungkap pada rapat kordinasi yang yang dihadiri oleh Asda I, Utuy Setiadi, Kepala BPMPD, Tatang, Kepala Bulog, Herman Sadik, Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Nuriah dan kepala desa dan camat dari sejumlah wilayah di Pandeglang, Rabu (18/09/2013).
Kepala Subdivre Bulog Pandeglang-Lebak Herman Sadik yang ditemui wartawan usai rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa di kantor BPMPD mengatakan, tunggakan bulan berjalan hingga kini mencapai Rp2 miliar.
“Tunggakannya masih tinggi. Ini menyebabkan distribusi raskin tidak maksimal. Pertemuan ini juga membahas bagaimana agar raskin ini bisa terserap seluruhnya,” kata Herman.
Dia mengatakan, untuk raskin ke 13, tingkat distribusinya baru mencapai 33 persen. Kemudian, untuk raskin ke 14, baru mencapai 17 persen dan raskin ke 15 baru mencapai 4 persen. Rendahnya penyaluran raskin, tidak terlepas masih banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh desa.
Menurutnya, rapat evaluasi ini untuk mempercepat distribusi raskin di Pandeglang. Diharapkan, adanya komitmen untuk percepatan distribusi raskin ini bisa membuat seluruh raskin yang dialokasikan untuk wilayah Pandeglang bisa terserap dan diterima oleh penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Pandeglang, Hj. Nuriah mengatakan, pihaknya mengundang kepala desa dan kecamatan untuk melakukan evaluasi distribusi raskin. Dalam pertemuan itu, ada kesepakatan untuk menyelesaikan pendistribusian raskin dan membentuk tim koordinasi.
“Raskin ini harus terserap karena memang masuk pada program nasional. Berbagai keluhan terkait distribusi ini sudah ditampung dan akan dilakukan evaluasi,” katanya.
Keluhan yang disampaikan, ungkap Nuriah, diantaranya mengenai kualitas beras raskin, toleransi untuk membayar serta lainnya. Kemudian, juga terkait biaya distribusi dari bulog ke titik distribusi.
“Untuk distribusi nantinya akan ada biaya operasional yang sudah dianggarkan dalam APBD perubahan. Besarannya saya belum tahu, sebab itu hanya untuk biaya transport dan pengawalan,” katanya.
Bantuan biaya operasional ini, tambah Nuriah, selain bersumber dari APBD perubahan juga ada bantuan dari pemprov Banten. Bantuan ini untuk distribusi raskin sampai ke titik desa yang menjadi sasaran distribusi raskin. (TS)
http://www.mediabanten.com/content/tunggakan-raskin-pandeglang-mencapai-2-miliar
Rabu, 18 September 2013
Kebijakan Pemerintah Belum Mampu Turunkan Harga Kedelai
18 September 2013
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, M. Romahurmuziy menegaskan kebijakan pemerintah tentang kesepakatan harga beli perajin kepada importir sebesar Rp 8.490/kg pekan lalu belum berjalan.
Hal ini berdasarkan monitoring Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada para pengrajin tahu-tempe di Semanan, Kalideres, harga pembelian kedelai belum turun.
Apalagi, importir membatasi kuantitas pada jumlah yang sangat tidak memadai, bahkan untuk kebutuhan Primkopti DKI selama 1 bulan.
Selain itu dia tegaskan, Pemberian Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Bulog sebesar 100ribu ton juga sangat tidak sepadan dengan fungsi stabilisasi harga yang ditugaskan kepadanya.
"Untuk mampu menstabilisasi harga beras nasional, bulog menyerap beras dalam negeri 9-10% dari konsumsi nasional. Jika konsumsi kedelai DN 3juta ton, setidaknya 300rb ton harus diberikan SPInya kepad Bulog. Ini justru SPI terbesar diberikan kpd swasta yang nyata-nyata tidak mau menurunkan harga dan semata-mata berorientasi rente," ujar Romy sapaan politisi PPP ini, Jakarta, Rabu (18/9/2013).
Karena itu, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tata niaga yang ada agar harga kedelai segera dapat diturunkan.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/09/18/kebijakan-pemerintah-belum-mampu-turunkan-harga-kedelai
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, M. Romahurmuziy menegaskan kebijakan pemerintah tentang kesepakatan harga beli perajin kepada importir sebesar Rp 8.490/kg pekan lalu belum berjalan.
Hal ini berdasarkan monitoring Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada para pengrajin tahu-tempe di Semanan, Kalideres, harga pembelian kedelai belum turun.
Apalagi, importir membatasi kuantitas pada jumlah yang sangat tidak memadai, bahkan untuk kebutuhan Primkopti DKI selama 1 bulan.
Selain itu dia tegaskan, Pemberian Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Bulog sebesar 100ribu ton juga sangat tidak sepadan dengan fungsi stabilisasi harga yang ditugaskan kepadanya.
"Untuk mampu menstabilisasi harga beras nasional, bulog menyerap beras dalam negeri 9-10% dari konsumsi nasional. Jika konsumsi kedelai DN 3juta ton, setidaknya 300rb ton harus diberikan SPInya kepad Bulog. Ini justru SPI terbesar diberikan kpd swasta yang nyata-nyata tidak mau menurunkan harga dan semata-mata berorientasi rente," ujar Romy sapaan politisi PPP ini, Jakarta, Rabu (18/9/2013).
Karena itu, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tata niaga yang ada agar harga kedelai segera dapat diturunkan.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/09/18/kebijakan-pemerintah-belum-mampu-turunkan-harga-kedelai
Stok Melimpah, Bulog Solo Kirim Beras ke Cianjur
17 September 2013
SOLO (KRjogja.com) - Kepala Bulog Sub Divre III Solo Edhy Rizwan bakal mengirimkan beras ke Cianjur, Jawa Barat karena stok beras melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sampai 11 bulan mendatang.
"Cianjur memang daerah penghasil beras untuk jenis premium. Sementara untuk untuk beras kualitas medium seperti beras miskin (raskin) masih membutuhkan. Pekan terakhir September kami siap mengirimkan beras ke Cianjur sebanyak 5000 ton," kata Edhy sembari menyebutkan beras diambil dari gudang Masaran dan Duyungan Kabupaten Sragen.
Menurut Edhy stok beras di dua gudang tersebut cukup berlimpah mencapai 20 ribuan ton atau setara ketahanan selama 24 bulan. Langkah pengiriman beras diperlukan agar tidak terlalu lama menumpuk di gudang. Karena beras yang terlalu lama berada di gudang kualitasnya menurun.
Karena itu, kata Edhy Bulog mengambil keputusan untuk move beras ke daerah lain salah satunya Cianjur. Disebutkan stok beras mencapai 113 ribu ton atau untuk ketahanan selama 11 bulan. Sampai akhri 2013 ditargetkan, bisa melakukan pengiriman beras sebanyak 22.500 ton. Selain Cianjur yakni Medan dan Padang. (Qom)
Tomi Sujatmiko
http://krjogja.com/read/187472/stok-melimpah-bulog-solo-kirim-beras-ke-cianjur.kr
SOLO (KRjogja.com) - Kepala Bulog Sub Divre III Solo Edhy Rizwan bakal mengirimkan beras ke Cianjur, Jawa Barat karena stok beras melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sampai 11 bulan mendatang.
"Cianjur memang daerah penghasil beras untuk jenis premium. Sementara untuk untuk beras kualitas medium seperti beras miskin (raskin) masih membutuhkan. Pekan terakhir September kami siap mengirimkan beras ke Cianjur sebanyak 5000 ton," kata Edhy sembari menyebutkan beras diambil dari gudang Masaran dan Duyungan Kabupaten Sragen.
Menurut Edhy stok beras di dua gudang tersebut cukup berlimpah mencapai 20 ribuan ton atau setara ketahanan selama 24 bulan. Langkah pengiriman beras diperlukan agar tidak terlalu lama menumpuk di gudang. Karena beras yang terlalu lama berada di gudang kualitasnya menurun.
Karena itu, kata Edhy Bulog mengambil keputusan untuk move beras ke daerah lain salah satunya Cianjur. Disebutkan stok beras mencapai 113 ribu ton atau untuk ketahanan selama 11 bulan. Sampai akhri 2013 ditargetkan, bisa melakukan pengiriman beras sebanyak 22.500 ton. Selain Cianjur yakni Medan dan Padang. (Qom)
Tomi Sujatmiko
http://krjogja.com/read/187472/stok-melimpah-bulog-solo-kirim-beras-ke-cianjur.kr
Dikuasai Kartel, Tata Niaga Kedelai Bobrok
18 September 2013
SEMARANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tata niaga kedelai di Indonesia saat ini tergolong bobrok. Arus perdagangan komoditas ini masih dikuasai mekanisme kartel oleh para importir kedelai sehingga menyulitkan pengembangan pertanian kedelai lokal.
”Saya memang agak keras dalam memerangi praktik kartel kedelai. Dari sisi teknis, kedelai lokal kita ternyata banyak yang jauh lebih bagus untuk dikembangkan. Namun, seolah pasokan hanya bisa dipenuhi produk impor sehingga membuat petani tidak bergairah menanamnya,” kata Ganjar, Selasa (17/9), pada diskusi bertema ”Krisis Kedelai Berulang, Mungkinkah Kedelai Lokal Bangkit?” yang diadakan Harian Kompas Perwakilan Jawa Tengah di Hotel Santika Premiere, Semarang.
Diskusi ini antara lain menghadirkan pejabat di Pemerintah Provinsi Jateng, Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Jateng Witono, sejumlah petani kedelai dari Kabupaten Grobogan, anggota DPRD Jateng Istajib, dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jateng Moeh Ismail Wahab.
Menurut Ganjar, bisnis kedelai dikuasai 14 importir yang memegang surat persetujuan impor dan mekanismenya mengarah ke sistem kartel. Bisnis kedelai impor berkembang seiring makin menyusutnya lahan tanaman kedelai.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng Witono mengatakan, salah satu kendala Bulog membeli kedelai petani adalah harga jual di atas harga penetapan pemerintah (HPP). Menurut dia, HPP kedelai Rp 7.000 per kilogram. Di lapangan, harga sudah mencapai Rp 8.000 per kilogram. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jateng Ismail Wahab mengatakan, Jateng sangat berpotensi menjadi sentra kedelai lagi. Hal itu karena luas lahan kedelai di provinsi ini pernah mencapai 233.000 hektar pada 1992.
Di Jakarta, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah menambah volume izin impor kedelai hingga akhir tahun 1,1 juta ton dari sebelumnya 580.000 ton. Penambahan kuota volume izin impor kedelai dilakukan terkait kebijakan relaksasi impor kedelai sesuai arahan Wakil Presiden Boediono.
Di Bogor, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi memprediksi harga kedelai akan naik lagi beberapa bulan mendatang. Indonesia masih mengimpor kedelai yang harganya dipengaruhi kurs dollar AS. Selain itu, produksi kedelai AS juga sedang kurang baik sehingga yang dilepas ke pasar dunia akan berkurang. (MAS/BRO/WHO/SON/GRE/RWN)
http://epaper.kompas.com/kompas/books/130918kompas/#/19/
SEMARANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tata niaga kedelai di Indonesia saat ini tergolong bobrok. Arus perdagangan komoditas ini masih dikuasai mekanisme kartel oleh para importir kedelai sehingga menyulitkan pengembangan pertanian kedelai lokal.
”Saya memang agak keras dalam memerangi praktik kartel kedelai. Dari sisi teknis, kedelai lokal kita ternyata banyak yang jauh lebih bagus untuk dikembangkan. Namun, seolah pasokan hanya bisa dipenuhi produk impor sehingga membuat petani tidak bergairah menanamnya,” kata Ganjar, Selasa (17/9), pada diskusi bertema ”Krisis Kedelai Berulang, Mungkinkah Kedelai Lokal Bangkit?” yang diadakan Harian Kompas Perwakilan Jawa Tengah di Hotel Santika Premiere, Semarang.
Diskusi ini antara lain menghadirkan pejabat di Pemerintah Provinsi Jateng, Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Jateng Witono, sejumlah petani kedelai dari Kabupaten Grobogan, anggota DPRD Jateng Istajib, dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jateng Moeh Ismail Wahab.
Menurut Ganjar, bisnis kedelai dikuasai 14 importir yang memegang surat persetujuan impor dan mekanismenya mengarah ke sistem kartel. Bisnis kedelai impor berkembang seiring makin menyusutnya lahan tanaman kedelai.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng Witono mengatakan, salah satu kendala Bulog membeli kedelai petani adalah harga jual di atas harga penetapan pemerintah (HPP). Menurut dia, HPP kedelai Rp 7.000 per kilogram. Di lapangan, harga sudah mencapai Rp 8.000 per kilogram. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jateng Ismail Wahab mengatakan, Jateng sangat berpotensi menjadi sentra kedelai lagi. Hal itu karena luas lahan kedelai di provinsi ini pernah mencapai 233.000 hektar pada 1992.
Di Jakarta, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah menambah volume izin impor kedelai hingga akhir tahun 1,1 juta ton dari sebelumnya 580.000 ton. Penambahan kuota volume izin impor kedelai dilakukan terkait kebijakan relaksasi impor kedelai sesuai arahan Wakil Presiden Boediono.
Di Bogor, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi memprediksi harga kedelai akan naik lagi beberapa bulan mendatang. Indonesia masih mengimpor kedelai yang harganya dipengaruhi kurs dollar AS. Selain itu, produksi kedelai AS juga sedang kurang baik sehingga yang dilepas ke pasar dunia akan berkurang. (MAS/BRO/WHO/SON/GRE/RWN)
http://epaper.kompas.com/kompas/books/130918kompas/#/19/
Selasa, 17 September 2013
Usut Tuntas Mafia Impor Pangan di Kemendag
17 September 2013
Jakarta_Barakindo- Sejumlah elemen masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil tindakan dengan mengusut tuntas dugaan adanya praktek mafia impor pangan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, kepada Berita Barak, Selasa (17/9/2013). “KPK harus segera mengusut tuntas mafia impor pangan di Kemendag. Jangan sampai begundal-begundal petani asing leluasa bergentayangan di negeri ini,” tegas Bonang.
Beberapa jam yang lalu juga, ratusan massa yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Mereka mendesak lembaga antikorupsi pimpinan Abraham Samad itu mungusut tuntas mafia impor pangan di Kementerian Perdagangan, termasuk juga memeriksa Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan, soal dugaan penyimpangan impor gula mentah sebanyak 240 ribu ton pada 2012 silam.
"Indikasi impor gula mentah pada 2012 tersebut, terlihat dari adanya izin impor untuk PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT.PPI). Seharusnya, gula mentah impor itu diberikan kepada importir produsen, tapi tidak dilakukan oleh Mendag," ujar Ketua Umum APTRI, HM Arum Sabil, di Jakarta, hari ini.
Menurut Arum, pihaknya mengaku memiliki bukti yang kuat atas dugaan penyelewengan impor gula mentah itu, dan akan disampaikan kepada KPK melalui surat terbuka dari petani tebu yang tergabung dalam APTRI ini.
Fakta penyimpangan izin impor gula mentah yang diduga dilakukan oleh Mendag tersebut, yakni diterbitkannya izin impor gula mentah kepada PT.PPI, bernomor: 376/M-DAG/SD/3/2012 sebesar 240 ribu ton. "Ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena izin impor melanggar aturan SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, Pasal 2," jelasnya.
Sementara PT.PPI yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lanjut Arum, bukanlah perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai importir produsen. Kata dia, dalam melakukan impor gula mentah ini, seharusnya dilakukan melalui lelang terbuka. Belum lagi soal adanya indikasi terjadinya memanipulasi jumlah gula mentah yang di impor.
"Fakta di lapangan menunjukkan adanya peredaran gula rafinasi di pasaran, yang bahan bakunya dari gula mentah impor. Padahal, sesuai Pasal 2 Ayat 4 SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, sangat jelas melarang hal itu," tegas Arum. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2013/09/usut-tuntas-mafia-impor-pangan-di.html
Jakarta_Barakindo- Sejumlah elemen masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil tindakan dengan mengusut tuntas dugaan adanya praktek mafia impor pangan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, kepada Berita Barak, Selasa (17/9/2013). “KPK harus segera mengusut tuntas mafia impor pangan di Kemendag. Jangan sampai begundal-begundal petani asing leluasa bergentayangan di negeri ini,” tegas Bonang.
Beberapa jam yang lalu juga, ratusan massa yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Mereka mendesak lembaga antikorupsi pimpinan Abraham Samad itu mungusut tuntas mafia impor pangan di Kementerian Perdagangan, termasuk juga memeriksa Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan, soal dugaan penyimpangan impor gula mentah sebanyak 240 ribu ton pada 2012 silam.
"Indikasi impor gula mentah pada 2012 tersebut, terlihat dari adanya izin impor untuk PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT.PPI). Seharusnya, gula mentah impor itu diberikan kepada importir produsen, tapi tidak dilakukan oleh Mendag," ujar Ketua Umum APTRI, HM Arum Sabil, di Jakarta, hari ini.
Menurut Arum, pihaknya mengaku memiliki bukti yang kuat atas dugaan penyelewengan impor gula mentah itu, dan akan disampaikan kepada KPK melalui surat terbuka dari petani tebu yang tergabung dalam APTRI ini.
Fakta penyimpangan izin impor gula mentah yang diduga dilakukan oleh Mendag tersebut, yakni diterbitkannya izin impor gula mentah kepada PT.PPI, bernomor: 376/M-DAG/SD/3/2012 sebesar 240 ribu ton. "Ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena izin impor melanggar aturan SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, Pasal 2," jelasnya.
Sementara PT.PPI yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lanjut Arum, bukanlah perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai importir produsen. Kata dia, dalam melakukan impor gula mentah ini, seharusnya dilakukan melalui lelang terbuka. Belum lagi soal adanya indikasi terjadinya memanipulasi jumlah gula mentah yang di impor.
"Fakta di lapangan menunjukkan adanya peredaran gula rafinasi di pasaran, yang bahan bakunya dari gula mentah impor. Padahal, sesuai Pasal 2 Ayat 4 SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, sangat jelas melarang hal itu," tegas Arum. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2013/09/usut-tuntas-mafia-impor-pangan-di.html
Bulog Siap Beli Kedelai Petani 25 Ribu Ton per Bulan
17 September 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perum Bulog siap membeli kedelai petani sebanyak 25.841 ton per bulan untuk kemudian dijual ke perajin tempe dan tahu. Pembelian berdasarkan penetapan harga yang berlaku.
Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso di Jakarta, Senin (17/9) mengatakan, sebagai tahap awal Bulog telah melakukan pembelian kedelai dalam negeri dari Propinsi Aceh sebanyak 24 ton.
"Kedelainya sudah dikirim ke gudang Bulog di Divre DKI sebanyak 20 ton dan dipasarkan kepada PUSKOPTI DKI untuk diteruskan ke KOPTI Jakarta Selatan," katanya pada acara Penugasan Perum Bulog dalam Stabilisasi Harga Kedelai.
Pada acara yang digelar di Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten itu, juga dihadiri Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Ketua Gabungan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo), serta mantan Menteri Koperasi Adi Sasono.
Pada kesempatan itu dilakukan pembelian kedelai petani dari Aceh oleh Perum Bulog Divre DKI dan Banten, sebanyak 20 ribu ton dengan harga sebesar Rp8.100/kg.
Untuk alokasi penyaluran kedelai, Bulog akan bekerjasama dengan GAKOPTINDO yang tersebar di sembilan wilayah diantaranya, Sulawesi Selatan, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali yang mana total kebutuhan perajin tahu dan tempe sebanyak 21.900 ton/bulan.
Sutarto menambahkan, Bulog berkomitmen melakukan kerjasama mendukung pengadaan dan pembelian kedelai guna menjamin stabilisasi harga kedelai di tingkat petani. Langkah ini, imbuhnya, berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.
"Untuk tahap awal, kedelai kita serap dari dalam negeri dengan tujuan untuk menstimuli produktivitas petani kedelai. Kita harapkan, dengan adanya kegiatan itu para petani memiliki semangat yang tinggi untuk menanam kedelai," katanya.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menyambut positif pembelian kedelai petani oleh Perum Bulog dan pihaknya berharap hal itu akan berlangsung terus menerus. "Mudah-mudahan ini awal yang bagus dimana kedelai petani ada yang membeli dan menampung," katanya.
Ke depan, ia berharap Bulog lebih aktif untuk mendatangi sentra-sentra produksi kedelai guna melakukan pembelian hasil panenan petani.
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/09/17/mt8ckt-bulog-siap-beli-kedelai-petani-25-ribu-ton-per-bulan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perum Bulog siap membeli kedelai petani sebanyak 25.841 ton per bulan untuk kemudian dijual ke perajin tempe dan tahu. Pembelian berdasarkan penetapan harga yang berlaku.
Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso di Jakarta, Senin (17/9) mengatakan, sebagai tahap awal Bulog telah melakukan pembelian kedelai dalam negeri dari Propinsi Aceh sebanyak 24 ton.
"Kedelainya sudah dikirim ke gudang Bulog di Divre DKI sebanyak 20 ton dan dipasarkan kepada PUSKOPTI DKI untuk diteruskan ke KOPTI Jakarta Selatan," katanya pada acara Penugasan Perum Bulog dalam Stabilisasi Harga Kedelai.
Pada acara yang digelar di Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten itu, juga dihadiri Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Ketua Gabungan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo), serta mantan Menteri Koperasi Adi Sasono.
Pada kesempatan itu dilakukan pembelian kedelai petani dari Aceh oleh Perum Bulog Divre DKI dan Banten, sebanyak 20 ribu ton dengan harga sebesar Rp8.100/kg.
Untuk alokasi penyaluran kedelai, Bulog akan bekerjasama dengan GAKOPTINDO yang tersebar di sembilan wilayah diantaranya, Sulawesi Selatan, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali yang mana total kebutuhan perajin tahu dan tempe sebanyak 21.900 ton/bulan.
Sutarto menambahkan, Bulog berkomitmen melakukan kerjasama mendukung pengadaan dan pembelian kedelai guna menjamin stabilisasi harga kedelai di tingkat petani. Langkah ini, imbuhnya, berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.
"Untuk tahap awal, kedelai kita serap dari dalam negeri dengan tujuan untuk menstimuli produktivitas petani kedelai. Kita harapkan, dengan adanya kegiatan itu para petani memiliki semangat yang tinggi untuk menanam kedelai," katanya.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menyambut positif pembelian kedelai petani oleh Perum Bulog dan pihaknya berharap hal itu akan berlangsung terus menerus. "Mudah-mudahan ini awal yang bagus dimana kedelai petani ada yang membeli dan menampung," katanya.
Ke depan, ia berharap Bulog lebih aktif untuk mendatangi sentra-sentra produksi kedelai guna melakukan pembelian hasil panenan petani.
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/09/17/mt8ckt-bulog-siap-beli-kedelai-petani-25-ribu-ton-per-bulan
Beli Kedelai Lokal, Bulog Siapkan Rp 175 Miliar
17 September 2013
JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir 2013, Perum Bulog ditugaskan menyerap 25.841 ton kedelai dari petani lokal. Untuk itu, Perum Bulog mengaku menyiapkan dana sebesar Rp 175 miliar. Kepala Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan, anggaran tersebut tidaklah besar.
"Lah orang beli beras Rp 15 triliun," kata Sutarto di Gudang Bulog Divre DKI, di Pulogadung, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Sutarto menuturkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian ada 13 daerah yang siap panen pada semester kedua 2013 ini. Namun ketika dievaluasi hanya 11 daerah yang memungkinkan. Kendati demikian, ia yakin target 25.841 ton sampai akhir tahun, bisa terpenuhi.
Kantong-kantong produksi kedelai yang siap panen diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. "Kita langsung beli ke kelompok tani. Sampai akhir tahun saya kira cukup," katanya.
Berdasarkan surat Menteri Perdagangan RI No. 04 PI-57.13.0037 tanggal 29 Agustus 2013, Perum Bulog diberikan izin impor 100.000 ton. Sutarto mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk ini. "Dana kira-kira paling Rp 700 miliar untuk 100.000 ton, tetapi kita kan belinya tidak langsung, walaupun kalau langsung itu pasti lebih murah," jelasnya.
Sebagai informasi, Perpres 23 tahun 2013 menyebutkan penugasan Perum Bulog dalam pengamanan harga dan penyaluran kedelai. Kebutuhan akan bahan baku pembuatan tahu tempe itu memang cukup besar.
Untuk daerah DKI Jakarta sendiri, Ketua Puskopti DKI, Suharto mengatakan kebutuhan rata-rata tiap bulan sebesar 10.400 ton. Itu akan diolah menjadi tahu dan tempe oleh 5724 perajin. Artinya, alokasi impor 100.000 ton dan penugasan menyerap 25.841 ton kedelai lokal oleh Perum Bulog, untuk kebutuhan nasional masih kurang.
Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) sendiri mendapat alokasi impor sebesar 125.000 ton, belum lagi importir terdaftar lainnya. "Gakoptindo sudah diberi (izin) impor 125.000 ton," ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Srie Agustina.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, menilai untuk menstabilkan harga kedelai, Perum Bulog seharusnya memiliki stok 10 persen dari kebutuhan nasional, yakni sebesar 250.000 ton per tahun.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/17/1031523/Beli.Kedelai.Lokal.Bulog.Siapkan.Rp.175.Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir 2013, Perum Bulog ditugaskan menyerap 25.841 ton kedelai dari petani lokal. Untuk itu, Perum Bulog mengaku menyiapkan dana sebesar Rp 175 miliar. Kepala Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan, anggaran tersebut tidaklah besar.
"Lah orang beli beras Rp 15 triliun," kata Sutarto di Gudang Bulog Divre DKI, di Pulogadung, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Sutarto menuturkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian ada 13 daerah yang siap panen pada semester kedua 2013 ini. Namun ketika dievaluasi hanya 11 daerah yang memungkinkan. Kendati demikian, ia yakin target 25.841 ton sampai akhir tahun, bisa terpenuhi.
Kantong-kantong produksi kedelai yang siap panen diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. "Kita langsung beli ke kelompok tani. Sampai akhir tahun saya kira cukup," katanya.
Berdasarkan surat Menteri Perdagangan RI No. 04 PI-57.13.0037 tanggal 29 Agustus 2013, Perum Bulog diberikan izin impor 100.000 ton. Sutarto mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk ini. "Dana kira-kira paling Rp 700 miliar untuk 100.000 ton, tetapi kita kan belinya tidak langsung, walaupun kalau langsung itu pasti lebih murah," jelasnya.
Sebagai informasi, Perpres 23 tahun 2013 menyebutkan penugasan Perum Bulog dalam pengamanan harga dan penyaluran kedelai. Kebutuhan akan bahan baku pembuatan tahu tempe itu memang cukup besar.
Untuk daerah DKI Jakarta sendiri, Ketua Puskopti DKI, Suharto mengatakan kebutuhan rata-rata tiap bulan sebesar 10.400 ton. Itu akan diolah menjadi tahu dan tempe oleh 5724 perajin. Artinya, alokasi impor 100.000 ton dan penugasan menyerap 25.841 ton kedelai lokal oleh Perum Bulog, untuk kebutuhan nasional masih kurang.
Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) sendiri mendapat alokasi impor sebesar 125.000 ton, belum lagi importir terdaftar lainnya. "Gakoptindo sudah diberi (izin) impor 125.000 ton," ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Srie Agustina.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, menilai untuk menstabilkan harga kedelai, Perum Bulog seharusnya memiliki stok 10 persen dari kebutuhan nasional, yakni sebesar 250.000 ton per tahun.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/17/1031523/Beli.Kedelai.Lokal.Bulog.Siapkan.Rp.175.Miliar
Petani Tebu Desak KPK Periksa Gita Wirjawan
17 September 2013
JAKARTA - Ratusan orang yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) berunjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Mereka mendesak lembaga pimpinan Abraham Samad itu memeriksa Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Gita Wirjawan terkait dugaan penyimpangan impor gula mentah sebanyak 240 ribu ton pada 2012 silam.
"Indikasi impor gula mentah pada 2012, yakni ada izin impor untuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Seharusnya, gula mentah impor itu diberikan kepada importir produsen, tapi Mendag memberikan bukan kepada importir produsen,"
ungkap Ketua Umum APTRI, HM Arum Sabil, di Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Pihaknya mengaku memiliki bukti kuat dugaan penyelewengan impor gula mentah tersebut yang akan disampaikan kepada KPK melalui surat terbuka dari petani tebu yang tergabung dalam APTRI ini.
Fakta penyimpangan izin impor gula mentah yang diduga dilakukan Mendag tersebut, yakni diterbitkannya izin impor gula mentah kepada PT PPI, bernomor: 376/M-DAG/SD/3/2012 sebesar 240 ribu ton.
"Ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena izin impor melanggar aturan SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, Pasal 2," imbuhnya.
Adapun PT PPI yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Arum, bukanlah perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai importir produsen.
PT PPI kata Arum, sejatinya dalam melakukan impor gula mentah ini, melalui lelang terbuka dan ada indikasi terjadinya memanipulasi jumlah gula mentah yang diimpor.
"Fakta di lapangan menunjukkan adanya peredaran gula rafinasi di pasaran yang bahan bakunya dari gula mentah impor. Padahal, sesuai Pasal 2 Ayat 4 SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, sangat jelas melarangnya," tegas Arum. (put)
Rizka Diputra - Okezone
http://news.okezone.com/read/2013/09/17/339/867282/petani-tebu-desak-kpk-periksa-gita-wirjawan
JAKARTA - Ratusan orang yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) berunjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Mereka mendesak lembaga pimpinan Abraham Samad itu memeriksa Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Gita Wirjawan terkait dugaan penyimpangan impor gula mentah sebanyak 240 ribu ton pada 2012 silam.
"Indikasi impor gula mentah pada 2012, yakni ada izin impor untuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Seharusnya, gula mentah impor itu diberikan kepada importir produsen, tapi Mendag memberikan bukan kepada importir produsen,"
ungkap Ketua Umum APTRI, HM Arum Sabil, di Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Pihaknya mengaku memiliki bukti kuat dugaan penyelewengan impor gula mentah tersebut yang akan disampaikan kepada KPK melalui surat terbuka dari petani tebu yang tergabung dalam APTRI ini.
Fakta penyimpangan izin impor gula mentah yang diduga dilakukan Mendag tersebut, yakni diterbitkannya izin impor gula mentah kepada PT PPI, bernomor: 376/M-DAG/SD/3/2012 sebesar 240 ribu ton.
"Ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena izin impor melanggar aturan SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, Pasal 2," imbuhnya.
Adapun PT PPI yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Arum, bukanlah perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai importir produsen.
PT PPI kata Arum, sejatinya dalam melakukan impor gula mentah ini, melalui lelang terbuka dan ada indikasi terjadinya memanipulasi jumlah gula mentah yang diimpor.
"Fakta di lapangan menunjukkan adanya peredaran gula rafinasi di pasaran yang bahan bakunya dari gula mentah impor. Padahal, sesuai Pasal 2 Ayat 4 SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, sangat jelas melarangnya," tegas Arum. (put)
Rizka Diputra - Okezone
http://news.okezone.com/read/2013/09/17/339/867282/petani-tebu-desak-kpk-periksa-gita-wirjawan
Senin, 16 September 2013
Abdullah Rasyid: Bulog harus Sikapi Tuntutan Petani Naikkan HPP Gabah
16 September 2013
RMOL. Petani berharap Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dinaikkan dari Rp 3.300 ke Rp 3.500 sampai Rp 3.700.
Harapan itu disampaikan seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi harga kebutuhan bertani. Seperti pupuk, pestisida, upah olah tanah, dan lain-lain yang sudah naik 10-15 persen.
Para petani menyampaikan tuntutan tersebut dalam pertemuan dengan Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Senin, 16/9). Juga hadir dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Anak Melayu Bersatu, Ir. H. Abdullah Rasyid.
Kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Rasyid menjelaskan, Bupati dan Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Sumut sebenarnya sudah merespons harapan petani itu. Bupati Serdang Bedagai dan Gubernur Sumut sudah berkirim surat kepada Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk meninjau HPP gabah.
"Keresahan para Kepala Daerah dan petani ini harus serius disikapi mengingat pentingnya hal ini dalam menjaga ketahanan pangan kita," tegas orang dekat Hatta Rajasa yang juga caleg DPR RI dapil Sumut I ini mengingatkan. [zul]
Laporan: Zulhidayat Siregar
http://www.rmol.co/read/2013/09/16/125831/Abdullah-Rasyid:-Bulog-harus-Sikapi-Tuntutan-Petani-Naikkan-HPP-Gabah-
RMOL. Petani berharap Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dinaikkan dari Rp 3.300 ke Rp 3.500 sampai Rp 3.700.
Harapan itu disampaikan seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi harga kebutuhan bertani. Seperti pupuk, pestisida, upah olah tanah, dan lain-lain yang sudah naik 10-15 persen.
Para petani menyampaikan tuntutan tersebut dalam pertemuan dengan Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Senin, 16/9). Juga hadir dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Anak Melayu Bersatu, Ir. H. Abdullah Rasyid.
Kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Rasyid menjelaskan, Bupati dan Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Sumut sebenarnya sudah merespons harapan petani itu. Bupati Serdang Bedagai dan Gubernur Sumut sudah berkirim surat kepada Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk meninjau HPP gabah.
"Keresahan para Kepala Daerah dan petani ini harus serius disikapi mengingat pentingnya hal ini dalam menjaga ketahanan pangan kita," tegas orang dekat Hatta Rajasa yang juga caleg DPR RI dapil Sumut I ini mengingatkan. [zul]
Laporan: Zulhidayat Siregar
http://www.rmol.co/read/2013/09/16/125831/Abdullah-Rasyid:-Bulog-harus-Sikapi-Tuntutan-Petani-Naikkan-HPP-Gabah-
Bulog Beli 24 Ton Kedelai Asal Aceh
16 September 2013
JAKARTA - Perum Bulog telah melakukan pembelian kedelai dalam negeri di Provinsi Aceh sebanyak 24 ton dan telah dikirim ke gudang Bulog di Divisi Regional (Divre) DKI sebanyak 20 ton. Di mana 20 ton yang saat ini telah berada di gudang Bulog akan dipasarkan kepada Puskopti DKI yang nantinya akan diteruskan ke Kopti Jakarta selatan.
Hal tersebut dilakukan oleh Perum Bulog berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 mengenai Perusahaan Umum Bulog diberikan penugasan dalam pengamanan harga dan penyaluran kedelai.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alomoeso mengatakan, Perum Bulog berkomitmen untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung pengadaan dan pembelian kedelai untuk menjamin stabilisasi harga kedelai di tingkat petani berdasarkan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.
"Untuk tahap awal, kedelai kita serap dari dalam negeri dengan tujuan untuk menstimuli produktivitas petani kedelai, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini para petani memiliki semangat yang tinggi untuk menanam kedelai," kata Sutarto di Gudang Bulog Divre DKI, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Sutarto menambahkan, sesuai dengan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor 04.PI-57.13.0037 tanggal 29 Agustus 2013, Perum Bulog diberi izin untuk melakukan impor kedelai sejumlah 100 ribu ton melalui semua pelabuhan yang ada di Indonesia. Adapun, persetujuan impor tersebut berlaku mulai sejak 29 Agustus sampai dengan 31 Desember tahun ini.
Selain itu, lanjut Sutarto, berdasarkan Surat Menteri Perdagangan itu pula, Perum Bulog ditugaskan untuk membeli kedelai dari petani sejumlah 25.841 ton dan menjual ke pengrajin tempe tahu sejumlah tersebut berdasarkan penetapan harga yang berlaku.
"Bulog melakukan pembelian dalam negeri ini tujuannya untuk mendukung swasembada kedelai, akan tetapi sementara ini untuk menutup kekurangan produksi dan kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi maka harus dilakukan impor," tegasnya.
Sementara itu, sambung Sutarto, rencana alokasi penyaluran kedelai, Bulog akan bekerja sama dengan Gakoptindo yang tersebar di sembilan wilayah antara lain Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, dan Bali dengan total kebutuhan pengrajin anggota Kopti sebanyak 21.900 ton per bulan. (wan) (wdi)
Hendra Kusuma - Okezone
http://economy.okezone.com/read/2013/09/16/320/866838/bulog-beli-24-ton-kedelai-asal-aceh
JAKARTA - Perum Bulog telah melakukan pembelian kedelai dalam negeri di Provinsi Aceh sebanyak 24 ton dan telah dikirim ke gudang Bulog di Divisi Regional (Divre) DKI sebanyak 20 ton. Di mana 20 ton yang saat ini telah berada di gudang Bulog akan dipasarkan kepada Puskopti DKI yang nantinya akan diteruskan ke Kopti Jakarta selatan.
Hal tersebut dilakukan oleh Perum Bulog berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 mengenai Perusahaan Umum Bulog diberikan penugasan dalam pengamanan harga dan penyaluran kedelai.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alomoeso mengatakan, Perum Bulog berkomitmen untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung pengadaan dan pembelian kedelai untuk menjamin stabilisasi harga kedelai di tingkat petani berdasarkan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.
"Untuk tahap awal, kedelai kita serap dari dalam negeri dengan tujuan untuk menstimuli produktivitas petani kedelai, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini para petani memiliki semangat yang tinggi untuk menanam kedelai," kata Sutarto di Gudang Bulog Divre DKI, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Sutarto menambahkan, sesuai dengan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor 04.PI-57.13.0037 tanggal 29 Agustus 2013, Perum Bulog diberi izin untuk melakukan impor kedelai sejumlah 100 ribu ton melalui semua pelabuhan yang ada di Indonesia. Adapun, persetujuan impor tersebut berlaku mulai sejak 29 Agustus sampai dengan 31 Desember tahun ini.
Selain itu, lanjut Sutarto, berdasarkan Surat Menteri Perdagangan itu pula, Perum Bulog ditugaskan untuk membeli kedelai dari petani sejumlah 25.841 ton dan menjual ke pengrajin tempe tahu sejumlah tersebut berdasarkan penetapan harga yang berlaku.
"Bulog melakukan pembelian dalam negeri ini tujuannya untuk mendukung swasembada kedelai, akan tetapi sementara ini untuk menutup kekurangan produksi dan kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi maka harus dilakukan impor," tegasnya.
Sementara itu, sambung Sutarto, rencana alokasi penyaluran kedelai, Bulog akan bekerja sama dengan Gakoptindo yang tersebar di sembilan wilayah antara lain Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, dan Bali dengan total kebutuhan pengrajin anggota Kopti sebanyak 21.900 ton per bulan. (wan) (wdi)
Hendra Kusuma - Okezone
http://economy.okezone.com/read/2013/09/16/320/866838/bulog-beli-24-ton-kedelai-asal-aceh
Bulog Jual Kedelai Rp 8.100 Per Kilogram
16 September 2013
JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan Umum (Perum) Bulog membeli 24 ton kedelai lokal dari petani kedelai Provinsi Aceh. Saat ini sebanyak 20 ton bahan baku pembuatan tempe tahu itu sudah masuk di gudang Divisi Regional (Divre) Bulog, di Pulogadung, Jakarta.
Seusai meresmikan kedatangan stok kedelai, Kepala Perum Bulog, Soetarto Alimoeso, menjualnya dengan mekanisme lelang. Secara simbolis, penawaran pertama disampaikan Kepala Puskopti DKI Jakarta, Suharto, seharga Rp 7.700 per kilogram.
Namun, Kepala Bulog masih enggan melepas dengan harga itu. "Bulog sementara Rp 8.450 per kilogram," kata dia di Jakarta, Senin (16/9/2013).
Setelah beberapa kali tawar menawar dengan mempertimbangkan biaya logistik, disepakati harga Rp 8.100 per kilogram. Kesepakatan jual beli ditandai dengan penandatanganan antara Kepala Divre Bulog DKI Jakarta, Ahmad Makmum, dan Suharto.
Ketua Umum Gakoptindo, Aip Syaifuddin, mengatakan, harga tersebut masih jauh dari yang diharapkan perajin tahu tempe, Rp 7.700 per kilogram.
"Harga Rp 8.100 per kilogram adalah harga yang sudah dibersihkan sesuai SNI Kemendag, meskipun ini masih tinggi. Tadinya kita minta Rp 7.700 per kilogram. Karena ini baru pertama kali dan semoga bisa merangsang petani dalam negeri, kami tidak apa-apa," ujar Aip.
Berdasarkan surat Menteri Perdagangan RI No. 04 PI-57.1310037 tanggal 29 Agustus 2013, Perum Bulog diberi izin impor sebesar 100.000 ton, yang didatangkan melalui semua pelabuhan di Indonesia.
Persetujuan impor tersebut berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2013 sampai 31 Desember 2013. Selain itu, Perum Bulog juga ditugaskan untuk membeli kedelai dari petani sebanyak 25.841 ton, dan menjual ke perajin tahu tempe di level harga itu dengan penetapan harga yang berlaku.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/16/1808320/Bulog.Jual.Kedelai.Rp.8.100.per.Kilogram?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kekowp
JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan Umum (Perum) Bulog membeli 24 ton kedelai lokal dari petani kedelai Provinsi Aceh. Saat ini sebanyak 20 ton bahan baku pembuatan tempe tahu itu sudah masuk di gudang Divisi Regional (Divre) Bulog, di Pulogadung, Jakarta.
Seusai meresmikan kedatangan stok kedelai, Kepala Perum Bulog, Soetarto Alimoeso, menjualnya dengan mekanisme lelang. Secara simbolis, penawaran pertama disampaikan Kepala Puskopti DKI Jakarta, Suharto, seharga Rp 7.700 per kilogram.
Namun, Kepala Bulog masih enggan melepas dengan harga itu. "Bulog sementara Rp 8.450 per kilogram," kata dia di Jakarta, Senin (16/9/2013).
Setelah beberapa kali tawar menawar dengan mempertimbangkan biaya logistik, disepakati harga Rp 8.100 per kilogram. Kesepakatan jual beli ditandai dengan penandatanganan antara Kepala Divre Bulog DKI Jakarta, Ahmad Makmum, dan Suharto.
Ketua Umum Gakoptindo, Aip Syaifuddin, mengatakan, harga tersebut masih jauh dari yang diharapkan perajin tahu tempe, Rp 7.700 per kilogram.
"Harga Rp 8.100 per kilogram adalah harga yang sudah dibersihkan sesuai SNI Kemendag, meskipun ini masih tinggi. Tadinya kita minta Rp 7.700 per kilogram. Karena ini baru pertama kali dan semoga bisa merangsang petani dalam negeri, kami tidak apa-apa," ujar Aip.
Berdasarkan surat Menteri Perdagangan RI No. 04 PI-57.1310037 tanggal 29 Agustus 2013, Perum Bulog diberi izin impor sebesar 100.000 ton, yang didatangkan melalui semua pelabuhan di Indonesia.
Persetujuan impor tersebut berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2013 sampai 31 Desember 2013. Selain itu, Perum Bulog juga ditugaskan untuk membeli kedelai dari petani sebanyak 25.841 ton, dan menjual ke perajin tahu tempe di level harga itu dengan penetapan harga yang berlaku.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/16/1808320/Bulog.Jual.Kedelai.Rp.8.100.per.Kilogram?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kekowp
Kedelai Masih Mahal
16 September 2013
Tak Pernah Ada Kedelai Lokal
JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah telah menetapkan harga jual kedelai sebesar Rp 8.490 per kilogram, sejumlah produsen tempe dan tahu masih membeli kedelai dengan harga Rp 8.900 sampai Rp 9.300 per kilogram. Para produsen menginginkan penurunan dan kestabilan harga.
”Harga kedelai masih mahal, Rp 9.300 per kg,” kata Warlo (54), salah satu produsen tempe di Sentra Pembuatan Tempe Tahu Semanan, Jakarta Barat, Sabtu (14/9). Hal serupa dialami produsen lainnya, Narti (51).
Narti menuturkan, tingginya harga kedelai mengakibatkan dia sulit menentukan harga jual tempe. ”Biasanya saya menjual tempe Rp 4.000 per potong. Jika saya jual Rp 5.000, pembeli banyak yang mengeluh dan hanya beli sedikit. Inginnya harga turun dan stabil,” katanya.
Warlo dan Narti membeli kedelai dari penjual kedelai di sekitar Sentra Pembuatan Tempe Tahu. Mereka tidak membeli di Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkpoti) Swakerta, Semanan, Jakarta Barat, karena persediaan kedelai kosong. Ketua Primkopti Swakerta, Jakarta Barat, Suharto membenarkan hal itu. ”Stok di koperasi kosong,” kata Suharto.
Dari pemantauan Kompas pada Sabtu (14/9) siang, gudang Primkopti Swakerta itu tutup dan sepi. Berbeda dengan gudang milik Riyanto (42) dan Marwadi (45), sekitar 300 meter dari gudang Primkopti. Dua gudang berukuran sekitar 9 meter x 12 meter tersebut melayani pembeli kedelai.
Riyanto, pemilik gudang dan penjual kedelai, mengatakan, kedelai yang ada hanya kedelai impor dari Amerika. ”Saya tidak pernah menjual kedelai lokal. Kedelai lokal itu hanya kisahnya saja,” kata Riyanto yang menjual kedelai selama 13 tahun.
Harga kedelai dari agen DO atau delivery order Rp 9.000 per kg untuk merek Gunung dan Rp 9.100 untuk merek Bumi Waras. ”Buat ongkos kirim dan keuntungan, saya menaikkan harga Rp 300 per kg. Jadi, saya jual ke perajin Rp 9.300 dan Rp 9.400 per kg,” ujar Riyanto yang setiap hari membeli 10 ton kedelai.
Marwadi, penjual kedelai lainnya, mengatakan, biasanya dia dapat menjual 10 ton kedelai per hari. Riyanto dan Marwadi adalah dua dari tujuh penjual kedelai di Semanan. Mereka melayani pembelian dari 1.000 produsen tahu tempe.
Produsen tahu tempe di Kelurahan Pasar Minggu, Kampung Sentiong, pun membeli kedelai pada harga Rp 9.000 per kg. ”Saya membeli kedelai impor Rp 901.000 per 100 kg, harganya masih sama dari sebelumnya,” ucap Suharno (35) yang membeli kedelai di Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia Jakarta Selatan, Unit Kerja Pasar Minggu. (K09/GRE/WIE/PRA)
http://epaper.kompas.com/kompas/books/130916kompas/#/18/
Tak Pernah Ada Kedelai Lokal
JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah telah menetapkan harga jual kedelai sebesar Rp 8.490 per kilogram, sejumlah produsen tempe dan tahu masih membeli kedelai dengan harga Rp 8.900 sampai Rp 9.300 per kilogram. Para produsen menginginkan penurunan dan kestabilan harga.
”Harga kedelai masih mahal, Rp 9.300 per kg,” kata Warlo (54), salah satu produsen tempe di Sentra Pembuatan Tempe Tahu Semanan, Jakarta Barat, Sabtu (14/9). Hal serupa dialami produsen lainnya, Narti (51).
Narti menuturkan, tingginya harga kedelai mengakibatkan dia sulit menentukan harga jual tempe. ”Biasanya saya menjual tempe Rp 4.000 per potong. Jika saya jual Rp 5.000, pembeli banyak yang mengeluh dan hanya beli sedikit. Inginnya harga turun dan stabil,” katanya.
Warlo dan Narti membeli kedelai dari penjual kedelai di sekitar Sentra Pembuatan Tempe Tahu. Mereka tidak membeli di Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkpoti) Swakerta, Semanan, Jakarta Barat, karena persediaan kedelai kosong. Ketua Primkopti Swakerta, Jakarta Barat, Suharto membenarkan hal itu. ”Stok di koperasi kosong,” kata Suharto.
Dari pemantauan Kompas pada Sabtu (14/9) siang, gudang Primkopti Swakerta itu tutup dan sepi. Berbeda dengan gudang milik Riyanto (42) dan Marwadi (45), sekitar 300 meter dari gudang Primkopti. Dua gudang berukuran sekitar 9 meter x 12 meter tersebut melayani pembeli kedelai.
Riyanto, pemilik gudang dan penjual kedelai, mengatakan, kedelai yang ada hanya kedelai impor dari Amerika. ”Saya tidak pernah menjual kedelai lokal. Kedelai lokal itu hanya kisahnya saja,” kata Riyanto yang menjual kedelai selama 13 tahun.
Harga kedelai dari agen DO atau delivery order Rp 9.000 per kg untuk merek Gunung dan Rp 9.100 untuk merek Bumi Waras. ”Buat ongkos kirim dan keuntungan, saya menaikkan harga Rp 300 per kg. Jadi, saya jual ke perajin Rp 9.300 dan Rp 9.400 per kg,” ujar Riyanto yang setiap hari membeli 10 ton kedelai.
Marwadi, penjual kedelai lainnya, mengatakan, biasanya dia dapat menjual 10 ton kedelai per hari. Riyanto dan Marwadi adalah dua dari tujuh penjual kedelai di Semanan. Mereka melayani pembelian dari 1.000 produsen tahu tempe.
Produsen tahu tempe di Kelurahan Pasar Minggu, Kampung Sentiong, pun membeli kedelai pada harga Rp 9.000 per kg. ”Saya membeli kedelai impor Rp 901.000 per 100 kg, harganya masih sama dari sebelumnya,” ucap Suharno (35) yang membeli kedelai di Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia Jakarta Selatan, Unit Kerja Pasar Minggu. (K09/GRE/WIE/PRA)
http://epaper.kompas.com/kompas/books/130916kompas/#/18/
Minggu, 15 September 2013
Produksi Tempe dan Tahu Tidak Optimal
14 September 2013
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perajin tahu dan tempe di Jakarta belum berproduksi secara penuh setelah mogok produksi tiga hari. Sebelum produksi kembali optimal, perajin masih melihat daya serap pasar setelah kenaikan harga tahu dan tempe.
Momo, perajin tahu di Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, mengatakan, produksinya kini masih 50 persen. ”Biasanya, saya habiskan 200 kilogram (kg) kedelai. Sekarang hanya 100 kg. Karyawan saya juga berkurang, dari enam orang menjadi empat orang,” ujarnya, Jumat (13/9).
Dia menyatakan masih mengamati daya beli konsumen setelah kenaikan harga tahu. Tahu produksinya kini dijual dengan harga Rp 135.000 per 10 kg, dari harga lama Rp 120.000.
”Kalau harga kedelai mahal, saya tidak berani produksi banyak karena khawatir tidak habis. Ruginya besar sekali karena beli kedelainya mahal, untungnya tipis,” katanya.
Harga kedelai di pengecer dan pasar umum di Jakarta masih Rp 9.300-Rp 9.500 per kg. Stok mencukupi, tetapi harganya tinggi. Harga kedelai ini jauh di atas harga acuan pemerintah untuk produsen tempe dan tahu sebesar Rp 8.490 per kg.
Harga kedelai yang tinggi juga memaksa Tholib, produsen tempe di kawasan Buaran, Jakarta Timur, mengurangi produksi hingga 50 persen. Kini Tholib hanya memproduksi 50 kg dari biasanya 1 kuintal kedelai per hari. Dampaknya pada harga jual produk jadinya.
”Kalau masyarakat masih bisa menerima kenaikan harga tempe, pelan-pelan produksi akan saya tambah,” ujar Tholib.
Tempe produksinya dijual dengan harga Rp 10.000 per kg, naik dari harga lama Rp 8.000 per kg.
Importir terbatas
Suyanto, Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), mengatakan, keterbatasan importir yang bersedia menyediakan kedelai dengan harga jual berdasarkan harga acuan yang ditetapkan pemerintah membuat harga di pasaran masih tetap tinggi.
”Saat ini, baru lima importir yang menyediakan kedelai dengan harga lebih murah. Idealnya 22 importir lain ikut mengadakan kedelai dengan harga kesepakatan ini,” kata Suyanto.
Dari kuota 11.900 ton kedelai murah yang disediakan untuk seluruh Indonesia, alokasi untuk produsen anggota Kopti Provinsi DKI selama September 2013 hanya 2.000 ton.
”Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan perajin di Jakarta yang mencapai 132.000 ton per bulan atau 66.000 ton untuk setengah bulan. Hal serupa terjadi di kota lain,” katanya.
Harga acuan penjualan pemerintah Rp 8.490 per kg masih lebih mahal dibandingkan dengan harga kedelai acuan perajin Rp 7.700 per kg sesuai dengan ketentuan pemerintah sebelumnya. Harga Rp 8.490 per kg itu pun masih harus ditambah ongkos angkut dari gudang ke perajin di Jakarta, yaitu Rp 200 per kg.
Penyediaan kedelai dengan harga terjangkau ini baru dipastikan untuk bulan September.
”Kami akan mengevaluasi penyediaan kedelai ini pada Oktober, terutama untuk harga dan kuotanya,” kata Suyanto.
Produsen ataupun perajin tidak punya pilihan lain membeli kedelai impor meskipun harganya tinggi. Hal itu karena, menurut Suyanto, tidak ada kedelai lokal di pasaran sehingga perajin bergantung sepenuhnya pada kedelai impor.
Seusai berkunjung ke beberapa perajin tahu di Utan Kayu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan menyatakan, pihaknya terus melobi importir agar menyediakan lebih banyak kedelai sesuai dengan harga acuan Rp 8.490 per kg.
Sebagian koperasi tempe dan tahu telah menyediakan kedelai dengan harga itu, tetapi jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan.
”Ada beberapa importir yang setuju dengan harga Rp 8.490 per kg. Mereka selama ini sudah untung, sekarang saatnya menjual dengan harga lebih rendah,” kata Sjarifuddin Hasan. (ART/MKN)
http://epaper.kompas.com/kompas/books/130914kompas/#/1/
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perajin tahu dan tempe di Jakarta belum berproduksi secara penuh setelah mogok produksi tiga hari. Sebelum produksi kembali optimal, perajin masih melihat daya serap pasar setelah kenaikan harga tahu dan tempe.
Momo, perajin tahu di Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, mengatakan, produksinya kini masih 50 persen. ”Biasanya, saya habiskan 200 kilogram (kg) kedelai. Sekarang hanya 100 kg. Karyawan saya juga berkurang, dari enam orang menjadi empat orang,” ujarnya, Jumat (13/9).
Dia menyatakan masih mengamati daya beli konsumen setelah kenaikan harga tahu. Tahu produksinya kini dijual dengan harga Rp 135.000 per 10 kg, dari harga lama Rp 120.000.
”Kalau harga kedelai mahal, saya tidak berani produksi banyak karena khawatir tidak habis. Ruginya besar sekali karena beli kedelainya mahal, untungnya tipis,” katanya.
Harga kedelai di pengecer dan pasar umum di Jakarta masih Rp 9.300-Rp 9.500 per kg. Stok mencukupi, tetapi harganya tinggi. Harga kedelai ini jauh di atas harga acuan pemerintah untuk produsen tempe dan tahu sebesar Rp 8.490 per kg.
Harga kedelai yang tinggi juga memaksa Tholib, produsen tempe di kawasan Buaran, Jakarta Timur, mengurangi produksi hingga 50 persen. Kini Tholib hanya memproduksi 50 kg dari biasanya 1 kuintal kedelai per hari. Dampaknya pada harga jual produk jadinya.
”Kalau masyarakat masih bisa menerima kenaikan harga tempe, pelan-pelan produksi akan saya tambah,” ujar Tholib.
Tempe produksinya dijual dengan harga Rp 10.000 per kg, naik dari harga lama Rp 8.000 per kg.
Importir terbatas
Suyanto, Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), mengatakan, keterbatasan importir yang bersedia menyediakan kedelai dengan harga jual berdasarkan harga acuan yang ditetapkan pemerintah membuat harga di pasaran masih tetap tinggi.
”Saat ini, baru lima importir yang menyediakan kedelai dengan harga lebih murah. Idealnya 22 importir lain ikut mengadakan kedelai dengan harga kesepakatan ini,” kata Suyanto.
Dari kuota 11.900 ton kedelai murah yang disediakan untuk seluruh Indonesia, alokasi untuk produsen anggota Kopti Provinsi DKI selama September 2013 hanya 2.000 ton.
”Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan perajin di Jakarta yang mencapai 132.000 ton per bulan atau 66.000 ton untuk setengah bulan. Hal serupa terjadi di kota lain,” katanya.
Harga acuan penjualan pemerintah Rp 8.490 per kg masih lebih mahal dibandingkan dengan harga kedelai acuan perajin Rp 7.700 per kg sesuai dengan ketentuan pemerintah sebelumnya. Harga Rp 8.490 per kg itu pun masih harus ditambah ongkos angkut dari gudang ke perajin di Jakarta, yaitu Rp 200 per kg.
Penyediaan kedelai dengan harga terjangkau ini baru dipastikan untuk bulan September.
”Kami akan mengevaluasi penyediaan kedelai ini pada Oktober, terutama untuk harga dan kuotanya,” kata Suyanto.
Produsen ataupun perajin tidak punya pilihan lain membeli kedelai impor meskipun harganya tinggi. Hal itu karena, menurut Suyanto, tidak ada kedelai lokal di pasaran sehingga perajin bergantung sepenuhnya pada kedelai impor.
Seusai berkunjung ke beberapa perajin tahu di Utan Kayu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan menyatakan, pihaknya terus melobi importir agar menyediakan lebih banyak kedelai sesuai dengan harga acuan Rp 8.490 per kg.
Sebagian koperasi tempe dan tahu telah menyediakan kedelai dengan harga itu, tetapi jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan.
”Ada beberapa importir yang setuju dengan harga Rp 8.490 per kg. Mereka selama ini sudah untung, sekarang saatnya menjual dengan harga lebih rendah,” kata Sjarifuddin Hasan. (ART/MKN)
http://epaper.kompas.com/kompas/books/130914kompas/#/1/
Jumat, 13 September 2013
Impor jadi Budaya? Mendag, Mentan, dan Bulog Tak Becus Kerja
12 September 2013
Jakarta, MDTV: Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon mengungkapkan, budaya impor seperti yang dilakukan oleh para menteri, yaitu Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan, dan Menteri Pertanian (Mentan), Suswono, hanya menguntungkan sekelompok pihak, karena menciptakan praktik kartel.
"Selain itu, impor dan kartel sangat bertentangan dengan filosofi bangsa Indonesia," katanya, Kamis (12/9). Menurutnya, dahulu bangsa Indonesia maju dalam bidang pertanian, karena memiliki people power. Namun saat ini, kondisinya terbalik. Ia menilai, hal tersebut tak terlepas dari peranan para pemimpin negeri ini yang justru tak berpihak pada rakyat. "Berbeda dengan Malaysia, kondisi masyarakat di sana lebih baik karena pemimpinnya berpihak pada rakyatnya," ujar Dillon.
Di luar negeri, lanjutnya, banyak kekuatan politik yang bisa memberangus praktik kartel agar negara ekonomi tidak rusak. Namun, lagi-lagi ia melihat kondisi yang terbalik di Indonesia, karena kekuatan politik tidak melakukan hal tersebut. Ia menilai, Kadin sebenarnya punya peranan dan bisa mendesak presiden agar melaksanakan kebijakan yang menguntungkan pemerintah serta rakyatnya dalam rangka memberantas praktik kartel.
Ditegaskannya, kenaikan harga pangan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan permainan para kartel yang sudah terjadi sejak bertahun-tahun. "Kartel besar ada di balik semua ini. Pedagang-pedagang besar yang memiliki kekuatan menentukan harga," katanya. Permainan kartel juga melibatkan birokrat maupun instansi tertentu sehingga mereka mendapatkan keuntungan dengan tingginya harga. Menurut dia, Bulog selaku instansi yang diberi kewenangan untuk mengontrol harga di pasar pada kenyataannya tidak mampu melakukan fungsinya tersebut dan akhirnya harga diserahkan ke pasar.
Padahal, tambahnya, tak ada satu pun negara di dunia berpenduduk besar yang pemerintahnya menyerahkan urusan pangan kepada pasar, sedangkan di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Dirinya juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang menjadikan Bulog sebagai Perusahaan Umum (Perum) sehingga peran lembaga tersebut untuk melindungi rakyat kecil berubah sebagai lembaga pencari keuntungan. Dillon mengakui, kenaikan harga pangan saat ini bisa dijadikan sebagai legitimasi pihak tertentu seperti Bulog maupun para pedagang dari luar negeri.
Dillon menambahkan, penyebab terjadinya gejolak harga komoditas pangan saat ini akibat ketidakmampuan dan rendahnya pola pikir pejabat-pejabat di Kementan dan Kemendag. Mereka dinilai hanya memikirkan rencana jangka pendek, sehingga tidak bisa merealisasikan program jangka panjang yang bertujuan mewujudkan swasembada pangan. "Beberapa tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk melakukan restrukturisasi sektor pertanian secara luas, tetapi instruksi ini tidak dijabarkan dalam program dan kebijakan yang konkret dan jelas. Akibatnya, hingga kini tidak terlihat ada keberhasilan dalam program ini," tuturnya.
Untuk itu diperlukan pemikiran yang cermat dalam membereskan sistem tata niaga pertanian, serta keberpihakan kepada petani. Jika tidak, bukan tak mungkin ketergantungan RI akan produk pangan impor akan semakin berkepanjangan. Parahnya lagi, lanjutnya, importasi pangan tak hanya terjadi pada satu komoditas saja namun hampir di seluruh komoditas pertanian yang sanggup diproduksi di dalam negeri juga impor.
http://menit.tv/read/2013/09/12/15168/0/13/Impor-jadi-Budaya-Mendag-Mentan-dan-Bulog-Tak-Becus-Kerja
Jakarta, MDTV: Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon mengungkapkan, budaya impor seperti yang dilakukan oleh para menteri, yaitu Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan, dan Menteri Pertanian (Mentan), Suswono, hanya menguntungkan sekelompok pihak, karena menciptakan praktik kartel.
"Selain itu, impor dan kartel sangat bertentangan dengan filosofi bangsa Indonesia," katanya, Kamis (12/9). Menurutnya, dahulu bangsa Indonesia maju dalam bidang pertanian, karena memiliki people power. Namun saat ini, kondisinya terbalik. Ia menilai, hal tersebut tak terlepas dari peranan para pemimpin negeri ini yang justru tak berpihak pada rakyat. "Berbeda dengan Malaysia, kondisi masyarakat di sana lebih baik karena pemimpinnya berpihak pada rakyatnya," ujar Dillon.
Di luar negeri, lanjutnya, banyak kekuatan politik yang bisa memberangus praktik kartel agar negara ekonomi tidak rusak. Namun, lagi-lagi ia melihat kondisi yang terbalik di Indonesia, karena kekuatan politik tidak melakukan hal tersebut. Ia menilai, Kadin sebenarnya punya peranan dan bisa mendesak presiden agar melaksanakan kebijakan yang menguntungkan pemerintah serta rakyatnya dalam rangka memberantas praktik kartel.
Ditegaskannya, kenaikan harga pangan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan permainan para kartel yang sudah terjadi sejak bertahun-tahun. "Kartel besar ada di balik semua ini. Pedagang-pedagang besar yang memiliki kekuatan menentukan harga," katanya. Permainan kartel juga melibatkan birokrat maupun instansi tertentu sehingga mereka mendapatkan keuntungan dengan tingginya harga. Menurut dia, Bulog selaku instansi yang diberi kewenangan untuk mengontrol harga di pasar pada kenyataannya tidak mampu melakukan fungsinya tersebut dan akhirnya harga diserahkan ke pasar.
Padahal, tambahnya, tak ada satu pun negara di dunia berpenduduk besar yang pemerintahnya menyerahkan urusan pangan kepada pasar, sedangkan di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Dirinya juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang menjadikan Bulog sebagai Perusahaan Umum (Perum) sehingga peran lembaga tersebut untuk melindungi rakyat kecil berubah sebagai lembaga pencari keuntungan. Dillon mengakui, kenaikan harga pangan saat ini bisa dijadikan sebagai legitimasi pihak tertentu seperti Bulog maupun para pedagang dari luar negeri.
Dillon menambahkan, penyebab terjadinya gejolak harga komoditas pangan saat ini akibat ketidakmampuan dan rendahnya pola pikir pejabat-pejabat di Kementan dan Kemendag. Mereka dinilai hanya memikirkan rencana jangka pendek, sehingga tidak bisa merealisasikan program jangka panjang yang bertujuan mewujudkan swasembada pangan. "Beberapa tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk melakukan restrukturisasi sektor pertanian secara luas, tetapi instruksi ini tidak dijabarkan dalam program dan kebijakan yang konkret dan jelas. Akibatnya, hingga kini tidak terlihat ada keberhasilan dalam program ini," tuturnya.
Untuk itu diperlukan pemikiran yang cermat dalam membereskan sistem tata niaga pertanian, serta keberpihakan kepada petani. Jika tidak, bukan tak mungkin ketergantungan RI akan produk pangan impor akan semakin berkepanjangan. Parahnya lagi, lanjutnya, importasi pangan tak hanya terjadi pada satu komoditas saja namun hampir di seluruh komoditas pertanian yang sanggup diproduksi di dalam negeri juga impor.
http://menit.tv/read/2013/09/12/15168/0/13/Impor-jadi-Budaya-Mendag-Mentan-dan-Bulog-Tak-Becus-Kerja
Kedelai Impor : Produsen Masih Didera Harga Tinggi
13 September 2013
JAKARTA, KOMPAS — Kesepakatan antara importir kedelai dan produsen tempe tahu yang difasilitasi Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk menekan lonjakan harga kedelai tidak efektif. Harga kedelai di pasaran masih di atas Rp 9.400 per kilogram. Hal itu terjadi karena stok kedelai impor yang dialokasikan importir dengan harga kesepakatan Rp 8.490 per kilogram di gudang importir hanya sebanyak 11.900 ton.
”Keterbatasan inilah yang membuat produsen sulit mendapat kedelai dengan harga di bawah Rp 9.000 per kilogram,” kata Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin, Kamis (12/9), di Jakarta.
Stok sebanyak itu hanya cukup untuk 20 persen anggota Koperasi Perajin Tempe Tahu Indonesia (Kopti) yang totalnya sekitar 70.000 produsen dari total sebanyak 114.000 produsen. Dengan demikian, 80 anggota Kopti tetap harus membeli dengan harga pasar.
”Saya pikir pemerintah tidak pernah optimal untuk bisa menekan harga kedelai di bawah Rp 9.000 per kilogram dengan kondisi stok yang seperti itu,” kata Aip Syarifudin.
Hal yang sama juga diakui Ketua Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) Kota Bogor Muchtar Shatrie. Ia menyayangkan karena sampai saat ini harga kedelai masih tinggi, yakni Rp 9.400 per kilogram, padahal pasokan kedelai sempat dihentikan, produksi tempe dan tahu sempat mogok, dan pedagang tidak berjualan. ”Kalau harga masih tinggi, apakah perlu aksi serupa yang lebih besar lagi,” katanya.
Pernah berhasil swasembada
Kondisi yang sama dirasakan produsen tempe dan tahu di Yogyakarta, kata Ketua Primkopti Kota Yogyakarta Muryanto. Menurut Muryanto, setelah tiga hari mogok produksi, anggota Primkopti kembali berproduksi, tetapi tidak semua perajin tempe dan tahu mampu berproduksi normal.
”Hanya sekitar setengah dari 400-an anggota yang bisa berproduksi dengan harga kedelai sekarang. Perajin yang kecil-kecil tidak kuat beli kedelai karena mahal. Harga kedelai saat ini berkisar Rp 9.500-Rp 10.000 per kilogram. Hanya yang punya modal kuat yang bisa normal produksinya,” ujar Muryanto.
Oleh sebab itu, menurut pakar perdagangan internasional dari Institut Pertanian Bogor, Rina Oktaviani, di Bogor, Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada komoditas kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu karena aksesnya yang terbatas.
”Kondisi ini harus digunakan pemerintah sebagai momentum untuk mencari substitusi bahan baku tempe dan tahu sebagai pengganti kedelai,” kata Rina.
Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono menyatakan, Indonesia berhasil mencapai swasembada kedelai pada tahun 1992 karena lahan kedelai saat itu mencapai 1,6 juta hektar. Saat itu petani tertarik menanam kedelai karena harga komoditas ini 1,5 kali harga beras. Selain itu, ada Bulog sebagai penyangga sehingga ada kepastian harga untuk petani.
”Setelah dibuka keran impor, tidak ada lagi pengendalian atau proteksi. Harga kedelai impor murah, membuat petani memilih beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan dan saat ini yang menguntungkan adalah tebu, padi, jagung, baru kedelai,” kata Suswono. (ast/bro/ray/rwn/pin/mas/why)
”Keterbatasan inilah yang membuat produsen sulit mendapat kedelai dengan harga di bawah Rp 9.000 per kilogram,” kata Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin, Kamis (12/9), di Jakarta.
Stok sebanyak itu hanya cukup untuk 20 persen anggota Koperasi Perajin Tempe Tahu Indonesia (Kopti) yang totalnya sekitar 70.000 produsen dari total sebanyak 114.000 produsen. Dengan demikian, 80 anggota Kopti tetap harus membeli dengan harga pasar.
”Saya pikir pemerintah tidak pernah optimal untuk bisa menekan harga kedelai di bawah Rp 9.000 per kilogram dengan kondisi stok yang seperti itu,” kata Aip Syarifudin.
Hal yang sama juga diakui Ketua Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) Kota Bogor Muchtar Shatrie. Ia menyayangkan karena sampai saat ini harga kedelai masih tinggi, yakni Rp 9.400 per kilogram, padahal pasokan kedelai sempat dihentikan, produksi tempe dan tahu sempat mogok, dan pedagang tidak berjualan. ”Kalau harga masih tinggi, apakah perlu aksi serupa yang lebih besar lagi,” katanya.
Pernah berhasil swasembada
Kondisi yang sama dirasakan produsen tempe dan tahu di Yogyakarta, kata Ketua Primkopti Kota Yogyakarta Muryanto. Menurut Muryanto, setelah tiga hari mogok produksi, anggota Primkopti kembali berproduksi, tetapi tidak semua perajin tempe dan tahu mampu berproduksi normal.
”Hanya sekitar setengah dari 400-an anggota yang bisa berproduksi dengan harga kedelai sekarang. Perajin yang kecil-kecil tidak kuat beli kedelai karena mahal. Harga kedelai saat ini berkisar Rp 9.500-Rp 10.000 per kilogram. Hanya yang punya modal kuat yang bisa normal produksinya,” ujar Muryanto.
Oleh sebab itu, menurut pakar perdagangan internasional dari Institut Pertanian Bogor, Rina Oktaviani, di Bogor, Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada komoditas kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu karena aksesnya yang terbatas.
”Kondisi ini harus digunakan pemerintah sebagai momentum untuk mencari substitusi bahan baku tempe dan tahu sebagai pengganti kedelai,” kata Rina.
Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono menyatakan, Indonesia berhasil mencapai swasembada kedelai pada tahun 1992 karena lahan kedelai saat itu mencapai 1,6 juta hektar. Saat itu petani tertarik menanam kedelai karena harga komoditas ini 1,5 kali harga beras. Selain itu, ada Bulog sebagai penyangga sehingga ada kepastian harga untuk petani.
”Setelah dibuka keran impor, tidak ada lagi pengendalian atau proteksi. Harga kedelai impor murah, membuat petani memilih beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan dan saat ini yang menguntungkan adalah tebu, padi, jagung, baru kedelai,” kata Suswono. (ast/bro/ray/rwn/pin/mas/why)
Langganan:
Postingan (Atom)