Kamis, 27 Februari 2014
BANTEN- Tidak jelasnya asal-usul ratusan ton beras hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerang, membuat masyarakat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang-gudnag Bulog Tangerang, baik ke gudang Mauk dan gudang Cikande.
Pasalnya, ada dugaan bahwa ratusan ton beras pengadaan tahun 2014 itu berasal dari beras impor “illegal” yang hingga kini masih diperdebatkan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Tapi tidak tertutup kemungkinan juga, bahwa beras itu adalah beras lama yang “diputar-putar”,” kata Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Kamis (27/2/2014).
Karenanya, lanjut Danil’s, Pemda dan DPRD harus melakukan Sidak, agar diketahui apakah beras itu adalah beras impor “illegal” asal Vietnam atau stok lama beras lokal. “Sebab, tidak tertutup kemungkinan itu adalah beras Vietnam yang telah berganti karung menjadi beras lokal. Dan kalaupun itu adalah beras lokal, maka kualitasnya patut diragukan,” jelasnya.
Seperti diketahui, hingga 24 Pebruari 2014, Perum Bulog Subdivre Tangerang telah melakukan pengadaan beras hingga 210.000 kilogram. Kecurigaan publik pun muncul, ketika Bulog Tangerang mendapatkan beras medium sebanyak itu disaat para petani belum memasuki masa panen.
“Terlebih harga beras medium yang sesuai standar Inpres No 3/2012 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran oleh Pemerintah berkisar antara Rp.7.300,- hingga Rp.7.500,- per kilogram. “Kalau itu beras lokal, mana ada petani atau pedagang yang mau menjual ke Bulog dengan harga yang Rp.900,- lebih rendah dari harga pasar. Makanya, Pemda dan DPRD harus segera melakukan sidak kesemua Gudang Bulog Tangerang untuk melindungi pasar petani lokal, sekaligus menjamin kualitas beras miskin (Raskin) yang akan diterima Keluarga Miskin (Gakin),” ujar Danil’s. (Redaksi)*
http://suaragaruda.blogspot.com/2014/02/pemda-dprd-diminta-sidak-gudang-bulog.html
Kamis, 27 Februari 2014
Ada Kutu dalam Beras Bulog
Kamis, 27 Februari 2014
Bulog Dituding Salurkan Beras Tak Layak
JAMBI- Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Jambi dituding menyalurkan raskin yang tak layak dikonsumsi. Hal ini disampaikan oleh Djamain, Ketua RT 21Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura.
Menurut Djamain, beras yang tak layak itu adalah beras yang ada di karungan dengan berat 15 kilogram (Kg). Bulog sendiri diketahui, memang menyediakan raskin dalam dua kemasan, yakni berat 15 kg dan berat 50 kg.
“Beras raskin yang tidak layak makan adalah beras yang dalam karung 15 kilo. Kalau yang 50 kilo bagus dan layak untuk dimakan,” sebutnya.
Dibeberkannya, raskin dalam kemasan 15 kg itu berwarna hitam dan berkutu. “Warnanya hitam dan ada binatang yang biasanya di dalam beras,” katanya.
Oleh karenanya, dia mengaku merasa tidak tega untuk menyebarkan raskin itu kepada masyarakat. “Ada juga warga yang tidak mau mengambilnya,” kata Djamain dan Ketua Rt 22 Legok.
Untuk menyiasati hal itu, dikatakannya, pihaknya terpaksa mencampur beras 15 kilo dengan 50 kilo, agar beras itu tidak terlihat tak layak. “Karena kebetulan beras yang berukuran 50 lebih banyak dibanding yang 15 kilo. Raskin yang tidak layak, ditemui pada Februari ini,” ujarnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, David Susanto, Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Jambi mengakui hal itu. Menurutnya, kualitas beras yang disalurkan pihaknya adalah beras dengan standar medium.
“Saya curiga malah dimainkan itu berasnya. Memang benar ada perbedaan kualitas antara berasnya. Kemarin itu karena berasnya yang 50 kg itu beras Vietnam, memang dari sisi kulitas beras itu lebih bagus. Sementara yang 15 kg itu beras pengadaan dalam negeri. Beras itu kan dapatnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kan pas di perjalanan juga sudah lama,” katanya.
Ditanya, apakah itu pengaruh karena beras tersebut terlalu lama disimpan di gudang Bulog, dia mengatakan tak ada pengaruhnya. “Kemasan kita memang 15 kg dan 50 kg. Kita juga tak menafikan, misalnya ada yang seperti itu. Kita kan urus ribuan ton, jadi satu dua karung ada yang seperti itu memang bisa saja,” ujarnya.
Jika menemukan hal yang demikian, dia berharap, agar masyarakat segera melaporkannya kepada pihaknya. “Kontak saja kesini nanti akan kita ganti. Itu kan sifatnya beberapa, ada memang satu dua karung. Beras itu kan lewat laut, masuknya dan keluar juga sudah disortir juga,” tandasnya.
(wsn)
http://www.jambiekspres.co.id/berita-13188-ada-kutu-dalam-beras-bulog.html
Bulog Dituding Salurkan Beras Tak Layak
JAMBI- Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Jambi dituding menyalurkan raskin yang tak layak dikonsumsi. Hal ini disampaikan oleh Djamain, Ketua RT 21Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura.
Menurut Djamain, beras yang tak layak itu adalah beras yang ada di karungan dengan berat 15 kilogram (Kg). Bulog sendiri diketahui, memang menyediakan raskin dalam dua kemasan, yakni berat 15 kg dan berat 50 kg.
“Beras raskin yang tidak layak makan adalah beras yang dalam karung 15 kilo. Kalau yang 50 kilo bagus dan layak untuk dimakan,” sebutnya.
Dibeberkannya, raskin dalam kemasan 15 kg itu berwarna hitam dan berkutu. “Warnanya hitam dan ada binatang yang biasanya di dalam beras,” katanya.
Oleh karenanya, dia mengaku merasa tidak tega untuk menyebarkan raskin itu kepada masyarakat. “Ada juga warga yang tidak mau mengambilnya,” kata Djamain dan Ketua Rt 22 Legok.
Untuk menyiasati hal itu, dikatakannya, pihaknya terpaksa mencampur beras 15 kilo dengan 50 kilo, agar beras itu tidak terlihat tak layak. “Karena kebetulan beras yang berukuran 50 lebih banyak dibanding yang 15 kilo. Raskin yang tidak layak, ditemui pada Februari ini,” ujarnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, David Susanto, Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Jambi mengakui hal itu. Menurutnya, kualitas beras yang disalurkan pihaknya adalah beras dengan standar medium.
“Saya curiga malah dimainkan itu berasnya. Memang benar ada perbedaan kualitas antara berasnya. Kemarin itu karena berasnya yang 50 kg itu beras Vietnam, memang dari sisi kulitas beras itu lebih bagus. Sementara yang 15 kg itu beras pengadaan dalam negeri. Beras itu kan dapatnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kan pas di perjalanan juga sudah lama,” katanya.
Ditanya, apakah itu pengaruh karena beras tersebut terlalu lama disimpan di gudang Bulog, dia mengatakan tak ada pengaruhnya. “Kemasan kita memang 15 kg dan 50 kg. Kita juga tak menafikan, misalnya ada yang seperti itu. Kita kan urus ribuan ton, jadi satu dua karung ada yang seperti itu memang bisa saja,” ujarnya.
Jika menemukan hal yang demikian, dia berharap, agar masyarakat segera melaporkannya kepada pihaknya. “Kontak saja kesini nanti akan kita ganti. Itu kan sifatnya beberapa, ada memang satu dua karung. Beras itu kan lewat laut, masuknya dan keluar juga sudah disortir juga,” tandasnya.
(wsn)
http://www.jambiekspres.co.id/berita-13188-ada-kutu-dalam-beras-bulog.html
Rabu, 26 Februari 2014
Dihubungi Pejabat Bone, Kepala Dolog Matikan HP
Rabu, 26 Februari 2014
WATAMPONE, BKM -- Maraknya pemberitaan terkait mutu beras miskin (raskin) dalam beberapa hari terakhir, membuat Pemkab Bone mengambil sikap. Melalui Asisten II yang membidangi perekonomian, pihak Dolog telah dipanggil untuk membahas masalah ini.
Asisten II A Gunadil Ukra yang dikonfirmasi, Selasa (25/2) mengaku sudah berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi. ''Saya sudah bicarakan hal ini dengan Kabag Ekonomi. Saya minta agar segera bersikap untuk mengantisipasi persoalan stok dan penyaluran raskin di Dolog,'' kata Gunadil, kemarin.
Menurut dia, kasihan masyarakat miskin penerima raskin jika memang ada praktik 'permainan' di Dolog. ''Sudah dapat beras dengan mutu jelek, timbangannya juga berkurang. Kan kasihan mereka,'' cetusnya.
Terpisah, Kabag Ekonomi A Haekal mengatakan dirinya sudah mengontak Kepala Dolog Wilayah Bone. ''Saya sudah telepon Kepala Dolog Bone. Tapi HPnya dimatikan. Saya berhasil hubungi melalui HP anak buahnya. Kepala Dolog Bone mengakui memang ada persoalan terkait mutu raskin dan timbangannya. Karena itu kami akan turun ke lapangan untuk memperjelas masalah ini,'' jelas Haekal.
Setiap bulannya, menurut Haekal, jatah raskin yang terbagi di masyarakat Bone lebih dari 400 ton. Jika per zak seharusnya 15 kg tapi yang sampai hanya 14 kg, maka tidak sedikit kerugian yang dialami oleh pemerintah. Karena raskin tersebut dibeli dengan harga subsidi. Keluhan raskin yang sampai di masyarakat miskin dipertegas Camat Amali A Iskandar. ''Banyak keluhan warga penerima raskin yang sampai ke saya. Rata-rata mereka mengatakan bahwa beras yang didapat mutunya jelek,'' ujarnya.
Menurut Iskandar, pihaknya ingin memperjelas apakah jatah raskin yang dibagikan itu dihitung liter atau kilo. Karenanya, sebagai camat dia sepakat kalau mutu raskin harus dijaga. (amr/rus/c)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/20365-dihubungi-pejabat-bone-kepala-dolog-matikan-hp.html
WATAMPONE, BKM -- Maraknya pemberitaan terkait mutu beras miskin (raskin) dalam beberapa hari terakhir, membuat Pemkab Bone mengambil sikap. Melalui Asisten II yang membidangi perekonomian, pihak Dolog telah dipanggil untuk membahas masalah ini.
Asisten II A Gunadil Ukra yang dikonfirmasi, Selasa (25/2) mengaku sudah berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi. ''Saya sudah bicarakan hal ini dengan Kabag Ekonomi. Saya minta agar segera bersikap untuk mengantisipasi persoalan stok dan penyaluran raskin di Dolog,'' kata Gunadil, kemarin.
Menurut dia, kasihan masyarakat miskin penerima raskin jika memang ada praktik 'permainan' di Dolog. ''Sudah dapat beras dengan mutu jelek, timbangannya juga berkurang. Kan kasihan mereka,'' cetusnya.
Terpisah, Kabag Ekonomi A Haekal mengatakan dirinya sudah mengontak Kepala Dolog Wilayah Bone. ''Saya sudah telepon Kepala Dolog Bone. Tapi HPnya dimatikan. Saya berhasil hubungi melalui HP anak buahnya. Kepala Dolog Bone mengakui memang ada persoalan terkait mutu raskin dan timbangannya. Karena itu kami akan turun ke lapangan untuk memperjelas masalah ini,'' jelas Haekal.
Setiap bulannya, menurut Haekal, jatah raskin yang terbagi di masyarakat Bone lebih dari 400 ton. Jika per zak seharusnya 15 kg tapi yang sampai hanya 14 kg, maka tidak sedikit kerugian yang dialami oleh pemerintah. Karena raskin tersebut dibeli dengan harga subsidi. Keluhan raskin yang sampai di masyarakat miskin dipertegas Camat Amali A Iskandar. ''Banyak keluhan warga penerima raskin yang sampai ke saya. Rata-rata mereka mengatakan bahwa beras yang didapat mutunya jelek,'' ujarnya.
Menurut Iskandar, pihaknya ingin memperjelas apakah jatah raskin yang dibagikan itu dihitung liter atau kilo. Karenanya, sebagai camat dia sepakat kalau mutu raskin harus dijaga. (amr/rus/c)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/20365-dihubungi-pejabat-bone-kepala-dolog-matikan-hp.html
Selasa, 25 Februari 2014
Mendag Lutfi akan Tegur Surveyor Soal Kasus Impor Beras Vietnam
Selasa, 25 Februari 2014
Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi akan menegur perusahaan surveyor selaku pihak yang memeriksa beras impor Vietnam di negara asal. Pihak surveyor merupakan KSO PT Sucofindo dan Surveyor Indonesia.
Alasan teguran ini sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus ini, namun tidak dijelaskan apa dasarnya. Padahal ketiga kementerian yaitu keuangan, perdagangan, dan pertanian menyatakan kasus beras Vietnam temuan di Pasar Cipinang sudah selesai.
"Poinnya adalah surveyor yang harus kita tegur," ujar Lutfi usai melakukan rapat dengan jajaran Kementerian Petanian, di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (25/2/2014).
Ia menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen bertindak tegas jika ada perusahaan importir maupun surveyor yang melakukan pelanggaran, maka akan masuk daftar hitam black list.
"Perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kasus ini akan kita black list, kita sudah komit itu," tegasnya.
Lutfi juga mengatakan BPK telah mengeluarkan rekomendasi soal kasus ini.
"Sudah ada surat dari BPK tentang masalah perberasan. Bahwa yang mesti diperbaiki adalah sifat surveyor itu harus dicek. Rekomendasi BPK tersebut di dalam Peraturan Menteri Perdagangan mesti di spesifikasi jenis HS untuk jenis beras masing-masing," kata Lutfi.
Ia menambahkan masalah rekomendasi BPK soal kebijakan kepada Surveyor antaralain, pihak surveyor tidak boleh lagi surveyor dibayar oleh importir (swasta) tetapi harus negara.
"Sekarang rekomendasinya Surveyor dibayar negara, sebelumnya kan dibayar oleh importir, tidak boleh lagi," ungkapnya.
Sementara itu, sumber di internal kementerian perdagangan yang tak mau disebutkan namanya mengatakan rekomendasi BPK akan menimbulkan masalah baru dalam tata niaga impor.
Ia mengatakan rekomendasi BPK harus mengubah HS jenis masing-masing beras, masalahnya kode HS beras Indonesia sudah ada dalam daftar bersama di 10 negara ASEAN. Apakah masing-masing negara harus diubah satu per satu, tentu ini menjadi masalah.
Masalah kedua, surveyor harus dibayar oleh negara, tentunya tidak boleh untuk beras saja, harus berlaku seluruhnya, masalahnya ada sekitar 1.700 komoditi perdagangan yang diperiksa oleh Surveyor. Artinya untuk membayar Surveyor adalah harus pakai APBN, namun saat ini tidak ada anggaran di APBN untuk membayar surveyor.
Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi akan menegur perusahaan surveyor selaku pihak yang memeriksa beras impor Vietnam di negara asal. Pihak surveyor merupakan KSO PT Sucofindo dan Surveyor Indonesia.
Alasan teguran ini sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus ini, namun tidak dijelaskan apa dasarnya. Padahal ketiga kementerian yaitu keuangan, perdagangan, dan pertanian menyatakan kasus beras Vietnam temuan di Pasar Cipinang sudah selesai.
"Poinnya adalah surveyor yang harus kita tegur," ujar Lutfi usai melakukan rapat dengan jajaran Kementerian Petanian, di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (25/2/2014).
Ia menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen bertindak tegas jika ada perusahaan importir maupun surveyor yang melakukan pelanggaran, maka akan masuk daftar hitam black list.
"Perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kasus ini akan kita black list, kita sudah komit itu," tegasnya.
Lutfi juga mengatakan BPK telah mengeluarkan rekomendasi soal kasus ini.
"Sudah ada surat dari BPK tentang masalah perberasan. Bahwa yang mesti diperbaiki adalah sifat surveyor itu harus dicek. Rekomendasi BPK tersebut di dalam Peraturan Menteri Perdagangan mesti di spesifikasi jenis HS untuk jenis beras masing-masing," kata Lutfi.
Ia menambahkan masalah rekomendasi BPK soal kebijakan kepada Surveyor antaralain, pihak surveyor tidak boleh lagi surveyor dibayar oleh importir (swasta) tetapi harus negara.
"Sekarang rekomendasinya Surveyor dibayar negara, sebelumnya kan dibayar oleh importir, tidak boleh lagi," ungkapnya.
Sementara itu, sumber di internal kementerian perdagangan yang tak mau disebutkan namanya mengatakan rekomendasi BPK akan menimbulkan masalah baru dalam tata niaga impor.
Ia mengatakan rekomendasi BPK harus mengubah HS jenis masing-masing beras, masalahnya kode HS beras Indonesia sudah ada dalam daftar bersama di 10 negara ASEAN. Apakah masing-masing negara harus diubah satu per satu, tentu ini menjadi masalah.
Masalah kedua, surveyor harus dibayar oleh negara, tentunya tidak boleh untuk beras saja, harus berlaku seluruhnya, masalahnya ada sekitar 1.700 komoditi perdagangan yang diperiksa oleh Surveyor. Artinya untuk membayar Surveyor adalah harus pakai APBN, namun saat ini tidak ada anggaran di APBN untuk membayar surveyor.
Asal-Usul Beras Pengadaan Bulog Subdivre Tangerang Dipertanyakan
Selasa, 25 Februari 2014
Banten_Barakindo- Asal-usul Beras Miskin (Raskin) hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerangyang per 24 Pebruari 2014 sudah mencapai 210 ton, dipertanyakan oleh banyak kalangan. Pasalnya, hingga kini para petani di Provinsi Banten belum memasuki masa panen.
“Kami tegas mempertanyakan sumber beras Raskin hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerang tahun 2014 ini. Dari mana asal muasal beras sebanyak 210 ton itu? Sebab, hingga saat ini para petani di Provinsi Banten belum memasuki masa panen raya,” ujar Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Selasa (25/2/2014).
Terlebih, kata dia, harga pasaran beras jenis medium yang masih tersisa dipasaran saat ini masih berkisar antara Rp.7.300,- hingga Rp.7.500,- per kilogram. “Kok bisa Bulog Subdivre Tangerang mendapatkan beras sebanyak itu dengan harga Rp.6.600,- per kilogram,” jelas Danil’s.
Karenanya, Danil’s meminta Kepala Bulog Subdivre Tangerang menjelaskan asal-usul beras tersebut, agar publik tidak menduga yang bukan-bukan.
“Kasub Tangerang harus menjelaskan kepada publik, dari mana beras itu berasal. Kalau memang dari mitra kerjanya, maka jelaskan siapa mitranya tersebut. Begitu juga jika ternyata beras itu hasil pengadaan Satgasnya sendiri, beli dari petani mana mereka,” tegasnya mengingatkan Perum Bulog Subdivre Tangerang, agar tidak main-main dengan kebutuhan masyarakat miskin. “Jangan main-main dengan uang negara, terlebih ini berkaitan langsung dengan kebutuhan perutnya Keluarga Miskin (Gakin),” pungkasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/02/asal-usul-beras-pengadaan-bulog.html#more
Banten_Barakindo- Asal-usul Beras Miskin (Raskin) hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerangyang per 24 Pebruari 2014 sudah mencapai 210 ton, dipertanyakan oleh banyak kalangan. Pasalnya, hingga kini para petani di Provinsi Banten belum memasuki masa panen.
“Kami tegas mempertanyakan sumber beras Raskin hasil pengadaan Perum Bulog Subdivre Tangerang tahun 2014 ini. Dari mana asal muasal beras sebanyak 210 ton itu? Sebab, hingga saat ini para petani di Provinsi Banten belum memasuki masa panen raya,” ujar Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil’s, Selasa (25/2/2014).
Terlebih, kata dia, harga pasaran beras jenis medium yang masih tersisa dipasaran saat ini masih berkisar antara Rp.7.300,- hingga Rp.7.500,- per kilogram. “Kok bisa Bulog Subdivre Tangerang mendapatkan beras sebanyak itu dengan harga Rp.6.600,- per kilogram,” jelas Danil’s.
Karenanya, Danil’s meminta Kepala Bulog Subdivre Tangerang menjelaskan asal-usul beras tersebut, agar publik tidak menduga yang bukan-bukan.
“Kasub Tangerang harus menjelaskan kepada publik, dari mana beras itu berasal. Kalau memang dari mitra kerjanya, maka jelaskan siapa mitranya tersebut. Begitu juga jika ternyata beras itu hasil pengadaan Satgasnya sendiri, beli dari petani mana mereka,” tegasnya mengingatkan Perum Bulog Subdivre Tangerang, agar tidak main-main dengan kebutuhan masyarakat miskin. “Jangan main-main dengan uang negara, terlebih ini berkaitan langsung dengan kebutuhan perutnya Keluarga Miskin (Gakin),” pungkasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2014/02/asal-usul-beras-pengadaan-bulog.html#more
Jumat, 21 Februari 2014
Stok Raskin di Gudang Bulog Berulat
Jumat, 21 Februari 2014
WATAMPONE, BKM -- Stok beras yang tersimpan sebagai cadangan pangan dan untuk beras miskin (raskin) yang ada di gudang Dolog Apala, Kabupaten Bone mengalami kerusakan. Butirannya berwarna hitam, hancur dan berulat. Sehingga tumpukan beras yang ada dalam karung membentuk gumpalan.
Kerusakan ini terjadi diduga akibat kelalaian kepala gudang dalam melakukan pengawasan pada saat pengadaan. Selain itu, ada indikasi beras dengan mutu jelek tetap diterima untuk dijadikan stok.
Termasuk kemungkinan beras sudah terlalu lama tersimpan di gudang. Ada juga dugaan akibat kurangnya pemeliharaan. Yang lebih parah, sinyalemen adanya kerjasama kongkalikong antara kepala gudang dengan pengusaha pengadaan raskin.
Pelaksana Tugas Kepala Gudang Carawali Aris Kadang Leme yang dikonfirmasi di kantornya di Gudang Dolog Apala, Kamis (20/2) menegaskan bahwa beras yang ada dalam gudang bulog dan menjadi tanggung jawabnya, mengalami kerusakan berupa penggumpalan. Jumlahnya lumayan banyak, mencapai angka hampir 100 ton.
“Memang ada kerusakan beras. Jumlahnya ada satu tumpukan. Sekitar 100 ton. Kondisinya menggumpal karena menjadi sarang atau kepompong ulat,'' kata Aris, kemarin.
Penyebabnya, menurut Aris, karena beras sudah terlalu lama digudangkan dan belum dibagikan ke masyarakat sebagai jatah raskin. “Saya rasa beras itu disimpan sudah terlalu lama. Sudah sembilan bulan. Harusnya memang cepat dibagikan,'' jelasnya.
Berbicara soal mutu, Aris hanya tersenyum. “Saya ini orang baru dan hanya pelaksana tugas kepala gudang. Barang ini masuk sebelum saya menjabat,'' kelitnya.
Untuk mengantisipasi persoalan ini, pihak gudang Dolog Apala mengolah kembali beras tersebut. ''Kita olah kembali. Yang rusak kita buang. Yang bagus kembali dimasukkan ke karung. Yang pasti jumlahnya pasti berkurang. Tapi nanti tetap diganti dengan yang baru,'' terangnya.
Sementara Umar, Kepala Dolog wilayah Bone dan Wajo yang dikonfirmasi terpisah, sangat menyayangkan kerusakan beras yang terjadi di gudang Dolog Apala. Sebab hal itu sangat merugikan.
''Kejadian seperti ini ada sanksinya, karena itu merupakan kelalaian dari petugas yang ada di gudang,'' tegas Umar. (amr/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/19983-stok-raskin-di-gudang-bulog-berulat-.html
WATAMPONE, BKM -- Stok beras yang tersimpan sebagai cadangan pangan dan untuk beras miskin (raskin) yang ada di gudang Dolog Apala, Kabupaten Bone mengalami kerusakan. Butirannya berwarna hitam, hancur dan berulat. Sehingga tumpukan beras yang ada dalam karung membentuk gumpalan.
Kerusakan ini terjadi diduga akibat kelalaian kepala gudang dalam melakukan pengawasan pada saat pengadaan. Selain itu, ada indikasi beras dengan mutu jelek tetap diterima untuk dijadikan stok.
Termasuk kemungkinan beras sudah terlalu lama tersimpan di gudang. Ada juga dugaan akibat kurangnya pemeliharaan. Yang lebih parah, sinyalemen adanya kerjasama kongkalikong antara kepala gudang dengan pengusaha pengadaan raskin.
Pelaksana Tugas Kepala Gudang Carawali Aris Kadang Leme yang dikonfirmasi di kantornya di Gudang Dolog Apala, Kamis (20/2) menegaskan bahwa beras yang ada dalam gudang bulog dan menjadi tanggung jawabnya, mengalami kerusakan berupa penggumpalan. Jumlahnya lumayan banyak, mencapai angka hampir 100 ton.
“Memang ada kerusakan beras. Jumlahnya ada satu tumpukan. Sekitar 100 ton. Kondisinya menggumpal karena menjadi sarang atau kepompong ulat,'' kata Aris, kemarin.
Penyebabnya, menurut Aris, karena beras sudah terlalu lama digudangkan dan belum dibagikan ke masyarakat sebagai jatah raskin. “Saya rasa beras itu disimpan sudah terlalu lama. Sudah sembilan bulan. Harusnya memang cepat dibagikan,'' jelasnya.
Berbicara soal mutu, Aris hanya tersenyum. “Saya ini orang baru dan hanya pelaksana tugas kepala gudang. Barang ini masuk sebelum saya menjabat,'' kelitnya.
Untuk mengantisipasi persoalan ini, pihak gudang Dolog Apala mengolah kembali beras tersebut. ''Kita olah kembali. Yang rusak kita buang. Yang bagus kembali dimasukkan ke karung. Yang pasti jumlahnya pasti berkurang. Tapi nanti tetap diganti dengan yang baru,'' terangnya.
Sementara Umar, Kepala Dolog wilayah Bone dan Wajo yang dikonfirmasi terpisah, sangat menyayangkan kerusakan beras yang terjadi di gudang Dolog Apala. Sebab hal itu sangat merugikan.
''Kejadian seperti ini ada sanksinya, karena itu merupakan kelalaian dari petugas yang ada di gudang,'' tegas Umar. (amr/rus/b)
http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/19983-stok-raskin-di-gudang-bulog-berulat-.html
Beras untuk Pengungsi Kelud Rusak dan Berkutu
Kamis, 20 Februari 2014
TEMPO.CO, Batu - Para pengungsi korban letusan Gunung Kelud di Kota Batu, Jawa Timur, mengeluhkan kualitas beras bantuan yang mereka dapat. Sebab, beras yang dipasok Perum Bulog itu berwarna kehitaman dan berkutu. Karena kualitas beras jelek, tak sedikit pengungsi yang enggan menyantap nasi yang dimasak dapur umum. Dapur umum itu dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.
"Berasnya tak layak konsumsi," kata pengungsi asal Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Sukirno, Kamis, 20 Februari 2014. Sejak Gunung Kelud meletus, lelaki 60 tahun ini bertahan di penampungan pengungsi di gelanggang olahraga Ganesha, Kota Batu. Namun, meski mengeluhkan kualitas beras, dia tetap memakan jatah dari dapur umum. Alasannya: Sukirno tidak punya uang untuk membeli makanan di warung.(Baca: Gunung Kelud Dipasangi Seismograf Digital)
Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional Malang Gatot Hadiantoro mengatakan telah mengirim bantuan beras 60 ton. Ia juga sudah mendapat laporan bahwa sebagian beras yang dikirim tersebut berkualitas jelek dan berkutu. "Untuk beras yang rusak dan berkutu, segera kami ganti dengan beras yang layak konsumsi," katanya. (baca: tatus Gunung Kelud Diturunkan ke Siaga)
Beras yang tak layak makan itu, kata dia, akan ditarik kembali ke gudang penyimpanan. Menurut dia, beras-beras itu berasal dari gudang penyimpanan di Pakisaji, Kabupaten Malang. Dia menduga beras tersebut rusak karena tidak ditangani dengan benar di dalam penyimpanan. Padahal, kata dia, prosedur standar penyimpanan beras telah diatur oleh Perum Bulog.
EKO WIDIANTO
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/20/058556097/Beras-untuk-Pengungsi-Kelud-Rusak-dan-Berkutu
TEMPO.CO, Batu - Para pengungsi korban letusan Gunung Kelud di Kota Batu, Jawa Timur, mengeluhkan kualitas beras bantuan yang mereka dapat. Sebab, beras yang dipasok Perum Bulog itu berwarna kehitaman dan berkutu. Karena kualitas beras jelek, tak sedikit pengungsi yang enggan menyantap nasi yang dimasak dapur umum. Dapur umum itu dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.
"Berasnya tak layak konsumsi," kata pengungsi asal Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Sukirno, Kamis, 20 Februari 2014. Sejak Gunung Kelud meletus, lelaki 60 tahun ini bertahan di penampungan pengungsi di gelanggang olahraga Ganesha, Kota Batu. Namun, meski mengeluhkan kualitas beras, dia tetap memakan jatah dari dapur umum. Alasannya: Sukirno tidak punya uang untuk membeli makanan di warung.(Baca: Gunung Kelud Dipasangi Seismograf Digital)
Wakil Kepala Perum Bulog Divisi Regional Malang Gatot Hadiantoro mengatakan telah mengirim bantuan beras 60 ton. Ia juga sudah mendapat laporan bahwa sebagian beras yang dikirim tersebut berkualitas jelek dan berkutu. "Untuk beras yang rusak dan berkutu, segera kami ganti dengan beras yang layak konsumsi," katanya. (baca: tatus Gunung Kelud Diturunkan ke Siaga)
Beras yang tak layak makan itu, kata dia, akan ditarik kembali ke gudang penyimpanan. Menurut dia, beras-beras itu berasal dari gudang penyimpanan di Pakisaji, Kabupaten Malang. Dia menduga beras tersebut rusak karena tidak ditangani dengan benar di dalam penyimpanan. Padahal, kata dia, prosedur standar penyimpanan beras telah diatur oleh Perum Bulog.
EKO WIDIANTO
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/20/058556097/Beras-untuk-Pengungsi-Kelud-Rusak-dan-Berkutu
Kamis, 20 Februari 2014
Program Raskin Gubernur NTT Kurang Didukung Bawahan
Rabu, 19 Februari 2014
Tidak ada satu daerah pun yang mengusulkan raskin kepada Bulog.
KUPANG, Jaringnews.com - Kepala Devisi Bulog Nusa Tenggara Timur (NTT), Miftah, menilai kinerja Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Timur masih perlu ditingkatkan dalam penyaluran Beras Miskin (Raskin) kepada masyarakat. Pasalnya sampai saat ini belum ada daerah yang mengusulkan permintaan Raskin. Padahal Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya telah meluncurkan program raskin di Kota Maumere Kabupaten Sikka-Flores.
Dia menambahkan, dorongan dari Pemda terhadap pemerintah di tingkat desa dan kelurahan masih sangat kurang. Padahal pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak suksesnya program yang sangat membantu masyarakat miskin.
“Dari sisi perekonomian masyarakat miskin, raskin ini sangat membantu mereka, namun pemerintah kadang datang ambilnya 2 atau 3 bulan sekali, ini buktinya bahwa kinerja mereka rendah,” kata Miftah.
Raskin, menurut dia,selain membantu masyarakat miskin, juga akan membantu menekan inflasi. Pagu beras miskin untuk NTT pada tahun 2014, menurut Miftah kurang lebih 76.000 ton. Kemudian pagu bulanannya 6.300 ton. Namun, sejak awal Januari hingga saat ini tidak ada satu daerah pun yang mengusulkan raskin ke pihak Bulog.
Kesadaran untuk mendistribusikan raskin ke rumah tangga sasaran, tutur dia, belum ada di kalangan pemerintah. Nyatanya untuk dua bulan ini masih tertampung 12.600 ton untuk keluarga miskin di Nusa Tenggara Timur.
“Perlu diketahui pula bahwa harga beras dari kami hanya Rp.1600 per kg dan masing-masing kepala keluarga memiliki jatah sebanyak 15 kg setiap bulan,” kata Miftah.
Ditanya soal adanya penjualan beras raskin dengan harga yang ditentukan Bulog kepada masyarakat miskin, Miftah mengatakan bahwa soal adanya penjualan diatas harga yang ditentukan Bulog bukan merupakan hak dan tanggungjawab Bulog, tetapi hal itu merupakan hak pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pihak penegak hukum seperti kepolisian.
Dia menambahkan bahwa beras miskin yang dibeli oleh masyarakat melalui desa atau kelurahan, akan diantar langsung pihak Bulog sampai pada tempat yang ditentukan kepala desa atau lurah dan biaya pengangkutan hingga tiba di tempat tersebut merupakan tanggungjawab bulog, bukan kepala desa, lurah atau masyarakat, sehingga jika ada yang mengatakan bahwa ada biaya pengangkutan dan lain sebagainya itu merupakan penipuan terhadap rakyat kecil, tandas Miftah.
(lmd / Ben)
http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/56749/program-raskin-gubernur-ntt-kurang-didukung-bawahan
Tidak ada satu daerah pun yang mengusulkan raskin kepada Bulog.
KUPANG, Jaringnews.com - Kepala Devisi Bulog Nusa Tenggara Timur (NTT), Miftah, menilai kinerja Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Timur masih perlu ditingkatkan dalam penyaluran Beras Miskin (Raskin) kepada masyarakat. Pasalnya sampai saat ini belum ada daerah yang mengusulkan permintaan Raskin. Padahal Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya telah meluncurkan program raskin di Kota Maumere Kabupaten Sikka-Flores.
Dia menambahkan, dorongan dari Pemda terhadap pemerintah di tingkat desa dan kelurahan masih sangat kurang. Padahal pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak suksesnya program yang sangat membantu masyarakat miskin.
“Dari sisi perekonomian masyarakat miskin, raskin ini sangat membantu mereka, namun pemerintah kadang datang ambilnya 2 atau 3 bulan sekali, ini buktinya bahwa kinerja mereka rendah,” kata Miftah.
Raskin, menurut dia,selain membantu masyarakat miskin, juga akan membantu menekan inflasi. Pagu beras miskin untuk NTT pada tahun 2014, menurut Miftah kurang lebih 76.000 ton. Kemudian pagu bulanannya 6.300 ton. Namun, sejak awal Januari hingga saat ini tidak ada satu daerah pun yang mengusulkan raskin ke pihak Bulog.
Kesadaran untuk mendistribusikan raskin ke rumah tangga sasaran, tutur dia, belum ada di kalangan pemerintah. Nyatanya untuk dua bulan ini masih tertampung 12.600 ton untuk keluarga miskin di Nusa Tenggara Timur.
“Perlu diketahui pula bahwa harga beras dari kami hanya Rp.1600 per kg dan masing-masing kepala keluarga memiliki jatah sebanyak 15 kg setiap bulan,” kata Miftah.
Ditanya soal adanya penjualan beras raskin dengan harga yang ditentukan Bulog kepada masyarakat miskin, Miftah mengatakan bahwa soal adanya penjualan diatas harga yang ditentukan Bulog bukan merupakan hak dan tanggungjawab Bulog, tetapi hal itu merupakan hak pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pihak penegak hukum seperti kepolisian.
Dia menambahkan bahwa beras miskin yang dibeli oleh masyarakat melalui desa atau kelurahan, akan diantar langsung pihak Bulog sampai pada tempat yang ditentukan kepala desa atau lurah dan biaya pengangkutan hingga tiba di tempat tersebut merupakan tanggungjawab bulog, bukan kepala desa, lurah atau masyarakat, sehingga jika ada yang mengatakan bahwa ada biaya pengangkutan dan lain sebagainya itu merupakan penipuan terhadap rakyat kecil, tandas Miftah.
(lmd / Ben)
http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/56749/program-raskin-gubernur-ntt-kurang-didukung-bawahan
Rabu, 19 Februari 2014
Legislator persoalkan bantuan beras Bulog untuk pengungsi
Rabu, 19 Februari 2014
"Beras yang disumbangkan untuk pengungsi itu selain warnanya coklat kehitaman, kondisinya juga hancur. Padahal beras bantuan Bulog itu jumlahnya tidak sedikit, yakni 60 ton,"
Malang (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli mempersoalkan bantuan beras yang diberikan oleh Bulog kepada pengungsi korban erupsi Gunung Kelud, Jatim karena kualitasnya jelek dan tidak layak konsumsi.
"Beras yang disumbangkan untuk pengungsi itu selain warnanya coklat kehitaman, kondisinya juga hancur. Padahal beras bantuan Bulog itu jumlahnya tidak sedikit, yakni 60 ton," kata Pieter di Malang, Rabu.
Ia mengaku dirinya melihat sendiri kondisi beras bantuan Bulog tersebut ketika dirinya mengunjungi posko pengungsian di GOR Ganesha Kota Batu, akhir pekan lalu.
Menurut dia, beras untuk para pengungsi yang diberikan Bulog kurang manusiawi. Seharusnya Bulog menghargai para pengungsi, sehingga beras yang diberikan harusnya berkualitas baik.
Pieter menegaskan, dengan kasus beras yang tidak layak konsumsi itu, pihaknya akan memberikan laporan kepada Ketua Komisi IV DPR RI karena Komisi IV yang berwenang dalam mengawasi pendistribusian beras Bulog.
Sementara itu salah seorang pengungsi di GOR Ganesha asal Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Mashuri membenarkan pada beberapa hari lalu, nasi yang diberikan agak kehitaman, sehingga sebagian pengungsi tidak mau makan nasi jatah dari posko dan membeli di warung terdekat dan sebagian makan mi instan.
Menanggapi temuan dari Ketua Komisi III DPR RI itu, Wakil Kepala Bulog Divre VII Malang Gatot Hadiantoro mengakui adanya laporan terkait beras yang dikirimkan ke posko pengungsian tersebut tak memenuhi syarat konsumsi.
"Setelah ada laporan terkait kondisi beras bantuan Bulog itu, kami langsung akan mengganti beras tersebut dengan beras yang lebih bagus dan layak konsumsi, namun ketika Bulog akan mengganti beras tersebut, ternyata beras yang sebelumnya berada di gudang sebelah dapur umum pengungsi itu sudah kosong," ujarnya.
Karena sudah dimasak, katanya, beras yang dikirimkan seberat 60 ton untuk mengganti beras yang tidak layak konsumsi itu, akhirnya dikembalikan ke gudang Bulog yang ada di wilayah Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
"Beras yang sudah kami kirim itu akhirnya kami kembalikan lagi karena sampai saat ini Pemkab Malang belum mengajukan bantuan beras lagi untuk para pengungsi," ucapnya.
Beras bantuan Bulog Malang sebanyak 60 ton yang dikirimkan pada hari pertama warga mengungsi, Jumat (14/2) di lokasi pengungsian GOR Ganesha Batu tidak layak konsumsi, namun sudah terlanjur dimasak oleh petugas di dapur umum pengungsi.(*)
http://www.antaranews.com/berita/419940/legislator-persoalkan-bantuan-beras-bulog-untuk-pengungsi
"Beras yang disumbangkan untuk pengungsi itu selain warnanya coklat kehitaman, kondisinya juga hancur. Padahal beras bantuan Bulog itu jumlahnya tidak sedikit, yakni 60 ton,"
Malang (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli mempersoalkan bantuan beras yang diberikan oleh Bulog kepada pengungsi korban erupsi Gunung Kelud, Jatim karena kualitasnya jelek dan tidak layak konsumsi.
"Beras yang disumbangkan untuk pengungsi itu selain warnanya coklat kehitaman, kondisinya juga hancur. Padahal beras bantuan Bulog itu jumlahnya tidak sedikit, yakni 60 ton," kata Pieter di Malang, Rabu.
Ia mengaku dirinya melihat sendiri kondisi beras bantuan Bulog tersebut ketika dirinya mengunjungi posko pengungsian di GOR Ganesha Kota Batu, akhir pekan lalu.
Menurut dia, beras untuk para pengungsi yang diberikan Bulog kurang manusiawi. Seharusnya Bulog menghargai para pengungsi, sehingga beras yang diberikan harusnya berkualitas baik.
Pieter menegaskan, dengan kasus beras yang tidak layak konsumsi itu, pihaknya akan memberikan laporan kepada Ketua Komisi IV DPR RI karena Komisi IV yang berwenang dalam mengawasi pendistribusian beras Bulog.
Sementara itu salah seorang pengungsi di GOR Ganesha asal Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Mashuri membenarkan pada beberapa hari lalu, nasi yang diberikan agak kehitaman, sehingga sebagian pengungsi tidak mau makan nasi jatah dari posko dan membeli di warung terdekat dan sebagian makan mi instan.
Menanggapi temuan dari Ketua Komisi III DPR RI itu, Wakil Kepala Bulog Divre VII Malang Gatot Hadiantoro mengakui adanya laporan terkait beras yang dikirimkan ke posko pengungsian tersebut tak memenuhi syarat konsumsi.
"Setelah ada laporan terkait kondisi beras bantuan Bulog itu, kami langsung akan mengganti beras tersebut dengan beras yang lebih bagus dan layak konsumsi, namun ketika Bulog akan mengganti beras tersebut, ternyata beras yang sebelumnya berada di gudang sebelah dapur umum pengungsi itu sudah kosong," ujarnya.
Karena sudah dimasak, katanya, beras yang dikirimkan seberat 60 ton untuk mengganti beras yang tidak layak konsumsi itu, akhirnya dikembalikan ke gudang Bulog yang ada di wilayah Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
"Beras yang sudah kami kirim itu akhirnya kami kembalikan lagi karena sampai saat ini Pemkab Malang belum mengajukan bantuan beras lagi untuk para pengungsi," ucapnya.
Beras bantuan Bulog Malang sebanyak 60 ton yang dikirimkan pada hari pertama warga mengungsi, Jumat (14/2) di lokasi pengungsian GOR Ganesha Batu tidak layak konsumsi, namun sudah terlanjur dimasak oleh petugas di dapur umum pengungsi.(*)
http://www.antaranews.com/berita/419940/legislator-persoalkan-bantuan-beras-bulog-untuk-pengungsi
Selasa, 18 Februari 2014
Harga Raskin di Tasikmalaya Rp 2.000/kg
Selasa, 18 Februari 2014
TASIKMALAYA, (tubasmedia.com) – Harga pembayaran kembali beras keluarga miskin (raskin) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membengkak. Warga yang berhak menerima membayar Rp 2.000 per kg dari harga seharusnya Rp 1.600 per kg. Kenaikkan itu tanpa alasan yang jelas, diduga karena ulah oknum pemerintah desa yang mecari keuntungan pribadi.
Akibatnya, warga masyarakat menjadi terbebani tambahan biaya sehingga pembayaran kembali raskin menjadi terlambat atau nunggak. Keterlambatan tersebut, menurut Ketua Independent Corouption wacth (ICW) Tasikmalaya Ir. Minirudin MP kenaqikan harga raskin karena ulah oknum kepala desa yang mencari keuntungan pribadi diatas penderitaan orang miskin.
Tidak hanya soal harga, tambah Minirudin berat raskin yang didrop Bulog pun berkurang jumlahnya. Raskin seberat 15 kg yang didrop Bulog di dalam karung plastik, ternyata yang diterima pemerintah desa hanya 14 kg. Oknum pemerintah desa mengharuskan warga membayar raskin dengan harga penuh.
Penyalahgunaan raskin membuat Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum berang dan dalam waktu dekat akan memanggil kepala desa yang memiliki masalah terkait tunggakan raskin. Sampai akhir tahun lalu masih banyak terjadi tunggakan pembayaran raskin oleh sejumlah desa kepada Bulog. Diperkirakan jumlahnya secara keseluruhan mencapai Rp 2 miliar.
Kabupaten Tasikmalaya mendapat kuota 2.200 ton dan baru terserap 80 persen. Jika sampai 2014 tunggakan itu belum lunas akan mempengaruhi distribusi raskin tahun berikutnya. Bulog telah menegaskan tidak akan mengirim kembali beras raskin ke daerah yang bermasalah. Langkah itu untuk menghindari terjadinya tunggakan dua kali, kata Uu.
Dari 1,7 juta jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya ada lebih 600.000 jiwa lebih masih dikategorikan hidup miskin, sehingga Pemkab Tasikmalaya membentuk unit pelayanan cepat penanggulangan kemiskinan (UPCPK). Data tahun 2012 menyebutkan luas total areal lahan persawahan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 49.000 hektar dengan jumlah produksi 313,600 ton atau sebanyak 855.179 ton per tahun.
Ini berarti rata-rata produksi padi setiap hektarnya bisa mencapai 65,53 kuintal. Jumlah tersebut sebagai capaian yang dikategorikan surplus. Jumlah tersebut belum mampu men-cukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sehingga tergantung raskin. Distribusi raskin untuk wilayah Priangan Timur sebanyak 7.400 ton. (hakri/dadang)
http://www.tubasmedia.com/berita/harga-raskin-di-tasikmalaya-rp-2-000kg/
TASIKMALAYA, (tubasmedia.com) – Harga pembayaran kembali beras keluarga miskin (raskin) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membengkak. Warga yang berhak menerima membayar Rp 2.000 per kg dari harga seharusnya Rp 1.600 per kg. Kenaikkan itu tanpa alasan yang jelas, diduga karena ulah oknum pemerintah desa yang mecari keuntungan pribadi.
Akibatnya, warga masyarakat menjadi terbebani tambahan biaya sehingga pembayaran kembali raskin menjadi terlambat atau nunggak. Keterlambatan tersebut, menurut Ketua Independent Corouption wacth (ICW) Tasikmalaya Ir. Minirudin MP kenaqikan harga raskin karena ulah oknum kepala desa yang mencari keuntungan pribadi diatas penderitaan orang miskin.
Tidak hanya soal harga, tambah Minirudin berat raskin yang didrop Bulog pun berkurang jumlahnya. Raskin seberat 15 kg yang didrop Bulog di dalam karung plastik, ternyata yang diterima pemerintah desa hanya 14 kg. Oknum pemerintah desa mengharuskan warga membayar raskin dengan harga penuh.
Penyalahgunaan raskin membuat Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum berang dan dalam waktu dekat akan memanggil kepala desa yang memiliki masalah terkait tunggakan raskin. Sampai akhir tahun lalu masih banyak terjadi tunggakan pembayaran raskin oleh sejumlah desa kepada Bulog. Diperkirakan jumlahnya secara keseluruhan mencapai Rp 2 miliar.
Kabupaten Tasikmalaya mendapat kuota 2.200 ton dan baru terserap 80 persen. Jika sampai 2014 tunggakan itu belum lunas akan mempengaruhi distribusi raskin tahun berikutnya. Bulog telah menegaskan tidak akan mengirim kembali beras raskin ke daerah yang bermasalah. Langkah itu untuk menghindari terjadinya tunggakan dua kali, kata Uu.
Dari 1,7 juta jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya ada lebih 600.000 jiwa lebih masih dikategorikan hidup miskin, sehingga Pemkab Tasikmalaya membentuk unit pelayanan cepat penanggulangan kemiskinan (UPCPK). Data tahun 2012 menyebutkan luas total areal lahan persawahan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 49.000 hektar dengan jumlah produksi 313,600 ton atau sebanyak 855.179 ton per tahun.
Ini berarti rata-rata produksi padi setiap hektarnya bisa mencapai 65,53 kuintal. Jumlah tersebut sebagai capaian yang dikategorikan surplus. Jumlah tersebut belum mampu men-cukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sehingga tergantung raskin. Distribusi raskin untuk wilayah Priangan Timur sebanyak 7.400 ton. (hakri/dadang)
http://www.tubasmedia.com/berita/harga-raskin-di-tasikmalaya-rp-2-000kg/
Sebulan, Bulog Hanya Serap Gula 10 Ton
Selasa, 18 Februari 2014
MAKASSAR, FAJAR – Bulog punya tugas menguasai banyak stok gula lokal untuk stabilisasi harga. Termasuk Bulog Dvivre VII di Makassar.
Sayangnya, kemampuan Bulog Divre VII untuk menyerap gula dari petani lokal masih minim. Dalam setahun rata-rata hanya 120 ton gula yang mampu ditampung. Artinya cuma 10 ton per bulan.
Kepala Perum Bulog Divre VII Sulsel, Tommy S Sikado mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan pendekatan kepada produsen gula lokal seperti pabrik gula di Takalar dan Bone.
“Kalau di Sulsel kami sudah persiapkan. Bulog Divre VII akan mendistribusikan gula sebanyak 10 ton per bulan melalui Bulog mart Makassar, Parepare, Barru, Bulukumba dan Sidrap,” ujar Tommy, Senin, 17 Februari.
Namun, Tommy mengaku rata-rata pabrik gula lokal telah memiliki pelanggan tetap. Mekanisme ini yang biasa mempengaruhi harga di pasar.
“Ini artinya kita disuruh bersaing dengan para pelanggan yang sudah lama menjalin bisnis. Kan sulit jadinya bagi kita,” keluh dia.
Sementara untuk kebutuhan gula di daerah ini, Tommy enggan membeberkan. Alasannya kebutuhan gula merupakan kewengan dari pemerintah provinsi.
Gula lokal yang diserap Bulog Divre VII memang hanya untuk didistribusikan melalui Bulog Mart. Selain itu, beras dan minyak goring jadi prioritas. Tujuannya untuk memotong rantai distribusi.
“Tentu harga jualnya akan bersaing dan lebih murah. Selama ini distribusi gula selalu dipengaruhi gejolak pasar sehingga kehadiran Bulog Mart dapat menahan gejolak itu,” tuturnya.
Kementerian Perdagangan memberi tugas kepada Bulog untuk stabilisasi harga gula. Dalam upaya tersebut, bulog diberikan kebebasan untuk menguasai stok sebanyak 350.000 ton tahun ini. Untuk mengamankan pasokan tersebut, Bulog dapat melakukannya dengan membeli gula petani lokal, kerja sama dengan perusahaan rafinasi atau impor. (m04/zul)
http://www.fajar.co.id/bisnisekonomi/3138895_5664.html
MAKASSAR, FAJAR – Bulog punya tugas menguasai banyak stok gula lokal untuk stabilisasi harga. Termasuk Bulog Dvivre VII di Makassar.
Sayangnya, kemampuan Bulog Divre VII untuk menyerap gula dari petani lokal masih minim. Dalam setahun rata-rata hanya 120 ton gula yang mampu ditampung. Artinya cuma 10 ton per bulan.
Kepala Perum Bulog Divre VII Sulsel, Tommy S Sikado mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan pendekatan kepada produsen gula lokal seperti pabrik gula di Takalar dan Bone.
“Kalau di Sulsel kami sudah persiapkan. Bulog Divre VII akan mendistribusikan gula sebanyak 10 ton per bulan melalui Bulog mart Makassar, Parepare, Barru, Bulukumba dan Sidrap,” ujar Tommy, Senin, 17 Februari.
Namun, Tommy mengaku rata-rata pabrik gula lokal telah memiliki pelanggan tetap. Mekanisme ini yang biasa mempengaruhi harga di pasar.
“Ini artinya kita disuruh bersaing dengan para pelanggan yang sudah lama menjalin bisnis. Kan sulit jadinya bagi kita,” keluh dia.
Sementara untuk kebutuhan gula di daerah ini, Tommy enggan membeberkan. Alasannya kebutuhan gula merupakan kewengan dari pemerintah provinsi.
Gula lokal yang diserap Bulog Divre VII memang hanya untuk didistribusikan melalui Bulog Mart. Selain itu, beras dan minyak goring jadi prioritas. Tujuannya untuk memotong rantai distribusi.
“Tentu harga jualnya akan bersaing dan lebih murah. Selama ini distribusi gula selalu dipengaruhi gejolak pasar sehingga kehadiran Bulog Mart dapat menahan gejolak itu,” tuturnya.
Kementerian Perdagangan memberi tugas kepada Bulog untuk stabilisasi harga gula. Dalam upaya tersebut, bulog diberikan kebebasan untuk menguasai stok sebanyak 350.000 ton tahun ini. Untuk mengamankan pasokan tersebut, Bulog dapat melakukannya dengan membeli gula petani lokal, kerja sama dengan perusahaan rafinasi atau impor. (m04/zul)
http://www.fajar.co.id/bisnisekonomi/3138895_5664.html
Bulog Maluku Ragu Beli Beras Dari Petani di Pulau Buru
Senin, 17 Februari 2014
AMBON Tribun-Maluku.Com- Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Maluku tidak bisa membeli beras dari hasil padi gabah kering milik petani sawah di Pulau Buru, karena harga yang diminta petani mahal yaitu 8000 rupiah perkologram jika dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu perkilogram 6500 rupiah.
Selain itu kadar air dari beras milik petani di Pulau Buru masih tinggi sehingga jika disimpan di gudang tertalu lama beras tersebut bisa rusak.
Informasi yang berhasil dihimpun Tribun-Maluku.Com di Kantor Gubernur Maluku Senin (17/2) menyebutkan, karena pihak Bulog Divre Maluku tidak bersedia membeli beras, maka Pemerintah Kabupaten Buru menyurati Pemerintah Provinsi Maluku untuk memfasilitasi hal ini.
Disabutkan, saat ini produksi padi di Pulau Buru meningkat, apalagi sesuai rencana akan dilakukan panen raya juga pada bulan Maret 2014 nanti.
Selain itu beras impor selalu didatangkan dari Ambon ke Namlea oleh para pengusaha, sehingga mempengaruhi beras hasil panen petani tidak bisa terjual dengan baik.
Para petani di Pulau Buru menaikkan harga beras perkilogram 8000 rupiah, karena biaya produksinya sudah naik disamping pengaruh dari aktivitas masyarakat di gunung botak melalui tambang rakyat (tambang emas).(02TM)
http://www.tribun-maluku.com/2014/02/bulog-maluku-ragu-beli-beras-dari.html
AMBON Tribun-Maluku.Com- Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Maluku tidak bisa membeli beras dari hasil padi gabah kering milik petani sawah di Pulau Buru, karena harga yang diminta petani mahal yaitu 8000 rupiah perkologram jika dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu perkilogram 6500 rupiah.
Selain itu kadar air dari beras milik petani di Pulau Buru masih tinggi sehingga jika disimpan di gudang tertalu lama beras tersebut bisa rusak.
Informasi yang berhasil dihimpun Tribun-Maluku.Com di Kantor Gubernur Maluku Senin (17/2) menyebutkan, karena pihak Bulog Divre Maluku tidak bersedia membeli beras, maka Pemerintah Kabupaten Buru menyurati Pemerintah Provinsi Maluku untuk memfasilitasi hal ini.
Disabutkan, saat ini produksi padi di Pulau Buru meningkat, apalagi sesuai rencana akan dilakukan panen raya juga pada bulan Maret 2014 nanti.
Selain itu beras impor selalu didatangkan dari Ambon ke Namlea oleh para pengusaha, sehingga mempengaruhi beras hasil panen petani tidak bisa terjual dengan baik.
Para petani di Pulau Buru menaikkan harga beras perkilogram 8000 rupiah, karena biaya produksinya sudah naik disamping pengaruh dari aktivitas masyarakat di gunung botak melalui tambang rakyat (tambang emas).(02TM)
http://www.tribun-maluku.com/2014/02/bulog-maluku-ragu-beli-beras-dari.html
Senin, 17 Februari 2014
Kualitas Beras Bulog Buruk
Minggu, 16 Februari 2014
Gunung Kelud Meletus
SURYA Online, BATU - Hari ketiga korban pengungsi Gunung Kelud di Kota Batu mendapatkan beras dengan kualitas buruk dari Badan Urusan Logistik Bulog, Minggu (16/2/2014).
Salah satu petugas dapur umum di Gedung Kesenian Kota Batu yang enggan disebutkan namanya menyebut, beras yang diberikan untuk pengungsi rusak, kotor serta banyak batu.
Di gudang posko posko Gedung Kesenian, beras dari Bulog itu datang Minggu (16/2/2014) pagi sebanyak 27 sak dengan per sak berisi 15 kg yang dikirim oleh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu.
“Tadi pagi sempat kami masak tapi harus dicuci enam kali baru kelihatan putih. Itu pun putihnya tidak seperti beras biasa, warnanya kemerahan. Kami harus bekerja berulangkali karena harus memisahkan batu yang campur dengan beras,” ujar petugas juru masak itu sembari mengatakan beras itu akhirnya dibiarkan di gudang.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Achmad Choirur Rochim mengungkapkan, beras diambil dari Bulog, Minggu (16/2/2014), BPBD Kota Batu mendapat jatah 15 ton.
Choirur mengakui, memang kualitas berasnya buruk namun beras itu yang tersisa di Gudang Bulog. Mau tidak mau, itu yang bisa dikonsumsi karena saat ini jumlah beras dari donatur juga menipis.
“Ini pun yang kami ambil beras cadangan dari Kabupaten Malang. Kan masingmasing Pemda punya cadangan di Bulog. Karena adanya ini, mau tidak mau kami tetap kirim,” katanya.
http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/16/kualitas-beras-bulog-buruk
Gunung Kelud Meletus
SURYA Online, BATU - Hari ketiga korban pengungsi Gunung Kelud di Kota Batu mendapatkan beras dengan kualitas buruk dari Badan Urusan Logistik Bulog, Minggu (16/2/2014).
Salah satu petugas dapur umum di Gedung Kesenian Kota Batu yang enggan disebutkan namanya menyebut, beras yang diberikan untuk pengungsi rusak, kotor serta banyak batu.
Di gudang posko posko Gedung Kesenian, beras dari Bulog itu datang Minggu (16/2/2014) pagi sebanyak 27 sak dengan per sak berisi 15 kg yang dikirim oleh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu.
“Tadi pagi sempat kami masak tapi harus dicuci enam kali baru kelihatan putih. Itu pun putihnya tidak seperti beras biasa, warnanya kemerahan. Kami harus bekerja berulangkali karena harus memisahkan batu yang campur dengan beras,” ujar petugas juru masak itu sembari mengatakan beras itu akhirnya dibiarkan di gudang.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Achmad Choirur Rochim mengungkapkan, beras diambil dari Bulog, Minggu (16/2/2014), BPBD Kota Batu mendapat jatah 15 ton.
Choirur mengakui, memang kualitas berasnya buruk namun beras itu yang tersisa di Gudang Bulog. Mau tidak mau, itu yang bisa dikonsumsi karena saat ini jumlah beras dari donatur juga menipis.
“Ini pun yang kami ambil beras cadangan dari Kabupaten Malang. Kan masingmasing Pemda punya cadangan di Bulog. Karena adanya ini, mau tidak mau kami tetap kirim,” katanya.
http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/16/kualitas-beras-bulog-buruk
Jumat, 14 Februari 2014
Rekomendasi Impor Beras oleh Plt Dirjen yang Berubah-ubah
Jumat, 14 Februari 2014
JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah impor beras yang terjadi belakangan ini dan sempat heboh, patut dicurigai dan menjadi perhatian pihak-pihak tertentu untuk diusut, karena banyak hal-hal yang janggal telah terjadi.
Anggota DPR yang duduk di Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja mengungkap ‘permainan’ impor beras dari luar negeri yang biang keroknya diduga berasal dari surat-surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat Kementan.
Selama tahun 2013 saja, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan telah merekomendasikan impor beras sebanyak 474.545 ton kepada 454 pengusaha.
Dari kejadian-kejadian itu yang menarik perhatian Lili, kenapa yang tanda tangan rekomendasi impor beras tersebut, Plt Dirjen yang orangnya berubah-ubah.
Misalnya, ketika memberikan rekomendasi impor beras kepada PT Budi Semesta, suratnya ditandatangani Plt Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Banun Harpini.
Seperti diketahui, Banun Harpini ini sekarang menjabat Kepala Badan Karantina Pertanian, kata Lili Asdjudiredja di DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Dijelaskan, surat yang ditandatangani Banun, nomor 48/PP 130/G/01/2013, tanggal 15 Januari 2013. Beras yang diimpor sebanyak 200 ton, jenis berasnya Thai Hom Mali. Pada tanggal yang sama, pejabat yang sama juga mengeluarkan rekomendasi impor beras Japonica sebanyak 100 ton kepada CV. Daya Sakti, melalui surat bernomor 84/PP 130/G/01/2013.
Kemudian pada 18 September 2013, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi impor beras kepada CV Sukses Abadi.
Suratnya diteken oleh Haryono yang sehari-hari menjabat Kepala Badan Litbang Kementan, selalu Plt Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Suratnya bernomor1204/PP 130/G/9/2013.
‘’Dari surat-surat yang kita telusuri, kenapa yang neken rekomendasi itu Plt Dirjen semua? Kenapa tidak dilakukan oleh dirjennya sendiri? Ada apa ini??’’ tanya Lili.
Politisi Partai Golkar dari Jabar itu menguraikan, impor beras yang direkomendasikan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan sebanyak 474.545 ton itu, yang disetujui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sebanyak 474.451 ton. Selisihnya hanya 4 ton karena pihak Kemendag tidak berani mengurangi jumlah yang direkomendasikan Kementan. Tetapi dari jumlah impor yang disetujui Kemendag, yang bisa direalisasikan lembaga surveyor hanya 328.284 ton, sisanya sebanyak 146.167 ton tak bisa atau gagal direalisasikan.
‘’Jadi, dari 474.545 ton beras yang direkomendasikan Kementan, hanya 328.284 ton yang bisa direalisasikan. Kita patut menduga, rekomendasi impor beras ini ada kaitannya dengan pemberian fee, ini yang harus diusut oleh KPK dan lembaga penegak hukum lainnya,’’ pinta Lili Asdjudiredja. (A-109/A_88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/270018
JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah impor beras yang terjadi belakangan ini dan sempat heboh, patut dicurigai dan menjadi perhatian pihak-pihak tertentu untuk diusut, karena banyak hal-hal yang janggal telah terjadi.
Anggota DPR yang duduk di Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja mengungkap ‘permainan’ impor beras dari luar negeri yang biang keroknya diduga berasal dari surat-surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat Kementan.
Selama tahun 2013 saja, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan telah merekomendasikan impor beras sebanyak 474.545 ton kepada 454 pengusaha.
Dari kejadian-kejadian itu yang menarik perhatian Lili, kenapa yang tanda tangan rekomendasi impor beras tersebut, Plt Dirjen yang orangnya berubah-ubah.
Misalnya, ketika memberikan rekomendasi impor beras kepada PT Budi Semesta, suratnya ditandatangani Plt Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Banun Harpini.
Seperti diketahui, Banun Harpini ini sekarang menjabat Kepala Badan Karantina Pertanian, kata Lili Asdjudiredja di DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Dijelaskan, surat yang ditandatangani Banun, nomor 48/PP 130/G/01/2013, tanggal 15 Januari 2013. Beras yang diimpor sebanyak 200 ton, jenis berasnya Thai Hom Mali. Pada tanggal yang sama, pejabat yang sama juga mengeluarkan rekomendasi impor beras Japonica sebanyak 100 ton kepada CV. Daya Sakti, melalui surat bernomor 84/PP 130/G/01/2013.
Kemudian pada 18 September 2013, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi impor beras kepada CV Sukses Abadi.
Suratnya diteken oleh Haryono yang sehari-hari menjabat Kepala Badan Litbang Kementan, selalu Plt Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Suratnya bernomor1204/PP 130/G/9/2013.
‘’Dari surat-surat yang kita telusuri, kenapa yang neken rekomendasi itu Plt Dirjen semua? Kenapa tidak dilakukan oleh dirjennya sendiri? Ada apa ini??’’ tanya Lili.
Politisi Partai Golkar dari Jabar itu menguraikan, impor beras yang direkomendasikan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan sebanyak 474.545 ton itu, yang disetujui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sebanyak 474.451 ton. Selisihnya hanya 4 ton karena pihak Kemendag tidak berani mengurangi jumlah yang direkomendasikan Kementan. Tetapi dari jumlah impor yang disetujui Kemendag, yang bisa direalisasikan lembaga surveyor hanya 328.284 ton, sisanya sebanyak 146.167 ton tak bisa atau gagal direalisasikan.
‘’Jadi, dari 474.545 ton beras yang direkomendasikan Kementan, hanya 328.284 ton yang bisa direalisasikan. Kita patut menduga, rekomendasi impor beras ini ada kaitannya dengan pemberian fee, ini yang harus diusut oleh KPK dan lembaga penegak hukum lainnya,’’ pinta Lili Asdjudiredja. (A-109/A_88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/270018
Mengusut Para Pemburu Rente Impor Beras
Jumat, 14 Februari 2014
Beras impor dari Vietnam baru-baru ini mengaduk-aduk pasar di Ibu Kota. Karuan saja pedagang beras mencak-mencak. Pasalnya, berkualitas hampir sama dengan beras lokal, tapi harganya lebih murah, dan ini membuat beras lokal kalah bersaing.
Kalau sudah seperti itu, lagilagi petani yang kelak menjadi korban. Mereka bisanya hanya menangisi diri karena tak mampu berbuat apa-apa terhadap banjir beras impor. Petanilah yang akhirnya terperosok ke kubang kerugian. Ini sungguh ironis. Sebagai pahlawan pangan, nasibnya selalu terlindas oleh kekejaman pemburu rente beras impor yang hanya memikirkan diri sendiri.
Padahal, tahun 2014 baru mau berjalan dua bulan, tapi faktanya, sekitar 16.900 ton beras dari Vietnam sudah masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok. Beras-beras tersebut membanjiri pasar dan meminggirkan beras-beras lokal dari arena persaingan harga. Dengan harga Rp 8.300 per kilogram hingga Rp 8.500 per kg, jelas ini membuat beras sejenis produksi petani lokal Indonesia yang dibanderol Rp 9.000 – Rp 9.500 sekilo menjadi semaput.
Jadi, apa pun alasannya, sangatlah sulit menerima kebijakan impor beras ini. Bukan saja karena persediaan beras lokal tidak menunjukkan tanda-tanda defisit, tapi lebih karena Menteri Pertanian RI Suswono pernah menegaskan bahwa tahun ini kita tidak perlu mengimpor beras.
Hal ini karena stok beras yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah lebih dari dua juta ton sampai akhir tahun. Bahkan Perum Bulog sendiri pun telah berkomitmen untuk tidak lagi mengimpor beras yang ditandai lewat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan badan usaha milik negara (BUMN) pada Desember tahun lalu.
Usut Tuntas Pelaku
Mengacu pada regulasi tentang impor beras, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 35/M-DAG/PER/8/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:06/M-DAG/PER/2/2012, disebutkan bahwa impor beras diizinkan untuk keperluan tertentu bagi kesehatan dan konsumsi khusus, anya dapat dilakukan oleh importir terdaftar yang telah mendapat persetujuan impor (kuota) dari menteri perdagangan.
Sedangkan impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, itu diberlakukan dengan pos tarif 1006.30.99.00, dengan ketentuan tingkat kepecahan paling tinggi 25%. Beras jenis ini hanya dapat diimpor di luar masa satu bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan dua bulan setelah panen raya. Penentuan waktu panen raya dilakukan oleh menteri pertanian, pelaksana impornya Bulog, setelah mendapat persetujuan impor dari menteri perdagangan berdasarkan hasil kesepakatan tim koordinasi.
Baik pertimbangan konsumsi khusus maupun keadaan darurat yang menjadi legalitas impor beras sama sekali tak mendukung program impor beras saat sekarang. Apalagi, beras impor yang beredar bukan beras berkualitas khusus, tetapi berkualitas medium atau umum. Seandainya pun kita darurat pangan, hanya Bulog-lah yang berhak mengimpor dari luar negeri. Kemendag telah kebobolan karena memberi izin impor beras yang tak memenuhi syarat.
Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sendiri menyebutkan bahwa beras impor tersebut barang legal karena didatangkan berdasarkan surat persetujuan impor (SPI) yang diterbitkan Kemendag. Dengan kenyataan tersebut, seharusnya tak sulit lagi melacak siapa yang berada di belakang kisruhnya impor beras kali ini. Tinggal meneliti dokumen impor resmi, dengan mudah aparat akan segera mengetahui siapa saja yang mengimpor. Jadi, mengapa harus pusing tujuh keliling?
Meraup Keuntungan Besar
Keuntungan yang diperoleh dari perputaran impor beras ini memang luar biasa. Bayangkan saja, jika tiap per kg beras mendapat untung Rp 500 saja, itu berarti jika dikalikan 16.900 ton nilainya mencapai Rp 8 miliar lebih. Pengusaha yang memperoleh lisensi impor pasti berpestapora dengan keuntungan yang diraihnya.
Di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pemilu 2014 ini, penegak hukum harus serius menginvestigasi siapa di balik kasus impor beras ini. Pengalamam sudah cukup banyak berbicara bahwa di tengah kebutuhan partai politik dan elite politik mendanai biaya politik, segala cara pun dihalalkan, termasuk memasung leher petani.
Pengalaman korupsi impor daging sapi yang telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah bukti bahwa keterpurukan pangan justru menjadi santapan “segar” bagi para politikus yang berburu rente demi dana kemenangan pemilu. Pada kasus tersebut, menteri pertanian berulang kali berkata: “Kita akan swasembada daging sapi, tak perlu khawatir dengan cadangan tahun sapi”. Tapi faktanya, swasembada hanya tinggal janji. Malah, pemburu rentelah yang pada akhirnya menuai keuntungan dengan hak importasi sapi.
Perburuan rente impor beras adalah kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan kesinambungan negara pada masa yang akan datang. Praktik busuk ini bukan hanya menurunkan moral dan motivasi berproduksi petani, tapi juga membuat pemerintah menjadi asing bagi petani. Bahkan pemerintah bisa dianggap sebagai kekuatan yang menindas karena kebijakannya cenderung antipetani dan antiinsentif bagi pembangunan pertanian Indonesia.
Jika keadaan ini dibiarkan, celah permusuhan antara petani dan pemerintah akan makin terbuka lebar, yang pada gilirannya dapat memicu petani berhenti berproduksi. Konsekuensinya, bukan lagi sekadar gagal membangun swasembada pangan, nasib negeri ini akan terperosok kian dalam. Ketergantungan pada pangan impor kian besar. Pada akhirnya nyawa rakyat negeri ini bergantung kepada pasokan pangan asing.
Oleh sebab itu, di tengah persaingan politik menjelang Pemilu 2014, pihak berwewenang harus mengusut tuntas kasus ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus serius membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kalau ternyata di balik perburuan rente ini ditemukan adanya keterlibatan partai politik dan dana hasil “permainannya” mengalir ke kas partai, pembubaran parpol yang bersangkutan adalah sanksi yang layak dipertimbangkan.
Kita berkeyakinan, pengusutan kasus beras impor ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan kasus Bank Century yang masih gelap hingga kini. Persoalan skandal impor beras ini bisa tuntas dengan penelusuran secara seksama siapa importir yang berani memalsukan informasi dan dokumen importasi beras impor. Besok pun kita bisa tahu penanggung jawab kekisruhan ini. Yang mungkin menjadi kendala penuntasan kasus ini adalah keberanian mengusik partai politik dan elite politik yang berada di belakang importir. Berani?
Arfanda Siregar
Dosen Manajemen Industri Politeknik
Negeri Medan
http://www.investor.co.id/opini/mengusut-para-pemburu-rente-impor-beras/78069
Beras impor dari Vietnam baru-baru ini mengaduk-aduk pasar di Ibu Kota. Karuan saja pedagang beras mencak-mencak. Pasalnya, berkualitas hampir sama dengan beras lokal, tapi harganya lebih murah, dan ini membuat beras lokal kalah bersaing.
Kalau sudah seperti itu, lagilagi petani yang kelak menjadi korban. Mereka bisanya hanya menangisi diri karena tak mampu berbuat apa-apa terhadap banjir beras impor. Petanilah yang akhirnya terperosok ke kubang kerugian. Ini sungguh ironis. Sebagai pahlawan pangan, nasibnya selalu terlindas oleh kekejaman pemburu rente beras impor yang hanya memikirkan diri sendiri.
Padahal, tahun 2014 baru mau berjalan dua bulan, tapi faktanya, sekitar 16.900 ton beras dari Vietnam sudah masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok. Beras-beras tersebut membanjiri pasar dan meminggirkan beras-beras lokal dari arena persaingan harga. Dengan harga Rp 8.300 per kilogram hingga Rp 8.500 per kg, jelas ini membuat beras sejenis produksi petani lokal Indonesia yang dibanderol Rp 9.000 – Rp 9.500 sekilo menjadi semaput.
Jadi, apa pun alasannya, sangatlah sulit menerima kebijakan impor beras ini. Bukan saja karena persediaan beras lokal tidak menunjukkan tanda-tanda defisit, tapi lebih karena Menteri Pertanian RI Suswono pernah menegaskan bahwa tahun ini kita tidak perlu mengimpor beras.
Hal ini karena stok beras yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah lebih dari dua juta ton sampai akhir tahun. Bahkan Perum Bulog sendiri pun telah berkomitmen untuk tidak lagi mengimpor beras yang ditandai lewat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan badan usaha milik negara (BUMN) pada Desember tahun lalu.
Usut Tuntas Pelaku
Mengacu pada regulasi tentang impor beras, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 35/M-DAG/PER/8/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:06/M-DAG/PER/2/2012, disebutkan bahwa impor beras diizinkan untuk keperluan tertentu bagi kesehatan dan konsumsi khusus, anya dapat dilakukan oleh importir terdaftar yang telah mendapat persetujuan impor (kuota) dari menteri perdagangan.
Sedangkan impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, itu diberlakukan dengan pos tarif 1006.30.99.00, dengan ketentuan tingkat kepecahan paling tinggi 25%. Beras jenis ini hanya dapat diimpor di luar masa satu bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan dua bulan setelah panen raya. Penentuan waktu panen raya dilakukan oleh menteri pertanian, pelaksana impornya Bulog, setelah mendapat persetujuan impor dari menteri perdagangan berdasarkan hasil kesepakatan tim koordinasi.
Baik pertimbangan konsumsi khusus maupun keadaan darurat yang menjadi legalitas impor beras sama sekali tak mendukung program impor beras saat sekarang. Apalagi, beras impor yang beredar bukan beras berkualitas khusus, tetapi berkualitas medium atau umum. Seandainya pun kita darurat pangan, hanya Bulog-lah yang berhak mengimpor dari luar negeri. Kemendag telah kebobolan karena memberi izin impor beras yang tak memenuhi syarat.
Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sendiri menyebutkan bahwa beras impor tersebut barang legal karena didatangkan berdasarkan surat persetujuan impor (SPI) yang diterbitkan Kemendag. Dengan kenyataan tersebut, seharusnya tak sulit lagi melacak siapa yang berada di belakang kisruhnya impor beras kali ini. Tinggal meneliti dokumen impor resmi, dengan mudah aparat akan segera mengetahui siapa saja yang mengimpor. Jadi, mengapa harus pusing tujuh keliling?
Meraup Keuntungan Besar
Keuntungan yang diperoleh dari perputaran impor beras ini memang luar biasa. Bayangkan saja, jika tiap per kg beras mendapat untung Rp 500 saja, itu berarti jika dikalikan 16.900 ton nilainya mencapai Rp 8 miliar lebih. Pengusaha yang memperoleh lisensi impor pasti berpestapora dengan keuntungan yang diraihnya.
Di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pemilu 2014 ini, penegak hukum harus serius menginvestigasi siapa di balik kasus impor beras ini. Pengalamam sudah cukup banyak berbicara bahwa di tengah kebutuhan partai politik dan elite politik mendanai biaya politik, segala cara pun dihalalkan, termasuk memasung leher petani.
Pengalaman korupsi impor daging sapi yang telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah bukti bahwa keterpurukan pangan justru menjadi santapan “segar” bagi para politikus yang berburu rente demi dana kemenangan pemilu. Pada kasus tersebut, menteri pertanian berulang kali berkata: “Kita akan swasembada daging sapi, tak perlu khawatir dengan cadangan tahun sapi”. Tapi faktanya, swasembada hanya tinggal janji. Malah, pemburu rentelah yang pada akhirnya menuai keuntungan dengan hak importasi sapi.
Perburuan rente impor beras adalah kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan kesinambungan negara pada masa yang akan datang. Praktik busuk ini bukan hanya menurunkan moral dan motivasi berproduksi petani, tapi juga membuat pemerintah menjadi asing bagi petani. Bahkan pemerintah bisa dianggap sebagai kekuatan yang menindas karena kebijakannya cenderung antipetani dan antiinsentif bagi pembangunan pertanian Indonesia.
Jika keadaan ini dibiarkan, celah permusuhan antara petani dan pemerintah akan makin terbuka lebar, yang pada gilirannya dapat memicu petani berhenti berproduksi. Konsekuensinya, bukan lagi sekadar gagal membangun swasembada pangan, nasib negeri ini akan terperosok kian dalam. Ketergantungan pada pangan impor kian besar. Pada akhirnya nyawa rakyat negeri ini bergantung kepada pasokan pangan asing.
Oleh sebab itu, di tengah persaingan politik menjelang Pemilu 2014, pihak berwewenang harus mengusut tuntas kasus ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus serius membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kalau ternyata di balik perburuan rente ini ditemukan adanya keterlibatan partai politik dan dana hasil “permainannya” mengalir ke kas partai, pembubaran parpol yang bersangkutan adalah sanksi yang layak dipertimbangkan.
Kita berkeyakinan, pengusutan kasus beras impor ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan kasus Bank Century yang masih gelap hingga kini. Persoalan skandal impor beras ini bisa tuntas dengan penelusuran secara seksama siapa importir yang berani memalsukan informasi dan dokumen importasi beras impor. Besok pun kita bisa tahu penanggung jawab kekisruhan ini. Yang mungkin menjadi kendala penuntasan kasus ini adalah keberanian mengusik partai politik dan elite politik yang berada di belakang importir. Berani?
Arfanda Siregar
Dosen Manajemen Industri Politeknik
Negeri Medan
http://www.investor.co.id/opini/mengusut-para-pemburu-rente-impor-beras/78069
Kamis, 13 Februari 2014
Raskin Rusak Langsung Diganti
Kamis, 13 Februari 2014
LUWU UTARA, FAJAR -- WARGA Desa Patoloang, Kecamatan Bone-Bone, Luwu Utara memerotes beras miskin yang tidak laik konsumsi yang disalurkan. Beras yang berada di dalam karung berukuran berat 20 kilogram berwarna kuning dan berbau.
Staf Pelayanan Publik Perum Bulog Luwu Utara, Armans Bara mengakui masih adanya raskin yang keluar dari Gudang Bulog dalam kondisi tidak layak konsumi. Namun, jumlah tidak banyak.
''Tetapi hanya sedikit. Jumlahnya pun hanya satu karung,'' ujar Armans usai pembahasan raskin di Kantor Bupati Luwu Utara, kemarin. Ditambahkannya, saat ditemukan warga langsung mengganti beras tersebut.
Diakui, Armans, keluarnya raskin tidak laik konsumsi itu merupakan kelalaian dari pihak bulog. Pasalnya, beras itu lolos dalam penyortiran yang dilakukan di gudang Bulog Bone-Bone.
Kepala Gudang Bulog Bone-Bone, Haeruddin mengatakan, beras yang disiapkan Bulog untuk raskin berstandar medium. ''Hanya kondisi beras yang ada di Luwu Raya ini berbeda di daerah lain. Dimana beras di Luwu Raya ini cepat rusak,'' kata Haeruddin.
Dijelaskan Haeruddin, batas penyimpanan beras di gudang hanya tiga bulan. Apabila sudah lewat tiga bulan, maka kualitas beras akan turun dan mengalami kerusakan. Iklim dan kandungan air yang mengalir di sawah membuat beras di Luwu Raya cepat rusak.
PPTK Raskin Luwu Utara, Yuyu Wahyuddin mengatakan, pada tahun ini penerima raskin di Luwu Utara sebanyak 20.642 orang. ''Penerimanya tidak bertambah dari tahun lalu,'' paparnya. Saat ini penyakuran raskin tinggal menunggu keluarnya surat permintaan alokasi ke Perum Bulog. (shd/abg)
http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/3132747_5663.html
LUWU UTARA, FAJAR -- WARGA Desa Patoloang, Kecamatan Bone-Bone, Luwu Utara memerotes beras miskin yang tidak laik konsumsi yang disalurkan. Beras yang berada di dalam karung berukuran berat 20 kilogram berwarna kuning dan berbau.
Staf Pelayanan Publik Perum Bulog Luwu Utara, Armans Bara mengakui masih adanya raskin yang keluar dari Gudang Bulog dalam kondisi tidak layak konsumi. Namun, jumlah tidak banyak.
''Tetapi hanya sedikit. Jumlahnya pun hanya satu karung,'' ujar Armans usai pembahasan raskin di Kantor Bupati Luwu Utara, kemarin. Ditambahkannya, saat ditemukan warga langsung mengganti beras tersebut.
Diakui, Armans, keluarnya raskin tidak laik konsumsi itu merupakan kelalaian dari pihak bulog. Pasalnya, beras itu lolos dalam penyortiran yang dilakukan di gudang Bulog Bone-Bone.
Kepala Gudang Bulog Bone-Bone, Haeruddin mengatakan, beras yang disiapkan Bulog untuk raskin berstandar medium. ''Hanya kondisi beras yang ada di Luwu Raya ini berbeda di daerah lain. Dimana beras di Luwu Raya ini cepat rusak,'' kata Haeruddin.
Dijelaskan Haeruddin, batas penyimpanan beras di gudang hanya tiga bulan. Apabila sudah lewat tiga bulan, maka kualitas beras akan turun dan mengalami kerusakan. Iklim dan kandungan air yang mengalir di sawah membuat beras di Luwu Raya cepat rusak.
PPTK Raskin Luwu Utara, Yuyu Wahyuddin mengatakan, pada tahun ini penerima raskin di Luwu Utara sebanyak 20.642 orang. ''Penerimanya tidak bertambah dari tahun lalu,'' paparnya. Saat ini penyakuran raskin tinggal menunggu keluarnya surat permintaan alokasi ke Perum Bulog. (shd/abg)
http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/3132747_5663.html
Heboh Beras Impor dari Vietnam
Kamis, 13 Februari 2014
Denpasar, Feb 13, 2014
Hebohnya impor beras dari Vietnam, memang membuat banyak pihak bertindak cepat, dan transparan. Karena, pihak pedagang langsung di lapangan yang memberikan keluhan, atau whistleblower untuk itu masalah ini disorot secara nasional.
Laporan dari Tempo.co, pihak departemen pertanian membela diri, dengan pernyataan seperti ini, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Yusni Emilia, menyatakan bahwa Kementerian Pertanian berperan kecil dalam kebijakan impor beras. “Kalau diprosentase hanya 30 persen,” kata Yusni, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 1 Februari 2014.
Dan pihak Kementerian Perdagangan mengaku hanya memberikan izin impor untuk beras khusus. Alasannya Direktur Impor Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan ada tata niaga yang mengatur impor beras khusus.
Sesuai dengan pernyataannya bahwa “Beras yang termasuk beras khusus seperti beras ketan, beras ketan pecah 100 persen, beras pecah 100 persen, beras kukus, beras thai hom mali, beras japonica, dan beras basmati,” kata Didi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Februari 2014.
Ketentuan impor komoditas beras diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.
Lalu, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan pangkal masalah lolosnya impor beras ilegal dari Vietnam adalah masalah perizinan. Menurut dia, masalah disamakannya pos tarif (harmonized system/HS) beras medium dan beras khusus hanya persoalan teknis teknis.
“Bea Cukai hanya diujung. Intinya kalau beras enggak boleh dikasih impor, jangan diberi izin. Harus dilihat pangkalnya dari rekomendasi,” kata Chatib, Senin, 3 Februari 2014.
Chatib mengatakan, jika impor beras hanya akan diberikan kepada Bulog, maka hal itu harus dilakukan. Faktanya, beras yang diimpor Bulog saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan impor oleh swasta. “Kalau ada kerugian dari importir nakal jangan dikasih. Kan seharusnya ada Track record,” katanya.
Titik persoalaannya adalah Beras menggunakan system pos tarif/HS (Harmonization System) yang dikelola oleh badan kerja sama yang biasa disebut Tim Kelompok Kerja Perberasan (Pokja Beras) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.
Tugasnya adalah alokasi nasional untuk kebutuhan impor komoditas beras konsumsi khusus.
Sesuai dengan keputusan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 1542/Kpts/OT.140/4/2009.
Pokja beras ini berisi perwakilan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Perum BULOG, serta Asosiasi PERPADI (Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia) dan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA).
Jadi secara Model Struktur Managemen nya sangat bagus sekali dan sudah terlihat profesional.
Seperti dari hasil keputusan rapat Pokja dalam kebjaksanaan alokasi importasi beras 2013, seperti,
1. Beras hibah: tanpa pembatasan
2. Beras pecah 100 persen: 220 ribu ton
3. Beras ketan pecah 100 persen: 100 ribu ton
4. Benih padi: tanpa pembatasan
5. Beras basmati: 2 ribu ton
6. Beras ketan utuh: 120 ribu ton
7. Beras kukus (diabetes): 380 ton
8. Beras japonica: 15 ribu ton
9. Beras thai hom mali: 35 ribu ton.
Untuk beras khusus Kementerian Perdagangan menerbitkan SPI untuk beras khusus sejumlah 16.832 ton, yaitu beras jenis japonica sebesar 14.997 ton dan beras basmati sebesar 16.838 ton dengan Pos Tarif/HS 1006.30.99.00.
Nah SPI beras khusus ini sama dengan SPI beras impor dari Perum BULOG.
Oleh karena itu, pihak tetap membela diri, seperti yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjamin beras impor asal Vietnam masuk Indonesia sesuai prosedur. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono Moegiarso mengatakan, ada 58 perusahaan yang mengimpor beras dengan total 16.900 ton melalui Tanjung Priok dan Belawan dengan kode HS 1006.30.99.00 dari Vietnam.
Beras impor dari Vietnam ini bukan dari Perum BULOG.
Dan ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi mengatakan telah mengeluarkan izin impor sebanyak 16.900 ton beras asal Vietnam. Beras itu, kata dia, didatangkan untuk sejumlah keperluan. Beras yang diimpor adalah jenis beras khusus, yakni Basmati dan Japonica.
Menurut Bachrul, izin impor beras Basmati 1.910 ton diberikan kepada 50 perusahaan. Sedangkan izin impor beras Japonica sebanyak 14.990 ton kepada 114 importir. “Basmati asalnya dari India dan Japonica asli Jepang, tapi Vietnam bisa memproduksinya,” ujarnya kepada Tempo.
Fakta yang diberikan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat terjadi impor beras sebanyak 83 kali dengan total 19.600 ton. Impor beras ini dilakukan oleh 58 importir terdaftar yang menerima Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan.
Lalu apa salahnya mengimpor beras dari Vietnam?
Karena Beras Impor Vietnam ini dicurigai sebagai beras Medium, bukan Beras Khusus, seperti yang sudah diputuskan oleh pihak Pokja.
Lalu siapa impoter yang mengirimkan beras ini, dan berapa jumlahnya?
Menurut laporan Tempo.co, sebelumnya Pihak Bea-Cukai telah menahan 800 ton beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beras yang diangkut dalam 32 peti kemas itu didatangkan oleh tiga perusahaan, yakni CV PS sebanyak 200 ton, CV KFI 400 ton, dan PT TML 200 ton. Dalam dokumen impor disebutkan ketiga perusahaan mendatangkan beras Thai Hom Mali dengan kode pos tarif 1006.30.40.00. Namun, setelah diperiksa di jalur merah, diduga beras tersebut berjenis beras wangi.
Dan menurut laporan di pasar induk beras Cipinang, para pedagang beras lah yang Whistle blower dalam bahasa sopannya ‘Mengeluh’ akan kedatangan beras medium impor.
Salah satunya pedagang bernama Billy Haryanto, yang melaporkan secara langsung kepada Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, bahwa beras impor asal Vietnam tersebut masuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Sambil menunjukkan sekantong beras impor yang dibawanya, dia mengatakan bahwa bahan pangan tersebut telah merusak harga pasar.
Dari kejadian ini, terlihat betapa rumitnya untuk mengawasi sistem distribusi beras, untungnya kebebasan banyak pihak untuk memberikan, melaporkan, opini, keluhan yang ada tanpa harus merasa akan adanya retaliasi.
Whistleblower perlu sekali di berikan insentif, membantu berjalannya check-and-recheck, apalagi birokrasi semakin transparan, dan mudah mendapatkan jalur distribusi, serta tanggung-jawab.
Salam Birokrasi
Jack Soetopo
http://birokrasi.kompasiana.com/2014/02/13/ternyata-mendag-hanya-profile-untuk-percitraan-saja-634780.html
Denpasar, Feb 13, 2014
Hebohnya impor beras dari Vietnam, memang membuat banyak pihak bertindak cepat, dan transparan. Karena, pihak pedagang langsung di lapangan yang memberikan keluhan, atau whistleblower untuk itu masalah ini disorot secara nasional.
Laporan dari Tempo.co, pihak departemen pertanian membela diri, dengan pernyataan seperti ini, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Yusni Emilia, menyatakan bahwa Kementerian Pertanian berperan kecil dalam kebijakan impor beras. “Kalau diprosentase hanya 30 persen,” kata Yusni, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 1 Februari 2014.
Dan pihak Kementerian Perdagangan mengaku hanya memberikan izin impor untuk beras khusus. Alasannya Direktur Impor Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan ada tata niaga yang mengatur impor beras khusus.
Sesuai dengan pernyataannya bahwa “Beras yang termasuk beras khusus seperti beras ketan, beras ketan pecah 100 persen, beras pecah 100 persen, beras kukus, beras thai hom mali, beras japonica, dan beras basmati,” kata Didi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Februari 2014.
Ketentuan impor komoditas beras diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.
Lalu, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan pangkal masalah lolosnya impor beras ilegal dari Vietnam adalah masalah perizinan. Menurut dia, masalah disamakannya pos tarif (harmonized system/HS) beras medium dan beras khusus hanya persoalan teknis teknis.
“Bea Cukai hanya diujung. Intinya kalau beras enggak boleh dikasih impor, jangan diberi izin. Harus dilihat pangkalnya dari rekomendasi,” kata Chatib, Senin, 3 Februari 2014.
Chatib mengatakan, jika impor beras hanya akan diberikan kepada Bulog, maka hal itu harus dilakukan. Faktanya, beras yang diimpor Bulog saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan impor oleh swasta. “Kalau ada kerugian dari importir nakal jangan dikasih. Kan seharusnya ada Track record,” katanya.
Titik persoalaannya adalah Beras menggunakan system pos tarif/HS (Harmonization System) yang dikelola oleh badan kerja sama yang biasa disebut Tim Kelompok Kerja Perberasan (Pokja Beras) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.
Tugasnya adalah alokasi nasional untuk kebutuhan impor komoditas beras konsumsi khusus.
Sesuai dengan keputusan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 1542/Kpts/OT.140/4/2009.
Pokja beras ini berisi perwakilan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Perum BULOG, serta Asosiasi PERPADI (Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia) dan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA).
Jadi secara Model Struktur Managemen nya sangat bagus sekali dan sudah terlihat profesional.
Seperti dari hasil keputusan rapat Pokja dalam kebjaksanaan alokasi importasi beras 2013, seperti,
1. Beras hibah: tanpa pembatasan
2. Beras pecah 100 persen: 220 ribu ton
3. Beras ketan pecah 100 persen: 100 ribu ton
4. Benih padi: tanpa pembatasan
5. Beras basmati: 2 ribu ton
6. Beras ketan utuh: 120 ribu ton
7. Beras kukus (diabetes): 380 ton
8. Beras japonica: 15 ribu ton
9. Beras thai hom mali: 35 ribu ton.
Untuk beras khusus Kementerian Perdagangan menerbitkan SPI untuk beras khusus sejumlah 16.832 ton, yaitu beras jenis japonica sebesar 14.997 ton dan beras basmati sebesar 16.838 ton dengan Pos Tarif/HS 1006.30.99.00.
Nah SPI beras khusus ini sama dengan SPI beras impor dari Perum BULOG.
Oleh karena itu, pihak tetap membela diri, seperti yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjamin beras impor asal Vietnam masuk Indonesia sesuai prosedur. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono Moegiarso mengatakan, ada 58 perusahaan yang mengimpor beras dengan total 16.900 ton melalui Tanjung Priok dan Belawan dengan kode HS 1006.30.99.00 dari Vietnam.
Beras impor dari Vietnam ini bukan dari Perum BULOG.
Dan ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi mengatakan telah mengeluarkan izin impor sebanyak 16.900 ton beras asal Vietnam. Beras itu, kata dia, didatangkan untuk sejumlah keperluan. Beras yang diimpor adalah jenis beras khusus, yakni Basmati dan Japonica.
Menurut Bachrul, izin impor beras Basmati 1.910 ton diberikan kepada 50 perusahaan. Sedangkan izin impor beras Japonica sebanyak 14.990 ton kepada 114 importir. “Basmati asalnya dari India dan Japonica asli Jepang, tapi Vietnam bisa memproduksinya,” ujarnya kepada Tempo.
Fakta yang diberikan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat terjadi impor beras sebanyak 83 kali dengan total 19.600 ton. Impor beras ini dilakukan oleh 58 importir terdaftar yang menerima Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan.
Lalu apa salahnya mengimpor beras dari Vietnam?
Karena Beras Impor Vietnam ini dicurigai sebagai beras Medium, bukan Beras Khusus, seperti yang sudah diputuskan oleh pihak Pokja.
Lalu siapa impoter yang mengirimkan beras ini, dan berapa jumlahnya?
Menurut laporan Tempo.co, sebelumnya Pihak Bea-Cukai telah menahan 800 ton beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beras yang diangkut dalam 32 peti kemas itu didatangkan oleh tiga perusahaan, yakni CV PS sebanyak 200 ton, CV KFI 400 ton, dan PT TML 200 ton. Dalam dokumen impor disebutkan ketiga perusahaan mendatangkan beras Thai Hom Mali dengan kode pos tarif 1006.30.40.00. Namun, setelah diperiksa di jalur merah, diduga beras tersebut berjenis beras wangi.
Dan menurut laporan di pasar induk beras Cipinang, para pedagang beras lah yang Whistle blower dalam bahasa sopannya ‘Mengeluh’ akan kedatangan beras medium impor.
Salah satunya pedagang bernama Billy Haryanto, yang melaporkan secara langsung kepada Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, bahwa beras impor asal Vietnam tersebut masuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Sambil menunjukkan sekantong beras impor yang dibawanya, dia mengatakan bahwa bahan pangan tersebut telah merusak harga pasar.
Dari kejadian ini, terlihat betapa rumitnya untuk mengawasi sistem distribusi beras, untungnya kebebasan banyak pihak untuk memberikan, melaporkan, opini, keluhan yang ada tanpa harus merasa akan adanya retaliasi.
Whistleblower perlu sekali di berikan insentif, membantu berjalannya check-and-recheck, apalagi birokrasi semakin transparan, dan mudah mendapatkan jalur distribusi, serta tanggung-jawab.
Salam Birokrasi
Jack Soetopo
http://birokrasi.kompasiana.com/2014/02/13/ternyata-mendag-hanya-profile-untuk-percitraan-saja-634780.html
Selasa, 11 Februari 2014
Warga Keluhkan Raskin Buruk, Bulog Indramayu Siap Ganti
Selasa, 11 Februari 2014
INDRAMAYU, (PRLM).- Sejumlah warga di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu mengeluhkan beras untuk rakyat miskin yang mereka terima lantaran kualitasnya buruk. Raskin berwarna kekuning-kuningan, berkutu, dan berbau apek.
Salah seorang warga Desa Puntang, Kartiah (66) mengungkapkan, raskin yang diterimanya seperti dedak atau pakan ternak. Menurut dia, beras dengan kondisi seperti itu sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi.
“Namun, karena berasnya tidak ada lagi, ya terpaksa kami makan saja. Sebab, kalau mau beli di pasar kan sekarang harganya mahal,” ujarnya di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Selasa (11/2/2014).
Untuk meminimalisasi rasa hambar, Kartiah terpaksa memasak raskin dengan cara mengoplosnya dengan beras yang ia beli di pasar. Dengan demikian, ia bisa menghemat pasokan beras untuk dikonsumsi keluarganya yang terdiri atas lima jiwa itu.
Warga lainnya, ROhyati (40) juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, raskin dengan kualitas seperti itu sudah biasa diterimanya setiap bulan. “Hanya sekali-kali saja kualitasnya bagus. Tapi, sering kali ya jelek,” ucapnya.
Rohyati mengaku terpaksa mengonsumsi raskin lantaran harga beras di pasaran kini sudah merangkak naik. Dia berharap agar pada bulan-bulan berikutnya raskin yang didistribusikan ke desanya memiliki kualitas yang lebih baik.
Wakil Kepala Bulog Subdivre Kabupaten Indramayu, Heri Sulistio mengaku langsung menurunkan petugasnya ke lapangan untuk memastikan kondisi tersebut.
“Memang ada dua karung raskin yang kualitasnya kurang baik. Namun, sisanya tidak ada masalah, yang berarti bahwa raskin yang didistribusikan ke desa itu sudah bisa diterima,” ujarnya seraya menambahkan pihaknya langsung mengatasi kondisi itu di lapangan.
Heri mengungkapkan, kualitas raskin memang tidak bisa disamakan dengan kualitas beras premium yang dijual di pasaran. Namun, menurut dia, Bulog selalu melakukan perawatan rutin di gudang-gudang penyimpanan raskin.
Sebelum pendistribusian, lanjut Heri, pemerintah desa juga bisa memeriksa kualitas raskin. Jika ada keluhan, Bulog siap mengganti raskin dengan kualitas yang lebih baik.
Sementara itu, distribusi raskin di Indramayu untuk bulan Januari saat ini sudah mencapai 90 persen. Jumlah penerima raskin tahun ini masih sama dengan tahun lalu, yaitu 174.002 rumah tangga sasaran.
“Sementara untuk pengadaan beras, kami targetkan tahun ini 97.500 ton dan diperkirakan beras mulai masuk pada Mei nanti,” ujarnya. (A-192/A-89)***
http://m.pikiran-rakyat.com/node/269632
INDRAMAYU, (PRLM).- Sejumlah warga di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu mengeluhkan beras untuk rakyat miskin yang mereka terima lantaran kualitasnya buruk. Raskin berwarna kekuning-kuningan, berkutu, dan berbau apek.
Salah seorang warga Desa Puntang, Kartiah (66) mengungkapkan, raskin yang diterimanya seperti dedak atau pakan ternak. Menurut dia, beras dengan kondisi seperti itu sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi.
“Namun, karena berasnya tidak ada lagi, ya terpaksa kami makan saja. Sebab, kalau mau beli di pasar kan sekarang harganya mahal,” ujarnya di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Selasa (11/2/2014).
Untuk meminimalisasi rasa hambar, Kartiah terpaksa memasak raskin dengan cara mengoplosnya dengan beras yang ia beli di pasar. Dengan demikian, ia bisa menghemat pasokan beras untuk dikonsumsi keluarganya yang terdiri atas lima jiwa itu.
Warga lainnya, ROhyati (40) juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, raskin dengan kualitas seperti itu sudah biasa diterimanya setiap bulan. “Hanya sekali-kali saja kualitasnya bagus. Tapi, sering kali ya jelek,” ucapnya.
Rohyati mengaku terpaksa mengonsumsi raskin lantaran harga beras di pasaran kini sudah merangkak naik. Dia berharap agar pada bulan-bulan berikutnya raskin yang didistribusikan ke desanya memiliki kualitas yang lebih baik.
Wakil Kepala Bulog Subdivre Kabupaten Indramayu, Heri Sulistio mengaku langsung menurunkan petugasnya ke lapangan untuk memastikan kondisi tersebut.
“Memang ada dua karung raskin yang kualitasnya kurang baik. Namun, sisanya tidak ada masalah, yang berarti bahwa raskin yang didistribusikan ke desa itu sudah bisa diterima,” ujarnya seraya menambahkan pihaknya langsung mengatasi kondisi itu di lapangan.
Heri mengungkapkan, kualitas raskin memang tidak bisa disamakan dengan kualitas beras premium yang dijual di pasaran. Namun, menurut dia, Bulog selalu melakukan perawatan rutin di gudang-gudang penyimpanan raskin.
Sebelum pendistribusian, lanjut Heri, pemerintah desa juga bisa memeriksa kualitas raskin. Jika ada keluhan, Bulog siap mengganti raskin dengan kualitas yang lebih baik.
Sementara itu, distribusi raskin di Indramayu untuk bulan Januari saat ini sudah mencapai 90 persen. Jumlah penerima raskin tahun ini masih sama dengan tahun lalu, yaitu 174.002 rumah tangga sasaran.
“Sementara untuk pengadaan beras, kami targetkan tahun ini 97.500 ton dan diperkirakan beras mulai masuk pada Mei nanti,” ujarnya. (A-192/A-89)***
http://m.pikiran-rakyat.com/node/269632
Pelapor Beras Ilegal Diduga Importir Beras Vietnam
Senin, 10 Februari 2014
TEMPO.CO, Jakarta - Pengaduan Billy Haryanto perihal membanjirnya beras asal Vietnam berbuntut panjang. Banyak pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, merasa terganggu oleh kicauan Billy. "Dia itu calo, perantara pedagang dengan Bulog. Kalau mau beli beras dari Bulog harus lewat dia," kata Michael, importir beras pemilik CV Pangan Abadi, kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2013.
Menteri Perdagangan waktu itu, Gita Wirjawan, juga menilai kicauan Billy tak benar-benar untuk melindungi beras lokal. Gita tak mau membuka identitas Billy. Namun ia menggambarkan ribut-ribut beras impor sama persis dengan ramainya kelangkaan dan mahalnya kedelai Oktober tahun lalu. "Yang bernyanyi biasanya yang jatahnya berkurang, lalu mereka mendramatisasi," katanya. Gita menilai nyanyian Billy didramatisasi setelah instansinya memeriksa beras yang dilaporkan Billy terbukti berjenis premium yang sah diimpor. (Baca: Tahun Lalu Indonesia Impor Beras dari Lima Negara)
Sumber Tempo di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan Billy termasuk importir beras medium asal Vietnam. Perusahaan yang dipakai Billy untuk mengimpor beras yaitu PT Wisty Sragen. Dalam catatan kepabeanan, perseroan ini mengimpor beras beras wangi Vietnam pada 11 September 2013 sebanyak 100 ton dan 26 September 2013 sebanyak 200 ton melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun importir lainnya yang rata-rata mendapatkan kuota 500-1.000 ton. Salah satunya, CV Pangan Abadi, yang mengantongi kuota 525 ton tahun lalu.
Billy enggan menanggapi pertanyaan Tempo. Dua kali dihubungi, pengurus Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia ini menolak menjawab. "Saya sedang sakit," katanya. Pesan pendek yang menanyakan importasi PT Wisty Sragen tak dibalas Billy.
Di depan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pertanian Suswono, dan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Billy melaporkan membanjirnya beras medium asal Vietnam pada 22 Januari lalu. Bayu yang disodori contoh beras oleh Billy langsung mencicipinya. "Beras ini tidak boleh diimpor, tidak mungkin ada surat resmi," ujarnya. "Kalau penyelundupan mungkin." (Baca: Beras Vietnam, Izin Tiga Importir Terancam Dicabut)
Belakangan Bayu meralat pernyataannya. Ia menyebut beras tersebut berjenis premium yang sah diimpor. "Anehnya, harganya lebih murah ketimbang beras medium lokal," katanya. Selengkapnya, baca laporan panjang "Beras Impor Vietnam" di majalah Tempo, terbit Senin, 10 februari 2014.
AKBAR | AMANDRA | MARTHA
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/10/092552896/Pelapor-Beras-Ilegal-Diduga-Importir-Beras-Vietnam
 |
Menteri Perdagangan waktu itu, Gita Wirjawan, juga menilai kicauan Billy tak benar-benar untuk melindungi beras lokal. Gita tak mau membuka identitas Billy. Namun ia menggambarkan ribut-ribut beras impor sama persis dengan ramainya kelangkaan dan mahalnya kedelai Oktober tahun lalu. "Yang bernyanyi biasanya yang jatahnya berkurang, lalu mereka mendramatisasi," katanya. Gita menilai nyanyian Billy didramatisasi setelah instansinya memeriksa beras yang dilaporkan Billy terbukti berjenis premium yang sah diimpor. (Baca: Tahun Lalu Indonesia Impor Beras dari Lima Negara)
Sumber Tempo di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan Billy termasuk importir beras medium asal Vietnam. Perusahaan yang dipakai Billy untuk mengimpor beras yaitu PT Wisty Sragen. Dalam catatan kepabeanan, perseroan ini mengimpor beras beras wangi Vietnam pada 11 September 2013 sebanyak 100 ton dan 26 September 2013 sebanyak 200 ton melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun importir lainnya yang rata-rata mendapatkan kuota 500-1.000 ton. Salah satunya, CV Pangan Abadi, yang mengantongi kuota 525 ton tahun lalu.
Billy enggan menanggapi pertanyaan Tempo. Dua kali dihubungi, pengurus Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia ini menolak menjawab. "Saya sedang sakit," katanya. Pesan pendek yang menanyakan importasi PT Wisty Sragen tak dibalas Billy.
Di depan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pertanian Suswono, dan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Billy melaporkan membanjirnya beras medium asal Vietnam pada 22 Januari lalu. Bayu yang disodori contoh beras oleh Billy langsung mencicipinya. "Beras ini tidak boleh diimpor, tidak mungkin ada surat resmi," ujarnya. "Kalau penyelundupan mungkin." (Baca: Beras Vietnam, Izin Tiga Importir Terancam Dicabut)
Belakangan Bayu meralat pernyataannya. Ia menyebut beras tersebut berjenis premium yang sah diimpor. "Anehnya, harganya lebih murah ketimbang beras medium lokal," katanya. Selengkapnya, baca laporan panjang "Beras Impor Vietnam" di majalah Tempo, terbit Senin, 10 februari 2014.
AKBAR | AMANDRA | MARTHA
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/10/092552896/Pelapor-Beras-Ilegal-Diduga-Importir-Beras-Vietnam
Senin, 10 Februari 2014
Warga Peudada Kembali Pertanyakan Beras Raskin
Senin, 10 Februari 2014
PERISTIWA.CO-BIREUEN: Sejumlah warga Kecamatan Peudada, Bireuen, kembali mempertanyakan beras rakyat miskin (raskin) tambahan pemerintah pusat untuk jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 sebanyak 64 ton yang diduga telah dijual Camat Peudada Jalaluddin dan pegawainya Idaryani beberapa waktu lalu.
Pasalnya, camat berjanji akan mengembalikan beras yang telah dijual pihaknya itu dalam waktu tujuh hari. Tapi tujuh hari sudah berlalu, masyarakat belum juga merasakan ada realisasinya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Kecamatan Peudada demo ke kantor camat setempat, Rabu (29/1), menuntut agarraskin tambahan jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 sebanyak 64 ton untuk 52 desa yang diduga telah dijual camat dan pegawainya agar dikembalikan utuh ke masyarakat.
Aksi tersebut berakhir setelah camat berjanji akan mengembalikan raskin kepada masyarakat dalam tempo tujuh hari. Namun, sejak Rabu (29/1) lalu hingga kemarin, sudah lebih tujuh hari berselang, camat dan stafnya belum sepenuhnya mengembalikan beras raskin tersebut ke masyarakat.
M Husen, warga Desa Gampong Baroe Peudada kepada Serambi, Minggu (9/2) kemarin mengatakan, Camat Peudada Jalaluddin dan stafnya Idaryani dituding telah ingkar janji. Pasalnya, hingga kemarin, beras raskin tambahan bulan 14 dan 15 tahun 2013 jatah desanya sebanyak 2.600 kilogram (kg) yang dijual camat dan stafnya belum sepenuhnya dikembalikan ke desa. Baru disalurkan ke desanya sebanyak 1.000 kg.
“Saat ini beras itu kami simpan di gudang meunasah dan belum bisa kami bagikan ke masyarakat, karena tidak cukup. Jatah kami dua bulan 2.600 kg untuk 144 kepala keluarga, yang baru dikembalikan hanya 1.000 kg. Jika tidak disalurkan lagi, kami akan mengambalikan beras raskin sebanyak 1.000 kg itu ke kantor camat,” kata M Husen.
Hal senada juga dikatakan beberapa warga desa lainnya di kecamatan yang sama. Mereka juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran ke kantor camat, jika camat dan pegawainya tidak mengembalikan beras raskin yang diduga telah dijual mereka sepenuhnya ke masyarakat.
“Informasi yang saya peroleh, masyarakat Peudada akan demo besar-besaran lagi ke kantor camat, jika beras raskin yang telah diduga dijual camat dan stafnya tidak dikembalikan sepenuhnya sesuai dengan janjinya,” pungkas M Husen.
Camat Peudada Jalaluddin yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan, pihaknya saat ini sedang berupaya menyalurkan kembali beras raskin yang telah dijual stafnya Idaryani selaku pengelola beras raskin di Peudada. “Saya kurang tahu berapa desa yang sudah dikembalikan beras raskin itu, yang jelasnya silakan menghubungi staf saya, Idaryani,” kata Jalaluddin seraya mengirimkan nomor handphone Idaryani.
Dikonfirmasi melalui selularnya, Idaryani mengaku pihaknya belum sepenuhnya mengembalikan beras raskin yang telah dijualnya itu. Ada beberapa desa yang sudah disalurkannya dan ada juga yang sedang disalrkan. Namun belum sepenuhnya ia kembalikan beras raskin itu.
“Seperti Desa Gampong Baroe jatah mereka dua bulan 2.600 kg, yang sudah kami kembalikan 1.000 kg. Sisanya belum kami salurkan karena uang hasil penjualan raskin yang kami berikan sama keuchik beberapa waktu lalu, hingga kini belum dikembalikan uangnya. Jadi, kami belum bisa mengembalikan beras sepenuhnya,” terang Idaryani. (SERAMBINEWS)
http://www.peristiwa.co/warga-peudada-kembali-pertanyakan-beras-raskin/
PERISTIWA.CO-BIREUEN: Sejumlah warga Kecamatan Peudada, Bireuen, kembali mempertanyakan beras rakyat miskin (raskin) tambahan pemerintah pusat untuk jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 sebanyak 64 ton yang diduga telah dijual Camat Peudada Jalaluddin dan pegawainya Idaryani beberapa waktu lalu.
Pasalnya, camat berjanji akan mengembalikan beras yang telah dijual pihaknya itu dalam waktu tujuh hari. Tapi tujuh hari sudah berlalu, masyarakat belum juga merasakan ada realisasinya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Kecamatan Peudada demo ke kantor camat setempat, Rabu (29/1), menuntut agarraskin tambahan jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 sebanyak 64 ton untuk 52 desa yang diduga telah dijual camat dan pegawainya agar dikembalikan utuh ke masyarakat.
Aksi tersebut berakhir setelah camat berjanji akan mengembalikan raskin kepada masyarakat dalam tempo tujuh hari. Namun, sejak Rabu (29/1) lalu hingga kemarin, sudah lebih tujuh hari berselang, camat dan stafnya belum sepenuhnya mengembalikan beras raskin tersebut ke masyarakat.
M Husen, warga Desa Gampong Baroe Peudada kepada Serambi, Minggu (9/2) kemarin mengatakan, Camat Peudada Jalaluddin dan stafnya Idaryani dituding telah ingkar janji. Pasalnya, hingga kemarin, beras raskin tambahan bulan 14 dan 15 tahun 2013 jatah desanya sebanyak 2.600 kilogram (kg) yang dijual camat dan stafnya belum sepenuhnya dikembalikan ke desa. Baru disalurkan ke desanya sebanyak 1.000 kg.
“Saat ini beras itu kami simpan di gudang meunasah dan belum bisa kami bagikan ke masyarakat, karena tidak cukup. Jatah kami dua bulan 2.600 kg untuk 144 kepala keluarga, yang baru dikembalikan hanya 1.000 kg. Jika tidak disalurkan lagi, kami akan mengambalikan beras raskin sebanyak 1.000 kg itu ke kantor camat,” kata M Husen.
Hal senada juga dikatakan beberapa warga desa lainnya di kecamatan yang sama. Mereka juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran ke kantor camat, jika camat dan pegawainya tidak mengembalikan beras raskin yang diduga telah dijual mereka sepenuhnya ke masyarakat.
“Informasi yang saya peroleh, masyarakat Peudada akan demo besar-besaran lagi ke kantor camat, jika beras raskin yang telah diduga dijual camat dan stafnya tidak dikembalikan sepenuhnya sesuai dengan janjinya,” pungkas M Husen.
Camat Peudada Jalaluddin yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan, pihaknya saat ini sedang berupaya menyalurkan kembali beras raskin yang telah dijual stafnya Idaryani selaku pengelola beras raskin di Peudada. “Saya kurang tahu berapa desa yang sudah dikembalikan beras raskin itu, yang jelasnya silakan menghubungi staf saya, Idaryani,” kata Jalaluddin seraya mengirimkan nomor handphone Idaryani.
Dikonfirmasi melalui selularnya, Idaryani mengaku pihaknya belum sepenuhnya mengembalikan beras raskin yang telah dijualnya itu. Ada beberapa desa yang sudah disalurkannya dan ada juga yang sedang disalrkan. Namun belum sepenuhnya ia kembalikan beras raskin itu.
“Seperti Desa Gampong Baroe jatah mereka dua bulan 2.600 kg, yang sudah kami kembalikan 1.000 kg. Sisanya belum kami salurkan karena uang hasil penjualan raskin yang kami berikan sama keuchik beberapa waktu lalu, hingga kini belum dikembalikan uangnya. Jadi, kami belum bisa mengembalikan beras sepenuhnya,” terang Idaryani. (SERAMBINEWS)
http://www.peristiwa.co/warga-peudada-kembali-pertanyakan-beras-raskin/
Soal Raskin, Kejari Cianjur Periksa 50 Saksi
Senin, 10 Februari 2014
INILAH.COM, Cianjur - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur sudah memanggil hampir 50 orang saksi dalam kasus dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi tahun 2011-2012. Satu orang kepala desa berinisial UJ sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cianjur Haerdin mengatakan, 50 orang saksi yang dipanggil tidak hanya kepala desa di Kecamatan Sukaresmi, tapi juga sejumlah pegawai di lingkungan Bulog, termasuk dari aparatur desa serta perangkat kecamatan. Haerdin menuturkan, banyaknya saksi yang dipanggil untuk mencari data-data pendukung.
"Sudah hampir 50 orang saksi yang kita panggil. Baru satu tersangka yang sudah ditetapkan. Tapi kita belum bisa menentukan apakah akan ada lagi tersangka baru atau tidak, karena tim masih terus menyidik kasus ini," kata Haerdin di ruang kerjanya, Senin (10/2/2014).
Haerdin menuturkan, UJ dijerat pasal 2 ayat 1 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman penjara 20 tahun. Namun UJ tak ditahan lantaran dinilai kooperatif selama dilakukan penyelidikan. "Tersangka tidak kita tahan," tuturnya.
Haerdin menuturkan, penyidikan kasus dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi itu banyak menghadirkan saksi lantaran banyak keterangan yang mesti digali untuk mengejar pembuktian. Jumlah kerugian negara akibat dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi diperkirakan mencapai angka miliaran.
"Bisa mencapai angka miliar rupiah jumlah kerugian negara. Raskin itu memang rawan dugaan penyelewengan," sebutnya.
Mencuatnya dugaan penyelewengan pendistribusian raskin 2012 bermula dari laporan masyarakat. Warga yang tinggal di 11 desa di Kecamatan Sukaresmi mengaku beberapa kali tak mendapatkan jatah raskin di 2012. Belum diketahui persis banyaknya raskin yang diduga diselewengkan dengan modus tak didistribusikan ke masyarakat itu. Sebab, pagu raskin tiap desa berbeda-beda.
Sebelumnya Camat Sukaresmi, Asep Kusmanawijaya menyerahkan sepenuhnya dugaan kasus raskin tersebut kepada aparat penegak hukum. Dia beralasan menghargai upaya pemeriksaan yang dilakukan Kejari Cianjur.
"Kalau secara kinerja, sejauh ini di tingkat desa tidak terganggu. Mudah-mudahan pemeriksaan bisa cepat selesai," kata Asep, belum lama ini.
Haerdin menyebutkan, raskin merupakan satu di antara 6 kasus yang saat ini sedang dilidik Kejari Cianjur. "Selain raskin kita juga sedang menyidik kasus di MAN Pacet," tuturnya. [ito]
http://m.inilah.com/read/detail/2072564/soal-raskin-kejari-cianjur-periksa-50-saksi
INILAH.COM, Cianjur - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur sudah memanggil hampir 50 orang saksi dalam kasus dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi tahun 2011-2012. Satu orang kepala desa berinisial UJ sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cianjur Haerdin mengatakan, 50 orang saksi yang dipanggil tidak hanya kepala desa di Kecamatan Sukaresmi, tapi juga sejumlah pegawai di lingkungan Bulog, termasuk dari aparatur desa serta perangkat kecamatan. Haerdin menuturkan, banyaknya saksi yang dipanggil untuk mencari data-data pendukung.
"Sudah hampir 50 orang saksi yang kita panggil. Baru satu tersangka yang sudah ditetapkan. Tapi kita belum bisa menentukan apakah akan ada lagi tersangka baru atau tidak, karena tim masih terus menyidik kasus ini," kata Haerdin di ruang kerjanya, Senin (10/2/2014).
Haerdin menuturkan, UJ dijerat pasal 2 ayat 1 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman penjara 20 tahun. Namun UJ tak ditahan lantaran dinilai kooperatif selama dilakukan penyelidikan. "Tersangka tidak kita tahan," tuturnya.
Haerdin menuturkan, penyidikan kasus dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi itu banyak menghadirkan saksi lantaran banyak keterangan yang mesti digali untuk mengejar pembuktian. Jumlah kerugian negara akibat dugaan penyelewengan raskin di Kecamatan Sukaresmi diperkirakan mencapai angka miliaran.
"Bisa mencapai angka miliar rupiah jumlah kerugian negara. Raskin itu memang rawan dugaan penyelewengan," sebutnya.
Mencuatnya dugaan penyelewengan pendistribusian raskin 2012 bermula dari laporan masyarakat. Warga yang tinggal di 11 desa di Kecamatan Sukaresmi mengaku beberapa kali tak mendapatkan jatah raskin di 2012. Belum diketahui persis banyaknya raskin yang diduga diselewengkan dengan modus tak didistribusikan ke masyarakat itu. Sebab, pagu raskin tiap desa berbeda-beda.
Sebelumnya Camat Sukaresmi, Asep Kusmanawijaya menyerahkan sepenuhnya dugaan kasus raskin tersebut kepada aparat penegak hukum. Dia beralasan menghargai upaya pemeriksaan yang dilakukan Kejari Cianjur.
"Kalau secara kinerja, sejauh ini di tingkat desa tidak terganggu. Mudah-mudahan pemeriksaan bisa cepat selesai," kata Asep, belum lama ini.
Haerdin menyebutkan, raskin merupakan satu di antara 6 kasus yang saat ini sedang dilidik Kejari Cianjur. "Selain raskin kita juga sedang menyidik kasus di MAN Pacet," tuturnya. [ito]
http://m.inilah.com/read/detail/2072564/soal-raskin-kejari-cianjur-periksa-50-saksi
Sabtu, 08 Februari 2014
Bea Cukai Duga Ada Pelanggaran Impor Beras
Sabtu, 8 Februari 2014
JAKARTA, suaramerdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tengah menyelidiki 32 kontainer beras impor yang saat ini masih berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Diduga, ada pelanggaran prosedur impor beras tersebut. Namun, kasus ini berbeda dengan kasus temuan beras Vietnam di pasar Induk Cipinang.
"Harusnya yang masuk beras Thai Hom Mali dari Thailand tapi yang masuk beras Vietnam. Yang paling penting perijinannya dan impornya cocok atau tidak," kata Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (7/2).
Agung menjelaskan beras impor dari Vietnam yang saat ini tengah ramai diperbincangkan adalah kasus yang lain. Temuan baru ini adalah adanya beras impor Thai Hom Mali dari Thailand yang mempunyai kode HS tersendiri 1006304000 sebanyak 22.843 ton. Beras dengan ketentuan impor kuota ini ternyata ketika sampai di pelabuhan menjadi beras lain yakni beras wangi dari Vietnam.
Pihaknya masih menunggu pengecekan dari instansi yang memberikan ijin impor yakni Kemendag dan Kementan. Adapun beras Vietnam yang ditemukan di Pasar Induk Cipinang adalah beras jenis Japonica, Basmathi yang satu kode HS dengan beras Bulog.
"Hasil sementara diduga terjadi pelanggaran dengan menyalahgunakan SPI (Surat Persetujuan Impor, red) sehingga importasi barang menjadi tidak sesuai antara laporan surveyor dengan ijin SPI-nya," jelasnya.
Importasi 32 kontainer tersebut dilakukan oleh CV PS sejumlah 200 ton (8 kontainer), CV KFI sejumlah 400 ton (16 kontainer) dan PT TML sejumlah 200 ton (8 kontainer). "Keseluruhannya berasal dari Vietnam," cetusnya.
Menurutnya, dampak dari dugaan pelanggaran impor beras tersebut diduga menyebabkan masuknya beras jenis Fragrance Rice Vietnam atau beras premium ke pasar lokal dengan menggunakan ijin beras Thai Hom Mali dengan harga yang lebih murah dari beras medium lokal (Bulog). "Ini bisa mengganggu pasar beras produksi lokal," katanya.
Untuk itu, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait yakni Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap importasi beras.
Agung menambahkan pihaknya sudah mengubah tingkat resiko terhadap komoditas beras dengan pos tarif 1006304000 (Japonica, Basmathi, Bulog) dan 1006309900 (Thai hom Mali) dari low risk menjadi high risk. Saat ini beras tersebut tengah diperiksa di laboratorium BP Padi di Subang.
"High risk prosedur biasa, tentu sedikit lebih lama, tapi kita usahakan nggak lama. Ini dimasukan ke dalam lab, ngga bisa kita paksa keluar, paling cepat seminggu," ujarnya.
Dia menegaskan, tidak ada kerugian negara karena kasus tersebut dari sisi fiskal. Karena jenis beras apapun tarif bea masuknya sama yakni Rp 450 per kilogram.
( Kartika Runiasari / CN38 / SMNetwork )
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/08/190188
JAKARTA, suaramerdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tengah menyelidiki 32 kontainer beras impor yang saat ini masih berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Diduga, ada pelanggaran prosedur impor beras tersebut. Namun, kasus ini berbeda dengan kasus temuan beras Vietnam di pasar Induk Cipinang.
"Harusnya yang masuk beras Thai Hom Mali dari Thailand tapi yang masuk beras Vietnam. Yang paling penting perijinannya dan impornya cocok atau tidak," kata Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (7/2).
Agung menjelaskan beras impor dari Vietnam yang saat ini tengah ramai diperbincangkan adalah kasus yang lain. Temuan baru ini adalah adanya beras impor Thai Hom Mali dari Thailand yang mempunyai kode HS tersendiri 1006304000 sebanyak 22.843 ton. Beras dengan ketentuan impor kuota ini ternyata ketika sampai di pelabuhan menjadi beras lain yakni beras wangi dari Vietnam.
Pihaknya masih menunggu pengecekan dari instansi yang memberikan ijin impor yakni Kemendag dan Kementan. Adapun beras Vietnam yang ditemukan di Pasar Induk Cipinang adalah beras jenis Japonica, Basmathi yang satu kode HS dengan beras Bulog.
"Hasil sementara diduga terjadi pelanggaran dengan menyalahgunakan SPI (Surat Persetujuan Impor, red) sehingga importasi barang menjadi tidak sesuai antara laporan surveyor dengan ijin SPI-nya," jelasnya.
Importasi 32 kontainer tersebut dilakukan oleh CV PS sejumlah 200 ton (8 kontainer), CV KFI sejumlah 400 ton (16 kontainer) dan PT TML sejumlah 200 ton (8 kontainer). "Keseluruhannya berasal dari Vietnam," cetusnya.
Menurutnya, dampak dari dugaan pelanggaran impor beras tersebut diduga menyebabkan masuknya beras jenis Fragrance Rice Vietnam atau beras premium ke pasar lokal dengan menggunakan ijin beras Thai Hom Mali dengan harga yang lebih murah dari beras medium lokal (Bulog). "Ini bisa mengganggu pasar beras produksi lokal," katanya.
Untuk itu, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait yakni Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap importasi beras.
Agung menambahkan pihaknya sudah mengubah tingkat resiko terhadap komoditas beras dengan pos tarif 1006304000 (Japonica, Basmathi, Bulog) dan 1006309900 (Thai hom Mali) dari low risk menjadi high risk. Saat ini beras tersebut tengah diperiksa di laboratorium BP Padi di Subang.
"High risk prosedur biasa, tentu sedikit lebih lama, tapi kita usahakan nggak lama. Ini dimasukan ke dalam lab, ngga bisa kita paksa keluar, paling cepat seminggu," ujarnya.
Dia menegaskan, tidak ada kerugian negara karena kasus tersebut dari sisi fiskal. Karena jenis beras apapun tarif bea masuknya sama yakni Rp 450 per kilogram.
( Kartika Runiasari / CN38 / SMNetwork )
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/08/190188
Jumat, 07 Februari 2014
Daerah Lamban Sikapi Kenaikan Harga Beras
Jumat, 7 Februari 2014
Padang, Padek—Kenaikan harga beras sejak beberapa pekan terakhir, belum disikapi serius sejumlah daerah di Sumbar. Baru Pemko Padang yang meresponsnya dengan mengajukan permintaan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Sumbar untuk melakukan operasi pasar (OP) yang telah berjalan di sepuluh lokasi di Padang sejak (22/1) lalu.
“Baru Padang yang minta dilakukan OP,” ujar Kasi TU dan Umum Perum Bulog Divre Sumbar, Saidi kepada Padang Ekspres, kemarin.
Kenaikan harga beras ini telah disikapi Pemprov Sumbar dengan mengeluarkan SK Gubernur pada Desember lalu. Namun, hanya Pemko Padang yang menindaklanjutinya.
Bulog siap menggelar OP sepanjang SK Wali Kota Padang tentang Pelaksanaan OP belum dicabut. “Stok beras di gudang juga cukup hingga tujuh bulan ke depan,” katanya.
Stok beras Bulog 18.000 ton, sedangkan siap bongkar 7.000 ton dan 10.200 ton lagi segera masuk. Totalnya 35.200 ton, sehingga cukup hingga Agustus mendatang.
Khusus di ibu kota Sumbar, hingga kemarin sudah 45 ton beras digelontorkan dalam OP tersebut. Jika harga beras belum stabil, Bulog siap memasok beras medium ke toko-toko sepanjang ada permintaan dari pemda.
Percepatan penyaluran beras miskin (raskin) juga dinilai salah satu upaya menekan harga beras di pasaran. Hanya saja, banyak daerah terlambat mengalokasikan raskin. Dari 19 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang telah menyalurkan raskin ke masyarakat. Total raskin yang telah disalurkan hingga kini 1.542 ton.
“SPA (Surat Permintaan Alokasi) ada dan permintaan itu sudah kami penuhi. Tapi, sebagian daerah belum menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi, kami minta kepada daerah segera mengalokasikannya,” sebutnya. (zul)
[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49679
Padang, Padek—Kenaikan harga beras sejak beberapa pekan terakhir, belum disikapi serius sejumlah daerah di Sumbar. Baru Pemko Padang yang meresponsnya dengan mengajukan permintaan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Sumbar untuk melakukan operasi pasar (OP) yang telah berjalan di sepuluh lokasi di Padang sejak (22/1) lalu.
“Baru Padang yang minta dilakukan OP,” ujar Kasi TU dan Umum Perum Bulog Divre Sumbar, Saidi kepada Padang Ekspres, kemarin.
Kenaikan harga beras ini telah disikapi Pemprov Sumbar dengan mengeluarkan SK Gubernur pada Desember lalu. Namun, hanya Pemko Padang yang menindaklanjutinya.
Bulog siap menggelar OP sepanjang SK Wali Kota Padang tentang Pelaksanaan OP belum dicabut. “Stok beras di gudang juga cukup hingga tujuh bulan ke depan,” katanya.
Stok beras Bulog 18.000 ton, sedangkan siap bongkar 7.000 ton dan 10.200 ton lagi segera masuk. Totalnya 35.200 ton, sehingga cukup hingga Agustus mendatang.
Khusus di ibu kota Sumbar, hingga kemarin sudah 45 ton beras digelontorkan dalam OP tersebut. Jika harga beras belum stabil, Bulog siap memasok beras medium ke toko-toko sepanjang ada permintaan dari pemda.
Percepatan penyaluran beras miskin (raskin) juga dinilai salah satu upaya menekan harga beras di pasaran. Hanya saja, banyak daerah terlambat mengalokasikan raskin. Dari 19 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang telah menyalurkan raskin ke masyarakat. Total raskin yang telah disalurkan hingga kini 1.542 ton.
“SPA (Surat Permintaan Alokasi) ada dan permintaan itu sudah kami penuhi. Tapi, sebagian daerah belum menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi, kami minta kepada daerah segera mengalokasikannya,” sebutnya. (zul)
[ Red/Administrator ]
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=49679
Kamis, 06 Februari 2014
KPK sebut kebijakan sumber kemelut beras impor & pupuk subsidi
Kamis, 6 Februari 2014
Merdeka.com - KPK menyebut ada penyelewengan dalam kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Menurut hasil studi mereka, pelanggaran aturan dalam tata niaga dua komoditas itu sudah terjadi sejak lama dan berpangkal pada kebijakan.
Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, hari ini. Menurut dia, berdasarkan hasil studi lembaganya, ditemukan ada penyimpangan di sisi tata niaga soal beras impor untuk rakyat tidak mampu dan pupuk bersubsidi.
"KPK memang studi soal raskin (beras miskin). Kita juga studi soal pupuk bersubsidi. Memang di situ ada masalah di tata niaga," kata Bambang kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Bambang, muara masalah tata niaga dua komoditi itu adalah kebijakan bersumber pada kementerian masing-masing. Meski begitu, saat diminta menjelaskan seperti apa kebijakan itu, dia tidak merincinya.
"Tata niaga kan rumusannya dari kebijakan. Prosesnya seperti apa, saya belum tahu. Tapi studi soal raskin itu ada," ujar Bambang.
Bambang juga belum bisa mengatakan apakah dalam kebijakan beras impor sarat dengan korupsi. Dia juga mengaku belum menerima pengaduan soal dugaan rasuah dalam pengadaan impor beras dan pupuk bersubsidi. Tetapi, dia berpegang teguh memang ada masalah dalam tata niaga beras impor dan pupuk bersubsidi.
"Kalau pertanyaannya apakah mengarah ada indikasi korupsi, saya belum tahu. Cuma memang menurut studi kami, soal raskin dan pupuk bersubsidi adalah bermasalah. Kalau menurut studi ini memang ada masalah dari awal," imbuh Bambang.
[hhw]
http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kebijakan-sumber-kemelut-beras-impor-pupuk-subsidi.html
Merdeka.com - KPK menyebut ada penyelewengan dalam kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Menurut hasil studi mereka, pelanggaran aturan dalam tata niaga dua komoditas itu sudah terjadi sejak lama dan berpangkal pada kebijakan.
Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, hari ini. Menurut dia, berdasarkan hasil studi lembaganya, ditemukan ada penyimpangan di sisi tata niaga soal beras impor untuk rakyat tidak mampu dan pupuk bersubsidi.
"KPK memang studi soal raskin (beras miskin). Kita juga studi soal pupuk bersubsidi. Memang di situ ada masalah di tata niaga," kata Bambang kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Bambang, muara masalah tata niaga dua komoditi itu adalah kebijakan bersumber pada kementerian masing-masing. Meski begitu, saat diminta menjelaskan seperti apa kebijakan itu, dia tidak merincinya.
"Tata niaga kan rumusannya dari kebijakan. Prosesnya seperti apa, saya belum tahu. Tapi studi soal raskin itu ada," ujar Bambang.
Bambang juga belum bisa mengatakan apakah dalam kebijakan beras impor sarat dengan korupsi. Dia juga mengaku belum menerima pengaduan soal dugaan rasuah dalam pengadaan impor beras dan pupuk bersubsidi. Tetapi, dia berpegang teguh memang ada masalah dalam tata niaga beras impor dan pupuk bersubsidi.
"Kalau pertanyaannya apakah mengarah ada indikasi korupsi, saya belum tahu. Cuma memang menurut studi kami, soal raskin dan pupuk bersubsidi adalah bermasalah. Kalau menurut studi ini memang ada masalah dari awal," imbuh Bambang.
[hhw]
http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kebijakan-sumber-kemelut-beras-impor-pupuk-subsidi.html
Kasus Beras Vietnam, Bukti Wibawa Pemerintah Dipermainkan
Kamis, 6 Februari 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Hanura menilai kasus impor beras Vietnam yang berlarut-larut dinilai menunjukkan semakin rendahnya kewibawaan pemerintah. Regulasi dipermainkan dengan memanfaatkan celah untuk kepentingan bisnis dan pihak yang paling dikorbankan adalah masyarakat terutama petani penghasil beras.
"Kasus beras ini semakin membuktikan pemerintah mudah dipermainkan, bahkan oleh para importir yang pada dasarnya sama dengan para spekulan. Celah aturan dimanfaatkan untuk memasukkan komoditas primer seperti beras, dan harganya bisa lebih murah dari harga pasaran. Parahnya lagi dua kementerian, Perdagangan dan Pertanian tidak padu menjelaskan masalah ini," kata Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding dalam keterangannya, Kamis (7/2/2014).
Sudding juga menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga abai pada masalah ini. Seharusnya, tambah Sudding, pemerintah jangan hanya melihat kasus ini terbatas pada mekanisme impor tetapi mencermati dampak beredarnya beras impor terhadap harga beras produksi petani Indonesia.
Sebelumnya, ditemukan beras asal Vietnam yang beredar di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Jenis beras tersebut masih simpang siur antara termasuk kategori beras premium atau medium.
Kejanggalan juga terlihat dari harga yang lebih rendah Rp 500 daripada harga produksi lokal. Padahal produksi beras nasional tercatat surplus 5,4 juta ton karena ketersediaan mencapai 39,8 juta ton sedangkan
kebutuhan nasional sebanyak 34,4 juta ton.
"Harga beras produksi petani kita berisiko tertekan dan pendapatanmereka turun. Jika ini dibiarkan, ke depan para pedagang akan makin berani dan meremehkan pemerintah," ujar Sudding.
Management Crisis
Sudding juga mengingatkan, ketika melihat dua kementerian saling lempar tanggung jawab dan tidak bisa satu suara menjelaskan kasus ini, Presiden sebaiknya memberi perintah eksplisit agar masalah ini tuntas.
Menurutnya, langkah itu sebagai penerapan management crisis ketika melihat penanganan suatu masalah menunjukkan gejala-gejala berlarut-larut.
"Yang terjadi sekarang, Presiden sepertinya membiarkan saja dan hanyamenyakini kalau masalah ini bakal selesai tanpa melakukan pressure agar anak buahnya bekerja lebih baik," tegas Sudding.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/06/kasus-beras-vietnam-bukti-wibawa-pemerintah-dipermainkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Hanura menilai kasus impor beras Vietnam yang berlarut-larut dinilai menunjukkan semakin rendahnya kewibawaan pemerintah. Regulasi dipermainkan dengan memanfaatkan celah untuk kepentingan bisnis dan pihak yang paling dikorbankan adalah masyarakat terutama petani penghasil beras.
"Kasus beras ini semakin membuktikan pemerintah mudah dipermainkan, bahkan oleh para importir yang pada dasarnya sama dengan para spekulan. Celah aturan dimanfaatkan untuk memasukkan komoditas primer seperti beras, dan harganya bisa lebih murah dari harga pasaran. Parahnya lagi dua kementerian, Perdagangan dan Pertanian tidak padu menjelaskan masalah ini," kata Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding dalam keterangannya, Kamis (7/2/2014).
Sudding juga menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga abai pada masalah ini. Seharusnya, tambah Sudding, pemerintah jangan hanya melihat kasus ini terbatas pada mekanisme impor tetapi mencermati dampak beredarnya beras impor terhadap harga beras produksi petani Indonesia.
Sebelumnya, ditemukan beras asal Vietnam yang beredar di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Jenis beras tersebut masih simpang siur antara termasuk kategori beras premium atau medium.
Kejanggalan juga terlihat dari harga yang lebih rendah Rp 500 daripada harga produksi lokal. Padahal produksi beras nasional tercatat surplus 5,4 juta ton karena ketersediaan mencapai 39,8 juta ton sedangkan
kebutuhan nasional sebanyak 34,4 juta ton.
"Harga beras produksi petani kita berisiko tertekan dan pendapatanmereka turun. Jika ini dibiarkan, ke depan para pedagang akan makin berani dan meremehkan pemerintah," ujar Sudding.
Management Crisis
Sudding juga mengingatkan, ketika melihat dua kementerian saling lempar tanggung jawab dan tidak bisa satu suara menjelaskan kasus ini, Presiden sebaiknya memberi perintah eksplisit agar masalah ini tuntas.
Menurutnya, langkah itu sebagai penerapan management crisis ketika melihat penanganan suatu masalah menunjukkan gejala-gejala berlarut-larut.
"Yang terjadi sekarang, Presiden sepertinya membiarkan saja dan hanyamenyakini kalau masalah ini bakal selesai tanpa melakukan pressure agar anak buahnya bekerja lebih baik," tegas Sudding.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/06/kasus-beras-vietnam-bukti-wibawa-pemerintah-dipermainkan
Antar Mendag dan Mentan Saling Tuding Soal Impor Beras Vietnam
Rabu, 5 Februari 2014
JAKARTA, (PRLM).- Mantan Menko Perekonomian era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa ikut bertanggjawab soal impor sekitar dua ribuan ton beras Vietnam, yang meresahkan petani belakangan ini.
Sebab, dalam kasus impor tersebut ketika melibatkan dua kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang Menko Perekonomian. Apalagi dalam impor beras 2 juta ton per tahun itu keuntungannya 30 persen atau setara dengan Rp 8,4 triliun.
“Jadi, kalau masalah impor dan ditangani oleh dua kementerian, maka Menko Perekonomian harus juga dimintai pertanggungjawabannya. Sebab, nilai impor beras itu sangat besar dan pasti merugikan petani sekaligus mengancam kedaulatan pangan bangsa ini,” tandas Rizal Ramli pada wartawan di Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Sebelumnya menurut Mendag Gita Wirjawan bahwa impor beras Vietnam tersebut atas rekomendasi Mentan Suswono, dan Mendag akan mencabut izin impor tersebut jika menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan.
Namun, Suswono sendiri membantah jika dirinya tak pernah merekomendasikan untuk impor beras tersebut. Untuk itulah kata Rizal Ramli, Menko Perekonomian harus ikut bertanggung jawab.
Mengapa ada saja kecenederungan pejabat untuk impor beras tersebut, menurut Rizal, karena dalam impor untungnya besar dan transaksi bisa dilakukan di luar negeri. Padahal, Indonesia belum tentu membutuhkan beras impor di tengah kesediaan beras dalam negeri masih lebih dari cukup atau surplus.
“Impor itu harus dilakukan dalam keadaan darurat, seperti panas berkepanjangan. Jadi, kasus impor beras ini kejam sekali, selain dikorupsi, juga memiskinkan petani, dan sebaliknya malah mensubsidi petani Vietnam,” katanya kecewa.
Menurut Rizal, sesungguhnya kebutuhan beras di Indoensia bisa sangat mencukupi jika pemerintah ini benar-benar akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui pertanian. Misalnya di Sulawesi Selatan, yang tanahnya sangat baik untuk pertanian padi dan sebagainya. Hanya saja diperlukan pembangunan irigasi yang memadai dengan membangunan waduk-waduk, dan itu bisa menambah kebutuhan pangan sampai 5 juta ton per tahun.
Dengan demikian untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak sesulit yang dibayangkan. “Hapus sistem kartel diganti dengan kuota, dan melakukan investasi besar-besaran terhadap pertanian dengan membangun irigasi, subsidi pupuk, sehingga rasio harga gabah dan pupuk, 2 : 1, agar petani beruntung dan sejahtera. Prinsipnya, pangan itu harus dikawal untuk menjaga kedaulatan pangan dalam negeri,” tambah Rizal Ramli. (A-109/A_88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/268809
JAKARTA, (PRLM).- Mantan Menko Perekonomian era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa ikut bertanggjawab soal impor sekitar dua ribuan ton beras Vietnam, yang meresahkan petani belakangan ini.
Sebab, dalam kasus impor tersebut ketika melibatkan dua kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang Menko Perekonomian. Apalagi dalam impor beras 2 juta ton per tahun itu keuntungannya 30 persen atau setara dengan Rp 8,4 triliun.
“Jadi, kalau masalah impor dan ditangani oleh dua kementerian, maka Menko Perekonomian harus juga dimintai pertanggungjawabannya. Sebab, nilai impor beras itu sangat besar dan pasti merugikan petani sekaligus mengancam kedaulatan pangan bangsa ini,” tandas Rizal Ramli pada wartawan di Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Sebelumnya menurut Mendag Gita Wirjawan bahwa impor beras Vietnam tersebut atas rekomendasi Mentan Suswono, dan Mendag akan mencabut izin impor tersebut jika menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan.
Namun, Suswono sendiri membantah jika dirinya tak pernah merekomendasikan untuk impor beras tersebut. Untuk itulah kata Rizal Ramli, Menko Perekonomian harus ikut bertanggung jawab.
Mengapa ada saja kecenederungan pejabat untuk impor beras tersebut, menurut Rizal, karena dalam impor untungnya besar dan transaksi bisa dilakukan di luar negeri. Padahal, Indonesia belum tentu membutuhkan beras impor di tengah kesediaan beras dalam negeri masih lebih dari cukup atau surplus.
“Impor itu harus dilakukan dalam keadaan darurat, seperti panas berkepanjangan. Jadi, kasus impor beras ini kejam sekali, selain dikorupsi, juga memiskinkan petani, dan sebaliknya malah mensubsidi petani Vietnam,” katanya kecewa.
Menurut Rizal, sesungguhnya kebutuhan beras di Indoensia bisa sangat mencukupi jika pemerintah ini benar-benar akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui pertanian. Misalnya di Sulawesi Selatan, yang tanahnya sangat baik untuk pertanian padi dan sebagainya. Hanya saja diperlukan pembangunan irigasi yang memadai dengan membangunan waduk-waduk, dan itu bisa menambah kebutuhan pangan sampai 5 juta ton per tahun.
Dengan demikian untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak sesulit yang dibayangkan. “Hapus sistem kartel diganti dengan kuota, dan melakukan investasi besar-besaran terhadap pertanian dengan membangun irigasi, subsidi pupuk, sehingga rasio harga gabah dan pupuk, 2 : 1, agar petani beruntung dan sejahtera. Prinsipnya, pangan itu harus dikawal untuk menjaga kedaulatan pangan dalam negeri,” tambah Rizal Ramli. (A-109/A_88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/268809
Rabu, 05 Februari 2014
Bulog Dituntut Tingkatkan Kualitas Raskin
Senin, 3 Februari 2014
RASKIN. Pemeriksaan mutu dan kualitas raskin di Gudang Bulog Bulu Pinrang, Senin (3/2). Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang menuntut Bulog untuk meningkatkan kualitas raskin yang akan didistribusikan kepada rumah tangga sasaran (RTS).
PINRANG, AJPNews -- Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pinrang, Andi Pabeseangi berharap, beras keluarga miskin (raskin) yang akan disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat di 2014 ini lebih berkualitas ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, kata Pabeseangi, sejumlah pengelola raskin di luar Kabupaten Pinrang terjerat persoalan hukum gara-gara raskin yang didistribusikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) mengalami sejumlah permasalahan.
"Para pengelola raskin diharap agar berhati-hati dan senantiasa bertindak sesuai ketentuan, karena sudah terbukti beberapa pengelola raskin terjerat masalah hukum," ujar Pabeseangi dalam Sosialisasi Program Raskin 2014 di Gudang Bulog Bulu Pinrang, Senin (3/2).
Dia mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait secara berjenjang dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program raskin yang tepat sasaran.
Sementara, Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Wilayah III Parepare, Yosef Wijaya menjelaskan, sebanyak 80 persen dari 120 ribu ton kontribusi beras di Bulog Parepare berasal dari Kabupaten Pinrang. "Untuk stok nasional, pengeluaran raskin cukup lancar dan pengelola raskin di Pinrang dinilai cukup baik. Bulog hanya terkendala penyaluran karena medan lokasi desa terpencil. Tapi semuanya dapat diatasi atas bantuan aparat lurah dan desa setempat," bebernya kemarin.
Yosef yang didampingi Kepala Gudang Bulog Bulu, Edel Fridis juga melakukan uji tanak raskin disaksikan para lurah dan kepala desa yang sempat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Pinrang, H Muhammad Nur selaku Panitia Sosialisasi mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penyaluran program raskin sampai
ke titik distribusi.
''Sosialisasi ini diikuti sekitar tiga ratusan peserta dari semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai kelurahan dan desa. (jun/pan)
http://ajatapparengnews.com/index.php/serumpun/7192-bulog-dituntut-tingkatkan-kualitas-raskin
 |
PINRANG, AJPNews -- Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pinrang, Andi Pabeseangi berharap, beras keluarga miskin (raskin) yang akan disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat di 2014 ini lebih berkualitas ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, kata Pabeseangi, sejumlah pengelola raskin di luar Kabupaten Pinrang terjerat persoalan hukum gara-gara raskin yang didistribusikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) mengalami sejumlah permasalahan.
"Para pengelola raskin diharap agar berhati-hati dan senantiasa bertindak sesuai ketentuan, karena sudah terbukti beberapa pengelola raskin terjerat masalah hukum," ujar Pabeseangi dalam Sosialisasi Program Raskin 2014 di Gudang Bulog Bulu Pinrang, Senin (3/2).
Dia mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait secara berjenjang dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program raskin yang tepat sasaran.
Sementara, Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Wilayah III Parepare, Yosef Wijaya menjelaskan, sebanyak 80 persen dari 120 ribu ton kontribusi beras di Bulog Parepare berasal dari Kabupaten Pinrang. "Untuk stok nasional, pengeluaran raskin cukup lancar dan pengelola raskin di Pinrang dinilai cukup baik. Bulog hanya terkendala penyaluran karena medan lokasi desa terpencil. Tapi semuanya dapat diatasi atas bantuan aparat lurah dan desa setempat," bebernya kemarin.
Yosef yang didampingi Kepala Gudang Bulog Bulu, Edel Fridis juga melakukan uji tanak raskin disaksikan para lurah dan kepala desa yang sempat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Pinrang, H Muhammad Nur selaku Panitia Sosialisasi mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penyaluran program raskin sampai
ke titik distribusi.
''Sosialisasi ini diikuti sekitar tiga ratusan peserta dari semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai kelurahan dan desa. (jun/pan)
http://ajatapparengnews.com/index.php/serumpun/7192-bulog-dituntut-tingkatkan-kualitas-raskin
Langganan:
Postingan (Atom)