Senin. 13 Juli 2015
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan pengangkatan tiga direktur utama di Badan Usaha Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. BUMN itu adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perum Bulog.
"Saat Rini bergabung menjadi motor tim sukses Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus berhasil mengantarkannya menjadi Presiden RI, kami masih belum bisa menyimpulkan seperti apa sebenarnya yang ada dalam pemikirannya," kata Junisab Akbar kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/7/2015).
Menurut Junisab, sekarang sudah mulai terang benderang terlihat seperti motifnya. Salah satu parameternya adalah ketika dia mengatur susunan jajaran-jajaran Direksi BUMN yang masuk kategori sangat strategis baik dari sisi tugas pokok dan fungsi maupun dari sisi aset.
Seperti yang sudah kami paparkan tentang regulasi-regulasi yang dipengaruhinya terkait dengan dugaan mengamputasi kemampuan kewenangan pengelolaan Pulau Batam yang sejak masa Presiden Soeharto diplot untuk menjadi wilayah penerima 'muntahan' banjir perekonomian dunia dari negara tetangga yang dikenal sebagai negara broker, Singapura. "Karena 'pengaruh' Rini sekarang kota itu menjadi kota mati, tidak seperti sediakala," papar Junisab.
Dijelaskan, dari lingkup tata kelola penempatan personal di jajaran Direksi BUMN, kami akan mendalami bagaimana nilai minus yang bisa dilekatkan kepada Rini. Minus, kata Junisab, karena terlihat keputusannya tersebut ternyata bukan dalam kerangka peningkatan kemampuan BUMN menjalankan fungsinya.
"Namun lebih pada titik berat karena 'pendekatan luar biasa' yang intens dilakukan oleh personal-personal yang ditempatkannya tersebut semata. Rentang pendekatan-pendekatan itu yang sempat menjadi 'bom' yang kemudian diledakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Itulah protesnya SBY atas adanya kasak-kusuk atau intervensi dari oknum dari Tim Transisi Joko Widodo ke BUMN-BUMN," jelasnya.
Lebih lanjut Junisab menjelaskan, jejak awal atas dugaan adanya pendekatan itu mulai tampak saat Menteri BUMN Rini yang juga adalah sebagai kuasa pemegang saham milik negara di seluruh BUMN menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero.
"Rini menempatkan Dwi di posisi BUMN yang sangat-sangat strategis dalam berbisnis dan melakukan tugas-tugas negara kepada warganya dalam bidang perminyakan," kata dia.
Tidak cukup sampai disitu, lalu Rini melakukan kebijakan yang juga patut untuk dipertanyakan dengan menempatkan Sofyan Basir yang adalah Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi Dirut PT Perusahaan Listik Negara (PLN) Persero.
Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa PLN adalah BUMN terbesar dalam kepemilikan aset-aset yang berbentuk barang tidak bergerak, selain melakukan pemutaran uang publik secara harian dari penjualan energi listrik kepada masyarakat maupun dunia industri, ujarnya.
"Belum cukup menjamah dua BUMN strategis itu. Rini mendorong penempatan Djarot Kusumayakti yang adalah anak buah Sofyan Basir sebagai salah satu Direktur di Bank BRI menjadi Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog merupakan jantung dalam negara ini sebab kewenangannya akan sangat signifikan mempengaruhi konstelasi dalam bernegara sebab terkait mengelola pangan dan turunannya bagi masyarakat Indonesia," ungkap Junisab.
Penempatan dua orang petinggi Bank BRI itu menurut kami diduga penuh dengan aroma bau politis yang sangat menyengat, karena terkait Djarot yang diduga berdarah-darah terkait dugaan kredit fiktif yang jumlahnya ratusan miliar saat dia menjadi pimpinan Bank BRI di Sumatra Selatan.
Pasca kejadian berdarah yang herannya tidak sampai menyeretnya ke depan hukum itu, ternyata kemudian dia 'ditarik' Sofyan menjadi Tim saat fit and propertes pemilihan jajaran Direksi Bank BRI di jaman Dahlan Iskan. (Satrio Widianto/A-88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/07/13/334658/pengangkatan-tiga-dirut-pln-pertamina-dan-bulog-dipersoalkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar