Kamis, 21 Mei 2015
RMOL. Kementerian Sosial harus mengawasi beras raskin seiring dengan maraknya peredaran beras sintetik di pasaran.
Pengawasan tersebut sangat penting agar beras sintetik tersebut tidak terdistribusi kepada 15,5 juta penerima raskin. Beras bersubsidi itu harus layak konsumsi dan tidak bercampur aduk dengan beras sintetik.
"Kementerian Sosial semestinya segera berkordinasi dengan Bulog. Sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran) program raskin, Kemensos memiliki hak untuk mengecek mutu dan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat," kata Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 21/5).
Saleh menilai, kekhawatiran bercampurnya beras sintetik ke dalam raskin bukan sesuatu yang berlebihan. Pasalnya, di pasar terbuka saja, beras sintetik banyak ditemukan. Karena itu, tentu tidak tertutup kemungkinan jika ada saja pihak yang ingin mencari keuntungan dengan memasukkannya ke dalam raskin.
"Sejauh ini memang belum ada laporan. Walau demikian, harus dipastikan bahwa beras raskin betul-betul bebas dari beras sintetik. Beras subsidi yang menggunakan uang negara itu harus dipastikan dapat membantu masyarakat miskin. Jangan sampai beras raskin justru membawa penyakit dan gizi buruk serta menimbulkan masalah baru," ungkap Saleh.
Saleh percaya, Kementerian sosial mampu melakukan pengecekan dan pengawasan secara cepat mengingat jaringan luas yang dimilikinya sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Dan sebelum beras sintetik betul-betul bersih dari peredaran, pengawasan harus tetap dilakukan secara berkala.
"Dengan demikian, beras yang didistribusikan ke masyarakat miskin dapat dipastikan benar-benar layak konsumsi," demikian Saleh. [ysa]
http://www.rmol.co/read/2015/05/21/203473/Saleh-Daulay:-Kementerian-Sosial-Harus-Awasi-Mutu-Beras-Raskin-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar