Rabu, 1 April 2015
PONTIANAK, KOMPAS — Sekalipun masih diwarnai berbagai persoalan, warga penerima beras untuk keluarga miskin berharap program itu dilanjutkan. Raskin jangan diganti dengan uang tunai karena jumlahnya tak memadai jika mengacu pada harga beras di pasaran. Selain itu, pembagian uang tunai juga rawan penyimpangan serta penggunaannya bisa konsumtif di luar kebutuhan untuk pangan.
Setiap bulan, sejak 17 tahun lalu, semestinya warga tak mampu bisa menebus beras untuk warga miskin (raskin) sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kg. Artinya, sebulan senilai Rp 24.000 per keluarga. Namun, pembagian raskin itu acap kali tidak berjalan lancar.
Warga Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, hingga Selasa (31/3), misalnya, belum mendapatkan raskin. Ice Darakay, warga Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, menyebutkan, sebagai warga kurang mampu, keluarganya sangat terbantu dengan adanya raskin. Namun, keterlambatan distribusi raskin di kabupaten itu terjadi hampir setiap tahun.
"Kami juga tak tahu berapa jatah beras untuk kami. Tahun lalu, kami hanya diberi 10 kg. Itu pun masih ada warga miskin yang tak kebagian. Kami mendengar beras itu dijual kepada pedagang besar," kata Ice, yang keluarganya hanya makan nasi sekali sehari.
Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) Maluku dan Maluku Utara Faisal Assagaff mengatakan, belum disalurkannya raskin bagi warga Kepulauan Aru karena belum ada gudang penyimpanan di kabupaten itu. Pemerintah kabupaten juga belum mengajukan usulan kepada Bulog.
Ringankan beban
Ardian, warga Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, juga meminta raskin jangan dihapuskan dan diganti dengan pembagian uang tunai. Raskin yang dibagikan setiap bulan meringankan bebannya untuk menyediakan pangan bagi keluarga meski terkadang kualitas berasnya kurang baik.
Markus, warga Kota Pontianak, Kalbar, pun mengakui, pembagian raskin meringankan beban ekonomi keluarganya. "Raskin jangan dibentukkan uang tunai. Belum tentu uang itu dipakai untuk membeli beras. Contohnya bantuan langsung tunai, tak semua membelanjakan untuk kebutuhan pokok," ujarnya.
Samsul Huda, Kepala Dusun Jetis, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengatakan, raskin tetap diperlukan warga. Kalau raskin ditiadakan dan diganti pembagian uang tunai, misalnya, justru tidak memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan kecemburuan sosial.
Mudrikah, Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, mengingatkan, sebaiknya pemerintah tak memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat. Hal itu tak mendidik warga. Namun, ia mengatakan, pembagian raskin perlu dibenahi karena sering kali menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Sebab, ada warga miskin yang tidak terdata dan tak menerima raskin.
Eddy Suratman, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, menambahkan, lebih baik pemerintah tetap membagikan raskin. "Lebih ada jaminan kepastian warga mendapatkan beras. Jika dalam bentuk uang tunai, belum tentu akan dibelanjakan untuk membeli beras," ujarnya.
Di Nusa Tenggara Timur, Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Oinlasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yusuf Faot mengatakan, kebijakan pemerintah membantu warga dari ancaman kelaparan melalui program raskin patut diapresiasi dan dilanjutkan. Namun, raskin sebanyak 15 kg per bulan per keluarga tak mencukupi kebutuhan. Jika pemerintah ingin membantu keluarga miskin, sebaiknya setiap keluarga diberikan subsidi minimal 50 kg per bulan.
Sementara Kepala Polresta Bekasi Komisaris Besar Isnaeni Ujiarto, Selasa, memaparkan, penangkapan tersangka Khoir dan Kasyono yang nekat mencampur beras kualitas sedang dan rendah untuk meraup keuntungan. Beras yang dioplos itu diduga sebagian adalah raskin. Keduanya ditangkap di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Belum diganti
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Senin, menyiratkan belum ada rencana pemerintah pusat menghapus program raskin dan menggantikan dengan program lain. Dia justru mengharapkan kepedulian pemerintah daerah untuk mengurangi beban distribusi raskin. Jika tak ada kepedulian dari pemerintah daerah, penerima raskin bisa mendapatkan beban biaya distribusi.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, raskin penting dalam mendukung program stabilisasi harga beras, baik di tingkat petani maupun di tingkat konsumen.
(ESA/SIR/KOR/EGI/WIE/
AYS/KOR/FRN/ILO/NDY/MAS)
http://www.gobekasi.co.id/2015/03/31/hutang-raskin-bikin-malu-daerah/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar