Jum'at, 10 April 2015
Mayoritas daerah penerima belum perbaharui data.
Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah menteri kabinet kerja memantau stok beras di gudang Bulog, Jakarta, (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) sepanjang 2014 lalu masih berisiko tinggi tidak tepat sasaran. Sebab banyak daerah penerima subsidi tersebut belum memperbaharui data masyarakat miskin yang pantas menikmati program itu.
Dikutip VIVA.co.id, Jumat 10 April 2015, dari dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014, Terdapat 122 desa atau kelurahan di 36 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Total daerah yang mendapatkan raskin sebanyak 196 desa/ kelurahan di 50 kabupaten/ kota.
Selain masalah pola distribusi, BPK juga menemukan ketidakjelasan dalam mekanisme pengujian kualitas beras yang digunakan untuk raskin. Hal itu menyebabkan di beberapa daerah, ada raskin kualitas buruk disalurkan.
Bahkan, masyarakat penerimanya pun ada yang mengembalikan beras yang sudah dibelinya ke Perum Bulog, karena beras berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk, dan berbau apek.
Hasil pemeriksaan tersebut menyimpuklan bahwa ada risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog. Karena tidak jelasnya standar kualitas beras yang diterima rumah tangga sasaran.
BPK merekomendasikan menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin untuk, menetapkan pihak pelaksana perekaman data serta menyempurnakan pedoman umum atau menyusun pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.
Menko PMK juga harus menginstruksikan tim koordinasi raskin berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian beras raskin pada saat penyaluran.
Sebagai Informasi, raskin adalah program pendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan langsung. Program subsidi raskin ini dikelola oleh tim koordinator raskin yang terdiri dari unsur pusat dan daerah.
Anggaran program subsidi raskin untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp18,16 triliun dan terealisasi Rp17,19 triliun atau 94,65 persen. Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin pada 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/612138-bpk--penyaluran-beras-miskin-masih-bermasalah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar