Tak Hiraukan KPK, Pemerintah Tolak Penghentian Beras Raskin

Senin, 7 April 2014

[JAKARTA] Pemerintah menolak usulan agar program penyaluran beras miskin (Raskin) kepada masyarakat miskin dihentikan.  

Pemerintah setuju perlu evaluasi atas pelaksanaan program tersebut, namun menolak jika dihentikan total.  

Alasannya, program itu didesain untuk membantu masyarakat miskin. Program tersebut adalah sebagai satu jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.  

"Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bilang program Raskin perlu dievaluasi, iya itu benar, dan itu selalu kami lakukan. Tapi kalau dihilangkan atau dihentikan itu tidak bisa. Itu bukan solusinya," kata Agung di Jakarta, Minggu (6/4).  

Ia menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang menyebut ada indikasi jaringan kartel dalam penyaluran Raskin.

KPK menyarankan dilakukan evaluasi terhadap program ini. Bila perlu harus dihentikan kalau tidak tepat sasaran.  

Agung menjelaskan, penyaluran Raskin adalah program perlindungan sosial sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat kurang mampu.  

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyalurannya. Tetapi tetap diakui masih ada kekurangan dalam program tersebut. Misalnya ditemukan kutu dalam beras yang disalurkan.  

Menurutnya, kemunculan kutu bukan karena kualitas beras yang jelek, tapi lamanya penumpukan. Lamanya penumpukan karena banyaknya beras yang masuk ke Bulog yang merupakan tempat penampung beras.  

Baginya, masalah seperti itu saja yang perlu diperbaiki, bukan menghentikan total program tersebut.  

“Program Raskin ini harus diteruskan bahkan pemerintah sekarang akan mengusulkan ke pemerintah yang akan datang agar program ini terus dilanjutkan. Tentunya dengan sejumlah perbaikan-perbaikan karena ini betul-betul program pro rakyat,” ujar Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini. [R-14/L-8]

http://www.suarapembaruan.com/home/tak-hiraukan-kpk-pemerintah-tolak-penghentian-beras-raskin/52588