Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya semakin memanas. Kali
ini, pascaterungkapnya skandal kasus korupsi mantan Presiden PKS Luthfi
Hasan Ishaaq (LHI) terkait impor daging membawa babak baru bagi KPK vs
PKS. Puncaknya ialah perlawanan PKS terhadap KPK yang ingin mengambil
aset partai, yaitu sejumlah mobil yang tengah diparkir di halaman gedung
DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut KPK sejumlah mobil tersebut ditengarai merupakan bentuk fisik hasil dari korupsi impor daging dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret LHI dan Ahmad Fathanah. Kronologi perlawanan tersebut berawal saat KPK mendatangi kantor PKS guna menyita mobil-mobil yang berada di kantor tersebut. Namun, beberapa kader PKS tampaknya memang sudah disiagakan guna mencegah penyidik KPK mengambil dan menyita kendaraan tersebut.
Hal itu justru menyulut amarah KPK sebagai lembaga hukum. KPK menganggap PKS telah melakukan sebuah tindakan melawan hukum dengan mencegah penyidik KPK mengambil aset yang diduga terkait kasus impor daging yang menyeret LHI. Seperti tidak mau kalah, justru PKS kembali melawan KPK dengan mengatakan bahwa KPK telah melanggar SOP karena menyita enam unit kendaraan di kantor DPP PKS. PKS bersikeras bahwa KPK telah melakukan tindakan yang semena-mena. KPK pun mempersilakan PKS melaporkan kasus yang menurutnya melanggar tersebut, karena bagi KPK hal itu adalah bagian dari prosedur dalam investigasi kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan tidak ada pelanggaran seperti yang dituduhkan PKS.
Dalam kasus tersebut, KPK pun memanggil Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin sebagai saksi dalam kasus suap impor daging. Di balik pemanggilan Hilmi sebagai saksi tersirat pesan bahwa Hilmi sebagai ketua Dewan Syuro mempunyai andil besar dalam tubuh PKS. Dirinya pun sangat dihormati oleh para kader partai. Ini merupakan peristiwa penting bagi PKS.
Pemanggilan tersebut menurut KPK merupakan jembatan dan juga sedikit shock therapy bagi PKS dan para kadernya. Pemanggilan itu diharapkan menjadi sebuah titik terang terungkapnya skandal suap impor daging.
Dalam hal ini bisa menjadi cerminan bahwa partai politik sekelas PKS tidak luput dari "dosa". Ketika kasus ini terungkap PKS bagai kebakaran jenggot. Bagaimanapun juga nama PKS pasti tercoreng oleh ulah kader terbaik yang dipercaya menjabat presiden partai.
Seharusnya PKS lebih bisa legawa tehadap ujian yang diterimanya saat ini. Poses hukum yang tengah berjalan hendaknya tidak dihalang-halangi agar penyidikan terhadap kasus yang membelit mantan presiden PKS segera terselesaikan. Tidak hanya PKS yang terbelit kasus tipikor, artai-partai lain juga mengalami hal serupa, tetapi bisa lebih berbesar hati.
Sudah sepatutnya juga partai dakwah seperti PKS taat akan hukum dan tunduk dengan hukum. Sudah jelas-jelas dan terbukti bahwa salah satu kader partai tersebut menjadi target hukum terkait korupsi, masih saja ingin dihalang-halangi. Citra yang hendak dibangun PKS kepada masyarakat sebagai partai bersih justru semakin tercoreng dengan tingkah laku seperti itu.
Kasus yang menyeret LHI tampaknya berdampak sangat signifikan, baik secara pribadi maupun keberlangsungan PKS. Alamiah memang ketika salah satu kader sebuah organisasi terbelit masalah suap, apalagi menyangkut tipikor, seperti yang dialami LHI, pasti memberi efek yang tidak menguntungkan bagi PKS pada Pemilu 2014.
Ketertarikan masyarakat terhadap PKS akan merosot. Masyarakat semakin enggan dan mungkin berpikir dua kali untuk memilih PKS sebagai partai panutan. Masyarakat kini lebih cerdas memilih parpol yang terbaik, apalagi yang menyangkut korupsi.
Perseteruan KPK vs PKS pun hendaknya tak dipolitisasi. Publik bisa menilai langkah KPK murni untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di negeri ini. Untuk itu, publik tetap memberi apresiasi kepada KPK dan mendukung langkah KPK membongkar kasus-kasus korupsi, tak terkecuali yang dilakukan elite partai politik.
http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/2550-pks-suap-dan-pemilu-2014.html
Menurut KPK sejumlah mobil tersebut ditengarai merupakan bentuk fisik hasil dari korupsi impor daging dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret LHI dan Ahmad Fathanah. Kronologi perlawanan tersebut berawal saat KPK mendatangi kantor PKS guna menyita mobil-mobil yang berada di kantor tersebut. Namun, beberapa kader PKS tampaknya memang sudah disiagakan guna mencegah penyidik KPK mengambil dan menyita kendaraan tersebut.
Hal itu justru menyulut amarah KPK sebagai lembaga hukum. KPK menganggap PKS telah melakukan sebuah tindakan melawan hukum dengan mencegah penyidik KPK mengambil aset yang diduga terkait kasus impor daging yang menyeret LHI. Seperti tidak mau kalah, justru PKS kembali melawan KPK dengan mengatakan bahwa KPK telah melanggar SOP karena menyita enam unit kendaraan di kantor DPP PKS. PKS bersikeras bahwa KPK telah melakukan tindakan yang semena-mena. KPK pun mempersilakan PKS melaporkan kasus yang menurutnya melanggar tersebut, karena bagi KPK hal itu adalah bagian dari prosedur dalam investigasi kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan tidak ada pelanggaran seperti yang dituduhkan PKS.
Dalam kasus tersebut, KPK pun memanggil Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin sebagai saksi dalam kasus suap impor daging. Di balik pemanggilan Hilmi sebagai saksi tersirat pesan bahwa Hilmi sebagai ketua Dewan Syuro mempunyai andil besar dalam tubuh PKS. Dirinya pun sangat dihormati oleh para kader partai. Ini merupakan peristiwa penting bagi PKS.
Pemanggilan tersebut menurut KPK merupakan jembatan dan juga sedikit shock therapy bagi PKS dan para kadernya. Pemanggilan itu diharapkan menjadi sebuah titik terang terungkapnya skandal suap impor daging.
Dalam hal ini bisa menjadi cerminan bahwa partai politik sekelas PKS tidak luput dari "dosa". Ketika kasus ini terungkap PKS bagai kebakaran jenggot. Bagaimanapun juga nama PKS pasti tercoreng oleh ulah kader terbaik yang dipercaya menjabat presiden partai.
Seharusnya PKS lebih bisa legawa tehadap ujian yang diterimanya saat ini. Poses hukum yang tengah berjalan hendaknya tidak dihalang-halangi agar penyidikan terhadap kasus yang membelit mantan presiden PKS segera terselesaikan. Tidak hanya PKS yang terbelit kasus tipikor, artai-partai lain juga mengalami hal serupa, tetapi bisa lebih berbesar hati.
Sudah sepatutnya juga partai dakwah seperti PKS taat akan hukum dan tunduk dengan hukum. Sudah jelas-jelas dan terbukti bahwa salah satu kader partai tersebut menjadi target hukum terkait korupsi, masih saja ingin dihalang-halangi. Citra yang hendak dibangun PKS kepada masyarakat sebagai partai bersih justru semakin tercoreng dengan tingkah laku seperti itu.
Kasus yang menyeret LHI tampaknya berdampak sangat signifikan, baik secara pribadi maupun keberlangsungan PKS. Alamiah memang ketika salah satu kader sebuah organisasi terbelit masalah suap, apalagi menyangkut tipikor, seperti yang dialami LHI, pasti memberi efek yang tidak menguntungkan bagi PKS pada Pemilu 2014.
Ketertarikan masyarakat terhadap PKS akan merosot. Masyarakat semakin enggan dan mungkin berpikir dua kali untuk memilih PKS sebagai partai panutan. Masyarakat kini lebih cerdas memilih parpol yang terbaik, apalagi yang menyangkut korupsi.
Perseteruan KPK vs PKS pun hendaknya tak dipolitisasi. Publik bisa menilai langkah KPK murni untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di negeri ini. Untuk itu, publik tetap memberi apresiasi kepada KPK dan mendukung langkah KPK membongkar kasus-kasus korupsi, tak terkecuali yang dilakukan elite partai politik.
http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/2550-pks-suap-dan-pemilu-2014.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar