Menyelidiki kartel daging lebih rumit dibanding kartel bawang putih.
VIVAnews
- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Nawir Messi,
mengakui, banyak celah yang memungkinkan terjadinya kartelisasi pangan.
Namun, saat ini, penyelidikan kartel daging sapi lebih rumit dibanding
bawang putih.
"Kartel daging lebih kompleks daripada bawang putih," kata Nawir di kantornya, Jakarta, Minggu 9 Juni 2013.
Saat menangani kartel bawang putih, dia memanggil sejumlah importir komoditas pangan itu. Lalu, memanggil petinggi kementerian, yaitu dirjen hortikultura dan menteri pertanian serta menteri perdagangan.
"Kartel daging lebih kompleks daripada bawang putih," kata Nawir di kantornya, Jakarta, Minggu 9 Juni 2013.
Saat menangani kartel bawang putih, dia memanggil sejumlah importir komoditas pangan itu. Lalu, memanggil petinggi kementerian, yaitu dirjen hortikultura dan menteri pertanian serta menteri perdagangan.
"Kami meminta keterangan dari importir, lalu cross check dengan keterangan kementerian. Apa benar policy-nya seperti ini? Kalau benar, ya, clear semua buktinya," kata dia.
Sementara itu, penyelidikan kartel daging lebih ruwet. Nawir mengatakan, ada dua jenis pasar daging, yaitu pasar daging beku dan pasar sapi bakalan. Untuk daging impor, produk tersebut hanya diperbolehkan beredar di kalangan industri makanan, misalnya hotel dan restoran.
Untuk sapi bakalan, sapi-sapi tersebut didatangkan dari berbagai tempat di luar Jabodetabek, misalnya Sulawesi dan Nusa Tenggara.
"Jabodetabek memang tidak punya penggemukan sapi bakalan. Yang ada hanyalah rumah pemotongan hewan (RPH). Jadi, sapi-sapi tersebut masuk ke RPH, lalu ke distribusi daging," kata dia.
Menurut Nawir, KPPU mesti menyelidiki celah tersebut satu per satu untuk memastikan kesempatan yang bisa dimasuki para pemain. Dia mempertanyakan beberapa permasalahan terkait dengan dugaan oligopoli komoditas pangan yang harganya kini melangit.
"Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, apakah kelangkaan daging itu terkait dengan pelaku impor? Kedua, apakah kelangkaan di RPH terkait dengan pasar domestik. Ketiga, apakah kelangkaan daging di RPH terkait dengan pasar sapi bakalan?" kata dia.
Apabila tidak ada halangan, KPPU akan mengajukan perkara ke pengadilan beberapa pekan ke depan. "Kami optimistis kasus ini naik perkara beberapa pekan setelah kasus bawang putih diperkarakan pekan ini," katanya. (art)
Sementara itu, penyelidikan kartel daging lebih ruwet. Nawir mengatakan, ada dua jenis pasar daging, yaitu pasar daging beku dan pasar sapi bakalan. Untuk daging impor, produk tersebut hanya diperbolehkan beredar di kalangan industri makanan, misalnya hotel dan restoran.
Untuk sapi bakalan, sapi-sapi tersebut didatangkan dari berbagai tempat di luar Jabodetabek, misalnya Sulawesi dan Nusa Tenggara.
"Jabodetabek memang tidak punya penggemukan sapi bakalan. Yang ada hanyalah rumah pemotongan hewan (RPH). Jadi, sapi-sapi tersebut masuk ke RPH, lalu ke distribusi daging," kata dia.
Menurut Nawir, KPPU mesti menyelidiki celah tersebut satu per satu untuk memastikan kesempatan yang bisa dimasuki para pemain. Dia mempertanyakan beberapa permasalahan terkait dengan dugaan oligopoli komoditas pangan yang harganya kini melangit.
"Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, apakah kelangkaan daging itu terkait dengan pelaku impor? Kedua, apakah kelangkaan di RPH terkait dengan pasar domestik. Ketiga, apakah kelangkaan daging di RPH terkait dengan pasar sapi bakalan?" kata dia.
Apabila tidak ada halangan, KPPU akan mengajukan perkara ke pengadilan beberapa pekan ke depan. "Kami optimistis kasus ini naik perkara beberapa pekan setelah kasus bawang putih diperkarakan pekan ini," katanya. (art)
Eko Priliawito, Arie Dwi Budiawati
Tidak ada komentar:
Posting Komentar