JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengatakan, kuota impor pangan selalu bermasalah, karena ada indikasi adanya moral hazard. Tak hanya impor sapi, tapi impor pangan lainnya, seperti gandum, kedelai dan lainnya. Karena itu tak heran, bila muncul dugaan adanya kartelisasi impor pangan. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan KPK, mesti menginvestigasi dugaan itu.
“Kami minta aparat kepolisian dan KPK, untuk melakukan investigasi benarkah ada dugaan penimbunan dan kartelisasi, yang membuat stok berkurang. Kalau terjadi itu pelanggaran hukum dan perundang-undangan,” kata Viva, Kamis (14/2).
Viva mengakui, soal tata niaga impor pangan, khususnya daging sapi, gandum dan kedelai, sangat buruk. Idealnya kata dia, ketika menentukan kuota impor, pemerintah berkonsultasi dengan DPR. Tapi karena pemerintah menganggap itu domainnya, konsultasi tak dilakukan. “Kalau mau impor, tanpa konsultasi, langsung impor. Sementara kalau pemerintah meminta data kebutuhan masyarakat, masing-masing kementerian datanya berbeda. Berapa sih kebutuhan riilnya, sampai sekarang masih teka-teki,” tuturnya.
Mestinya data itu satu. Perbedaan data kebutuhan itu, hanya menunjukan pemerintah tak tertib administrasi. Kuat kemungkinannya juga ada moral hazard yang membuat peluang permainan impor terbuka. “Ini pula yang membuat kartelisasi terjadi,” kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar