15 Februari 2013
Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi masyarakat sipil yang
tergabung dalam "Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme" mendesak
Pemerintah dan DPR mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO). Sebab, WTO hanya melemahkan daya saing
Indonesia dan berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan.
"Keikutsertaan Indonesia dalam WTO juga tidak mampu menahan derasnya
alih fungsi lahan pertanian dan hutan produktif untuk kegiatan
pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, yang berdampak
langsung pada penindasan dan pemiskinan rakyat Indonesia," kata Direktur
Eksekutif Institute Global for Justice (IGJ) M. Riza Damanik dalam
siaran pers di Jakarta, Jumat (15/2).
Riza menyebut, impor produk pangan menjadi bisnis yang identik dengan
praktik manipulatif hingga koruptif. Hal itu terlihat dalam penangkapan
Luthfi Hasan Ishaaq atas dugaan keterlibatannya dalam permainan kuota
impor daging.
"Berdalih untuk melindungi kepentingan nasional terhadap aturan WTO yang
melarang pembatasan impor, penetapan kuota impor telah menimbulkan
persekongkolan antara importir dengan pemerintah," ujarnya.
Impor pangan, kata Riza, telah menyedot anggaran lebih dari Rp125
triliun yang digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai,
ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lainnya pada 2012.
Tidak hanya itu tambah Riza, WTO juga telah menempatkan Indonesia pada
posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsa-bangsa di
dunia.
"Rejim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara
Indonesia untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian yang berguna
untuk kepentingan Indonesia. Pemaksaan membuka keran impor jelas
menggerus kedaulatan pangan kita. Pasar dan harga domestik hancur,"
tegasnya.(Ant/Tii)
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/15/2/131362/IGJ-WTO-Perparah-Ketergantungan-Pangan-Impor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar