Sabtu, 16 Februari 2013

IGJ: WTO Perparah Ketergantungan Pangan Impor

15 Februari 2013

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam "Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme" mendesak Pemerintah dan DPR mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebab, WTO hanya melemahkan daya saing Indonesia dan berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan.

"Keikutsertaan Indonesia dalam WTO juga tidak mampu menahan derasnya alih fungsi lahan pertanian dan hutan produktif untuk kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, yang berdampak langsung pada penindasan dan pemiskinan rakyat Indonesia," kata Direktur Eksekutif Institute Global for Justice (IGJ) M. Riza Damanik dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (15/2).

Riza menyebut, impor produk pangan menjadi bisnis yang identik dengan praktik manipulatif hingga koruptif. Hal itu terlihat dalam penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq atas dugaan keterlibatannya dalam permainan kuota impor daging.

"Berdalih untuk melindungi kepentingan nasional terhadap aturan WTO yang melarang pembatasan impor, penetapan kuota impor telah menimbulkan persekongkolan antara importir dengan pemerintah," ujarnya.

Impor pangan, kata Riza, telah menyedot anggaran lebih dari Rp125 triliun yang digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lainnya pada 2012.

Tidak hanya itu tambah Riza, WTO juga telah menempatkan Indonesia pada posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsa-bangsa di dunia.

"Rejim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara Indonesia untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian yang berguna untuk kepentingan Indonesia. Pemaksaan membuka keran impor jelas menggerus kedaulatan pangan kita. Pasar dan harga domestik hancur," tegasnya.(Ant/Tii)

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/15/2/131362/IGJ-WTO-Perparah-Ketergantungan-Pangan-Impor

Tidak ada komentar:

Posting Komentar