28 Februari 2013
YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Kebijakan pemerintah dalam hal impor bahan-bahan makanan, dinilai sangat merugikan masyarakat kecil khususnya kaum petani. Karena singkong yang banyak ditanam petani kecil seperti di Gunungkidul dan sebagainya, ternyata selama ini masih impor dari luar negeri.
Kebijakan impor tersebut, jelas sangat merugikan masyarakat kecil dan petani yang ada di Indonesia. Dengan demikian, hasil panen mereka (petani) menjadi tidak laku di pasaran. Karena pemasarannya atau penjualannya terhambat dengan kebijakan tersebut.
Dari hasil pantuan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencatat, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah nilai sangat besar.
Misalnya, impor beras dalam satu tahun nilainya mencapai Rp 9,45 Triliun, Kedelai nilai mencapai Rp 14 T, Garam Rp 1,08 T, buah Jeruk Rp 1,8 T dan yang sangat mengagetkan adalah impor singkong yang nilainya mencapai Rp 34 Milyar.
"Bagaimana bisa singkong harus impor dari China dan Vietnam," kata Ketua DPP PDIP Bidang Rekrutmen dan Kaderisasi, Drs HM Idham Samawi di Yogyakarta, Kamis (28/2).
Lebih lanjut mantan Bupati Bantul ini menegaskan, kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah mulai dari laut yang bisa memproduksi garam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, sampai tanah yang subur untuk menanam jeruk, padi, singkong, tapi kenyataannya negara kita impor dari hasil semuanya itu.
"Nah kalau gandum masih impor dapat ditoleransi, karena gandum tak mungkin ditanam di Indonesia," katanya. "Tapi kalau sampai singkong juga impor, ini terus bagaimana?" tambahnya dengan nada heran karena di daerah banyak petani menanam singkong tapi tidak bisa dipasarkan.
( Sugiarto / CN15 / JBSM )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_kedu/2013/02/28/147284/Kebijakan-Impor-Pemerintah-Merugikan-Rakyat-Kecil
Tidak ada komentar:
Posting Komentar