8 Januari 2013
RMOL. Rencana Bulog mengimpor beras sebanyak 670 ribu ton di
tahun 2013 merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang
menjadikan program Raskin (beras miskin), yang dulunya bersifat ad hoc, menjadi program rutin tahunan.
"(Tapi)
apa betul masyarakat membutuhkan atau bergantung kepada raskin? Rasanya
tidak juga. (Apalagi) masih banyak hal lain yang jauh lebih penting
terkait pangan, yakni perbaikan infrastruktur. Namun itu tidak
dilakukan (pemerintah)," kata anggota Komisi IV dari Fraksi PDI
Perjuangan, Honing Sanny, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 8/1).
Karena
itu, Honing mempertanyakan apakah sebenarnya impor beras itu karena
kebutuhan atau lebih karena kepentingan bisnis. Ia pun justru curiga
lebih dominan kepentingan bisnis di balik impor beras ini. Apalagi bila
menghitung secara matematis total produksi yang diklaim Kementerian
Pertanian mencapai 39 juta ton, dengan kebutuhan 34-35 juta ton, maka
sebenarnya Indonesia tidak perlu impor karena sudah surplus.
"Namun faktanya kita kekurangan terus. Berarti kita sedang men-design
impor pangan dengan data yang keliru," kata Honing, sambil mengatalan
bahwa bisa saja jumlah beras yang akan diimpor melebihi dari 670 ribu
ton.
"Menurut saya, sudah tidak ada hal baru dari pemerintahan
saat berkaitan dengan pangan termasuk menjalankan politik pangan dengan
basis kedaulatan seperti perintah UU Pangan yang baru," demikian Honing.
http://www.rmol.co/read/2013/01/08/93192/IMPOR-BERAS,-PDI-Perjuangan-Curiga-Ada-Kepentingan-Bisnis-di-Balik-Impor-Beras
Tidak ada komentar:
Posting Komentar