TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -
Petani padi dirugikan dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak
menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras tahun ini.
Kesejahteraan petani yang selama ini diidamkan pun akan jauh dari
kenyataan.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmadja, mengatakan seharusnya HPP beras dan gabah naik setiap tahun. Ini dimaksudkan guna merangsang semangat petani padi agar tidak beralih ke komoditas lain sehingga akhirnya Indonesia surplus padi dan tak ada lagi istilah impor beras.
"Akan jadi beban psikologis bagi petani jika HPP beras dan gabah tidak naik setiap tahunnya. Harus ada kenaikan, entah Rp 100 atau Rp 200 per kilogram," kata Entang, yang dihubungi Tribun di Bandung, Senin (7/1/2013).
Entang menyebutkan, di beberapa daerah di Jabar sudah ada petani padi yang beralih ke komoditas lain. Petani memilih menanam hortikultura ketimbang padi karena dinilai menguntungkan. "Jumlah yang beralih memang masih kecil. Tapi jika dibiarkan, ya bisa besar juga," ujarnya.
Selain merangsang petani untuk tetap mempertahankan padi, kata Entang, kenaikan HPP beras dan gabah bisa membantu petani meraih kesejahteraan. Selama ini, kesejahteraan hanya sebatas mimpi bagi petani karena realisasinya sangat sulit.
Entang juga mengkritisi langkah yang dilakukan pemerintah mengenai beras. Dia menduga pemerintah tidak rela jika petani hidup layak. Hal ini dikuatkan dengan fakta, jika harga beras naik, pemerintah langsung merespons dengan cara menggelar operasi pasar agar harga beras bisa ditekan. Padahal, kenaikan harga beras sekali-sekali adalah hal yang wajar. Apalagi petani juga mendambakan harga jual gabah dan beras tinggi. Namun memang di sisi lain, kata Entang, banyak masyarakat Indonesia yang keberatan dengan harga beras tinggi.
"Kebijakan harga beras ini politis. Di satu sisi ada pihak yang ingin agar beras jadi komoditas ekonomi agar petani sejahtera. Namun pemerintah beranggapan jika harga beras mahal tentu akan mendorong inflasi. Inflasi ini bisa mengganggu laju perumbuhan ekonomi," kata Entang.
Untuk masalah ini, ujar Entang, dibutuhkan kebijakan jalan tengah. Petani padi merasakan manisnya hasil panen dan masyarakat konsumen juga mampu membeli beras secara wajar.
Pada tahun ini, pemerintah tidak akan menaikkan HPP beras. HPP beras masih sama seperti 2012, yakni Rp 6.600 per kilogram. Keterangan tersebut disampaikan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso di Jakarta pekan lalu.
Pemerintah menilai, HPP beras Rp 6.600 per kilogram sudah terlalu bagus. Harga tersebut sudah menguntungkan petani. Apalagi harga beras yang beredar di pasaran saat ini pun sudah di atas HPP.
http://www.tribunnews.com/2013/01/08/hpp-beras-tidak-naik-tahun-ini
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmadja, mengatakan seharusnya HPP beras dan gabah naik setiap tahun. Ini dimaksudkan guna merangsang semangat petani padi agar tidak beralih ke komoditas lain sehingga akhirnya Indonesia surplus padi dan tak ada lagi istilah impor beras.
"Akan jadi beban psikologis bagi petani jika HPP beras dan gabah tidak naik setiap tahunnya. Harus ada kenaikan, entah Rp 100 atau Rp 200 per kilogram," kata Entang, yang dihubungi Tribun di Bandung, Senin (7/1/2013).
Entang menyebutkan, di beberapa daerah di Jabar sudah ada petani padi yang beralih ke komoditas lain. Petani memilih menanam hortikultura ketimbang padi karena dinilai menguntungkan. "Jumlah yang beralih memang masih kecil. Tapi jika dibiarkan, ya bisa besar juga," ujarnya.
Selain merangsang petani untuk tetap mempertahankan padi, kata Entang, kenaikan HPP beras dan gabah bisa membantu petani meraih kesejahteraan. Selama ini, kesejahteraan hanya sebatas mimpi bagi petani karena realisasinya sangat sulit.
Entang juga mengkritisi langkah yang dilakukan pemerintah mengenai beras. Dia menduga pemerintah tidak rela jika petani hidup layak. Hal ini dikuatkan dengan fakta, jika harga beras naik, pemerintah langsung merespons dengan cara menggelar operasi pasar agar harga beras bisa ditekan. Padahal, kenaikan harga beras sekali-sekali adalah hal yang wajar. Apalagi petani juga mendambakan harga jual gabah dan beras tinggi. Namun memang di sisi lain, kata Entang, banyak masyarakat Indonesia yang keberatan dengan harga beras tinggi.
"Kebijakan harga beras ini politis. Di satu sisi ada pihak yang ingin agar beras jadi komoditas ekonomi agar petani sejahtera. Namun pemerintah beranggapan jika harga beras mahal tentu akan mendorong inflasi. Inflasi ini bisa mengganggu laju perumbuhan ekonomi," kata Entang.
Untuk masalah ini, ujar Entang, dibutuhkan kebijakan jalan tengah. Petani padi merasakan manisnya hasil panen dan masyarakat konsumen juga mampu membeli beras secara wajar.
Pada tahun ini, pemerintah tidak akan menaikkan HPP beras. HPP beras masih sama seperti 2012, yakni Rp 6.600 per kilogram. Keterangan tersebut disampaikan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso di Jakarta pekan lalu.
Pemerintah menilai, HPP beras Rp 6.600 per kilogram sudah terlalu bagus. Harga tersebut sudah menguntungkan petani. Apalagi harga beras yang beredar di pasaran saat ini pun sudah di atas HPP.
http://www.tribunnews.com/2013/01/08/hpp-beras-tidak-naik-tahun-ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar