3 Januari 2013
RMOL.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyelesaikan audit
impor beras. Sayangnya, lembaga auditor negara itu masih menutup rapat
hasil audit tersebut. Ada apa ya?
Anggota BPK Ali Masykur Musa mengaku audit impor beras sudah
selesai. Saat ini pihaknya tinggal menyusun laporan. “Tinggal rumuskan
LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan),” ujar Ali melalui account twitter-nya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Namun, bekas anggota DPR ini belum mau memberitahukan kapan hasil
laporan audit impor beras akan diumumkan. Padahal, sebelumnya dia
menegaskan akan mengumumkan hasil audit impor beras akhir tahun
2012. Namun, hingga kini laporannya belum juga selesai.
Dalam beberapa kesempatan, Ali menjelaskan, alasan pihaknya melakukan
audit impor beras. Selama ini, kebijakan yang diambil pemerintah itu
sering menimbulkan polemik. Karena itu, pihaknya melakukan audit
untuk mengetahui ada penyimpangan atau tidak dalam kebijakan impor.
Fokus audit tersebut mencakup penerapan kebijakan impor beras oleh
pemerintah sepanjang 2012.
Ali menjelaskan, audit dimaksudkan untuk menganalisa beberapa
komponen dalam kebijakan impor beras. Terutama dalam pengadaan,
kesesuaian impor dengan kebijakan ketahanan pangan serta peran
importir di balik impor beras.
“Apalagi kran impor dibuka lebar-lebar justru saat petani memasuki
musim panen. Akibatnya, stok beras melimpah sehingga harga anjlok,”
kata Ali.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyambut baik langkah BPK
yang sudah menyelesaikan audit impor beras. Dia, berharap hasil audit
tersebut bisa menemukan fakta riil di lapangan yang selama ini
dilaporkan petani.
“BPK harus transparan dalam hasil auditnya itu karena akan menjadi
dasar perbaikan dalam kegiatan impor beras. Jangan menutupi
hasilnya, apalagi banyak keluhan-keluhan dari petani soal kebijakan
impor beras itu,” kata Firman kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, saat ini banyak masyarakat yang melaporkan beras impor
yang digunakan untuk beras rakyat miskin (raskin) kualitasnya sangat
jelek. Padahal, anggaran untuk memenuhi kebutuhan raskin itu mencapai
Rp 16-Rp 17 triliun untuk 2011 dan setelah dihitung ternyata
melonjak menjadi Rp 21 triliun. Sedangkan untuk anggaran raskin 2012
ditetapkan Rp 15 triliun.
“Angkanya memang mengalami penurunan, tapi itu belum perhitungan
semuanya. Diperkirakan bisa melonjak lagi seperti tahun 2011,” papar
Firman
Politisi Partai Golkar ini mengaku bingung dengan kebijakan impor
beras yang selama ini dilakukan pemerintah. Setiap rapat dengan DPR,
pemerintah selalu mengaku produksi beras nasional mengalami surplus dan
penyerapannya tinggi. Tapi, kenyataannya hampir setiap tahun mereka
terus impor dengan alasan menjaga stok.
“Setiap sesuatu yang terkait dengan impor komoditas pasti datanya dibuat grey area. Apalagi bisnis impor beras menggiurkan karena anggarannya besar,” tegas Firman.
Menurut dia, untuk menjaga stok pemerintah tidak perlu impor. Yang
harus dilakukan adalah memerintah Bulog menyerap beras petani saat
musim panen. Saat ini terjadi kegelisahan di kalangan petani karena
kabarnya gudang-gudang Bulog penuh sehingga tidak akan banyak
menyerap beras panen petani.
Perum Bulog selaku pihak yang ditugasi oleh pemerintah belum
berkomentar. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso belum bisa dihubungi.
Sebelumnya, Sutarto pernah menyatakan menyambut baik audit impor
beras dan diharapkan bisa menjadi perbaikan dan masukan bagi
pemerintah dan Bulog.
“Kebijakan impor beras adalah kebijakan pemerintah. Keputusan BPK
mengaudit kebijakan impor beras adalah keinginan BPK untuk melihat
seberapa jauh kebijakan itu berjalan, jadi kami sambut baik,” katanya.
Menurut Sutarto, inisiatif BPK mengaudit kegiatan impor beras
merupakan langkah positif dan Bulog akan kooperatif menanggapinya.
“Hasilnya akan menjadi bahan penting untuk kebijakan impor beras
ataupun swasembada pangan ke depan,” ujar Sutarto. [Harian Rakyat
Merdeka]
http://ekbis.rmol.co/read/2013/01/03/92512/Audit-Impor-Beras-Rampung-BPK-Diminta-Beberin-Ke-Publik-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar