PDIP Jatim Ajak Tolak Impor Beras dari Kamboja

6 November 2012

SURYA Online, SURABAYA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj mengajak masyarakat menolak rencana  pemerintah melalui kementerian perdagangan mengimpor 100.000 ton beras dari Kamboja. Langkah pemerintah itu menurutnya tidak realistis.

Pasalnya, masuknya beras impor di tengah kondisi persiapan panen raya triwulan ketiga, bisa memengaruhi stabilitas harga beras petani lokal dan pendapatan petani. "Seharusnya pemerintah lebih serius dalam strategi kedaulatan pangan, sehingga dapat meningkatkan hajat hidup petani lokal. Bukan malah mengurangi pendapatan petani dengan kehadiran beras impor," tandas Sirmadji melalui pres rilis yang diterima Surya.co.id, Selasa (6/11/2012).

Pemerintah berencana melakukan impor dengan dalih cadangan beras nasional masih kurang sekitar 1 juta ton dari cadangan ideal sekitar 3,3 juta ton. Saat ini cadangan beras nasional yang ada hanya 2,2 juta ton dari total 3,4 juta ton beras dimiliki Bulog dikurangi keperluan PSO (public service obligation), beras raskin 1,2 juta ton.

Kenyataan di lapangan, tambah Sirmadji, Bulog telah gagal menyerap hasil panenan petani, dengan dalih keterbatasan anggaran dan harga beras lokal terlalu tinggi. Padahal, ungkapnya, jika strategi pangan nasional diarahkan pada kedaulatan pangan dan bukan ketahanan pangan, Bulog seharusnya mengutamakan menyerap hasil panen petani.

Pada sisi lain, lanjut Sirmadji persoalan impor beras tidak sekedar di Bulog saja, akan tetapi juga mempengaruhi psikologi pasar dan pendapatan petani. Rumor tentang impor saja bisa langsung menurunkan harga panenan petani yang diprediksi untuk wilayah Jawa Timur pada pertengahan bulan desember 2012 mendatang.

"Sesuai data Bulog, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi yang paling tinggi pengadaan beras dalam negeri yang mencapai 738.303 ton atau 31,27% dari total ketersediaan beras di gudang bulog seluruh Indonesia. Sehingga jika beras impor masuk Jatim, maka kesejahteraan petani di provinsi ini juga akan menurun," jelas Sirmadji.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, lanjut Sirmadji, akan secara konsisten dan tegas menolak beras yang akan diimpor pemerintah, masuk pasar sembako di Jawa Timur. Hal ini mengingat jumlah petani di Jatim sebanyak 3.743.861 keluarga menggantungkan hidupnya dari stabilitas harga produksi beras. "Jika Jatim menjadi korban kebijakan pemerintah pusat soal beras impor yang tidak realistis tersebut, secara kualitatif nilai keekonomian keseluruhan di Jatim akan mengalami penurunan pada triwulan ketiga 2012," jelas Wakil Ketua DPRD Jatim itu. 

http://surabaya.tribunnews.com/2012/11/06/pdip-jatim-ajak-tolak-impor-beras-dari-kamboja