Oleh: Haluan Padang
sindikasi - Rabu, 24 Oktober 2012INILAH.COM, Padang - Gonjang-ganjing data penerima beras untuk rumah tangga miskin (raskin) pada sejumlah daerah mulai reda. Namun tidak demikian halnya dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang Panjang, yang sejak alokasi bulan Juni lalu sampai saat ini tak kunjung menebus raskin.
Masalahnya, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tentang penduduk miskin pada dua daerah tersebut ternyata tidak valid atau masih amburadul.
Meski demikian secara umum realisasi distribusi Raskin di Sumbar hingga 12 Oktober cukup signifikan, mencapai 70 persen. Dari rencana distribusi raskin sebesar 48.373.425 kg, sudah tersalurkan sebanyak 36.629.640 kg.
Sedangkan raskin ke-13 yang semula ditargetkan dapat didistribusikan seluruhnya jelang lebaran Idul Fitri lalu, masih dapat ditebus hingga akhir tahun 2012. Karena realisasinya kala itu masih sangat rendah, yakni sekitar 8,13 persen.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Wardarusmen kepada Haluan Selasa (23/10), di Padang mengatakan, distribusi Raskin alokasi raskin untuk bulan Juni dan seterusnya yang mempedomani data TNP2K berjalan lancar.
Kemelut data yang dinilai tidak akurat, untuk sementara diatasi dengan musyawarah masyarakat di tingkat nagari. Mereka bersepakat untuk membagi Raskin yang diterima termasuk untuk mereka yang tidak terdata sebagai penerima padahal mereka termasuk keluarga miskin. Soal mekanismenya diserahkan kesepakatan masyarakat melalui berita acara.
“Soal data agaknya sudah tidak masalah lagi sekarang. Masyarakat sepakat membagi Raskin untuk mereka yang tidak terdata tapi termasuk keluarga miskin. Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk berita acara. Berita acara ini yang kita pedomani,” terang Wardarusmen.
Sementara itu Ketua Tim Independen Unand Pemantau Raskin di Sumbar, Jon Parlis yang dihubungi terpisah mengatakan, penyaluran Raskin tahun 2012 ini merupakan yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Kondisi ini tak hanya dialami Sumbar, tetapi seluruh provinsi di tanah air.
“Orang miskin tidak dapat Raskin tetapi sebaliknya yang kaya tercatat sebagai penerima Raskin. Ujung-ujungnya masyarakat ribut, saling tuding,” katanya.
Salah satunya Kota Padang Panjang, tidak mau menebus raskin itu karena berdasarkan data TNP2K jumlah penduduk miskinnya bertambah tiga kali lipat. Seakan-akan kepala daerah tidak bekerja untuk menekan angka kemiskinan ini. Sedangkan Mentawai, selain terkendala transportasi untuk mengangkut Raskin, juga disebabkan penduduk miskinnya berkurang drastis hingga tinggal sepertiga saja.
“Dua daerah itu setahu saya belum mau menebus raskinnya, sebab data penduduk miskin mereka berantakan. Penduduk miskin Padang Panjang meningkat tiga kali lipat, sebaliknya Mentawai berkurang dua pertiga, padahal daerah ini baru saja dilanda gempa dan tsunami,” katanya.
Ke depan, diharapkan data dari nagari tentang penerima raskin dapat dipedomani untuk distribusi raskin 2013. Sebab nagari paling tahu dengan kondisi riil masyarakatnya.
Realisasi Raskin
Sampai 12 Oktober 2012, sejumlah daerah tercatat belum menebus raskin untuk alokasi September. Selain Mentawai dan Padang Panjang, tercatat Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Tanah Datar dan Kota Solok.
Untuk pagu Raskin Oktober, baru 11 daerah yang menebusnya, masing-masing Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Agam, Limapuluh Kota, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Kota Solok.
“Sedangkan Raskin ke-13, juga belum seluruh daerah menebusnya. Kita harapkan, kepala daerah segera menebus Raskin untuk kebutuhan masyarakatnya, baik Raskin reguler maupun Raskin ke-13,” kata Wardarusmen.
http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1919257/warga-miskin-mentawai-tak-tersentuh-raskin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar