Teka-Teki Suap Direksi BUMN, DPR Minta KPK Tidak Beropini dan Bikin Gaduh

Jumat, 16 September 2016

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Alfauzi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak beropini terkait dugaan suap ke salah satu Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, amanat undang-undang tidak menyarankan komisi antirasuah untuk melakukan hal itu.

"KPK sebaiknya tidak beropini tetapi KPK harus tindak tegas pelaku korupsi," ujarnya kepada JawaPos.com di Jakarta, Jumat (16/9).

Sebagaimana diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan suap ke salah satu direktur BUMN. Transaksi suap dilakukan di Singapura agar tidak terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Politikus Hanura itu mengatakan, dalam keterangannya, KPK hanya menyebut salah satu direksi BUMN tanpa memastikan siapa sebenarnya yang dimaksud. Padahal direksi BUMN terbilang banyak.

Ada di sektor perbankan, ada direksi BNI, Mandiri, BRI. Di sektor pengolahan ada semen gresik, Pupuk Petrolimia gresik. Di sektor pertambangan ada Pertamina, PGN, dan di sektor Konstruksi ada Wika dan lain sebagainya.
Karenanya, jikalau kemudian opini ini menjadi negatif, imbasnya dapat berakibat pada sentimen buruk pada pasar. "Saham nasional bisa anjlok dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada negara ini," tegas legislator asal Bangkalan itu.

Tak hanya itu, opini KPK ini dapat membuat resah dan kecurigaan satu sama lainnya di kalangan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan BUMN. Tidak menutup kemungkinan karena opini KPK ini juga membuat runtuh moral karyawan yang akhirnya memperburuk kinerja perusahaan.

"KPK merupakan lembaga negara legitimate. Sekali ada opini yang bersumber dari sana, tentu akan melahirkan respon yang besar di kalangan masyarakat. Tetapi, bagaimana kalau opini yang berkembang justru menunjukkan ketidakpastian. Tentu yang muncul justru kegaduhan," tutur dia.

Untuk itu, Farid menyarankan sebaiknya KPK langsung menuunjuk siapa direksi BUMN yang dimaksud. "Langsung aja tangkap supaya tidak muncul kegaduhan. Bangsa ini butuh ketentraman dan stabilitas," sebut dia.

Jika memang sudah ada bukti awal, menurutnya direksi tersebut  dapat segera ditangkap. Sehingga, menteri BUMN bisa menunjuk direksi baru. "Kita komisi VI cinta pada indonesia raya. Kita cinta KPK untuk memberantas korupsi. Tapi, hentikan KPK beropini," pungkasnya. (dna/JPG)

http://www.jawapos.com/read/2016/09/16/51380/teka-teki-suap-direksi-bumn-dpr-minta-kpk-tidak-beropini-dan-bikin-gaduh/2