Selasa, 21 Juli 2015

TERNYATA ORANG MAMPU MASIH TERIMA

Senin, 20 Juli 2015  
 
Penyaluran Raskin Menuai Protes

WALMAS--Berbicara soal Beras Miskin (Raskin) memang tidak akan pernah ada habisnya. Selain beras yang didrop tidak berkualitas alias kekung-kuningan, juga kondisi beras yang berulat dan tak layak konsumsi sudah menjadi fenomena setiap hari bagi masyarakat di Walmas.
Namun, persoalan yang paling parah yakni, ternyata sampai detik ini, kategori orang mampu (kaya, red) masih juga menerima raskin.
Pertanyaannya, apakah pemerintah salah data, atau pihak penyalur bersama pemerintah setempat bekerja sama dan sengaja memberikan orang mampu beras miskin.
Ini yang harusnya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah, sebab jika dibiarkan berlarut-larut maka imbasnya akan diraskan sendiri oleh penyalur dan pemerintah.
Jika persoalan tersebut tidak secepatnya ada solusi, maka wajar saja kalau raskin selalu menjadi protes utama bagi masyarakat yang ada di wilayah IV tersebut.
Demikian disampaikan salah seorang warga, sebut saja Ulang, kepada Palopo Pos, via telepon, Minggu, 19 Juli sore kamarin.
Dalam SMS singkatnya, Ulang sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang seolah-olah tidak memperhatikan masalah penyaluran raskin di Walmas.
Bahkan, pria yang juga saat ini menahkodai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gakoptan) di Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, menyebutkan dalam pemberian zakat, dan infaq sangat jelas orang-orang yang masuk kategori mampu tidak akan diberikan zakat, justru mereka yang memberi zakat. Tapi kenyataannya dalam penyaluran raskin hak-hak orang yang membutuhkan masih juga diberikan kepada orang yang masuk kategori mampu.
"Perluka masyarakat tau akan kebenaran yang sesungguhnya?. Intinya, pemerintah memberikan raskin pada orang yang dianggaop layak, sementara pengelola zakat tidak memberi pada orang yang dianggap pemerintah orang miskin. Pertanyaannya siapa yang benar, apakah pengelola zakat yang melanggar Al-Qur'an, Surah Almaa'un, ataukah pemerintah yang berlebihan alias salah sata, "tegas Ulang.
Bapak yang juga mengatasnamakan dirinya Pemerhati Rakyat Indonesia Masyarakat Luwu Islam, juga menegaskan, pemerintah tidak boleh mendiamkan persoalan tersebut.
Harusnya, ada koordinasi yang tepat antara pemerintah, penyalur, Badan Pusat Statistik dan pihak Bulog. Mengapa BPS juga dilibatkan, karena instansi tersebut (BPD) yang mengelola data, mengferivikasi sampai mengvalidasi semua data yang ada di tingkat desa/kelurahan. Sehingga, benar atau tidaknya data yang diperoleh kuncinya ada pada BPS.
"Salah besar jika BPS tidak dipanggil jika ada kesalahan-kesalahan seperti ini, makanya saya selaku masyarakat biasa menyarankan kepada pemerintah supaya cepat bergerak sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, "pungkasnya.(ded)

http://www.palopopos.co.id/walmas/item/7186-ternyata-orang-mampu-masih-terima.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar