BOGOR - Pemkab Bogor bersama DPRD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD), serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog, Dramaga, Bogor, kemarin.
Sidak dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang menerima beras untuk rakyat miskin (raskin). Dari sidak tersebut, pemkab bersama DPRD Kabupaten Bogor sepakat menolak menyalurkan raskin lantaran beras tersebut dipenuhi kutu dan tidak layak konsumsi.
”Di gudang itu ada 2.000 ton beras. Ada sampel yang kita bawa. Itu untuk bahan protes kita ke pemerintah pusat kalau beras ini tidak layak dikonsumsi karena dipenuhi kutu,” ungkap Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogor Asep Habudin kemarin.
Menurut Asep, buruknya kualitas beras untuk rakyat miskin tersebut karena sudah lama tersimpan di gudang. ”Kalau memang sudah terlalu lama, seharusnya Bulog jangan memaksakan untuk menyalurkan beras tersebut. Bagaimanapun rakyat miskin Kabupaten Bogor tetap berhak menerima beras yang bersih dan layak konsumsi,” sebutnya. Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi mengaku kaget saat melihat kondisi beras yang hendak disalurkan ke masyarakat tersebut.
”Banyak kutunya. Yang jelas beras-beras itu tidak layak konsumsi. Kita akan protes dan menolak untuk disalurkan sebelum ada gantinya,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor itu. Ade mendesak pemerintah memanggil semua pihak terkait penemuan hama kutu di dalam beras untuk warga miskin. ”Masyarakat miskin yang mengonsumsi beras raskin bukan sehat, tapi malah bisa sakit akibat beras tidak layak dikonsumsi,” ucapnya.
Selain tak layak konsumsi, dalam sidak tersebut juga ditemukan banyak karung beras yang beratnya tidak sesuai ukuran sebenarnya. Dia sepakat Pemkab Bogor melakukan protes dan meminta pemerintah pusat segera mengganti raskin tersebut. ”Bagaimanapun warga miskin di Kabupaten Bogor sangat membutuhkan raskin,” ujarnya.
Pihaknya juga akan melakukan pengawasan saat proses penyaluran raskin. Selama ini sering ada keluhan terkait distribusi raskin yang rawan diselewengkan oknum aparat desa/ kelurahan serta RT/RW. ”Kita siap melakukan pengawasan hingga ke tingkat desa,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar