Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai koordinasi para menteri ekonomi pembantu Presiden Joko Widodo sangat buruk. Lemahnya koordinasi Kabinet Kerja tercermin dari lempar tanggung jawab terkait kebijakan serta pernyataan para menteri yang kerap berseberangan.
"Kelemahan kabinet Jokowi adalah koordinasi. Kalau lihat statment menteri yang sering berbeda-beda menunjukan kordinasi lemah sekali," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartarti kepada CNN Indonesia, Senin (16/3).
Komplain Jokowi soal laporan penyaluran Raskin yang telat menjadi contoh terbaru. Enny mengatakan sikap para menteri ekonomi yang saling lempar tanggung jawab menjadi gambaran kebijakan yang tidak disusun dengan matang.
"Kebijakan Raskin itu dihidupkan kembali seharusnya tidak hanya dalam konteks ada kenaikan harga beras. Itu menunjukan bahwa kebijakan Raskin hanya reaktif, tidak ada perencanaan yang matang," tuturnya.
Menurutnya, awalnya Raskin dicabut oleh pemerintah karena menilai penyalurannya tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Berselang beberapa bulan, kebijakan ini diluncurkan kembali guna meredam gejolak harga beras, tetapi tanpa diimbangi dengan perbaikan sistem distribusi yang selama ini menjadi persoalan yang selalu berulang setiap tahunnya.
"Kalau mau diluncurkan kembali itu harus jelas dulu. Soal berbagai kelemahan selama ini bagaimana solusinya," katanya.
Berdasarkan berbagai kajian, kata Enny, kebijakan Raskin memang tidak pernah efektif untuk mencapai tujuan ekonomi secara menyeluruh. Raskin, kata Enny, tidak sepenuhnya bisa mengatasi gejolak harga beras karena permasalahan utamanya bukan dari sisi permintaan.
"Permintaan beras itu tetap dari dulu, tapi masalah gejolak harga beras bukan di sana. cari dl sumber masalahnya dan atasi. Tapi bukan dengan mengulang ketidak-tepatan Raskin," ujarnya menegaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar