DEPOK – Ribuan warga miskin di Jawa Barat dipastikan pada awal 2015 terancam akan kesulitan mendapatkan beras miskin (Raskin). Pasalnya, itu terjadi karena pembagian raskin sudah kebablasan sebelum pemilu 2014, lalu.
Karena persoalan itu membuat Kementerian Sosial tidak bisa berbuat banyak terkait tersendatnya pendistribusian beras miskin pada 2015 mendatang di wilayah tersebut dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Jabar sendiri.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait pemenuhan permintaan raskin di wilayah Jawa Barat.
Sebab, stok raskin di Bulog Jabar sendiri menipis, sedangkan hasil penen petani belum di dapatkan. Akibatnya, pemenuhan permintaan raskin di kabupaten/kota Jabar tak bisa terpenuhi.
"Masih kami carikan solusi. Penyebabnya pada periode Februari-Maret 2014 dapatnya berkarung-karung, dan sekarang sampai 2015 stoknya tipis. Pembangiannya pas pilres yang membuat persoalan distribusi tersendat," tegasnya kepada indopos.co.id, saat menghadiri acara Penguatan Aswaja dan Penanggulangan Terorisme dalam Ketahanan Nasional di Al-Hikam, Depok, Selasa (30/12).
Menurutnya, pendistribusi raskim sebelum pemilihan 2014 itu syarat politis. Banyak pihak yang mencari keuntungan dalam pendistribusian itu sehingga didistribusikan besar-besaran. Malangnya, pendistribusian itu tidak dibarengi dengan sosialisasi raskim untuk jatah hingga kapan.
"Banyak dibagi oleh para politisi. Kemungkinan jika tidak digunakan untuk kepentingan ini, stoknya pasti aman. Banyak yang cari keuntungan dengan menggunakan raskin untuk kepentingan politik," ujar Khofifah.
Meski begitu, Khofifah mengaku tidak mengetahui alasan pembagian dalam jumlah besar itu. Namun begitu, dirinya menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi semua aturan terkait pembagian beras miskin tersebut.
Terutama jumlah dan kualitas beras tersebut. Tim, kata dia, akan menyasar sampai ke keluarga warga miskin untuk menentukan berapa kebutuhan setiap keluarga.
"Kami tidak tahu alasan pastinya kenapa. Makanya kami menyebut kasus ini jamak takdim. Akan kami cari akar persoalannya, karena harusnya tiap RTS dapat 15 kilogran tetapi yang diberi hanya 5 kilogram. Kami minta Gubernur Jabar pun ikut turun tangan mengatasinya bersama," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, Widyati Riyandani menuturkan, tersendatnya pendistribusian raskin itu mulai dikeluhkan 63 lurah yang ada.
Sebab, keterlambatan itu membuat sebanyak 41.103 jiwa rumah tangga sasaran (RTS) kota berikon belimbing terancam kelaparan. Ditambah, kualitas raskin yang dikirimkan Bulog itu pun tak layak konsumsi.
"Harusnya tidak terlambat, tetapi sekarang malah telat sebulan. Aturannya bulan November sudah dikirim malah terlambat dan diserahkan di Desember. Alasan keterlambatan itu stok raskin di Bulog menipis," tuturnya.
Karena itu, sambung Widyati, pihaknya bersama lurah yang lain melakukan koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar pasar murah. Mengingat informasi tersebut raskin dari Kementerian Sosial mulai menipis.
Hal itu juga untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras kepada warga miskin yang belum mendapatkan jatah pengiriman raskin dari Bulog.
"Salah satunya dengan cara gelar pasar murah biar bisa diantisipasi kehabisan raskin. Kami pun harus tanggap karena banyak ribuan RTS yang akan kelaparan," imbuhnya.(cok)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar