Kamis, 4 Desember 2014
PAMEKASAN – Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik menyebut banyak faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan beras miskin (raskin) di Kabupaten Pamekasan. Salah satunya, karena pengawasan raskin yang disalurkan oleh Bulog lemah. Apik mengatakan, karena dari hulu ke hilir bermasalah, tunggakan menjadi sangat tinggi.
Seperti diberitakan, tunggakan raskin Pamekasan di Perum Bulog Sub Divre XII Madura mencapai Rp 1,8 miliar. Tunggakan tersebut merupakan yang tertinggi di Madura. Tunggakan kabupaten lain seperti Sampang sebesar Rp 1,4 miliar, Sumenep Rp 766 juta, dan Bangkalan Rp 234 juta.
”Pengawasan di tingkat kecamatan juga harus ditingkatkan. Sejauh ini, saya lihat kinerja tim pengawas kurang maksimal. Kalau memang hal itu karena minimnya honor pengawas, nanti kami upayakan naik di 2015,” kata Apik, kemarin (3/12).
Selain lemahnya pengawasan, politisi Partai NasDem ini menuding Bulog juga bermasalah. Menurut Apik, ada yang keliru dalam pendistribusian raskin. Semestinya pencairan raskin sifatnya case and carry atau ada uang ada barang. Akan tetapi, selama ini yang terjadi, raskin didistribusikan tanpa ada uang tebusan kepada Bulog.
”Ke depan, saya harap pendistribusian beras miskin harus dievaluasi. Harus case and carry, jangan hanya diwacanakan,” desaknya.
Terpisah, Pengawas Raskin Pamekasan Heru Budi Prayitno mengatakan, tunggakan raskin bukan karena lemahnya pengawasan. Tapi karena faktor internal Bulog yang bermasalah. Menurutnya, kejadian seperti ini sudah bukan hal baru, melainkan juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
”Tunggakan raskin itu masalah internal Bulog. Sebagai pengawas saya menyayangkan, sebab hal itu akan mengganggu distribusi raskin selanjutnya. Sebaiknya pihak Bulog mengambil langkah hukum, karena saya yakin hal ini berlangsung cukup lama,” papar Heru. (mam/hud)
http://radarmadura.co.id/2014/12/pengawasan-raskin-lemah/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar