JAKARTA (Suara Karya): Kericuhan dalam penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih berlanjut di sejumlah daerah. Di Bekasi, Jabar, misalnya, petugas bukan cuma menjadi sasaran caci-maki warga yang kecewa tak kebagian BLSM. Mereka juga sampai harus menghadapi warga yang marah sambil mengacung-acungkan golok.
Karena itu pula, sejumlah pemerintah daerah (pemda) tegas menolak penyaluran BLSM. Adalah Pemkab Mukomuko, Bengkulu, antara lain, yang tegas menolak penyaluran BLSM. Bupati Mukomuko Ichwan Yunus beralasan, pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pendataan baru warga miskin yang tersebar di 15 kecamatan kabupaten itu. Justru itu, salah sasaran penyaluran BLSM jadi potensi yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.
"Kami tidak tahu berapa jumlah kartu perlindungan sosial (KPS) yang didistribusikan untuk warga Mukomuko karena tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah pusat," kata Ichwan Yunus di Bengkulu, Kamis.
Sikap tegas itu tidak hanya ditunjukkan Ichwan menyangkut pembagian BLSM, tapi juga soal pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin). Itu semua dia nilai hanya menimbulkan kecemburuan dan konflik di masyarakat karena penyaluran tidak tepat sasaran.
"Kami yakin tanpa BLSM dan raskin pun masyarakat kami masih dapat makan," kata Ichwan. Dia juga menilai, pembagian BLSM maupun raskin hanya membuat masyarakat menjadi malas.
Kekhawatiran itu beralasan karena kenyataan menunjukkan bahwa pembagian BLSM menggunakan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Data lama ini punya potensi tinggi menimbulkan masalah. Misalnya orang dulu miskin, tetapi kini sudah hidup mapan.
"Kalau saat pembagian BLSM terjadi keributan, siapa yang tanggung jawab? Pemkab Mukomuko yang disalahkan, padahal kami tidak pernah dilibatkan," kata Ichwan.
Hal serupa diutarakan Sekretaris Pemkab Mukomuko Syafkani di Bengkulu. "Pembagian BLSM hanya melibatkan kantor pos. Keributan bisa terjadi kalau ada orang kaya dapat bantuan BLSM," katanya.
Potensi kericuhan memang sangat besar terjadi. Tidak semata karena tidak tepat sasaran, tetapi juga karena kurang disiplinnya para penerima BLSM dalam antre mengambil uang di Kantor Pos, seperti terjadi di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis kemarin.
Sejumlah warga penerima BLSM yang telah antre sejak pagi di Kantor Pos Jalan Kartini, Pancoranmas, Depok, tidak dapat menahan emosi ketika beberapa orang penerima BLSM lainnya tidak mau antre dan berupaya maju ke depan loket.
Memang tidak langsung terjadi baku pukul, tetapi emosi itu dilampiaskan dengan aksi dorong warga di barisan belakang terhadap antrean di depan mereka. Aksi saling dorong ini membuat sejumlah orangtua tergencet. Situasi itu tidak sampai berubah anarkis karena polisi dari Polsek Pancoran Mas yang bertugas di sana cepat melakukan tindakan pencegahan.
"Semua harap tertib. Jangan takut, pengambilan dana BLSM tak hanya hari ini saja, tetapi masih bisa besok dan seterusnya, jangan khawatir," kata salah seorang anggota polisi menggunakan pengeras suara.
Sementara di Kabupaten Bekasi, sebagian kepala dusun sekarang ini tidak berani sembarangan menampakkan diri di tengah warganya. Pasalnya bisa saja sewaktu-waktu ada warganya yang marah karena tidak dapat BLSM.
Kalau sekadar marah dengan ucapan, mungkin tidak terlalu merisaukan. Repotnya, ada warga yang marah dengan membawa senjata tajam golok.
Itu dialami seorang kepala dusun wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, ketika sedang berboncengan dengan seorang petugas Kantor Pos Bekasi membagikan KPS.
"Tiba-tiba saja kepala dusun yang berboncengan dengan petugas Kantor Pos itu dikejar seorang sambil mengacungkan golok. Akibatnya, pendistribusian KPS tersebut dibatalkan, atas dasar keselamatan petugas di lapangan," kata Kepala Kantor Pos Besar Bekasi Ahmad Mubaidi.
Ia menduga orang itu adalah salah satu yang tidak menerima pembagian BLSM. Akibatnya untuk sementara pembagian KPS dihentikan. Tetapi, kemudian dilanjutkan lagi dengan cara minta bantuan pengurus RW atau RT untuk menunjukkan rumah warga yang tercatat di data sesuai penerima BLSM.
Sementara itu, Mensos Salim Segaf Al Jufri mengingatkan seluruh kepala daerah agar mendukung penyaluran BLSM karena sangat dibutuhkan oleh warga miskin.
Mensos masih dapat memaklumi jika ada kepala daerah seperti Bupati Aceh Timur dan Wali Kota Sibolga yang menunda pembagian BLSM dengan alasan mencegah kericuhan.
"Kalau menunda sehari dua hari untuk konsultasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kericuhan, tidak masalah," kata Mensos.
Namun, untuk kepala daerah yang menolak pembagian BLSM, Mensos hanya mengingatkan bahwa sudah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri untuk mendukung penyaluran BLSM.
"Mestinya jangan menolak, tetapi melakukan konsultasi dengan yang terkait dalam penyaluran BLSM ini," katanya.
Bahkan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, data penerima BLSM masih memungkinkan untuk direvisi, termasuk untuk penyaluran tahap kedua.
"Revisi data untuk penyaluran kedua sangat memungkinkan. Namun, karena anggarannya terbatas, meskipun ada perubahan data penerima, kuotanya tetap sama untuk 15,5 juta kepala keluarga," kata Agung Laksono di Jakarta, Kamis.
Perubahan data itu, kata Agung bisa terjadi apabila ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang meninggal atau naik status menjadi tidak miskin. Untuk pemegang kartu yang meninggal dunia, bisa dialihkan ke ahli warisnya apabila juga termasuk kategori miskin.
Agung mengatakan, pengawasan penyaluran BLSM berada di tingkat kelurahan. Begitu pula bila ada warga yang ingin mengadukan masalah penyaluran BLSM bisa dilakukan di kelurahan. (Antara/Dwi Putro AA)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329453
Tidak ada komentar:
Posting Komentar