JAKARTA (Suara Karya): Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian menjadi kesalahan bersama yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga dianggap masih menganaktirikan sektor tersebut.
Rabu, 27 Februari 2013
SWASEMBADA PANGAN Pemerintah Anaktirikan Pertanian
27 Februari 2013
JAKARTA (Suara Karya): Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian menjadi kesalahan bersama yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga dianggap masih menganaktirikan sektor tersebut.
Pendapat itu disampaikan Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini kepada Suara Karya
di Jakarta, Selasa (26/2). Menurut dia, sulitnya pencapaian swasembada
pangan lebih dikarenakan kurang perhatiannya pemerintah dalam
mengembangkan sektor pertanian. "Bukan hanya Kementerian Pertanian saja
yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini, tetapi Kementerian
Perdagangan juga harus menjaga masuknya barang impor produk pertanian,"
kata Hendri.
Dia menegaskan, selain mencegah atau membatasi impor komoditas
pertanian, pemerintah seharusnya juga mendatangkan investor di bidang
pertanian. "Berikan insentif pada mereka. Itu yang harusnya dilakukan
pemerintah," kata dia.
Akibat belum adanya perhatian serius pemerintah terhadap sektor
pertanian dan khususnya kemandirian pangan, menurut dia, lonjakan harga
pangan kerap terjadi setiap kali menghadapi kondisi tertentu. Dia
menegaskan, jika pemerintah memang hendak menjadikan pertanian dan
pangan sebagai sektor strategis, maka pemerintah harus membuktikan
keberpihakan yang jelas pada sektor itu.
"Apakah dengan 240 juta penduduk ini akan terus dijadikan pasar produk dalam negeri atau malah untuk produk impor," tuturnya.
Menurut Hendri, program pengembangan sektor pertanian dan dukungan
terhadap hasilnya merupakan program jangka panjang yang selama ini sudah
mendapatkan pembahasan berkali-kali oleh pemerintah. Namun, realisasi
program pembinaan sektor pertanian yang konsisten tidak terlihat.
"Semua itu harus diprogramkan dan menjadi rencana jangka panjang,"
ucapnya. Pasalnya, untuk membangun sektor pertanian memang dibutuhkan
perencanaan yang matang, disertai implementasi yang baik.
Di tempat terpisah, Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera
Indonesia (PPNSI) Jawa Tengah Riyanto mengatakan, kalau bangsa ini ingin
maju, harus kembali ke pertanian dan perikanan kelautan. Tidak seperti
sekarang, yang dinilainya tidak punya arah.
"Kita berharap, dengan pertanian yang maju, maka produk petani kita
bisa masuk mal," ujarnya. Saat ini pembangunan bangsa ini
menganaktirikan pertanian. Dengan begitu, makin tidak jelas arahnya mau
ke mana bangsa ini.
Dia mengatakan, impor pangan nasional sudah masuk zona merah sehingga
harus segera dihentikan. Namun untuk menghentikan impor, membutuhkan
keputusan politik bukan semata hitungan ekonomi, karena sampai sekarang
tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. "Sampai kapan kita akan
impor?" ujarnya.
Menurut dia, impor akan berhenti dengan kesadaran penuh untuk cinta
produk sendiri dan keputusan politik. Dia juga mengingatkan, program
ketahanan pangan harus dilakukan oleh seluruh daerah. Apalagi masalah
ketahanan pangan sangat mudah diukur melalui adanya akses rakyat
terhadap pangan, ketersediaan pangan, keamanan pangan, serta distribusi
pangan.
Namun dia mengatakan, keempat faktor itu masih timpang di negeri ini.
Hampir 40 persen pangan hanya mampu diproduksi di Jawa. Akibatnya,
wilayah luar sangat tergantung pada Jawa.
Tidak sekadar masalah pangan yang menyangkut komoditas hortikultura
belaka, kekisruhan dan lonjakan harga terjadi pula pada harga daging
sapi. Untuk hal ini, anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan,
pemerintah harus dapat meningkatkan produktivitas sapi lokal.
Dengan begitu, kebutuhan terhadap daging secara nasional dapat
terpenuhi. Itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan meningkatkan
pengawasan terhadap sapi betina produktif agar tidak dipotong. Selain
itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas para peternak dan
kelembagaan para peternak dalam mengelola ternak sapi. Dengan begitu,
mampu meningkatkan kesejahteraan para peternak. (Budi Seno/Bayu)
Hendri Saparini, Managing Director Econit Advisory Group
JAKARTA (Suara Karya): Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian menjadi kesalahan bersama yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga dianggap masih menganaktirikan sektor tersebut.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar