Jakarta_BARAK-
Lama ditunggu, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit
impor beras. Namun sayang, hingga kini BPK belum juga membeberkan hasil audit
yang dialkukannya.
Informasi tentang telah dilakukannya
audit terhadap impor beras petani asing tersebut, dibenarkan oleh anggota BPK,
Ali Masykur Musa, melalui account twitter-nya, kemarin. “Sekarang tinggal merumuskan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya saja,” kata Ali.
Meski demikian, mantan anggota DPR itu
belum mau membicarakan soal waktu pengumuman hasil audit tersebut kepada
publik. Sebelumnya, dia menegaskan akan mengumumkan hasil audit impor beras
pada akhir tahun 2012 lalu, namun hingga awal 2013 ini, janji itu belum juga
direalisasikan.
Pada beberapa kesempatan, Ali
menjelaskan soal alasan pihaknya melakukan audit impor beras. Selama ini,
kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sering menimbulkan polemik. Karena
itu, pihaknya melakukan audit untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
dalam pengambilan kebijakan impor. Fokus audit tersebut mencakup penerapan
kebijakan impor beras oleh pemerintah sepanjang 2012.
Dijelaskannya juga, bahwa audit
dilakukan untuk menganalisa beberapa komponen dalam kebijakan impor
beras, terutama dalam pengadaan, kesesuaian impor dengan kebijakan
ketahanan pangan, dan peran importir di balik impor beras. “Apalagi kran impor
dibuka lebar-lebar justru saat petani memasuki musim panen. Akibatnya, stok
beras melimpah dan harga jual petani nasional menjadi anjlok,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV
DPR, Firman Soebagyo, menyambut baik penyelesaian audit impor beras oleh BPK.
Dia bahkan berharap, agar hasil audit tersebut bisa menemukan fakta riil di
lapangan yang selama ini dilaporkan petani. “BPK harus transparan dalam hasil
auditnya itu, karena akan menjadi dasar perbaikan dalam kegiatan importasi
beras. Jangan menutupi hasilnya, apalagi banyak keluhan-keluhan dari petani
soal kebijakan impor beras tersebut,” kata Firman.
Lebih lanjut Firman menjelaskan, saat
ini banyak masyarakat yang melaporkan beras impor yang digunakan untuk Beras Rakyat
Miskin (Raskin) yang kualitasnya sangat jelek. Padahal, anggaran untuk
memenuhi kebutuhan Raskin itu mencapai Rp.16-Rp 17 triliun untuk 2011, dan setelah
dihitung, ternyata melonjak menjadi Rp.21 triliun. Sedangkan untuk anggaran
raskin 2012 ditetapkan Rp.15 triliun. “Angkanya memang mengalami penurunan,
tapi itu belum perhitungan semuanya. Diperkirakan bisa melonjak lagi seperti pada
tahun anggaran 2011 lalu,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu, seperti
dilansir rakyatmerdeka kemarin, mengaku bingung dengan kebijakan impor beras
yang selama ini dilakukan pemerintah. Setiap rapat dengan DPR, pemerintah
selalu mengaku produksi beras nasional mengalami surplus dan penyerapannya cukup
tinggi. Tapi kenyataannya, hampir setiap tahun mereka terus impor dengan
alasan menjaga stok pangan nasional. “Setiap sesuatu yang terkait dengan impor
komoditas, pasti datanya dibuat grey area. Apa lagi bisnis impor beras
menggiurkan, karena anggarannya sangat besar,” tegas Firman.
Menurut dia, untuk menjaga stok beras,
pemerintah tidak perlu impor, melainkan cukup dengan memerintahkan Perum Bulog
untuk menyerap beras petani kita sendiri pada saat musim panen. Saat ini
terjadi kegelisahan di kalangan petani, karena kabarnya gudang-gudang Bulog
penuh, sehingga tidak akan banyak menyerap beras panen petani nasional.
Sebelumnya, Sutarto pernah menyatakan
pihaknya menyambut baik audit impor beras dan diharapkan bisa menjadi
perbaikan dan masukan bagi pemerintah dan Bulog. “Kebijakan impor beras adalah
kebijakan pemerintah. Keputusan BPK mengaudit kebijakan impor beras
adalah keinginan BPK untuk melihat seberapa jauh kebijakan itu berjalan, jadi
kami sambut baik,” katanya.
Menurut Sutarto, inisiatif BPK
mengaudit kegiatan impor beras merupakan langkah positif, dan Bulog akan
kooperatif menanggapinya. “Hasilnya akan menjadi bahan penting untuk
kebijakan impor beras ataupun swasembada pangan ke depan,” ujar Sutarto.http://barakindonesia.com/berita-1436-bpk-diminta-beberkan-hasil-audit-impor-beras-ke-publik.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar