Sabtu, 05 Januari 2013

BPK Diminta Beberkan Hasil Audit Impor Beras ke Publik

4 Januari 2013

Jakarta_BARAK- Lama ditunggu, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit impor beras. Namun sayang, hingga kini BPK belum juga membeberkan hasil audit yang dialkukannya.
Informasi tentang telah dilakukannya audit terhadap impor beras petani asing tersebut, dibenarkan oleh anggota BPK, Ali Masykur Mu­sa, melalui account twitter-nya, kemarin. “Sekarang ting­gal merumuskan Laporan Ha­sil Pemeriksaan (LHP)-nya saja,” kata Ali.
Meski demikian, mantan anggota DPR itu belum mau mem­bicarakan soal waktu pengumuman hasil audit tersebut kepada publik. Sebelumnya, dia me­­negaskan akan mengu­mum­kan hasil audit impor beras pada akhir tahun 2012 lalu, namun hingga awal 2013 ini, janji itu belum juga direalisasikan.
Pada beberapa kesempatan, Ali menjelaskan soal alasan pihaknya melakukan audit impor beras. Se­lama ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sering menim­bul­kan polemik. Karena itu, pihak­nya melakukan audit untuk me­ngetahui ada atau tidaknya penyim­pangan dalam pengambilan kebijakan impor. Fo­kus audit tersebut men­cakup pe­nerapan kebijakan impor beras oleh pe­merintah sepanjang 2012.
Dijelaskannya juga, bahwa audit dilakukan un­tuk menganalisa be­berapa kom­ponen dalam kebi­ja­k­­an im­por beras, terutama da­lam pe­ngadaan, kesesuaian im­por de­ngan kebijakan ketahanan pangan, dan peran importir di balik im­por beras. “Apalagi kran impor dibuka lebar-lebar justru saat petani me­masuki musim panen. Aki­bat­nya, stok beras melimpah dan harga jual petani nasional menjadi anjlok,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menyambut baik penyelesaian audit impor be­ras oleh BPK. Dia bahkan berharap, agar hasil audit ter­sebut bisa menemukan fakta riil di lapangan yang selama ini dila­porkan petani. “BPK harus transparan dalam hasil auditnya itu, karena akan men­jadi dasar perbaikan da­lam ke­gia­tan importasi beras. Jangan me­nutupi hasilnya, apalagi ba­nyak keluh­an-keluhan dari pe­tani soal ke­bijakan impor beras tersebut,” kata Firman.
Lebih lanjut Firman menjelaskan, saat ini banyak ma­syarakat yang melaporkan be­ras impor yang digunakan untuk Beras Rakyat Miskin (Raskin) yang kua­litasnya sangat jelek. Padahal, ang­­garan untuk memenuhi kebu­tuhan Raskin itu mencapai Rp.16-Rp 17 tri­liun untuk 2011, dan se­telah dihitung, ter­nyata melonjak menjadi Rp.21 triliun. Sedang­kan untuk ang­garan raskin 2012 di­tetapkan Rp.15 triliun. “Angkanya memang menga­lami penurunan, tapi itu belum perhitungan semuanya. Diper­ki­rakan bisa melonjak lagi seperti pada tahun anggaran 2011 lalu,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu, seperti dilansir rakyatmerdeka kemarin, me­ngaku bingung dengan kebijakan impor beras yang selama ini di­lakukan pemerintah. Setiap rapat dengan DPR, pemerintah selalu mengaku produksi beras nasional mengalami surplus dan penye­rapannya cukup tinggi. Tapi ke­nyata­annya, hampir setiap  tahun me­reka terus impor de­ngan alasan menjaga stok pangan nasional. “Setiap sesuatu yang terkait dengan impor komoditas, pasti da­tanya dibuat grey area. Apa lagi bis­nis impor beras meng­gi­ur­kan, karena anggaran­nya sangat be­sar,”  tegas Firman.
Menurut dia, untuk menjaga stok beras, pemerintah tidak perlu im­por, melainkan cukup dengan memerintahkan Perum Bulog untuk me­nyerap be­ras petani kita sendiri pada saat musim panen. Saat ini terjadi kegelisahan di ka­la­ngan petani, karena kabarnya gu­dang-gudang Bulog penuh, se­hingga tidak akan banyak me­nyerap beras panen petani nasional.
Sebe­lumnya, Sutarto pernah menya­takan pihaknya menyambut baik audit impor beras dan diharapkan bisa men­jadi perbaikan dan masukan ba­gi pemerintah dan Bulog. “Kebijakan impor beras ada­lah kebijakan pemerintah. Kepu­tusan BPK mengaudit kebijakan im­por beras adalah keinginan BPK untuk melihat seberapa jauh ke­bijakan itu berjalan, jadi kami sambut baik,” katanya.
Menurut Sutarto, inisiatif BPK mengaudit kegiatan impor be­ras merupakan langkah po­sitif, dan Bulog akan kooperatif menang­gapinya. “Hasilnya akan menjadi ba­han penting untuk kebijakan impor beras ataupun swasem­bada pangan ke de­pan,” ujar Sutarto.

http://barakindonesia.com/berita-1436-bpk-diminta-beberkan-hasil-audit-impor-beras-ke-publik.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar