Lembaga Pangan Harus di bawah Kendali Presiden

2 Desember 2012

JAKARTA--MICOM: Presiden harus membentuk Badan Kemandirian Pangan mengingat lembaga ini tidak dapat diintervensi instansi lainnya seperti Menko Perekonomian. Lembaga pemerintah ini nantinya menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dan bertugas melaksanakan tugas pemerintah bidang pangan.

"Bulog tidak akan mampu menangani hal tersebut jika hanya sebatas Perum," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Minggu (2/12).

Untuk itu, Komisi IV memberikan mandat penuh kepada pemerintah, terutama Presiden membentuk lembaga pangan tersebut.

Namun Herman menegaskan, lembaga tersebut sifatnya struktural, bukan fungsional, sebab jika fungsional, maka lembaga itu tidak bertanggung jawab ke presiden, tapi ke kementerian yang membawahi lembaga itu.

"Kami inginkan badan struktural yang melaporkan langsung ke presiden. Jadi presiden tidak kami berikan 'cek kosong', tapi sudah diberikan pilihan," katanya.

Potensi anggaran untuk berjalannya lembaga tersebut cukup besar, lanjut dia, misalnya, jika pemerintah mengambil pilihan peleburan BKP sebagai regulator dan Bulog sebagai operator, maka potensi anggarannya cukup besar.

BKP setiap tahun mendapat anggaran sebanyak Rp650 miliar, sedangkan Bulog memiliki omset sebesar Rp24 triliun.

"Jadi dari sisi anggaran tidak akan sulit. Sudah ada energi untuk bekerja," tegasnya.

Sementara itu Staf Ahli Dewan Pengawas Bulog, Edi Santosa mengatakan jika pemerintah menjadikan Bulog sebagai lembaga stabilisator, maka pemerintah harus memperkuat posisi kelembagaan Bulog.

Caranya, menurut dia, pemerintah harus menempatkan Bulog sebagai operator pemerintah yang lebih dinamis dan memperkuat dukungan regulasi untuk penguatan peran dan fungsi Bulog. "Bulog juga harus mendapat dukungan anggaran yang memadai," katanya. (*/X-13)

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/12/02/367072/4/2/Lembaga-Pangan-Harus-di-bawah-Kendali-Presiden