5 Desember 2012
Pemerintah Segera Datangkan Beras Dari India 120.000 Ton
RMOL.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera
menyelidiki kebijakan pemerintah yang hobi mengimpor bahan-bahan pangan.
keterlibatan KPK didukung politisi Senayan. “Saya mendukung langkah
KPK membentuk tim monitoring ketahanan pangan. Kebiasaan impor pangan
pemerintah sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV
DPR Firman Soebagyo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Firman mensinyalir, ada permainan dari para mafia pangan di
semua kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah karena
kebijakan impor pangan sangat menguntungkan. “Ada fee yang didapat dari
para importir itu, karena biasanya harganya lebih murah,” ungkapnya.
Menurut dia, kinerja mafia impor pangan ini sudah sangat
terorganisir. Ada pihak-pihak yang bertugas menyebarkan isu
kelangkaan dan penahanan stok. Taktik itu untuk membuat resah
masyarakat dan menjadikan alasan pemerintah membuka kran impor pangan.
Firman mencontohkan masalah kelangkaan kedelai. Akibat isu
kelangkaan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan bea keluar
nol persen untuk kedelai dan itu merugikan negara Rp 500 miliar.
Kondisi yang sama terjadi pada kelangkaan daging sapi beberapa minggu
lalu. Akibatnya, pemerintah punya alasan untuk menambah kuota impor
daging. Padahal sebelumnya, Kementerian Pertanian sudah mengurangi
kuota impor daging. “KPK seharusnya sudah masuk menyelidiki impor
pangan karena merugikan negara,” ujarnya.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Deddy Saleh mengatakan, pemerintah segera mendatangkan beras dari
India sebanyak 120.000 ton guna menambah cadangan beras nasional
dalam rangka mencukupi kebutuhan awal tahun depan.
Menurutnya, tender sudah final dan kontrak pembelian telah diteken
antara Perum Bulog dengan eksportir beras di India. “Sudah oke. Tinggal
pengapalan saja,” kata Dedi.
Dengan demikian, Bulog akan merealisikan impor beras 720.000 ton
hingga akhir 2012. Angka itu 72 persen dari izin impor yang diberikan
Kementerian Perdagangan sebanyak 1 juta ton. Bulog sebelumnya telah
meneken kontrak pembelian beras dengan Vietnam sebanyak 600.000 ton.
Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan menyatakan, meski izin
impor sudah dikeluarkan, pemerintah hanya akan mengeksekusi sebagian
dari komitmen impor beras akhir tahun ini.
“Itu hanya akan dieksekusi sebagian karena alhamdulillah panen bagus,” kata Gita.
Menurut Gita, opsi impor beras terpaksa ditempuh untuk mengamankan
stok beras pemerintah yang dikelola Bulog, yakni minimal 2,4 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menuturkan, komitmen
impor beras pada 2012 mencapai 720.000 ton, yakni berasal dari India
120.000 ton dan Vietnam 600.000 ton. “Maksimum 600.000-700.000 ton yang
akan diimpor, karena kita selalu berhitung jangan sampai stok Bulog
kurang dari 2 juta ton,” katanya.
Biaya yang perlu disiapkan untuk mengimpor beras sebanyak itu
mencapai Rp 3 triliun. Selain India dan Vietnam, Bulog juga menjajaki
beras impor dari Kamboja, namun untuk volume yang kecil.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo
Soepandji mengaku optimis Indonesia akan menjadi pemasok pangan tropis
dunia pada 2025 bila peraturan perundangan-undangan soal pangan
dilakukan secara konsisten dan diimplementasikan di lapangan.
Namun, menurut dia, untuk menuju ke sana tantangannya sangat berat
karena banyak persoalan lahan. Misalnya, banyak tanah yang belum
dimanfaatkan rakyat. “Perlu ada penjabaran konkret agar lahan tak
sepenuhnya dikuasai segelintir orang,” kata Budi.
Persoalan lahan, lanjut Budi, kerap menjurus pada konflik sosial dan
berpengaruh pada ketahanan pangan, sehingga perlu solusi jangka
pendek, menengah, dan panjang untuk menjawab persoalan itu. “Saya tahu
hambatannya luar biasa, namun saya optimis kita bisa melakukannya,”
kata Budi. [Harian Rakyat Merdeka]
http://ekbis.rmol.co/read/2012/12/05/88343/Kinerja-Terorganisir,-Mafia-Impor-Pangan-Raup-Untung-Banyak-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar