Akibat Pemerintah Mabuk Impor

1 Desember 2012

Hati Parman miris saat mengajak keluarganya jalan-jalan di sebuah supermarket di Jakarta, suatu siang. Petani buah asal Bogor, Jawa Barat, itu sedih bukan karena tak punya uang buat belanja. Matanya berkaca-kaca melihat aksi puluhan perempuan paro baya di supermarket itu. Mereka sedang berebut memilih jeruk impor dari Cina yang baru saja dituang ke rak.

Sementara tak jauh dari situ nampak jeruk lokal yang menggunung di ember plastik besar. Hanya sesekali pengunjung memegang dan mencium jeruk lokal, tak sedikit pun tergerak untuk membungkusnya. Bergeser ke konter sebelah, hati Parman makin kecut. Beragam aneka buah segar tampak dipajang rapi berhias aksesoris anyaman bambu.

Ya, begitulah beda nasib antara buah lokal dan buah impor. Buah lokal ditaruh begitu saja di wadah seadanya. Buah impor dipajang bak bingkisan buat pengantin. "Gimana petani kayak saya bisa maju? Yang dijual buah impor semua," ujar Parman.

Ya, hampir semua jenis barang kebutuhan di negeri ini disesaki dengan pasokan impor. Mulai dari tempat menaruh pantat di Ruang Banggar DPR hingga produk pangan seperti garam pun diimpor. Tak heran, di kalangan pebisnis belakangan ini muncul bisik-bisik bahwa pemerintah sedang hobi impor. Ada juga yang bilang, mabuk impor.

Lihat saja, apa yang dilakukan pemerintah pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN yang digelar di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11) tahun lalu. Pemerintah Indonesia sangat agresif menandatangani perjanjian bebas seperti FTA (Free Trade Area) dengan Jepang, FTA Indonesia-Australia, FTA New Zealand dan lain-lain. Padahal, sebagian besar FTA itu merugikan petani Indonesia. Misalnya, FTA dengan China yang resmi berlaku 2010. Perdagangan Indonesia mengalami defisit dari sektor pertanian khususnya hortikultura.

"Para petani bawang anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Cirebon merugi akibat serbuan bawang impor Cina. Demikian juga petani kentang yang berada di dataran Dieng, Jawa Tengah, banyak yang merugi, karena membanjirnya kentang impor dari Cina dan Banglades," ungkap Muhammad Ikhwan dari Serikat Petani Indonesia (SPI).

Selain kerugian di pihak petani, hobi impor ini tentu akan menyedot uang negara ke luar negeri. Menurut anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, besaran impor pangan Indonesia ternyata mencapai Rp 90 triliun per tahun. Artinya, dengan Rp 250 miliar per hari kita menyejahterakan petani petani di negara lain. Sedangkan petani kita selalu dalam kondisi kekurangan.

Memang, kalau dilihat dari neraca ekspor impor yang ada, Indonesia masih surplus. Data Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan, hingga Agustus 2011 lalu ekspor komoditi pertanian nasional mencapai US$ 25,13 miliar. Sedangkan impor sebanyak US$ 11,08 miliar atau masih surplus US$ 14,05 miliar. Dari segi volume, ekspor komoditi pertanian mencapai 17,3 juta ton dan impor sekitar 15,86 juta ton, sehingga mengalami surplus 1,49 juta ton.

Nilai impor sebesar itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sama sekali tidak memihak petani. Inilah yang sedang disuarakan kalangan dewan di Komisi IV. Selain menyayangkan besarnya devisa yang tersedot ke luar negeri, mereka mencurigai adanya korupsi di balik kebijakan impor pangan selama ini. Anggapan ini kian mendekati kebenaran ketika Bambang Widjojanto 'menjual' isu praktik korupsi di sektor pangan saat mengajukan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat sempat terpesona dengan presentasi itu. Ia pun lalu berharap agar Bambang dapat menindaklanjuti presentasinya saat menjabat pimpinan KPK. "Bambang bisa pergunakan KPK untuk memeriksa dan mengusut ada kepentingan mafia impor yang meningkatkan impor terus menerus sehingga petani tidak sejahtera," ujar Martin waktu itu.

Lemah Koordinasi Antarkementerian

Tingginya nilai impor pangan tak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan kian liarnya tingkah importir yang hanya mementingkan perut sendiri. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi cukup keras di kalangan DPR.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Rofi' Munawar, misalnya, mengritik kebijakan pangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlalu tergantung pada impor. Selama dua tahun masa pemerintahan SBY yang doktor pertanian ini, masalah pangan justru makin besar dan bahkan masuk kategori sangat membahayakan. Sebab, kata dia, importasi telanjur merambah semua komoditas pangan. Padahal seliberalnya kebijakan ekonomi Amerika Serikat, pemerintahnya masih memberikan proteksi maksimum bagi petani dalam negeri.

Kebijakan hobi impor ini tak hanya menyulut masalah pangan yang berkelanjutan. Perkembangan infrastruktur pertanian juga tak kunjung membaik. Kebijakan pemerintah makin amburadul jika ditilik dari pola koordinasi antarkementerian terkait. Bayangkan, antara satu kementerian dengan instansi lainnya masih berseteru. Contohnya, kejadian pada awal Agustus hingga akhir September tahun lalu. Saat itu Menteri Perikanan dan Kelautan (ketika itu) Fadel Muhammad ngotot dan meminta Bea Cukai agar menahan 29 ribu ton garam impor. Sebaliknya, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu bersama Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat meminta agar garam impor senilai Rp 7 miliar tersebut dilepas ke pasar.

Kasus lain, awal bulan Oktober 2011 juga terjadi perselisihan antara Menteri Perdagangan dengan Menko Perekonomian, ketika Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan membanjiri pasar domestik dengan kentang impor. Sehingga pada Juni tahun lalu telah masuk 50 ribu ton kentang impor asal Cina dan India dan beredar luas di masyarakat. Ini membuat petani lokal merugi karena harga kentang domestik anjlok lebih dari 50 persen.

Dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2012, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp 1,8 triliun dari total Rp 26,1 triliun untuk bidang pertanian. Melihat besaran angka ini, anggota Komisi XI DPR Muhammad Firdaus berpendapat, pemerintah tidak memprioritaskan pertanian dalam pembangunan saat ini. Ia pun memperkirakan program ketahanan pangan yang digemborkan pemerintah tak bakal sukses dengan cara begini.

"Mengapa pertanian tidak menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, sementara negara kita yang dikenal agraris dan 65 persen penduduknya berada di wilayah pedesaan yang notabene kegiatan ekonominya bersumber dari pertanian," kata Firdaus terheran-heran.

Kurangi Impor, Perkuat Petani

Saat ini sejumlah produk pertanian dalam negeri terjepit di antara limpahan produk sejenis dari negara lain seperti Cina dan Thailand. Daging dan buah impor yang terlampau melimpah di pasar domestik tentu mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pertanian. Dampak lain terasa ketika Thailand lumpuh akibat banjir besar beberapa waktu lalu. Saat itu pangan kita turut terganggu karena sebagian besar produk pertanian yang dikonsumsi di sini berasal dari sana.

Situasi ini tak bisa dibiarkan. Untuk itu, menurut anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, pemerintah harus terus meningkatkan daya saing pertanian. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bakal meningkat. Tetapi, kata dia, "Kalau pemerintah terlambat, maka komoditi pertanian global akan terus membanjiri negeri ini."

Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, pun melontarkan usulan senada. Ia mengingatkan pemerintah akan pentingnya swasembada beras. Impor beras sudah menjadi agenda tahunan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Beras semestinya dipenuhi dari dalam negeri karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

"Beras itu pasarnya tipis di dunia, hanya sedikit penjualnya. Terlalu riskan kalau ketahanan pangan kita bergantung kepada pasar dunia. Tanpa ketahanan pangan, kestabilan moneter kita dipertaruhkan karena beras itu besar kontribusinya besar terhadap inflasi. Kalau moneternya tidak stabil, bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan," ujar anggota DPR Dapil Jawa Barat III ini.

Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy mengusulkan kepada pemerintah agar impor sapi dan daging sapi dihentikan di tahun 2012. Usulan ini masuk akal. Pasalnya, berdasarkan data sensus terkait pertumbuhan sapi hingga bulan Oktober 2011, potensi sapi lokal telah mencapai angka 14,8 juta ekor. Sedangkan program swasembada daging sapi yang dicanangkan pada tahun 2014 ditargetkan pada angka 14,2 juta ekor. Jika potensi ini bisa dipertahankan, maka kita masih punya kelebihan cadangan sebanyak 0,6 juta ekor.

"Kami menolak untuk diteruskannya impor daging dan sapi pada tahun 2012. Sebab, saat ini populasi sapi domestik sudah cukup tinggi. Dan, saya rasa kalau untuk swasembada daging sapi yang ditargetkan pada tahun 2014 sudah cukup," kata Romy.

Romy khawatir penjual sapi dan daging sapi lokal bakal tertekan jika pemerintah meneruskan kebijakan impor sapi. Pasalnya, harga sapi dan daging yang berasal dari impor lebih murah ketimbang sapi dan daging lokal. Selisih harga didapat dari kemudahan distribusi. Distribusi daging sapi dari Australia ke Indonesia lebih murah ketimbang dari Jawa ke Kalimantan.

Namun, kekhawatiran Romy bakal terus berlanjut. Soalnya, akhir tahun lalu, Kementerian Pertanian menyatakan impor daging akan tetap dilakukan hingga akhir tahun 2011 dan tahun-tahun mendatang. Hal itu sesuai dengan hasil rapat di Kementerian Perekonomian.

Solusi lain yang sedang ditawarkan DPR adalah pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pangan. Sayangnya, belum sempat bergulir jauh, draf RUU ini sudah dihujani kritik. Ketua Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Didik J Rachbini menyebut, RUU Pangan cenderung dekat dengan liberalisasi pangan. Sebabnya, di situ terdapat peran swasta yang ikut main sebagai spekulan. Misalnya, pada Pasal 51 RUU Pangan disebutkan, sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan, dan impor, meskipun harus diutamakan produksi dan cadangan dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron yang turut menggulirkan RUU ini kontan membantah tudingan Didik. "Tidak ada peran swasta, apalagi impor beras dibatasi dan dibuat aturan yang ketat," kata Herman.

Swasta tak boleh, muncul usulan lain. Kali ini dari pemerintah. Kementerian Negera BUMN mengusulkan pembentukan korporasi pangan guna mengendalikan segala aspek seputar pangan. Usulan ini disambut hangat anggota Komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin. Ia berharap korporasi itu segera diwujudkan karena sejak tahun 2012 ini tantangan terbesar bagi negara ini adalah masalah pangan dan energi.

Konsekuensi dari kehadiran korporasi baru ini adalah tersingkirnya Bulog sebagai operator pangan. Menurut Makmur, Bulog patut dihapus karena tidak mampu menyerap beras petani dan selalu mengimpor.

"Hanya orang-orang yang telah merasakan manisnya getah Bulog saja yang ingin lembaga ini tetap dipertahankan fungsinya seperti saat sekarang," cetus Ma'mur.

Tepatkah solusi ini?

http://www.jurnalparlemen.com/view/224/akibat-pemerintah-mabuk-impor.html