PBNU Sesalkan Pemerintah Disetir Importir

23/11/2012

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan lemahnya proteksi pemerintah terhadap para petani lokal. Hal itu terlihat dari mudahnya pemerintah untuk membuka keran impor bagi sejumlah komoditi pangan, seperti garam, kedelai, beras, dan daging sapi.

"Yang memprihatinkan, kabinet  kok bisa disetir oleh komprador.  Kami sangat menyesalkan  bagaimana kabinet mengambil keputusan dipengaruhi oleh beberapa orang komprador. Produktifitas lokal diabaikan sehingga kesannya kualitas pertanian dan peternakan lokal rendah agar ada alasan untuk mengimpor. Mayoritas korbannya adalah masyarakat kecil di kampung-kampung," tandas Ketua PBNU Prof KH Maksum Machfudz, dalam konferensi pers tentang rencana kerjasama Komite Garam PBNU dengan PT Garuda Food dalam meningkatkan produksi garam rakyat, di Gedung PBNU, Kamis (22/11).

Prof Maksum mengatakan,  PBNU mendukung dengan sangat serius langkah-langkah yang dilakukan oleh Komite Garam, dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas serta pemasaran garam rakyat yang diproduksi oleh Asosiasi Petani Garam Nusantara (Aspegnu).
"PBNU mendukung, karena ini menjadi  problem masyarakat luas. PBNU dibentuk untuk memoderasi masyarakat di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi dan politik. Kita mendesak pemerintah agar menciptakan iklim ekonomi yang berkeadilan, dan jauh dari kenakalan," tandasnya.

Tentang rencana kerjasama Aspegnu, Komite Garam PBNU dengan PT Garuda Food, Machfoud berharap bisa menjadi solusi bagi problem pangan di negeri ini, sekaligus juga menjadi percontohan bagi pemerintah, bahwa sejatinya, produksi lokal pun bisa bersaing jika diperhatikan dan diberi pembinaan.
"Dari kasus garam ini, kita mulai perbaikan. Kasus garam ini menjadi uji coba,  agar mengetuk rekan-rekan di kabinet bahwa banyak masyarakat kecil yang harus didampingi. Mereka tak harus dimanjakan, hanya diperlukan kebijakan dan sentuhan kecil agar mereka mampu berkembang," ujarnya.

Ia menguraikan sejumlah masalah pangan di negeri ini adalah bagian dari desain segelintir importir pangan, yang ingin mengambil keuntungan dengan membunuh produksi para petani dan peternak lokal.
"Garam dari tahun lalu belum selesai. Garam belum selesai disusul masalah beras. Kita gembar-gembor swasembada beras, tapi pemerintah impor terus. Kemudian swasembada kedelai juga diserang krisis. Krisis ini dibuat oleh kartel importer yang memanfaatkan psikologi massa. Jagung,  gula juga tinggal menunggu bom waktu. Gula diancam kebanjiran gula rafinasi. Ditambahlagi oleh krisis daging sapi," paparnya.

Ditambahkan, berbagai problem pangan itu sengaja diciptakan oleh sejumlah pengusaha dengan memainkan pasar, menimbun bahkan melenyapkan sejumlah komoditi pangan dari pasaran, sehingga harga-harga melambung naik, lalu mendesak pemerintah untuk meningkatkan jumlah impor bahkan menghapuskan bea cukai impor pangan.

"Negara ini tak bisa diharapkan, kecuali komitmen bersama dari berbagai elemen  masyarakat. Kita tak mau dikadalin terus oleh komponen bangsa tertentu yang ingin mengambil keuntungan  dari impor. Ini bukan su'udzon.  Ini persoalan konspirasi, kongkalikong Negara dengan komprador, agar memelihara rendahnya kualitas lokal, untuk melegalkan impor pangan," tandasnya.

Ia menyesalkan sikap abai pemerintah terhadap petani dan peternak lokal, juga upaya liberalisasi ekonomi pangan yang dilakukan pemerintah. Padahal, kata Machfoud, negara-negara maju seperti Amerika saja melakukan proteksi ketat terhadap produksi pangan lokal.
"Keterbatasan tekhnologi petani sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Di Amerika petani mendapat subsidi pemerintah, di kita perhatian pemerintah rendah. Negara-negara maju masih keberatan menurunkan subsidinya pada pertanian. Tapi Negara kita malah bergaya menghapus subsidi untuk petani lokal dan membuka keran impor selebar-lebarnya," katanya.

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,40923-lang,id-t,PBNU+Sesalkan+Pemerintah+Disetir+Importir-.phpx