DPR: Bulog Urus Beras Saja, Gak Usah yang Lain

Anggota Komisi IV DPR RI Sudin menilai kebijakan pemerintah ‎menugaskan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) mengelola tiga komoditi utama yaitu beras, jagung dan kedelai tak tepat. Sebab, ‎peran perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini tidak banyak membantu menstabilkan pangan.

“Memang beras cukup tapi masih impor. Makanya Bulog fokus urus beras saja dulu, baru komoditi lain yang menjadi hajat banyak seperti gula,” kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (25/2).

Saat rapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa waktu lalu, legislator asal Lampung itu mengusulkan agar pemerintah menugaskan perum Bulog mengelola beras dan pupuk sekaligus.

Penugasan ini, lanjut dia, akan memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional, karena di lapangan kios Pupuk banyak ditemukan yang nakal.

“Ada barter. Jadi Gapoktan (Gabungan kelompok tani) diharapkan dapat pupuk bersubsidi. Setor beras sama saya (Bulog), Anda bisa ambil pupuk sesuai RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok),” ungkap dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menghimbau kepada pemerintah agar menugaskan Bulog sesuai peran utamanya sebagai penyangga stok cadangan pangan (buffer stock). Bukan perusahaan yang juga dituntut mendapatkan profit, sehingga komoditas beras mesti dilepas ke pasar. Selain itu, Bulog juga harus mengacu pada kebijakan harga yang telah ditetapkan, yaitu kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang seringkali kalah kompetitif dibandingkan para pesaingnya “Akibatnya bulog pun kalah dengan pesaing atau cukong beras di pasar itu,” sindir dia.

Selain itu, Sudin juga mendorong terbentuknya Undang-Undang Ketahanan Pangan. Sayangnya, pemerintah belum setuju untuk menerapkannya.

“Jika UU ketahanan diberlakukan. Tak perlu salahkan antar kementerian. Tupoksi masing-masing sudah ada,” bilang dia.

Lebih jauh, Sudin memberikan saran kepada pemerintah agar mengganti pemberian penghargaan yang tak banyak berdampak.

“Ganti saja dengan target. Misal, produksi padi  ditarget 5 juta ton dan lebih dari itu dikasih tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan irigasi. Begitu sebaliknya, tak sampai target bisa dipotong,” tandas dia. (hyt/JPG)

http://www.metropolitan.id/2016/02/dpr-bulog-urus-beras-saja-gak-usah-yang-lain-2/