Jumat, 8 Mei 2015
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka opsi untuk melakukan impor beras jika produksi dan stok di dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan. Keputusan ini baru akan diumumkan pada Juli 2015.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan secara Undang-undang (UU), impor diperbolehkan jika untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.
"Sudah ada UU, boleh impor kalau kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Namun jika impor ini dilakukan lantaran Perum Bulog tidak mampu membeli beras petani dengan harga pasaran, maka hal tersebut dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan.
"Kalau impor karena Bulog beli dengan HPP (harga pembelian pemerintah) dibawah harga pasar, ini bisa dikatakan melanggar konstritusi. Kalau karena HPP tidak memenuhi kemudian dilakukan impor, ini akan terjadi distorsi," lanjutnya.
Enny bahkan menyatakan adanya indikasi mafia beras dibalik keputusan pemerintah untuk membuka keran impor. Buktinya disaat panen raya lalu, harga beras malah mengalami kenaikan.
"Kenapa ketika panen raya harga beras malah naik. Tetapi harga gabah ditingkat penggilingan turun, artinya terjadi mafia ekonomi di komoditas beras. Kalau ini masalah mafia berarti tata niaga rusak," kata dia.
Menurut Enny, Bulog seharusnya tidak hanya berperan menjaga stok beras pemerintah, tetapi juga melindungi harga beli di petani. Dengan demikian, petani terus bergairah untuk menanam padi.
"Bulog sebagai buffer stock bukan semata punya stok, tapi melindungi harga di petani. Ini yang berikan insentif untuk terus berproduksi, tidak menjual tanahnya karena tidak dinilai ekonomis sehingga tidak bisa jadi sumber kehidupan. Ini akan membuat pertanian kita memburuk," tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil sebelumnya memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan impor beras apabila Perum Bulog tak mampu memasok beras sesuai kebutuhan.
Menurut dia, impor terpaksa dilakukan demi menjaga stok beras nasional. Apalagi Juni ini sudah masuk puasa dan Lebaran di Juli 2015, sehingga momen-momen tersebut akan meningkatkan permintaan beras.
"Kita harus impor untuk kepentingan stok nasional dan supaya jangan sampai harga beras tinggi sampai tingkat konsumen. Tapi keputusannya Juli ini," tegasnya. (Dny/Ndw)
http://bisnis.liputan6.com/read/2228407/ada-peran-mafia-di-balik-keputusan-impor-beras
Tidak ada komentar:
Posting Komentar