Jakarta, HanTer – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai, izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Perum Bulog patut diwaspadai.
Pasalnya, hal ini terjadi di saat pemilu sedang berlangsung dan hal ini tentu saja bisa mengundang kecurigaan cukup besar ada apa dibalik Pemerintah melakukan impor gula dari luar negeri.
"Impor gula dalam jumlah besar di sela sela pemilu ini patut diwaspadai, terutama karena rentan menjadi bancakan pengusaha untuk mendanai partainya dalam pemilu. Selain bahwa impor gula ini jelas merugikan kepentingan nasional, industri nasional, dan petani tebu kita," kata Salamudin menjawab Harian Terbit.
Dirinya berpandangan bahwa sejak awal pemerintah memang tidak serius membenahi pertanian tebu dan industri gula nasional. Akibatnya produksi gula merosot dibandingkan kebutuhan nasional. Untuk itu, pemerintah harus perlu mengevaluasi kembali liberalisasi gula di Indonesia. Salamudin mencontohkan, Liberalissi gula sebagaimana rekomendasi IMF 1998-2003 telah menyebabkan ambruknya tata niaga gula nasional dan tidak adanya mekanisme perlindungn terhadap petani tebu.
"Dengan demikian Bulog seharusnya menjalankan peran strategisnya melindungi petani dan industri nasional, jangan menjadi agen impor," kata Salamuddin.(za)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar