Kerap salah sasaran, distribusi raskin mutlak dibenahi

Kamis, 2 Januari 2013

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengakui ada banyak masalah dalam distribusi beras miskin (raskin). Kebijakan itu salah sasaran, akibat banyak faktor, terutama ketidaktahuan aparat di daerah terkait Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan supaya raskin digratiskan saja. Namun Bappenas lebih suka bila implementasinya yang diperbaiki. "Itu sebaiknya diperbaiki pelaksanaannya. Karena menurut saya yang penting itu efektivitas implementasi di lapangan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Jakarta, Kamis (2/1).

Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan, masalah kerap muncul untuk pembagian raskin di daerah terpencil. Karena medan sulit, masih ada petugas pembagi beras dari Bulog yang meminta bayaran tambahan.

"Karena belum ada perbaikan distribusi di daerah-daerah sulit, masih ada pemotongan atau biaya tambahan," ungkapnya.

Belum lagi karena masyarakat miskin tak punya daya beli memadai, akhirnya mereka berutang kepada tetangga. Alhasil, kepala desa banyak mengambil cara gampang, membolehkan semua warga, baik kaya maupun miskin, beli raskin.

Vivi menyatakan, aparat desa juga tak mengerti kalau KPS boleh dipakai untuk mengambil jatah raskin. Di banyak daerah, kartu selain KPS masih berfungsi sehingga penerima beras disubsidi pemerintah itu berlipat-lipat dari data.

"Banyak di lapangan, KPS hanya untuk BLSM, tapi tidak digunakan buat raskin," tuturnya.

Raskin yang salah sasaran, sebelumnya diungkapkan melalui BPS. Sebagai gambaran, pada September 2013, rumah tangga Q1 yang berhak menerima raskin jumlahnya 82,6 persen, meningkat ketimbang Maret sebesar 74,5 persen. Anehnya, dalam periode yang sama jumlah rumah tangga terkaya (golongan Q5) yang membeli raskin turut melonjak, dari 13,6 persen menjadi 15,31 persen.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Wynandin Imawan mengusulkan agar raskin digratiskan. Alasannya, warga miskin belum tentu memiliki uang untuk membeli raskin yang dijual seharga Rp 26 ribu per 15 kilo.

"Kadang-kadang orang miskin beli raskin Rp 30.000 pakai uang tetangganya, beli beras, nanti dibagi. Jadi jangan disalahkan kalau kesannya dibagi rata. Mungkin kalau beras dibagi gratis enggak ada itu," urainya.
[noe]

http://www.merdeka.com/uang/kerap-salah-sasaran-distribusi-raskin-mutlak-dibenahi.html