30 Oktober 2013
Terkait ketahanan pangan, Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai eksistensi Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini tidak lagi sesuai dengan tujuan awal, yakni memberikan jaminan kedaulatan pangan di tanah air. Menurut SPI, Bulog terkesan lebih memikirkan keuntungan, bukan lagi stabilitator penyangga pangan terhadap sembako. Hal ini Disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hukum DPP SPI, Agus Ruliansyah saat dihubungi PadangEkspres (Group padangtoday).
Diakuinya, pendirian Bulog berdasarkan hasil kesepakatan dengan International Moneter Federation (IMF). Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah dinilai tidak lagi propetani, namun lebih kepada perusahaan pertanian. Rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai semakin membuka peluang spekulan bermain meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini justru akan membuat petani terpukul dan membuat lahan pertanian menyusut. Upaya pemerintah dalam pemberian lahan seluas 9,2 ha kepada petani pada 2006 lalu, dianggap gagal. Realitasnya, pemanfaatan lahan oleh petani hanya 0,3 ha.
”Harusnya Bulog itu diganti dengan lembaga pangan yang berpihak kepada petani kecil, bukan memikirkan keuntungan,” ujarnya , Rabu, (30/10)
Ditambahkan Agus Ruliansyah, Data BPS 2013 telah mengisyaratkan jika pemerintah tak mampu mendorong penambahan lahan pertanian. Kini, lahan pertanian hanya tinggal 26 juta ha. Menurun tajam dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 31 ha, artinya rata-rata penurunan sekitar 100 ribu ha per tahun. Rumah tangga petani juga berkurang rata-rata 500 ribu setiap tahun. Jadi, pemerintah gagal mewujudkan ketahanan pangan.
Dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, seharusnya pemerintah menyediakan pupuk murah, sarana dan teknologi, dan meningkatkan HPP. “Kini, faktanya justru sebaliknya,” kritiknya. (*)
http://padangtoday.com/today/detail/49984
Tidak ada komentar:
Posting Komentar