24 April 2013
RMOL. Fraksi PPP DPR RI sangat menyesalkan kebijakan
pemerintah yang telah melakukan Memorandum of Understanding (Mou) imbal
beli dengan Myanmar senilai 200 ribu ton pupuk ditukar dengan 500 ribu
ton beras. Pasalnya kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan
semangat untuk swasembada beras, dan tidak berpihak pada peningkatan
kesejahteraan petani.
Anggota Komisi IV Fraksi PPP, Zainut
Tauhid, mengatakan kebijakan imbal beli tersebut dipastikan akan
mematikan semangat petani untuk menanam karena kebijakan impor dapat
menjatuhkan harga hasil pertanian, sehingga membuat petani semakin
terpuruk.
"PPP menolak rencana impor 500 ribu ton beras yang
dilakukan pemerintah dari Myanmar," tegas dia dalam keterangan pers yang
diterima redaksi, Rabu (24/4).
Zainut mengatakan ada beberapa
alasan kenapa partainya menolak kebijakan imbal balik ini. Pertama,
sejak 2006 Indonesia tercatat surplus beras, tahun 2012 surplus 3,5 juta
ton, bahkan pemerintah dalam Renstra Kementan menetapkan surplus 10
juta ton pada 2014. Jadi, rencana pemerintah tersebut menyakiti petani
nasional, karena membawakan pesan buruk pada waktu yang salah, pada
jelang Panen Raya Mei ini.
"Dengan pesan ini, harga beras pasti
akan jatuh, atau setidaknya tertahan naik. Adalah tidak elok, sebagai
negara terbesar di Asean, Indonesia justru membangun landasan formal
untuk impor dari Myanmar," kata Zainut.
Kebijakan ekspor pupuk,
lanjut dia, sangat aneh dan menggelikan di saat kebutuhan pupuk dalam
negeri masih banyak persoalan. Dari aspek kebutuhan pasar domestik (DMO)
masalah itu terlihat di saat petani membutuhkan pupuk sering kali tidak
ada di pasaran, baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsisi.
"Kita justru akan menjual pupuk ke luar negeri. Seharusnya kebutuhan pupuk untuk petani didahulukan daripada ekspor," ingatnya.
Alasan
terakhir, Myanmar adalah negara yang tidak mampu melindungi etnis
minoritas Rohingya dan beberapa tempat lainnya. Sehingga seharusnya
Indonesia melakukan protes keras bukan sebaliknya. [dem]
Laporan: Ruslan Tambak
http://polhukam.rmol.co/read/2013/04/24/107788/PPP-Tolak-Pemerintah-Barter-Beras-dengan-Pupuk-Myanmar-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar