Polres Solsel Periksa Gudang Bulog

Senin, 26 September 2016

Sikapi Laporan Wali Nagari soal Raskin

Polres Solok Selatan (Solsel) menyelidiki gudang Bulog Solok terkait buruknya kondisi beras miskin (raskin) yang disalurkan ke Solsel. Selain kuning, raskin yang disalurkan itu sudah kutuan, menjamur dan berbau.
”Kita sudah kerahkan anggota guna menyelidiki gudang Bulog, kemarin pagi. Bila terbukti ada permainan, tentu pihak Bulog harus berurusan dengan hukum,” tegas Kapolres Solsel, AKBP Ahmad Basahil kepada Padang Ekspres, Minggu (25/9) pagi.
Penyelidikan dilakukan, tambah dia, guna mengungkap apakah ada kesalahan pihak Bulog ataupun ada aksi menukar beras di perjalanan sebelum sampai di gudang Bulog di Bukitkili, Nagari Kotobaru, Kabupaten Solok.
Pasalnya, raskin tahap III periode Agustus, September dan Oktober 2016 sangat buruk kualitasnya. Namun, Kapolres belum menerima informasi lebih lanjut, apakah ada pelanggar hukum dan permainan pihak Bulog dari anggotanya.
Sementara, Kasat Reskrim Polres Solsel, AKP Doni Aryanto menyebutkan, pihaknya sudah memeriksa gudang Bulog di Bukitkili, Nagari Kotobaru, Kabupaten Solok melalui unit tipikor.
Pihak Bulog mengatakan, jeleknya kualitas raskin karena kebijakan negara mendatangkan beras lokal dari Pulau Jawa. Di mana, kondisinya memang kuning, berkutu dan jamuran. ”Kita bakal melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” terangnya.
Terpisah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Solsel, Zuardi menjelaskan, penyaluran raskin pada 15 September 2016 oleh pihak Bulog, memang mendapat penolakan dari wali nagari di dua kecamatan di Solsel. Yakni, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Kecamatan Sungaipagu.
”Jumlah RTS di dua kecamatan tersebut sebanyak 3.434 KK dan total raskin yang salurkan sebanyak 51.510 kg. Pasalnya, kualitas berasnya kurang bagus, kuning, berkutu, jamuran dan berbau. Sehingga, ditolak wali nagari,” pungkasnya.
Plt Kepala Sub Drive Bulog Solok, Daslin saat dikonfirmasi Padang Ekspres mengaku, pihaknya sudah menarik beras ke gudang seusai menerima penolakan raskin itu.
”Raskin yang disalurkan 15 September 2016 lalu sudah ditarik lagi, akibat penolakan wali nagari. Selasa besok kita antar ke Solsel,” katanya. Dia menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam penyaluran. Pasalnya, raskin sudah dua bulan di gudang Bulog Solok. (*)

http://www.m.padek.co/detail.php?news=69686

Raskin Kotor Banyak Sampah Cocok Dimakan Ayam

Minggu, 25 September 2016

Kenali.co, SENGETI - Warga Desa Mekar Sari, kecamatan Kumpeh Ulu, Muarojambi, mengeluh dengan kondisi Raskin yang diterima setiap bulan dari Bulog. Pasalnya kondisi beras yang diterima jauh dari kata layak hancur dan kotor banyak sampah. Saat dikonfirmasi wartawan warga Desa Mekar Sari yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, kondisi beras yang diterima hanya cocok untuk dimakan ayam.

"Kami orang kecil dak banyak protes sudah dikasih bersyukur. Tapi, berasnya kalau dimasak rasonyo dk enak. Untuk makan ayam cocok lah," ungkapnya.

Kades Mekar Sari, Sempurna saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, tidak tahu mengenai kondisi beras tersebut karena semua masalah Raskin sudah diserahkan kepada aparaturnya.

"Saya tidak tahu mengenai kondisi beras Raskin karena sudah saya serahkan kepada Sekdes dan RT. Kalau kondisi kotor dak tak layak makan itu emang dari Bulog yang langsung kami serahkan ke masyarakat," ujarnya.

Kades berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait terutama Bulog segera menindaklanjuti masalah ini jangan sampai beras yang sampai ke masyarakat  tidak layak makan hanya bisa di makan ayam. "Kasihan masyarakat miskin," kata Kades.

(wil)
https://kenali.co/berita-5994-raskin-kotor-banyak-sampah-cocok-dimakan-ayam.html

Dirut Bulog Terancam Tersangka Gula Impor

Minggu, 25 September 2016

JAKARTA (HN) - Dirut Bulog dianggap bisa menjadi tersangka kasus suap penambahan kuota gula impor di Sumatera Barat yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman. KPK memiiki percakapan antara Irman dan Dirut Bulog lewat saluran telepon.

"Tersangka ditetapkan kalau ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterkaitan dan peran seseorang pada kasus itu," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (25/9).

Dia menerangkan, sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan KPK terhadap pimpinan Bulog. "Belum ada info jadwal riksanya," ujar Yuyuk.

Hingga kini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota impor gula wilayah Sumatera Barat tahun 2016 yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya. Ketiga tersangka itu Irman Gusman, Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, dan istrinya Memi‎.

Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi sebagai hadiah atas rekomendasi penambahan kuota impor gula untuk CV Semesta Berjaya tersebut.

Irman dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara Xaveriandy dan Memi sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga mengatakan, sampai saat ini belum ada perkembangan terkait kasus Irman Gusman. "Belum ada perkembangan, soalnya penyelidik, penyidik, dan penuntut kami ada internal training di Bogor dan Bandung," ujarnya.

http://www.harnas.co/2016/09/25/dirut-bulog-terancam-tersangka-gula-impor

Politikus PDIP: Usir Bulog!

Jumat, 23 September 2016

MANADO - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan Bulog bakal membeli jagung petani di Sulut.

Namun, faktanya penyampaikan Menteri Pertanian hanyalah bayangan surga yang lewat di telinga.

Hingga kini Bulog tidak tidak membeli jagung petani di Sulut. Sikap Bulog mengundang sorotan anggota DPRD Sulut James Tuuk.

Anggota Fraksi PDIP ini dengan tegas mengatakan, Bulog di Sulut harus diusir.

Sebab, dampak Bulog tidak membeli hasil produksi petani jagung, mengakibatkan harga jagung dari Rp 3.250 anjlok menjadi Rp 2.250.

“Luas lahan jagung di Sulut 75.000 hektar, tetapi Bulog hanya membeli satu setengah hektar,” jelasnya.

Dikatakan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga dasar nasional pembelian jagung berdasarkan kadar air.

“Kadar air 20 persen dibeli Rp3.050 dijual Rp3.650, kadar air 25 persen dibeli Rp2.850 jual dipasarkan Rp3.650, kadar air 30 persen Rp2.750 dijual Rp3.650, kadar air 35 beli Rp2.500 jual 3.650. Jika kadar air 15 persen akan dihargai Rp3.150 jual Rp3.650,” terangnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika Bulog tidak membeli produksi jagung petani, maka dikhawatirkan program OD-SK 2 juta ton jagung per tahun 300.000  hektar tidak teralisasi.

“Bulog terkesan tidak mendukung program OD-SK yang dicetuskan Gubernur Olly Dondokambey,” kata Anggota Komisi I itu.

Dia menambahkan, jika harga beli murah, maka petani akan melakukan penimbunan karena tidak ada harganya.

“Kalau seperti ini maka masyarakat tidak akan menjual hasil panen karena merasa dirugikan,” pungkas Legislator Dapil Bolmong itu. (MP/sam/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2016/09/23/469225/Politikus-PDIP:-Usir-Bulog!-/page2

KPK Pastikan Irman Gusman Sudah Tanam Pengaruh di Bulog

Minggu, 18 September 2016

Laporan wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Muhammad Syarif menyebutkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Irman Gusman telah menanamkan pengaruh terkait kuota impor gula.
Pengaruh yang dibuat Irman adalah rekomendasi kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Sehingga uang yang didapat saat operasi tangkap tangan di rumah dinas Irman, diduga sebagai hadiah dari pemberian rekomendasi tersebut.
"Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," kata La Ode melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2016).
Terkait pihak Bulog yang dihubungi Irman, La Ode masih enggan menyebutkannnya.
Sebelumnya, Irman Gusman terjaring OTT KPK karena menerima uang sebesar Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto.
Uang itu disebut Ketua KPK, Agus Raharjo, terkait rekomendasi terhadap Bulog agar memberikan kouta impor gula pada CV Semesta Berjaya.
Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang tersangka, yaitu Irman, Sutanto, Memi (istri Sutanto), dan Farizal, jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto.

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/18/kpk-pastikan-irman-gusman-sudah-tanam-pengaruh-di-bulog

KPK Bidik Petinggi Bulog

Minggu, 18 September 2016

JAKARTA (HN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang memeriksa kasus dugaan penerimaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat Irman Gusman. Selain itu, KPK juga segera  periksa pejabat  Badan Urusan Logistik (Bulog).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, saat ini sedang melanjutkan penyidikan dan
memeriksa para saksi yang diduga terlibat.erkaitan dengan kasus itu.

Irman telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait permintaan rekomendasi kepada Badan
Urusan Logistik (Bulog) untuk memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.

Irman ditangkap bersama Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi, yang telah memberi uang Rp 100 juta kepada Irman. Mereka ditangkap usai melakukan pemberian uang kepada Irman di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kronologinya, pada tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 22.15 WIB, pasangan suami-istri tersebut dan seorang anaknya mendatangi rumah Irman Gusman. Pada pukul 00.30 WIN, ketiganya keluar dari rumah dan tim KPK menghampiri ketiganya di dalam mobil di halaman rumah Irman.

Tim KPK lalu minta tolong masuk ke rumah Irman, penyidik KPK pun meminta Irman untuk menyerahkan bungkusan yang diduga
pemberian dari pasangan suami istri tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB, tim membawa keempat orang tersebut ke gedung KPK.

Irman pun ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sementara pasangan suami istri yang menyuap Irman
ditahan di rumah tahanan KPK yang letaknya satu bangunan dengan gedung KPK.

http://www.harnas.co/2016/09/18/kpk-bidik-petinggi-bulog

Teka-Teki Suap Direksi BUMN, DPR Minta KPK Tidak Beropini dan Bikin Gaduh

Jumat, 16 September 2016

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Alfauzi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak beropini terkait dugaan suap ke salah satu Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, amanat undang-undang tidak menyarankan komisi antirasuah untuk melakukan hal itu.

"KPK sebaiknya tidak beropini tetapi KPK harus tindak tegas pelaku korupsi," ujarnya kepada JawaPos.com di Jakarta, Jumat (16/9).

Sebagaimana diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan suap ke salah satu direktur BUMN. Transaksi suap dilakukan di Singapura agar tidak terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Politikus Hanura itu mengatakan, dalam keterangannya, KPK hanya menyebut salah satu direksi BUMN tanpa memastikan siapa sebenarnya yang dimaksud. Padahal direksi BUMN terbilang banyak.

Ada di sektor perbankan, ada direksi BNI, Mandiri, BRI. Di sektor pengolahan ada semen gresik, Pupuk Petrolimia gresik. Di sektor pertambangan ada Pertamina, PGN, dan di sektor Konstruksi ada Wika dan lain sebagainya.
Karenanya, jikalau kemudian opini ini menjadi negatif, imbasnya dapat berakibat pada sentimen buruk pada pasar. "Saham nasional bisa anjlok dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada negara ini," tegas legislator asal Bangkalan itu.

Tak hanya itu, opini KPK ini dapat membuat resah dan kecurigaan satu sama lainnya di kalangan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan BUMN. Tidak menutup kemungkinan karena opini KPK ini juga membuat runtuh moral karyawan yang akhirnya memperburuk kinerja perusahaan.

"KPK merupakan lembaga negara legitimate. Sekali ada opini yang bersumber dari sana, tentu akan melahirkan respon yang besar di kalangan masyarakat. Tetapi, bagaimana kalau opini yang berkembang justru menunjukkan ketidakpastian. Tentu yang muncul justru kegaduhan," tutur dia.

Untuk itu, Farid menyarankan sebaiknya KPK langsung menuunjuk siapa direksi BUMN yang dimaksud. "Langsung aja tangkap supaya tidak muncul kegaduhan. Bangsa ini butuh ketentraman dan stabilitas," sebut dia.

Jika memang sudah ada bukti awal, menurutnya direksi tersebut  dapat segera ditangkap. Sehingga, menteri BUMN bisa menunjuk direksi baru. "Kita komisi VI cinta pada indonesia raya. Kita cinta KPK untuk memberantas korupsi. Tapi, hentikan KPK beropini," pungkasnya. (dna/JPG)

http://www.jawapos.com/read/2016/09/16/51380/teka-teki-suap-direksi-bumn-dpr-minta-kpk-tidak-beropini-dan-bikin-gaduh/2