Kamis, 30 April 2015

Bulog Akui Ada Beras tidak Berkualitas

Rabu, 29 April 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pelayanan Publik Bulog Lely Pelitasari mengakui bahwa, di beberapa Titik Distribusi memang ditemukan beras raskin yang waktu penyimpanannya sudah melebihi batas sehingga memiliki kualitas buruk. Apabila hal ini ditemukan, Bulog memberikan jaminan untuk mengganti stok beras tersebut dengan yang baru dan berkualitas baik dalam jangka waktu 2x24 jam.

“Tugas Bulog menyalurkan beras dari gudang ke Titik Distribusi, ketika ditemukan beras dengan kualitas tidak bagus di Titik Distribusi sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat,” kata Lely kepada Republika, Rabu (29/4).

Lely mengatakan, pada 2014 Bulog menyalurkan beras raskin sebanyak 2,75 juta ton dengan ukuran 15 kilogram per kantong. Dari jumlah tersebut, Bulog mencatat jumlah beras dengan kualitas tidak baik yang dikembalikan dan diganti hanya sekitar kurang dari 0,5 persen. Meski jumlahnya sedikit, Bulog tetap melakukan upaya perbaikan dan perawatan gudang di sejumlah divre.

Menurut Lely, ada sejumlah kasus yang menyebabkan beras raskin berkualitas tidak baik. Diantaranya penyimpanan di Titik Distribusi yang terlalu lama yakni lebih dari satu tahun, serta terkena hujan selama dalam perjalanan dari gudang. Lely mengatakan, untuk tetap mempertahankan kualitas beras yang baik, pada tahun ini Bulog melakukan regulasi yang agak ketat dalam pembelian beras sehingga diharapkan tidak ada lagi keluhan di lapangan.

“Kami telah melakukan monitoring kualitas beras setiap dua pekan dan tahun ini intensitasnya ditingkatkan menjadi setiap satu pekan oleh internal quality control Bulog,” kata Lely.

Lely mengatakan, pada Januari 2015 Bulog telah meminta bantuan dari surveyor independen untuk melakukan survei terhadap kualitas beras di gudang tingkat provinsi. Survei dilakukan sebelum beras dikeluarkan untuk disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat. Menurut Lely, sebenarnya sebelum beras disalurkan Bulog telah melakukan pedoman pengecekan yang dilakukan oleh Tim Koordinator provinsi/kabupaten.

Pengecekan dan pengawasan tersebut sudah dilakukan mulai Oktober  2014, berdasarkan kajian dan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sementara itu, terkait data penerima raskin ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan data terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik. Lely mengatakan, Bulog tinggal menerima dan menjalankan tugas pendistribusian raskin sesuai data yang telah ditetapkan.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/29/nnkcyo-bulog-akui-ada-beras-tidak-berkualitas

Rabu, 29 April 2015

BPK: Ada Risiko Penyimpangan Subsidi Raskin di Bulog

Rabu, 29 April 2015


Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pelaksanaan program penyaluran subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) belum sepenuhnya efektif karena data penerima yang tidak mutakhir dan kualitas beras yang meragukan.

Yudi Ramdan, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK mengatakan instansinya telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan raskin 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Perum Bulog, TNP2K dan instansi terkait lainnya.

"Pemeriksaan tersebut dilakukan di 10 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat," ujar Yudi di Jakarta, Rabu (29/4).

Untuk diketahui, program subsidi raskin ini dikelola oleh Tim Koordinator Raskin Pusat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Anggaran untuk program subsidi raskin sepanjang 2014 tercatat sebesar Rp 18,16 triliun, dan terealisasi Rp 17,19 triliun atau 95,65 persen.

"Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin Tahun Anggaran 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin," jelas Yudi.

Dia mengatakan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan program penyaluran subsidi beras raskin belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan program karena masih terdapat sejumlah permasalahan.

"Pertama, data penerima manfaat raskin belum mutakhir. Terdapat 196 desa/kelurahan di 50 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Data yang digunakan masih data 2011. Hal ini berakibat sebagian penerima program raskin berisiko tidak tepat sasaran," jelasnya.

Kedua, mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas. Terdapat pengembalian raskin ke Perum Bulog karena kualitas beras yang diterima tidak baik, karena berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk dan berbau apek.

"Hal tersebut mengakibatkan risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog," ungkap Yudi.

Berkenaan dengan masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin agar menetapkan pihak pelaksana perekaman data dan menyempurnakan pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.

"Kemudian kami menginstruksikan Tim Koordinasi Raskin untuk berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian raskin pada saat penyaluran," katanya.

Selain itu, agar program raskin lebih efektif, BPK merekomendasikan Kementerian Sosial menetapkan tenaga kesejahteraan sukarela kecamatan sebagai pendamping program, yang bertugas melakukan monitoring, sosialisasi dan pelaporan secara online.

"Kami juga merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pagu raskin secara berjenjang. Serta meminta Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin berupaya optimal tidak menunda penyaluran beras raskin kepada rumah tangga sasaran," ujar Yudi. (gen)

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429111318-78-49982/bpk-ada-risiko-penyimpangan-subsidi-raskin-di-bulog/

Bulog belum Maksimal Serap Gabah

Rabu, 29 April 2015

Tanpa kesigapan langkah Bulog, upaya petani menyejahterakan diri lewat kerja keras menjadi sia-sia.

PEMKAB Sukoharjo kerepotan mene rima keluhan petani yang merasa ti dak terbantu saat harga gabah jatuh, seiring belum maksimalnya Bulog dalam menyerap gabah hasil panen raya yang beberapa hari ke depan sudah usai.
“Pada pertengahan April lalu, petani masih bisa senyum tipis karena harga gabah masih bisa bertahan di kisaran Rp3.700. Tetapi, ketika belakangan harga makin merosot sampai Rp3.400, mestinya Bulog bergerak cepat menerima gabah petani sesuai HPP terbaru,“ ujar Kepala Dinas Pertanian Sukoharjo, Netty Harjianti, kemarin.

Ia berharap Bulog mendengarkan keluhan petani yang berupaya menghindari ceng keraman tengkulak, yang terus mempermainkan harga gabah hingga terjun bebas mendekati angka Rp3.000. Lembaga stabilisasi harga beras ini diharapkan turun menjemput gabah atau beras petani sesuai HPP.

Tanpa kesigapan langkah Bulog, upaya petani menyejahterakan diri lewat kerja keras menjadi sia-sia. “Padahal peningkatan per hektare bisa capai 2 ton lebih. Tapi kalau harga jatuh, ya sama saja kesejahteraan petani juga terhambat,“ imbuh Netty.

Pemkab Sukoharjo hanya bisa menolong petani dengan menggunakan dana talangan daerah untuk membeli gabah petani sesuai HPP guna keperluan lumbung pangan daerah. Namun, kemampuan pembelian tidaklah begitu besar, sehingga kalau Bulog bersinergi secara maksimal, harapan petani untuk sejahtera akan tercapai.

Di Lampung, upaya Bulog untuk menyerap gabah dan beras mendapat pujian dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

Menurut Ketua Perpadi Lampung, Medi Istianto, dengan harga pasar saat ini yang jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP), Bulog tidak hanya melakukan upaya jemput bola, tetapi juga banyak melakukan sosialisasi. Di antaranya tentang Inpres Nomor 5/2015. “Upaya yang dilakukan Bulog ini sangat luar biasa dan membanggakan,“ kata Medi, kemarin.

Langkah Bulog untuk mencapai target serapan padi dan gabah sendiri, kata Medi, memang sangat berat. Banyak petani yang menjual gabah ke pihak lain dengan harga di atas HPP.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Profesor Mashuri pun tidak menepis bahwa saat ini Bulog menghadapi tantangan yang sangat besar. Berbagai tantangan tersebut membuat Bulog mau tidak mau harus berjuang ekstra keras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Gagal panen Di Nusa Tenggara Timur, sedikitnya 541 hektare tanaman padi di enam desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dilaporkan gagal panen akibat kekeringan. Enam desa itu ialah Tuafanu, Kiufatu, dan Tonineke di Kecamatan Kualin, dan Desa Polo, Bena, dan Oebelo di Kecamatan Amuban Selatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur Tini Thadeus minta pemerintah daerah segera melakukan intervensi, terutama membagikan beras kepada petani.

Di Jawa Timur, sebagian petani sejumlah kecamatan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro mulai menanam padi pada musim tanam (MT) ke dua ini. Hal ini dilakukan karena curah hujan sepanjang kawasan setempat masih tergolong tinggi.

Selain itu, debit permukaan Sungai Bengawan Solo juga masih melimpah sehingga tidak dikhawatirkan bakal mengalami puso.“Ya, sepekan ini kami mulai mengolah lahan untuk persiapan tanam,“ ungkap Fahim, petani Desa Ngablak, Kecamatan Dander, kemarin. (NV/PO/YK/FL/N-1) widjajadi@mediaindonesia.com

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2015/04/29/ArticleHtmls/Bulog-belum-Maksimal-Serap-Gabah-29042015024005.shtml?Mode=1#

Gawat, 6 Warga Diduga Keracunan Beras Raskin Tak Layak Konsumsi

Rabu, 29 April 2015


Suara Garuda;-
JATIM- Sejumlah warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim) mendadak terserang sakit perut usai mengkonsumsi beras miskin (raskin) yang diduga tidak layak konsumsi.

Menurut Ketua BPD Desa Paowan, Tolak Imam Riyanto, sedikitnya ada enam warga yang mengalami sakit perut hingga muntah-muntah. Ditengarai, sakit perut yang dialami sejumlah warga tersebut akibat mengkonsumsi beras raskin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang didatangkan dari Bulog Klatakan.

"Pendistribusian beras itu berlangsung saat malam hari pada pertengahan Maret lalu. Kualitas beras raskin tersebut kemungkinan tidak layak dikonsumsi. Selain  baunya apek, warnanya juga kusam dan berkutu,” ungkap Imam Riyanto layaknya dilansir raskinwatch, Selasa, (27/4/2015).

Diketahui, data masyarakat penerima manfaat raskin untuk Desa Paowan berjumlah sekitar 470 Kepala Keluarga (KK). Satu dari enam warga yang mengalami muntah-muntah tersebut adalah Endah (50), warga RT 4 RW 1, Dusun Bukkolan, Desa Paowan. (Redaksi)*

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8838606782504317769#editor/target=post;postID=1940290124238043987

Raskin Tidak Disalurkan ke Warga , Polres Lamsel Periksa Kansilog

Selasa, 28 April 2015

Lampung Selatan : Sejumlah saksi dalam kasus Beras Miskin (raskin) yang diduga tidak disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalianda, sudah dipanggil pihak Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan (Lamsel).

Sejauh ini penyidik Polres Lamsel bahkan sudah memeriksa Kansilog Lamsel, Ali Hamid dalam persoalan  penyaluran 14-15 bantuan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2013 yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten setempat.

Kasat Reskrim Polres Lamsel AKP Rosef Effendi, mengatakan, pihaknya belum menetapkan tersangka atas dugaan penyelewengan penyaluran raskin tersebut. Kedati demikian, pihaknya sudah memanggil beberapa saksi untuk melengkapi berkas.

‎"Kansilog (Ali Hamid) sudah kami panggil, tadi kami pertanyaan tentang proses penyaluran raskin tersebut, untuk mengetahui prosedurnya," kata dia kepada sejumlah wartawan, Selasa (28/04/2015).

Rosef membeberkan, pihaknya belum dapat memastikan siapa yang bertanggungjawab atas tidak disalurknya raskin yang merupakan bentuk kompensasi kenaikan harga BBM pada tahun 2013 tersebut.

 " Tidak menutup kemungkinan ada permainan di dalam Bulog sendiri, tapi ini belum pasti, karena masih dalam tahapan penyelidikan, jadi tinggal menunggu hasil audit BPK saja," jelasnya.

Sementara itu, Kansilog Kalianda Hamid Ali saat hendak di konfirmasi terkait pemeriksaan tersebut enggan ditemui para pewarta, kendati saat dihubungi VIA telepon nomor yang bersangkutan dalam keadaan aktif, namun Hamid Ali enggan mengangkat teleponnya.

Untuk diketahui, berdasarkan juknis, dalam penyaluran raskin khusus pada tahun 2013 terdapat 15 penyaluran raskin sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM.

Sedangkan, berdasarkan data yang dihimpun dari pihak Satreskrim Polres Lampung Selatan, di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar, penyaluran raskin hanya dilaksanakan sebanyak 13 kali, sehingga diduga ada penyelewengan dua kali penyaluran raskin di tempat itu.

Dimana, Desa Tanjungsari dalam setiap bulannya mendapat jatah raskin sebanyak 11.475 Kg, dari jumlah dua bulan yang tidak disalurkan, jadi ada sebanyak 22.950 Kg raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat.

Beberapa saksi yang sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan antara lain, Ketua Satgas Raskin Desa Tanjungsari Natar Supangat,  Kadus V tanjungsari Karimin, Subandi Kadus IV Tanjungsari, Lasiman Kadus III Tanjungsari, Lubariyono Kadus I, Nasimin Amat Sutarjo Kadus II dan Pjs Kades Tanjungsari Eti Nurfaiqoh.

http://www.lampungtoday.com/go/today-hukumkriminal/4684-raskin-tidak-disalurkan-ke-warga-,-polres-lamsel-periksa-kansilog.html

Warga Keluhkan Kwalitas Raskin Jelek, Bulog Sampang Bungkam

Selasa, 28 April 2015
Warga Keluhkan Kwalitas Raskin Jelek, Bulog Sampang Bungkam

Warga sedang mengecek beras raskin di rumah Kades Ragung Kec. Pangarengan Kab. Sampang Madura, yang kwalitasnya jelek dan bau apek. (Foto: Met)

Sampang, Radaronline
Beras bantuan dari pemerintah bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang selama 4 bulan terakhir tahun 2015 belum di distribusikan oleh Bulog. Beruntung akhirnya pada bulan ke 4 bulog Sampang mendistribusikan.

Namun sayang pendistribusian raskin dari bulog Sampang hanya sebagian saja dikarenakan pihak desa belum menebus. Sehingga, bulog belum berani menyalurkan. Jadi, harus ditebus dulu baru dikirim.

Dalam pantauan Radaronline, Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura yang telah menebus bulan Januari 2015 ke bulog dan langsung di kirim ke titik distribusi (TD), yaitu ke rumah Kepala Desa Ragung, Senin (27/4/2015) kemarin.

Kades Ragung, Hj. Suhartatik, saat di konfirmasi di rumahnya kemarin mengatakan beras bagi RTSM yang dari bulog kwalitasnya jelek, warnanya kuning dan bau apek. “Tidak layak untuk di konsumsi,” katanya kepada Radaronline.

Suhartatik menambahkan saat pertama mobil truk menurunkan beras sekitar 3 sak oleh petugas bulog yang mengawal di perlihatkan contoh berasnya yang bagus dan putih. Namun, setelah di cek sendiri ke sak yang lain, ternyata lain yakni warna berasnya kuning dan baunya apek.

“Pertamanya oleh petugas pengiriman di perlihatkan contoh beras yang bagus dan putih, setelah itu di cek sendiri ke sak yang lain ternyata, berasnya kuning dan baunya apek,” tuturnya.

H. Suhriyah, salah satu warga Desa Ragung yang kebetulan ada rumahnya Kades Ragung juga mengecek Raskin mengatakan berasnya warnanya kuning. “Baunya gak enak dan tidak bisa di masak,” ucapnya.

Radaronline mencoba mengkonfirmasikan kepada petugas pengiriman raskin dari Bulog ke Desa Ragung, petugas mengatakan beras yang di kirim sebanyak 545 sak 8.175 ton ke Desa Ragung, beras yang di kirim oleh bulog adalah beras medium, jelasnya dan langsung meninggalkan rumah kades dengan mobil truknya.

Koordinator lapangan (Korlap) Bulog Sampang, Hayu, melalui telepon selularnya dengan pesan singkat tentang kwalitas raskin yang jelek dan bau, tidak ada balasan ataupun respon sama sekali. (Met/Hans).

http://radaronline.co.id/2015/04/28/warga-keluhkan-kwalitas-raskin-jelek-bulog-sampang-bungkam/

Selasa, 28 April 2015

Diduga Tak Layak Konsumsi, 6 Warga Keracunan Raskin

Senin, 27 April 2015

SITUBONDO (BM) - Pembagian beras keluarga miskin (raskin) di Desa Paowan Kecamatan Panarukan, membawa bencana. Sejumlah warga yang mengkonsumsi raskin tersebut mendadak terserang sakit perut.

Ketua BPD Desa Paowan Tolak Imam Riyanto, mengatakan sedikitnya ada enam warga yang mengalami sakit perut hingga muntah-muntah. Ada tengara, raskin yang dikonsumsi warga akibat kualitas beras yang didatangkan i Bulog Klatakan jelek dan tak layak konsumsi.

"Pendistribusian beras itu berlangsung pada malam hari pada pertengahan Maret lalu. Kualitas beras raskin tersebut kemungkinan tidak layak dikonsumsi. Selain  baunya apek, warnanya juga kusam dan berkutu,” ungkapnya.

Sementara, data penerima jatah raskin untuk Desa Paowan berjumlah sekitar 470 kepala keluarga (KK). Satu dari enam warga yang mengalami muntah-muntah tersebut adalah Endah (50), warga RT 4 RW 1 Dusun Bukkolan Desa Paowan. (edi/nov)

http://www.beritametro.co.id/timur-raya/diduga-tak-layak-konsumsi-6-warga-keracunan-raskin

Senin, 27 April 2015

Aroma Korupsi di Bulog Dompu Merebak

Senin, 27 April 2015

NTB_Barakindo- Aroma korupsi ditubuh Perum Bulog kembali merebak. Kali ini terjadi pada Perum Bulog di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jika sebelumnya oknum pejabat Bulog Dompu, Muhammad, tersandung kasus korupsi bernilai kecil, maka kali ini nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hal itu terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB.
Informasi yang dihimpun media online lokal, hukum-kampung-media, Minggu (26/4/2015, ketika Muhammad tengah intens diperiksa dalam kasus korupsi beras miskin (raskin) dan ditahan oleh Kejari Dompu, ada laporan yang masuk ke Badan Pusat Statisktik (BPK) perihal adanya dugaan korupsi terkait kuantitas beras raskin.

Karenanya, dalam waktu singkat BPK langsung melakukan audit. Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejakasaan Negeri (Kejari) Dompu, Joko Suryanto, SH ketika dikonfirmasi Kamis kemarin diruang kerjanya.

Meski tidak berkomentar banyak, Suryanto membenarkan adanya aroma korupsi dengan nilai yang ditaksir mencapai miliaran rupiah pada masa kepemimpinan Muhammad di Perum Bulog Dompu. Hal itu berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan NTB.

Walau demikian, dikatakan kasus tersebut tengah dilakukan upaya penyelesaian dengan pendekatan perdata, dimana yang disangkakan harus mengembalikan kerugian negara. “Namun, sejauh ini kami tengah melakukan pengembangan atau pendalaman," singkat Suryanto. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2015/04/aroma-korupsi-di-bulog-dompu-merebak.html

HPP Naik Tapi Gabah Petani Dibeli Murah

Minggu, 26 Apr 2015


Agrofarm.co.id Inpres telah diterbitkan. HPP untuk gabah petani telah dinaikkan menjadi Rp 3.700 untuk gabah kering panen. Kenaikan itu dianggap belum menguntungkan petani. Tapi boro-boro Inpres direvisi. Sidak Mentan ke Jawa Tengah malah mendapati kenyataan lain. Gabah petani hanya dibeli Rp 3.000 per kilo.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah belum menguntungkan petani. Oleh karena itu, Aliansi Petani Indonesia (API) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Inpres No. 5 Tahun 2015 dan menerapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas.

Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah/beras yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2015 belum akan menguntungkan petani. Meski terjadi kenaikan bila dibandingkan HPP sebelumnya (Inpres No. 3 Tahun 2012) namun hal itu tidak serta-merta mampu meningkatnya pendapatan petani padi.

M. Nuruddin, Sekretaris Jenderal  Aliansi Petani Indonesia (API) mengatakan, saat ini harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani berdasarkan HPP 2015 adalah Rp 3.700/kg  dan Rp 3.750/kg di penggilingan. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) Rp. 4.600/kg di penggilingan atau Rp 4.650/kg di gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras adalah Rp 7.300/kg.

“Penetapan harga baru tersebut meningkat 10% dari HPP berdasarkan Inpres No.3/2012 yang berlaku sebelumnya, yakni GKP di tingkat petani Rp.3.300/kg dan Rp.3.350/kg di penggilingan, GKG di tingkat penggilingan Rp.4.150/kg dan Rp.4.200/kg di gudang Bulog, Beras Rp.6.600/kg di gudang Bulog,” katanya.

Menurutnya, HPP 2012 yang berlaku dan bertahan selama lebih dari 3 tahun dan baru diubah pada medio Maret 2015 menjadikan peningkatan 10% tidak cukup berarti bagi petani. Karena faktanya di pasaran saat ini harga pembelian gabah di tingkat petani sudah jauh di atas ketetapan HPP baru, yakni berkisar rata-rata antara Rp. 4000 hingga Rp.4500 seperti di daerah Jombang, Madiun, Bojonegoro serta beberapa kabupaten lain di Jawa Timur.

“Harga juga tak jauh beda di daerah Jawa Tengah seperti Boyolali, Magelang dan Solo Raya serta sentra beras Karawang, di Jawa Barat. Demikian pula di beberapa daerah lain di luar Jawa seperti Lampung, yakni Rp. 4500/kg dan Kalimantan Tengah yang bahkan harga GKP sempat tembus Rp. 8500/kg,” ujar Nuruddin.

Fakta peningkatan harga di pasaran tersebut disebabkan oleh berbagai factor. Baik faktor meningkatnya biaya produksi seperti biaya pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja maupun biaya non-produksi  lainnya seperti transportasi. “Semua faktor itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi di dalam negeri seperti harga BBM, yang juga memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan hidup sehari-hari petani,” tambahnya.

Di satu sisi peningkatan 10% HPP gabah atau beras berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015 belum menjawab kebutuhan petani untuk dapat hidup secara layak karena masih senjangnya antara biaya pengeluaran produksi dan pendapatan rumah tangga tani.  “Petani lantas lebih memilih menjual padi ke tengkulak karena harganya lebih tinggi dibanding harus menjualnya ke Bulog. Dimana keadaan itu tentu akan berdampak pula pada rendahnya serapan Bulog atas gabah atau padi petani,” tandasnya.

Di sisi lain, katanya  jika HPP ditetapkan tinggi maka dikhawatirkan dapat menyebabkan harga-harga lain terkoreksi dan dapat berakibat pada terjadinya inflasi. “Mungkin Inilah alasan pemerintah untuk tidak menaikan HPP lebih dari 10%,” ujarnya pada Agrofarm.

Jika menilik waktu dikeluarkannya Inpres No.5 Tahun 2015 dimana bersamaan dengan saat panen raya di berbagai wilayah di Indonesia, maka dapat ditengarai bahwa pemerintah saat ini sedang mengantisipasi jatuhnya harga gabah akibat produksi yang berlimpah. “Saat harga jatuh maka diasumsikan Bulog akan dengan mudah menyerap hasil produksi dengan menggunakan acuan HPP 2015, yang notabene tak menguntungkan petani,” ujar Nuruddin. Beledug Bantolo

http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian/2554/hpp-naik-tapi-gabah-petani-dibeli-murah/#.VT18TNLtmko

Lagi, Badai Korupsi Landa Bulog Dompu

Minggu, 26 April, 2015
   
Sepertinya Bulog Dompu atau yang sudah berganti label Gudang Bulog tidak habisnya dilanda masalah. Belum selesai kasus korupsi beras raskin sekitar 39 Juta rupiah yang melibatkan Kepala Bulog Muhammad, kini ada kasus terbaru yang lebih garang dan fantastis nilainya. Milyaran rupiah diduga menguap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB. Informasi yang dihimpun dilapangan, bahwa saat Muhammad secara intens diperiksa dalam kasus korupsi beras raskin, dan ditahan oleh Kejari Dompu, ada laporan yang masuk ke BPK perihal adanya dugaan korupsi dalam hal kuantitas beras untuk masyarakat. Saat itu juga, langsung dilakukan audit oleh lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen tersebut. Informasi yang dihimpun tersebut diamini oleh Kejari Dompu melalui Kasi Pidana Khusus Joko Suryanto, SH ketika dikonfirmasi Kamis kemarin diruang kerjanya. Dirinya mengiyakan bahwa benar ada dugaan korupsi milyaran rupiah di Bulog Dompu masa kepemimpinan Muhammad, berdasarkan audit oleh BPK Mataram. Terkait dengan kasus tersebut, tengah dilakukan upaya penyelesaian dengan pendekatan perdata, dimana yang disangkakan harus mengembalikan kerugian negara. Namun, sejauh ini kami tengah melakukan pengembangan atau pendalaman. "Kami dalami dulu" katanya singkat. [] - 05

http://hukum.kampung-media.com/2015/04/26/lagi-badai-korupsi-landa-bulog-dompu-9901

Jumat, 24 April 2015

Kualitas Raskin Bikin Prihatin

Kamis, 23 April 2015

INDRAMAYU– Keluhan terhadap kualitas beras untuk warga miskin (raskin) kembali muncul. Kali ini berdasarkan masukan dari masyarakat Desa/Kecamatan. Mereka menyesalkan kualitas raskin yang nyaris tak layak makan.
Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bansa (PKB) Ahmad Mujani Nur SHI juga mengaku, menerima pengaduan dari masyarakat terkait kualitas raskin yang jelek. “Ternyata masih ditemukan kualitas raskin yang jelek, diantaranya ada kutunya dan kotor. Mestinya pihak Bulog harus memperhatikan masalah ini,” ujar Mujani, kepada Radar, Rabu (22/4).
Terkait persoalan ini, anggota Komisi B DPRD Indramayu akan melakukan koordinasi dengan komisi terkait yaitu Komisi A. Diharapkan dalam waktu dekat bisa memanggil pihak Bulog Indramayu agar memberikan penjelasan terkait kualitas raskin yang bikin prihatin ini.
Selain persoalan tersebut, ujar Mujani, di beberapa tempat juga masih ditemukan adanya warga yang menerima raskin dengan jumlah sangat sedikit yaitu antara empat sampai lima kilogram. Padahal satu orang sebenarnya mendapatkan alokasi 15 kg. Begitu juga terkait masalah harga raskin yang seharusnya Rp1.600/kg, ternyata ada yang menjual jauh diatas Rp2.000/kg.
Mujani berharap kepada Bulog agar mengirimkan raskin yang benar-benar berkualitas. Dengan demikian tidak akan ditemukan lagi permasalahan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Ata Rizal mengatakan, terkait adanya keluhan tentang kualiats raskin, pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud. Dikatakan, raskin yang jelek sebenarnya bisa dikembalikan dan ditukar, asalkan belum dibagikan kepada masyarakat. Sayangnya selama ini jarang yang melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan langsung dibagikan kepada masyarakat.
“Sebenarnya raskin yang sudah rusak atau kualitasnya jelek bisa dikembalikan atau ditukar, asalkan belum dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya. (oet)

http://www.radarcirebon.com/kualitas-raskin-bikin-prihatin.html

Kamis, 23 April 2015

Bulog Subang Terima Beras Hajatan

Kamis, 23 April 2015

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Bulog Sub Divre Subang, Jabar, tak bisa berkutik dengan penjualan beras hasil hajatan masyarakat. Jadi, perusahaan milik BUMN tersebut, sampai saat ini masih membeli beras hasil hajatan.
Makanya, sering tersiar kabar, beras miskin (raskin) yang dijual oleh Bulog kualitasnya jelek. Hal itu, salah satu dampak dari pembelian beras hasil hajatan.

Kepala Bulog Sub Divre Subang, Dedi Supriyadi, tak menampik bila ada mitra Bulog yang menjual beras hasil hajatan. Bahkan, pihaknya tak bisa membedakan beras yang diterima Bulog itu, merupakan beras hajatan atau bukan.

"Susah membedakannya. Apalagi, bila berasnya sudah di oplos," ujar Dedi, kepada Republika, Rabu (22/4).

Dia menjelaskan, penyerapan lebih banyak di beras ketimbang gabah. Dengan kata lain, mayoritas mitra Bulog menjual sudah berbentuk beras. Tidak lagi berbentuk gabah.

Untuk pembelian beras tersebut, pemerintah telah menetapkan harga (HPP), yakni sebesar Rp 7.300 per kilogram. Harga tersebut, untuk pembelian beras medium.

Rupanya, ada mitra Bulog yang menjual beras hasil dari hajatan. Akan tetapi, pihaknya tak bisa memrediksi berapa prosentasenya. Namun, yang jelas rata-rata setiap mitra menjual beras mencapai 10 ton.

Pihaknya tak bisa menolak kondisi tersebut. Sebab, hal itu sudah jadi kebiasaan. Bahkan, bila Bulog menolaknya, khawatir akan didemo masyarakat. Sebab, pernah Bulog menolak beras hajatan. Masyarakat justru protes. "Masyarakat bilang, berasnya bagus," ujarnya.

Selama beras masyarakat itu bagus, lanjut Dedi, pihaknya tak bisa berkutik. Terkecuali, beras hajatan yang dijual ke Bulog itu ada campuran raskinnya. Baru, akan ditolak.

Sementara itu, Casinah (46 tahun), warga Desa Mariuk, Kecamatan Tambak Dahan, mengaku, pantas saja bila selama ini kualitas raskin jelek. Sebab, beras yang dibeli Bulog merupakan beras hasil hajatan. "Namanya beras hajatan, berarti oplosan. Ada yang bagus dan jelek," ujarnya.

Kualitas raskin yang sering dikeluhkan masyarakat, yakni, bila warnanya kuning kusam. Selain itu, banyak binatang (toko)serta berbau. Beruntung beras itu harganya murah, hanya Rp 2.000 per liter. Jadi, masyarakat masih menggandrunginya.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/23/nn83hl-bulog-subang-terima-beras-hajatan

Warga Poco Likang Kembalikan Raskin ke Bulog Ruteng

Kamis, 23 April 2015

Laporan Wartawan Pos Kupang, Egy Moa
POS KUPANG.COM, RUTENG -- Kualitas beras rakyat miskin (raskin) dikeluhkan warga Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng. Warna beras yang kekuning-kuningan, hitam, berdebu dan mengeluarkan aroma yang bau lebih cocok dimasak untuk makanan babi.
"Warnanya kekuning-kuningan, ada yang mulai kehitam-hitaman Baunya tidak sedap dan kalau dipegang, tangan kita berdebu. Kalau kena air, perlahan hancur. Beras ini tidak cocok untuk manusia. Lebih pantas dimakan babi," keluh warga Desa Poco Likang, Dominikus Jenanit.
Hari Senin (20/4/2015) warga Poco Likang mengembalikan 64 karung raskin yang diangkut pick up ke Gudang Bulog Sub Divre Ruteng. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Stanislaus Warus, memimpin lima orang warga perwakilan masyarakat menyerahkan beras itu.
Tiba di gudang Bulog, warga memperlihatkan keadaan beras kepada pegawai Bulog dan wartawan yang telah ada di sana. Tampaknya beras yang dibagikan tidak layak dimakan.
Stanis, mengatakan jatah raskin untuk 172 rumah tangga sasaran miskin (RTSM) Poco Likang sebanyak 15.480 kg dikirim ke desa, Senin (20/4). Setiap RTSM memperoleh 90 kg jatah bulan Januari-Juni 2015. Ketika membuka karung raskin, mereka marah-marah mendapati kondisi beras yang rusak.
"Kami minta warga mengumpulkan lagi beras yang rusak. Kami tidak mau warga makan beras yang rusak, dikembalikan ke Bulog supaya diganti dengan beras yang layak dikonsumsi," ujar Stanis.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Manggarai, Marsel Gambang, menghimbau penerima raskin melaporkan kepada pemerintah kabupaten bila memperoleh raskin rusak atau jumlahnya tidak sesuai jatah yakni 15 kg/bulan.
"Tidak perlu masyarakat yang antar itu beras. Cukup dengan memberitahukan kepada tim koordinasi raskin kabupaten lalu kami minta Bulog menjemput beras yang rusak sekaligus menggantikannya dengan beras yang baik," ujar Marsel, di Ruteng, Senin (20/54/2015).*

http://kupang.tribunnews.com/2015/04/23/warga-poco-likang-kembalikan-raskin-ke-bulog-ruteng

Kepala Gudang Bulog Apala Bone Diperiksa Tipikor

Rabu, 22 April 2015

Laporan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, WATAMPONE - Petugas gudang Bulog Apala, Jl Poros Bone-Sinjai, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone diduga mengurangi isi karung beras raskin sebelum didistribusikan ke masyarakat Selasa (21/4/2015) malam.
Akibatnya, penyidik Tipikor Polres Bone memanggil dan memeriksa kepala gudang Apala, Mappiasse. Hingga, Rabu (22/4/2015) dinihari, Mappiasse masih diperiksa di ruang penyidik.
Informasi diperoleh Tribun, penyidik memeriksa Mappiasse dan mengambil beberapa karung beras raskin dari gudang Apala setelah mendapat laporan warga mengenai aktifitas dugaan pengurangan beras raskin

http://makassar.tribunnews.com/2015/04/22/kepala-gudang-bulog-apala-bone-diperiksa-tipikor

Rabu, 22 April 2015

Banyak Daerah Sudah Panen, Tapi Bulog Belum Turun Tangan

Selasa, 21 April 2015

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Bulog agar menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen maupun petani.

"Kami mendengar bahwa beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah panen. Terus dibilang bahwa Bulog belum masuk, jadi saya langsung datang," kata Rini usai panen padi di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jateng, Selasa (21/4).

Dari hasil pantauan, kata dia, diketahui banyak daerah yang sudah panen namun belum memberitahukan ke Bulog sehingga belum didatangi badan usaha milik negara itu. Oleh karena itu, lanjut dia, kedatangannya ke daerah-daerah bertujuan untuk membantu Bulog agar betul-betul bergerak karena banyak petani yang mengeluh jika Bulog belum hadir.

"Petani masih banyak yang mengeringkan gabahnya untuk nantinya dijual. Memang Bulog belum ada di sini, jadi saya sudah meminta Bulog supaya hadir di sini dan langsung berkomunikasi dengan Pak Lurah, dengan petani, yang mungkin gabahnya sudah dikeringkan maupun padinya mau dipanen sehingga dapat langsung bekerja sama dengan Bulog," katanya.

Lebih lanjut, Rini mengatakan Presiden Joko Widodo menekankan agar Indonesia swasembada pangan terutama beras sehingga pemerintah harus benar-benar menyerap hasil panen petani.

Dengan demikian, kata dia, petani mau terus menanam karena jika waktu panen tidak mendapat harga yang memadai, mereka tentu tidak mau menanam kembali sehingga swasembada pangan akan sulit terwujud.

Terkait hal itu, dia mengatakan bahwa pihaknya harus terus mengecek ke lapangan dan Bulog sebagai perusahaan negara harus semaksimal mungkin menyerap hasil panen petani.

"Bulog saya rasa punya berbagai fungsi, kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki," katanya.

Menurut dia, Bulog sudah ada sejak tahun 1970-an yang sejak awal ditujukan untuk mendukung petani maupun stabilkan harga untuk konsumen sehingga konsumen tidak terbebani dengan harga yang terus naik.

"Bulog memang harus dapat menjaga kestabilan harga di konsumen tapi juga kestabilan harga di petani karena kalau harga di petani tidak stabil, mereka akhirnya bisa tidak mau menanam," tegasnya.

Rini mengatakan bahwa Indonesia sudah beberapa kali bisa swasembada beras sehingga hal itu harus bisa dicapai kembali dan ke depan bisa ekspor.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/21/nn51qv-banyak-daerah-sudah-panen-tapi-bulog-belum-turun-tangan

Petani Klaten Tunggu Bulog Beraksi

Selasa, 21 April 2015

Laporan Reporter Tribun Jogja, Padhang Pranoto
TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Memasuki musim panen raya padi, petani justru mengeluh karena harga gabah yang anjlok. Hal itu disikapi pemerintah kabupaten (Pemkab) Klaten dengan penerapan tunda jual. Namun demikian, langkah tersebut belum banyak berimbas.
Seorang anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki Kecamatan Trucuk, Wardiyono mengaku pasrah. Ia mengatakan, penundaan jual belum diterapkan sepenuhnya, karena harus tetap menjual gabah untuk menambah modal tanam selanjutnya.
"Penjualan gabah selepas panen merupakan upaya kami untuk menambah modal. Kalau ditunda penjualannya, dari mana kami menutup permodalan," ucapnya, Selasa (21/4/2015).
Menurutnya, saat ini harga gabah kering panen berada di kisaran Rp3.000 sampai Rp3.400. Dengan kisaran harga tersebut, ia sebagai petani mengaku tidak bisa berbuat banyak.
"Selama ini, harga masih ditentukan oleh tengkulak. Sementara aksi nyata dari Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli gabah juga belum nampak," katanya.

http://jogja.tribunnews.com/2015/04/21/petani-klaten-tunggu-bulog-beraksi

Selasa, 21 April 2015

Pemerintah akan Bentuk Perusahaan Perdagangan

Selasa, 21 April 2015

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Pemerintah dalam waktu dekat akan membetuk perusahaan pedagangan yang akan ikut berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan komoditi. Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan, perusahaan yang bernama PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) ini, salah satu tugas yang dalam waktu dekat harus dilaksanakan adalah membeli gabah atau beras hasil panen petani yang tidak memenuhi kriteria standar beras pemerintah.

''Dana yang digunakan untuk membeli gabah atau beras ini berasal dari dana komersial. Bukan mengambil dana dari APBN,'' jelas Rini, saat menghadiri panen padi di Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Selasa (21/4).

Fungsi perusahaan BUMN ini, antara lain mendampingi Bulog agar menjaga stabilitas harga pangan. Untuk itu, Rini menepis anggapan bahwa Bulog sebagai suatu badan penyangga harga pangan, akan dihapuskan. ''Bahwa memang masih terjadi kekurangan di sana-sini dalam melaksanakan fungsinya, itu kita akui dan untuk itu kita terus meminta Bulog agar terus melakuka perbaikan. Namun prinsipnya, keberadaan Bulog akan tetap dipertahankan,'' katanya.

Meski demikian, dia mengaku, dalam melakukan fungsi stabilitas harga pangan, seperti halnya beras, Bulog menghadapi keterbatasan. Antara lain, seperti dalam hal penyerapan beras atau gabah petani, Bulog harus berpegang pada ketentuan yang tertuang dalam Intruksi Presiden yang mengatur soal batas kadar air, kadar sosoh dan kadar broken (beras patah).

Selain itu, dalam melakukan pembelian Bulog juga harus berpegang pada HPP (Harga Pedoman Pemerintah). ''Dengan keterbatasan seperti ini, maka kadang ditemukan adanya beras produksi petani yang akhirnya tidak bisa dibeli oleh Bulog karena tidak memenuhi kriteria kualitas beras pemerintah. Karena itu, kita memutuskan mendirikan perusahaan yang nantinya bisa menyerap beras atau gabah petani yang tidak bisa diserap Bulog,'' jelasnya.

Perusahaan PPI tersebut, menurut Rini, akan membeli beras atau gabah yang memang tidak bisa dibeli Bulog karena tidak memenuhi standar beras pemerintah. Namun karena dana yang digunakan adalah dana komersial, maka standar harga pembelian yang ditetapkan perusahaan ini tidak mengacu HPP.  Tapi mengacu pada harga pasar. ''Kalau harga sedang turun, maka PPI membeli beras/gabah petani dengan harga pasar,'' katanya.

Namun dia menyatakan, fungsi utama dalam PPI ini adalah bersama-sama dengan Bulog untuk ikut menstabilkan harga beras atau gabah. ''Ini sesuai dengan pesan bapak Presiden agar kita benar-benar waspada pangan, agar kita bisa menuju swasembada pangan.'' jelasnya.

Soal kelembagaan perusahaan ini, Rini menyebutkan, perusahaan ini akan menjadi anak perusahaan dari salah satu perusahaan pupuk milik negara.  ''Mudah-mudahan pada pekan ini, strukturnya sudah bisa disusun sehingga bisa langsung menjalankan fungsinya,'' kata Rini.

Rini menyebutkan, keberadaan perusahaan ini dinilai penting karena stabilitas harga beras atau gabah memegang peran penting dalam kesinambungan ketersediaan pangan di Tanah Air. Bila harga terlalu anjlok di bawah HPP, maka petani akan enggan menanam lagi sawahnya dengan padi sehingga ketersediaan pangan bisa terancam. Demikian juga bila harga beras terlalu tinggi, maka beban konsumen akan menjadi lebih berat karena beras merupakan bahan pangan pokok

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/21/nn55bv-pemerintah-akan-bentuk-perusahaan-perdagangan

Mitra Kerja Bulog Mulai Sulit Pasok Beras

Senin, 20 April 2015
     
Stok beras di Demak terus diupayakan untuk dijaga. Sayangnya mitra kerja Bulog mulai sulit memasok beras ke gedung Bulog karena tidak memenuhi kualitas beras sesuai Instruksi Presiden

 Kanalsemarang.com, SEMARANG – Mitra kerja Bulog di daerah Demak mulai kesulitan memasok beras ke gudang Bulog karena tidak bisa memenuhi kualitas beras sesuai dengan Instruksi Presiden No.5/2015.

“Sekarang ini mencari gabah sesuai dengan persyaratan inpres cukup sulit karena intensitas hujan yang tinggi sehingga kadar air pada beras juga tinggi,” kata salah satu mitra kerja Bulog Ari Sulistianto saat ditemui di lokasi penggilingan gabah di Kabupaten Demak seperti dikutip Antara, Senin (20/4/2015).

Menurutnya, kadar air beras yang saat ini banyak ditemui kebanyakan lebih dari 15%, padahal syarat dari inpres tersebut kadar air tidak boleh lebih dari 14 persen.

Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya baru bisa melakukan kontrak kerja sama dengan Bulog Divisi Regional Jateng sebesar 180 ton yang dibagi pada tiga pengiriman. Bahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ke depan akan kembali melakukan kontrak dengan Bulog atau tidak.

“Saat ini harga beras di pasar lebih baik dibandingkan dengan harga beras yang sudah diatur dalam inpres tersebut, jadi kami banyak menjual ke pasar luar kota di antaranya Jakarta dan Lumajang,” kata pemilik UD Rajawali tersebut.

Senada, mitra kerja Bulog yang lain Subur mengatakan pada musim panen kali ini pihaknya belum bisa memasukkan beras ke gudang bulog karena beras yang dikirimkan ditolak oleh Bulog akibat tidak sesuai dengan peraturan inpres.

Diakuinya, setelah dilakukan pengujian ke gudang Bulog diperoleh hasil tingkat derajat sosok atau terkelupasnya kulit ari dari beras mencapai 10%. Padahal, ketentuan dari inpres adalah tidak boleh lebih dari 5%.

Selain itu, untuk kadar air beras juga melebihi dari batas maksimal yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pihaknya lebih memilih untuk menjual ke pasaran karena lebih mudah terjual tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

http://semarang.solopos.com/2015/04/20/stok-beras-di-demak-mitra-kerja-bulog-mulai-sulit-pasok-beras-596557

Bulog Salurkan Raskin Rusak

Senin, 20 April 2015


BADAN Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Ruteng salurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dalam kondisi rusak. Hal itu diketahui saat pembagian raskin untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Senin (20/4) siang.


Pantauan VN di kantor Lurah Watu, Kampung Nekang, Ruteng, sejumlah warga terlihat mengantre pembagian raskin oleh petugas kelurahan. Beberapa warga yang telah mendapatkan bagiannya dan memeriksa kondisi beras menyampaikan kekecewaannya.


“Beras yang kami terima dalam kondisi rusak. Tahun-tahun sebelumnya juga kami terima beras seperti ini,” ujar salah seorang warga. Ia mengaku tak tahu akan berbuat apa setelah menerima beras itu. “Kalau ada warga yang lain yang mengembalikannya, saya juga ikut,” imbuhnya.


Lurah Watu Hendrik Jegaut menunjukkan kepada wartawan kondisi beras yang baru didroping Senin pagi itu. “Teman-teman wartawan silakan melihat sendiri. Inilah kondisi beras yang kami terima. Kami arahkan agar kalau ditemukan yang rusak supaya dikembalikan,” ujar Hendrik.


Tampak kondisi beras berwarna kekuning-kuningan dengan sebagian butir beras patah-patah dan banyak terdapat dedak halus. “Kalau masyarakat mau tolak, silakan. Kalau kami yang tolak nanti kami dianggap memprovokasi masyarakat,” imbuhnya.


Ia mengatakan, jika ada yang menolak raskin karena kondisinya rusak, mereka akan mengarahkan warga ke Dolog Divisi Regional Ruteng. Di Kelurahan Watu terdapat 108 RTSPM. Penerimaan beras kali ini merupakan semester pertama yakni untuk bulan Januari sampai Juni 2015. Setiap RTSPM mendapat jatah 90 kg.


Dikonfirmasi langsung di kantornya, Kepala Sub Divisi Regional Bulog Ruteng Imanuel Louk mengatakan, raskin yang dibagikan saat ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selain Banyuwangi, ada pula dari Sumbawa, NTB. Beras dari kedua wilayah itu merupakan hasil panen tahun lalu.


Ia mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) terpaksa mendatangkan beras dari luar Manggarai, karena harga beras petani saat ini lebih tinggi dari harga yang ditentukan pemerintah. Harga pemerintah Rp 7.300 per kilogram beras medium. Namun harga beras medium petani lokal saat ini di atas Rp 7.500 per kilogram.


Terkait kondisi beras yang rusak, ia mengatakan telah memeriksa kondisi beras tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat. “Kita sudah periksa dan tidak ada yang rusak. Hanya memang dia kuning dan patah-patah saja. Tapi patahnya di bawah 20 persen dan itu masih normal. Tetapi kalau masyarakat temukan ada yang rusak, silakan kembalikan ke kami dan kami siap ganti,” ujarnya.


Senin sore, Imanuel mengirim pesan singkat kepada VN memberitahukan bahwa warga Kelurahan Watu mengembalikan 13 karung raskin yang kondisinya kurang baik. Ia juga mengatakan, raskin yang dikembalikan itu sudah diganti dengan raskin yang baik. (R-3)

http://www.vnewsmedia.com/bulog-salurkan-raskin-rusak/

Senin, 20 April 2015

DPR Tak Setuju Bulog Dibubarkan

Minggu,  19 April 2015

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron tidak setuju dengan rencana menteri dalam negeri membubarkan Perum Bulog.

Menurut Herman, Bulog merupakan lembaga penyangga dan penjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional. ”Jadi, menurut saya, sebagai pejabat negara, saya mohon tidak mengambil sikap secara emosional karena bagaimanapun dalam sistem ketatanegaraan, semuanya ada aturan dan ada mekanismenya,” kata Herman di Jakarta kemarin.

Ia menanggapi wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ingin membubarkan Bulog. Jika Bulog dibubarkan, lanjut Herman, siapa atau dibubarkan lembaga pemerintah mana yang akan menggantikan fungsi dan peran Bulog. ”Lantas kalau Bulog dibubarkan, siapa pelaksana stabilisasi harga dan pengelola stok pangan nasional itu?” tandasnya.

Menurut Herman, semua pihak harus melihat histori pembentukan Bulog yang lahir dari amanat Undang-Undang (UU) Pangan, kemudian diimplementasikan melalui keputusan presiden (kepres) untuk mendirikan Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional. Terlebih, seluruh negara di dunia pun mempunyai institusi yang menangani stok pangan nasionalnya seperti Bulog. India bahkan mempunyai dua institusi di bidang ini yakni satu di dalam pemerintahan dan satunya berbentuk badan usaha milik negara (BUMN).

”Jadi saya kira, kalau menilik pada konvensi internasional, kemudian diperkuat UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan sebagai hak asasi manusia. Saya kira, dengan membubarkan institusi pangan merupakan kemunduran bagi bangsa kita,” ungkap Herman. Semestinya, lanjut Herman, pemerintahmemperkuatinstitusi- institusi pangan seperti Bulog karena negara wajib menyediakan pangan agar harganya ter-jangkaurakyat.

” Sayakira, tersedianya pangan dan terjangkaunya harga pangan bagi rakyat menjadi tugas pemerintah. Lantas, kalau tidak ada institusinya, siapa yang akan melaksanakan itu?” ungkapnya dengan nada tinggi.

”Saya melihatnya secara obyektif, sebagai ketua Panja Pangan, berdasarkan pada masukan komprehensif, baik dari rakyat, para pakar, perguruan tinggi, maupun praktisi. Semua berdasarkan aturan dan hukum, negara harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan stabilitas harga, melalui sebuah institusi yang kuat,” tuturnya.

Sudarsono

http://www.koran-sindo.com/read/991180/150/dpr-tak-setuju-bulog-dibubarkan-1429414890

Jumat, 17 April 2015

Tidak Layak, Warga Rame-Rame Kembalikan Raskin ke RT

Jumat, 17 April 2015

Warga empat RT 1,2,3 dan 4 yang mendapatkan jatah beras Misikin (Raskin) di Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmlaya, rame-rame kembalikan beras miskin (Raskin) ke pihak RT masing-masing, akibat kualitas jelek. Beras tersebut banyak, kutu, kotor dan berbau.

Mereka menilai beras tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, sejumlah Kepala RT di desa tersebut berencana untuk mengembalikan kembali beras bantuan tersebut ke pihak Pemerintah Desa.

Menurut Ketua RT 2, Wati , harga beras raskin tersebut Rp 2.000 per kilogram, setiap KK mendapatkan 2 kilogram. Tetapi sangat disayangkan, meski harganya murah tapi beras tersebut tidak layak konsumsi.

"Jika dimasak nasinya berwarna kuning dan bau, sehingga tidak menggugah selera makan. Bila pemerintah memang yakin beras-beras yang dibagikan kepada warga tersebut layak untuk dikonsumsi, semestinya mereka juga memakan beras yang sama," ujarnya, Kamis (16/4/2015).

Hampir seluruh warga yang sudah membeli akhirnya mengembalikan beras tersebut karena tidak layak konsumsi. Mereka mengeluhkan kondisi beras yang bau, hancur, berkutu, bahkan terdapat ulat. Kalaupun tidak dikembalikan, raskin tersebut digunakan sebagai pakan ayam." ujar Ibu RT 02, Eutik di rumahnya, Desa Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

Ia menjelaskan, setiap RT pada desa tersebut dibagikan sebanyak 7 karung  raskin. Satu karung berisi sekitar 15 kg raskin, ada juga yang berisi sekitar 14 kg raskin.

"Saya merasa prihatin karena warganya diberikan makanan seperti demikian," katanya.

Salah satu warga di RT tersebut, Tati (35) mengatakan, dirinya memang warga miskin, tapi bukan berarti bisa diberikan makanan bantuan yang tidak layak konsumsi.  Raskin itu hanya pantas diberikan untuk hewan. Menurutnya, sudah miskin, warga juga akan semakin bodoh dan kekurangan gizi bila mesti memakan raskin seperti demikian.

"Saya mana bisa memberikan anak saya makanan seperti demikian. Bila mesti memakan nasi dari beras seperti itu, saya malah khawatir anak saya menjadi kekurangan gizi dan bodoh. Bagaimana pemerintah mau menyejahterakan dan mengangkat derajat masyarakat miskin bila memberikan beras saja kualitasnya seperti ini," katanya.

Pada hari ketiga sejak pembagian raskin, sejumlah warga berangsur terus menerus mengembalikan beras tersebut. Total beras yang dibagikan ke desa tersebut yakni sekitar 420 kg dan dibagikan ke 4 RT. Masyarakat sangat berharap kondisi yang sudah berulang terjadi tersebut bisa berubah.

Septian Danardi

http://m.galamedianews.com/bandung-raya/18202/tidak-layak-warga-ramerame-kembalikan-raskin-ke-rt.html

ADA TUNGGAKAN, BULOG TAK SALURKAN BERAS RASKIN

Kamis, 16 April 2015

WE Online, Manado - Penyaluran beras masyarakat miskin (raskin) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih terkendala dengan tunggakan sehingga ada masyarakat yang belum menerima.

"Bulog akan mengeluarkan beras raskin jika petugas di desa dan kecamatan telah melakukan pembayaran," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut, Yayan Suparyan di Manado, Kamis (16/4/2015).

Yayan mengatakan, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut masih ada beberapa daerah yang masih memiliki tunggakan sehingga penyaluran raskin masih terkendala. Kendati sudah mengagendakan penyaluran raskin, Bulog tetap akan menahan bagi pelaksana raskin di masing-masing desa dan kelurahan yang masih menunggak. Dia berharap kabupaten/kota yang masih ada tunggakan agar segera melunasi tunggakan tersebut.

"Raskin itu merupakan hak warga berpendapatan rendah, karena itu pelaksana di desa dan kelurahan agar melunasi bila masih ada tunggakan," kata Yayan.

Dari 15 kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai ini, tunggakan terbanyak di Kabupaten Minahasa Utara, karena daerah ini luas dan pagunya besar, katanya. Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2014 sudah 68 persen hingga pertengahan April 2015 dengan alokasi bulan Maret.

Dia mengatakan, sebenarnya penyaluran raskin dapat dituntaskan tepat waktu, namun karena masih banyak tunggakan dari kantor desa/kelurahan, Bulog sedikit menahan. Padahal, katanya, masyarakat sudah membayar ke petugas di desa, namun belum melakukan penyetoran ke Bulog. (Ant)

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/04/16/53659/ada-tunggakan-bulog-tak-salurkan-beras-raskin.html

Kamis, 16 April 2015

Bau Apek, Pemkab Tolak Kiriman Raskin

Kamis, 16 April 2015

Sumenep (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menolak beras untuk program raskin yang dikirim Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.

"Sebagian beras yang dikirim itu kualitasnya jelek. Bau apek, warnanya kuning, dan patah-patah. Pokoknya tidak memenuhi syaratlah. Makanya kami menolak kiriman beras itu," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi, Kamis (16/04/15).

Namun ia mengaku belum tahu persis, berapa jumlah raskin yang berkualitas jelek itu. Yang jelas, raskin tidak layak itu segera dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  "Beras yang berkualitas jelek itu pasti kami kembalikan. Kami tidak tahu persis darimana beras untuk raskin itu. Informasinya dari luar Madura," ungkapnya.

Pantauan di lapangan, ada 17 truk mengangkut raskin yang dikirim dari Bulog Divisi Regional Jawa Timur ke Bulog Sumenep.

"Raskin yang dikirim ke Bulog Sumenep tersebut cukup untuk jatah lebih dari 1 bulan. Tapi karena sebagian kualitasnya jelek, maka kami kembalikan. Namun untuk raskin 1 bulan jatah bulan Januari, sudah siap di gudang Bulog," terang Hanafi.

Ia menambahkan, raskin tersebut segera didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat. "Dalam waktu dekat, kami segera memanggil para Camat, untuk persiapan pendistribusian raskin jatah 1 bulan," terangnya.

Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, jatah raskin Sumenep per bulan sebanyak 1.745 ton dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat 116.378. [tem/but]

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/236006/bau_apek,_pemkab_tolak_kiriman_raskin.html#.VS-wzdK8PGc

Bau Apek, Sumenep Tolak Beras Miskin dari Bulog Jatim

KAMIS, 16 APRIL 2015


TEMPO.CO, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mengembalikan kiriman beras untuk warga miskin dari Bulog Jawa Timur. Beras Bulog itu ditolak karena kualitas beras jatah untuk penduduk miskin Sumenep sangat buruk.

"Sebagian beras itu bau apek," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep Mohammad Hanafi saat dikonfirmasi Kamis, 16 April 2015. Warnanya pun kuning dan banyak yang patah.

Hanafi belum memastikan berapa total jumlah raskin kiriman dari Bulog Jatim itu. Namun menurut data, kata dia, beras yang apek itu harusnya jatah untuk Februari. Beras diangkut dengan menggunakan 17 truk. "Jatah Januari sudah siap didistribusikan."

Sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur beras jatah warga miskin Sumenep sebanyak 1.745 ton per bulan. Jatah itu untuk 116.378 rumah tangga sasaran.

Kepala Bulog Subdivre Madura Amrullah belum dapat dikonfirmasi soal penolakan kiriman beras berbau itu. Telepon dan pesan pendek yang dikirim Tempo belum direspons.

Mendagri Berencana Bubarkan Bulog

Kamis, 16 April 2015

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan pembubaran Badan Urusan Logistik (Bulog) karena dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan beras.

"Kalau menangani urusan kecil seperti mengurus beras dan membeli beras hasil panen dari petani saja tidak bisa, ya dibubarkan saja," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Semarang, Kamis (16/4).

Mendagri mengaku banyak menerima laporan dan melihat pemberitaan di media mengenai kinerja Bulog yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat di sektor pangan.

Menurut dia, wacana pembubaran lembaga milik pemerintah ini merupakan opsi terakhir karena sebelumnya ada hal yang masih bisa dilakukan, yaitu reformasi di jajaran Bulog.

"Saya yang meneriakkan pembubaran Bulog sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena Bulog cenderung berbisnis untuk mencari keuntungan," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo saat memberikan pengarahan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah tingkat provinsi 2015 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng.

Pada musrenbang provinsi tersebut, Bupati Tegal Enthus Susmono juga mempertanyakan kinerja Bulog di semua tingkatan, khususnya mengenai berbagai hasil proses pengolahan dari padi menjadi beras.

Disparitas Harga Tinggi, Kendala Bulog Serap Beras Petani

Rabu, 15 April 2015

"Di tingkat pentani HPP nya masih tinggi, sementara HPP pemerintah gabah kering panen Rp3.700, sementara petani mencapai Rp4.000, jadi belum bisa melakukan pembelian," ujar Humas Bulog Divre Sumut, Rudy Adlin saat dikonfirmasi Aktual.co, Rabu (15/4) .

Medan, Aktual.co —  Adanya disparitas harga yang cukup signifikan antara harga pemerintah dengan harga di tingkat petani menyebabkan Bulog Sumut terkendala untuk melakukan penyerapan baik gabah maupun beras. Bulog menyebutkan disparitas harga antara HPP pemerintah dan petani untuk gabah mencapai Rp300.

"Di tingkat pentani HPP nya masih tinggi, sementara HPP pemerintah gabah kering panen Rp3.700, sementara petani mencapai Rp4.000, jadi belum bisa melakukan pembelian," ujar Humas Bulog Divre Sumut, Rudy Adlin saat dikonfirmasi Aktual.co, Rabu (15/4) .

Sementara untuk beras ditingkat penggilingan, lanjut Rudy, situasinya juga sama.

"Untuk beras di penggilingan, HPP Pemerintah Rp7.300 sementara di penggilingan mencapai Rp7.600 ke Rp8 ribu," katanya.

Dikatakan Rudy, pemerintah telah menaikkan HPP dari Rp6.600 menjadi Rp7.300. Namun situasi ini diikuti juga dengan kenaikan harga ditingkat petani.

"HPP sudah ditingkatkan dari Rp6.600 ke 7.300 per 2015, tapi ketika HPP Pemerintah naik, HPP Petani juga naik," kata dia.

Menurut Rudy, pihaknya saat ini masih terus berupaya melakukan pendekatan kepada petani. Agar Bulog dapat melakukan pembelian.

"Kita lagi mengadakan pendekatan ke kilang-kilang padi dan kelompok-kelompok tani untuk membeli beras tersebut," ucap Rudy.

Menurutnya, pada tahun 2014 lalu, karena disparitas harga itu menyebabkan pembelian beras dari petani di Sumatera Utara tergolong kecil. "Di HPP Rp6.600 kita bisa menyerap hanya 510 ton di seluruh Sumatera Utara, kecil karena tadi HPP nya rendah," imbuhnya.

http://www.aktual.co/ekonomibisnis/disparitas-harga-tinggi-kendala-bulog-serap-beras-petani

Rabu, 15 April 2015

Rachmat Gobel Akui Kualitas Beras Bulog Jelek

Selasa, 14 April 2015

JAKARTA - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel angkat bicara mengenai kualitas beras Bulog yang jelek, bahkan sudah berwarna hitam. Temuan ini didapati ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke Pasar Modern BSD kemarin.

Secara terang-terangan, Rachmat mengakui bahwa, ada beberapa beras Bulog yang memiliki kualitas yang jelek, sehingga merugikan masyarakat.

"Saya belum dapat informasi dari Kabulog, ini kan banyak sekali beras-beras yang jelek," kata Rachmat di Istana Negara, Jakarta, tadi malam.

Namun, Rachmat menjelaskan, kualitas beras Bulog yang jelek ini diakibatkan ada modus dalam sisi pendistribusian. Modus yang dimaksud adalah ada permainan dalam sistem pendistribusian beras.

"Sebetulnya ini enggak jelek ya. Jadi ini ada beras raskin, ini ada modusnya. Beras raskin diberikan kepada masyarakat, lalu ada yang nampung-nampung lagi, ada yang beli lagi, dibeli dengan harga baik terus dijual kepada Bulog lagi, nah itu sering terjadi sekarang. Karena kenapa banyak beras yang rusak," jelasnya.

Menurut Rachnat, dengan kejadian seperti ini, pihaknya bersama dengan instansi lain yang bertanggung jawab akan segera melakukan pembenahan, sehingga tidak merugikan pedagang maupun masyarakat.

"Ya begitulah. Itu makanya yang harus kita beresin. Kita rapikan," tukasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/04/14/320/1133695/rachmat-gobel-akui-kualitas-beras-bulog-jelek

Selasa, 14 April 2015

MENDAG: Oknum Bulog Diduga Pasarkan Beras Kualitas Buruk

Selasa, 14 April 2015

Bisnis.com, JAKARTA—Buruknya kualitas beras milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) di pasar, diduga disebabkan oleh oknum yang menjual kembali beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan label perusahaan itu kepada masyarakat.

Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan mengatakan saat ini banyak raskin yang dijual kembali ke pasar dengan label Bulog, sehingga kualitas beras yang dikeluarkan perusahaan tersebut terkesan buruk.

“Saya belum dapat informasi dari Kepala Bulog. Sebetulnya tidak jelek, tetapi ada yang modusnya menampung raskin dan dijual kembali ke pasar dengan harga normal. Makanya banyak beras yang rusak,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Gobel menuturkan pemerintah sedang berupaya membenahi penjualan beras di pasar untuk menjaga kualitas dan harganya. Pasalnya, hingga kini beras menjadi salah satu komoditas bahan pokok yang sangat mempengaruhi pergerakan inflasi.

Sebelumnya, sejumlah pedagang di Pasar Modern Serpong, Tangerang Selatan, mengeluhkan kualitas beras Bulog kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut.

Presiden Jokowi pun berjanji akan segera memperbaiki kualitas berasnya agar masyarakat dapat menikmati beras dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Gobel juga mengaku heran dengan besarnya perbedaan harga beras di tingkat pedagang dengan beras yang dijual dalam operasi pasar. Hal tersebut membuat Kementerian Perdagangan berencana untuk mengatur harga bahan kebutuhan pokok menjadi lebih murah.

“Harga beras premium dari operasi pasar yang dilakukan PD Pasar Jaya senilai Rp9.600 per kilogram, sedangkan di pedagang Rp13.000 per kilogram, ternyata dari petani itu ada beberapa lapisan distribusi yang membuat harganya mahal,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus memangkas alur distribusi beras di masyarakat untuk menjaga harganya tetap murah. Apalagi sebenarnya harga pokok produksi gabah di petani cenderung menurun.

http://industri.bisnis.com/read/20150414/12/422719/mendag-oknum-bulog-diduga-pasarkan-beras-kualitas-buruk

Kualitas Beras Bulog Jelek

Selasa, 14 April 2015

Pengadaan Beras Tahun 2015 Masih Jauh dari Target

JAKARTA, KOMPAS — Kualitas beras keluaran Perum Bulog masih rendah. Hal ini sesuai dengan temuan pedagang beras di lapangan. Terkait hal itu, pemerintah bertekad memperbaiki kualitas beras Bulog di pasaran sesuai prinsip-prinsip serapan beras yang mengutamakan kualitas.

Informasi kualitas beras Bulog yang jelek itu disampaikan kalangan pedagang beras kepada Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/4). "Menurut saya, harga beras Bulog standar, tetapi kualitasnya perlu diperbaiki. Warnanya agak hitam," kata Pono, pedagang beras di Pasar Modern, seusai bertemu Presiden.

Setelah mengeluhkan kualitas beras Bulog, Presiden menjanjikan akan meningkatkan kualitas beras. Selain buruk kualitasnya, Pono mengatakan, beras Bulog harganya naik dari Rp 5.200 per kilogram (kg) ke Rp 5.800 per kg. Walau begitu, menurut Pono, hal itu dinilainya wajar.

Mendengar keluhan tentang beras Bulog, Presiden Joko Widodo mengakuinya. Beras yang dimaksud merupakan beras stok lama. "Memang kualitasnya seperti itu, tidak usah ditutupi," kata Presiden.

Pemerintah berjanji akan memperbarui stok beras itu dengan stok baru yang lebih baik. Bulan ini, pemerintah melalui Bulog mulai membeli beras petani. Pembelian itu dilakukan dengan target sampai akhir tahun sebesar 4 juta-4,5 juta ton. Target ini lebih besar daripada sebelumnya 2,7 juta ton per tahun.

Terkait kualitas beras Bulog, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, salah satu fokus perhatian pemerintah saat ini adalah memperbaiki mutu beras Bulog. Karena itu, Bulog diminta hati- hati saat menyerap beras petani. Persoalan ini menjadi tema bahasan rapat terbatas terkait beras pada hari Selasa (7/4).

Kualitas beras petani juga menjadi kendala bagi Perum Bulog menyerap sesuai target. Temuan Bulog, kadar air gabah petani terlalu tinggi, sementara beras juga mudah pecah. Persoalan ini yang kemudian membuat daya serap Bulog sejauh ini baru mencapai ratusan ton.

Sofyan mengakui, Bulog tidak leluasa menyerap beras petani karena terikat syarat kualitas yang ditetapkan. Untuk mendongkrak serapan beras petani, Presiden meminta Bulog melakukan pengadaan beras secara komersial. Pengadaan komersial yang dimaksud dengan menggunakan dana Bulog sendiri tanpa terikat syarat kualitas beras.

Sofyan juga tidak yakin ada kenaikan harga beras. "Saat ini musim panen raya, hal itu tidak logis. Seharusnya harga beras sekarang turun di pasaran. Jika itu terjadi, ada masalah pada distribusi beras kita," kata Sofyan.

Sofyan mengharapkan masyarakat tidak perlu panik. Di sejumlah tempat, petani baru mulai musim panen sehingga bisa dipahami jika harga beras di tingkat petani masih relatif tinggi. Kalaupun itu terjadi, sebenarnya menguntungkan bagi petani. Masih tingginya harga beras di tingkat petani, maka mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Pengadaan beras kecil

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari, Minggu (12/4) malam, mengatakan, target pengadaan beras Bulog 2015 sebesar 4,5 juta ton setara beras, naik dibanding target awal tahun sekitar 2,75 juta ton.

Pengadaan beras untuk keperluan raskin, operasi pasar, dan program darurat bantuan bencana alam masih sangat rendah. Total pengadaan beras Bulog per Sabtu pekan lalu baru 197.000 ton setara beras, atau 4,37 persen dari total target pengadaan.

Lely mengakui, pengadaan beras Bulog masih rendah jauh dari target. Meski begitu, Bulog terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengadaan gabah atau beras.

Saat ini, harga gabah atau beras yang sesuai standar kualitas seperti yang ditetapkan dalam harga pembelian pemerintah (HPP) masih tinggi. Dari sejumlah wilayah, harga gabah yang sesuai kualitas HPP masih di atas Rp 3.700 per kilogram. Kalaupun ada yang di bawah HPP, kualitasnya rendah sehingga harga belinya harus menyesuaikan kualitas gabah kering panen petani, yang kadar airnya masih relatif tinggi. (MAS/NDY)

http://print.kompas.com/baca/2015/04/14/Kualitas-Beras-Bulog-Jelek

Kualitas Raskin Untuk Bombana Tidak Layak

Senin, 13 April 2015

indopos.co.id - Program beras miskin (Raskin) kembali dikucurkan di Bombana, Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun begitu sampai di tangan masyarakat yang berhak menerima, penyalurannya mulai disorot. Selain karena kualitas berasnya yang dinilai tidak layak konsumsi, aroma pungutan liar (Pungli) juga mengemuka saat didistribusikan kepada warga.

Sorotan penyaluran raskin di Bombana diutarakan Jasman, warga dari Mataoleo. Bersama puluhan masyarakat dari daerah itu, Jasman menyampaikan protesnya dengan menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati. Menurut Jasman, beras raskin dari bulog berisi 15 kilogram, merupakan beras lama, yang sudah berwarna agak kekuning-kuningan. Tidak hanya itu, penyaluran beras bagi warga tidak mampu, juga disalahgunakan oleh oknum-oknum aparat desa. Sebab para penerima dibebankan sejumlah biaya.

"Kualitas berasnya sudah tidak layak konsumsi. Pembagiannya juga disertai permainan dengan meminta pungutan. Ini pelanggaran dan harus ditindak," teriak Jasman saat menyampaikan orasinya, akhir pekan kemarin. Menurut Jasman, ada tiga Desa yang disinyalir membebani masyarakat dengan melakukan pungli dari pembagian raskin. Ketiga desa itu,  Desa Lora, Desa Tajuncu dan Desa Pulau Tambako. Modusnya, oknum di tiga desa itu, menaikan harga raskin dari harga standar yakni 24 Ribu rupiah, menjadi 30 ribu per karung.

Menurut Jasman, beban biaya ini, jelas-jelas sangat merugikan masyarakat miskin. Lagi pula, penyaluran beras itu telah disepakati ditingkat Kabupaten Bombana, bahwa tidak ada lagi biaya pemotongan, karena segala biaya akibat penyaluran, sudah ditanggulangi  Pemkab Bombana.

Unjuk rasa masyarakat Mataoleo ini diterima Asisten I Pemkab Bombana, Djalaluddin. Didepan pendemo, mantan Kadis PU ini mengatakan,  tindakan memungut biaya dalam pembagian raskin itu, jelas-jelas melanggar. "Silahkan adik-adik lapor ke polisi, karena tindakan oknum aparat desa itu, sudah salah dan melanggar," ucap Djalaluddin dengan tegas.

Menurutnya, biaya penyaluran Raskin di Bombana memang dibebankan kepada pemerintah daerah, olehnya itu tidak diperbolehkan lagi memungut biaya di masyarakat. Hal ini sesuai dengan  kesepakatan dengan Pihak Bulog Bombana.

 Sementara Kepala kantor seksi logistik (Kansilog) Bulog Bombana,  A. Nurhayati menuturkan, dirinya tidak menampik jika dalam pembagian beras miskin itu ditemukan  beras tidak layak konsumsi atau berwarna kekuning-kuningan. Menurut dia, hal itu disebabkan karena adanya beberapa stok yang sudah lama menumpuk.

Namun persoalan ini sudah disampaikan saat sosialisasi raskin bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Sehingga begitu ada temuan raskin tidak layak konsumsi, pihaknya bersedia mengganti sesuai dengan jumlahnya. (nur/jpnn)

Senin, 13 April 2015

Jokowi Kesal Bulog Salurkan Beras Busuk

Senin, 13 April 2015

Beras busuk ditemukan Presiden, saat blusukan ke Tangerang.

 
VIVA.co.id - Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Itulah peribahasa yang pantas disandangkan pada kinjer Badan Urusan Logistik (Bulog).

Bagaimana tidak, akhirnya buruknya kinerja badan milik pemerintah yang mengatur dan mencadangkan beras nasional itu terbongkar juga.

Semua berawal dari blusukan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke salah satu pasar modern di Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin 13 April 2015.

Jokowi menemukan bukti buruknya kinerja Bulog dengan temuan beras berkualitas buruk yang disalurkan Bulog ke pedagang pasar tersebut.

"Itu memang stok-stok lama, emang seperti itu, tidak usah ditutup-tutupilah," kata Jokowi sedikit kesal.

Beras berkualitas buruk yang disalurkan Bulog memiliki warna kehitaman dan beraroma tak sedap, layaknya beras yang sudah membusuk.

Jokowi menjanjikan akan membenahi kinerja Bulog dan memperbaharui stok beras Bulog, dengan stok beras yang baru dan segar saat panen raya nanti.

"Ini bulan ini, bulan ini baru membeli, pakai stok yang baru. Dulu kan, emang stok lama semua, sampe item gitu. Memang faktanya seperti itu. Kita ngerti semua," kata dia. (asp)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/612999-jokowi-kesal-bulog-salurkan-beras-busuk

Warga Karanganyar Terima Raskin Tak Layak Konsumsi

Minggu, 12 April 2015

CALON KADES GRATISKAN RASKIN UNTUK DAPAT SUARA

11, April 2015

Wajo,Tirtaindonesia.com- Beras untuk warga miskin RASKIN kembali akan dibagikan kepada warga miskin  di Desa dan Kelurahan yang ada Kab. Wajo.  Mendekati Pilkades dibeberapa Desa di Kab. Wajo tidak menutup kemungkinan, Raskin bisa saja dijadikan sebagai kekuatan Politik oleh salah satu calon Kades.

Desa Pattangnga, salah satu calon Kades  yang diduga menggunakan RASKIN sebagai penarik simpatik untuk mendapatkan suara dalam pemilihan nantinya. Kades yang diduga ikut memfasilitasi salah satu calon, telah membagikan Raskin Gratis untuk jatah bulan Pebruari dibawah Kolong Rumahnya.

Salah satu warga Desa Pattangan, MN kepada Tirtaindonesia.com mengatakan jika Raskin yang dibagikan kepadanya itu Gratis, menurutnya beras itu sudah dibayar oleh HB yang akan maju kembali calon Desa.

Menurut salah satu calon Kades Lainnya jika Beras dibagi gratis kepada orang-orang tertentu melalui Sekdes sudah mencederai Pendidikan Politik kepada Warga hanya untuk mendapatkan dukungan dan suara. Oknum Calon Kades yang akan maju kembali dalam pemilihan Kades kali ini seharusnya tidak mempolitisi Anggaran Negara yang disubsidi hanya untuk kepentingannya, apa lagi membagikan beras Raskin secara Gratis dengan membeli harga beras Subsidi.

MN yang sempat bingung, kenapa Raskin dibagi dibawah Rumah Sekdes, bukannya dikator Desa, padahal biasanya dikantor Desa. ibu Kades itu bilang, ini beras kau ambil, nda usah bayar karena sudah nabayar HB, tapi Ingatki HB, ungkap MN saat dikonfirmasi Via Seluler.

Beras Raskin untuk jatah Maret dan April yang sudah ada di Kantor Desa Pattangnga belum juga tersalurkan kepada warga miskin. ini perlu pengawasan dan control agar kiranya tidak ada yang mempolitisi Raskin untuk kepentingan Politik.

http://www.tirtaindonesia.com/2015/04/calon-kades-gratiskan-raskin-untuk.html

Sabtu, 11 April 2015

Jatah Raskin Bulog Sampang Bau Apek, Warga Kecewa

Sabtu, 11 April 2015

SAMPANG (BANGSAONLINE.com) - Penerima manfaat bantuan beras miskin (raskin) yang didistribusikan gudang Bulog Sampang dikeluhkan masyarakat Sampang karena kualitas raskin yang buruk, diantaranya berbau apek sehingga tidak layak konsumsi. Masyarakat mempertanyakan pengadaan raskin yang buruk tersebut, dan meminta pihak Bulog bertanggungjawab.

Warga yang mengeluhkan jatah raskin diantaranya berasal dari Kecamatan Karang Penang, Robatal dan Kecamatan Pengarengan. Mereka mengaku beras yang diterima tidak bisa dimakan, karena bau apek dan berulat.

"Jatah raskin yang diberikan Bulog sangat bau sekali. Karena bau apek dan berulat, kami tidak bisa memasaknya. Sehingga dijadikan pakan ayam beras itu," ucap Bakar warga Desa Apaan Kecamatan Pengarengan.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Sampang berencana akan memanggil kepala gudang Bulog Sampang untuk diminta keteranga terkait jatah raskin yang tak layak konsumsi tersebut.

“Pemanggilan pertama sudah dilakukan, tapi Kepala Gudang Bulog tidak hadir. Kami akan panggil lagi,” kata anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh Maniri, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, pihak Bulog harus memaparkan pendistribusian dan kualitas beras raskin yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat penerima.

“Bulog sepertinya belum mau menghargai Komisi IV, karena panggilan pertama tidak hadir tanpa alasan. Padahal, dibutuhkan keterangannya,” ujarnya.

Meski ia belum menjadwalkan pemanggilan kedua tersebut. Pihaknya tetap berprasangka baik terhadap Bulog meski sudah mengecewakan anggota dewan.

Sementara, Staf Pendistribusian Gudang Bulog Sampang, Fauzain Effendi menjelaskan, pada waktu ada undangan dari Komisi IV bertepatan dengan acara serah terima pimpinan yang baru. “Mungkin saja pimpinan yang baru belum menerima laporan surat dari DPRD,” kilahnya

http://www.bangsaonline.com/berita/10306/jatah-raskin-bulog-sampang-bau-apek-warga-kecewa

Masih Ditemukan Raskin Tak Layak

Sabtu, 11 April 2015

KULONPROGO – Beras bagi warga miskin (raskin) dengan kualitas kurang baik ternyata masih ditemukan. Yakni berupa beras berwarna kuning, bahkan ada yang tak layak konsumsi.

Hal itu terungkap dalam evaluasi distribusi raskin Maret pada Rakor Raskin di Dinas Sosnakertrans Kulonprogo, Kamis (9/4). Raskin yang berwarna kuning itu ditemukan di Kalibawang. Sedangkan di Desa Srikayangan, Sentolo, kepala desa menolak raskin yang disalurkan karena tidak layak.

Meski demikian Bulog langsung melakukan penggantian. ‘’Ada satu warga yang diambil sampel bagus, tapi sampai rumah ada yang berwarna kuning. Juga ada kantong raskin tertulis dari Jombang, Jawa Timur,’’ ungkap Tim Raskin Kecamatan Kalibawang, Sri Sudiati.

Menanggapi hal itu, perwakilan Bulog DIY, Priyo mengatakan, Bulog siap mengganti beras raskin yang berwarna kuning bila masih utuh. Sebab sesuai pedoman umum, raskin dapat diganti bila kualitasnya tidak baik. ‘’Kalau beras masih ada dan utuh bisa diganti.

Hari ini akan kami ganti, dan kalau terjadi lagi di lain kali segera saja dilaporkan, Bulog siap menindaklanjuti,’’ jelasnya. Adapun terkait adanya raskin dari Jawa Timur, lanjut Priyo, lantaran kebutuhan beras di DIY mencapai 51.000 ton per tahun.

Sedangkan pasokan dari DIY sendiri hanya mampu 31.000 ton per tahun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kekurangannya mengambil dari luar DIY.

Priyo menambahkan, untuk stok beras hingga April ini baru menyerap 1.600 ton, padahal pada April tahun lalu bisa mencapai 5.000 ton. DIa berharap dengan kondisi musim yang bagus, Bulog bisa sebanyak-banyaknya menyerap, baik dari Gapoktan maupun mitra Bulog. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK se-Kulonprogo juga memantau pendistribusian raskin hingga beberapa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM).

Selain mengambil sedikit sampel beras, pemantau sempat pula merasakan beras yang dimasak salah satu warga penerima raskin. Dalam pemantauan itu terkumpul sampel raskin dari 87 desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans Kulonprogo), Eko Pranyata mengatakan, pengambilan sampel raskin di masing-masing RTSPM pada saat pendistribusian tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kelayakan raskin agar tidak berlarut-larut. ‘’Dari sampel yang terkumpul tersebut terdapat 20 persen yang berasnya banyak remuknya,’’ imbuhnya. (H87-32)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/masih-ditemukan-raskin-tak-layak/

HPP Tunggal, Petani Tidak Jamin Jual Beras ke BULOG

Jum'at, 10 April 2015

Aliansi Petani Indonesia : HPP harus direvisi 

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Sesuai dengan Inpres no. 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah, harga Gabah Kering Panen (GKP) Rp 3.700 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.000 per kg, dan beras Rp 7.300 per kg.
Diungkapkan Loji, salah seorang anggota Aliansi Petani Indonesia, Rabu (8/4) di Jakarta,  penetapan HPP tersebut perlu mendapat revisi. Sebab, HPP tersebut tunggal, dan perlu direvisi menjadi HPP multi.
"Beras itu jenisnya bermacam-macam, ada yang kelas biasa, medium, hingga premium. Karena modal untuk perawatannya pun berbeda-beda, pemerintah pun perlu menetapkan HPP sesuai dengan jenis berasnya. Jangan semuanya disamakan," jelas Loji.
Kemudian, adanya fenomena bahwa petani lebih memilih menjual berasnya kepada tengkulak ketimbang pada BULOG, Loji mengaku memang benar. Loji menambahkan, itu terjadi karena harga beli dari tengkulak lebih tinggi dibanding harga beli yang ditawarkan BULOG.
"Petani itu juga penjual, pasti lebih memilih menjual produknya kepada pihak yang mampu membeli dengan harga yang lebih tinggi," ungkap Loji.
Situasi pun makin pelik, dimana pihak BULOG akan membeli gabah ataupun beras dengan harga sesuai HPP, manakala gabah atau beras yang dihasilkan oleh petani memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti kadar air maksimum, kadar hampa atau kotoran maksimum, butir patah maksimum, kadar menir maksimum, dan derajat sosoh maksimum.
Keinginan petani untuk menjual hasil panennya dengan harga yang lebih tinggi, ditambah lagi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, tentunya akan membuat serapan gabah dan beras yang dilakukan oleh BULOG semakin sulit.
"Kalau bisa HPP itu dirubah agar petani mau menjual gabah dan berasnya kepada para petani. Misalnya saja, untuk aneka Gabah Kering Giling (GKG) bisa dijual dengan rentang harga antara Rp 4.000-Rp 5.000 per kilogramnya, sesuai dengan jenisnya," pungkas loji.

http://www.jitunews.com/read/12256/hpp-tunggal-petani-tidak-jamin-jual-beras-ke-bulog#axzz3Wx4hjmzu

BPK: Penyaluran Beras Miskin Masih Bermasalah

Jum'at, 10 April 2015

Mayoritas daerah penerima belum perbaharui data.

Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah menteri kabinet kerja memantau stok beras di gudang Bulog, Jakarta, (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
 
VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) sepanjang 2014 lalu masih berisiko tinggi tidak tepat sasaran. Sebab banyak daerah penerima subsidi tersebut belum memperbaharui data masyarakat miskin yang pantas menikmati program itu.

Dikutip VIVA.co.id, Jumat 10 April 2015, dari dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014, Terdapat 122 desa atau kelurahan di 36 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Total daerah yang mendapatkan raskin sebanyak 196 desa/ kelurahan di 50 kabupaten/ kota.

Selain masalah pola distribusi, BPK juga menemukan ketidakjelasan dalam mekanisme pengujian kualitas beras yang digunakan untuk raskin. Hal itu menyebabkan di beberapa daerah, ada raskin kualitas buruk disalurkan.

Bahkan, masyarakat penerimanya pun ada yang mengembalikan beras yang sudah dibelinya ke Perum Bulog, karena beras berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk, dan berbau apek.

Hasil pemeriksaan tersebut menyimpuklan bahwa ada risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog. Karena tidak jelasnya standar kualitas beras yang diterima rumah tangga sasaran.

BPK merekomendasikan menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin untuk, menetapkan pihak pelaksana perekaman data serta menyempurnakan pedoman umum atau menyusun pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.

Menko PMK juga harus menginstruksikan tim koordinasi raskin berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian beras raskin pada saat penyaluran.

Sebagai Informasi, raskin adalah program pendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan langsung. Program subsidi raskin ini dikelola oleh tim koordinator raskin yang terdiri dari unsur pusat dan daerah.

Anggaran program subsidi raskin untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp18,16 triliun dan terealisasi Rp17,19 triliun atau 94,65 persen. Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin pada 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin.

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/612138-bpk--penyaluran-beras-miskin-masih-bermasalah

Jumat, 10 April 2015

Bulog: Laporkan Perusahaan Beli Gabah di Bawah HPP

Kamis, 9 April 2015

"Kalau ada yang menemukan pengusaha mitra kami membeli gabah dengan harga di bawah kewajaran, segera laporkan ke Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) agar ditindak," katanya di Taliwang, Sumbawa Barat, Kamis (9/4).

Jakarta, Aktual.co — Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Nusa Tenggara Barat M Sugit Tedjo Mulyono meminta petani melapor ke Unit Pengolahan Gabah dan Beras jika menemukan pengusaha "nakal" mitra perusahannya yang membeli gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"Kalau ada yang menemukan pengusaha mitra kami membeli gabah dengan harga di bawah kewajaran, segera laporkan ke Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) agar ditindak," katanya di Taliwang, Sumbawa Barat, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan sesuai Perpres Nomor 5 tahun 2015, HPP ditetapkan sebesar Rp3.700 per kilogram (kg) untuk gabah kering panen.

Pengusaha, kata dia, bisa membeli di bawah harga tersebut setelah dikurangi biaya pengangkutan, asalkan tidak jauh di bawah HPP yang ditetapkan.

"Memang ada pengusaha yang membeli dibawah HPP, itu wajar. Kalau pengusaha lokal membeli dengan harga Rp3.200/kg masih wajar. Tapi kalau ada yang membeli Rp3.000/kg atau dibawahnya, itu sudah tidak wajar," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Sumbawa Barat, harga gabah di daerah itu merupakan yang terendah di Pulau Sumbawa.

Harga rata-rata gabah kering panen di Kabupaten Sumbawa Rp3.400/kg, sedangkan di Kabupaten Bima dan Dompu, harganya berada di kisaran Rp3.200 sampai Rp3.400/kg.

"Sementara berdasarkan data terakhir yang kami terima, harga gabah kering panen di Sumbawa Barat Rp3.000/kg. Bahkan ada laporan turun sampai Rp2.900/kg," kata Kepala Dishutbuntan Sumbawa Barat IGB Sumbawanto.

Ia menyatakan kondisi anjloknya harga gabah tersebut harus segera disikapi pemerintah karena akan tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian petani, tetapi juga terhadap program upaya khusus (Upsus) swasembada pangan.

"Pemerintah semestinya tidak hanya melaksanakan upsus untuk peningkatan produksi, tetapi harus ada upsus juga untuk pengamanan harga produksi," ucap Sumbawanto.


Kamis, 09 April 2015

Ditemukan Raskin Berwarna Kuning dan Remuk

Kamis, 9 April 2015


TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) berwarna kuning dan remuk masih ditemukan di sebagian wilayah di Kulonprogo. Raskin yang kondisinya tidak layak tersebut menjadi temuan Tim Koordinasi Raskin dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kamis (9/4/2015).
Tim tersebut melakukan pemantauan distribusi raskin sampai ke tingkat masyarakat. Mereka mengambil sampel beras tersebut dari beberapa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM). Tidak hanya itu, anggota tim juga merasakan nasi hasil olahan raskin di salah satu rumah warga penerima.
Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo, Eko Pranyata, mengatakan tim berhasil mengumpulkan sampel raskin dari 87 desa dan kelurahan di Kulonprogo. Masing-masing tim raskin dan TKSK tersebut kemudian membawa sampel itu pada Rakor Raskin di Dinsosnakertrans.
"Dari sampel yang terkumpul, terdapat 20 persen berasnya dalam kondisi remuk," ungkap Eko, Kamis (9/4/2015).
Eko menjelaskan, permasalahan raskin tak layak selama ini memang menjadi persoalan klasik. Sebab itu, pengambilan sampel dari warga penerima saat distribusi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Eko berharap dengan upaya itu persoalan kelayakan raskin teratasi.
Tidak hanya kondisi raskin yang remuk, dalam evaluasi distribusi raskin Maret, tim juga menemukan raskin berwarna kuning. Disebutkan temuan itu terutama di wilayah Kalibawang. Di lokasi lain, menurut Eko, Kades Srikayangan terpaksa menolak raskin yang didistribusikan karena tidak layak. "Saat itu bulog langsung menggantinya dengan yang baik," ujarnya. (*)

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary

http://jogja.tribunnews.com/2015/04/09/ditemukan-raskin-berwarna-kuning-dan-remuk

Bulog Tolak Gabah Petani

Kamis, 09 April 2015

BULOG Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, menolak ratusan ton beras dan gabah kering giling yang akan masuk ke gudang. Alasannya, beras dan gabah dari petani tidak sesuai standar yang ditetapkan dalam Inpres No 5 Tahun 2015. Akibatnya penyerapan beras yang masuk ke Bulog Banyumas masih minim.

Humas Bulog Banyumas M Priyono mengungkapkan, hingga kini pangan hasil panenan petani yang terserap dan masuk ke gudang Bulog baru mencapai 295 ton, terdiri atas 150 ton GKG dan 145 ton beras.

"Memang masih minim karena kami banyak menolak beras dan gabah yang disetor. Bulog Banyumas sangat selektif dalam menerima penyerapan. Semuanya harus sesuai dengan Inpres No 5 Tahun 2015 mengenai harga pembelian pemerintah (HPP)," jelas Priyono, kemarin.

Menurutnya, sesuai aturan HPP, gabah kering panen Rp3.700 per kg dengan persyaratan kadar air maksimal 25% dan hampa kotoran maksimal 10%. "Jika tidak sesuai dengan itu, otomatis harga gabah lebih rendah. Setelah itu nantinya mitra akan melakukan pengeringan dan disetor dalam bentuk gabah kering giling. Itu pun masih banyak ditolak karena masih di bawah standar," ujarnya.

Dia menambahkan, bila menerima gabah asal-asalan, Bulog akan disalahkan pemerintah. Nasib serupa juga dialami para petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Target pengadaan beras Bulog Subdivre Madiun tahun ini mencapai 52 ribu ton.

Namun pada triwulan pertama atau April baru mencapai 205 ton setara beras, dan 308 gabah kering giling atau 196 setara gabah. Minimnya penyerapan beras dan gabah dari petani karena kualitas gabah kering panen sangat rendah.

Di Semarang, Bulog Drive Jawa Tengah juga kesulitan memenuhi target pengadaan beras dari petani.

"Saat ini, petani cenderung menjual hasil panen di pasaran yang harganya lebih tinggi dari HPP," kata Kepala Bulog Divre Jawa Tengah Damin Hartono.

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan beras 2015, Bulog Jateng mematok target kebutuhan sebesar 525 ribu ton, tetapi faktanya sampai saat ini baru terpenuhi 2600 ton.

Harga merosot  
Di Kabupaten Malang, para petani juga mengeluhkan merosotnya harga gabah yang berlangsung cepat dari Rp4.300 menjadi Rp3.500 per kg. Harga beras pun ikut turun. Selain harga gabah dan beras, para petani saat memasuki musim tanam mulai kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Kualitas gabah dan beras petani yang dianggap rendah, selain dipicu masalah cuaca, juga penyuluhan yang tidak maksimal. Seperti di Tasikmalaya, Jawa Barat, Bupati setempat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan produktivitas di sektor pertanian belum maksimal. Para petani masih menggunakan metode tradisional dalam menanam padi ataupun tanaman pangan lain. Hal itu ditambah dengan minimnya tenaga penyuluh pertanian. "Tasikmalaya masih membutuhkan 215 penyuluh pertanian," kata Uu.

Pada bagian lain, hasil panen padi yang diperoleh petani di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, tidak merata. Ada kemungkinan penyebabnya serangan hama sehingga para petani merugi.

Staf Pengendali Organis-me Pengganggu Tanaman, Balai Penyuluhan Pertanian Ciranjang, Adam Daniel, menambahkan, para petani juga kurang mengoptimalkan lahan. (BN/ST/AD/BB/HT/N-4)

http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/10236/Bulog-Tolak-Gabah-Petani/2015/04/09

Mitra Bulog Banyumas, Keluhkan Aturan Ketat Pasok Beras

Rabu, 8 April 2015


KBRN, Banyumas :Mitra Bulog yang ada di wilayah Eks. Karisidenan Banyumas, mengaku kesulitan terhadap aturan ketat memasok beras keBulog Sub Divre IV Banyumas.

Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas (APB), Faturrahman mengatakan sejak memasuki bulan April ini, Bulog Sub Divre IV Banyumas melakukan pembelian beras dari Mitra Bulog, namun karena ketatnya kriteria dari Bulog Banyumas, maka sejumlah Mitra Bulog ditolak berasnya.

Kondisi ini menyebabkan penyerapan beras belum optimal, terlebih saat ini harga beras atau gabah di tingkat petani masih terbilang belum tinggi dibandingkan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2015.

Karena banyak petani di wilayah Banyumas sedang panen, selain itu menurut Faturahman gabah kering panen (GKP), cukup rendah yakni berkisar Rp 3.500 perkilogram.

Karena kadar air yang tinggi, sehingga proses pengeringan lama. Ditambah hujan yang hampir setiap hari terjadi di Banyumas, sehingga sejumlah tempat penjemurah gabah di pengilingan penuh.

Padahal ungkap Faturahman, Bulog yang ada di Jawa Barat, tidak terlalu ketat dalam pembelian beras dari Mitra Bulog. Sehingga Mitra Bulog di Banyumas, menjual berasnya ke Mitra Bulog yang ada di Jawa Barat, seperti di wilayah Tasik.

“ Yach harapan kita pemasokannya jangan dipersulit, banyak yang pada berasnya ditolak. Yang menjadi ironis sekali justru Jawa Barat lebih kenceng penyerapanya, barang-barang (beras ) yang ada di Banyumas akhirnya dilarikan ke Jawa Barat,”kata Faturahman Rabu (8/4/2015).

Semnetara itu, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Subdivre Banyumas, M Priyono, mengemukakan, syarat untuk memasok setara beras ke gudang Bulog mengacu pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. (RA)

http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/155209/banyumas/mitra_bulog_banyumas_keluhkan_aturan_ketat_pasok_beras.html

Bulog Sampang Acuhkan Panggilan Dewan

Rabu, 8 April 2015

Sampang, 8/4 (Media Madura) – Sekertaris Komisi IV DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, Abd Mannan menyanyangkan ketidakhadiran Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat. Pemanggilannya untuk mengklarifikasi sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait kualitas beras yang dikonsumsi.

“Hasil kajian dan temuan di lapangan masih terdapat beras yang tidak layak konsumsi. Apalagi berdasarkan kajian dan laporan dari realiasi bulog Sampang tahun 2014 masih terdapat persoalan yang harus dibenahi oleh bulog,”ucapnya.

Ia mengatakan, belum diketahui secara pasti alasan Bulog mengacuhkan pemanggilan pertama ditahun 2015 itu. Padahal anggota legislatif sudah melayangkan surat sejak Kamis (02/04/15) kemarin.

Menurutnya, selama ini Bulog lebih mengutamakan beras luar Madura daripada menggunakan beras lokal. Maka dari itu, pihaknya nanti akan menekan Bulog agar lebih mengutamakan beras lokal daripada beras luar Madura.

“Penekan ini bermaksud untuk kesejahteraan petani khususnya di Sampang. Karena bulog lebih mengutamakan membeli beras lokal secara tidak langsung sudah memberikan semangat kepada petani lokal terlebih membantu dalam mengentaskan kemiskinan,”tegasnya.

Hingga berita ini ditulis pihak Bulog Sampang saat dihubungi di nomor kantornya belum bisa memberikan keterangan.(Ryn/Esa)

http://mediamadura.com/bulog-sampang-acuhkan-panggilan-dewan/

Rabu, 08 April 2015

Raskin Jelek Ditemukan di Puntang Indramayu

Rabu, 8 April 2015

Raskin jelek itu diperkirakan terlalu lama disimpan di gudang. Beruntung Ketua RT lapor ke Kuwu Puntang H.Kartomo dan meneruskan ke petugas gudang Dolog.

INDRAMAYU (Pos Kota) – Raskin (beras miskin) berbau apek, menggumpal dan berubah warna ditemukan pengurus RT saat akan menjualnya ke masyarakat miskin Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jabar.

Lantaran raskin bermutu jelek, pengurus RT buru-buru menyelamatkan warganya. Caranya dengan menahan raskin buruk itu dan tidak dijual ke masyarakat. Raskin itu bermutu jelek, berbau apek, menggumpal, berubah warna, berbubuk.


Walau beberapa karung raskiin jelek akhirnya ditukar petugas gudang Dolog Cadangpinggan, namun masyarakat sempat kecewa. Sebab raskin jelek masih juga muncul.

“Mestinya sebelum didistribusikan tiap karung raskin itu dicek supaya ketahuan raskin jelek dan cepat diganti dengan raskin yang layak konsumsi,” kata Halil, 42 warga.

(taryani/sir)

http://poskotanews.com/2015/04/08/raskin-jelek-ditemukan-di-puntang-indramayu/

Rekanan Beberkan Aliran Dana ke Oknum Pejabat Bulog

Rabu, 8 April 2015

Lanjutan Kasus Korupsi di Bulog

SIDRAP,PAREPOS----Pelaksana CV Nurul Isa, Dillah tampaknya tidak ingin menjadi tumbal dalam kasus dugaan korupsi proyek Bulog tahun 2014. Ia pun membeberkan, adanya aliran dana proyek mengalir ke oknum pejabat Bulog Sidrap. Pengakuan mengejutkan itu diutarakan Dillah kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap, saat dimintai memberi keterangan tambahan, beberapa waktu lalu.

"Ada yang saya transfer untuk dia, saya transfer beberapa kali melalui rekening seseorang, totalnya Rp 60 juta," beber Dillah, Senin, 6 April. Sayangnya, Dillah menolak untuk menyebut oknum pejabat Bulog Sidrap yang dimaksud. Selain soal aliran dana proyek, Dillah juga menuding adanya kejanggalan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek rehabilitasi Gudang GSP 03 Ponrangae, Sidrap, yang menelan dana Rp1,1 miliar lebih itu. "Saya juga sampaikan soal RAB yang kemungkinan besar sengaja dirubah itu. Kenapa saya beberkan itu, karena saya pastikan ada kekurangan volume pada proyek itu," ungkap Dillah. Dillah sendiri berharap agar penyidik kejaksaan tidak mengabaikan pengakuannya itu.

"Seperti yang saya utarakan tadi, saya punya bukti transfer dana kepada mereka, kepada siapa dan melalui rekening siapa dana itu saya transfer, semuanya sudah saya sampaikan ke penyidik," ujar Dillah. Desas desus adanya dana proyek mengalir kepada oknum pejabat Bulog Sidrap itu, ditanggapai dingin mantan Kepala Sub Devisi Regional (Sub Divre) Bulog Sidrap, Laode Amijaya, beberapa waktu lalu. Laode yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Jambi itu, mengatakan, sangat kecil kemungkinan "nyayian" Dillah tersebut benar-benar terjadi. "Kalaupun iya, itu harus dibuktikan," ujarnya. (mg3/rif/b)

http://www.parepos.co.id/index.php/atajappareng/2049-rekanan-beberkan-aliran-dana-ke-oknum-pejabat-bulog