Sabtu, 28 Februari 2015
WARUREJA - Beras untuk masyarakat miskin (raskin) tidak layak konsumsi kembali ditemukan di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, kemarin.
Jatah raskin pada Januari 2015 itu ditemukan berkutu, pecah-pecah, dan berbau apek.
”Sejumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) menolak raskin ini,” kata salah satu RTS di Desa Kendayakan, Agus (45) yang menolak menerima raskin itu.
Dijelaskan, raskin yang diterimanya berbau apek, pecah-pecah (menir), berdebu, dan berkutu. Dengan kondisi demikian, dia mengaku kecewa. Dia berharap, raskin yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, itu segera diganti dengan raskin yang layak konsumsi. ”Bulog harus tanggung jawab,” tegasnya.
Kepala Desa Kendayakan, Effendi mengakui kualitas raskin yang sebagian sudah dibagikan kepada warganya itu terbilang jelek.
Menurut dia, ketika raskin dibagikan, warganya tidak ada yang komplain. Namun setelah karung wadah beras itu dibuka di masing-masing RTS, mereka baru komplain.
Sudah Dibagikan
”Warga banyak yang komplain karena berasnya bau apek dan pecah-pecah seperti menir,” ungkap Effendi.
Sampai dengan kemarin, raskin yang tersisa di balai desa tersebut hanya 7 kantong. Adapun lainnya, sudah dibagikan ke masing-masing RTS. Dia berencana, raskin tersebut akan ditukar kembali dengan beras yang layak konsumsi. ”Saya akan laporkan kepada Bulog,” imbuhnya.
Kepala Sub Divre Bulog Pekalongan, Iwan Nurwansyah, sebelumnya berjanji akan mengganti raskin yang tidak layak konsumsi. Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut.
”Kami siap mengganti 100 persen, asalkan beras itu masih berada di titik distribusi,” ucap Iwan. (H64-74)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/lagi-raskin-tak-layak-ditemukan/
Sabtu, 28 Februari 2015
Jumat, 27 Februari 2015
Bulog Sidioarjo Gelar OP dengan Beras Berwarna Kekuningan
Jumat, 27 Februari 2015
[SIDOARJO] Meroketnya harga beras di seluruh kota di Jatim, khusus untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo diantisipasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan menggelar operasi pasar (OP) beras di Pasar Larangan, Kamis (26/2). Kendati kualitas beras yang dipergunakan OP diakui kurang bagus, namun dalam waktu tidak berapa lama, beras habis diserbu warga, utamanya para pemilik toko pracangan dan pemilik warung atau kedai nasi.
Mereka rela antre dan berdesak-desakan di belakang bak truk pengangkut beras OP yang digelar Bulog setempat dengan harga Rp 7.300/kg.
Usai membeli beras OP Bulog, banyak konsumen yang kecewa karena warna berasnya kekuning-kuningan. Sebagaimana diungkapkan Wartini (50) pemilik toko pracangan dan Ismaroh (44) pemilik warung di Pasar Larangan, keduanya kebetulan masing-masing memborong lima paket beras OP atau 25 kg beras dari Bulog. Karena khawatir beras yang telanjur dibelinya semakin cepat rusak, mereka justru menjualnya kembali ke warga yang tidak kebagian beras dengan harga Rp 8.000/kg.
Banyak pihak menyatakan, bahwa OP beras Bulog Sidoarjo yang menggelontorkan sekitar 30 kwintal hari itu dapat dikatakan sebagai tidak tepat sasaran. Sebab, konsumennya bukan masyarakat kurang mampu tetapi justru rata-rata para pedagang. "Yang memprihatinkan lagi, bisa-bisanya satu orang membeli lima paket sekaligus, sehingga pembagian beras OP tidak merata," ujar Harsono (55), salah seorang warga yang terus mengamati aksi OP beras Bulog tersebut sejak awal hingga usai dalam kurun waktu kurang dari satu setengah jam.
Nasi Gaplek
Sementara itu sebagian besar penduduk kurang mampu yang tinggal di wilayah Desa Kebonagung, Desa Brangkal, dan Desa Keduk, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jatim, dilaporkan sudah sepekan terakhir harus mengkonsumsi tiwul yang berasal dari gaplek atau singkong yang dijemur hingga kering dan kemudian ditumbuk, sebagai pengganti nasi. Mereka terpaksa makan nasi tiwul karena tidak mampu menjangkau harga beras yang mahal.
"Harga beras sekarang di tempat kami Rp 13.000/kg. Lha mana mungkin kami yang hanya bisa bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tidak menentu ini bisa membeli beras? Bisa makan tiwul saja kami sudah bersyukur," ujar Radikah (60) warga
Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jumat (27/2) pagi. Dia memilih memanfaatkan ketela dari ladang untuk dijadikan gaplek, sebelum akhirnya dimasak menjadi nasi tiwul.
Hal yang sama juga dilakukan hampir seluruh warga di tiga desa yakni, Desa Brangkal, Keduk dan Kebonagung yang beralih mengkonsumsi nasi tiwul. Rata-rata bahan baku singkong berasal dari tanaman yang ada di sekitar hutan terdekat. "Kalau punya ladang, ya biasanya mengambil singkong di ladang. Uang yang seharusnya untuk membeli beras, bisa kita alihkan untuk membeli lauk. Kalau sayurnya, ya ramban (mencari) di pagar kebun," aku Mutmainah (64) tetangga Radikah.
Proses pembuatan nasi tiwul, menurut warga relatif cukup mudah. Sesudah gaplek ditumbuk terlebih dahulu hingga menjadi tepung, baru ditanak hingga menjadi ’nasi’ tiwul. Lauknya seadanya, terutama ikan gerih atau ikan asin. Ketua Rukun Tetangga (RT)-09 Desa Keduk, Paijan mengakui, apabila masyarakatnya mengganti makanan pokok mereka dari nasi beras menjadi nasi tiwul dan jagung.
"Mahalnya harga beras saat ini sangat mempengaruhi kondisi warga kami. Karena banyak masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga beras, akhirnya terpaksa mencari ketela di hutan, untuk diolah menjadi nasi tiwul. Kami sangat berharap agar pemerintah segera menggelontorkan pembagian raskin dan atau menurunkan harga beras ke tingkat wajar, agar dapat terjangkau warga miskin di daerahnya," ujar Paijan yang tinggal di lereng Gunung Wilis itu. [ARS/N-6]
[SIDOARJO] Meroketnya harga beras di seluruh kota di Jatim, khusus untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo diantisipasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan menggelar operasi pasar (OP) beras di Pasar Larangan, Kamis (26/2). Kendati kualitas beras yang dipergunakan OP diakui kurang bagus, namun dalam waktu tidak berapa lama, beras habis diserbu warga, utamanya para pemilik toko pracangan dan pemilik warung atau kedai nasi.
Mereka rela antre dan berdesak-desakan di belakang bak truk pengangkut beras OP yang digelar Bulog setempat dengan harga Rp 7.300/kg.
Usai membeli beras OP Bulog, banyak konsumen yang kecewa karena warna berasnya kekuning-kuningan. Sebagaimana diungkapkan Wartini (50) pemilik toko pracangan dan Ismaroh (44) pemilik warung di Pasar Larangan, keduanya kebetulan masing-masing memborong lima paket beras OP atau 25 kg beras dari Bulog. Karena khawatir beras yang telanjur dibelinya semakin cepat rusak, mereka justru menjualnya kembali ke warga yang tidak kebagian beras dengan harga Rp 8.000/kg.
Banyak pihak menyatakan, bahwa OP beras Bulog Sidoarjo yang menggelontorkan sekitar 30 kwintal hari itu dapat dikatakan sebagai tidak tepat sasaran. Sebab, konsumennya bukan masyarakat kurang mampu tetapi justru rata-rata para pedagang. "Yang memprihatinkan lagi, bisa-bisanya satu orang membeli lima paket sekaligus, sehingga pembagian beras OP tidak merata," ujar Harsono (55), salah seorang warga yang terus mengamati aksi OP beras Bulog tersebut sejak awal hingga usai dalam kurun waktu kurang dari satu setengah jam.
Nasi Gaplek
Sementara itu sebagian besar penduduk kurang mampu yang tinggal di wilayah Desa Kebonagung, Desa Brangkal, dan Desa Keduk, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jatim, dilaporkan sudah sepekan terakhir harus mengkonsumsi tiwul yang berasal dari gaplek atau singkong yang dijemur hingga kering dan kemudian ditumbuk, sebagai pengganti nasi. Mereka terpaksa makan nasi tiwul karena tidak mampu menjangkau harga beras yang mahal.
"Harga beras sekarang di tempat kami Rp 13.000/kg. Lha mana mungkin kami yang hanya bisa bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tidak menentu ini bisa membeli beras? Bisa makan tiwul saja kami sudah bersyukur," ujar Radikah (60) warga
Dusun Keduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jumat (27/2) pagi. Dia memilih memanfaatkan ketela dari ladang untuk dijadikan gaplek, sebelum akhirnya dimasak menjadi nasi tiwul.
Hal yang sama juga dilakukan hampir seluruh warga di tiga desa yakni, Desa Brangkal, Keduk dan Kebonagung yang beralih mengkonsumsi nasi tiwul. Rata-rata bahan baku singkong berasal dari tanaman yang ada di sekitar hutan terdekat. "Kalau punya ladang, ya biasanya mengambil singkong di ladang. Uang yang seharusnya untuk membeli beras, bisa kita alihkan untuk membeli lauk. Kalau sayurnya, ya ramban (mencari) di pagar kebun," aku Mutmainah (64) tetangga Radikah.
Proses pembuatan nasi tiwul, menurut warga relatif cukup mudah. Sesudah gaplek ditumbuk terlebih dahulu hingga menjadi tepung, baru ditanak hingga menjadi ’nasi’ tiwul. Lauknya seadanya, terutama ikan gerih atau ikan asin. Ketua Rukun Tetangga (RT)-09 Desa Keduk, Paijan mengakui, apabila masyarakatnya mengganti makanan pokok mereka dari nasi beras menjadi nasi tiwul dan jagung.
"Mahalnya harga beras saat ini sangat mempengaruhi kondisi warga kami. Karena banyak masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga beras, akhirnya terpaksa mencari ketela di hutan, untuk diolah menjadi nasi tiwul. Kami sangat berharap agar pemerintah segera menggelontorkan pembagian raskin dan atau menurunkan harga beras ke tingkat wajar, agar dapat terjangkau warga miskin di daerahnya," ujar Paijan yang tinggal di lereng Gunung Wilis itu. [ARS/N-6]
Anggota DPR diusir saat blusukan ke gudang Bulog Solo
Kamis, 26 Februari 2015
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR asal Partai Gerindra, Bambang Riyanto ditolak saat akan melakukan inspeksi mendadak gudang Bulog, di Jalan Solo-Sukoharjo, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Rabu (25/2). Kepada matan Bupati Sukoharjo tersebut, kepala gudang beralasan kunjungan itu tidak sesuai dengan standard operating prosedur (SOP).
"Niat kami datang ke sini kan baik, mau ngecek kesiapan gudang-gudang Bulog yang akan menampung bantuan beras sekitar 300 ton, tapi ini malah ditolak. Saya sangat menyayangkan sikap Bulog menolak kedatangan kami ke sini," ujarnya kesal, saat dihubungi wartawan.
Meskipun mendapat penolakan, Bambang Riyanto mengaku akan melakukan pengecekan lagi. Dia akan terlebih dulu mempelajari SOP pada gudang logistik negara ini. Dia juga berencana melaporkan penolakan ini kepada Ketua Komisi II maupun Pimpinan DPR RI.
"Kedatangan saya ke gudang Bulog dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang sedang melakukan penyerapan aspirasi rakyat. Saya akan mengecek secara detail kesiapan Bulog dan kualitas beras di gudang. Karena banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan kualitas dan naiknya harga beras akhir-akhir ini," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-dpr-diusir-saat-blusukan-ke-gudang-bulog-solo.html
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR asal Partai Gerindra, Bambang Riyanto ditolak saat akan melakukan inspeksi mendadak gudang Bulog, di Jalan Solo-Sukoharjo, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Rabu (25/2). Kepada matan Bupati Sukoharjo tersebut, kepala gudang beralasan kunjungan itu tidak sesuai dengan standard operating prosedur (SOP).
"Niat kami datang ke sini kan baik, mau ngecek kesiapan gudang-gudang Bulog yang akan menampung bantuan beras sekitar 300 ton, tapi ini malah ditolak. Saya sangat menyayangkan sikap Bulog menolak kedatangan kami ke sini," ujarnya kesal, saat dihubungi wartawan.
Meskipun mendapat penolakan, Bambang Riyanto mengaku akan melakukan pengecekan lagi. Dia akan terlebih dulu mempelajari SOP pada gudang logistik negara ini. Dia juga berencana melaporkan penolakan ini kepada Ketua Komisi II maupun Pimpinan DPR RI.
"Kedatangan saya ke gudang Bulog dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang sedang melakukan penyerapan aspirasi rakyat. Saya akan mengecek secara detail kesiapan Bulog dan kualitas beras di gudang. Karena banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan kualitas dan naiknya harga beras akhir-akhir ini," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-dpr-diusir-saat-blusukan-ke-gudang-bulog-solo.html
Wakil Wali Kota Banjar: Kembalikan Raskin Jelek ke Bulog
Kamis, 26 Februari 2015
BANJAR, (PRLM).- Rumah tangga sasaran penerima beras untuk rakyat miskin, mengeluh rendahnya kualitas raskin jatah bulan Februari. Beras jatah yang diterimanya cenderung berwarna kuning kehitaman dan bau apek, ditambah dengan banyaknya bulir beras patah atau broken.
Wakil Wali Kota Banjar Darmadji Prawirasetia mengaku baru mendapatkan infromasi tentang mutu raskin jelek. Untuk memastikan, kualitas raskin, dia meminta aparatnya membuat laporan berikut bukti.
"Raskin yang kualitasnya jelek segera dikembalikan ke Bulog. Kami juga minta diganti dengan raskin yang berkualitas bagus sesuai standar atau layak dimakan. Kami komplain," tuturnya, KAmis (26/2/2015).
Dari empat kecamatan di Kota Banjar, raskin kualitas jelek itu ditemukan di wilayah Kecamatan Banjar dan Kecamatan Purwaharja. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya menerima raskin, mengembalikan beras jatah, dengan maksud agar ditukar dengan raskin yang berkualitas lebih baik.
Pantauan di Dusun/Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kamis (26/2/2015) dari 29 karung raskin, masing-masing berisi 15 kilogram, kondisinya jelek. Bahkan ada beberapa karung raskin yang dipasok oleh mitra Bulog asal Kabupaten Ciamis, yang dinilai sangat jelek.
"Raskin yang bulan Januari warnanya lebih bagus, akan tetapi banyak sekali beras yang sudah bubuk (menjadi tepung). Yang sekarang warnanya kuning kehitaman dan banyak gabahnya," ungkap Ny. Ihat.
Usai mengambil jatah raskin di rumah kepala Dusun Balokang, dia mengegaskan bahwa raskin yang diterimanya lebih jelek dibandingkan jatah raskin bulan Januari. Melihat kondisi yang ada, dia menegaskan raskin yang diterima tidak langsung bisa dimasak, akan tetapi terlebih dahulu kembali digiling.
"Tidak bisa langsung dimasak, harus digiling ulang lagi, biar lebih bersih dan apeknya hilang. Biaya menggiling raskin Rp 5.000 per 10 kilogram," katanya.
Berkenaan dengan jatah raskin, Kepala Dusun/Desa Balokang, Emen, yang didampingi Ny.Titin Suryati (60) petugas yang membagi raskin, menyatakan hanya pasrah dengan raskin yang diterimanya.
Sebanyak 29 karung raskin tersebut bakal dibagikan kepada warga miskin penerima raskin di RW 2/ RT 44, 45, 46, 47 dan 48.
"Jatah Januari lebih putih, tetapi banyak bubuk (beras menjadi tepung). Sedangkan yang Februari agak kehitaman dan banyak bulir beras yang pecah. Kutu tidak ada," ungkapnya.
Sebelum diserahkan kepada penerima manfaat, raskin tersebut dikemas dalam tas keresek dengan berat 9 kilogram dan 6 kilogram.
Dia menyesalkan raskin dengan kualitas rendah itu tetap didistribusikan kepada warga. Emen juga menyatakan pengawasan yang lemah menyebabkan raskin dengan kualitas jelek itu tetap dikirim warga.
"Memang gratis, akan tetapi kualitas tetap harus mendapat perhatian. Apalagi yang menikmati itu dari kalangan warga tidak mampu, sehingga daripada tidak makan, meski pun jelek, ya tetap diterima," katanya. (nurhandoko wiyoso/A-88)
http://www.pikiran-rakyat.com/node/317827
BANJAR, (PRLM).- Rumah tangga sasaran penerima beras untuk rakyat miskin, mengeluh rendahnya kualitas raskin jatah bulan Februari. Beras jatah yang diterimanya cenderung berwarna kuning kehitaman dan bau apek, ditambah dengan banyaknya bulir beras patah atau broken.
Wakil Wali Kota Banjar Darmadji Prawirasetia mengaku baru mendapatkan infromasi tentang mutu raskin jelek. Untuk memastikan, kualitas raskin, dia meminta aparatnya membuat laporan berikut bukti.
"Raskin yang kualitasnya jelek segera dikembalikan ke Bulog. Kami juga minta diganti dengan raskin yang berkualitas bagus sesuai standar atau layak dimakan. Kami komplain," tuturnya, KAmis (26/2/2015).
Dari empat kecamatan di Kota Banjar, raskin kualitas jelek itu ditemukan di wilayah Kecamatan Banjar dan Kecamatan Purwaharja. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya menerima raskin, mengembalikan beras jatah, dengan maksud agar ditukar dengan raskin yang berkualitas lebih baik.
Pantauan di Dusun/Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kamis (26/2/2015) dari 29 karung raskin, masing-masing berisi 15 kilogram, kondisinya jelek. Bahkan ada beberapa karung raskin yang dipasok oleh mitra Bulog asal Kabupaten Ciamis, yang dinilai sangat jelek.
"Raskin yang bulan Januari warnanya lebih bagus, akan tetapi banyak sekali beras yang sudah bubuk (menjadi tepung). Yang sekarang warnanya kuning kehitaman dan banyak gabahnya," ungkap Ny. Ihat.
Usai mengambil jatah raskin di rumah kepala Dusun Balokang, dia mengegaskan bahwa raskin yang diterimanya lebih jelek dibandingkan jatah raskin bulan Januari. Melihat kondisi yang ada, dia menegaskan raskin yang diterima tidak langsung bisa dimasak, akan tetapi terlebih dahulu kembali digiling.
"Tidak bisa langsung dimasak, harus digiling ulang lagi, biar lebih bersih dan apeknya hilang. Biaya menggiling raskin Rp 5.000 per 10 kilogram," katanya.
Berkenaan dengan jatah raskin, Kepala Dusun/Desa Balokang, Emen, yang didampingi Ny.Titin Suryati (60) petugas yang membagi raskin, menyatakan hanya pasrah dengan raskin yang diterimanya.
Sebanyak 29 karung raskin tersebut bakal dibagikan kepada warga miskin penerima raskin di RW 2/ RT 44, 45, 46, 47 dan 48.
"Jatah Januari lebih putih, tetapi banyak bubuk (beras menjadi tepung). Sedangkan yang Februari agak kehitaman dan banyak bulir beras yang pecah. Kutu tidak ada," ungkapnya.
Sebelum diserahkan kepada penerima manfaat, raskin tersebut dikemas dalam tas keresek dengan berat 9 kilogram dan 6 kilogram.
Dia menyesalkan raskin dengan kualitas rendah itu tetap didistribusikan kepada warga. Emen juga menyatakan pengawasan yang lemah menyebabkan raskin dengan kualitas jelek itu tetap dikirim warga.
"Memang gratis, akan tetapi kualitas tetap harus mendapat perhatian. Apalagi yang menikmati itu dari kalangan warga tidak mampu, sehingga daripada tidak makan, meski pun jelek, ya tetap diterima," katanya. (nurhandoko wiyoso/A-88)
http://www.pikiran-rakyat.com/node/317827
Kamis, 26 Februari 2015
Irman Gusman Nilai Bulog Seperti Spekulan
Kamis, 26 Februari 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI, Irman Gusman menyindir sikap pemerintah yang dianggap mandul terhadap spekulan. Kata dia, ancaman di masyarakat, bukan cuma dilakukan para penjahat dan kriminal. Tapi, para spekulan juga tak kalah keji.
"Tangkap. Hukum gantung para spekulan ini," kata Irman, saat ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (26/2).
Emosi Irman, menanggapi sikap jinak pemerintah terhadap pemain kotor dalam melonjaknya harga beras di pasaran. Menurut Irman, beras merupakan makan utama bagi masyarakat. Melonjaknya harga beras di pasara, tentunya mencekik banyak kalangan. Catatan dia, harga beras saat ini mencapai Rp 130 ribu per 10 kilo gram. Padahal, kata dia, jumlah yang sama, harus berkisar di harga Rp 90 ribu.
Meski tak menunjuk siapa para spekulan yang dimaksud, namun, dikatakan Irman, Badan Usaha Logistik (Bulog) juga ikut menjadi spekulan. Padahal, kata dia, Bulog semestinya menjadi gudang pangan pemerintah. Bulog, menurut dia, adalah penyedia utama pangan, ketika harga tak terjangkau atau paceklik.
"Bukan institusi bisnis," kata Irman.
Namun sayang, dinilai Irman, saat ini Bulog pun didorong mencari keuntungan. Dampaknya, dikatakan dia, terasa di masyarakat. Itu, dibuktikan, dengan tak menentunya harga beras belakangan hari ini.
"Bulog harus dikembalikan ke Kementerian Perdangangan," sambung dia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI, Irman Gusman menyindir sikap pemerintah yang dianggap mandul terhadap spekulan. Kata dia, ancaman di masyarakat, bukan cuma dilakukan para penjahat dan kriminal. Tapi, para spekulan juga tak kalah keji.
"Tangkap. Hukum gantung para spekulan ini," kata Irman, saat ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (26/2).
Emosi Irman, menanggapi sikap jinak pemerintah terhadap pemain kotor dalam melonjaknya harga beras di pasaran. Menurut Irman, beras merupakan makan utama bagi masyarakat. Melonjaknya harga beras di pasara, tentunya mencekik banyak kalangan. Catatan dia, harga beras saat ini mencapai Rp 130 ribu per 10 kilo gram. Padahal, kata dia, jumlah yang sama, harus berkisar di harga Rp 90 ribu.
Meski tak menunjuk siapa para spekulan yang dimaksud, namun, dikatakan Irman, Badan Usaha Logistik (Bulog) juga ikut menjadi spekulan. Padahal, kata dia, Bulog semestinya menjadi gudang pangan pemerintah. Bulog, menurut dia, adalah penyedia utama pangan, ketika harga tak terjangkau atau paceklik.
"Bukan institusi bisnis," kata Irman.
Namun sayang, dinilai Irman, saat ini Bulog pun didorong mencari keuntungan. Dampaknya, dikatakan dia, terasa di masyarakat. Itu, dibuktikan, dengan tak menentunya harga beras belakangan hari ini.
"Bulog harus dikembalikan ke Kementerian Perdangangan," sambung dia.
DPR Tuding Mafia Beras Ada di Manajemen Bulog
Kamis, 26 Februari 2015
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah saat ini masih terus menyelidiki penyebab naiknya harga beras yang terjadi akhir-akhir ini. Menganggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman menuding adanya mafia dalam peredaran beras di tubuh Perum Bulog yang mengendalikanharga di pasar.
"Ada mafia yang membuat berapa ribu ton masuk ke pasar di Jakarta," kata Azam kepada wartawan, Kamis (26/2/2015).
Untuk itu, Azam mengaku mendukung penuh pernyataan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel untuk akan menindak tegas siapapun yang terbukti mengendalikan harga tersebut.
Azam mengaku mafia beras yang dikatakannya tersebut diperkirakannya berasal dari beberapa orang yang menjadi bagian manajemen Perum Bulog.
"Mafia ada di tubuh Bulog, logikanya begitu. Bulog tidak ada barang keluar tapi nyatanya ada barang yang keluar, pasti ada sesuatu," tegasnya.
Azam meminta kepada Direksi Perum Bulog untuk melakukan audit internal perusahaan sambil meninjau ulang pendistribusian beras ke beberapa daerah operasi.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memerintahkan kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk melakukan audit pola distribusi beras yang dilakukan olehnya. Hal itu dilakukan dalam rangka mengidentifikasi sebab kenaikan harga beras. (Yas/Ndw)
https://m.liputan6.com/bisnis/read/2181654/dpr-tuding-mafia-beras-ada-di-manajemen-bulog
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah saat ini masih terus menyelidiki penyebab naiknya harga beras yang terjadi akhir-akhir ini. Menganggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman menuding adanya mafia dalam peredaran beras di tubuh Perum Bulog yang mengendalikanharga di pasar.
"Ada mafia yang membuat berapa ribu ton masuk ke pasar di Jakarta," kata Azam kepada wartawan, Kamis (26/2/2015).
Untuk itu, Azam mengaku mendukung penuh pernyataan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel untuk akan menindak tegas siapapun yang terbukti mengendalikan harga tersebut.
Azam mengaku mafia beras yang dikatakannya tersebut diperkirakannya berasal dari beberapa orang yang menjadi bagian manajemen Perum Bulog.
"Mafia ada di tubuh Bulog, logikanya begitu. Bulog tidak ada barang keluar tapi nyatanya ada barang yang keluar, pasti ada sesuatu," tegasnya.
Azam meminta kepada Direksi Perum Bulog untuk melakukan audit internal perusahaan sambil meninjau ulang pendistribusian beras ke beberapa daerah operasi.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memerintahkan kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk melakukan audit pola distribusi beras yang dilakukan olehnya. Hal itu dilakukan dalam rangka mengidentifikasi sebab kenaikan harga beras. (Yas/Ndw)
https://m.liputan6.com/bisnis/read/2181654/dpr-tuding-mafia-beras-ada-di-manajemen-bulog
Kualitas Beras Bulog di Pasar Kebayoran Lama Rendah
Kamis, 26 Februari 2015
Metrotvnews.com, Jakarta: Beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog) terpantau mudah ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beberapa pedagang kaki lima mengaku sering membeli beras Bulog kepada pedagang beras di Pasar Kebayoran Lama.
"Saya kadang beli beras Bulog di engkoh sini. Pedagang beras sini kalau ditanya beras Bulog, pasti punya," tutur salah satu pedagang gorengan yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui Metrotvnews.com, di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2015).
Sementara itu, menurut salah satu pedagang beras, Deri, harga beras Bulog dipatok sebesar Rp8.500-Rp9.500 per liter. Namun demikian, kualitas beras yang disajikan Bulog ini tidak terlalu bagus.
"Kisaran harga beras Bulog mulai Rp8.500 sampai Rp9.500 per liter. tapi ya kualitas lebih rendah dan lebih pera (keras) dibanding beras biasa," ungkap Deri.
Deri mengungkapkan, setiap ada operasi beras Bulog, biasanya akan disiapkan beras sebanyak satu truk besar.
"Biasa sih setiap operasi satu truk besar, tapi enggak semua dibawa kemari, hanya sebagian, nanti mau dibagikan ke tempat lain katanya," papar pedagang beras tersebut.
Pedagang beras lainnya, Joni, menambahkan jika operasi beras Bulog terakhir kali dilakukan Rabu, 23 Februari 2015 kemarin di jembatan layang Kebayoran Lama.
"Kemarin di jembatan layang Kebayoran ada operasi beras Bulog satu truk besar, warga sini yang beli. Dan dijual per kilo sekitar Rp7.000an," papar Joni.
Joni memperkirakan, penurunan harga masih belum akan terjadi, karena pemasok beras setiap bulannya mengalami penurunan. "Dimulai tiga bulan sebelumnya 5,4 ton, menurun ke 5,3 ton, dan 5,2 ton," tambah Joni.
AHL
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/26/363463/kualitas-beras-bulog-di-pasar-kebayoran-lama-rendah
Metrotvnews.com, Jakarta: Beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog) terpantau mudah ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beberapa pedagang kaki lima mengaku sering membeli beras Bulog kepada pedagang beras di Pasar Kebayoran Lama.
"Saya kadang beli beras Bulog di engkoh sini. Pedagang beras sini kalau ditanya beras Bulog, pasti punya," tutur salah satu pedagang gorengan yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui Metrotvnews.com, di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2015).
Sementara itu, menurut salah satu pedagang beras, Deri, harga beras Bulog dipatok sebesar Rp8.500-Rp9.500 per liter. Namun demikian, kualitas beras yang disajikan Bulog ini tidak terlalu bagus.
"Kisaran harga beras Bulog mulai Rp8.500 sampai Rp9.500 per liter. tapi ya kualitas lebih rendah dan lebih pera (keras) dibanding beras biasa," ungkap Deri.
Deri mengungkapkan, setiap ada operasi beras Bulog, biasanya akan disiapkan beras sebanyak satu truk besar.
"Biasa sih setiap operasi satu truk besar, tapi enggak semua dibawa kemari, hanya sebagian, nanti mau dibagikan ke tempat lain katanya," papar pedagang beras tersebut.
Pedagang beras lainnya, Joni, menambahkan jika operasi beras Bulog terakhir kali dilakukan Rabu, 23 Februari 2015 kemarin di jembatan layang Kebayoran Lama.
"Kemarin di jembatan layang Kebayoran ada operasi beras Bulog satu truk besar, warga sini yang beli. Dan dijual per kilo sekitar Rp7.000an," papar Joni.
Joni memperkirakan, penurunan harga masih belum akan terjadi, karena pemasok beras setiap bulannya mengalami penurunan. "Dimulai tiga bulan sebelumnya 5,4 ton, menurun ke 5,3 ton, dan 5,2 ton," tambah Joni.
AHL
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/26/363463/kualitas-beras-bulog-di-pasar-kebayoran-lama-rendah
Bulog Persilakan Gudang-gudangnya Diaudit
Kamis, 26 Februari 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat mempersilakan Kementerian Perdagangan mengaudit gudang-gudang Bulog. Hal ini menyusul komitmen Mendag, Rachmat Gobel untuk melakukan audit gudang-gudang beras yang ada di seluruh Indonesia.
"Kalau itu kan merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan jadi silakan saja," kata Lenny dalam acara Operasi Penyaluran Raskin dan Operasi Pasar Secara Serentak di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jakarta-Banten hari ini, Jakarta Utara, Rabu (25/2/2015).
Lenny menambahkan, audit yang akan dilakukan oleh Kemendag, berlaku untuk seluruh gudang beras tidak hanya yang milik Bulog. "Sudah ada Permendag yang dimana seluruh pemilik gudang wajib mendaftarkan gudang-gudangnya ke Departemen Perdagangan. Saya pikir bukan hanya gudang Bulog saja. Kemudian diatur stok cukup untuk 3 bulan, dengan tujuan menghindari penimbunan. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan ke Bulog," tambah Lenny.
Lenny menegaskan, pihaknya selalu melakukan kontrol secara berkala terhadap gudang-gudang beras milik Bulog. "Kami memiliki 1.575 gudang yang secara periodik dipelihara dan kalau ada yang rusak diperbaiki," kata Lenny.
Sebelumnya dalam acara yang sama, Gobel mengatakan akan meminta Kepala Bulog untuk melakukan audit gudang-gudang beras yang ada. Dimana saat ini terhitung ada 14.000 gudang beras milik pedagang di seluruh Indonesia.
"Yang jelas, sudah minta kabulog untuk audit keseluruhan mulai dari proses pengambilan keputusan dikeluarkan sampai penunjukkan pedagang sampai kemana barang disalurkan," kata Gobel.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/26/110100126/Bulog.Persilakan.Gudang-gudangnya.Diaudit
JAKARTA, KOMPAS.com - Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat mempersilakan Kementerian Perdagangan mengaudit gudang-gudang Bulog. Hal ini menyusul komitmen Mendag, Rachmat Gobel untuk melakukan audit gudang-gudang beras yang ada di seluruh Indonesia.
"Kalau itu kan merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan jadi silakan saja," kata Lenny dalam acara Operasi Penyaluran Raskin dan Operasi Pasar Secara Serentak di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jakarta-Banten hari ini, Jakarta Utara, Rabu (25/2/2015).
Lenny menambahkan, audit yang akan dilakukan oleh Kemendag, berlaku untuk seluruh gudang beras tidak hanya yang milik Bulog. "Sudah ada Permendag yang dimana seluruh pemilik gudang wajib mendaftarkan gudang-gudangnya ke Departemen Perdagangan. Saya pikir bukan hanya gudang Bulog saja. Kemudian diatur stok cukup untuk 3 bulan, dengan tujuan menghindari penimbunan. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan ke Bulog," tambah Lenny.
Lenny menegaskan, pihaknya selalu melakukan kontrol secara berkala terhadap gudang-gudang beras milik Bulog. "Kami memiliki 1.575 gudang yang secara periodik dipelihara dan kalau ada yang rusak diperbaiki," kata Lenny.
Sebelumnya dalam acara yang sama, Gobel mengatakan akan meminta Kepala Bulog untuk melakukan audit gudang-gudang beras yang ada. Dimana saat ini terhitung ada 14.000 gudang beras milik pedagang di seluruh Indonesia.
"Yang jelas, sudah minta kabulog untuk audit keseluruhan mulai dari proses pengambilan keputusan dikeluarkan sampai penunjukkan pedagang sampai kemana barang disalurkan," kata Gobel.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/26/110100126/Bulog.Persilakan.Gudang-gudangnya.Diaudit
BULOG MENUMBUH SUBURKAN KARTEL PANGAN DI INDONESIA
Kamis, 26 Februari 2015
Mana mungkin KEDAULATAN PANGAN bisa diwujudkan dalam 3 tahun pada pemerintahan Jokowi, bila BULOG saja hanya punya daya serap GUDANG nya tidak lebih dari 10 persen kebutuhan nasional pangan Negara RI, BULOG tidak punya rice milling yang kapasitas rendemennya di atas 70%, pengelolaan tata niaganya tidak dimulai dari tata usaha dan agribisnis pertanian, dll?
Apa permasalahan BULOG yang SANGAT MISKIN PRESTASI selama ini soal KREDIT PERBANKAN, Bu Rini?
HELLLLOOOOOO.....
Kemana sih STAF AHLI nya Menteri BUMN, Bu?
BULOG sendiri apa ndak punya RESEACH & DEVELOPMENT?
PERMASALAHAN BULOG simple aja, yakni:
1. BENAHI MENTAL karyawan di BULOG!
2. TATA NIAGA BULOG harus dimulai dari TATA USAHA PERTANIAN dan AGRIBISNISnya dengan MANAJEMEN BUDI DAYA PANGAN, MANAJEMEN PRODUKSI, MANAJEMEN DISTRIBUSI & MANAJEMEN PERMODALAN INVESTASI. Sehingga BULOG HARUS MEMILIKI LAHAN ABADI PANGAN DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA.
3. UBAH PENDEKATAN SOSIAL kepada PETANI yang hanya menjadikan PETANI sebagai KOMODITAS SOSIAL & POLITIK dari ELIT POLITIK, dengan PENDEKATAN INDUSTRI. PETANI HARUS SEJAHTERA, CERDAS & BAHAGIA karena PETANI harus diakui eksistensinya sebagai SEBUAH SISTEM KELAS dalam SEJARAH NEGARA AGRARIS di negeri ini!
4. BANGUN GUDANG PANGAN di seluruh pelosok DESA untuk menyerap KEBUTUHAN PANGAN NASIONAL kita!
5. PERBARUI & PERBANYAK RICE MILLING yang dimiliki BULOG.
6. TANGKAP KARTEL PANGAN yang telah mengambil keuntungan dari SAPROTAN BERSUBSIDI UNTUK DIINVESTASIKAN di Vietnam & Thailand agar diimport ke Indonesia atas nama KETAHANAN PANGAN. KARTEL PANGAN ini meraih keuntungan BERLIPAT-LIPAT yakni dari KEUNTUNGAN SUBSIDI SAPROTAN, lalu diinvestasikan ke LN untuk diimport dan dari keuntungan IMPORT PANGAN!
7. Hapuskan Program BERAS RASKIN! Karena sangat MELECEHKAN RAKYAT INDONESIA. BULOG selama ini malah MENGEKSPOR BERAS-BERAS TERBAIK PETANI ke LN dan MENGIMPORT BERAS-BERAS BURUK dari LN!
MERDEKA!
Dodi Ilham
General Secretary of Centre for National Security Studies.
http://www.academia.edu/10218865/BULOG_MENUMBUH_SUBURKAN_KARTEL_PANGAN_DI_INDONESIA
Mana mungkin KEDAULATAN PANGAN bisa diwujudkan dalam 3 tahun pada pemerintahan Jokowi, bila BULOG saja hanya punya daya serap GUDANG nya tidak lebih dari 10 persen kebutuhan nasional pangan Negara RI, BULOG tidak punya rice milling yang kapasitas rendemennya di atas 70%, pengelolaan tata niaganya tidak dimulai dari tata usaha dan agribisnis pertanian, dll?
Apa permasalahan BULOG yang SANGAT MISKIN PRESTASI selama ini soal KREDIT PERBANKAN, Bu Rini?
HELLLLOOOOOO.....
Kemana sih STAF AHLI nya Menteri BUMN, Bu?
BULOG sendiri apa ndak punya RESEACH & DEVELOPMENT?
PERMASALAHAN BULOG simple aja, yakni:
1. BENAHI MENTAL karyawan di BULOG!
2. TATA NIAGA BULOG harus dimulai dari TATA USAHA PERTANIAN dan AGRIBISNISnya dengan MANAJEMEN BUDI DAYA PANGAN, MANAJEMEN PRODUKSI, MANAJEMEN DISTRIBUSI & MANAJEMEN PERMODALAN INVESTASI. Sehingga BULOG HARUS MEMILIKI LAHAN ABADI PANGAN DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA.
3. UBAH PENDEKATAN SOSIAL kepada PETANI yang hanya menjadikan PETANI sebagai KOMODITAS SOSIAL & POLITIK dari ELIT POLITIK, dengan PENDEKATAN INDUSTRI. PETANI HARUS SEJAHTERA, CERDAS & BAHAGIA karena PETANI harus diakui eksistensinya sebagai SEBUAH SISTEM KELAS dalam SEJARAH NEGARA AGRARIS di negeri ini!
4. BANGUN GUDANG PANGAN di seluruh pelosok DESA untuk menyerap KEBUTUHAN PANGAN NASIONAL kita!
5. PERBARUI & PERBANYAK RICE MILLING yang dimiliki BULOG.
6. TANGKAP KARTEL PANGAN yang telah mengambil keuntungan dari SAPROTAN BERSUBSIDI UNTUK DIINVESTASIKAN di Vietnam & Thailand agar diimport ke Indonesia atas nama KETAHANAN PANGAN. KARTEL PANGAN ini meraih keuntungan BERLIPAT-LIPAT yakni dari KEUNTUNGAN SUBSIDI SAPROTAN, lalu diinvestasikan ke LN untuk diimport dan dari keuntungan IMPORT PANGAN!
7. Hapuskan Program BERAS RASKIN! Karena sangat MELECEHKAN RAKYAT INDONESIA. BULOG selama ini malah MENGEKSPOR BERAS-BERAS TERBAIK PETANI ke LN dan MENGIMPORT BERAS-BERAS BURUK dari LN!
MERDEKA!
Dodi Ilham
General Secretary of Centre for National Security Studies.
http://www.academia.edu/10218865/BULOG_MENUMBUH_SUBURKAN_KARTEL_PANGAN_DI_INDONESIA
Sidak ke Gudang Bulog, Anggota DPR Kaget Ada Beras yang Sudah Bulukan
Rabu, 25 Februari 2015
Jombang -Anggota Komisi VI DPR RI sempat melakukan blusukan ke gudang beras Perum Bulog di Jombang, Jawa Timur. Mereka menemukan beras yang sudah disimpan 1 tahun hingga bulukan, padahal harga beras di pasar sedang melonjak.
Misalnya yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Suryo Alam melakukan sidak di salah satu gudang Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan di Tunggorono, Jombang, Rabu (25/2/2015).
Saat harga beras mengalami kenaikan di pasar dan terjadi kelangkaan, stok beras pemerintah di Bulog justru melimpah. Seperti yang terjadi di Bulog Sub Divre Surabaya Selatan. Stok beras di penyalur beras yang membawahi wilayah Jombang dan Mojokerto ini mencapai 37.000 ton. Stok tersebut cukup untuk penyaluran rutin selama 14 bulan ke depan.
"Ini kontradiktif, satu sisi (harga beras) mahal, barang langka. Di sisi lain stok (beras) menumpuk seperti yang dijelaskan Sub Divre Surabaya Selatan. Bahkan ada yang sudah menumpuk setahun. Berasnya sampai buluken. Pertanyaan kami ini kenapa kok tidak disalurkan? termasuk raskinnya, termasuk suplai ke pasarnya. Ternyata ada beberapa hal yang perlu di follow up di Jakarta," kata Alam di gudang Bulog.
Anggota dewan dari Fraksi Golkar ini menuturkan, kenaikan harga beras di hampir semua daerah disinyalir akibat pola pendistribusian Bulog yang terbelit birokrasi.
Menurutnya, untuk menyalurkan beras ke masyarakat, Bulog di setiap daerah harus menunggu instruksi dari Kementerian Perdagangan. Artinya Bulog tidak bisa berbuat apa-apa saat harga beras di pasar mengalami kenaikan.
"Kendalanya di birokrasi yang terlalu berbelit untuk mengatasi harga beras di pasar. Pola pendistribusian Bulog perlu di audit dan perlu diperbaiki agar lebih lancar. Pemerintah tinggal instruksi saja," ungkap Alam.Alam menambahkan, pihaknya akan segera menghubungi Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk mempercepat penyaluran beras ke masyarakat.
"Ini pelajaran berharga jangan sampai terulang lagi. Hari ini kita akan ke pemda dan pusat kalau bisa nanti sore segera ada instruksi kepada Dirut Bulog setempat untuk bisa menyalurkan. Saya kira ini secara nasional semua bergerak kok," imbuhnya.
Menanggapi dorongan Komisi VI, Wakil Kepala Sub Divre Bulog Surabaya Selatan M Wawan Hidayanto mengakui, pola pendistribusian beras dari Bulog selalu menunggu instruksi Kementerian Perdagangan. Menurutnya hal berdasarkan Permendag nomor 4 tahun 2012 tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga.
Mekanismenya, lanjut Wawan, saat terjadi kenaikan dan kelangkaan beras, pemda harus mengajukan permintaan kepada gubernur untuk menggelar operasi pasar (OP). Kemudian gubenur meneruskan permintaan itu ke Kementerian Perdagangan.
"Nanti Menteri Perdagangan yang memerintahkan Bulog untuk melakukan OP," ungkapnya.
Ia menegaskan, sejauh ini belum ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menggelar OP. Namun, pihaknya siap untuk menggelar OP ke wilayah operasionalnya karena stok beras melimpah.
Kondisi kenaikan harga beras ini, lanjut Wawan, diperparah dengan penyaluran raskin yang cenderung terlambat dibandingkan tahun lalu. Raksin dengan alokasi 2.670 ton untuk wilayah Jombang dan Mojokerto jatah bulan Januari baru bisa disalurkan 16 Februari lalu. Sementara jatah Februari akan disalurkan awal Maret mendatang."Adanya keluhan dengan kualitas, beras Bulog tidak bisa bandingkan dengan beras yang ada di pasaran, karena memang Bulog punya bisa disimpan untuk jangka waktu lama. Kita menjaga perubahan kualitas dengan penyemprotan anti jamur dan kutu supaya tetap terjaga kualitasnya," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan Budhi Ganefiantara mengatakan, harga beras kelas medium di pasaran saat ini menyentuh harga Rp 8.600-9.000 per Kg.
"Kenaikan harga mencapai 25-30 persen untuk beras kelas medium dari sebelumnya Rp 7.400-7.600 per Kg," kata Budhi di kantornya Jalan Raya RA Basuni, Mojokerto, Selasa (24/2/2015).
 |
Misalnya yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Suryo Alam melakukan sidak di salah satu gudang Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan di Tunggorono, Jombang, Rabu (25/2/2015).
Saat harga beras mengalami kenaikan di pasar dan terjadi kelangkaan, stok beras pemerintah di Bulog justru melimpah. Seperti yang terjadi di Bulog Sub Divre Surabaya Selatan. Stok beras di penyalur beras yang membawahi wilayah Jombang dan Mojokerto ini mencapai 37.000 ton. Stok tersebut cukup untuk penyaluran rutin selama 14 bulan ke depan.
"Ini kontradiktif, satu sisi (harga beras) mahal, barang langka. Di sisi lain stok (beras) menumpuk seperti yang dijelaskan Sub Divre Surabaya Selatan. Bahkan ada yang sudah menumpuk setahun. Berasnya sampai buluken. Pertanyaan kami ini kenapa kok tidak disalurkan? termasuk raskinnya, termasuk suplai ke pasarnya. Ternyata ada beberapa hal yang perlu di follow up di Jakarta," kata Alam di gudang Bulog.
Anggota dewan dari Fraksi Golkar ini menuturkan, kenaikan harga beras di hampir semua daerah disinyalir akibat pola pendistribusian Bulog yang terbelit birokrasi.
Menurutnya, untuk menyalurkan beras ke masyarakat, Bulog di setiap daerah harus menunggu instruksi dari Kementerian Perdagangan. Artinya Bulog tidak bisa berbuat apa-apa saat harga beras di pasar mengalami kenaikan.
"Kendalanya di birokrasi yang terlalu berbelit untuk mengatasi harga beras di pasar. Pola pendistribusian Bulog perlu di audit dan perlu diperbaiki agar lebih lancar. Pemerintah tinggal instruksi saja," ungkap Alam.Alam menambahkan, pihaknya akan segera menghubungi Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk mempercepat penyaluran beras ke masyarakat.
"Ini pelajaran berharga jangan sampai terulang lagi. Hari ini kita akan ke pemda dan pusat kalau bisa nanti sore segera ada instruksi kepada Dirut Bulog setempat untuk bisa menyalurkan. Saya kira ini secara nasional semua bergerak kok," imbuhnya.
Menanggapi dorongan Komisi VI, Wakil Kepala Sub Divre Bulog Surabaya Selatan M Wawan Hidayanto mengakui, pola pendistribusian beras dari Bulog selalu menunggu instruksi Kementerian Perdagangan. Menurutnya hal berdasarkan Permendag nomor 4 tahun 2012 tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga.
Mekanismenya, lanjut Wawan, saat terjadi kenaikan dan kelangkaan beras, pemda harus mengajukan permintaan kepada gubernur untuk menggelar operasi pasar (OP). Kemudian gubenur meneruskan permintaan itu ke Kementerian Perdagangan.
"Nanti Menteri Perdagangan yang memerintahkan Bulog untuk melakukan OP," ungkapnya.
Ia menegaskan, sejauh ini belum ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menggelar OP. Namun, pihaknya siap untuk menggelar OP ke wilayah operasionalnya karena stok beras melimpah.
Kondisi kenaikan harga beras ini, lanjut Wawan, diperparah dengan penyaluran raskin yang cenderung terlambat dibandingkan tahun lalu. Raksin dengan alokasi 2.670 ton untuk wilayah Jombang dan Mojokerto jatah bulan Januari baru bisa disalurkan 16 Februari lalu. Sementara jatah Februari akan disalurkan awal Maret mendatang."Adanya keluhan dengan kualitas, beras Bulog tidak bisa bandingkan dengan beras yang ada di pasaran, karena memang Bulog punya bisa disimpan untuk jangka waktu lama. Kita menjaga perubahan kualitas dengan penyemprotan anti jamur dan kutu supaya tetap terjaga kualitasnya," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan Budhi Ganefiantara mengatakan, harga beras kelas medium di pasaran saat ini menyentuh harga Rp 8.600-9.000 per Kg.
"Kenaikan harga mencapai 25-30 persen untuk beras kelas medium dari sebelumnya Rp 7.400-7.600 per Kg," kata Budhi di kantornya Jalan Raya RA Basuni, Mojokerto, Selasa (24/2/2015).
Sidak Bulog, Anggota DPR Ditolak
Rabu, 25 Februari 2015
Sukoharjo – Kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi II di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog), Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo ditolak kepala gudang. Pihak Bulog beralasan kunjungan ini tak sesuai dengan standard operating procedure (SOP).
“Saya sangat menyayangkan sikap Bulog menolak kedatangan kami. Niat kami kan baik, kami mau mengecek kesiapan gudang-gudang Bulog yang akan menerima beras sekitar 300 ton, tapi ini malah ditolak, “ kata anggota Komisi II DPR RI, Bambang Riyanto, Rabu (25/2).
Mendapat penolakan dari pihak Bulog, Bambang Riyanto berencana mempelajari SOP pada gudang logistik negara ini. Pria lebih akrab dengan sebutan BR ini berencana melaporkan penolakan kepada ketua Komisi II maupun pimpinan DPR RI.
BR menegaskan, kedatanganya kali ini dalam kapasitas sebagai wakil rakyat sedang melakukan penyerapan aspirasi rakyat. Pihakya berencana mengecek secara detil kesiapan Bulog dan kualitas beras di gudang, mengingat telah terjadi keluhan dari masyarakat, terkait naiknya harga beras akhir-akhir ini.
http://www.timlo.net/baca/68719601847/sidak-bulog-anggota-dpr-ditolak/
 | |
“Saya sangat menyayangkan sikap Bulog menolak kedatangan kami. Niat kami kan baik, kami mau mengecek kesiapan gudang-gudang Bulog yang akan menerima beras sekitar 300 ton, tapi ini malah ditolak, “ kata anggota Komisi II DPR RI, Bambang Riyanto, Rabu (25/2).
Mendapat penolakan dari pihak Bulog, Bambang Riyanto berencana mempelajari SOP pada gudang logistik negara ini. Pria lebih akrab dengan sebutan BR ini berencana melaporkan penolakan kepada ketua Komisi II maupun pimpinan DPR RI.
BR menegaskan, kedatanganya kali ini dalam kapasitas sebagai wakil rakyat sedang melakukan penyerapan aspirasi rakyat. Pihakya berencana mengecek secara detil kesiapan Bulog dan kualitas beras di gudang, mengingat telah terjadi keluhan dari masyarakat, terkait naiknya harga beras akhir-akhir ini.
http://www.timlo.net/baca/68719601847/sidak-bulog-anggota-dpr-ditolak/
Rabu, 25 Februari 2015
Raskin Disebut Berkutu, Ini Komentar Pedas Bos Bulog
Rabu, 25 Februari 2015
Jakarta -Program penyaluran beras miskin (raskin) tetap menjadi prioritas pemerintah ke depan. Namun ada sejumlah catatan, terutama terkait kualitas raskin seperti banyak kutu.
Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat menjelaskan, adanya kutu di dalam raskin dengan jumlah yang tidak terlalu banyak masih dinyatakan wajar.
"Sekarang persoalannya dalam 15 kg beras ada berapa ekor kutu? Kalau 15 kg ada 10 ekor kutu, saya tanya istri anda, ada kutunya nggak? Kalau 15 kg kutunya 10 kg beras itu sudah kita hancurkan," tegas Lenny di Gudang Bulog, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Rabu (25/02/2015).
Lenny menjelaskan, kualitas beras raskin adalah beras medium yang memiliki tingkat pecah (broken) 20%, dan kadar air 14%. Nilai tebus dari beras raskin hanya Rp 1.600/kg dan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).
"Kualitas selalu mengusahakan dan komitmen Bulog tingkatkan kualitas. Hanya tidak bisa dihindari lho kok ada kutunya," imbuhnya.
Menurut catatan Lenny, sejak Januari hingga 24 Februari 2015 Bulog telah menyalurkan beras raskin sebanyak 174.000 ton. Pada hari ini telah siap penyaluran raskin di seluruh Indonesia sebesar 25.000 ton. Dibagikan ke 15,5 juta RTS dengan nilai tebus Rp 1.600/kg. Setiap RTS mendapatkan 15 kg/bulan.
"Dinyatakan bahwa 2015 masih ada raskin. Lalu kita Pemda sampaikan SPA (Surat Penetapan Alokasi), kami tidak bisa keluarkan beras kalau tidak ada permintaan," jelasnya.
(wij/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/02/25/133627/2842634/4/raskin-disebut-berkutu-ini-komentar-pedas-bos-bulog?f991104topnews
Jakarta -Program penyaluran beras miskin (raskin) tetap menjadi prioritas pemerintah ke depan. Namun ada sejumlah catatan, terutama terkait kualitas raskin seperti banyak kutu.
Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat menjelaskan, adanya kutu di dalam raskin dengan jumlah yang tidak terlalu banyak masih dinyatakan wajar.
"Sekarang persoalannya dalam 15 kg beras ada berapa ekor kutu? Kalau 15 kg ada 10 ekor kutu, saya tanya istri anda, ada kutunya nggak? Kalau 15 kg kutunya 10 kg beras itu sudah kita hancurkan," tegas Lenny di Gudang Bulog, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Rabu (25/02/2015).
Lenny menjelaskan, kualitas beras raskin adalah beras medium yang memiliki tingkat pecah (broken) 20%, dan kadar air 14%. Nilai tebus dari beras raskin hanya Rp 1.600/kg dan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).
"Kualitas selalu mengusahakan dan komitmen Bulog tingkatkan kualitas. Hanya tidak bisa dihindari lho kok ada kutunya," imbuhnya.
Menurut catatan Lenny, sejak Januari hingga 24 Februari 2015 Bulog telah menyalurkan beras raskin sebanyak 174.000 ton. Pada hari ini telah siap penyaluran raskin di seluruh Indonesia sebesar 25.000 ton. Dibagikan ke 15,5 juta RTS dengan nilai tebus Rp 1.600/kg. Setiap RTS mendapatkan 15 kg/bulan.
"Dinyatakan bahwa 2015 masih ada raskin. Lalu kita Pemda sampaikan SPA (Surat Penetapan Alokasi), kami tidak bisa keluarkan beras kalau tidak ada permintaan," jelasnya.
(wij/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/02/25/133627/2842634/4/raskin-disebut-berkutu-ini-komentar-pedas-bos-bulog?f991104topnews
Mafia Beras Mesti Ditindak Tegas
Rabu, 25 Februari 2015
Warga Jakarta dan sekitarnya, yang baru saja reda kecemasan akan banjir, kini kembali berhadapan dengan persoalan klasik, yakni melonjaknya harga beras. Betapa tidak, harga beras premium yang semula hanya 9.500 per kilogram kini menjadi 12.350 rupiah per kilogram atau naik sekitar 30 persen. Kenaikan juga terjadi untuk harga beras medium yang naik rata-rata sekitar 20 persen di pasaran, seperti beras jenis IR 4 yang awalnya 8.500 rupiah per kilogram kini menjadi 10.200 rupiah per kilogram.
Sejumlah kalangan menilai kenaikan harga beras tersebut tidak lazim. Sebab, stok beras di gudang Bulog cukup banyak. Selain itu, pasokan dari sentra beras cukup aman sekalipun sedikit terganggu dengan adanya banjir.
Saat musim paceklik, biasanya harga beras naik antara 10 hingga 15 persen. Kalau sudah naik 20 hingga 30 persen, pasti ada sesuatu yang harus diungkap. Serta merta pula Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menganggap kenaikan harga beras di Jakarta dipicu motif bisnis para mafia beras. Menurut Gobel, para mafia ini memainkan harga beras agar pemerintah terpaksa membuka keran impor sehingga ada peluang keuntungan.
Memang ada beberapa penyebab kenaikan harga beras tidak normal di Jakarta saat ini. Pertama terkait dengan keterlambatan musim panen. Saat ini merupakan periode transisi antara musim paceklik dan panen raya. Panen baru akan terjadi pada periode Maret hingga Juni 2015. Masa transisi antara musim paceklik dan panen seperti saat ini menjadi celah bagi para mafia beras untuk memainkan harga. Pasokan yang mulai terbatas dari sentra produksi ke pasar membuat harga beras rawan dipermainkan atau menjadi sarana spekulasi para pedagang.
Kedua, soal operasi pasar (OP) yang dilakukan Perum Bulog sebelumnya masih satu pintu oleh para pedagang besar seperti ke Pasar Induk Cipinang, namun cara ini tak efektif meredam harga beras, justru muncul praktik pengoplosan. Kemudian mulai Februari Perum Bulog langsung melakukan OP ke masyarakat tanpa melalui pedagang. Dampaknya harga beras justru melonjak.
Ketiga, Bulog tidak membagikan beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada periode November-Desember 2014. Hal itu tentunya berpengaruh pada permintaan beras yang melonjak signifikan dan mengurangi stok beras di Bulog. Keempat, diduga ada permain di dalam perdagangan beras seperti yang disampaikan oleh Rachmat Gobel soal praktik mafia beras.
Ya, menurut kabar, ada sekitar lima hingga delapan pedagang beras berskala besar yang mampu memengaruhi harga beras nasional. Jika pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan.
Rupanya para pemburu rente mulai merasa terganggu dengan program pemerintah meningkatkan produksi beras nasional. Rezeki mereka yang selama ini banyak diperoleh dari impor agaknya bakal tergerus jika Indonesia swasembada beras.
Di sinilah pentingnya konsistensi pemerintah pada program kemandirian pangan. Untuk itu, pemerintah belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor komoditas beras akan merugikan harga di tingkat petani dan memperlemah daya saing beras lokal.
Lebih dari itu, memberantas mafia impor beras sangat mudah jika pemerintah konsisten dengan janjinya meningkatkan produksi beras nasional. Artinya, pemerintah juga harus tegas kepada mereka-mereka yang selama ini memanfaatkan kelengahan pemerintah di dalam membangun pertanian yang sehat.a
Pemerintah juga harus transparan dalam menindak mereka-mereka yang terbukti merusak pasar beras nasional. Penindakan hukum kepada mafia beras bakal memberikan efek jera dan menghapus praktik jahat pemburu rente. Penegakan hukum pada pelaku kejahatan pertanian akan memacu petani untuk meningkatkan produksi pangan. Intinya adalah petani harus dilindungi secara hukum oleh negara.
Penegakan hukum kepada pelaku kejahatan pertanian akan memacu petani untuk meningkatkan produksi pangan. Intinya adalah petani harus dilindungi secara hukum oleh negara.
http://www.koran-jakarta.com/?28764-mafia%20beras%20mesti%20ditindak%20tegas
Warga Jakarta dan sekitarnya, yang baru saja reda kecemasan akan banjir, kini kembali berhadapan dengan persoalan klasik, yakni melonjaknya harga beras. Betapa tidak, harga beras premium yang semula hanya 9.500 per kilogram kini menjadi 12.350 rupiah per kilogram atau naik sekitar 30 persen. Kenaikan juga terjadi untuk harga beras medium yang naik rata-rata sekitar 20 persen di pasaran, seperti beras jenis IR 4 yang awalnya 8.500 rupiah per kilogram kini menjadi 10.200 rupiah per kilogram.
Sejumlah kalangan menilai kenaikan harga beras tersebut tidak lazim. Sebab, stok beras di gudang Bulog cukup banyak. Selain itu, pasokan dari sentra beras cukup aman sekalipun sedikit terganggu dengan adanya banjir.
Saat musim paceklik, biasanya harga beras naik antara 10 hingga 15 persen. Kalau sudah naik 20 hingga 30 persen, pasti ada sesuatu yang harus diungkap. Serta merta pula Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menganggap kenaikan harga beras di Jakarta dipicu motif bisnis para mafia beras. Menurut Gobel, para mafia ini memainkan harga beras agar pemerintah terpaksa membuka keran impor sehingga ada peluang keuntungan.
Memang ada beberapa penyebab kenaikan harga beras tidak normal di Jakarta saat ini. Pertama terkait dengan keterlambatan musim panen. Saat ini merupakan periode transisi antara musim paceklik dan panen raya. Panen baru akan terjadi pada periode Maret hingga Juni 2015. Masa transisi antara musim paceklik dan panen seperti saat ini menjadi celah bagi para mafia beras untuk memainkan harga. Pasokan yang mulai terbatas dari sentra produksi ke pasar membuat harga beras rawan dipermainkan atau menjadi sarana spekulasi para pedagang.
Kedua, soal operasi pasar (OP) yang dilakukan Perum Bulog sebelumnya masih satu pintu oleh para pedagang besar seperti ke Pasar Induk Cipinang, namun cara ini tak efektif meredam harga beras, justru muncul praktik pengoplosan. Kemudian mulai Februari Perum Bulog langsung melakukan OP ke masyarakat tanpa melalui pedagang. Dampaknya harga beras justru melonjak.
Ketiga, Bulog tidak membagikan beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada periode November-Desember 2014. Hal itu tentunya berpengaruh pada permintaan beras yang melonjak signifikan dan mengurangi stok beras di Bulog. Keempat, diduga ada permain di dalam perdagangan beras seperti yang disampaikan oleh Rachmat Gobel soal praktik mafia beras.
Ya, menurut kabar, ada sekitar lima hingga delapan pedagang beras berskala besar yang mampu memengaruhi harga beras nasional. Jika pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan.
Rupanya para pemburu rente mulai merasa terganggu dengan program pemerintah meningkatkan produksi beras nasional. Rezeki mereka yang selama ini banyak diperoleh dari impor agaknya bakal tergerus jika Indonesia swasembada beras.
Di sinilah pentingnya konsistensi pemerintah pada program kemandirian pangan. Untuk itu, pemerintah belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor komoditas beras akan merugikan harga di tingkat petani dan memperlemah daya saing beras lokal.
Lebih dari itu, memberantas mafia impor beras sangat mudah jika pemerintah konsisten dengan janjinya meningkatkan produksi beras nasional. Artinya, pemerintah juga harus tegas kepada mereka-mereka yang selama ini memanfaatkan kelengahan pemerintah di dalam membangun pertanian yang sehat.a
Pemerintah juga harus transparan dalam menindak mereka-mereka yang terbukti merusak pasar beras nasional. Penindakan hukum kepada mafia beras bakal memberikan efek jera dan menghapus praktik jahat pemburu rente. Penegakan hukum pada pelaku kejahatan pertanian akan memacu petani untuk meningkatkan produksi pangan. Intinya adalah petani harus dilindungi secara hukum oleh negara.
Penegakan hukum kepada pelaku kejahatan pertanian akan memacu petani untuk meningkatkan produksi pangan. Intinya adalah petani harus dilindungi secara hukum oleh negara.
http://www.koran-jakarta.com/?28764-mafia%20beras%20mesti%20ditindak%20tegas
Kemendag gandeng TNI-Polri berantas mafia beras
Rabu, 25 Februari 2015
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menggandeng TNI dan Polri untuk memberantas mafia beras agar tidak terjadi kebocoran termasuk saat operasi pasar.
"Kami bekerja sama dengan Kapolri dan Panglima TNI (Jenderal TNI Moeldoko,red) bagaimana memberantas mafia beras ini," kata Rachmat Gobel saat di Gudang Bulog DIvre DKI Jakarta, Rabu.
Ia akan melakukan tindakan hukum dan pencabutan ijin jika ditemukaan pengusaha menaikkan harga dan penimbunan beras milik pemerintah.
"Jika ditemukan menyalurkan beras atau menahan beras akan ditindak. Kami sudah berikan sinyal jangan main-main, jika tidak diindahkan akan ditindak karena membuat keresahan," kata Rachmat Gobel.
Selain memberantas mafia beras, lanjutnya, maka pihaknya akan melakukan operasi pasar beras melalui Bulog.
"Operasi pasar terus dilakukan Bulog agar harga yang ditentukan pemerintah bisa sama ketika sampai ke masyarakat," katanya.
Rachmat juga menegaskan pihaknya menggandeng TNI-Polri untuk mengawasi operasi pasar ini agar tidak ada kebocoran.
Mendag mengungkapkan ada 1.600 ton beras yang disiapkan Bulog Divre DKI Jakarta untuk wilayah Jabodetabek dengan harga Rp7.400 per kilogram.
"Ini untuk DKI saja dan ini diikuti oleh semua daerah berdasarkan perintah Wapres (Jusuf Kalla) mencapai 300 ribu ton seluruh Indonesia," ungkap Rachmat Gobel.
http://www.antaranews.com/berita/481901/kemendag-gandeng-tni-polri-berantas-mafia-beras
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menggandeng TNI dan Polri untuk memberantas mafia beras agar tidak terjadi kebocoran termasuk saat operasi pasar.
"Kami bekerja sama dengan Kapolri dan Panglima TNI (Jenderal TNI Moeldoko,red) bagaimana memberantas mafia beras ini," kata Rachmat Gobel saat di Gudang Bulog DIvre DKI Jakarta, Rabu.
Ia akan melakukan tindakan hukum dan pencabutan ijin jika ditemukaan pengusaha menaikkan harga dan penimbunan beras milik pemerintah.
"Jika ditemukan menyalurkan beras atau menahan beras akan ditindak. Kami sudah berikan sinyal jangan main-main, jika tidak diindahkan akan ditindak karena membuat keresahan," kata Rachmat Gobel.
Selain memberantas mafia beras, lanjutnya, maka pihaknya akan melakukan operasi pasar beras melalui Bulog.
"Operasi pasar terus dilakukan Bulog agar harga yang ditentukan pemerintah bisa sama ketika sampai ke masyarakat," katanya.
Rachmat juga menegaskan pihaknya menggandeng TNI-Polri untuk mengawasi operasi pasar ini agar tidak ada kebocoran.
Mendag mengungkapkan ada 1.600 ton beras yang disiapkan Bulog Divre DKI Jakarta untuk wilayah Jabodetabek dengan harga Rp7.400 per kilogram.
"Ini untuk DKI saja dan ini diikuti oleh semua daerah berdasarkan perintah Wapres (Jusuf Kalla) mencapai 300 ribu ton seluruh Indonesia," ungkap Rachmat Gobel.
http://www.antaranews.com/berita/481901/kemendag-gandeng-tni-polri-berantas-mafia-beras
Sering Salah Sasaran, Bulog Harus Benahi Cara Operasi Pasar
Selasa, 24 Februari 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana menyatakan Bulog mesti membenahi pelaksanaan operasi pasar terkait menstabilkan harga beras yang ada. Hal ini karena banyak operasi pasar yang justru beras tersebut jatuh tersebar ke pedagang skala besar.
Politisi Partai Demokrat ini menyatakan operasi pasar sekarang justru banyak menggandeng asosiasi pedagang beras. Hal ini, kata dia, justru dirasa kurang tepat. Ini karena dalam praktek di lapangan kebanyakan justru beras ini malah dijual lagi di pasaran. “ Lebih baik bulog langsung menyasar ke konsumen,” ujarnya, Selasa (24/2).
Dengan mendistribusikan langsung ke konsumen, ini akan membuat operasi pasar lebih efektif. Ditambah lagi ini juga membuat harga beras tidak bergerak naik. “ Kalau sekarang kan tidak. Sudah operasi pasar tapi harga beras tetap naik,” kata dia.
Sebelumnya harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan secara signifikan. Padahal pemerintah sudah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali yakni di awal Januari 2015 dan juga di 19 Januari 2015. Kenaikan harga beras di sejumlah kota di Indonesia berkisar antara 20 hingga 30 persen.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/24/nkabrw-sering-salah-sasaran-bulog-harus-benahi-cara-operasi-pasar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana menyatakan Bulog mesti membenahi pelaksanaan operasi pasar terkait menstabilkan harga beras yang ada. Hal ini karena banyak operasi pasar yang justru beras tersebut jatuh tersebar ke pedagang skala besar.
Politisi Partai Demokrat ini menyatakan operasi pasar sekarang justru banyak menggandeng asosiasi pedagang beras. Hal ini, kata dia, justru dirasa kurang tepat. Ini karena dalam praktek di lapangan kebanyakan justru beras ini malah dijual lagi di pasaran. “ Lebih baik bulog langsung menyasar ke konsumen,” ujarnya, Selasa (24/2).
Dengan mendistribusikan langsung ke konsumen, ini akan membuat operasi pasar lebih efektif. Ditambah lagi ini juga membuat harga beras tidak bergerak naik. “ Kalau sekarang kan tidak. Sudah operasi pasar tapi harga beras tetap naik,” kata dia.
Sebelumnya harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan secara signifikan. Padahal pemerintah sudah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali yakni di awal Januari 2015 dan juga di 19 Januari 2015. Kenaikan harga beras di sejumlah kota di Indonesia berkisar antara 20 hingga 30 persen.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/24/nkabrw-sering-salah-sasaran-bulog-harus-benahi-cara-operasi-pasar
Warga Mengamuk di Kantor Divre Bulog Riau-Kepri
Selasa, 24 Februari 2015
PEKANBARU, Suluhriau- Sejumlah warga, Selasa (24/2/2015) pagi mengamuk di Kantor Bulog Divre Riau-Kepri.
Ini disebabkan tidak mendapat jatah penjualan beras kualitas premium dengan harga murah di Bulog Mart. Kuloni (45) satu dari sekian warga menuturkan, sehari sebelumnya mereka dijanjikan akan mendapatkan beras kualitas premium dari Thailand dan Vietnam dengan
harga Rp 8700 per kilo gram.
Namun setelah ditunggu, Bulog Riau-Kepri tidak juga menjual beras yang dijanjikan, bahkan warga yang sudah membeli beras, hanya mendapat 5 kg.
Sementara itu Kepala Divre Bulog Riau Kepri, Faruq Octobri Qomary mengakatan, pihaknya membatasi penjualan beras premium tersebut karena diindikasikan disalahgunakan, dan masyarakat yang mengamuk menurutnya umumnya pedagang.
Tujuan dari operasi pasar beras khusus kualitas premium yang dilakukan Bulog Divre Riau-Kepri untuk menetralisir harga beras, apalagi saat ini terjadi kenaikan harga signifikan khususnya di Pulau Jawa.
Permintaan beras di Bulog Riau-Kepri meningkat dalam beberapa hari belakangan, sejak kenaikan harga beras melanda sebahagian wilayah Indonesia.
Bulog Riau-Kepri hanya menyediakan 3 ton beras per hari untuk menetralisir harga di pasaran dengan ketentuan setiap warga dijatah 5 kg. (slt)
http://www.suluhriau.com/read-196406-2015-02-24-warga-mengamuk-di-kantor-divre-bulog-riaukepri.html
PEKANBARU, Suluhriau- Sejumlah warga, Selasa (24/2/2015) pagi mengamuk di Kantor Bulog Divre Riau-Kepri.
Ini disebabkan tidak mendapat jatah penjualan beras kualitas premium dengan harga murah di Bulog Mart. Kuloni (45) satu dari sekian warga menuturkan, sehari sebelumnya mereka dijanjikan akan mendapatkan beras kualitas premium dari Thailand dan Vietnam dengan
harga Rp 8700 per kilo gram.
Namun setelah ditunggu, Bulog Riau-Kepri tidak juga menjual beras yang dijanjikan, bahkan warga yang sudah membeli beras, hanya mendapat 5 kg.
Sementara itu Kepala Divre Bulog Riau Kepri, Faruq Octobri Qomary mengakatan, pihaknya membatasi penjualan beras premium tersebut karena diindikasikan disalahgunakan, dan masyarakat yang mengamuk menurutnya umumnya pedagang.
Tujuan dari operasi pasar beras khusus kualitas premium yang dilakukan Bulog Divre Riau-Kepri untuk menetralisir harga beras, apalagi saat ini terjadi kenaikan harga signifikan khususnya di Pulau Jawa.
Permintaan beras di Bulog Riau-Kepri meningkat dalam beberapa hari belakangan, sejak kenaikan harga beras melanda sebahagian wilayah Indonesia.
Bulog Riau-Kepri hanya menyediakan 3 ton beras per hari untuk menetralisir harga di pasaran dengan ketentuan setiap warga dijatah 5 kg. (slt)
http://www.suluhriau.com/read-196406-2015-02-24-warga-mengamuk-di-kantor-divre-bulog-riaukepri.html
Selasa, 24 Februari 2015
GEJOLAK HARGA BERAS
Selasa, 24 Februari 2015
Rakyat Kecil Terpaksa Bersiasat
Dua minggu terakhir, harga beras dan elpiji di Kota Bogor naik minimal 15 persen. Masyarakat berharap segera ada tindakan cepat menurunkan harga dan menjamin ketersediaan beras dan elpiji. Seharusnya, setelah harga bahan bakar minyak turun, harga beras pun ikut turun.
Di Pasar Bogor dan Pasar Kebon Kembang, harga beras naik Rp 1.000-Rp 2.000 per kilogram. Harga beras termurah Rp 8.500 per kilogram yang sebulan sebelumnya masih Rp 6.500 per kilogram. Untuk beras kualitas bagus, harga mencapai Rp 12.500 per kilogram. Harga itu naik Rp 1.500-Rp 2.000 dari kondisi pada Desember 2014 dan Januari 2015.
”Dari yang biasa beli beras bagus, terpaksa dua minggu ini beli yang kualitas sedang,” kata Handayani (38), ibu rumah tangga yang sedang belanja di Pasar Bogor.
Jefri (60), agen beras di pertokoan Pasar Merdeka, mengatakan, kenaikan harga beras minimal 15 persen sudah terjadi dua minggu ini.
Kenaikan harga beras juga memaksa agen mengurangi pembelian atau pasokan. Toko milik Jefri biasanya memasok 10 ton beras per dua hari. Namun, akibat kenaikan harga, beras yang didatangkan cuma 5 ton per dua hari. Agen menahan diri membeli beras sampai harga turun.
Kenaikan harga beras berdasarkan informasi yang diketahui para pedagang terkait banyak daerah yang gagal panen. Beras untuk Kota Bogor biasanya dipasok dari Karawang, Subang, Indramayu, Sukabumi, atau Cianjur di Jawa Barat. Namun, dua minggu ini, beras yang beredar dikatakan para pedagang dipasok dari Demak di Jawa Tengah.
Kenaikan harga juga terjadi pada elpiji ukuran 3 kilogram yang notabene dijual dengan harga subsidi. Kurun dua minggu terakhir ini, harga elpiji yang berkisar Rp 15.000-Rp 16.000 per tabung menjadi Rp 20.000 per tabung. Masyarakat khawatir harga yang naik ini diikuti oleh kelangkaan.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Mangait Sinaga menilai kenaikan harga beras dan elpiji masih wajar. Khusus untuk beras, pemerintah meyakini belum diperlukan operasi pasar untuk menurunkan harga. ”Harga dan stok dalam penilaian kami masih aman,” kata Mangait.
Kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kota Bogor yang hampir 1 juta jiwa rata-rata 7.500 ton beras per bulan.
Situasi serupa dijumpai di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Semua jenis beras, mulai dari jenis standar hingga beras premium, naik rata-rata 30 persen. ”Harga beras naik terus hingga Rp 12.000, dan ini membuat kami orang kecil merana. Mau makan apa nanti kalau beras mahal melulu?” ujar Puji (19), seorang pembeli beras di Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/2).
Menurut dia, kenaikan harga beras ini sangat meresahkan masyarakat kecil dengan penghasilan tidak tetap. ”Masak, dalam seminggu beras naiknya empat kali. Seharusnya harga BBM sudah turun ya, beras pun harus sama,” kata Puji.
Dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah memperhatikan kesusahan rakyat kecil yang tak mempunyai penghasilan tetap. ”Ini kebutuhan mendasar,” ujarnya.
Ia mengatakan, kenaikan harga beras ini membuat ia bersama keluarganya mengubah pola masak di rumah.
Pedagang dan konsumen rugi
Yusup (65), penjual beras di Pasar Kebayoran Lama, juga mengaku kenaikan harga beras ini dapat merugikan konsumen maupun pedagang. ”Sebelum beras naik, konsumen ramai datang belanja di sini. Sehari bisa 60-70 konsumen. Tapi saat harga beras naik, konsumen pun berkurang, sehari berkisar 20-25 orang,” katanya.
Ia menjelaskan, meski sebagian konsumen yang sering membeli beras dengan karung, sekarang mereka hanya membeli dengan bentuk eceran 1-4 kilogram. ”Mereka (konsumen) membeli eceran karena uang mereka kan dibagi-bagi, untuk beli kebutuhan lain, seperti sayur, ikan, dan minyak,” katanya.
Ia melanjutkan, kenaikan harga beras ini juga harus memperhatikan nasib rakyat kecil. ”Pemerintah jangan bikin pusing kami terus dengan kebijakan seperti ini. Mereka (pemerintah) harus perhatikan kami semua, baik konsumen maupun pedagang,” katanya.
Sementara itu, Ramlan Harahap (55), staf Perdagangan Dalam Negeri, Suku Dinas UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, menyatakan, kenaikan harga beras di Jakarta masih relatif normal. ”Kita bandingkan beras jenis IR III di Medan, Sumatera Utara, harganya mahal, 1 kilogram Rp 9.375.000, sedangkan di Jakarta Rp 10.000, padahal Medan lumbung padi,” katanya.
Menurut Ramlan, kenaikan harga beras ini biasa-biasa saja. Hal ini tidak akan membatasi kebutuhan masyarakat untuk membeli beras. ”Yang kami pikirkan adalah jangan sampai terjadi krisis atau kehabisan stok beras,” katanya.
(B09/B10/BRO/PIN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150224kompas/#/25/
Rakyat Kecil Terpaksa Bersiasat
Dua minggu terakhir, harga beras dan elpiji di Kota Bogor naik minimal 15 persen. Masyarakat berharap segera ada tindakan cepat menurunkan harga dan menjamin ketersediaan beras dan elpiji. Seharusnya, setelah harga bahan bakar minyak turun, harga beras pun ikut turun.
Di Pasar Bogor dan Pasar Kebon Kembang, harga beras naik Rp 1.000-Rp 2.000 per kilogram. Harga beras termurah Rp 8.500 per kilogram yang sebulan sebelumnya masih Rp 6.500 per kilogram. Untuk beras kualitas bagus, harga mencapai Rp 12.500 per kilogram. Harga itu naik Rp 1.500-Rp 2.000 dari kondisi pada Desember 2014 dan Januari 2015.
”Dari yang biasa beli beras bagus, terpaksa dua minggu ini beli yang kualitas sedang,” kata Handayani (38), ibu rumah tangga yang sedang belanja di Pasar Bogor.
Jefri (60), agen beras di pertokoan Pasar Merdeka, mengatakan, kenaikan harga beras minimal 15 persen sudah terjadi dua minggu ini.
Kenaikan harga beras juga memaksa agen mengurangi pembelian atau pasokan. Toko milik Jefri biasanya memasok 10 ton beras per dua hari. Namun, akibat kenaikan harga, beras yang didatangkan cuma 5 ton per dua hari. Agen menahan diri membeli beras sampai harga turun.
Kenaikan harga beras berdasarkan informasi yang diketahui para pedagang terkait banyak daerah yang gagal panen. Beras untuk Kota Bogor biasanya dipasok dari Karawang, Subang, Indramayu, Sukabumi, atau Cianjur di Jawa Barat. Namun, dua minggu ini, beras yang beredar dikatakan para pedagang dipasok dari Demak di Jawa Tengah.
Kenaikan harga juga terjadi pada elpiji ukuran 3 kilogram yang notabene dijual dengan harga subsidi. Kurun dua minggu terakhir ini, harga elpiji yang berkisar Rp 15.000-Rp 16.000 per tabung menjadi Rp 20.000 per tabung. Masyarakat khawatir harga yang naik ini diikuti oleh kelangkaan.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Mangait Sinaga menilai kenaikan harga beras dan elpiji masih wajar. Khusus untuk beras, pemerintah meyakini belum diperlukan operasi pasar untuk menurunkan harga. ”Harga dan stok dalam penilaian kami masih aman,” kata Mangait.
Kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kota Bogor yang hampir 1 juta jiwa rata-rata 7.500 ton beras per bulan.
Situasi serupa dijumpai di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Semua jenis beras, mulai dari jenis standar hingga beras premium, naik rata-rata 30 persen. ”Harga beras naik terus hingga Rp 12.000, dan ini membuat kami orang kecil merana. Mau makan apa nanti kalau beras mahal melulu?” ujar Puji (19), seorang pembeli beras di Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/2).
Menurut dia, kenaikan harga beras ini sangat meresahkan masyarakat kecil dengan penghasilan tidak tetap. ”Masak, dalam seminggu beras naiknya empat kali. Seharusnya harga BBM sudah turun ya, beras pun harus sama,” kata Puji.
Dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah memperhatikan kesusahan rakyat kecil yang tak mempunyai penghasilan tetap. ”Ini kebutuhan mendasar,” ujarnya.
Ia mengatakan, kenaikan harga beras ini membuat ia bersama keluarganya mengubah pola masak di rumah.
Pedagang dan konsumen rugi
Yusup (65), penjual beras di Pasar Kebayoran Lama, juga mengaku kenaikan harga beras ini dapat merugikan konsumen maupun pedagang. ”Sebelum beras naik, konsumen ramai datang belanja di sini. Sehari bisa 60-70 konsumen. Tapi saat harga beras naik, konsumen pun berkurang, sehari berkisar 20-25 orang,” katanya.
Ia menjelaskan, meski sebagian konsumen yang sering membeli beras dengan karung, sekarang mereka hanya membeli dengan bentuk eceran 1-4 kilogram. ”Mereka (konsumen) membeli eceran karena uang mereka kan dibagi-bagi, untuk beli kebutuhan lain, seperti sayur, ikan, dan minyak,” katanya.
Ia melanjutkan, kenaikan harga beras ini juga harus memperhatikan nasib rakyat kecil. ”Pemerintah jangan bikin pusing kami terus dengan kebijakan seperti ini. Mereka (pemerintah) harus perhatikan kami semua, baik konsumen maupun pedagang,” katanya.
Sementara itu, Ramlan Harahap (55), staf Perdagangan Dalam Negeri, Suku Dinas UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, menyatakan, kenaikan harga beras di Jakarta masih relatif normal. ”Kita bandingkan beras jenis IR III di Medan, Sumatera Utara, harganya mahal, 1 kilogram Rp 9.375.000, sedangkan di Jakarta Rp 10.000, padahal Medan lumbung padi,” katanya.
Menurut Ramlan, kenaikan harga beras ini biasa-biasa saja. Hal ini tidak akan membatasi kebutuhan masyarakat untuk membeli beras. ”Yang kami pikirkan adalah jangan sampai terjadi krisis atau kehabisan stok beras,” katanya.
(B09/B10/BRO/PIN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150224kompas/#/25/
Mafia Beras
Selasa, 24 Februari 2015
Saat ini harga beras melambung tinggi. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, beras IR harganya Rp 11.500 per kilogram. Kementerian Perdagangan menilai, harga beras yang melambung dan distribusi yang tak tepat sasaran adalah ulah mafia beras.
Mafia beras bukan hanya pedagang, melainkan juga orang dalam Perum Bulog. Oleh karena itu, pemerintah akan memberantasnya (Kompas, 21/2).
Kegaduhan politik dalam negeri beberapa bulan terakhir ini telah menguras energi bangsa. Masyarakat merasakan kehadiran pemerintah nyaris nihil ketika harga berbagai kebutuhan pokok meroket. Upaya mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul sangat lamban dan kurang menyentuh akar permasalahan. Menyangkut masalah beras, misalnya, upaya pemerintah dalam stabilisasi harga ternyata gagal.
Pemerintah telah melakukan operasi pasar khusus (OPK) beras di seluruh Tanah Air. Volume OPK beras itu berjumlah 230.000 ton dengan rumah tangga sasaran (RTS) mencapai 15,5 juta. Setiap RTS mendapatkan alokasi 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram. Namun, upaya yang ditempuh pemerintah itu tidak kunjung membawa hasil, harga beras masih tetap stabil tinggi hingga sekarang.
Modus lama
Isu tentang mafia beras seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sebenarnya bukan hal baru. Modus pengoplosan beras Bulog dengan beras lain seperti yang dijumpai Menteri Perdagangan saat inspeksi mendadak di kawasan pergudangan Cakung, Jakarta Timur, merupakan modus yang sudah lama kita dengar.
Bukan hanya itu, pengalaman empiris menunjukkan pelaksanaan operasi pasar murni (OPM) beras di sejumlah daerah justru menyuburkan tindakan aji mumpung (moral hazard). Hal itu bisa terulang dan terulang lagi karena lemahnya pengawasan dari otoritas pemerintah.
Dasar pelaksanaan OPM beras tahun ini adalah Surat Menteri Perdagangan Nomor 1278/ M-DAG/SD/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Pelaksanaan OP Beras dengan Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sesuai ketentuan, harga eceran tertinggi (HET) OP beras Rp 7.400 per kilogram (Jawa) dan Rp 7.500 per kilogram (Luar Jawa).
Namun, dalam praktik di lapangan, seperti diungkap Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat, beras itu dijual dengan harga jauh di atas HET, Rp 8.200- Rp 8.300 per kilogram. Selisih harga antara beras OP dan beras di pasar yang tidak terlalu signifikan membuat beras OP tidak diminati masyarakat. Beras OP yang notabene disubsidi pemerintah tersebut akhirnya ditampung oknum-oknum yang tidak berhak menerima.
Untuk meminimalkan terjadinya tindakan moral hazard, upaya stabilisasi harga beras lebih baik dilakukan dengan cara mempercepat dan memperbesar volume penyaluran raskin. Alasannya, pertama, ada atau tak ada OP, raskin tetap harus disalurkan kepada kelompok sasaran. Musim paceklik seperti sekarang merupakan saat paling tepat karena nilai manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Sebaliknya, pada puncak panen raya volume penyaluran raskin dikurangi atau bahkan ditiadakan agar harga beras petani tidak anjlok.
Kedua, volume raskin dalam sekali penyaluran sangat besar, mencapai 230.000 ton. Ketiga, jangkauan wilayah sangat luas karena bisa menjangkau seluruh pelosok Tanah Air dan terinci by name by address. Keempat, harga tebus raskin Rp 1.600 per kilogram relatif terjangkau oleh masyarakat miskin.
Sebaliknya, OPM beras tak efektif menstabilkan harga di pasaran karena beberapa keterbatasan. Di antaranya OPM beras hanya dilakukan di beberapa titik penjualan, volume beras untuk OP sangat sedikit, selisih harga beras OP dan harga riil di pasar sangat kecil sehingga kelompok sasaran tidak mampu membeli.
Pembenahan data
Selain memberantas mafia beras, ada satu hal mendasar yang harus segera ditangani, yaitu pembenahan data. Selama ini data beras antar-kementerian/lembaga sangat beragam sehingga tarik ulur masalah kebijakan beras sering bermula dari sini. Setiap instansi bersikukuh pada kebenaran data mereka dan cenderung memberikan penilaian overestimate atau underestimate terhadap data instansi lain.
Mari kita cermati perhitungan berikut. Selama ini ada tiga versi data konsumsi beras per kapita per tahun, yaitu versi Kementerian Pertanian 139,15 kilogram, versi Badan Pusat Statistik (BPS) 113,48 kilogram, dan versi Susenas 2012 sebesar 98 kilogram. Data inilah yang digunakan untuk perencanaan kebijakan strategis di bidang pangan.
Untuk menghitung neraca beras kita ambil data angka ramalan II BPS yang menyebutkan produksi padi nasional 2014 mencapai 70,61 juta ton gabah kering giling (setara 44,73 juta ton beras). Kebutuhan beras nasional (asumsi jumlah penduduk 247 juta orang, konsumsi per kapita per tahun 139,15 kilogram) mencapai 34,37 juta ton. Jika data tersebut bisa dipertanggungjawabkan, saat ini sudah terjadi surplus produksi beras nasional minimal 10 juta ton (versi BPS dan versi Susenas lebih besar lagi). Kerancuan data beras juga terjadi pada perhitungan data produksi. Data produksi beras berasal dari kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan BPS. Data yang menyangkut luas tanam, luas panen, dan luas gagal panen menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian. Adapun data menyangkut produktivitas menjadi tanggung jawab Kantor Statistik.
Karena berbagai kendala, seperti kurangnya sarana, terbatasnya pengetahuan petugas, serta usia yang rata-rata sudah tua, membuat pengukuran luasan panen sering hanya dilakukan dengan perkiraan pandangan mata (eye estimate). Pengumpulan data produktivitas yang dilakukan dengan cara ”ubinan” juga masih menggunakan peralatan sederhana sehingga kemungkinan terjadinya human error sangat besar. Bias data pengukuran luas panen dan produktivitas ini secara berantai berimbas pada data produksi. Realisasi produksi jauh lebih kecil dibanding perhitungan di atas kertas atau sebaliknya.
Mau tidak mau, suka tidak suka, data statistik beras harus segera dibenahi. Data yang akurat sangat membantu pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis di bidang pangan. Seperti kebijakan apa saja yang harus segera ditempuh untuk pengamanan produksi dan cadangan pangan, perlu atau tidak dilakukan impor, kapan waktu paling tepat impor dilakukan,
TOTO SUBANDRIYO
Pengamat Ekonomi; Alumnus IPB dan Magister Manajemen Universitas Jenderal Soedirman
http://nasional.sindonews.com/read/968103/16/gobel-diuji-mafia-beras-1424746834
Saat ini harga beras melambung tinggi. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, beras IR harganya Rp 11.500 per kilogram. Kementerian Perdagangan menilai, harga beras yang melambung dan distribusi yang tak tepat sasaran adalah ulah mafia beras.
Mafia beras bukan hanya pedagang, melainkan juga orang dalam Perum Bulog. Oleh karena itu, pemerintah akan memberantasnya (Kompas, 21/2).
Kegaduhan politik dalam negeri beberapa bulan terakhir ini telah menguras energi bangsa. Masyarakat merasakan kehadiran pemerintah nyaris nihil ketika harga berbagai kebutuhan pokok meroket. Upaya mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul sangat lamban dan kurang menyentuh akar permasalahan. Menyangkut masalah beras, misalnya, upaya pemerintah dalam stabilisasi harga ternyata gagal.
Pemerintah telah melakukan operasi pasar khusus (OPK) beras di seluruh Tanah Air. Volume OPK beras itu berjumlah 230.000 ton dengan rumah tangga sasaran (RTS) mencapai 15,5 juta. Setiap RTS mendapatkan alokasi 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram. Namun, upaya yang ditempuh pemerintah itu tidak kunjung membawa hasil, harga beras masih tetap stabil tinggi hingga sekarang.
Modus lama
Isu tentang mafia beras seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sebenarnya bukan hal baru. Modus pengoplosan beras Bulog dengan beras lain seperti yang dijumpai Menteri Perdagangan saat inspeksi mendadak di kawasan pergudangan Cakung, Jakarta Timur, merupakan modus yang sudah lama kita dengar.
Bukan hanya itu, pengalaman empiris menunjukkan pelaksanaan operasi pasar murni (OPM) beras di sejumlah daerah justru menyuburkan tindakan aji mumpung (moral hazard). Hal itu bisa terulang dan terulang lagi karena lemahnya pengawasan dari otoritas pemerintah.
Dasar pelaksanaan OPM beras tahun ini adalah Surat Menteri Perdagangan Nomor 1278/ M-DAG/SD/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Pelaksanaan OP Beras dengan Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sesuai ketentuan, harga eceran tertinggi (HET) OP beras Rp 7.400 per kilogram (Jawa) dan Rp 7.500 per kilogram (Luar Jawa).
Namun, dalam praktik di lapangan, seperti diungkap Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat, beras itu dijual dengan harga jauh di atas HET, Rp 8.200- Rp 8.300 per kilogram. Selisih harga antara beras OP dan beras di pasar yang tidak terlalu signifikan membuat beras OP tidak diminati masyarakat. Beras OP yang notabene disubsidi pemerintah tersebut akhirnya ditampung oknum-oknum yang tidak berhak menerima.
Untuk meminimalkan terjadinya tindakan moral hazard, upaya stabilisasi harga beras lebih baik dilakukan dengan cara mempercepat dan memperbesar volume penyaluran raskin. Alasannya, pertama, ada atau tak ada OP, raskin tetap harus disalurkan kepada kelompok sasaran. Musim paceklik seperti sekarang merupakan saat paling tepat karena nilai manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Sebaliknya, pada puncak panen raya volume penyaluran raskin dikurangi atau bahkan ditiadakan agar harga beras petani tidak anjlok.
Kedua, volume raskin dalam sekali penyaluran sangat besar, mencapai 230.000 ton. Ketiga, jangkauan wilayah sangat luas karena bisa menjangkau seluruh pelosok Tanah Air dan terinci by name by address. Keempat, harga tebus raskin Rp 1.600 per kilogram relatif terjangkau oleh masyarakat miskin.
Sebaliknya, OPM beras tak efektif menstabilkan harga di pasaran karena beberapa keterbatasan. Di antaranya OPM beras hanya dilakukan di beberapa titik penjualan, volume beras untuk OP sangat sedikit, selisih harga beras OP dan harga riil di pasar sangat kecil sehingga kelompok sasaran tidak mampu membeli.
Pembenahan data
Selain memberantas mafia beras, ada satu hal mendasar yang harus segera ditangani, yaitu pembenahan data. Selama ini data beras antar-kementerian/lembaga sangat beragam sehingga tarik ulur masalah kebijakan beras sering bermula dari sini. Setiap instansi bersikukuh pada kebenaran data mereka dan cenderung memberikan penilaian overestimate atau underestimate terhadap data instansi lain.
Mari kita cermati perhitungan berikut. Selama ini ada tiga versi data konsumsi beras per kapita per tahun, yaitu versi Kementerian Pertanian 139,15 kilogram, versi Badan Pusat Statistik (BPS) 113,48 kilogram, dan versi Susenas 2012 sebesar 98 kilogram. Data inilah yang digunakan untuk perencanaan kebijakan strategis di bidang pangan.
Untuk menghitung neraca beras kita ambil data angka ramalan II BPS yang menyebutkan produksi padi nasional 2014 mencapai 70,61 juta ton gabah kering giling (setara 44,73 juta ton beras). Kebutuhan beras nasional (asumsi jumlah penduduk 247 juta orang, konsumsi per kapita per tahun 139,15 kilogram) mencapai 34,37 juta ton. Jika data tersebut bisa dipertanggungjawabkan, saat ini sudah terjadi surplus produksi beras nasional minimal 10 juta ton (versi BPS dan versi Susenas lebih besar lagi). Kerancuan data beras juga terjadi pada perhitungan data produksi. Data produksi beras berasal dari kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan BPS. Data yang menyangkut luas tanam, luas panen, dan luas gagal panen menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian. Adapun data menyangkut produktivitas menjadi tanggung jawab Kantor Statistik.
Karena berbagai kendala, seperti kurangnya sarana, terbatasnya pengetahuan petugas, serta usia yang rata-rata sudah tua, membuat pengukuran luasan panen sering hanya dilakukan dengan perkiraan pandangan mata (eye estimate). Pengumpulan data produktivitas yang dilakukan dengan cara ”ubinan” juga masih menggunakan peralatan sederhana sehingga kemungkinan terjadinya human error sangat besar. Bias data pengukuran luas panen dan produktivitas ini secara berantai berimbas pada data produksi. Realisasi produksi jauh lebih kecil dibanding perhitungan di atas kertas atau sebaliknya.
Mau tidak mau, suka tidak suka, data statistik beras harus segera dibenahi. Data yang akurat sangat membantu pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis di bidang pangan. Seperti kebijakan apa saja yang harus segera ditempuh untuk pengamanan produksi dan cadangan pangan, perlu atau tidak dilakukan impor, kapan waktu paling tepat impor dilakukan,
TOTO SUBANDRIYO
Pengamat Ekonomi; Alumnus IPB dan Magister Manajemen Universitas Jenderal Soedirman
http://nasional.sindonews.com/read/968103/16/gobel-diuji-mafia-beras-1424746834
Gobel Diuji Mafia Beras
Selasa, 24 Februari 2015
Pemerintah menahan diri untuk tidak membuka keran impor beras dalam waktu dekat meski terjadi lonjakan harga beras yang cukup tinggi sejak awal Februari ini.
Alasannya,selain stok beras tersedia untuk beberapa bulan ke depan, pada Maret dan April mulai panen raya.Menyikapi kenaikan harga beras agar tidak menjadi bola liar, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memilih kebijakan operasi pasar dengan memanfaatkan stok cadangan beras milik Bulog. Sayangnya, kebijakan operasi beras disalahgunakan pedagang yang melibatkan orang dalam Bulog, sebagaimana diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel.
Benarkah ada kolaborasi antara pedagang dan orang Bulog yang mempermainkan harga beras—yang belakangan dijuluki mafia beras dibalik meroketnya harga beras di Jakarta dan sekitarnya? Yang pasti,selama dua pekan dalam bulan ini harga beras untuk semua jenis di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mencatat kenaikan sekitar 30%.
Para pedagang mengklaim untuk pertama kalinya kenaikan harga beras dipasar induk memecahkan rekor dalam sejarah. Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggandeng pasukan dari Kodam Jaya untuk pengamanan.
Sementara secara nasional Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SPPKP)Kemendag memantau kenaikan harga beras hanya 2% selama dua pekan ini.Dari hasil monitor SPPKP harga rata-rataberas secara nasional yang terbentuk pada 1 Februari sebesar Rp9.629 per kilogram(kg), lalu sepuluh hari kemudian terjadi kenaikan harga walau tidak signifikan menjadi sebesar Rp9.789 per kg.
Pada 18 Februari harga beras naik lagi yang mencapai Rp9.837 per kg. Pemerintah mengakui panen pada sejumlah sentra produksi beras memang masih rendah pada awal tahun ini sebagai salah satu pemicu kenaikan harga beras.
Lalu,mengapa harga beras di Jakarta dan sekitarnya bisa meroket? Untuk menjelaskan kenaikan harga beras yang fenomenal itu, pengamat pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, memakai empat pendekatan.
Pertama,keterlambatan musim panen dan saat ini periode transisi antara musim paceklik dan panen raya yang diperkirakan mulai berlangsung pada bulan depan sehingga pemerintah tak perlu membuka keran impor.Hanya,kenaikan harga beras di Jakarta yang mencapai 30% dipertanyakan karena kenaikan harga beras yang wajar seharusnya pada kisaran 10% hingga15%.
Kedua,pada periode November dan Desember 2014,Bulog tidak menyalurkan beras untuk masyarakat miskin. Itu berpengaruh pada permintaan beras yang melonjak signifikan.
Ketiga,perubahan operasi beras yang digelar Bulog.Selama inioperasi pasar kepedagang besar di Pasar Induk Cipinang,namun pemerintah menilai salah sasaran sebab harga beras tetap tinggi, yang terjadi justru melahirkan praktik pengoplosan. Sejak Februari operasi pasar tidak melalui pedagang, tetapi berdampak pada kenaikan harga.
Keempat ,permainan dalam perdagangan beras yang oleh mendag diistilahkan sebagai mafia beras. Sebelumnya istilah mafia beras dipopulerkan Mendag Rachmat Gobel terkait distribusi ilegal beras operasi pasar Bulog. Pada pertengahan Januari lalu,muncul kasus beras operasi pasar Bulog yang dioplos di Cakung,Jakarta Timur.
Modusnya dengan cara mengoplos berasoperasi pasar Bulog seharga Rp7.400 perkg dengan beras jenis medium yang lebih baik lalu dikemas ulang dengan harga di atas Rp8.000 per kg. Praktik curang tersebut membuat pemerintah mengubah mekanisme operasi pasar.
Sejak awal Februari operasi beras tak lagi melalui pedagang di Pasar Induk Cipinang,namun langsung ke pasar tradisional dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pemerintah bahwa terjadi kenaikan harga beras yang mencapai sekitar 30% di wilayah Jakarta terutama di pasar induk beras lebih karena dipicu ulah pedagang.
Mafia beras tidak bisa lagimengoplos beras dari operasi pasar Bulog.Dengan perubahan sasaran operasi pasar yang langsung ke pasar tradisional dan masyarakat telah mengurangi pasokan beras di pedagang besar, terutama di Pasar Induk Cipinang.
Dengan memahami pokok masalah penyebab kenaikan harga beras tersebut, sekarang tinggal menunggu aksi nyata dari pemerintah bagaimana menstabilkan harga beras. Dan, meringkus para mafia beras yang jelas sudah meresahkan masyarakat.
(ftr)
http://nasional.sindonews.com/read/968103/16/gobel-diuji-mafia-beras-1424746834
Pemerintah menahan diri untuk tidak membuka keran impor beras dalam waktu dekat meski terjadi lonjakan harga beras yang cukup tinggi sejak awal Februari ini.
Alasannya,selain stok beras tersedia untuk beberapa bulan ke depan, pada Maret dan April mulai panen raya.Menyikapi kenaikan harga beras agar tidak menjadi bola liar, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memilih kebijakan operasi pasar dengan memanfaatkan stok cadangan beras milik Bulog. Sayangnya, kebijakan operasi beras disalahgunakan pedagang yang melibatkan orang dalam Bulog, sebagaimana diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel.
Benarkah ada kolaborasi antara pedagang dan orang Bulog yang mempermainkan harga beras—yang belakangan dijuluki mafia beras dibalik meroketnya harga beras di Jakarta dan sekitarnya? Yang pasti,selama dua pekan dalam bulan ini harga beras untuk semua jenis di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mencatat kenaikan sekitar 30%.
Para pedagang mengklaim untuk pertama kalinya kenaikan harga beras dipasar induk memecahkan rekor dalam sejarah. Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggandeng pasukan dari Kodam Jaya untuk pengamanan.
Sementara secara nasional Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SPPKP)Kemendag memantau kenaikan harga beras hanya 2% selama dua pekan ini.Dari hasil monitor SPPKP harga rata-rataberas secara nasional yang terbentuk pada 1 Februari sebesar Rp9.629 per kilogram(kg), lalu sepuluh hari kemudian terjadi kenaikan harga walau tidak signifikan menjadi sebesar Rp9.789 per kg.
Pada 18 Februari harga beras naik lagi yang mencapai Rp9.837 per kg. Pemerintah mengakui panen pada sejumlah sentra produksi beras memang masih rendah pada awal tahun ini sebagai salah satu pemicu kenaikan harga beras.
Lalu,mengapa harga beras di Jakarta dan sekitarnya bisa meroket? Untuk menjelaskan kenaikan harga beras yang fenomenal itu, pengamat pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, memakai empat pendekatan.
Pertama,keterlambatan musim panen dan saat ini periode transisi antara musim paceklik dan panen raya yang diperkirakan mulai berlangsung pada bulan depan sehingga pemerintah tak perlu membuka keran impor.Hanya,kenaikan harga beras di Jakarta yang mencapai 30% dipertanyakan karena kenaikan harga beras yang wajar seharusnya pada kisaran 10% hingga15%.
Kedua,pada periode November dan Desember 2014,Bulog tidak menyalurkan beras untuk masyarakat miskin. Itu berpengaruh pada permintaan beras yang melonjak signifikan.
Ketiga,perubahan operasi beras yang digelar Bulog.Selama inioperasi pasar kepedagang besar di Pasar Induk Cipinang,namun pemerintah menilai salah sasaran sebab harga beras tetap tinggi, yang terjadi justru melahirkan praktik pengoplosan. Sejak Februari operasi pasar tidak melalui pedagang, tetapi berdampak pada kenaikan harga.
Keempat ,permainan dalam perdagangan beras yang oleh mendag diistilahkan sebagai mafia beras. Sebelumnya istilah mafia beras dipopulerkan Mendag Rachmat Gobel terkait distribusi ilegal beras operasi pasar Bulog. Pada pertengahan Januari lalu,muncul kasus beras operasi pasar Bulog yang dioplos di Cakung,Jakarta Timur.
Modusnya dengan cara mengoplos berasoperasi pasar Bulog seharga Rp7.400 perkg dengan beras jenis medium yang lebih baik lalu dikemas ulang dengan harga di atas Rp8.000 per kg. Praktik curang tersebut membuat pemerintah mengubah mekanisme operasi pasar.
Sejak awal Februari operasi beras tak lagi melalui pedagang di Pasar Induk Cipinang,namun langsung ke pasar tradisional dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pemerintah bahwa terjadi kenaikan harga beras yang mencapai sekitar 30% di wilayah Jakarta terutama di pasar induk beras lebih karena dipicu ulah pedagang.
Mafia beras tidak bisa lagimengoplos beras dari operasi pasar Bulog.Dengan perubahan sasaran operasi pasar yang langsung ke pasar tradisional dan masyarakat telah mengurangi pasokan beras di pedagang besar, terutama di Pasar Induk Cipinang.
Dengan memahami pokok masalah penyebab kenaikan harga beras tersebut, sekarang tinggal menunggu aksi nyata dari pemerintah bagaimana menstabilkan harga beras. Dan, meringkus para mafia beras yang jelas sudah meresahkan masyarakat.
(ftr)
http://nasional.sindonews.com/read/968103/16/gobel-diuji-mafia-beras-1424746834
Distribusi Raskin yang Tidak Merata Picu Kenaikan Harga Beras
Senin, 23 Februari 2015
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, mengatakan, penyebab naiknya harga beras dan langkanya pasokan, adalah karena beras miskin (raskin) tidak dibagi secara merata.
Masyarakat yang tadinya ditargetkan menerima raskin, akhirnya membeli beras kelas medium, dan membuat pasokan beras di pasaran berkurang, sehingga mendongkrak harga.
Sofyan mengatakan, permasalahan penyebaran raskin sudah dimulai sejak November-Desember 2015, ditambah dengan Januari-Februari yang penyerapannya sangat lambat.
"Total januari Februari cuma 144 ribu ton beras, Jadi pasokan memang kurang, dan pasar melihatnya ini," katanya kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan sejumlah menteri untuk membahas naiknya harga beras, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).
Pemerintah sudah sempat menelusuri permasalahan distribusi raskin, diketahui masalahnya antara lain karena banyak yang menerima kurang dari jatahnya, dan ada kepala daerah yang membagi raskin secara merata, termasuk untuk keluarga mampu.
"Ini karena masalah administrasi saja, kita Ingin memperbaiki itu, kita bereskan itu dulu semua," jelasnya.
Namun demikian, fenomena itu hanyalah sementara, dan tidak terjadi merata di seluruh Indonesia. Kata dia bahkan di sejumlah kota harga berasnya turun.
Bulog, kata Sofyan, masih memiliki cadangan beras sebanyak 1,3 juta ton. Rencananya pemerintah akan mengucurkan 300 ribu ton untuk didistribusikan ke penerima raskin, yang sebelumnya sempat menjadi korban atas pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan harga akan kembali normal.
Para Bupati, Wali Kota dan Gubernur rencananya akan mengirimkan Surat Pengajuan Alokasi (SPA), dan akan merinci berapa banyak raskin yang mereka butuhkan. Dengan demikian pemerintah bisa memastikan, berapa kebutuhan masing-masing daerah.
"Selain itu sebentar lagi kan masa panen raya, mudah-mudahan pasokan melimpah," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/23/distribusi-raskin-yang-tidak-merata-picu-kenaikan-harga-beras
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, mengatakan, penyebab naiknya harga beras dan langkanya pasokan, adalah karena beras miskin (raskin) tidak dibagi secara merata.
Masyarakat yang tadinya ditargetkan menerima raskin, akhirnya membeli beras kelas medium, dan membuat pasokan beras di pasaran berkurang, sehingga mendongkrak harga.
Sofyan mengatakan, permasalahan penyebaran raskin sudah dimulai sejak November-Desember 2015, ditambah dengan Januari-Februari yang penyerapannya sangat lambat.
"Total januari Februari cuma 144 ribu ton beras, Jadi pasokan memang kurang, dan pasar melihatnya ini," katanya kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan sejumlah menteri untuk membahas naiknya harga beras, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).
Pemerintah sudah sempat menelusuri permasalahan distribusi raskin, diketahui masalahnya antara lain karena banyak yang menerima kurang dari jatahnya, dan ada kepala daerah yang membagi raskin secara merata, termasuk untuk keluarga mampu.
"Ini karena masalah administrasi saja, kita Ingin memperbaiki itu, kita bereskan itu dulu semua," jelasnya.
Namun demikian, fenomena itu hanyalah sementara, dan tidak terjadi merata di seluruh Indonesia. Kata dia bahkan di sejumlah kota harga berasnya turun.
Bulog, kata Sofyan, masih memiliki cadangan beras sebanyak 1,3 juta ton. Rencananya pemerintah akan mengucurkan 300 ribu ton untuk didistribusikan ke penerima raskin, yang sebelumnya sempat menjadi korban atas pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan harga akan kembali normal.
Para Bupati, Wali Kota dan Gubernur rencananya akan mengirimkan Surat Pengajuan Alokasi (SPA), dan akan merinci berapa banyak raskin yang mereka butuhkan. Dengan demikian pemerintah bisa memastikan, berapa kebutuhan masing-masing daerah.
"Selain itu sebentar lagi kan masa panen raya, mudah-mudahan pasokan melimpah," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/23/distribusi-raskin-yang-tidak-merata-picu-kenaikan-harga-beras
Senin, 23 Februari 2015
Ada Oknum di Bulog Main Mafia Pengoplos Beras
Senin, 23 Februari 2015
Para mafia itu juga ada di dalam Perum Bulog sendiri. Oknum itulah yang mengatur distribusi beras tersebut.
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mafia pengoplos beras merajalela membuat pemerintah meradang. Gara-gara ulah para pengoplos tersebut, membuat mekanisme penyaluran beras jadi terhambat.
Pengamat Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, para mafia itu sebagian berada di dalam Perum Bulog sendiri. Oknum itulah yang mengatur distribusi beras tersebut.
"Dugaan praktik penyelewengan terjadi saat operasi pasar (OP). Ada praktik pengoplosan saat beras disalurkan dari Perum Bulog ke pedagang pasar seperti ke Pasar Induk Cipinang," katanya di Jakarta, Senin (23/2).
Menurutnya, akibat permainan itu membuat Bulog kemudian mengubah skema penyaluran beras langsung tanpa melalui pedagang. Akibatnya harga beras malah melonjak.
"Saat musim paceklik biasanya harga beras naik 10 persen-15 persen masih oke. Tetapi kalau naik 30 persen ada sesuatu yang harus dipecahkan oleh pemerintah," kata nya.
Karena itu, Bustanul meminta agar bila oknum itu ditemukan langsung saja ditindak tegas secara hukum. "Saya memang belum lihat di lapangan. Namun fenomenanya lebih banyak kekurangan pasokan. Apakah ada yang bermain, pemerintah harus turun tangan," tegasnya.
Bustanul menyarankan agar pemerintah tetap menyalurkan beras ke pedagang dengan catatan melalui prosedur ketat agar praktik penyelundupan beras Bulog tidak ada penyimpangan.
"Itu menjadi salah satu pemicu. Karena yang diinginkan pedagang itu beras curah, kalau disetop ikut mempengaruhi stok. Saya sarankan beras Bulog tetap disalurkan ke pasar dan pedagang asal syaratnya diperketat," katanya.
Selain dugaan permainan kartel beras, Bustanul mengungkapkan keterlambatan musim panen juga ditengarai sebagai pemicu kenaikan harga beras. Namun ia optimistis harga beras akan kembali normal dalam hitungan minggu kedepan. Ia mengungkapkan stok beras Bulog cukup sehingga tidak perlu impor.
"Saya berpikir tidak harus karena dikhawatirkan impor itu justru nanti pada saat musim panen harga gabah terpuruk," kata Bustanul.
Bustanul menegaskan, jika pemerintah membuka keran impor beras, maka realisasi impor baru akan terjadi pada bulan Maret hingga Juni 2015. Artinya realisasi impor bertepatan saat musim panen raya.
http://www.jitunews.com/read/9722/ada-oknum-di-bulog-main-mafia-pengoplos-beras#axzz3SZNNBHaw
Para mafia itu juga ada di dalam Perum Bulog sendiri. Oknum itulah yang mengatur distribusi beras tersebut.
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mafia pengoplos beras merajalela membuat pemerintah meradang. Gara-gara ulah para pengoplos tersebut, membuat mekanisme penyaluran beras jadi terhambat.
Pengamat Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, para mafia itu sebagian berada di dalam Perum Bulog sendiri. Oknum itulah yang mengatur distribusi beras tersebut.
"Dugaan praktik penyelewengan terjadi saat operasi pasar (OP). Ada praktik pengoplosan saat beras disalurkan dari Perum Bulog ke pedagang pasar seperti ke Pasar Induk Cipinang," katanya di Jakarta, Senin (23/2).
Menurutnya, akibat permainan itu membuat Bulog kemudian mengubah skema penyaluran beras langsung tanpa melalui pedagang. Akibatnya harga beras malah melonjak.
"Saat musim paceklik biasanya harga beras naik 10 persen-15 persen masih oke. Tetapi kalau naik 30 persen ada sesuatu yang harus dipecahkan oleh pemerintah," kata nya.
Karena itu, Bustanul meminta agar bila oknum itu ditemukan langsung saja ditindak tegas secara hukum. "Saya memang belum lihat di lapangan. Namun fenomenanya lebih banyak kekurangan pasokan. Apakah ada yang bermain, pemerintah harus turun tangan," tegasnya.
Bustanul menyarankan agar pemerintah tetap menyalurkan beras ke pedagang dengan catatan melalui prosedur ketat agar praktik penyelundupan beras Bulog tidak ada penyimpangan.
"Itu menjadi salah satu pemicu. Karena yang diinginkan pedagang itu beras curah, kalau disetop ikut mempengaruhi stok. Saya sarankan beras Bulog tetap disalurkan ke pasar dan pedagang asal syaratnya diperketat," katanya.
Selain dugaan permainan kartel beras, Bustanul mengungkapkan keterlambatan musim panen juga ditengarai sebagai pemicu kenaikan harga beras. Namun ia optimistis harga beras akan kembali normal dalam hitungan minggu kedepan. Ia mengungkapkan stok beras Bulog cukup sehingga tidak perlu impor.
"Saya berpikir tidak harus karena dikhawatirkan impor itu justru nanti pada saat musim panen harga gabah terpuruk," kata Bustanul.
Bustanul menegaskan, jika pemerintah membuka keran impor beras, maka realisasi impor baru akan terjadi pada bulan Maret hingga Juni 2015. Artinya realisasi impor bertepatan saat musim panen raya.
http://www.jitunews.com/read/9722/ada-oknum-di-bulog-main-mafia-pengoplos-beras#axzz3SZNNBHaw
Sabtu, 21 Februari 2015
Distribusi Bulog Akan Diaudit
Sabtu, 21 Februari 2015
JAKARTA - Pemerintah akan mengaudit dan mengevaluasi sistem distribusi beras oleh Bulog. Operasi pasar oleh Bulog selama dinilai tidak efektif menstabilkan harga beras di pasaran.
Tak hanya itu, pemerintah juga mencurigai adanya peran mafia beras karena saat ini harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut terus mengalami kenaikan hingga 30%, kendati operasi pasar telah dilakukan sejak Desember 2014. Tercatat, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015 Bulog telah mengeluarkan lebih dari 75.000 ton beras dalam rangka operasi pasar.
Harga jual beras di tingkat konsumen ditetapkan pemerintah sebesar Rp7.400 per kg. Kenyataannya, hingga kini harga berasdipasaran, terutamakawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi (Jadetabek), jauh lebih tinggi dari harga tersebut. “Beras sudah digelontorkan kok harga enggak turun-turun? Ini aneh,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Jakarta, kemarin.
Rachmat menengarai ada mafia beras yang berperan mengatur harga di pasaran. Kecurigaan akan adanya mafia beras ini dipicu oleh masuknya beras Bulog, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang dalam waktu beberapa hari terakhir yang jumlahnya mencapai 1.800 ton. Padahal, dari gudang Bulog tidak ada pengiriman.
“Saya mendapatkan laporan beras yang masuk bukan dari gudang Bulog. Lalu siapa yang memasukkan beras tersebut? Sampai saat ini sudah 1.800 ton, itu terjadi sejak awal Februari 2015,” ujar Rachmat. Pada Februari 2015 pemerintah akhirnya menurunkan satgas untuk segera mendistribusikan beras Bulog langsung ke masyarakat, melalui 12 titik pasar rakyat dan 50 titik permukiman di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Rachmat mengatakan, sistem distribusi sebelumnya kurang efektif. “Jadi, apakah sistemnya harus diubah, kita akan audit sistem yang ada selama ini,” katanya. Kepala Bulog Lenny Sugihat mengatakan sejak Desember 2014 Bulog sudah melakukan operasi pasar yang bertujuan mengendalikan dan menstabilkan harga beras. Skema operasi pasar tersebut memiliki tiga cara.
Pertama, berdasarkan permintaan pemerintah daerah yang disalurkan Pasar Induk Cipinang melalui kios-kios. Kedua, bekerja sama dengan PD Pasar Jaya. Terakhir, dilakukan oleh satgas Bulog sendiri. “Kami memantau di DKI Jakarta, sejak Desember 2014-Januari 2015 kami sudah keluarkan lebih dari 75.000 ton beras dalam rangka operasi pasar.
Seharusnya harga tidak naik, tetapi saat dicek di pasar tidak ada beras dengan harga Rp7.400 per kilogram,” kata Lenny. Terkait dugaan delivery order (DO) yang disalahgunakan oleh oknum Bulog, Lenny menjamin tidak akan memberikan toleransi jika memang terbukti ada permainan. “Saya sudah sampaikan pada jajaran Bulog, tidak ada toleransi untuk fraud.
Kalau memang ada temuan, akan diproses hukum,” tandasnya. Dia juga sepakat seluruh sistem yang ada di Bulog akan dievaluasi. Lenny mengatakan, pemantauan juga dilakukan bersama lembaga lain seperti BPK dan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara . Terlepas dari harga beras yang naik tinggi, Kementerian Perdagangan memastikan tetap tidak akan membuka keran impor beras meskipun saat ini harga beras sudah naik hingga 30%.
“Tidak akan ada impor, pasti,” jamin Rachmat. Dia mengatakan, langkah itu dikarenakan pemerintah masih memiliki stok beras yang mencukupi di Perum Bulog. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan memasuki masa panen raya. Rachmat menjelaskan, jika pemerintah membuka keran impor beras, maka diperkirakan beras tersebut akan masuk ke Indonesia kurang lebih pada Maret 2015, atau bersamaan dengan panen raya. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring menambahkan, bulan Februari-Maret ketersediaan gabah kering giling (GKG) diproyeksikan mencapai 19 juta ton.
Inda susanti
http://www.koran-sindo.com/read/967107/150/distribusi-bulog-akan-diaudit-1424488853
JAKARTA - Pemerintah akan mengaudit dan mengevaluasi sistem distribusi beras oleh Bulog. Operasi pasar oleh Bulog selama dinilai tidak efektif menstabilkan harga beras di pasaran.
Tak hanya itu, pemerintah juga mencurigai adanya peran mafia beras karena saat ini harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut terus mengalami kenaikan hingga 30%, kendati operasi pasar telah dilakukan sejak Desember 2014. Tercatat, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015 Bulog telah mengeluarkan lebih dari 75.000 ton beras dalam rangka operasi pasar.
Harga jual beras di tingkat konsumen ditetapkan pemerintah sebesar Rp7.400 per kg. Kenyataannya, hingga kini harga berasdipasaran, terutamakawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi (Jadetabek), jauh lebih tinggi dari harga tersebut. “Beras sudah digelontorkan kok harga enggak turun-turun? Ini aneh,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Jakarta, kemarin.
Rachmat menengarai ada mafia beras yang berperan mengatur harga di pasaran. Kecurigaan akan adanya mafia beras ini dipicu oleh masuknya beras Bulog, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang dalam waktu beberapa hari terakhir yang jumlahnya mencapai 1.800 ton. Padahal, dari gudang Bulog tidak ada pengiriman.
“Saya mendapatkan laporan beras yang masuk bukan dari gudang Bulog. Lalu siapa yang memasukkan beras tersebut? Sampai saat ini sudah 1.800 ton, itu terjadi sejak awal Februari 2015,” ujar Rachmat. Pada Februari 2015 pemerintah akhirnya menurunkan satgas untuk segera mendistribusikan beras Bulog langsung ke masyarakat, melalui 12 titik pasar rakyat dan 50 titik permukiman di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Rachmat mengatakan, sistem distribusi sebelumnya kurang efektif. “Jadi, apakah sistemnya harus diubah, kita akan audit sistem yang ada selama ini,” katanya. Kepala Bulog Lenny Sugihat mengatakan sejak Desember 2014 Bulog sudah melakukan operasi pasar yang bertujuan mengendalikan dan menstabilkan harga beras. Skema operasi pasar tersebut memiliki tiga cara.
Pertama, berdasarkan permintaan pemerintah daerah yang disalurkan Pasar Induk Cipinang melalui kios-kios. Kedua, bekerja sama dengan PD Pasar Jaya. Terakhir, dilakukan oleh satgas Bulog sendiri. “Kami memantau di DKI Jakarta, sejak Desember 2014-Januari 2015 kami sudah keluarkan lebih dari 75.000 ton beras dalam rangka operasi pasar.
Seharusnya harga tidak naik, tetapi saat dicek di pasar tidak ada beras dengan harga Rp7.400 per kilogram,” kata Lenny. Terkait dugaan delivery order (DO) yang disalahgunakan oleh oknum Bulog, Lenny menjamin tidak akan memberikan toleransi jika memang terbukti ada permainan. “Saya sudah sampaikan pada jajaran Bulog, tidak ada toleransi untuk fraud.
Kalau memang ada temuan, akan diproses hukum,” tandasnya. Dia juga sepakat seluruh sistem yang ada di Bulog akan dievaluasi. Lenny mengatakan, pemantauan juga dilakukan bersama lembaga lain seperti BPK dan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara . Terlepas dari harga beras yang naik tinggi, Kementerian Perdagangan memastikan tetap tidak akan membuka keran impor beras meskipun saat ini harga beras sudah naik hingga 30%.
“Tidak akan ada impor, pasti,” jamin Rachmat. Dia mengatakan, langkah itu dikarenakan pemerintah masih memiliki stok beras yang mencukupi di Perum Bulog. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan memasuki masa panen raya. Rachmat menjelaskan, jika pemerintah membuka keran impor beras, maka diperkirakan beras tersebut akan masuk ke Indonesia kurang lebih pada Maret 2015, atau bersamaan dengan panen raya. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring menambahkan, bulan Februari-Maret ketersediaan gabah kering giling (GKG) diproyeksikan mencapai 19 juta ton.
Inda susanti
http://www.koran-sindo.com/read/967107/150/distribusi-bulog-akan-diaudit-1424488853
Jumat, 20 Februari 2015
Praktik Mafia Beras Diduga Melibatkan Orang Dalam Bulog
Jumat, 20 Februari 2015
Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Perum Bulog sedang melakukan investigasi terkait temuan penimbunan dan pengoplosan beras operasi pasar (OP) Perum Bulog yang terjadi gudang di Cakung, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2015.
Berdasarkan bukti yang ada, dugaan sementara pelakunya melibatkan orang dalam Perum Bulog yang bekerjasama dengan mafia beras.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel saat memberikan keterangan soal beras di Kantor Kemendag Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (20/02/2015).
Gobel menemukan sejumlah fakta yang memperkuat dugaan bahwa pelaku pengoplosan dan penimbunan beras di gedung Cakung melibatkan orang dalam Bulog.
"Indikasi kedua ada DO (Delivery Order). Saya sama Bu Lenny (Dirut Bulog) akan lihat. Ya DO itu kan dikasih (dikeluarkan) oleh Bulog, kita akan periksa nanti," katanya.
Gobel telah memegang DO yang dimaksud dan akan diinvestigasi lebih lanjut oleh Kemendag dan Perum Bulog. Menurut Gobel praktik penimbunan dan pengoplosan beras Bulog yang dilakukan di Cakung jelas merugikan negara dan masyarakat.
"Ini siapa yang bermain di sana. Saya akan tunjukan foto sidak. Sidak di Cakung di depan ini ada mesin proses. Kalau mau disalurkan seharusnya pakai karung Bulog kan. Ini semua beras Bulog indikasi menahan stok," papar Gobel.
Di tempat yang sama, Dirut Bulog Lenny Sugihat belum mau mengungkapkan siapa oknum orang dalam Bulog yang bermain terkait pengoplosan dan penimbunan beras Bulog di Gudang Cakung Jakarta Timur. Saat ini proses penyelidikan masih dilakukan dengan melibatkan banyak pihak seperti BPK dan Kejaksaan.
"Pada intinya tidak ada toleransi kita semua akan bereskan tidak toleransi. Seluruh sistem akan dievaluasi terus-menerus. Artinya jika dalam tubuh Bulog ada indikasi itu akan saya kejar. Saya sudah sampaikan pada jajaran Bulog kalau tidak ada toleransi untuk kejahatan. Kalau ada yang terlibat akan diproses hukum," tegas Lenny.
Bulog selama ini memiliki 3 sistem pendistribusian beras operasi pasar, pertama beras didistribusikan ke Food Station seperti di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur atau yang selama ini rutin dilakukan Bulog. Kedua adalah beras didistribusikan langsung ke PD Pasar Jaya. Ketiga melalui Satgas yang mendistribusikan beras langsung ke konsumen di pasar.
(wij/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/02/20/182254/2838663/4/praktik-mafia-beras-diduga-melibatkan-orang-dalam-bulog?991101mainnews
Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Perum Bulog sedang melakukan investigasi terkait temuan penimbunan dan pengoplosan beras operasi pasar (OP) Perum Bulog yang terjadi gudang di Cakung, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2015.
Berdasarkan bukti yang ada, dugaan sementara pelakunya melibatkan orang dalam Perum Bulog yang bekerjasama dengan mafia beras.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel saat memberikan keterangan soal beras di Kantor Kemendag Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (20/02/2015).
Gobel menemukan sejumlah fakta yang memperkuat dugaan bahwa pelaku pengoplosan dan penimbunan beras di gedung Cakung melibatkan orang dalam Bulog.
"Indikasi kedua ada DO (Delivery Order). Saya sama Bu Lenny (Dirut Bulog) akan lihat. Ya DO itu kan dikasih (dikeluarkan) oleh Bulog, kita akan periksa nanti," katanya.
Gobel telah memegang DO yang dimaksud dan akan diinvestigasi lebih lanjut oleh Kemendag dan Perum Bulog. Menurut Gobel praktik penimbunan dan pengoplosan beras Bulog yang dilakukan di Cakung jelas merugikan negara dan masyarakat.
"Ini siapa yang bermain di sana. Saya akan tunjukan foto sidak. Sidak di Cakung di depan ini ada mesin proses. Kalau mau disalurkan seharusnya pakai karung Bulog kan. Ini semua beras Bulog indikasi menahan stok," papar Gobel.
Di tempat yang sama, Dirut Bulog Lenny Sugihat belum mau mengungkapkan siapa oknum orang dalam Bulog yang bermain terkait pengoplosan dan penimbunan beras Bulog di Gudang Cakung Jakarta Timur. Saat ini proses penyelidikan masih dilakukan dengan melibatkan banyak pihak seperti BPK dan Kejaksaan.
"Pada intinya tidak ada toleransi kita semua akan bereskan tidak toleransi. Seluruh sistem akan dievaluasi terus-menerus. Artinya jika dalam tubuh Bulog ada indikasi itu akan saya kejar. Saya sudah sampaikan pada jajaran Bulog kalau tidak ada toleransi untuk kejahatan. Kalau ada yang terlibat akan diproses hukum," tegas Lenny.
Bulog selama ini memiliki 3 sistem pendistribusian beras operasi pasar, pertama beras didistribusikan ke Food Station seperti di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur atau yang selama ini rutin dilakukan Bulog. Kedua adalah beras didistribusikan langsung ke PD Pasar Jaya. Ketiga melalui Satgas yang mendistribusikan beras langsung ke konsumen di pasar.
(wij/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/02/20/182254/2838663/4/praktik-mafia-beras-diduga-melibatkan-orang-dalam-bulog?991101mainnews
Marah-marah, Mendag Gobel Sebut Ada Mafia Beras
Jumat, 20 Februari 2015
Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel sempat marah-marah saat memberikan penjelasan soal adanya informasi kenaikan harga beras di Jakarta yang mencapai 30%. Dengan nada marah, Gobel menyebutkan ada praktik mafia beras yang bermain sehingga memicu kenaikan harga beras.
"Ini ulah mafia beras yang akan saya tindak. Pedagang yang tidak benar mau coba-coba termasuk menyebarkan berita," kata Gobel dengan nada tinggi, yang memakai baju kemeja biru saat di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (20/02/2015).
Ia mengungkapkan ada temuan terkait praktik mafia beras, yaitu kegiatan pengoplosan beras Bulog baru-baru ini di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
Beras Bulog seharga Rp 7.400/kg dioplos dengan beras jenis medium yang jauh lebih baik kemudian dikemas ulang dan dijual di atas harga Rp 8.000/kg.
Temuan ini pun menjadi dasar Gobel menghentikan penyaluran beras Bulog ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mulai awal bulan Februari 2015. "Ini mafia beras yang harus kita berantas," tambahnya lagi dengan nada tinggi.
Hingga saat ini, Kementerian Perdagangan dan Bulog masih mendalami kasus yang terjadi 18 Januari 2015 lalu. Bila terbukti ada perusahaan beras termasuk dari pihak Bulog yang bermain, ia akan mengambil tindakan tegas.
"Yang terlibat tindak, pecat, indikasi izin akan dicabut (bagi perusahaan). Lalu bisa dipidana juga karena meresahkan masyarakat," tegas Gobel.
Gobel menjelaskan Bulog selama ini memiliki 3 sistem pendistribusian beras operasi pasar, pertama beras didistribusikan ke Food Station seperti di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur atau yang selama ini rutin dilakukan Bulog. Kedua adalah beras didistribusikan langsung ke PD Pasar Jaya. Ketiga melalui Satgas yang mendistribusikan langsung beras ke pasar.
Kebijakan ini sempat dikeluhkan oleh pedagan beras di Pasar Cipinang. Seorang pedagang beras di Cipinang bernama Hilyas, mengatakan sebelumnya Bulog selalu rutin mengucurkan beras operasi pasar setiap 2 hari kepada pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, bila ada gangguan pasokan. Tujuannya untuk mengintervensi harga beras di tingkat pedagang khususnya di Cipinang.
"Kalau dulu 2 hari sekali kami diberikan jatah 5 ton per pedagang dengan harga tebus Rp 7.100/kg. Kalau sekarang kami hitung 5 ton per pedagang per bulan," imbuh Hilyas.
(wij/hen)
http://economy.okezone.com/read/2015/02/20/320/1108348/sofyan-sebut-bulog-jadi-sasaran-bully-pedagang
Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel sempat marah-marah saat memberikan penjelasan soal adanya informasi kenaikan harga beras di Jakarta yang mencapai 30%. Dengan nada marah, Gobel menyebutkan ada praktik mafia beras yang bermain sehingga memicu kenaikan harga beras.
"Ini ulah mafia beras yang akan saya tindak. Pedagang yang tidak benar mau coba-coba termasuk menyebarkan berita," kata Gobel dengan nada tinggi, yang memakai baju kemeja biru saat di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (20/02/2015).
Ia mengungkapkan ada temuan terkait praktik mafia beras, yaitu kegiatan pengoplosan beras Bulog baru-baru ini di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
Beras Bulog seharga Rp 7.400/kg dioplos dengan beras jenis medium yang jauh lebih baik kemudian dikemas ulang dan dijual di atas harga Rp 8.000/kg.
Temuan ini pun menjadi dasar Gobel menghentikan penyaluran beras Bulog ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mulai awal bulan Februari 2015. "Ini mafia beras yang harus kita berantas," tambahnya lagi dengan nada tinggi.
Hingga saat ini, Kementerian Perdagangan dan Bulog masih mendalami kasus yang terjadi 18 Januari 2015 lalu. Bila terbukti ada perusahaan beras termasuk dari pihak Bulog yang bermain, ia akan mengambil tindakan tegas.
"Yang terlibat tindak, pecat, indikasi izin akan dicabut (bagi perusahaan). Lalu bisa dipidana juga karena meresahkan masyarakat," tegas Gobel.
Gobel menjelaskan Bulog selama ini memiliki 3 sistem pendistribusian beras operasi pasar, pertama beras didistribusikan ke Food Station seperti di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur atau yang selama ini rutin dilakukan Bulog. Kedua adalah beras didistribusikan langsung ke PD Pasar Jaya. Ketiga melalui Satgas yang mendistribusikan langsung beras ke pasar.
Kebijakan ini sempat dikeluhkan oleh pedagan beras di Pasar Cipinang. Seorang pedagang beras di Cipinang bernama Hilyas, mengatakan sebelumnya Bulog selalu rutin mengucurkan beras operasi pasar setiap 2 hari kepada pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, bila ada gangguan pasokan. Tujuannya untuk mengintervensi harga beras di tingkat pedagang khususnya di Cipinang.
"Kalau dulu 2 hari sekali kami diberikan jatah 5 ton per pedagang dengan harga tebus Rp 7.100/kg. Kalau sekarang kami hitung 5 ton per pedagang per bulan," imbuh Hilyas.
(wij/hen)
http://economy.okezone.com/read/2015/02/20/320/1108348/sofyan-sebut-bulog-jadi-sasaran-bully-pedagang
Ini Penyebab Harga Beras Naik Tinggi
Jumat, 20 Februari 2015
Jakarta -Harga beras di pertengahan bulan Februari kembali mencuat ke harga tertinggi. Di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur seluruh jenis beras mulai dari beras jenis standar atau medium hingga beras premium naik rata-rata 30%.
Billy Haryanto salah seorang pedagang beras Pasar Induk Cipinang mengungkapkan kenaikan beras terjadi secara bertahap mulai 9 Februari 2015. Harga beras terus melonjak hingga sekarang.
"Naiknya drastis sekali," ungkap Billy kepada detikFinance, Jumat (19/02/2015).
Billy mencontohkan harga beras jenis IR 2 yang biasa dipasarkan dengan harga Rp 8.500/kg kini dijual Rp 11.000/kg. Hal yang sama juga terjadi pada beras IR I yang biasa Rp 9.500/kg kini Rp 12.000/kg.
Kenaikan harga juga terjadi pada jenis beras premium. Biasa harga beras premium dibanderol Rp 10.000/kg kini naik menjadi Rp 13.000/kg.
"Bukan naik lagi, krisis dan darurat," imbuhnya.
Billy juga menyebut kenaikan harga beras hingga 30% baru pertama kali terjadi. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)."Dari zaman Presiden Soekarno sampai Pak Jokowi, paling mahal beras sekarang. Saat ini beras paling murah (IR 2) Rp 11.000/kg, kualitas IR I Rp 12.000/kg," tuturnya.
Billy memperkirakan kenaikan harga beras dipicu belum meratanya panen beras di beberapa daerah penyangga kebutuhan beras Jakarta seperti Demak (Jawa Tengah) dan Jawa Barat. Akibatnya pasokan beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang turun drastis.
"Beras masuk berkurang, maksimal seharusnya 1.000-2.000 ton per hari karena kebutuhan DKI Jakarta 3.000 ton/hari. Sekarang 500 ton saja stok berkurang drastis karena beberapa sentra beras seperti Demak belum merata panennya," paparnya.
Sementara itu mengenai Perum Bulog yang telah menggelar operasi pasar (OP) beras murah mulai 16 Februari 2015 dinilai tidak efektif. Alasannya Bulog mendistribusikan beras dengan melibatkan Kodam Jaya bukan pedagang.
"Saat OP dilakukan dan melibatkan tentara justru harga beras tambah naik," kata Billy.
Menurut Billy, seharusnya Bulog melibatkan pedagang beras bukan tentara. Cara itu dilakukan karena pedagang beras mempunyai jaringan sehingga OP bisa dilakukan secara efektif.
"Karena Bulog nggak punya jaringan, pedagang yang punya jaringan," imbuhnya.Ia juga meminta Kepala Bulog untuk turun langsung ke lapangan melihat pasokan beras yang turun drastis di Pasar Induk Cipinang. Sehingga bisa menghitung berapa banyak beras yang harus dikeluarkan Bulog untuk OP beras murah.
"Kepala Bulog Bulog seharusnya merangkul pedagang saya yakin kejadiannya tidak jadi seperti ini (harga beras naik). Kalau seperti ini jadi fight sama pedagang," jelasnya.
Billy menjelaskan OP beras murah oleh Bulog mulai dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2015 lalu. Bulog merangkul Kodam Jaya dan menyelenggarakan OP beras murah di 62 titik yang terdiri dari 50 titik pemukiman dan 12 pasar strategis di Jabodetabek.
Beras yang dijual Bulog sudah dikemas 5 kg/pack dengan harga Rp 7.400/kg untuk medium dan Rp 9.000/kg untuk beras premium.
"Buktinya sejak Senin kemarin sampai sekarang OP dilakukan malah harga beras naik terus," sindirnya.
Jakarta -Harga beras di pertengahan bulan Februari kembali mencuat ke harga tertinggi. Di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur seluruh jenis beras mulai dari beras jenis standar atau medium hingga beras premium naik rata-rata 30%.
Billy Haryanto salah seorang pedagang beras Pasar Induk Cipinang mengungkapkan kenaikan beras terjadi secara bertahap mulai 9 Februari 2015. Harga beras terus melonjak hingga sekarang.
"Naiknya drastis sekali," ungkap Billy kepada detikFinance, Jumat (19/02/2015).
Billy mencontohkan harga beras jenis IR 2 yang biasa dipasarkan dengan harga Rp 8.500/kg kini dijual Rp 11.000/kg. Hal yang sama juga terjadi pada beras IR I yang biasa Rp 9.500/kg kini Rp 12.000/kg.
Kenaikan harga juga terjadi pada jenis beras premium. Biasa harga beras premium dibanderol Rp 10.000/kg kini naik menjadi Rp 13.000/kg.
"Bukan naik lagi, krisis dan darurat," imbuhnya.
Billy juga menyebut kenaikan harga beras hingga 30% baru pertama kali terjadi. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)."Dari zaman Presiden Soekarno sampai Pak Jokowi, paling mahal beras sekarang. Saat ini beras paling murah (IR 2) Rp 11.000/kg, kualitas IR I Rp 12.000/kg," tuturnya.
Billy memperkirakan kenaikan harga beras dipicu belum meratanya panen beras di beberapa daerah penyangga kebutuhan beras Jakarta seperti Demak (Jawa Tengah) dan Jawa Barat. Akibatnya pasokan beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang turun drastis.
"Beras masuk berkurang, maksimal seharusnya 1.000-2.000 ton per hari karena kebutuhan DKI Jakarta 3.000 ton/hari. Sekarang 500 ton saja stok berkurang drastis karena beberapa sentra beras seperti Demak belum merata panennya," paparnya.
Sementara itu mengenai Perum Bulog yang telah menggelar operasi pasar (OP) beras murah mulai 16 Februari 2015 dinilai tidak efektif. Alasannya Bulog mendistribusikan beras dengan melibatkan Kodam Jaya bukan pedagang.
"Saat OP dilakukan dan melibatkan tentara justru harga beras tambah naik," kata Billy.
Menurut Billy, seharusnya Bulog melibatkan pedagang beras bukan tentara. Cara itu dilakukan karena pedagang beras mempunyai jaringan sehingga OP bisa dilakukan secara efektif.
"Karena Bulog nggak punya jaringan, pedagang yang punya jaringan," imbuhnya.Ia juga meminta Kepala Bulog untuk turun langsung ke lapangan melihat pasokan beras yang turun drastis di Pasar Induk Cipinang. Sehingga bisa menghitung berapa banyak beras yang harus dikeluarkan Bulog untuk OP beras murah.
"Kepala Bulog Bulog seharusnya merangkul pedagang saya yakin kejadiannya tidak jadi seperti ini (harga beras naik). Kalau seperti ini jadi fight sama pedagang," jelasnya.
Billy menjelaskan OP beras murah oleh Bulog mulai dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2015 lalu. Bulog merangkul Kodam Jaya dan menyelenggarakan OP beras murah di 62 titik yang terdiri dari 50 titik pemukiman dan 12 pasar strategis di Jabodetabek.
Beras yang dijual Bulog sudah dikemas 5 kg/pack dengan harga Rp 7.400/kg untuk medium dan Rp 9.000/kg untuk beras premium.
"Buktinya sejak Senin kemarin sampai sekarang OP dilakukan malah harga beras naik terus," sindirnya.
Pemdes Keluhkan Raskin Berkutu dan Remuk
Jumat, 20 Februari 2015
RASKIN SUKOHARJO
Solopos.com SUKOHARJO — Sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Gatak mengeluhkan kondisi beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang akan dibagikan ke rumah tangga sasaran. Raskin tersebut berkutu, berwarna kuning, dan remuk.
Kaur Pembangunan Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Arif Purwanto, mengatakan raskin tersebut sudah didistribusikan ke seluruh RT di wilayahnya.
Dia mengatakan sejak dari Bulog raskin itu kondisinya buruk. Meskipun begitu, raskin yang dibagikan di Sukoharjo itu masih layak dikonsumsi.
“Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Desa Wironanggan sebanyak 227. Setiap RTS mendapatkan jatah 15 kg raskin. Sedangkan yang membagikan pihak RT, kami hanya mengambil dari Bulog,” katanya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (18/2/2015).
Ketua RT 001/RW 003 Dukuh Cangakan, Desa Wironanggan, Aris Sudibyo, menambahkan raskin pertama pada 2015 ini kualitasnya lebih buruk ketimbang tahun lalu. “Tahun lalu, raskin yang kami bagikan lebih putih dan tidak remuk seperti raskin sekarang,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di rumahnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Kepala Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Ahmad Haryono. Menurutnya, kondisi raskin yang diterimanya sangat tidak layak untuk dikonsumsi.
Aris mengatakan di wilayahnya yang mendapat raskin sebanyak sepuluh RTS dengan total 150 kg. Namun, untuk pembagian raskin ini tidak semuanya diberikan ke RTS, melainkan juga diberikan ke warga yang dinilai membutuhkan.
Sebanyak 150 kg raskin ini dibagikan kepada 30 warga dengan alokasi satu warga mendapat 5 kg raskin. “Ini sudah menjadi keputusan warga setempat, karena melihat kondisi warga yang tidak termasuk RTS juga banyak yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara jumlah penerima raskin di Desa Sraten, Sukoharjo sebanyak 210 RTS. Sedangkan uang pengganti raskin masih tetap yaitu Rp1.600 per kg.
http://www.solopos.com/2015/02/20/raskin-sukoharjo-pemdes-keluhkan-raskin-berkutu-dan-remuk-578448
RASKIN SUKOHARJO
 |
Solopos.com SUKOHARJO — Sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Gatak mengeluhkan kondisi beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang akan dibagikan ke rumah tangga sasaran. Raskin tersebut berkutu, berwarna kuning, dan remuk.
Kaur Pembangunan Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Arif Purwanto, mengatakan raskin tersebut sudah didistribusikan ke seluruh RT di wilayahnya.
Dia mengatakan sejak dari Bulog raskin itu kondisinya buruk. Meskipun begitu, raskin yang dibagikan di Sukoharjo itu masih layak dikonsumsi.
“Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Desa Wironanggan sebanyak 227. Setiap RTS mendapatkan jatah 15 kg raskin. Sedangkan yang membagikan pihak RT, kami hanya mengambil dari Bulog,” katanya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (18/2/2015).
Ketua RT 001/RW 003 Dukuh Cangakan, Desa Wironanggan, Aris Sudibyo, menambahkan raskin pertama pada 2015 ini kualitasnya lebih buruk ketimbang tahun lalu. “Tahun lalu, raskin yang kami bagikan lebih putih dan tidak remuk seperti raskin sekarang,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di rumahnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Kepala Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Ahmad Haryono. Menurutnya, kondisi raskin yang diterimanya sangat tidak layak untuk dikonsumsi.
Aris mengatakan di wilayahnya yang mendapat raskin sebanyak sepuluh RTS dengan total 150 kg. Namun, untuk pembagian raskin ini tidak semuanya diberikan ke RTS, melainkan juga diberikan ke warga yang dinilai membutuhkan.
Sebanyak 150 kg raskin ini dibagikan kepada 30 warga dengan alokasi satu warga mendapat 5 kg raskin. “Ini sudah menjadi keputusan warga setempat, karena melihat kondisi warga yang tidak termasuk RTS juga banyak yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara jumlah penerima raskin di Desa Sraten, Sukoharjo sebanyak 210 RTS. Sedangkan uang pengganti raskin masih tetap yaitu Rp1.600 per kg.
http://www.solopos.com/2015/02/20/raskin-sukoharjo-pemdes-keluhkan-raskin-berkutu-dan-remuk-578448
Beras Bulog Dioplos Pedagang Protes
Kamis, 19 Februari 2015
Operasi Pasar Untuk Menekan Harga.
JAKARTA - Kementrian Perdagangan meminta Perum Bulog mengevaluasi tata niaga beras, terutama distributor beras. Pasalnya, ada beras untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dioplos kemudia didistribusikan ke daerah lain oleh pedagang sehingga pasokan beras berkurang.
"Pedagang membeli beras dari Bulog. Setelah dioplos dengan beras lain, dikirim ke luar Jabodetabek. Beras di Jabodetabek jadi berkurang dan harga naik," kata Mentri Perdagangan Rachmat Gobel, di Jakarta, selasa (17/2). Ia menilai, pendistribusian beras melalui PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya belum bisa menekan harga beras. Karena itu, satuan tugas (satgas) Perum Bulog dikerahkan untuk operasi pasar. Tujuannya agar beras langsung diterima masyarakat. Selain itu, harga beras bisa ditekan dan distabilkan.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengaku puhaknya tengah berbenah diri. Fungsi Bulog sebagai penjaga stok dan pengendali harga sejumlah komoditas, terutama beras, akan diperkuat.
Warga mengapresiasi operasi pasar (OP) beras yang dilakukan Bulog. Bulog memberikan harga lebih rendah, yaitu Rp 7.400 per kilogram (kg), dengan kuota 3.300 kg per lokasi per hari. Harga beras di tingkatkan pengecer Rp 10.000 per kg." Harganya masih di bawa harga pasaran. Kualitasnya tidak jauh dari yang di jual pasaran," kata Herpina Fitrianti, warga RW 009, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat.
PEDAGANG PROTES.
Para pedagang beras grosir di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, memprotes pernyataan Mentri BUMN Rini Soemarno yang menuding pedagang mengambil untuk besar dalam penyaluran beras OP Bulog. Pedagang minta jangan disalahkan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana menambah pasokan beras.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, OP beras Bulog dihentikan sejak 9 Januari 2015. Ketika itu pedagang diminta menebus beras Bulog 6.800 per kg. Beras OP Bulog berasal dari eks impor Vietnam yang tidak terasa dan pera. Beras itu dioplos dengan beras seharga 9.100 per kg yang pulen agar konsumen mau membeli. Setelah itu, beras dijual ke pasar dengan harga Rp 8.100 - Rp 8.200 per kg.
http://artikelberitapopuler.blogspot.com/2015/02/beras-bulog-dioplos-pedagang-protes.html
Operasi Pasar Untuk Menekan Harga.
JAKARTA - Kementrian Perdagangan meminta Perum Bulog mengevaluasi tata niaga beras, terutama distributor beras. Pasalnya, ada beras untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dioplos kemudia didistribusikan ke daerah lain oleh pedagang sehingga pasokan beras berkurang.
"Pedagang membeli beras dari Bulog. Setelah dioplos dengan beras lain, dikirim ke luar Jabodetabek. Beras di Jabodetabek jadi berkurang dan harga naik," kata Mentri Perdagangan Rachmat Gobel, di Jakarta, selasa (17/2). Ia menilai, pendistribusian beras melalui PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya belum bisa menekan harga beras. Karena itu, satuan tugas (satgas) Perum Bulog dikerahkan untuk operasi pasar. Tujuannya agar beras langsung diterima masyarakat. Selain itu, harga beras bisa ditekan dan distabilkan.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengaku puhaknya tengah berbenah diri. Fungsi Bulog sebagai penjaga stok dan pengendali harga sejumlah komoditas, terutama beras, akan diperkuat.
Warga mengapresiasi operasi pasar (OP) beras yang dilakukan Bulog. Bulog memberikan harga lebih rendah, yaitu Rp 7.400 per kilogram (kg), dengan kuota 3.300 kg per lokasi per hari. Harga beras di tingkatkan pengecer Rp 10.000 per kg." Harganya masih di bawa harga pasaran. Kualitasnya tidak jauh dari yang di jual pasaran," kata Herpina Fitrianti, warga RW 009, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat.
PEDAGANG PROTES.
Para pedagang beras grosir di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, memprotes pernyataan Mentri BUMN Rini Soemarno yang menuding pedagang mengambil untuk besar dalam penyaluran beras OP Bulog. Pedagang minta jangan disalahkan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana menambah pasokan beras.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, OP beras Bulog dihentikan sejak 9 Januari 2015. Ketika itu pedagang diminta menebus beras Bulog 6.800 per kg. Beras OP Bulog berasal dari eks impor Vietnam yang tidak terasa dan pera. Beras itu dioplos dengan beras seharga 9.100 per kg yang pulen agar konsumen mau membeli. Setelah itu, beras dijual ke pasar dengan harga Rp 8.100 - Rp 8.200 per kg.
http://artikelberitapopuler.blogspot.com/2015/02/beras-bulog-dioplos-pedagang-protes.html
Pedagang Beras Kritik Cara Bulog Operasi Pasar yang Libatkan Tentara
Kamis, 19 Februari 2015
Jakarta -Harga semua jenis beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mengalami kenaikan 30%. Kenaikan harga sudah terjadi sejak tanggal 9 Februari 2015 lalu secara bertahap. Padahal Perum Bulog sudah melakukan operasi pasar (OP).
OP yang dilakukan Bulog mulai 16 Februari 2015. Bahkan dalam mendistribusikan beras, Bulog merangkul Kodam Jaya. Cara ini yang dikritik para pedagang beras.
"Saat OP dilakukan dan melibatkan tentara justru harga beras tambah naik," kata Billy Haryanto salah seorang pedagang beras Pasar Induk Cipinang kepada detikFinance, Kamis (19/02/2015).
Menurut Billy, seharusnya Bulog melibatkan pedagang beras bukan tentara. Cara itu dilakukan karena pedagang beras mempunyai jaringan sehingga OP bisa dilakukan secara efektif.
"Karena Bulog nggak punya jaringan, pedagang yang punya jaringan," imbuhnya.
Ia juga meminta Kepala Bulog untuk turun langsung ke lapangan, melihat pasokan beras yang turun drastis di Pasar Induk Cipinang. Sehingga bisa menghitung berapa banyak beras yang harus dikeluarkan Bulog untuk OP beras murah.
"Kepala Bulog Bulog seharusnya merangkul pedagang saya yakin kejadiannya tidak jadi seperti ini (harga beras naik). Kalau seperti ini jadi fight sama pedagang," jelasnya.
Billy menjelaskan, OP beras murah oleh Bulog mulai dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2015 lalu. Bulog merangkul Kodam Jaya dan menyelenggarakan OP beras murah di 62 titik yang terdiri dari 50 titik pemukiman dan 12 pasar strategis di Jabodetabek.
Beras yang dijual Bulog sudah dikemas 5 kg/pack dengan harga Rp 7.400/kg untuk medium dan Rp 9.000/kg untuk beras premium.
"Buktinya sejak Senin kemarin sampai sekarang OP dilakukan malah harga beras naik terus," sindirnya.
(wij/rrd)
http://finance.detik.com/read/2015/02/19/173939/2837629/4/pedagang-beras-kritik-cara-bulog-operasi-pasar-yang-libatkan-tentara
Jakarta -Harga semua jenis beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mengalami kenaikan 30%. Kenaikan harga sudah terjadi sejak tanggal 9 Februari 2015 lalu secara bertahap. Padahal Perum Bulog sudah melakukan operasi pasar (OP).
OP yang dilakukan Bulog mulai 16 Februari 2015. Bahkan dalam mendistribusikan beras, Bulog merangkul Kodam Jaya. Cara ini yang dikritik para pedagang beras.
"Saat OP dilakukan dan melibatkan tentara justru harga beras tambah naik," kata Billy Haryanto salah seorang pedagang beras Pasar Induk Cipinang kepada detikFinance, Kamis (19/02/2015).
Menurut Billy, seharusnya Bulog melibatkan pedagang beras bukan tentara. Cara itu dilakukan karena pedagang beras mempunyai jaringan sehingga OP bisa dilakukan secara efektif.
"Karena Bulog nggak punya jaringan, pedagang yang punya jaringan," imbuhnya.
Ia juga meminta Kepala Bulog untuk turun langsung ke lapangan, melihat pasokan beras yang turun drastis di Pasar Induk Cipinang. Sehingga bisa menghitung berapa banyak beras yang harus dikeluarkan Bulog untuk OP beras murah.
"Kepala Bulog Bulog seharusnya merangkul pedagang saya yakin kejadiannya tidak jadi seperti ini (harga beras naik). Kalau seperti ini jadi fight sama pedagang," jelasnya.
Billy menjelaskan, OP beras murah oleh Bulog mulai dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2015 lalu. Bulog merangkul Kodam Jaya dan menyelenggarakan OP beras murah di 62 titik yang terdiri dari 50 titik pemukiman dan 12 pasar strategis di Jabodetabek.
Beras yang dijual Bulog sudah dikemas 5 kg/pack dengan harga Rp 7.400/kg untuk medium dan Rp 9.000/kg untuk beras premium.
"Buktinya sejak Senin kemarin sampai sekarang OP dilakukan malah harga beras naik terus," sindirnya.
(wij/rrd)
http://finance.detik.com/read/2015/02/19/173939/2837629/4/pedagang-beras-kritik-cara-bulog-operasi-pasar-yang-libatkan-tentara
Kamis, 19 Februari 2015
Bupati Ingatkan Bulog: Perhatikan Timbangan dan Tingkatkan Kualitas Beras!
Rabum 18 Februari 2015
SUKABUMI – Bupati Sukabumi Sukmawijaya mengingatkan Perum Bulog; perhatikan timbangan dan kualitas beras raskin! Soal timbangan kurang dari 15 kilogram dan kualitas beras jelek ini yang menjadi keluhan masyarakat.
“Harus menjadi catatan Perum Bulog agar menyediakan beras yang memiliki kualitas bagus dan bisa menyejahterakan para petani,” ujar Sukmawijaya usai launching Pendistribusian perdana program raskin tahun 2015 di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Cisaat, Rabu (18/2/2015).
Tak hanya itu, bupati juga meminta Bulog lebih banyak menyerap produksi beras dari petani Sukabumi. Sebab selain akan meningkatkan kualitas beras juga menjaga harga gabah tidak jatuh pada musim panen raya.
Khusus mengenai alokasi raskin tahun ini, menurutnya, Kabupaten Sukabumi mendapat jatah sebanyak 32.709.420 kg dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS–PM) sebanyak 181.719 KK. Harga jual ke masyarakat Rp1600/kg dan subsidi harga Rp6.600/kg. Alokasi raskin tahun ini sama dengan tahun 2014 lalu.
Sukmawijaya menambahkan, realias penyaluran raskin tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi mencapai 31.566.045 ton (96,5%) dan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 50,5 miliar lunas tepat waktu. “Ada 17 kecamatan yang sukses menyalurkan pagu raskin 2014 dengan 100 persen dan lunas tepat waktu. Mudah-mudahan sukses ini dilanjutkan pada penyaluran raskin tahun 2015 untuk 47 kecamatan,” harapnya.
Sementara Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan HD Budiman menjelaskan, tujuan dan sasaran program raskin adalah, untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok yaitu beras.
Sedangkan sasarannya adalah, berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 181.719 KK miskin di Kabupaten Sukabumi dalam mencukupi kebutuhan pangan beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/bulan/KK. “Sekitar 40 persen lebih pengeluaran remah tangga adalah untuk makanan dan 28 persen untuk membeli beras,” ujarnya.
Dia berharap, melalui program raskin peningkatan ketahanan pangan ditingkat RTS dapat terwujud sekaligus perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Begitu juga dengan peningkatan akses pangan baik secara fisik(beras tersedia di titik bagi, maupun ekonomi dengan harga terjangkau. (tm)
http://www.sepertiini.com/read/2015/02/13314/bupati-ingatkan-bulog-perhatikan-timbangan-dan-tingkatkan-kualitas-beras.html
SUKABUMI – Bupati Sukabumi Sukmawijaya mengingatkan Perum Bulog; perhatikan timbangan dan kualitas beras raskin! Soal timbangan kurang dari 15 kilogram dan kualitas beras jelek ini yang menjadi keluhan masyarakat.
“Harus menjadi catatan Perum Bulog agar menyediakan beras yang memiliki kualitas bagus dan bisa menyejahterakan para petani,” ujar Sukmawijaya usai launching Pendistribusian perdana program raskin tahun 2015 di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Cisaat, Rabu (18/2/2015).
Tak hanya itu, bupati juga meminta Bulog lebih banyak menyerap produksi beras dari petani Sukabumi. Sebab selain akan meningkatkan kualitas beras juga menjaga harga gabah tidak jatuh pada musim panen raya.
Khusus mengenai alokasi raskin tahun ini, menurutnya, Kabupaten Sukabumi mendapat jatah sebanyak 32.709.420 kg dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS–PM) sebanyak 181.719 KK. Harga jual ke masyarakat Rp1600/kg dan subsidi harga Rp6.600/kg. Alokasi raskin tahun ini sama dengan tahun 2014 lalu.
Sukmawijaya menambahkan, realias penyaluran raskin tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi mencapai 31.566.045 ton (96,5%) dan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 50,5 miliar lunas tepat waktu. “Ada 17 kecamatan yang sukses menyalurkan pagu raskin 2014 dengan 100 persen dan lunas tepat waktu. Mudah-mudahan sukses ini dilanjutkan pada penyaluran raskin tahun 2015 untuk 47 kecamatan,” harapnya.
Sementara Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan HD Budiman menjelaskan, tujuan dan sasaran program raskin adalah, untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok yaitu beras.
Sedangkan sasarannya adalah, berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 181.719 KK miskin di Kabupaten Sukabumi dalam mencukupi kebutuhan pangan beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/bulan/KK. “Sekitar 40 persen lebih pengeluaran remah tangga adalah untuk makanan dan 28 persen untuk membeli beras,” ujarnya.
Dia berharap, melalui program raskin peningkatan ketahanan pangan ditingkat RTS dapat terwujud sekaligus perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Begitu juga dengan peningkatan akses pangan baik secara fisik(beras tersedia di titik bagi, maupun ekonomi dengan harga terjangkau. (tm)
http://www.sepertiini.com/read/2015/02/13314/bupati-ingatkan-bulog-perhatikan-timbangan-dan-tingkatkan-kualitas-beras.html
Rabu, 18 Februari 2015
Beras Bulog Dioplos
Rabu, 18 Februari 2015
Operasi Pasar untuk Menekan Harga
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan meminta Perum Bulog mengevaluasi tata niaga beras, terutama distribusi beras. Pasalnya, ada beras untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dioplos kemudian didistribusikan ke daerah lain oleh pedagang sehingga pasokan beras berkurang.
”Pedagang membeli beras dari Bulog. Setelah dioplos dengan beras lain, dikirim ke luar Jabodetabek. Beras di Jabodetabek jadi berkurang dan harganya naik,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel,di Jakarta, Selasa (17/2). Ia menilai, pendistribusian beras melalui PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya belum bisa menekan harga beras. Karena itu, satuan tugas (satgas) Perum Bulog dikerahkan untuk operasi pasar. Tujuannya agar beras langsung diterima masyarakat. Selain itu, harga beras bisa ditekan dan distabilkan.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengaku pihaknya tengah berbenah diri. Fungsi Bulog sebagai penjaga stok dan pengendali harga sejumlah komoditas, terutama beras, akan diperkuat.
Warga mengapresiasi operasi pasar (OP) beras yang dilakukan Bulog. Bulog memberikan harga lebih rendah, yaitu Rp 7.400 per kilogram (kg), dengan kuota 3.300 kg per lokasi per hari. Harga beras di tingkat pengecer Rp 10.000 per kg. ”Harganya masih di bawah harga pasaran. Kualitasnya tidak jauh dari yang dijual di pasaran,” kata Herpina Fitrianti, warga RW 009, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat.
Pedagang protes
Para pedagang beras grosir di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, memprotes pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menuding pedagang mengambil untung besar dalam penyaluran beras OP Bulog. Pedagang minta jangan disalahkan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana menambah pasokan.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, OP beras Bulog dihentikan sejak 9 Januari 2015. Ketika itu pedagang diminta menebus beras Bulog Rp 6.800 per kg. Beras OP Bulog berasal dari eks impor Vietnam yang tidak terasa dan pera. Beras itu dioplos dengan beras seharga Rp 9.100 per kg yang pulen agar konsumen mau membeli. Setelah itu, beras dijual ke pasar dengan harga Rp 8.100-Rp 8.200 per kg. (HEN/MAS/EGI/WIE)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150218kompas/#/18/
Operasi Pasar untuk Menekan Harga
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan meminta Perum Bulog mengevaluasi tata niaga beras, terutama distribusi beras. Pasalnya, ada beras untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dioplos kemudian didistribusikan ke daerah lain oleh pedagang sehingga pasokan beras berkurang.
”Pedagang membeli beras dari Bulog. Setelah dioplos dengan beras lain, dikirim ke luar Jabodetabek. Beras di Jabodetabek jadi berkurang dan harganya naik,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel,di Jakarta, Selasa (17/2). Ia menilai, pendistribusian beras melalui PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya belum bisa menekan harga beras. Karena itu, satuan tugas (satgas) Perum Bulog dikerahkan untuk operasi pasar. Tujuannya agar beras langsung diterima masyarakat. Selain itu, harga beras bisa ditekan dan distabilkan.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengaku pihaknya tengah berbenah diri. Fungsi Bulog sebagai penjaga stok dan pengendali harga sejumlah komoditas, terutama beras, akan diperkuat.
Warga mengapresiasi operasi pasar (OP) beras yang dilakukan Bulog. Bulog memberikan harga lebih rendah, yaitu Rp 7.400 per kilogram (kg), dengan kuota 3.300 kg per lokasi per hari. Harga beras di tingkat pengecer Rp 10.000 per kg. ”Harganya masih di bawah harga pasaran. Kualitasnya tidak jauh dari yang dijual di pasaran,” kata Herpina Fitrianti, warga RW 009, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat.
Pedagang protes
Para pedagang beras grosir di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, memprotes pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menuding pedagang mengambil untung besar dalam penyaluran beras OP Bulog. Pedagang minta jangan disalahkan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana menambah pasokan.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, OP beras Bulog dihentikan sejak 9 Januari 2015. Ketika itu pedagang diminta menebus beras Bulog Rp 6.800 per kg. Beras OP Bulog berasal dari eks impor Vietnam yang tidak terasa dan pera. Beras itu dioplos dengan beras seharga Rp 9.100 per kg yang pulen agar konsumen mau membeli. Setelah itu, beras dijual ke pasar dengan harga Rp 8.100-Rp 8.200 per kg. (HEN/MAS/EGI/WIE)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150218kompas/#/18/
Komisi IV Minta Bulog Perbaiki Kualitas Raskin
Selasa, 17 Februari 2015
Di Lampung masih ada raskin yang jelek sekali kualitasnya.
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam urusan penyaluran beras miskin (Raskin), Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta segera memperbaiki kualitas berasnya. Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan, di Lampung masih ada beras raskin yang berkualitas sangat buruk.
"Di lampung masih ada raskin yang jelek sekali kualitasnya, beras yang sudah ada kutunya dibagikan. Saya bawa akhirnya ke Dirut Bulog yang lama, saya suruh masak di rumah itu beras," ungkap Akmal kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/2).
Selain dari segi kualitasnya, Akmal mengatakan, banyak DPRD yang tidak mau terbuka perihal angka kemiskinan yang ada di daerahnya. Sehingga, raskin pun dibagikan kepada masyarakat yang mampu.
Selain itu Akmal juga mengungkapkan, banyak gudang-gudang penyimpanan Bulog yang digunakan tidak semestinya. Misalnya saja, gudang Bulog di wilayah Lampung, Palembang dan Bangka Belitung.
"Waktu di Lampung, kami komisi 4 pernah cek gudang. Dibilang sama Bulog sana kalau gudang tersebut kosong, padahal isinya itu beras yang sudah ada kutunya. Di Palembang, gudang Bulog disewakan jadi lapangan futsal. Lebih parah lagi, di Bangka Belitung, gudang Bulog disewakan untuk air mineral," jelas Akmal.
Akmal pun mengkhawatirkan, adanya mafia pangan di tubuh Bulog. Untuk itu, Akmal meminta, kepada Direktur Utama Bulog yang baru untuk segera menemukan dan memberantas mafia pangan tersebut.
"Ada mafia itu disana, contohnya beli murah ke petani, terus ditahan oleh cukong. Lalu pemerintah kita tinggal impor lagi deh, dimana untung adanya Bulog coba. Kita harus berantas mafia pangan itu," tegas Akmal.
Penulis : Deni Muhtarudin
Editor : Vicky Anggriawan
http://www.jitunews.com/read/9443/komisi-iv-minta-bulog-perbaiki-kualitas-raskin#axzz3S3HQb8Zv
Di Lampung masih ada raskin yang jelek sekali kualitasnya.
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam urusan penyaluran beras miskin (Raskin), Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta segera memperbaiki kualitas berasnya. Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan, di Lampung masih ada beras raskin yang berkualitas sangat buruk.
"Di lampung masih ada raskin yang jelek sekali kualitasnya, beras yang sudah ada kutunya dibagikan. Saya bawa akhirnya ke Dirut Bulog yang lama, saya suruh masak di rumah itu beras," ungkap Akmal kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/2).
Selain dari segi kualitasnya, Akmal mengatakan, banyak DPRD yang tidak mau terbuka perihal angka kemiskinan yang ada di daerahnya. Sehingga, raskin pun dibagikan kepada masyarakat yang mampu.
Selain itu Akmal juga mengungkapkan, banyak gudang-gudang penyimpanan Bulog yang digunakan tidak semestinya. Misalnya saja, gudang Bulog di wilayah Lampung, Palembang dan Bangka Belitung.
"Waktu di Lampung, kami komisi 4 pernah cek gudang. Dibilang sama Bulog sana kalau gudang tersebut kosong, padahal isinya itu beras yang sudah ada kutunya. Di Palembang, gudang Bulog disewakan jadi lapangan futsal. Lebih parah lagi, di Bangka Belitung, gudang Bulog disewakan untuk air mineral," jelas Akmal.
Akmal pun mengkhawatirkan, adanya mafia pangan di tubuh Bulog. Untuk itu, Akmal meminta, kepada Direktur Utama Bulog yang baru untuk segera menemukan dan memberantas mafia pangan tersebut.
"Ada mafia itu disana, contohnya beli murah ke petani, terus ditahan oleh cukong. Lalu pemerintah kita tinggal impor lagi deh, dimana untung adanya Bulog coba. Kita harus berantas mafia pangan itu," tegas Akmal.
Penulis : Deni Muhtarudin
Editor : Vicky Anggriawan
http://www.jitunews.com/read/9443/komisi-iv-minta-bulog-perbaiki-kualitas-raskin#axzz3S3HQb8Zv
Mendag Gobel Sebut Beras Bulog Kerap Diselewengkan
Selasa, 17 Februari 2015
JAKARTA - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku sering menemukan beras Bulog diselewengkan. Hal ini membuat pemerintah sulit menekan harga beras secara umum.
"Beberapa kali saya datang ke gudang-gudang yang ada beras Bulog, ternyata malah dikirim ke luar kota, bukan konsumsi dalam kota," kata Rachmat saat ditemui di kantornya, Selasa (17/2/2015).
Dengan hal tersebut, menurutnya menyebabkan harga beras secara umum tidak dapat ditekan. Sehingga beras selalu menjadi komoditas yang harganya mahal.
"Itulah kenapa tidak dapat menekan harga. Itu baru satu gudang. Saya mendapat laporan ada beberapa yang seperti itu," ujar dia.
Rachmat menuturkan, masyarakat tidak dapat membeli beras dengan harga sesungguhnya karena suplainya kurang. Hal ini diakibatkan karena banyaknya beras yang dikirim ke luar kota.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/02/17/20/1106972/mendag-gobel-sebut-beras-bulog-kerap-diselewengkan
JAKARTA - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku sering menemukan beras Bulog diselewengkan. Hal ini membuat pemerintah sulit menekan harga beras secara umum.
"Beberapa kali saya datang ke gudang-gudang yang ada beras Bulog, ternyata malah dikirim ke luar kota, bukan konsumsi dalam kota," kata Rachmat saat ditemui di kantornya, Selasa (17/2/2015).
Dengan hal tersebut, menurutnya menyebabkan harga beras secara umum tidak dapat ditekan. Sehingga beras selalu menjadi komoditas yang harganya mahal.
"Itulah kenapa tidak dapat menekan harga. Itu baru satu gudang. Saya mendapat laporan ada beberapa yang seperti itu," ujar dia.
Rachmat menuturkan, masyarakat tidak dapat membeli beras dengan harga sesungguhnya karena suplainya kurang. Hal ini diakibatkan karena banyaknya beras yang dikirim ke luar kota.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/02/17/20/1106972/mendag-gobel-sebut-beras-bulog-kerap-diselewengkan
Warga Ngeluh, Beras Murah Bulog Berkutu
Selasa, 17 Februari 2015
Palapa News- Warga Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangsel, mengeluh lantaran beras murah yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog) berkutu dan bergabah.
Diketahui, penyaluran beras murah seharga Rp7400 per Kilogram itu merupakan operasi pasar beras murah yang digelar Bulog di Jabodetabek, termasuk di Kota Tangsel yang dilaksanakan Selasa (17/2/2015).
“Ada kutunya sedikit. Yah masih layak masih bisa dibersihin,” kata salah seorang warga, Sanusi.
Beras murah dari Bulog seharga Rp7400, jauh dibandingkan dengan beras kualitas yang sama. Diketahui, harga beras kualitas yang sama dipasaran mencapai Rp9000 per Kg.
“Lumayan lah, bisa dibersihin. Lagian juga harganya jauh lebih murah,” Sanusi menambahkan.
Tri, warga Pondok Kacang Timur mengaku kondisi beras murah yang disalurkan warga berkutu dan ada gabahnya. Namun, ia mengaku kondisi berasnya tidak terlalu jelek dan berharap enak untuk dikonsumsi.
“Saya sih beli untuk jual lagi. Saya beli 15 Kg. Harga perkilonya 37 ribu rupiah mas,” kata dia.
Dikonfirmasi soal adanya gabah dan kutu di beras yang disalurkan, Bagian Pengawas Bulog Mubin, tak membantahnya. Namun, ia mengaku jika dari 1,1 Ton beras yang disalurkan ke warga Pondok Kacang Timur, tidak banyak kutunya.
“Dari 1,1 Ton paling cuma dua atau tiga kutunya,” elaknya.(one)
http://palapanews.com/2015/02/17/warga-ngeluh-beras-murah-bulog-berkutu/
 |
Diketahui, penyaluran beras murah seharga Rp7400 per Kilogram itu merupakan operasi pasar beras murah yang digelar Bulog di Jabodetabek, termasuk di Kota Tangsel yang dilaksanakan Selasa (17/2/2015).
“Ada kutunya sedikit. Yah masih layak masih bisa dibersihin,” kata salah seorang warga, Sanusi.
Beras murah dari Bulog seharga Rp7400, jauh dibandingkan dengan beras kualitas yang sama. Diketahui, harga beras kualitas yang sama dipasaran mencapai Rp9000 per Kg.
“Lumayan lah, bisa dibersihin. Lagian juga harganya jauh lebih murah,” Sanusi menambahkan.
Tri, warga Pondok Kacang Timur mengaku kondisi beras murah yang disalurkan warga berkutu dan ada gabahnya. Namun, ia mengaku kondisi berasnya tidak terlalu jelek dan berharap enak untuk dikonsumsi.
“Saya sih beli untuk jual lagi. Saya beli 15 Kg. Harga perkilonya 37 ribu rupiah mas,” kata dia.
Dikonfirmasi soal adanya gabah dan kutu di beras yang disalurkan, Bagian Pengawas Bulog Mubin, tak membantahnya. Namun, ia mengaku jika dari 1,1 Ton beras yang disalurkan ke warga Pondok Kacang Timur, tidak banyak kutunya.
“Dari 1,1 Ton paling cuma dua atau tiga kutunya,” elaknya.(one)
http://palapanews.com/2015/02/17/warga-ngeluh-beras-murah-bulog-berkutu/
Raskin Tak Layak Dikonsumsi, DPRD Hearing Bulog Bitung
Selasa, 17 Februari 2015
Raskin Tak Layak Dikonsumsi, DPRD Hearing Bulog BitungBitung, ME
Komisi A DPRD Kota Bitung, Senin kemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama mitra terkait untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian tentang penyaluran bantuan korban bencana banjir, di ruang sidang DPRD Kota Bitung.
Rapat ini dipimpin Alexander Wenas dengan di damping Franky Julianto, Luther Lorameng, Martje Rantung, dan Rudolf Wantah dimana pasca banjir yang menimpa Kota Bitung, masyarakat Wangurer melalui Ibu Rahma Makalupa mengeluhkan bantuan beras raskin yang mereka terima sangat tidak layak untuk dikonsumsi juga penerima bantuan yang tidak merata.
“Sesuai dengan Kepres 2013 dalam pemberian bantuan beras digunakan beras dengan tipe Standart Medium dan beras tersebut layak untuk dikonsumsi karena sudah kami pakai dalam Posko Banjir,” jelas Kepala Dinas Sosial kota Bitung Forsman Dandel.
Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Camat Girian Anneke Tumbelaka, Lurah Wangurer Dorothy Rumambi, Bulog Kota Bitung diwakili Meydi Maxi Wongkar selaku Kepala Gudang Madidir.(tim me)
Raskin Tak Layak Dikonsumsi, DPRD Hearing Bulog BitungBitung, ME
Komisi A DPRD Kota Bitung, Senin kemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama mitra terkait untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian tentang penyaluran bantuan korban bencana banjir, di ruang sidang DPRD Kota Bitung.
Rapat ini dipimpin Alexander Wenas dengan di damping Franky Julianto, Luther Lorameng, Martje Rantung, dan Rudolf Wantah dimana pasca banjir yang menimpa Kota Bitung, masyarakat Wangurer melalui Ibu Rahma Makalupa mengeluhkan bantuan beras raskin yang mereka terima sangat tidak layak untuk dikonsumsi juga penerima bantuan yang tidak merata.
“Sesuai dengan Kepres 2013 dalam pemberian bantuan beras digunakan beras dengan tipe Standart Medium dan beras tersebut layak untuk dikonsumsi karena sudah kami pakai dalam Posko Banjir,” jelas Kepala Dinas Sosial kota Bitung Forsman Dandel.
Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Camat Girian Anneke Tumbelaka, Lurah Wangurer Dorothy Rumambi, Bulog Kota Bitung diwakili Meydi Maxi Wongkar selaku Kepala Gudang Madidir.(tim me)
Raskin Tak Layak Dikomsumsi, Aparat Bulog Diduga Gelapkan Raskin
Selasa, 17 Februari 2015
Karawang, sentananews.com, Keberadaan Beras untuk warga miskin, atau biasa disebut Raskin boleh bilang tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin, beras yang seharusnya layak dikomsumsi ini malah jauh dari kata layak. Seharusnya keberadaan Raskin yang telah disubsidi pemerintah bisa bermamfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kwalitas beras standar, dengan mutu beras eceran harga Rp 8000/kg.
Ironisnya Karawang yang terkenal dengan kota lumbung padi, malah sebagian rakyat miskinnya mengkomsumsi beras raskin yang kwalitasnya sangat buruk. Padahal dalam tahun 2014 pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari 18 triliun, untuk subsidi kebutuhan beras bagi masyarakat miskin yang berjumlah 15,5 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia.
Namun program pemerintah sebagai langkah untuk ketahanan pangan, dan meningkatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat miskin malah banyak bermasalah, dari mulai jumlahnya yang berkurang sampai dengan kualitas beras yang jelek. Selain itu ditemukan pula butiran beras yang hancur, warna beras juga cenderung kuning dan berbau.
"Setiap pembagian Raskin saya mendapatkan satu karung dengan jumlah 15 kg, namun kenyataannya hanya 13 kg dan kondisi karung banyak yang bocor seperti bekas dicolok oleh alat untuk mengambil beras. Selain itu berasnya berwarna kuning dan banyak batunya," ucap Misna warga Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, Senin (16/2).
Menurutnya, beras yang diterima dibeli dengan harga Rp 2000/kg. "Saya tidak tahu kalau sebenarnya beras yang saya beli seharga Rp 8.000/kg. Jangan-jangan pendritribusian beras yang kualitas buruk yang saya terima, sudah dimainin sama oknum bulog," katanya.
Sementara Dudin, kepala Rukun warga (RW) 19 Lingkungan Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, membenarkan kebanyakan kondisi raskin yang diterima warganya sangat jauh dari beras standar layak komsumsi. Namun semua warga menerima karena mau diapa lagi, warga mau menerima karna harga per kilonya Rp 2.000. "Dengan kondisi seperti ini saya harus mengadu kemana, sementara kondisi seperti ini telah berlangsung lama,' ungkapnya.
Dudin berharap pemerintah khususnya Pemkab mau melakukan sidak di lapangan terkait kualitas raskin yang tidak layak komsumsi. "Lebih parah lagi, kondisi beras sudah banyak kutunya. Dengan kondisi beras seperti ini pihak kelurahan tidak tau menahu tentang dari mana raskin dikirim, yang jelas setelah beras raskin ada di kelurahan, pihak kelurahan langsung mendristribusikannya kepada masyarakat," katanya.
Sementara, lanjut Dudin, masyarakat miskin tidak berani melaporkan kejanggalan yang terjadi, karena kebanyakan masyarakat miskin tidak tahu berapa subsidi yang dibiayai pemerintah. "Padahal pemerintah telah membeli beras melalui subsidi dengan beras yang layak komsumsi," tutupnya.
Penulis : Nanang /Samosir
http://www.sentananews.com/news/news/raskin-tak-layak-dikomsumsi-aparat-bulog-diduga-ge-825
Karawang, sentananews.com, Keberadaan Beras untuk warga miskin, atau biasa disebut Raskin boleh bilang tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin, beras yang seharusnya layak dikomsumsi ini malah jauh dari kata layak. Seharusnya keberadaan Raskin yang telah disubsidi pemerintah bisa bermamfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kwalitas beras standar, dengan mutu beras eceran harga Rp 8000/kg.
Ironisnya Karawang yang terkenal dengan kota lumbung padi, malah sebagian rakyat miskinnya mengkomsumsi beras raskin yang kwalitasnya sangat buruk. Padahal dalam tahun 2014 pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari 18 triliun, untuk subsidi kebutuhan beras bagi masyarakat miskin yang berjumlah 15,5 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia.
Namun program pemerintah sebagai langkah untuk ketahanan pangan, dan meningkatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat miskin malah banyak bermasalah, dari mulai jumlahnya yang berkurang sampai dengan kualitas beras yang jelek. Selain itu ditemukan pula butiran beras yang hancur, warna beras juga cenderung kuning dan berbau.
"Setiap pembagian Raskin saya mendapatkan satu karung dengan jumlah 15 kg, namun kenyataannya hanya 13 kg dan kondisi karung banyak yang bocor seperti bekas dicolok oleh alat untuk mengambil beras. Selain itu berasnya berwarna kuning dan banyak batunya," ucap Misna warga Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, Senin (16/2).
Menurutnya, beras yang diterima dibeli dengan harga Rp 2000/kg. "Saya tidak tahu kalau sebenarnya beras yang saya beli seharga Rp 8.000/kg. Jangan-jangan pendritribusian beras yang kualitas buruk yang saya terima, sudah dimainin sama oknum bulog," katanya.
Sementara Dudin, kepala Rukun warga (RW) 19 Lingkungan Sananga, Kelurahan Adiarsa Barat, membenarkan kebanyakan kondisi raskin yang diterima warganya sangat jauh dari beras standar layak komsumsi. Namun semua warga menerima karena mau diapa lagi, warga mau menerima karna harga per kilonya Rp 2.000. "Dengan kondisi seperti ini saya harus mengadu kemana, sementara kondisi seperti ini telah berlangsung lama,' ungkapnya.
Dudin berharap pemerintah khususnya Pemkab mau melakukan sidak di lapangan terkait kualitas raskin yang tidak layak komsumsi. "Lebih parah lagi, kondisi beras sudah banyak kutunya. Dengan kondisi beras seperti ini pihak kelurahan tidak tau menahu tentang dari mana raskin dikirim, yang jelas setelah beras raskin ada di kelurahan, pihak kelurahan langsung mendristribusikannya kepada masyarakat," katanya.
Sementara, lanjut Dudin, masyarakat miskin tidak berani melaporkan kejanggalan yang terjadi, karena kebanyakan masyarakat miskin tidak tahu berapa subsidi yang dibiayai pemerintah. "Padahal pemerintah telah membeli beras melalui subsidi dengan beras yang layak komsumsi," tutupnya.
Penulis : Nanang /Samosir
http://www.sentananews.com/news/news/raskin-tak-layak-dikomsumsi-aparat-bulog-diduga-ge-825
Selasa, 17 Februari 2015
Direktur Indosat Hijrah ke Bulog
Selasa, 17 Februari 2015
JAKARTA (IndoTelko) – Salah satu direksi Indosat, Fadzri Sentosa, dikabarkan hengkang ke Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menduduki salah satu kursi direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Fadzri di Indosat menjabat Director & Chief Enterprise & Wholesale. Pria ini menjadi direksi di Indosat sejak 2007 dengan jabatan Director & Chief Corporate Solution, Wholesale & Infrastructure.
Sumber IndoTelko mengungkapkan pada Senin (16/2) manajemen anak usaha Ooredoo itu sudah mengumumkan ke internal tentang keluarnya mantan Direktur Penjualan dan Marketing IM3 ini.
President Director & CEO Indosat Alexander Rusli kala dikonfirmasi kabar tersebut mengakui kompatriotnya pindah ke Bulog. “Benar, Pak Fadzri ke Bulog. Diangkat oleh Menteri BUMN,” katanya singkat melalui Instant Messaging, Selasa (17/2).
Fadzri pun kala dikonfirmasi mengakui kepindahannya ke Bulog. “Per hari ini sudah di Bulog. Doain ya,” katanya melalui pesan singkat, Selasa (17/2).
Keluarnya Pria yang akrab disapa FS ini menjadikan Indosat kehabisan kader aslinya di jajaran direksi. Fadzri memulai karir dari bawah di Indosat. Pria yang akrab disapa FS ini pernah menjadi VP Regulatory Affair, VP International Marketing & Carrier Relation, bahkan sebagai Head 0f Regional Jabodetabek Office.
Saat ini susunan direksi Indosat adalah Alexander Rusli (Direktur Utama), Curt Stefan Carlsson, (Direktur), Joy Wahjudi, Direktur (sekaligus selaku Direktur Independen), dan John Martin Thompson (Direktur).( Baca juga: Mantan Bos Telkom menjadi Komisaris Indosat)
Pemerintah sendiri memang ingin mereposisi Bulog dimana tidak hanya menjadi penyangga harga gabah petani melainkan juga sebagai stabilisator harga pangan pokok untuk masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk mantan Direktur Pengendalian Risiko Kredit BRI, Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Bulog menggantikan Sutarto Alimoeso yang habis masa jabatannya pada Desember 2014.(dn)
http://www.indotelko.com/kanal.php?it=Direktur-Indosat-Hijrah-ke-Bulog
JAKARTA (IndoTelko) – Salah satu direksi Indosat, Fadzri Sentosa, dikabarkan hengkang ke Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menduduki salah satu kursi direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Fadzri di Indosat menjabat Director & Chief Enterprise & Wholesale. Pria ini menjadi direksi di Indosat sejak 2007 dengan jabatan Director & Chief Corporate Solution, Wholesale & Infrastructure.
Sumber IndoTelko mengungkapkan pada Senin (16/2) manajemen anak usaha Ooredoo itu sudah mengumumkan ke internal tentang keluarnya mantan Direktur Penjualan dan Marketing IM3 ini.
President Director & CEO Indosat Alexander Rusli kala dikonfirmasi kabar tersebut mengakui kompatriotnya pindah ke Bulog. “Benar, Pak Fadzri ke Bulog. Diangkat oleh Menteri BUMN,” katanya singkat melalui Instant Messaging, Selasa (17/2).
Fadzri pun kala dikonfirmasi mengakui kepindahannya ke Bulog. “Per hari ini sudah di Bulog. Doain ya,” katanya melalui pesan singkat, Selasa (17/2).
Keluarnya Pria yang akrab disapa FS ini menjadikan Indosat kehabisan kader aslinya di jajaran direksi. Fadzri memulai karir dari bawah di Indosat. Pria yang akrab disapa FS ini pernah menjadi VP Regulatory Affair, VP International Marketing & Carrier Relation, bahkan sebagai Head 0f Regional Jabodetabek Office.
Saat ini susunan direksi Indosat adalah Alexander Rusli (Direktur Utama), Curt Stefan Carlsson, (Direktur), Joy Wahjudi, Direktur (sekaligus selaku Direktur Independen), dan John Martin Thompson (Direktur).( Baca juga: Mantan Bos Telkom menjadi Komisaris Indosat)
Pemerintah sendiri memang ingin mereposisi Bulog dimana tidak hanya menjadi penyangga harga gabah petani melainkan juga sebagai stabilisator harga pangan pokok untuk masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk mantan Direktur Pengendalian Risiko Kredit BRI, Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Bulog menggantikan Sutarto Alimoeso yang habis masa jabatannya pada Desember 2014.(dn)
http://www.indotelko.com/kanal.php?it=Direktur-Indosat-Hijrah-ke-Bulog
Senin, 16 Februari 2015
Kasus Raskin tak Layak Konsumsi tidak Ditangani Inspektorat Kabupaten Lampura
Senin, 16 Februari 2015
Kotabumi-- Meski melakukan pemeriksaan terhadap oknum kelurahan, Inspektorat Lampung Utara (Lampura) tidak menindaklajuti laporan adanya pembagian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tak layak konsumsi. Kasus beras untuk rakyat miskin (Raskin) tidak layak konsumsi yang diduga 'didalangi' oleh AR, oknum Kelurahan Tanjung Aman, Kotabumi, beberapa waktu lalu, tetap tak tersentuh Inspektorat.
"Oknum AR sudah kita panggil (periksa,red) tapi bukan dalam perkara Raskin tidak layak namun dalam perkara pembagian Raskin yang tidak merata," kata Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) II Inspektorat, Fatmawati, di kantornya, Senin (16/2).
Perempuan berjilbab ini berdalih tidak disentuhnya perkara Raskin tak layak konsumsi oleh pihaknya semata - mata dikarenakan materi persoalan ini tidak termasuk dalam agenda. "Selain daripada itu (masalah pendistribusian Raskin) tidak ada," tegas dia.
Saat didesak mengapa pihaknya tak turut memasukkan persoalan Raskin tidak layak konsumsi di Kelurahan Tanjung Aman mengingat oknum yang melakukannya sama, perempuan paro baya ini kembali berkilah bahwa hal ini disebabkan kasus ini tidak ada dalam agenda pemeriksaan. "Enggak ada (dalam agenda). Kita enggak berani," kelitnya.
Di tempat yang sama, salah seorang anggota tim pemeriksa perkara yang melibatkan oknum AR, A. Maulana dengan entengnya mengatakan bila perkara Raskin tidak layak konsumsi itu bukan tanggung jawab pihaknya melainkan ranahnya penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. "Itu tanggung jawabanya Polisi dan Jaksa," kata dia.
Sebelumnya, Raskin yang didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura belum lama ini diduga tidak layak konsumi. Dugaan adanya Raskin tidak layakk konsumsi ini pertama kali diketahui terjadi di RT1/RW3, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utaram Jumat (16/1).
Menurut Hairudin, salah seorang penerima Raskin di RT tersebut, Raskin yang baru ia terima tersebut sangat tidak layak dikonsumsi. Sebab, Raskin itu berbau, pecah - pecah, dan berwarna kemerahan. Padahal, Raskin itu merupakan Raskin pengganti yang ia tebus sekitar awal Januari 2015.
Hairdin mengaku, kala itu kondisi Raskinnya pun tak jauh berbeda. Berasnya berwarna kemerah-merahan, hancur atau pecah - pecah, dan berbau.Bahkan, ketika coba dimasak, nasinya berair seperti nasi basi. Begitu pun saat dikonsumsi, nasinya berasa basi. Warga protes. Akhirnya beras itu dikumpulkan dan akan ditukar dengan beras baru. Ternyata, kualitas beras yang ia tebus seharga Rp.26.ribu itu pada Kamis (15/1) malam, nyaris sama.
"Bebek pun mungkin enggak mau memakannya," sindirnya.
http://www.teraslampung.com/2015/02/kasus-raskin-tak-layak-konsumsi-tidak.html
Kotabumi-- Meski melakukan pemeriksaan terhadap oknum kelurahan, Inspektorat Lampung Utara (Lampura) tidak menindaklajuti laporan adanya pembagian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tak layak konsumsi. Kasus beras untuk rakyat miskin (Raskin) tidak layak konsumsi yang diduga 'didalangi' oleh AR, oknum Kelurahan Tanjung Aman, Kotabumi, beberapa waktu lalu, tetap tak tersentuh Inspektorat.
"Oknum AR sudah kita panggil (periksa,red) tapi bukan dalam perkara Raskin tidak layak namun dalam perkara pembagian Raskin yang tidak merata," kata Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) II Inspektorat, Fatmawati, di kantornya, Senin (16/2).
Perempuan berjilbab ini berdalih tidak disentuhnya perkara Raskin tak layak konsumsi oleh pihaknya semata - mata dikarenakan materi persoalan ini tidak termasuk dalam agenda. "Selain daripada itu (masalah pendistribusian Raskin) tidak ada," tegas dia.
Saat didesak mengapa pihaknya tak turut memasukkan persoalan Raskin tidak layak konsumsi di Kelurahan Tanjung Aman mengingat oknum yang melakukannya sama, perempuan paro baya ini kembali berkilah bahwa hal ini disebabkan kasus ini tidak ada dalam agenda pemeriksaan. "Enggak ada (dalam agenda). Kita enggak berani," kelitnya.
Di tempat yang sama, salah seorang anggota tim pemeriksa perkara yang melibatkan oknum AR, A. Maulana dengan entengnya mengatakan bila perkara Raskin tidak layak konsumsi itu bukan tanggung jawab pihaknya melainkan ranahnya penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. "Itu tanggung jawabanya Polisi dan Jaksa," kata dia.
Sebelumnya, Raskin yang didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura belum lama ini diduga tidak layak konsumi. Dugaan adanya Raskin tidak layakk konsumsi ini pertama kali diketahui terjadi di RT1/RW3, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utaram Jumat (16/1).
Menurut Hairudin, salah seorang penerima Raskin di RT tersebut, Raskin yang baru ia terima tersebut sangat tidak layak dikonsumsi. Sebab, Raskin itu berbau, pecah - pecah, dan berwarna kemerahan. Padahal, Raskin itu merupakan Raskin pengganti yang ia tebus sekitar awal Januari 2015.
Hairdin mengaku, kala itu kondisi Raskinnya pun tak jauh berbeda. Berasnya berwarna kemerah-merahan, hancur atau pecah - pecah, dan berbau.Bahkan, ketika coba dimasak, nasinya berair seperti nasi basi. Begitu pun saat dikonsumsi, nasinya berasa basi. Warga protes. Akhirnya beras itu dikumpulkan dan akan ditukar dengan beras baru. Ternyata, kualitas beras yang ia tebus seharga Rp.26.ribu itu pada Kamis (15/1) malam, nyaris sama.
"Bebek pun mungkin enggak mau memakannya," sindirnya.
http://www.teraslampung.com/2015/02/kasus-raskin-tak-layak-konsumsi-tidak.html
Langganan:
Postingan (Atom)